-:- * KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERhIAKAN DAN KESEHI\]AN HEWAI{
PERA'TURAN DIREKTUR JENDERAI PETERNAKAN NotvroR t or. rb /zo / /
g*6/y
/r/t
/
DTTI,J
KESEHATAN HEWAN
TENTANG
pEDoMAN pELAyANAw vereRrrurR
l
DENGAN RAHMAT I-UHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEVV/TN
Menimbang
: a. bahwa untuk melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin ir,.iavah Negara Kesatuan Republik rndonesia dari ancaman yar.sl oapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, l-rewan, dun lingkungan serta dalam r',ngka meningkatkan clerajad liesehatan hev,.ran, produksi dan produktifitasriya perlu diselenggarakan pela,yanan veieriner sebagaimana telah disei.rutkan dalam pasal 6g Undang-Unclang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan l(esehatan Hewan,
bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaima,ra cjimaksud p^da huruf a, qerlu menetaph.un Pedoman perayanai. Veteri,"er dengan P"ritiir"n Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewdn.
Mengingat
:
1' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20C4 tentang pemerintahan Daeralr (Lembaran Negara Rl rahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
2
Negara Nomor 4437).,
il33[:t" ;'' 3.
ljil: "
*,"r:;t
Ti +:ilfi', fo:J"'[,:Hi,
%11
"1:^',iH:,"' Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5015); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1g77 tentang penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit Hevvair (Lembararr Negara Rl rahun 1977 Nomoi 20, Tannbahan Le,nbararr Rt Nomor 3101); 4- Iegara Peraturan Pemerintah Nornor 22 Tahurr 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara R: Tahun 1gB2 Nomor 2g,
5.
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3253);
Peraturan'Pemerintah Nomor 78 Tahun 19J2 tentang Okat Hewan (Lembaran Negara Rl rahun 1i)92 Nomor 129, Tamnjhan eml.raran Negara Rl Nomor'3509); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang peml;agian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan I)aJrah Provinsi, cjan Pernerintahan Daerah Kabuapaten/Kota (Lernbaran Negara Rl rahaun 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran irlerlara Rl Nomor 4737); 7. Keputusan Presiden Nomor 84/p Tahun 200g tentang Pemlientukan Kabinet lndonesia Bersatu ll poriode 2O0g-2014 dan Pengangkatan Menteri Negara;
9'
Peraturan presiden Nomor 24 Tahun 2olotentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian ttegara *di;;,;i"ribrg"nisasi rugas, dan Fungsi Eselon l Kementeri"nitegara; _^ 10'Keputusan Menteri F;rd;;;;-ruomor 4BTrKpts/rJm/6/1981 tentang pemoetan;t"n'
dan pungobi;n penyakit Hewan
fi:li,:;n"n'
Peraturan Menteri pertanian 61/permentan/or. 14or1or2o1o lgro, tentang organisasi dan Tata xerja r.r.nt.ii*'pl.t"ni"n, 12' Peraturan Menteri pertaniari'' No,'o,. o+lF"r.n'"ntan/oT. 1Aotgt2*ol tentang pedoman perayanan-pusat Kesehatan nu*"n; 13. Peraturan Menteri plrt"niun 11'
tentang pedoman
Nomor 0tp;r,""ntan/or. eeUyaninlu.. Medik Veteriner; MEMUTUSKAN
Menetapkan
14or1r2o1a
;
:
KESATU
Pedoman Perayanan y'eteriner seperti tercantrm pada rampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
KEDUA
Pedoman perayanan Veteriner sebagaimana dimaksud pacia diktum KESATU sebagai acuan bagi dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan dalam melakukan pui"y"n"n veteriner.
KETIGA
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkrn.
Pada tanggal
DIREKTUR .JENDE
l
Ditetapkan di Jakarta ez -n - Jc> 11
KAN DAN KESEHATAN HEWAN 'r. N\-
TYO CATURROSO SALINAN Peraturan ini disampaikan kepacia yth
:
10.
Menteri Pertanian ; lulenteri Dalam Negeri ; Mlenteri Kesehatan-. Menteri perO"g"igan ; Menteri per-inO'ustrLn ; Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan ; Plmpinan Esion i ringi(;; tie]ienterian pertanian lala ' - -" Gubernur di seturuh lndon6s;ia BupatiA/Valikota di seturun inOohesia ,
11.
[:81!!giia.t;11,jlfi*i;Hj-tungsi Kepala Unit Pelaks"ni
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.
o
;
;
peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi,
fukniJ'ililkft'Direktorat Jenderar peternakan dan Kese,hatan
r.rewan.
ry-::r
Y*; .;4
*:'=
-"\*<-E
*
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERhIAKAN DAN KESEHI\]AN HEWAIU
PERA'TURAN DIREKTUR JENDERAI PETERNAKAN NorvroR t or. rb /ze / /
g*6/y
/r/t
/
DTTI,J
KESEHATAN HEWAN
TENTANG
pEDoMAN pELAyANAw vereRrruen
l
DENGAN RAHMAT I-UHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEVV/TN
Menimbang
: a. bahwa untuk melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin ir,.ialrah Negara Kesatuan Republik lrrdonesia dari ancaman yar.g oapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, l-rewan, dun lingkungan serta dalam r',ngka meningkatkan clerajad liesehatan hev,.ran, produksi dan produktifitasriya perlu diselenggarakan pela,yanan veieriner sebagaimana telah disei.rutkan dalam pasal 6g Undang-Unclang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan l(esehatan Hewan,
bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaima,ra cjimaksud p^da huruf a, qerlu menetaph.an Pedoman pelayanai. Veteri,"er dengan lr"rit1'i,",-, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewdn.
Mengingat
:
1' Undang-Undang Nomor 32 Tal-,un 20C4 tentang pemerintahan Daeralr (Lembaran Negara Rl rahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
2
Negara Nomor 4437).,
ilSsffi " ;'' 3.
ljff:
*,"r:;t
Ti +:ilfi', fo:J"'l,:Hi,
" Negara "1:"',iH:,"' Tambahan Lembaran Rl Nomor 5015); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1g77 tentang penolakan,
%11
Pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit Hevvair (Lembararr Negara Rl rahun 1977 Nomoi 20, Tarnbahan Le,nbararr Rt Nomor 3i01); 4- Iegara Peraturan Pemerintah Nornor 22 Tahurr 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara R: Tahun 1gB, Nomor 2g,
5.
