OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Jl. HR. RasunaSaid Kav. C-19 Lt. 5 - 7, Kuningan - Jakarta Selatan Telp. (021) 5296 0894- 95, 5296 0904 - 05 Fax. (021) 52960907- 08 Website : www.ombudsman.go.id
TANDA TERIMA
Telah terima dari
: Qtt&\t8**4V,.,&S.f.y.Sfe!k.J.V.9.M.WA.
Dikirimkan kepada : t^terx..?xn4fy9tyy.vn&&.,Ap&$$»*..$*%&%...4&&
Berupa
Hal
Jakarta, L^..:.(/^:...:.2.°.(£?. Pengirim,
honz/oja^
enerima,
L^Cvdi
• 6W.^3#>ft»l f^izo^
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA tJ1' H/1L?f5S Said KaV' 5'7--05Kuningan -Jakarta Selatan08 Telp. (021) 5296 0894 -95, C-19 5296Lt0904 Fax (021) 5296 0907 Website :www.ombudsman.go.id
TANDA TERIMA 1
Telah terima dari
: Qtt&^S^A^..M^M}k.J.ySi9tEtJ \A
Dikirimkan kepada : HWrtWJfcwfe^^ .j!>.i?iro.,r.'?r'.oi}i
^>^oUv<^jv
Berupa
Hal «a-iM'C
Jakarta, tk^.J^fl.: 2 °(b Pengirim,
y*fr i//cs/g^.
enerima,
fmL\/)&cU
elp- ^1.^858)^1^
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. HR Rasuna Said Kav C-19, Lt.5-7Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 52960894-95, Faks. (021) 52960907-08 Website: www.ombudsman.go.id
Nomor
M./ORI-SRT/VI/2016
Lampiran
1 (satu) berkas Usulan Restrukturisasi Organisasi
Hal
\9 Juni 2016
Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl
Kepada Yth: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan
Mempertimbangkan
dinamika
organisasi
dan
pencapaian
visi
misi
Ombudsman Rl tahun 2016 - 2021, dibutuhkan dukungan Sekretariat Jenderal
Ombudsman Rl yang memadai baik di pusat maupun di perwakilan. Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009, terdiri atas 3 (tiga) biro yang tidak
memadai lagi memberikan dukungan administrate prima kepada Ombudsman Rl. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan restrukturisasi organisasi Ombudsman dan Sekretariat Jenderal, dengan penambahan Biro dari 3 (tiga) Biro menjadi 6 (enam) Biro, sebagai berikut: Semula
1 2
Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama
1
Biro Administrasi dan Sistem
2
Biro Umum
Biro Administrasi dan Sistem
Informasi Laporan
Informasi Laporan 3
Menjadi Biro Perencanaan dan Kerja Sama
3
Biro Umum
4 5 6
Biro Keuangan Biro Sumber Daya Manusia Inspektorat
Selanjutnya untuk memberikan dukungan fasilitatif Perwakilan Ombudsman Rl di daerah, kami juga mengajukan pembentukan satuan kerja di Perwakilan Ombudsman Rl.
Demikian usulan ini kami sampaikan untuk mendapatkan tindak lanjut. Atas pematian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. KETUA OMBUDS
EPUBLIK INDONESIA,
/Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D
NASKAH AKADEMIK
USULAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan
penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselengarakan atau dibiayai Negara harus memenuhi harapan dan tuntutan warga negara dan penduduk, sebagaimana dicantumkan dalam Jalan Perubahan Jokowi-JK untuk Rakyat Indonesia Sebagai perwujudan Jalan Perubahan tersebut, Presiden merumuskan program prioritas dalam Nawa Cite. Ombudsman Rl mendukung pencapaian Cita ke-2 dari Nawa Cita, yaitu "membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya". Sesuai peran
fungsi, dan tugas sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik,' Ombudsman Rl mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan publik. Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, sepadan dengan survei dan penghargaan dari beberapa lembaga yang menunjukkan penyelenggaraan
pelayanan publik masih terus berkembang untuk memenuhi sesuai harapan masyarakat, antara lain:
. Publikasi World Bank tentang Ease of Doing Business (2015) yang dilansir International Finance Corporation (IFC), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-109, atau membaik 5 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terkait dengan kemudahan memulai usaha (prosedur, waktu, biaya, dan pembayaran kebutuhan modal nominal).
• Survey yang dilakukan oleh Tranparency International Indonesia (Til) terhadap 175 negara di dunia yang menghasilkan Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi pada tahun 2015 menempatkan Indonesia pada peringkat 88 dengan skor CPI 36. Teriadi kenaikan 19 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, dengan skor 36 artinya komitmen berantas korupsi di Indonesia masih rendah
• Penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilaksanakan Ombudsman Rl, menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih rendah.
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
Berdasarkan kondisi tersebut, tugas dan fungsi Ombudsman R, makin
meningkat dan kompleks. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Ombudsman Rl pertu didukung oleh struktur organisasi dan tata kerja yang baik'
Saat in., susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Ombudsman Rl diatur dengan:
LPeraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
2. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia
Mengantisipasi perkembangan pelayanan publik yang makin luas dan
kompleks, Ombudsman Rl telah mengalami perubahan dan dinamika yang signifikan, yaitu :
1. Telah membentuk Perwakilan di 32 Provinsi. 2. Jumlah pegawai meningkat. 3. Jumlah anggaran meningkat.
4. Penajaman visi dan misi Ombudsman Rl yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Ombudsman Rl 2016 - 2021.
Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman Rl lebih optimal, diperlukan perubahan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang
akan datang. Naskah akademis ini disusun sebagai pertimbangan pengajuan restrukturisasi organisasi Ombudsman Rl.
