GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DI PROVINSI ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf H dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Provinsi Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
7. Undang ...../2
-27. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangahn Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2008); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DI PROVINSI ACEH. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 2. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. 4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh. 6. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh. 7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya. 8. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara Umum Aceh. MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
9. Inspektorat ...../3
-3-
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Aceh. 10. Dinas Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat DKA adalah Dinas Keuangan Aceh. 11. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah Badan Penanggulangan bencana Provinsi Aceh. 12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemulihan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. 13. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBA yang bertugas untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan secara cepat penggunaan dana tidak terduga. BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM Pasal 2 Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pencairan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga. Pasal 3 Azas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup : a. tertib; b. taat; c. efisiensi; d. efektivitas; e. ekonomis; f. transparansi; g. akuntabilitas; h. kepatutan; dan i. manfaat. (1)
(2) (3) (4) (5) (6)
Pasal 4 Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah. Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil. Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (imput barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga. (7) Akuntabilitas ...../4
MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
-4(7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilakukan secara realisitis dan proporsional. (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i merupakan pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan. BAB III PENGGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 5 (1) PPKA menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan BUA. (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Pasal 6 (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBA dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga. (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKA. Pasal 7 (1) Belanja tidak terduga untuk tanggap darurat, penggunaannya meliputi : a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban bencana; d. kebutuhan air bersih dan mineral; e. pangan; f. sandang; g. pelayanan kesehatan; h. penampungan dan tempat hunian sementara; dan i. pemulihan prasarana dan sarana vital. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disertai oleh keadaan darurat. BAB IV PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 8 (1) Penetapan Masa Tanggap Darurat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Kepala Pelaksanaan BPBA; (2) Rekomendasi ...../5 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
-5-
(2) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBA. (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap : a. Cakupan lokasi bencana; b. Jumlah korban bencana; c. Kerusakan prasarana dan sarana; d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemindahan; e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Pasal 9 (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah dihitung oleh SKPA Teknis dan SKPA yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan penanggulangan bencana. (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan. (3) Gubernur membentuk tim untuk menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan darurat. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan masa tanggap darurat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 10 Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Kota. Pasal 11 Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Gubernur diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan. BAB V PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 12 (1) PPKA melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga, yaitu : a. Surat pengantar usulan dari BPBA untuk pencairan belanja tidak terduga; b. Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana; c. Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat bencana; d. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); e. Pernyataan Kepala Pelaksana BPBA bahwa penggunaan dana tidak tumpang tindih dengan sumber dana lainnya. (2) PPKA ...../6 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
-6-
(2) PPKA selaku BUA mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. (4) Penanggulangan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN Pasal 13 (1) Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolannya. (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKA dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja. (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa tanggap darurat. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 3 Januari 2014 1 Rabiul Awal 1435 GUBERNUR ACEH, Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 3 Januari 2014 1 Rabiul Awal 1435
ttd.
ZAINI ABDULLAH
SEKRETARIS DAERAH ACEH, ttd,
DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 1
MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB\JANUARI.