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3253);
Peraturan'Pemerintah Nomor 78 Tahun 19J2 tentang Okat Hewan (Lembaran Negara Rl rahun 1i)gz Nomor 129, Tamnihan eml.raran Negara Rl Nomor'3509); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang pemliagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan I)aJrah Provinsi, cjan Pernerintahan Daerah Kabuapaten/Kota (Lernbaran Negara Rl rahaun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran irlerlara Rl Nomor 4737); 7. Keputusan Presiden Nomor 84/p Tahun 200g tentang Pemlientukan Kabinet lndonesia Bersatu ll poriode 2009-2014 dan Pengangkatan Menteri Negara;
9'
Peraturan presiden Nomor 24 Tahun 2olotentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian ttegara *di;;,;i"ribrg"nisasi rugas, dan Fungsi Eselon l Kementeri"nitegara; _^ 10'Keputusan Menteri F;rd;;;;-ruomor 487rKpts/rJm/6/1981 tentang pemoetan;r"n'
dan pungobi;n penyakit Hewan
fi:?i,:;n"n'
Peraturan Menteri pertanian 61/permentan/or. 14ot10/2010 lgro, tentang organisasi dan Tata xe4a r.r.nt.ii*'pl.t"ni"n, 12'Peraturan Menteri pertanian Nomor 11'
tentang pedoman pelayanan-pusat
13'
o+7p"r.n'"ntan/oT. 14otgt2oo7 Kesehatan Hewan;
Peraturan Menteri Plrt"niun Nomor 0tp;rr"ntan/or. 14or1rzorc eeUyaninlur.
tentang pedoman
Medik Veteriner;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
;
:
KESATU
Pedoman Perayanan y'eteriner seperti tercantrm pada rampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
KEDUA
Pedoman perayanan Veteriner sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan bagi dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan dalam melakukan pui"y"n"n veteriner.
KETIGA
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkrn.
Pada tanggal
DIREKTUR .JENDE
l
Ditetapkan di Jakarta ez -// - Jc> 11
KAN DAN KESEHATAN HEWAN 'r. N\tA -' t/,
TYO CATURROSO SALINAN Peraturan ini disampaikan kepacia yth
:
10.
Menteri Pertanian ; lulenteri Dalam Negeri ; lulenteri Kesehatan-. Menteri pe.O"g"igan ; Menteri per-inO'ustrLn ;' Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan ; Plmpinan Esion i ringi(;; tie]ienterian pertanian lala ' - -" Gubernur di seluruh lndon6s;ia BupatiA/Vatikota di seturun inOohesia ,
11.
fi:81llgiiffi.t$,jfffi:5frlj-tunssi Kepala unit Pelaks"ni
1.
2. 3.
4. E
6. 7. 8.
o
;
;
peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi,
f"kniJ'ililkft'Direktorat Jenderar peternakan dan Kese,hatan
r.rewan.
I.AMPIRAN : PERATURAN'DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
LqoMoR : 9?6 /*Vts /oF. tto/F/n /eorr TANGGAL : a' A 'n[/ e+t Ac"-'a'o t t
HEWAT.-I
PEDOMAN PELAYANAN VETERI NER
"=*oKiuluAN
1.
Latar Belakang Pada hakikatnya upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan merupakan tdnggung jawab beisima antara pemerintah dan masyarakat, dan karerranya pemerintah perlu menata dan mengatu; penyelenggerraan pelayanan veteriner, tthususnya pengendalian dan penanggulangan p-en'yaicit hewan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan penerapan kesqjahteraan hewan, peningkatan kelembagaan, pembinaan tenaga kesehatan hewan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan dalam pelaksanaan pelayanan veteriner, sebagai bagian integral dari Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) untuk sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, derajat kesehatan hewan serta kehamronisan pelestarian lingkungan.
Dewasa ini pelayanan Veteriner belum berjalan sebagaimana mestinya. Masalah utama yang dianggap sebagai oenyebab adalah dikarenakan di tingkat nadional struktur lenlbaga veteriner di Kementerian Pertanian hanya pada tingkat eselon ll, yang menyebabkan keterbatasan dalam perencanaan, pelaksanaan jenis kegiatan dan penganggarannya serta terjadinya ketimpangan kemitraan medik untuk koordinasi dengan pelayanan medik pada kesehatan manusia di Kementerian Kesehatarr. Disamping itu, karena adanya ctonomi daerah dan deserrtralisasi menyebabkan kelembagaan 'reteriner di daeralr tidak terstruktur dengan baik, iehingga pelayanai veteriner tidak terselenggara dalam satu garis komanclo. Munculnya wabah High Pathagenic Avian Influenza (HPAI) atau Flu Burung beberapa tahun terakhir terus mendapatkan perhatian masyarakat lndonesii dan internasional, yang berbagai pihak menilai lndonesia kurang cepat dalam mengendalikan dan menanggulangi vrabah HPAI tersebut. Hal ini diakibatkan antara lain belum memadainya sistem pelayanan veteriner, sehingga Food and Agriculture Organization/FAO mernberikan bantuan teknis Oilam upaya pengendalian penanggulangannya. Berdasarkan pelaksanain
pengendalian
dan Al melalui pendekatan partisipatif (Partisipatory Dr'sease
Surueillance and Response/PDSR) yang difasilitasi FAO dirasakan sangat efektif dan perlu terus dilanjutkan agar kegiatan dimaksud tidali terputus seirirrg akan berhentinya bantuan pihak FAO, sehingga diperlukan satu tahapan kegiatan transisi' PDSR clalam kegiatan pelayanan veteriner: (Veterinary Serufces) untuk segera dapat diaplikasikan ke seluruh daerah terutama daerah percontohan yang telah ditentukan.
'
Mengingat hal tersebut dan belum terbitnya peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Pertanian, dan untuk mengiatasi berbagai permasalahan dan kelemahan dalam pelayanan veterinei, maka Pemerintah harus segera berupaya menyesuaikan peraturan yang .ada sebelumnya, melalui Kepufusan Direl{ur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilengkapi dengan pedoman pelayanan veteriner sebagai langkah terobosan untuk terselenggaranya
t
Maksud dan a. Maksud
Tujuan
:
Maksud ditgfitkalnya :Peraturan Direktur Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan
teritang pedoman perayanan,,"t"iin"r'ili;;il'"ebagai pedoman bagi aparatu;: t<esehatan hewan,' kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di Pusat, prouinri Jan xaoupaten/Kota dalarn menyelenggarakan pe,layanan veteriner.
D.
tujuan Tujuan diterbitkannya p,egornan perayanan veteriner ini yaitu:
(a) menyelenggarakan' sistem
'
' ru*"r,"t"n Hewan
Nasional (StSKESWANNAS); (b) menjamin kepastian, kenyamanan dan/atau ketenteraman bathin bagi masyarakat; (c) acuan hagi otoritas Veteriner dan/atau dokter hewan ,menjadi oerwenang;
(d) meningkatkan koordinasi dan tata hubungan kerja bagi organisasi profesi kedokteran, hewan dengan Otoritas-r/ebrinLr,:ailatau dokter hewan berwenang dalam pelayJnan veteriner; dan
(e) pelaksaRaan standar perayanin minimar veteriner. 3.
Ruang Lingkup Ruang ling.kup yang diatur dalam pedoman ini meliputi; kegiatan pelayanan veteriner, kelembagaan, sumberdaya manusia veteriner, p]eng"*L."n dan pembinaan, serta pembiayaan..
4.