Setelah melalui proses diskusi melibatkan para narasumber dan dengan memperhatikan berbagai rujukan, Naskah akademik dapat diselesaikan Naskah akademis ini diselaraskan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan kebijakan yang akan dilaksanakan.
Jakarta,
Mei 2016
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
DAFTARISI KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Maksud dan Tujuan 5
C.Landasan Hukum 5
D. Sistematika Pembahasan 6
BAB II IDENTIFIKASI MASAUH SERTA ANALISIS KEBUTUHAN
7
ORGANISASI OMBUDSMAN Rl 7
A. Identifikasi masalah 7
B. Analisis Kebutuhan Perubahan Struktur Organisasi Ombudsman Rl
8
1. Analisis Kebutuhan. 8
2. Perkembangan Tugas dan fungsi pada 'Core Business' 3. Analisis kebutuhan 11
BAB III USULAN STRUKTUR ORGANISASI 16
(RESTRUKTURISASI)
16
A. Struktur organisasi saat ini 16
B. Usulan Struktur Organisasi Ombudsman Rl
18
BAB IV SIMPULAN 19
LAMPIRAN 22
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Strukturorganisasi seoara teoritis dibangun berdasarkan hasi, analisis lingkungan •ntema dan "»*-• ™ diharapkan mampu beradaptasi denga^ ntl
perubahan lingkungan. Analisis tersebut disebabkan oleh ,erdapa,nya 1 ga
1Z S6Cara 'an9SUn9 ^ PUn ^^ ,an9SUn9 ^
terinada
at:;::;9 dikembanskan-Kondisi *- struktur ^ bag, ke.embagaan diban9un pemerintahatauIndonesia. Di.ihat dari -"•• dimensinya, «
pemerintah mengandung berbagai tatanan yang sifatnya komp,e
d^ranya ya, « u tugas, fungsi , kewenangan, eselonisasi, Spa„ of Ltro koordinasi, aturan, kebijakan, Evaluasi organisasi periu dan pen«ne dilakukan, m8neineat kinada araanisa*
pemerintah tidak bisa lepas dari pengaruh struktur organisasi yang melekat d.sampmg penataan, penguatan organisasi, serta penatalaksanaan. Aspek-aspek dukungan lainnya dalam mencapai tujuan organisasi antara lain, perlunya struktur organisasi, SDM yang berkompetensi, serta sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi tersebut. Hal ini juga selaras dengan Instruksi Pres,den Nomor 13 Tahun 1998 tentang pengusulan, penetapan, dan evaluasi organ,sas, pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap organisasi pemenntahan melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
Kineria tugas dan fungsi Ombudsman Rl, tidak terfepas dari dukungan adnnmstratif Sekretariat Jenderal Ombudsman dalam mewujudkan visi dan misi
Ombudsman Rl sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik yang diharapkan masyarakat. Terbentuknya Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl
adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl dan kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl.
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
amara la,n Vls, dan ^ ^ °r9aniSaSi °^™» *<•, aZ ai ^ d T "^mjsj^jum|ahtSrJadi
d uhk struktur Sekretarigt jenderg( or| ^^ ^
P .
tugas dan fungsi Ombudsman Rl.
Belum sinkronnya antara perirembangan yang terjadi pada visi dan misi, sumber
Jenlrar Pertambahantimbulnya P6rWaki,an den9anpermasalahan, •»-«*«»« Jenderal, memmbulkan bebarapa antaraPada lain •Sekretariat 1• Senng terjadi pelaksanaan tugas yang tumpang tindih,
2. Adanya tugas-tugas yang tidak terlaksana, 3. Pelaksanaan tugas tertentu menjadi lambat
4. Peran AP,P belum efek«f karena kedudukan struktur o^anisasinya be,um mandiri
5. Koordinasi antar bagian masih perlu ditata kembali
6. Masih terjadi tumpang tindih antara tugas dan fungsi B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari disusunnya Naskah Akademik adalah sebagai .andasan bagi usulan
perabahan/restrukturisasi Ombudsman Rl untuk memperbaiki, menyesuaikan
dan manyempumakan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan
strategisnya.
Tujuan pembentukan Naskah Akademik, yaitu :
1-Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rigntsizing)
2. Mewujudkan peran APIP yang efektif yang memiNki struktur organisasi yang mandiri.
a
3. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 4. Mengakomodir peri^embangan kebutuhan organisasi dan dinamika organisasi yang dipengarui faktor internal dan faktor ekstemal. C. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Naskah Akadends Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan
rahan;Lr;bTa,a °mbUdSmanTahunRWk Daerah (Lembaran T Negara PeWakNan Republik mdonesia 2011 «— Nomor 22•
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207)-
4Z2rTmTh " TahUn R,2°12(Lembaran ^^ SiStem Sumber Daya ManusiaNOm°r Ombudsman NegaraM«*™n Republik nonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara R Indonesia Nomor 5328); 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jendera. Ombudsman Rl;
6. Peraturan Ombudsman Nomor 18 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Keda Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 571)'
?' IrwiZc Jendera' dan °mbUdSman ^ORI-SEKJENPRM//2010 Te,ariS tentang Organisasi Tata KeriaN°m0r Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana te,ah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2/ORISEKJEN-PR/IX/2010.
