GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 98 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN GUBERNUR ACEH, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah, yang terkait dengan penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan; : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8. Undang- ………./2
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-2-
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang–undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur, dan perangkat Daerah Aceh. 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun. 6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh yang selanjutnya disingkat DPKKA adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh. 8. Belanja …………./3
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-38. Belanja Hibah adalah pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah, atau pemerintah daerah lainnya perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. 9. Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik. 10. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Aceh kepada Kabupaten/Kota, Gampong, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya. 11. Kelompok masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan kegiatan bersama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, peradatan dan syariat Islam. 12. Perorangan adalah Anggota Masyarakat yang menjadi salah satu subjek penerima bantuan dari Pemerintah Aceh, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini. 13. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 14. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPA terkait, untuk meneliti kelengkapan administrasi dan syarat-syarat yang diperlukan dalam pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Belanja Hibah Pasal 2 (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di Aceh. (2) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (3) Belanja Hibah kepada pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan layanan umum. (4) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Aceh. (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tidak mengikat, tidak secara terus menerus serta tidak wajib dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Belanja Bantuan Sosial Pasal 3 (1) Belanja Bantuan Sosial bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan. (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelesan peruntukan penggunaannya. (3) Belanja Bantuan Sosial untuk partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga ………./4 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-4-
Bagian Ketiga Belanja Bantuan Keuangan Pasal 4 (1) Belanja Bantuan Keuangan bertujuan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Aceh. BAB III SUBJEK BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Belanja Hibah Pasal 5 (1) Subjek belanja hibah terdiri dari pemberi dan penerima Belanja Hibah. (2) Pemberi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Aceh. (3) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Instansi Vertikal; c. Perguruan Tinggi Swasta; d. Organisasi semi Pemerintah; e. Organisasi non Pemerintah (LSM); f. Perusahaan Daerah; g. Lembaga Keagamaan; dan h. Masyarakat. Bagian Kedua Belanja Bantuan Sosial Pasal 6 (1) Subjek Belanja Bantuan Sosial terdiri dari pemberi dan penerima Belanja Bantuan Sosial. (2) Pemberi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Aceh. (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Perorangan : 1. Anak yatim, piatu dan yatim piatu; 2. Murid, siswa, santri atau mahasiswa yang kurang mampu atau yang mempunyai prestasi terbaik di lembaga pendidikan; 3. Anak putus sekolah dan tidak mampu; 4. Fakir/miskin; 5. Anak/Orang terlantar; 6. Penyandang cacat; 7. Penderita penyakit kronis/akut; 8. Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial. b. Kelompok Masyarakat : 1. Masjid, Meunasah/Mushalla, Balai Pengajian (Balee Neubeut) dan TPA/TPQ; 2. Asrama Pelajar dan/atau Mahasiswa; 3. Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Bagian Ketiga ………./5 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-5-
Bagian Ketiga Belanja Bantuan Keuangan Pasal 7 (1) Subjek Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari pemberi dan penerima belanja bantuan keuangan. (2) Pemberi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Aceh. (3) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan b. Pemerintahan Gampong. BAB IV OBJEK BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Belanja Hibah Pasal 8 (1) Objek Belanja Hibah terdiri dari : a. uang; b. barang; dan c. jasa. (2) Belanja Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk transfer dana kepada penerima belanja hibah. (3) Belanja Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak. (4) Belanja Hibah dalam bentuk Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPA dalam kelompok belanja langsung serta dilakukan melalui kegiatan pada SKPA yang terkait. Bagian Kedua Belanja Bantuan Sosial Pasal 9 (1) Objek Belanja Bantuan Sosial terdiri dari : a. uang; dan/atau b. barang. (2) Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk transfer dana kepada penerima bantuan. (3) Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Bagian Ketiga Belanja Bantuan Keuangan Pasal 10 (1) Belanja Bantuan Keuangan dapat berupa bantuan keuangan yang bersifat umum atau bersifat khusus yang bersumber dari Pemerintah Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota, dan/atau gampong. (2) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dana yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. Pasal 11 ……..…./6 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-6-