Definisi Operasional
a- Veteriner
b' c'
adararr
segara urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan; Pelayanan kesehatan hewan yang selanjutnya disebut pelayanan '0""g"" - veteriner adalah segala yang berkaitan r.esehatan !ent11\ _petayanan hewan, termasuk didalamnya t<esbnatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Ctoritas veteriner adalah kelembagaan-pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambitan yang bersifat teknis kesehatan hewan de-ngan melibatkan t<ep,"orelionalan dokter hewan dan dengan mengerahkai semua lini kemanipiari proresl mulai dari mengindentifikasikln masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan rn"ng"norlit*"n teknis operasional di lapangan Dokter hewan berwenahg ioatan.o.gkier hev.ran yang ditunjuk oleh Menteri,
hewan;
:
keput;ilt ,ft;i
d'
Gubernur, atau Bupati atau warikota sesuai'de-ngan iu*"n"ngannya berdasarkan jangkauan tugas perayanannyJ daram rangka
e.
f' E'
penyelenggaraan kesehatan hewan.
s,rmberdaya manusia veteriner a
terah diatur daram 70, 71, 7i dan p"""i7g Undangundang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan r""6["t"" i"i"n; Puskeswan adalah unit kerja pelalanan resenaLn hewan yang di Kecarnatan/desa yang padat populasi hewan ternaknya, diberlokasi kepalai seorang dokter he.wan yang bertanggung jawab pada otoritas veteriner tingkat kabupaten/kotra. Petugas Veteriner adalah oetugas teknis veteriner yang melaksanakan pengendalian. dan penanggulangan penyakit -he*:"n, kesehatan . masyarakat veterin-gr;, :kesejahteraan hevyan, se,rta pelayanan k hewan yang meriputi perayanan ";h;i;; raocratoi-iurnip"liv.n"n jasa -jasa laboratorium pemeriksaan dan pengulian veteriner, petayinari iasa meoir< veteriner, dan/atau petayanan jasa d-i Fr"tu"*"n.
h.. Kesehatan Hewan
adarah segara urusan yang berkaitan dengan . perawatari hewan, pengobatan hewan, .ryr-"vin"i r,*"ui.,"t"n hewan, penge4darian dan penanggutangan- penyaiit t.*"n, p"noruran penyakit, medik reproduksi, medik [onseriasi,'otiJt'hewan dan peralatan kesehatan
i'
hewan, serta keamanan pakan. Produk hewan adalah bahan yang,berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah "e1u," diolah atau oipro'sr" ,ntu[ konsumsi, farnnsetik, pertanian, danlatau r*gudin iain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan mariusia. Dokter Hewan adalah or?ng yang memiliki profesi hewan, sertifikat. kompetensi" dai t<ewenangan di bidang kedokteran medik veteriner dalam melaksanakan petayanan kesehatan newan. Penyakit hewa.n strategis atlalah p"ny"rii rrewan yang dapat menirnbulkan kerugian ekonomi, keresahan #;6;k;i,'oanlatiu fu,nritln hewan yang tinggi Kesejahteraan hewan 'bdatah segara urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewari r*nr*1 ukuran perilaku aianri hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan - untuk hewan dari perlakukan setiap orang yang tidak rayak terhadaf " hewan yang dimanfaatkan manusia. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah segala uru3an yairg berhubungan dengan hewan dan'produk hewan rangsung atau tidak rangsung mempengaruhi kesehalan manusia. $istem Kesehatan:Hew.n Na-sional fbi"t""*unnas) adalah tatanan unsur
k$;ffi"
i' k' l'
;"li.J;ili
m'
y;g-;;ara
n'
kesehatan,
yang secara teratur saring berkaitan
.hgy3n yang membentuk totaritas berraku secara nasionar.
5.
sehingga
Dasar Hukum
a' undang-Undang Nomor 32 Tahun 2o}4tentang Femerintahan Daerah; b' undang-undang Nontor 18 Tahun ioog tentang peternakan clan Kesehatan Hewan; c' Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahu,n tentang penorakan, Pencegahan, pemberantasandan pengobian
!g77
Hewan; 'r d' Peraturan Pemerintah tornoi ' zi :iii"; penyakit g6'i"ffi;; Kesehatan I\rlasya ra kat Vete ne r; pemerintarr e' Peraturan rahun 1gg2 tentang obat Hewan; f' Peraturan Pemerint'ah NomorTg Nomor 38 Tahun zaar tentang pemSagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintarr, p"r"rintahan provinsi, dan ' pemerintahan ol"or, Daerah g' Peraturan Pemerintah Kabuapaten/Kota; No' ai Tanun zaar tentang Kelembagaan pernerintah Daerah (SKpDj; satuan !(erja h' Peraturan presiden Nomoi """.... Tahun 20qg tentang Kedudukan, Tugas, o rsan isbsi an r*r Kil"' r"r""t"ii;;G;" r" Rep rik lxjl,rr?;,lusunan i' Keputusarr Presiden Nomor B4/P Tahun 2009 tentang pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu ll; i' Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2o0gv tentang rsrrrcrrrg pembentukan rclllol dan Organisasi Kementerian Negara; k' Keputusan Bersama naenteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No. -6b dan- iiJo'o,. tahun rbil"i"ntans pos nHf:l#?Hll|0/1ee3 !' Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4BTrKptstum/6/198 r tentang Pencegahan, pemberantasan.dan pentoo-t t
r.i
d
ub
n eeriyar
Menurar;
doilojzolo tentang
Tata Kerja Departem"n purtan i"n n' Peraturan Menteri pertanian-ivomor e+lpunn"ntin/or. ,Ltalgl2[a7 tentang pedoman petayanan pusai ijlil"n; o' Peraturan Menteri Pertanianr<eu.naian N;;iitF;#entan/or. 140/1t2a10tentang dan^
;
Pedoman pelayanan Jasa MediL
V"t"rirlr;"'
-:l
KEGIATAN 1.
Fe
nd
ek:af-an
T. el,.-.=
T='iilJoN
vErERr
N
ER
:
pelayanan veteriner ,fnokau.gl -meliputi penyelenggaraan (a). Kesehata_n Hewan (Keswan), (b) Kesehatan Masj"r"t"t-vli"ri#i lx"srlJ,it), termasuk taboratorium veteriner da; hi;iatorium pemeriksaap dan iglarylan lsq (c) Kesejahteraan pengujian veteriner,. Hewan ltceirawan), dan (d), pelaysnan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos keiehatan hewan vlng dilakukan dengan pendekdtan teknis yakli pbmerrr.raan, peningkatan (promotifl, pencegahan puny"kit (preventif), p""v"l"ri*li"o"*;kikesehatan 1*uratif1, dan pemulihan menyeluruh, terpadu, oan' tesehatan yang 6niaitititig dilaksanakan sec_ara menyeturuh, terpadu dan berkesinamblngan, y"ng pada gilirannya diharapkan meningkatkan derajat kesehatan hewai ternaknya itu
senciiri.
2.