D. Sistematika Pembahasan
Naskah Akademik ini terdiri dari 4bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab
^ena^huluanT-
Bab II
^^AwaiTPe^
Bab III
Bab IV
Usulan Struktur organisasi
•
'
^^^^ Simpulan dan Penutup
"
'
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
BAB II
IDENTIFIKASI MASALAH SERTA ANALISIS KEBUTUHAN ORGANISASI OMBUDSMAN Rl A. Identifikasi masalah
Ombudsman R, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia
attuZr bUat "* ^ kond* dib6ntUawa. knyasaat°mbUdSman —*•" dtua N T dim-P-na«*an peraturan R1perundangan los'T' S6Jak dib6ntUknya °mbUdSman R' t6lah « -«*-" Vn9a cukup signifikan pada: 1• Visi dan misi, 2. Sumberdaya,
3. Peraturan perundangan dukungan, dan 4. jumlah perwakilan.
Namun, perubahan-perubahan tersebut di atas belum didukung oleh perubahan
yang secara signifikan dibutuhkan (perubahan yang belum sinkron) pada1. Struktur Organisasi,
2. Jumlah Anggaran, maupun 3. Prasarana.
Perubahan tersebut dapat teriihat dari tabel dalam Lampiran 1
Dengan perkembangan terkini, maka kondisi perwaki.an juga mengalami perkembangan sebagai berikut
1. Kegiatan makin meningkat
2. Beban kerja masing-masing pegawai makin meningkat
3. Jumlah dokumen dan nilai pertanggungjawaban keuangan makin meningkat 4. Jumlah dokumen dan nilai pertanggungjawaban keuangan dari perwakilan yang dikinm ke pusat makin bertambah.
Hal tersebut juga memberi dampak bagi kantor pusat, antara lain:
1 Jumlah dokumen yang harus divenfikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang ada di Kantor Pusat makin meningkat.
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
2. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dokumen lebih lama sehingga proses revolving (penggantian uang pertanggungjawaban dari Perwakilan oleh Kantor Pusat) berpotensi makin lambat.
3. Pengendalian pertanggungjawaban keuangan dan operasional perwakilan oleh pusat makin meningkat, sedangkan dana bertambah besar.
Bendasarkan kondisi tereebut, untuk mendukung keoepatan layanan administrasi dan meningkatkan akuntabilitas keuangan, diperlukan dukungan stmktur dan personil baik di pusat maupun di perwakilan.
B. Analisis Kebutuhan Perubahan Struktur Organisasi Ombudsman Rl 1. Analisis Kebutuhan.
Sejak dundangkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 Ombudsman Rl telah terjad, perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan. Dalam membantu Ombudsman melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentuk Tim/ Kelompok Keria Asisten.
Pada tahun 2010, perkembangan organisasi menyesuaikan kebutuhan
Ombudsman dengan dibentuk (Sekretariat Jenderal dan Asisten) dengan komposisi sebagai berikut :
- Kantor Pusat: Asisten sebanyak 27 Orang
- Kantor Perwakilan berjumlah 8(delapan), dengan masing-masing 3asisten dan 1 Kepala Perwakilan yakni: 1. Provinsi Sumatera Utara dan Aceh 2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo 5. Provinsi Jawa Barat 6. Provinsi Jawa Timur
7. Provinsi Kalimantan Selatan 8. Provinsi Papua
Struktur Sekretariat Jenderal dengan komposisi sebagai berikut: No
Sekretariat Jenderal
Eselon 1 (Sekretaris Jenderal)
Jumlah 1
Eselon 2
- Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja sama
-
Biro Umum
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
No
4
Sekretariat Jenderal
Jumlah 8
Eselon 4
14
Staf
72
Se^njutnya, perkembangan kondisi terkini atas oakupan wilayah, beban kerja J
laporan yang Qltangani), dukungan anggaran ^ Ombudsman Rl. (dapat dilihat pada Lampiran II)
Memperfimbangkan perkembangan yang terjadi dengan bertambahnya: jumlah
sumber daya manusia di Pusat maupun Perwakilan, jum.ah kantor pen.aki.an
dana APBN yang dikelo.a, maka periu dilakukan restrukturisasi dengan pertimbangan berikut:
2. Perkembangan Tugas dan fungsi pada 'Core Business'
Struktur organisasi Sekretariat Jendera, sebagai dukungan pelaksanaan tugas
dan fungs, Ombudsman dipengaruhi o.eh perkembangan tugas dan fungsi utama sebagai berikut:
a. Asisten Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan mempunyai fungsi meny,apkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelesaian Laporan.
Tugas Asisten Koordinator Bidang Penyelesaian laporan yaitu : 1) Penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan. 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian laporan.
3)Pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian laporan.
4) Pelaksanaan ketatausahaan dan pembinaan sumber daya dan, 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Asisten Koordinator Bidang Penyelesaian laporan membawahkan :
DTim I, penyelesaian laporan di bidang Pendidikan, Administrasi
Kependudukan, Agama, Perhubungan/lnfrastruktur, Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
2)LTlLa eSaian 'aPOranKomisi/Lembaga ^ bfdan9 K6tenWaan™, Imigrasi LembagaPpnye, Pemasyarakatan, Negara
3) Tim I.Kepo.isian/TNl, Cukai dan Pajak, Telekomunikasi/ Infbnmasi Publi,
ZLT^ * ^ "** ^ ^ 5,pTlVbuPrahan' Pem—• —igrasi, Persian, dan 6) Tim V,, Kesehatan Perijinan/ PTSP, Layanan Asuransi/ Jaminan Sosia. Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal,
b. Asisten Koorainator Bidang Penoegahan mempunyai fungsi menyiapkan Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang
penoegahan maladministrasi pelayanan publik.