Pasal 11 Pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan upaya Pemerintah Aceh dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal antar pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun bersifat khusus. BAB V MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Belanja Hibah Pasal 12 (1) Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima belanja hibah. (2) Pelaksanaan pengadaan barang yang dananya bersumber dari belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima belanja hibah sesuai dengan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Belanja Hibah dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPA dalam kelompok belanja langsung. (2) Pelaksanaan pengadaan barang yang dananya bersumber dari belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing SKPA, sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris dan dilaporkan sebagai asset Pemerintah Aceh pada tahun anggaran berkenaan. (4) Penyerahan barang kepada penerima belanja hibah, baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penghapusan asset. Pasal 14 Belanja Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPA dalam kelompok belanja langsung serta dilakukan melalui kegiatan SKPA berkenaan, sesuai dengan Peraturan perundang undangan. Bagian Kedua Belanja Bantuan Sosial Pasal 15 Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKA dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan. Pasal 16 (1) Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPA dalam kelompok belanja langsung. (2) Pelaksanaan pengadaan barang yang dananya bersumber dari bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing SKPA, sesuai Peraturan perundang-undangan. (3) Barang- ………./7 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-7(3) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris dan dilaporkan sebagai asset Pemerintah Aceh pada tahun anggaran berkenaan. (4) Penyerahan barang kepada penerima bantuan sosial, baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penghapusan asset. Bagian Ketiga Belanja Bantuan Keuangan Pasal 17 (1) Bantuan Keuangan dianggarkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) dalam kelompok belanja tidak langsung. (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening kas umum Kabupaten/Kota dan Kas Gampong. BAB VI PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN Bagian kesatu Belanja Hibah Pasal 18 Untuk kelengkapan administrasi pencairan belanja hibah, penerima belanja hibah wajib melengkapi dokumen dengan persyaratan sebagai berikut : a. proposal; b. rincian rencana penggunaan dana; c. pengantar dari dinas terkait; d. keputusan Gubernur; e. naskah belanja hibah; f. kwitansi; g. surat pernyataan pertanggungjawaban; dan h. berita acara serah terima bantuan. Bagian Kedua Belanja Bantuan Sosial Pasal 19 Untuk kelengkapan administrasi pencairan belanja bantuan sosial, penerima belanja bantuan sosial wajib melengkapi dokumen dengan persyaratan sebagai berikut : a. proposal; b. pengantar dari dinas terkait; c. keputusan Gubernur; d. kwitansi; e. surat pernyataan pertangungjawaban; f. pertanggungjawaban penggunaan dana; dan g. berita acara serah terima bantuan. Bagian Ketiga Belanja Bantuan Keuangan Pasal 20 Untuk kelengkapan administrasi pencairan belanja bantuan keuangan, penerima belanja bantuan keuangan wajib melengkapi dokumen dengan persyaratan sebagai berikut: a. keputusan Gubernur; b. surat pernyataan pertanggungjawaban; c. kwitansi; dan d. berita acara serah terima bantuan. Pasal 19 …………./8 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
-8-
Pasal 21 Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh penerima belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya ditentukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh SKPA masing-masing. BAB VII PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Belanja Hibah Pasal 22 (1) Pertanggungjawaban Belanja Hibah dalam bentuk uang, dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan sesuai dengan Peraturan perundangundang lainnya. (2) Pertanggungjawaban Belanja Hibah dalam bentuk barang, dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan serta pemanfaatannya harus sesuai dengan naskah penerima belanja hibah. Bagian Kedua Belanja Bantuan Sosial Pasal 23 (1) Pertangungjawaban Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang, dipertangungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya, sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan ini. (2) Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPA sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahaannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang, sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan ini. Bagian Ketiga Belanja Bantuan Keuangan Pasal 24 Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan dalam bentuk uang, penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertangungjawabkan oleh penerima bantuan sesuai ketentuan Pengelolaan Keuangan Aceh serta Peraturan perundang-undangan lainnya. BAB VIII TIM SELEKSI Pasal 25 (1) Tim Seleksi terdiri dari unsur SKPA masing-masing yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala SKPA, Pengelola Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
(2) Tim Seleksi ………./9
-9-
(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi untuk penerima belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. (3) Penentuan diterima atau tidak diterima serta besaran pemberian belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan oleh Gubernur, dengan memperhatikan rekomendasi tim seleksi atas usul Kepala SKPA. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 28 September 2009 Syawal 1430
GUBERNUR ACEH
Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal, 29 September 2009 Syawal 1430 SEKRETARIS DAERAH ACEH
HUSNI BAHRI TOB
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR
MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\SEPTEMBER.
IRWANDI YUSUF