Kegiatan Teknis pelayanan Kesehatan Heuran Kegiatan Penyerenggaraan Kesehatan Herryan daram pengendarian _ dan penanggulangan penyakit dilakukan dalam bentuk : Pengamatan dan pengidbntifikasian penyakit meliputi kegiatan: (a) surveilans dan pemetaan, yang dilikukan dengan -c"r. Frengumpulan data penyakit, pengambiran, -perneriksaan p"ng,iji"n" samper, analisis hasilsurve,llans, dan pemetaan penyakit hasil .rireit"nr; (b) penyidikan dengan cara pengumpuhn data'populasi dan data penyakit, pengambilan, perneriksaan dan pengu;iian sampel, analisis hasil penyidikan, dan pemetaan penyakit haiil -p,enyidikan, serta peringatan dini dilakukan dengan cara sosialisasi, advokasi, dan (c) pemeriksaan dilakukan secara klinis, patoiogis,"oufasii dan/atau kajian epidemiologis d.an pengujian labora+oriu* Oitufui"n untuf p"n"gunun diagrtosis dan dilakukan oleh laboratoriunr veteriner v"ng dii;niuk; dan (d) pelaporan.
a.
oin
b' c'
Pencegahan penyakit her,van dilakukan berdasarkan ketentuan di bidang leiantina hewan; Pengamanan penyakit hewan dirakukan merarui:' (a) penetapan penyakit hewan r'nenurar strategis, (b) penetapan kawa""n' penyakit hewan, (c) penerapan proseaui orosaiety d,an bio-security, (d/ pengebaran hewan, (e) pengawacan ialulintas hewan, produk hewan dan media. pernbawa
6"ng;;;;
d' e'
penyakit hewan lainnya diluar wilayah kerja pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau,' kara;iin;,-l; tg)--punerapan kewaspadaan dini. Pemberanh*l penyakit hewan diiaksanakan melalui penutupan pembatasan raru rintas hewan, pengebaran hewan, pengisorasiandaerah, hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pb*,i*n"rran'uangkai,
pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan. Pengobatan hewan meniadi tanggung'lawan pemilik hewan, lieternak atau perusahaan peternakan, baik sendiri- maupun dengan tenaga kesehatran heyiaL' Pengobatan dengan menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan .secara parenieral"harui berdasark"n r"*Lp dokter hewan dan dibawah pengawasan dokter hewan.
b;G;
Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan diperlukan serangkaian tindakan yang g.?p."t g"?up. : (a) merakukan progdris dan diagnosis penyakil secari klinis, laboiatoris' o"nt"t"u (b) melakukan tindakarr transaksi terapeutik berupa koneurtagi "pioL*Iorogis, dan/atau informasi awal (prior inform-,consent) kepada pemilik ne*un'y"'g diranjutkan dengan beberapa kemungkinan tiniat
penglt:ilan keaman"n, k keutuhan, dan kehalalan produk hewan, lln (d) melakukan kgnfirrnasi "uhatan,
kepada unii pelayanan kesehatan hedin rujukan jik.a
iiipuiiuhiiii, iei.Irienyatnpaikan data pbnyat it can tegiatan f"i"y"nun kepade otoritas veter.iner, (f) menindaklanjuti keputusati pemerin'tatr o"niqGu pemerintah daerah Y."ng berkaitan dengan pengendalian dan pun"nggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan -r*yuratJt veteriner: oan 1gy melakukarr pendidikan klien darlatau. ne.nojfifa1 masyarakat sehubungan dengsn paradigma sehat dan penerapan raiJan r***"j"r,ieraan hewan. I
3.Kegiatan Teknis pelayanan Kesmavet
Kegiatan penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dilakukan
'
dalam .bentuk: (a)rpengendalian o"n' p*n"nggulangan zoonosis, (b) penjaminan kehalalan, keamanan, kesehatan, oan keuiu-rr"n iroout t"j pembinaan dan pengawasan penanganan hygiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, susu dan telur) lgar tidik-rnengandung residu bahan kimia maupun. cernaran. mikroba yang membahayakan serta berisiko terhadap ke$ehatan manusia, hewan,l misyarakat Jun ri;gdn;"r,-'6i membantu pelaksanaan analisa risiko dan pLngujian mutu oisertai surai reterangan kesehatan produk hevvan dalam rangk; penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan, dan pengambiran specimen produk hewan untuk p"rgul"; laboratorium lebih .(e) lanjut.
t.*",
Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan ditempat produksi, pada saat pemotongan, penampurrg"n dln- p"ngrripur"n dalam keadaan seg1l, seberr:m pengaweian dan p""r"o"r"n iaoa seterah pengawetan- Standarisasi, .sertifikasi dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk h"y."l yang diproduksi didadm dan/atau diluar produk hewql yang diproduksi untuk diedarkan *";iU oiuertai sertifikatnegeri. veteriner dan sertifikat
*""i
halal.
4.
Penerapan Kesejahteraan Hewan a' .Penerapan kesejahteraan hewan dilakukan untuk pemenuhan hak-hak asasi hervan berupa. tindakan yang dilakukan secara manusiawi meliputi: (a) .penangkapan dan penanganan satwa dari. habitatnya, (b) f*nu*p"tan dan pengandangan, p-emeriharaan, p.ng"*"n;;,'-'iui"Lt".r dan perlyayoman .hewan, (ol pengangkutari h6wan, (e) p"nttun""n dan pemanfaatan. hewan, (D pemotongan dan pembunufran' perlakuan'terhadap hewan harus dihincjari dari tindak.n heiiar,, dan (g) p.nluniayaan dan penyalahgunaan. b' -D..atam operasionalisasi untuk memenuhi azas kesejahteraan hewan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah oan pemerintah Daerah' Prinsip. kesejahteraan hewan adalah memastikan hewan dalam konteks sebagai makhruk ruhan *;;jadi kepentingan manusia, harus dinilai bebas. yaitu : (a) bebas :efqlapar,'haus dan rialn utrisi (free from .dari hunger, thirst and malnutition), (b) bebas dari-sitsa"n tirif o"n'lelyesuaian temperature. (free fram pniiiii ture), (c) bebas dari rasa penderitaan karena pen-yakit (free from pain, injuries A ii""r"""), (d) bebas dari rasa stress '(free from fear gna disstres), (e) o"p"t.,"ngukspresikan periiaku yang normal (to expre!-s the normat oi nitirat iiuiuiii'rl
(c)
-&-;;;;;
Kegiatart..pelayanan ke.sehatan hewan, kesmavet,. dan penerapan kesejahteraan hewah dilaksanakan '5"*"nung bawah p"ng"*"."; h'ewan .di. daram -""-pemblnaan otoritas veteriner UellairOfitan:'--
J;tt*
-.d
nftE
KELEiviBAgAAr,t
1.
ttl.
pE#i'nnAN VETERINER
Fungsi Petayanan Veterine1{Vetedn=rySenb=s,,
tb tahun ioos tentang peternakan dan Kesehatan Hewan y3ng mengamanatkan perlunya penyelendg"t;n kesehatan hewan di seluruh wilalah Negara Kesatuan nepuntir lioonesia melalui kelembagaan otoritas veteriner, maka satah satu beniuk f."gi"i"" y"nn menjadi bagian dari kelernbagaan otoritas veteiiner tersebut adabhlehyanan veteriner yang kini dilakukan menunrt tingkatan pemerintahan yakni pusai, provinsi, dan /Kabupaten/Kota. Unit Pelayanan Veteriner yang saat i"i u.rr."g"u ng yaitu : tingkat pusat, .kelembagaannya beraua pada Direktorat Jendersl Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian pertanian, i;rd;; atas Direktorat_Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesenaian t""g [n"r:y"or."i Veteriner dan Pasca Panen beserta Unit Pelaksana Teknis fUpfr, Vaitu Balai Bebar Veteriner, Balai penyidikan dan pengujian Veteriner, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewln, pusat Veterinaria Farma, dan Balai Pengujian Mutu Produk Feternakan r.rt"Frurt Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang merupakan Unit Kerja Badan Karantina Pertanian. Di tingkat provinsi, berada pada dinas daerah yang rnembidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner beserta unit pelaksana teknis daerah yaitu Balai Keiehatan Hewan dan/atau Balai Laboratorium Kesehatan Herruan/Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Unit Mengacu Undang-Undang Nomor
u' 9i
b'
Pengendali Penyq[it: Avian lnfluenza (uppfu) provinsi yang perru dilanjutkan pada tahapan kegiatan transisi pbsn khususnya dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular
c'
strategis (pHMS). Di tingkat kabupaten/kota, berada pada dinas daerah yang mernbidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinJr beserta unit
kerja pelayanan veteriner yaitu pusat Kesehatan Hewan
(pr;k;;;;i.