Tugas Asisten Koordinator Bidang Penoegahan yaitu : DPenyiapan perumusan kebijakan penoegahan maladministrasi2) pelaksanaan kebijakan penoegahan maladministrasi-
3)pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penoegahan;
9
4) pelaksanaan ketatausahaan dan pembinaan sumber daya dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan. Asisten Koordinator Bidang Penoegahan membawahkan :
DTim Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitan dan Pengembangan
2) Tim Pengembangan Jaringan Kelembagaan. 3) Tim Komunikasi Publik.
4) Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan Publik 5) Tata Usaha.
c Satuan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan penjaminan mutu penegakan integritas, kode etik, dan disiplin pegawai. Asisten Penjaminan Mutu mempunyai tugas:
DPenyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu, penegakan integritas kode etik, dan disiplin pegawai;
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
2) pelaksanaan penjaminan mutu, penegakan integritas, kode etik, dan disiplin pegawai;
3) pelaksanaan pengelolaan unit layanan pengaduan internal Ombudsman; 4) evaluasi dan saran penyempurnaan standar kinerja pada Ombudsman; 5) perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kineria pewakilan Ombudsman;
6) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penjaminan mutu penegakan integritas, kode etik, dan disiplin pegawai;
7) pelaksanaan administrasidan pembinaan sumber daya;dan 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan. Asisten Penjaminan Mutu membawahkan Tim penjaminan mutu.
Untuk mendukung tugas dan fungsi tereebut dibutuhkan pengelompokan tjm kerja as.sten ditetapan dengan Keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan kntena yang ditentukan oleh pimpinan melalui rapat pleno. 3. Analisis kebutuhan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusun analis.s kebutuhan Biro-biro pada Sekretariat Jenderal sebagai berikut: a. Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama.
Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan, penyusunan rencana program dan anggaran, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
Fungsi Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama adalah melaksanakan penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana program dan anggaran serta mengkoordinasikan antara penyusunan evaluasi dan
pelaporan. Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut unit kerja yang dibutuhkan sebagai berikut:
1) Penyusunan Program dan Anggaran, terdiri atas :
a) Sub Bagian Penyiapan Program dan Anggaran b) Sub Bagian Penyelarasan Program dan Anggaran Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
2) Bagian Monitoring evaluasi dan laporan a) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi b) Sub Bagian Penyusunan Laporan
b. Biro Hukum, Humas dan Pelayanan Laporan
Biro Hukum, Humas dan Pelayanan Laporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di Bidang Hukum dan Pereidangan kegiatan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, kegiatan
kerjasama antar Instansi/Lembaga Organisasi/Forum/LSM/NGO baik dalam negen maupun luar negeri dengan persetujuan, serta melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Analisis Pelayanan Laporan.
Biro Hukum, Humas dan Pelayanan Laporan melaksanakan fungsi
penyiapan bahan pertimbangan hukum dan persidangan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan kerjasama' mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan serta analisis pelayanan laporan. ' Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut unit kerja yang dibutuhkan sebagai berikut:
1) Bagian Hukum, terdiri atas :
a) Sub Bagian Hukum dan Perundangan b) Sub Bagian Persidangan
2) Bagian Humas dan Kerjasama, terdiri atas : a) Sub Bagian Humas dan Perpustakaan b)
Sub Bagian Kerjasama
3) Bagian Pengelolaan dan Analisis Laporan, terdiri atas : a) Sub Bagian Pengelolaan Laporan b) Sub Bagian Analisis Laporan c.
Biro Umum
Biro Umum mempuyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan dan pengarsipan, koordinasi kebutuhan Rumah Tangga, koordinasi pengelolaan perlengkapan, serta koordinasi pengembangan teknologi informasi.
Biro Umum melaksanakan fungsi penatausahaan kegiatan Pimpinan dan pelaksanaan kegiatan protokoler, melaksanakan penatausahaan administrasi Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
persuratan dan pengelolaan penataan arsip, melaksanakan kegiatan terkait
kesejahteraan pegawai, menatausahakan kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Negara, melaksanakan penataan rencana kebutuhan serta pengelolaan BMN dan pengelolaan persediaan melaksanakan pengembangan sistem informasi dan melaksanakan pemeliharaan sistem informasi.
Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut unit kerja yang dibutuhkan sebagai berikut :
1) Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, terdiri atas : a) Sub Bagian TU Pimpinan dan Protokoler b) Sub Bagian TU Persuratan
c) Sub Bagian Pengelolaan Arsip 2) Bagian Rumah Tangga, terdiri atas : a) Sub Bagian Kesejahteraan b) Sub Bagian Perjalanan Dinas c) Sub Bagian Pemeliharaan
3) Bagian Perlengkapan, terdiri atas : a) Sub Bagian Rencana Kebutuhan
b) Sub Bagian Pengelola BMN dan Pengelola Persediaan 4) Bagian Teknologi Informasi terdiri, atas : a) Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi b) Sub Bagian Pemeliharaan Sistem Informasi d. Biro Keuangan
Biro Keuangan mempuyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan Anggaran, penataan perbendaharaan dan verifikasi penggunaan dana, serta koordinasi penataan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Biro Keuangan melaksanakan fungsi Penatausahaan pelaksanaan anggaran, melaksanakan penataan kegiatan perbendaharaan serta
pelaksanaan verifikasi anggaran, melaksanakan penataan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan.