Puskeswan yang rrantinya n:$gluasis pendekatan p"iinit"47 Disease Surueillance dan Response (PDSR) dalam pengendatian Al dan pHMS. Untr'tk lebih meningkatkan efektifitas ,'peliyanin veteriner tingkat kabupaten/kota, maka laboratorium veteriner menjadi bagian dari unit fi6a puskeswan.
di
'
Kesemua kelembagaan pelayanan veteriner di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota tersebut memerlukan koordinasi dan tata hubungan kerja teknis fungsiollal yang tegas.
Z.Lenrbaga Otoritas Veteriner Untuk melaksanakan kegiatannya, Otoritas Veteriner ditingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota ditunjuk seorang dokter hewgn untuk clitetapkan sebagai Penanggung jawab'otoritas Veterine'r (chief oi v.t"ir"rv cimr[icvo) yang bertanggung iawab berdasarkan. ja.ngkaqan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan veteriner di pusit, frovinsi Oan taUupatenlf-oia sebagai dokter hewan berwenang. Otoritas Veieriner ditingkat pusat (a) Kepala Ctoritas Veteriner atau Chief Veterinary Officer/CVO rla, dokter berwenang di tingkat Pusat ditunjuk- dan ditetapl"n Menieri Pryan.
a.
renantan;
(b) otoritas Veteriner di tingkat Pusat rhembuat lredoman yang dijadikan acuan bagi provinsi ' ilan kabupaterVkota ilaram penvelenggaraan pelayanan veteriner; (c) Otoritas Veteriner di tlngkat Pusat didukung UpT yaitu : (a) Balai Besar Veteriner/Bglar penyidikal.-gun p,enguJran veteiiner, tseear 1t;.urtur Pengujian Mutu dan, Sertifikasi OUjt iHewan rr:\ Frrcar rr^i^,Ir^1T .
F::aa, (c)- Balai pengujian Mutu produk peternakan, (e) pusat F,era.$Lna Hewan aan feirn;d'H;vati Hewani b. sroritas Vererlner oi tingk"i'F;;;il;" (a) Penang.gllg ;awio otoritas Vetbriner atau chief veterittaw officer/GVo dah dokter h;;; o.rilr,"ng di tingkat provinsi ditunjuk (b)
f:;",:*on"n
Gubernui
u"ro"ItLn fada
^ig"ilIi
hukurn vans
otoritas Veteriner di tingkat provinsi memfusititasi dan _ . menskoordinasikan seluruh. perayanan veteriner di kab uoatervkota calail'r,ilya n p ri,vins i 6ersa n grruta n serta
*Eg*"n-J;;;bd;;;"
[fit?"il:?,i3"ils1,"ffi:,;n;
;;ffiii;; lijH#l""i i.r,i" ;;;;
, \ lvlengacu pedoman (c) yang diterbitkan tingkat pusat, otoritas veteriner provinsi membuat pectoman senagai :di iil;prt ;li*t" lcyan penyerenggaraan daram fiiravar, provinsi 8:g"r?16i.*tiner
(d) otoritas Veteriner di tingkat provinsi didukung unit kerja laboratorium yaitu : (a) Balai Laboratorium K;;r't"tun Hetan, o.nilit",, Kesmavet Laboratorium tersebut meniioi il;;;ftrm referensi bagi raboratorium kabupaten/kota di wiray-ah b-riangkutan, (b) pos pemeriksaan fi;iil Kesehatan Hewan'1Cn"ii'plr-ri'"vung pengawasan lafu tinFs peredaran 'hewan .berfungsi sebagai un* dan produk hewan antar provinsi atqu antar 'kabupare; u"ro"t"r"ii-rliigr,,ng
t;;
provinsi lain.
c.
dengan
Otoritas Veteriner.di tingkat
Kabupaten/Kota (a) Penanggung jawab- otorit". v;6;;;; cVo dan dokter h"ru?r.ou*"n"ng-ji au. chief veterinary officer / tingk t r."'ori"i-"nota ditunjuk Bupatinruar*ot, ;""rd".ar-paoa r"gur.ri'nukum yang fl:fi"fllft"pkan (b) otoritas Veteriner kabupaten/kota
membuat pedoman sebagai penyelenggaraan pelayanan veteriner oi r
j*rg. j#Lnq.:::FF6'*.i"poi*"n, i:fiJ:T';:,"i'J|**11 SnP yang diperlukan kepada BupatiM/afitot"J-""-"
(c) otoritas Veteriner di ting.lat pusat Kesehatan Hewln
.kabupatey!:t didukung unit kerja (a)
li-yang merupakan un terdepan dan dipimpin l1us**ry seorang oon6r-h"r.,, ;,1" it peraya na n f,erkedudukan dibawah dan uertanogungiawa6 il;'otoritas v.t*i,i.,. oi tingkat kabupaten/kota. pusiiLswan
fliffifi;|ff dffi,
peneg
,
uh a
n
.
o
i" s n
merakukan. kegiatan-'"r*.ir"n" prrti"ip"iii"''"i'p",ti"ipiiii" riil"r"
yang
nce),
;"- ;f",il#;:
"rr*nl*Iil i:i#:p*g
(b)
#
menjadi satu crengan unit rr9ri" ry F,rrrriil"n, dan (c) pos pemeriksaan Kesehatan Hewari tcir_?r unit pengawasan peredaran hewan dan produk h"*"n yang !dn?.iit"tu-tiiitaslan intai x"l"uiutun. check -J"p"i point kabupalen/kota sekario,ir apabirarangsungberbatar"tic"nj"i;r""iil'Ei;.-"v'n p( J"int p rovinsi
;g"#i ;F;;;; ft#
3,SistemdanMekanismeKerjaPe|a1,3p3nVeteriner
o,
Mekanisme Kerja untuk menjalankan pelayanan v-eteriner, selain diperiukan sumber daya manusia dan sarana diperruk; perayanan dimaksuckan untuk yang ?ara sasaranUntuk itu d imasing*;.i;s tingk"t"rii;"*Ith;n". -JiJr, dan tujuannya. pengorsanisasian serra ditetapkan sistemkerancaran porayanan-ve;rin"r o"n,i"r."]iirTg *g0." t"";'nrendukung fungsionat antari tingl"t"i"pemerintitran-6aam.kegiata-n 1"*" .hubunga,; kerja teknis rapa nsan dan men j5.u' pltuni;i' opLrasiorrar di i;ilil/s t?iarra obe ratioiEi p roceci ure
--q? r"*u-Gn#l;#;o#n iirgl
;;
;;rt*';"i"i
/e.a\f,)l srt^l ,-. 7' ;;;ek? strategi pengendalian dan pelnanggulangan penyakit hewan dih'rr-t terserldiri sglagai bigian dari pedomilGr"y.nJn veteriier. jejariiig aiiiaia otoritas'''ieteriner pusat, p;;iili';;;'Iil.ftaten/K$ta
adalah jejaring hubungan teknis. fungsionar yang *"*"iior."i' komando -p*njng"guringin
'p"rv"rit
teknis daram pengehdarian
daBat .d"l berlangsung tanpa hambatan terutama uati'm pengambiran keputusan tertinggi dan kebijakan teknis operasional dalam pelayanan veteriner.