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
1)
Bagian Anggaran, terdiri atas :
a) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I D) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II
2) Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi, terdiri atas : a)
b)
Sub Bagian Perbendaharaan
Sub Bagian Verifikasi
3) Bagian Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas : a)
Sub Bagian Akuntansi
b) Sub Bagian Pelaporan Keuangan
e. Biro Sumber Daya Manusia
B.Yo Sumber Daya Manusia mempuyai tugas melaksanakan koorainasi informasi kepegawaian, melaksanakan evaluasi pengembangan sumber daya manusia serta melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, Biro Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi perencanaan dan .nformas, kebutuhan pegawai, melaksanakan rekrutmen*, penempatan
mutas, dan mutasi pemberhentJan pegawai, melaksanakan penilaian dan
pengembangan kompetensi pegawai dan evaluasi kinerja serta disiplin
pegawai, melaksanakan penataan organisasi, penataan tata laksana penataan kegiatan reformasi birokrasi dan disiplin pegawai.
Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut unit kerja yang dibutuhkan sebagai berikut:
1)
Bagian Informasi Kepegawaian, terdiri atas :
a) Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Pegawai
} Peg'awaf" ^ ^ Penempatan ™™ *» Pemberhentian
2) Bagian Evaluasi Pengembangan SDM.terdiri atas :
b)b) Sub luh B^!an PenlJ,aianJ?an Kompetensi. Bag.an Evaluas, Kinerja^ngembangan dan Disiplin Pegawai. 3) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas : a) b)
Sub Bagian Organisasi. Sub Bagian Tata Laksana.
c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Inovasi. Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
f.
Inspektorat.
Inspektorat mempuyai tugas melaksanakan koordinasi pengawasan dan
melaksanakan fungsi penatausahaan pengelolaan pengaduan internal, melaksanakan penataan dan koordinasi kegiatan jabatan fungsional auditor.
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi: D penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Ombudsman Rl;
2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Ombudsman Rl terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Ombudsman;
4) penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Ombudsman Rl; dan
5)
pelaksanaan administrasi Inspektorat.
Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut unit kerja yang dibutuhkan sebagai berikut :
1) Sub Bagian Tata Usaha.
2) Sub Bagian Pengeloaan Pengaduan. 3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Salah satu hal penting terkait peran pengawasan intern adalah mengawal kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam mewujudkan good governance. Peran Pengawasan Intern perlu dioptimalkan
sejak awal hingga akhir proses manajemen agar kinerja satuan kerja tetap terjaga. (Sambutan Wakil Presiden Rl, pada acara Lokakarya Forbes APIP).
Pengawasan hams dilakukan sejak dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan, bahkan monitoring dan evaluasi. Sebagai contoh, penyusunan perencanaan kegiatan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Jika tidak,
maka sangat potensial munculnya kelemahan-kelemahan dari satuan kerja. Pengawas intern perlu pro aktif dan tidak menunggu sampai kegiatan selesai, apalagi hanya menunggu laporan yang masuk. Pengawas intern harus mampu melihat 'critical point'setlap kegiatan satuan kerja. Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
BAB III
USULAN STRUKTUR ORGANISASI (RESTRUKTURISASI) A. Struktur organisasi saat ini
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman dibantu oleh Asisten Ombudsman Sedangkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa Ombudsman dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Organisasi Sekretaris Jenderal diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2009 Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl Nomor 2/ORISEKJEN-PR/IX/2010, sebagian diatur kembali dengan 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010 Struktur Sekretariat Jenderal terdiri atas :
a. Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pembinaan organisasi, dan pengawasan internal, serta pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
b. Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan, yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan hukum, hubungan masyarakat, pelayanan pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi. C.
Biro Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan. 1) Ombudsman Republik Indonesia diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 khususnya Pasal 43 dan juga Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 khususnya Pasal 46 ayat (3) dan (4) untuk membentuk
Perwakilan Ombudsman di daerah (propinsi dan/atau kabupaten/kota). Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, Ombudsman Rl menetapkan Peraturan Ombudsman Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 12 Desember 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut:
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
OMBUDSMAN Rl
ASISTEN UTAMA
BIDANG PENYELESAIAN LAPORAN
SEKRETARIAT ASISTEN UTAMA
ASISTEN UTAMA
BIDANG
JENDERAL
BIDANG
PENOEGAHAN
PENGAWASAN
PERWAKILAN .AN
\NRI j
OMBUDSMAN
2) Peraturan Ombudsman R, nomor 4tahun 2010 diganti dengan Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015, dengan struktur organisasi Ombudsman Rl. (sebagaimana tercantum pada lampiran III) 3)Menurut Peraturan Sekretaris Jendera, Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010 dan Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010 tentang 0^^ dan Tata Kerja Sekretariat Jendera. Ombudsman
Republik .ndonesia. (struktursebagaimana tercantum pada lampiran IV) Berdasariran fakta dan kondisi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungs, Ombudsman Republik Indonesia, terdapat beberapa kelemahan dan adanya tumpang tindih pe.aksanaan tugas struktur organisasi yang ada saat mi antara lain:
a) Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama.
(D Bidang Jaringan kelembagaan pada tim kena asisten memiliki Tugas dan fungsi yang serupa dengan Bagian Organisasi dan Kerjasama terkait pelaksanaan kerjasama.
(2) Unit pengawasan berada di bawah Biro Perencanaan Pengawasan.dan Kerjasama sehingga mengurangi kemandirian melakukan fungsi pengawasan.
b) Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan.
(D Bidang Komunikasi Publik pada tim kerja asisten memiliki tugas dan fungs. yang serupa dengan Bagian Hukum dan Humas.
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
(2) Bidang Penyelesaian Laporan memiliki tugas yang serupa dengan Bagian Pelayanan Laporan terkait penerimaan dan pemilahan laporan. c) Biro Umum
Tim Kerja Asisten Jaringan kelembagaan mempunyai tugas yang serupa dengan Bagian Kepegawaian dalam pengembangan kompetensi pegawai, misalnya diklat dan rekrutmen asisten.
B. Usulan Struktur Organisasi Ombudsman Rl
Struktur organisasi Ombudsman Rl yang diusulkan sebagaimana terlampir berikut: 1. Struktur Ombudsman Rl (pada Lampiran V).
2. Struktur Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl. (pada Lampiran VI) 3. Usulan Struktur Perwakilan Ombudsman Rl. (pada Lampiran VII)
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
BAB IV
SIMPULAN
Restrukturisasi organisasi Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia merupakan kebutuhan mutlak sebagai upaya meningkatkan kinerja Ombudsman Rl Dan hasil analisa disimpulkan sebagai berikut: A. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal.
Struktur organisasi saat ini, yakni dengan 3(tiga) Biro sudah tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman Rl, sehingga perlu penambahan 2(dua) Biro dan 1(satu) Inspektorat.Perubahan 3unit setingkat
Eselon II guna memberikan dukungan administratif terhadap kinerja Ombudsman Rl untuk mendukung Visi dan Misi Ombudsman Rl periode 2016-
2021 merupakan sebuah kebutuhan mendesak. Pembentukan Inspektorat yang diberfungsi mengurusi pengawasan Internal di bawah Ketua Ombudsman Rl minimal setingkat eselon II merupakan upaya untuk mewujudkan peran APIP yang efektif di lingkungan Ombudsman Rl. B. Satuan Kerja di Perwakilan.
Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi di Perwakilan sudah sangat mendesak dengan pembentukan satuan kerja pada tiap-tiap perwakilan.
Disain organisasi di perwakilan disiapkan sebagai penguatan kapasitas lembaga dan menggerakkan seluruh potensi dan daya dukung yang ada, khususnya memperkuat dan mempercepat menghasilkan produk kinerja dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Faktor pendorong yang sangat mendesak yaitu : 1. Faktor Internal
a) Pengelolaan anggaran perwakilan yang memeriukan kecepatan dan Kesediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
b) Kemandirian pengelolaan anggaran. c) Pertunya struktur yang lebih jelas.
d) Rentang kendali terhadap wilayah geogratls Indonesia yang sangat
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
2. Faktor Ekstemal
AtoA«A ^a^mft Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
LAMPIRAN
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Ombudsman Rl
2012 2013 2014
2015 2016
10
11
Tim Kerja Asisten
157
10
47
62
Koordinator Tim
34
20
68,9
3
27
Jumlah Asisten
19
58,8
Koordinator Bidang
12
Jumlah PNS
16,3
11
10
3
211
68
62
yang terintegrasi berbasis teknologi informasi
11
11
3
232
139
135,9
d) Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat
pelayanan, kebenaran serta keadilan
hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan
c) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaraan
lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
b) Mendorong penyelenggara negara dan pemerintah agar
a) Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
MM:
11
11
3
230
138
146,3
maladministrasi dan korupsi
e) Memperkuat pemberantasan dan penoegahan
dan
d) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,
c) Meningkatkan partisipasi masyarakat.
b) Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman Rl.
a) Memperkuat kelembagaan
Misi:
berwibawa, efektif dan adit"
"Ombudsman Rl yang
"Mewujudkan Pelayanan Publik Prima yang Menyejahterakan dan Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia"
Viti
Periode 2016-2021 Vlsl:
UNDANG - UNDANG 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN Rl
2011
TAHUN
PERKEMBANGAN ORGANISASI OMBUDSMAN RJ 2010-2015
Periode 2010-2015
2010
SUMBER DAYA MANUSIA:
ANGGARAN (Milyar)
3.
4.
VISI-MiSI OMBUDSMAN Rl
DASAR HUKUM
1.
2.
URAIAN
NO
Lampiran I.
2021
Pimpinan Baru Periode 2016 s.d
KET.
8
3
27
Eselon III
Eselon IV
Asisten Pusat
Pengaturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Jumlah Perwakilan
7.
34
7
8
3
1
2011
4
7
9
3
1
2012
106
51
27
9
3
1
2013
137
74
27
9
3
1
2014
TAHUN
8
8 i
23 32 32
PO No.4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Ombudsman Rl
3
Eselon II
Asisten Perwakilan
1
2010
Eselon 1
Struktur Organisasi:
URAIAN
6.
5.
NO
157
73
27
9
3
1
2016
32
32
Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Ombudsman Rl
PO No. 18Tahun 2015 Tentang
157
75
27
9
3
1
2015
Jenderal.
struktur organisasi Sekretariat
Kemenpan RB. 3. Usulan belum terintegrasi dengan
2. Belum adanya persetujuan
ada pengangkatan dalam jabatan.
1. Struktur PO 18 ini belum sepenuhnya efektif karena belum
KET.