Dalam praktek
veteriner Pusat, Provinsi dan KabupJten/Kota berkoordinasi perhimpunan berkolaborasi
dan
dengan Dokter Hewan lndonesia (pDHr), di tingkat.pusatdan cabang setempat sesuai aturan yang berlaku. Karerra itu mekanisme kerja pelayanan veteriner dilaksanakan dalam kerangka hubungan teknis fungsional yakni uerupa kebijakan teknis veteriner ftjl . dari pusat ke daeiah operisionar iingg" oilrit pusteswan, begitu juga sebaliknya apabila berkaitan dengan pJtlporan ataupun fungsi taboratorium veteriner seperti peneguhan.oiignosa,'ditempuh dari ojeratr ke pusat melalui lembaga otoritis Veterin6r yang telah dibentut< sesuai tingkatan pemerintahan.
b. Jejaring dan Sistem Kerja Jejaring dan sistem kerja pelayanan veteriner diternpuh dengan prinsip tata hubungan kerja teknis fungsional berdasarkan hirar[i i"Gm6"Ju!n otoritas -pEnrurintahan. veteriner yang menurut tingl€ta; fibenluu_ditetapkan 'peraporan Jejaring
dan system'k6rja ge!p9ra1 inj auaranrin *"rairi tertulis, komunikasi elekticnik (ielephon", u*r, faksin'rili, e-nrail) atau ntelaluipertemuan/koordinasiberka|aantaip"u"Jo"n'J"ui"n.-,.. Pacla dasamya* petugas veteriner rapangan meraporkan kegratannya kepada Kepala yang mewilayahinya, untuk diteruskan hierarki .fgsfeswan be{enjang hirarki teknis fu'ngsioirar uertuiut-tuiut rep"cta otoritas veteriner tingkat kabupaten/kota, proi,insi...hingga puu"i Kernudian dianalisa dan dioiah untuk kemr.rdian dikembalik"n"I"nlg"i-inrorm"si teknis dan tincak laniut. serJangkan peraporan kasus p"ni"fitt jeraskan pada bab di pengawasan dan pembinaan.
s 1.
L,
MB
'tu*"n
ERDo"o friRrr.Ygo vErERr NER
Faktor-Faktor yang .Berpengaru h Untuk kelancaran pelayanJn veteriner yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia (sDM) veteriner setidaknya oiteitukan oleh. 5 fr,rr"y-]"6*or yang berpensaruh, vakni:; (a) keter."oi"ln cut up, (b) kerembagaan hlrarki dan jejaring yang mantap, yarg oapit ,i.n"rprng aspirasi yang berkembang daram._pengorganisasian, k-tileoiaan anggaran biaya yang lnemadai, (d) tersedianya sumber 0"y." y*g handar dan professionar dalam jumrah yang cukup dan berkuarita", oan (ul ieknotogi yang memadai.
;;il;;;ni
ci
i"ln;il
2.
U nsur-U nsur Sumberdaya Man usia Veterrner Strrnberdaya manusia veterinei meriputi pemerintah, pernerintah daerah, Felaku usaha, dan semua pihak y"ng "p.r"t tbrkait'dengal bidang veteriner perlu ditingkatkan kualitaPnya, ug"i l.uin ierimpil, pior""ioi"t"l, dan berakhrak nruria. Koniponen yang menjadi prioritasmandiri, penuh dedikasi pengembangan daram pengelotaan sDM veteriner:'terdiii (rj'lenii'lln"g",. olri (2) persyaratan, (3) p€rencanaan, (4) pengadaqn; (5) penempaian, pend-idikan 0"" iitir,an, serta 1o; 1r; penibinaan dan pengawasan. a. Pengelolaan SDM Vetertner dl Tlngkat pusat (a) Jenis tenaga, yang dibutuhki; (a) tenaga teknis yakni tenaga medik er, sarjana kedokteran hewin an,i p"rumedic veteiiner, dan (b)
teknis y€ng mendur
:3i:g:j* .rr-._,.r
atsl
.
pemberdayaan masyarakat berbasis partisipaiif'-'ru."ru
nasional di balai-baiai diklat yang terakreditasi; (g) Pembinaan dem pengawasan, merarui pembinaan kenaikan pangkat dan jabatan serta pemberian pengharga"n d*ngrn memperhatikan prinsip_ prinsip kedisiplinan dan prestasi sLcara naiional seria pembinaan dan pengawasan dokter hewan swasta/mandlri. b.
Pengelolaan sumberdaya manusia veteriner di tingkat provinsi: (a) tenaga yang diperrukan, sama dengan o'ltinEjr
di wilayah provinsi dan bersama pemerintah tau,iput nrloi" di wilayahnya untuk tenaga Puskeswa; ;ii;e kecamar_an sesuai kebijakan nasional.
(d) Pengadaan; berdasarkan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tingkat provinsi dan.mendukung kebijat
di
: veteriner di wilayah provinsi, pertimbingan pimpinan rnsiansi terkait, rasio animar unit, jumlah sumberdaya vet6riner yang:dibutuhkan, dan kebut uhan tour of area sesuai peraturan perundani-un-o"ng"n v"ng rrerraku. (D Pendidikan dan tatihan (dikiat); Oliurln kebutuhan serta nrenyelenggarakan diklat teknis veteiiner aan pelatitr"n pero[erdayaan masyarakat berbasis partisipatif se provinsi di iraLioatai iiii"iproJinsi. (g) Pembinaan dan pengaw"s"n, m"taiui pembinr* k"naikan pangkat dan jabatan serta pemberian penghargaan dengan memperhatikan prinsip_ prinsip kedisiplinan dan prestisi oitingkat pi*i""i serta p"roi"Jn pengawasan dokter hewan swasta/mJndiri --" o"n di wirayah p;duil;i
Pengelolaan
s umberdaya' manusia veteriner d i tin gka t kab u paten/kota : (a) Jenis tenaga yang diperrukan, sama oengai di tingkat provinsi dan pusat; (b) Persyaratan tenaga di bidang veteriner, sama
clan
pusatl
,;.:
,;
dengan di tingkat provinsi
(c) Perencanaan; disusun formasi kepegawaian sesuai dengan kebutuhan di wllayah kabupaten/kota o?.n io"nyrrun--r*n""n" awar untuk kebutuhan tenaga puskeswan-di setiap'r,"*r"tan Lqrr yang ycrrrg disesuaikan utnssua dengan erah kebijakan provinsioan nasionar. (d) Pe'qadaqn; be'dlsark"n p"r"*.d;;;;k memenuhi kebutuhan di tingkat kabupatenftota dan r"norrung kebijakan provinsi dan nasionar.