Lampiran II. Indlkator Utama
Perwakilan
No
Luas Wilayah
(KM1)
Komposisi Pegawai
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Penduduk
Laporan
(Juta)
Kabupaten
Kota
Pagu Anggaran 4SN
NonASN
1
Aceh
S7.9S6.00
4,48
18
5
175
774.128.000
»
2
Sumatera Utara
72,98123
12,98
25
8
180
857592.000
9
3
Riau
87.023 66
5,54
10
2
201
649.696.000
9
4
Kepulauan Riau
8,201.72
1.69
S
2
no
786.950.000
8
8
5
Sumatera Barat
42.012 89
4,84
12
271
774128 000
6
Jambi
50.05816
3.09
9
117
731.038.000
8
7
Sumatera Selatan
91,592.43
7,44
13
125
745.780.000
9
8
Bangka Beiitung
16,424.06
1.22
6
120
866.900.000
9
9
Bengkuiu
19,919.33
1.71
9
127
628900 000
8
10
lampung
34.623 80
7.59
13
108
675472.000
9
11
Banten
9,66292
10.54
4
120
733 518 000
9
12
Jawa Barat
35.377.76
43,02
18
113
772.622 000
8
13
Jawa Tcngah
32.80069
32,38
29
126
695.946 000
8
14
Daerah istimewa vogyaka
3.133 IS
3.45
4
233
765.970.000
9
15
Jawa Timur
47.799 75
37,47
29
352
776142.000
9
16
Kalimantan Barat
147.307.00
4.39
12
214
757 540 000
9
17
Kalimantan Tengah
153,564.50
2.2
13
109
765.230.000
9
117
783 626 000
8
38.744.23
3,63
11
204,534 34
355
7
85
877 510.000
Bali
5.780.06
3.89
8
191
776 142.000
21
Sulawesi Utara
13.8S1.64
22.26
11
456
915026.000
6
22
Sulawesi Tengah
61.841.29
2,63
12
153
857.642.000
9
23
Sulawesi Barat
16.787.18
1.16
6
208
845.931000
8
24
Sulawesi Tenggara
38.067.70
2,23
15
145
856.666 000
9
25
Sulawesi Selatan
46,717.48
8.03
21
275
897.077.000
8
26
Gorontaio
11,257.07
1.04
5
136
861.176.000
8
27
Nuse Tennara Barat
18.572-32
4,49
8
158
874.558.000
9
28
Nuse Tenggara Timur
48,718.10
4.68
21
504
837.490.000
8
29
Maluku
46.91403
1.53
9
135
811.533.000
9
16
Kalimantan Selatan
19
Kalimantan Timur
20
8
C
9
30
Maluku Utara
31.982.50
1.03
>
104
770 405000
9
31
Papua Barat
97,02427
0,76
12
121
934.806 000
8
32
Papua
319,036.05
2.85
28
148
999.332.000
8
DEPUTI PENYELESAIAN LAPORAN
(TIM KERJA ASISTEN)
(TIM KERJA ASISTEN)
(TIM KERJA ASISTEN)
DIREKTORAT PENYELESAIAN LAPORAN III
SATUAN
(TIM KERJA ASISTEN)
DIREKTORAT PENYELESAIA N LAPORAN IV
(TIM KERJA ASISTEN)
DIREKTORAT PENYELESAIAN LAPORAN V
(TIM KERJA ASISTEN)
PENJAMINAN MUTU/
(TIM KERJA
ASISTEN)
'
;
OMBUDSMAN Rl
; PERWAKILAN
OMBUDSMAN Rl
'
DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PENYADARAN MASYARAKAT
i._. ....
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TATAUSAHA
PENOEGAHAN
DEPUTI
SEKRETARIAT JENDERAL
Rl Sesuai Peraturan Ombudsman 18 tahun 2015
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
serta belum mendapat persetujuan Kemenpan RB.
Struktur organisasi tersebut belum efektif karena belum dilakukan pengisian jabatan dan belum terintegrasi dengan Sekretariat Jenderal
DIREKTORAT PENYELESAIAN LAPORAN II
TATAUSAHA
DIREKTORAT PENYaESAIAN LAPORANI
Lampiran III.
Perencanaan,
Laksana
dan Tata
Subbagian Organisasi
Sama
Kerja
Subbagian
Anggaran
dan
Program
Peiaporan
dan
Evaluasi
Subbagian Subbagian
dan Evaluasi
Bagian Program
x
an
2.Belum mampu memfasilitasi secara optimal 3.terdapat Fungsi beririsan dengan struktur Ombudsman.
Pimpinan
Tata Usaha
Subbagian Subbagian
Kepegawai Tangga
Dokumenta Pemeliharaan
dan
Subbagian Pertengkapai
I Subbagian Anggaran
Fungsional
araan
Perbendah
Akuntansi
Subbagian
Bagian Keuangan
Pelaksanaan
Kelompok Jabatan
Rumah
dan si
Subbagian
Persuratan
Subbagian
Ketatausahaan
Bagian Periengkapan dan Rumah Tangga
Biro Umum
Jenderal
Sekretariat
Struktur Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl
Bagian Kepegawaian dan
Struktur tersebut diatas belum efektif, karena : 1 Pembagian beban kerja belum merata.
Usaha
Tata
Subbagian
Kerja Sama
X
Organisasi danj
Interna!
Bagian
Kerja Sama
Pengawasan
Bagian
x
x
Biro
{Pengawasan dan
Lampiran IV.
Masyarakat!
Hubungan
Subbagian
-Undangan
Perundang
Peraturan
Subbagian •hAumdanl
Bagian Hukum dan Masyarakat
Areip Laporan
Subbagian
I
-L.