n^-q^,-.h.^h
:.::;-?l peleporan dararn p-e]llergnggaraa.n perayanan veteriner yans rransis,.1i?ffiqff iq*'r.{1l,q*1ii;ll,*,;mxg,:1t,,ru ^^t^___
ked alam
ffi
liff
SIKHNAS' sistem' pelaporariini reL,i;rtnya akan d igunakan untr.ik
fiil*Ui'r'iliyi[Tfl
(a) Laporan situisi.p"nv"[it ali;';ii;;;ilnoi'o"ei"ntli"''",,roaerar, Hewan secara Berkara. (1) pelaporan dirakukan setiap nur"" o*-setiap tahun yang merupakan konsolidasidari laporan nuAnan;- --.. v (2) Laporan situasi' -Pgnyakii'-'Hur"n Menurar Kabr.rpaten/Kota - --' disampaikan oreh btoriffu" ,1"*"ggrn'g'-iu*"t veteriner Kabupaten/Kota merarui K"i]E 6in." rauupaievxota yang
Str?Sil%,.fi:1il,.ffiy,:n o"n
r<e-smavet
r.pal"
p"n"nssuns
(3) Laporan situasi' nenyatii Hewan Menular provinsi disampaikan oteh penanggung lawib otorita* veiJiin", pr*i".i ,"]rnrri Kepala Dinas. provinsi vi"g membidangi L*g_"i keswan dan kesmavet kepada Kepala oiaritas v.t"ii""i pusat
/
DirektrrrJenderal peternakan dan Kesehatan Hewen. (4) Petaporan oir"rtut"n secara tertulis sesuai fornat yang ditetapkan oreh Direktorat Jenderar petern"k;; J;; Keserratan Hewan.
(b)
b:Hfi
situasi penvakit Hewan secara rnsidentar atau Kejadian
(1) Keda.ruratan,kejadian Penyakit Hewan terturis oreh Dokter Hewan benruenang Menular dilaporkan secara otoritas Veteriner Kabupatenrcota kepad.a penanggung jawab iisarn?aikan kepacra Kepara otoritas vete'iner pusat' **r"iriiGprL oinu: yang' nrembidangi fungsi keswan dan kesmavet -i"ng"n penanggung jawab Otoritas Veteriner piovinsi.
tehuJsan
kepacra
(2) Laporan telaoia' Daiurat penyakit H"run Menurar disampaikan oleh penanggung jawab otoritasGiuriiu, raoupatevftot" -veteriner
kepada Kepara otoritas pusat i"niur"un kepada Kepara Dinas Kabupaten/Kota setempat *"g*r" Jriam. wartu tidak rebih dari 24 terepori incnrirmasi densan raporan €ff;::nsgunakan (3) untuk m.gmpercepat laporan kedaruratan penyakit hewan menular otoritas Veteriner Nasional o*r."r" oiJri_tq9 Veteriner provinsi KabupatenlKota menyediat
;;;;s"*
wa,
Daram
2.
l"r
tersedii pangkaran
oit"
berbasis web, Laporan Kedaruratan Penyakit HewIn Gnril;isampaikan secara on rine ke ta111rru9b (Website) yang ditetapkan (5) peraporan tertutis oita[ukari toir"t yang ditetapkan oreh Di rektorat J endera r petern akan"*"ril da n Kesehatan Hewan. Peranserta Masyarakat a. Pola pendekatan Fola pendekatan.yeng dirakuk.i,:illju rticipatory Disease surue*rance and Response IFDSR;, mrena nn"-iiJ"un sarah satu metode pengendarian penanggur"nglr.-. 'DSR penyakit hewan yang saat ini dikhususk"n o'ry; 1n1'.k.r:9"";dil!9i vans berbasis parrisipasi masyarakat. Har ini dirakuiJn karena budaya "newanlier;;k riasyarakat rncJon!.i" y"ng tidak dapat direpaskan;; info*nasi o"ng"; ""iingg"pertama laristatus [:-".*?:il, dari Di era otonomi .daerah eoporti .ljjrffg.1n1 meka eictim jejering fungsion", teknis .;;israrn po6C ini.,iurp, membuar-iejarins tet
gln
3:H:P"t
u",:::::Jl.T
il;;;;
il;;'fioil",r."n
alii ii"L,ii"tl;iil"i: hinssa *ns*ai, pusat,
terutama dalam pengendatian dan penanggulangan penyakit sesuai stanrjer prosedur operasionar (sop), perapbran, iiioim"ii ddn
k6mrniruri
b.
Pet.rgas Veteriner Mempunyai Tugas
Tugas utama petugas u"t*rin6,
oi rapangan khususnya di bidang pengendalian dan penanggulangan puny"iithewan aaatln melibatken . partisipasi masyarakat, sellin itu inencari inioir"si kejadian penyakit yang ada di masyarakat' Pengetanuan l"r.rr 'ir-ao:sionat yang berhubungan dengan penyakit hewan, tiite* pemeliharu"n, penanganan kesehatan d"n hewan digali dari masyaratrai oan o,ilaJif"n idrlpakatan dan pengetahuan bersama-sama .ltntuk- dapat dilakuian iinou["n bersama. Kegiatan ini diraksanakan de,nsan metatui pi,tiiipito,v*Eei;;ti&rT_l yaitu melakukan surveilans aktif dengan menggunikan'PDSR i;;i" sJperti semi structure rnteruiew (ssr), Transect wii*, uipping, proportioriar pitting, Even catender (uruilu"nya Tiaqgulasi yang dirakukan ::tu berbasis ' masyarakat dan ditujukan untuk meningfatkan partisipas; *""vuirkat. l-lasil informasi yang diperoleh ditindaktaijrii oulgun melakukan ti'dekan pengendalian dan penanggulangan yang direncanakan, dan dilakukan pengawasan -bLrsama masyarakat. Metodedilaksanakan pDSi dengan pend ekatan rangsu.n g terhadap masyarakat dirakukan g* *;;; iakat tu rut serta dalam melaporkan, t<ej1liJn p"nv"[ii, ."rt" " berperan dalam pengendaliannya. Hal^ini meniaoi nitai po*iiit lor,rn" keberhasilan metode ini dapat menjawab 3 (tiga) rrat yakni d;i;k"i rlini, peraporan dini, dan respon dini.