Laporan
Pemllshan
Penerimaan dan
Subbagian
Laporan
Bagian Pelayanan
Informasi Laporan
dan Sistem
Biro Administrasi
3.
Informasi
ikasl. dan
Telekom un
Data,
Subbagian
X
T
Jaringan Komputer
Suboagja nApHkasI
Informasi
Taknotogi
Informasi dan
Bagian Sistem
TIM I
Lampiran V.
TIMH
TATA PERWAKILAN
X
TIM HI TIM IV
TIMV
TIM VI
DAN PENGEMBANGAN
TIM PENELITIAN
TIM KAJIAN KEBIJAKAN
LAPORAN USAHA
PENOEGAHAN
PENYELESAIAN
BIDANG
ASISTEN UTAMA BIDANG
ASISTEN UTAMA
JENDERAL
SEKRETARIAT
Usulan Restrukturisasi Ombudsman Rl
TATA
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
TIM KERJA
PELAYANAN PUBLIK
PENYADARAN
TIM PENDIDIKAN DAN
D
MUTU
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN TEKNOLOGI
TIM PEMBINAAN
USAHA
AUDITORAT
PENJAMINAN
,
1
AN
f EMEUHA *A
PENGELOLA
PENGEIOLAA
SUBBAGIAN
PI ERSEDLW.
ENGELOLA
BMN*
"***"**
DINAS
KEBUTUHAN
RENCANA
SUBBAGIAN
PERJALANAN
SUBBAGIAN
KESEJARTERA
SUBBAGIAN
>UBBA&
N ARSIP
•
INFORMASI
N SISTEM
PfMEUHARAA
SUBBAGIAN
INFORI4ASI
G SISTEM
PENGEUBAN
a*8*3*
INFORMASI
PAN
TANGGA
BAGIAN
TEKNOLOGI
BAGIAN
PERLENGKA
RUMAH
BAGIAN
BIRO
UMUM
SUBBAGIAN
PERSURATAN
SUBBAGTU
PROTOKOLER
TU PIMPINAN
SUBBAGIAN
KEARSIPAN
DAN
TATAUSAHA
BAGIAN
,
Lampiran VI.
BAGIAN
NLAPORAN
LAPORAN
NI ANALISIS
PENGELOLM
BIRO
!
MONJTORWG, \
BAGIAN
&EVALUASI
ANGGARAN
""^
iN™*
NPROGRAM* fWU9UMN
**"
PERSON KERJASAMA
ptNYEUARASA ^ ^
SUBBAGIAN
woqwan
SUBBAGIAN
i ANGGARAN ' ' LAPORAN ;
1PROGRAM* j EVALUASI*
. PENYUSUNAN
BAQAN
J PERENCANAAN
i
|
.;.: *T"r
**»"»
m
SUBBAGIAN
KERJASAMA
HUMAS*
BAGIAN
PELAYANAN LAPORAN
..
SUBBAOAN . SUBBAGUN
m
BIRO
HUKUM. HUMAS4
..
H
ANGGARAN
NA
PELAKSA
BAGMN
SUB
1
ANGGARAN
**
ANGGARAN
BAGMN
AN
AN* VERIFIKASI
PERBENDAHARA
BAGMN
BAGIAN
AKUNTANSI
PELAPORAN
AKUNTANSI*
BAGIAN
VERIFKAS,
SUBBAGIAN
PEGAWAI
"^
IAN PEGAWAI
PEMBERHENT
.MUTASI*
.
***"*"
' ^ ^S^»t
^^^
EVALUASI
PEGAWAI
**«»
KINERJA DAN
^"^
KOMPETENSI
PB*2IBAMG
„,..,„„
SDM
AN
PENGEMBANG
SUBWGMW >™S ^Ta ^^^ »INFC«,MASI
AN
KEPEGAWAI
INFORMASI
| BAGIAN
.1
BIRO SON DAN
ORGANISASI
BIRO KEUANGAN
' PERUNDANG ^ «**» !^Z mm* ^""^ *""*" mam «**NrMHARA SUBM0W' BAGWi "" PfRPUSTAKA Pm*l<XM PROGRAM*
SUBBAGIAN
HUKUM
BAGIAN
1
rl
JENDERA
SEKRETAf
,.
, OMBUDSMAN Rl
KETUA
Usulan Struktur Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl
BAGIAN
INOVASI
-BIROKRASI*
REFORMASI
SUBBAGIAN
LAKSANA
TATA
5U6 8AGIAN
ORGANISASI
SUB BAGMN
TATA LAKSANA
ORGANISASI*
AUDITOR
"UNGSIONAL
JABATAN
KELOMPOK
PENGADUAN
AN
PENGELOLA
SUB BAGMN
TATAUSAHA
SUBBAGIAN
INSPEKTORAT
I
5
KEPALA
NAL
FUNGSn
JABATAN
KELOMPOK
KEUANGAN
BAGIAN
SUB
USAHA
TATA
BAGIAN
SUB
KEUANGAN
*
ifKABAGTl
SEKRETAM
PERWAKILAN
I
1
i
Lampiran VII.
Usulan Struktur Perwakilan Ombudsman Rl
KETUA OMBUDSMAN Rl
SEKRETARIS
JENDERAL
KEPALA
PERWAKILAN
SEKRETARIS/ KABAG TU DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
TATA USAHAl
SUB BAGIAN KEUANGAN
KEL0MP0K
JABATAN FUNGSIONAL