Tugas di bicrjlg kesmavet. adarah pengendarian dan penanggulangan . zoonosis, penjaminan kehatalan, k"fi;;;;l-kesehatan, dan keutuhan produk hewan, pembinaan dan pengawasan penanganan hygiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan serta membantu pelaksanaan analisa risiko dan pengujian mutu disertai surat reterangan hev,ran d"! irengambiran specimen produi hewankesehatan produk untuk pengujian
laboratorium rebih rgliuf. Adapun trg* oiiil;; penerapan t<esejahteraan hewan (animat wetfire) teruiama pengawasan pener apan kesejahteraan hewan dilakukan untuk'pemenuhan na[-na[-r"ari hewan berupa iindakan yang dilakukan secara manusiawi meriputi'ffrJngkpan dan penanganan satwa dari habitatnya; penempatan dan p"ng"noangan, pemeliharaan, pengarnanan, perawatan dan penyayoman heian, pengangkutan hewan, penggunaan dan pemanfaatan, hewin, (f1 pemotonj"n "o""" plilor"uhan hewan, dan perrakuan terhadap n"r.i ;;;; dihindari dari tinrjakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
Kegiatan perayanan kesehatan hewan,
kesmavet, dan penerapan kesejahteraan hewan diraksanakan di b.awah'p"ng.*asan d.t
o.
'
Fenerapan metoda partisipatif Penerapan metoda partiiipatif d"l3T pengendarian dan penaggurangan PHMS, digunakan. pendekatan partisipu'"i nir"v*akat dan pengemuangan sumberdaya veteriner yang oerkeangit"n. H"r'iii diperlukan dari perencanaan, penge-no"ti"n d"n p.rungburangan kirena mutai penyakit serta rnonitoring kegiatan diht-ukun Uersalra:s?nna maiyarakat. menjadi dasar utama daram sistim pet"yanan"uli"rin., Metoda ini akan dan segera dapat diaplikasikan di oaerah-oaerah teimaiuk daeian percontohan, sesuai kemampuan pe_merit?h q+;jiqy" perkembansan wakru dan ditetapkannya sistem xesenatin Hewair N""-ional (s ls r<esvinrrr NAS), nraka daerah percontohan nantinya. untuk direplikasi dengan penyesuaian berdasar aturan yang menjadi "",rn berlaku. . -
::ir* i;;;""
BAB VI trEMBIAYAAN 1.
Ferencanaan pembiay""n
Penrbiayaan perayanan,veteriner.adarair merupakan pengeruaran qntuk keperluan penyelenggaraan selurulr :pelayanan Gteriner. Karena itu untuk melaksanakan jenis-jenis kegiatannya dipirlukan perencanaan yang
matarlg nrelalui mekanisme pere.ncanin yaitu- ru"y"*uior, pembangunan iur"n."naan daerah (Musrenbangda) kabupaten/kota, provinsi'dan tvtuerenbungnu*, dq* diimplemeniasikan kedatam bentuk. prograrn pendek, menengah {pp .iangLa panjang, serta dimanifestasikan ked;la; sistdm tahunan yans i"ngunggaran konsisten dan berkelanjutan. untuk melaksanadn n-at demerinta6 yang dalam hal ini Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan oan pernerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota y"ft. ;;i'ini"CuUernu, dan BupatiAffalikota v-vajib mehgaro.kasikan pembiayaan petayanan veteriner setiap tahun t<eoalam dpgN dan APBd-sesuai "ngg";","t kemarnpuan keuangan masing-masing, crimurai sejak dikeruarkannya peratuian ini.
oir"ii"o
d;il
Pengalokasian anggaran
p"i"y"n"n veteriner dilakukan sesuai dengan . ketentuan peraturan perundang-undangan yang berrakr,;;"ggq llnyurun"n anggaran pelayanan veteriner dapat tersetenggara secara tanggung renteng (cosf sharing). Untuk melaksanakan penganggaran ),ang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan veteriner_sebagaimana yang diamanatkan UU 1B iahun 2009, Menteri' Gubernur, BupatiMalikota memprioritaskan alokasi angEaran yang -u"rtu
diperlukan sesuai.kewenangan masing-masing mengalol
Pembiayaan Kelembagaan pelayanan Veteriner Pembiayaan kelernbagaan pelayanan veterine-r"meliputianggaran briaya untuk : Pusat Kesehatan yang berlot
3 b' atau c- unit. kerja perayanan
veterinei" pada pemerintah, pemerintah Provinsi/Kabu.paten/Kota ,yakni Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan,. Dinas yang membidangi-tungsi xu**on oan/atau Kesmavet di Frovinsi/Kabupaien/Kota.
*?,
Jenis Frembiayaan Jenis.biaya pelaksanaan petayanan veteriner setidaknya terdiri dari : Firy" operasional kelembagaan pelayanan veteriner Biaya operasional petugas ieteriirerial""g"r'fi;kter hewan/medik veteriner dan paramedik veteriner) Biaya pengadaan dan pemeriharaan sarana dan prasarana perayanan veteriner
3. b' c. d.
B'."v3 tunjangan profesi dokter hewan/medik veteriner dan paramedik, veteriner y3ng terih memenuhi syarat r
danI rrtsrs't."dlrl meraksanakan kegiatan pelayanan veteriner. Biaya pendidikan dan pelatihan Biaya rapaUpertem uan koord inasi Pi"V" monitoring, evaluasi dan pelaporan Biaya pengolahan data base Biaya advokasi kepada pemerintah daerah PiuV" trdnsportasi petugas, veteriner tapangan, serta yang menungang kerancaran fieraksanaan kegiatan perayanan *',XIilJ:tn
.'r.16''
Penyusunan anggaran di masing-masing tingkat pemerintahan pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, agar disesuaikan -dengan prinsip-prinsip dan ketentuan penyusunan APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedang untul< penyusunar.i
!i"v" qnggaran dana khusus (biaya anggaran tanggap dirurat),' rrenoatnyi disesuaikan pula dengan jenis penyakit hewan menulai V"ng mewa6ah. luas dan cakupan sebaran wabah penyakit serta dampak yang diiimb-ulkan. Selain itu agar"
mempertimbangkan kemungkinan biaya' anggaran dekonsentrasi, tujas
pembantuan dan dana alokasi khusus pada daerah Provinsi/KabupaterrlKota ying dipandang sangat memerlukan. .-
,EftflIJJ, Pedoman Pelayanan Veteriner ini ,dikeluarkan sebaEai terobosan dalam rangka transisi .pi?gram _Partisipatory Disease Surveilans ana Re"ponse (pDSR) un'tuk pengendalian HPAI kepada pengendalian dan penanggulangan pHlvlS dan Zoonosis ke dalam pelayanan veteriner (Veterinary Servic?sy, irengingat belum terbitnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun ioOb tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehiingga dihirapkan dapat digunakan sebaga"i acuan dalam melaksanakan kegiatan petayanan veteriner di claerah-daerah termasuk daerah percontohan, Pedoman ini juga,dipu*,1bagai persiapan dalam rangka berakhirnya atau purna proyek/bantuan teknis FAO, untuk dilanjutkan dan ditransisikan ke daiam syrstem pelay'anan veteriner yang berbasis masyarakai, dan merupakan [uUrtrnun yang mendesak sebagai langkah peningkaian pengendalian dan penanggutangan penyakit hewan, pengawasan Kesmavet, dan fi"n"rapan kesejahteraan hewan jejaring komando teknis fungsionai berkeianjutan antara p;;;i dan daerah. {ensan Pedoman ini bersifat dinamis seria mempertimbanglian kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan perkembangarr irmu pengetah;u; j;bk;;i"g;if,TEK), jenis dan bentuk kegiatan pelayanan veteriner irta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN I(ESEHATAN HEU/AN
CATURROSO
