T*-; I F
t'
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 04 TAHUN 2OO7 TENTANG RETRTBUSI SURAT lZlN TEMPAT USAHA (S|TU) DAN IZIN GANGGUAN / HO DALATVI
WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
BUPATI KEPAHIANG Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan serta pengendalian dan pemeliharaan terhadap Sarana/ Tempat Usaha orang pribadi atau Badan Hukum yang
mungkin menimbulkan gangguan dan kerugian terhadap lingkungan, dapat dilakukan secara dini, terpadu dan intensif; b. bahwa untuk mewujudkan maksud
dari point (a) di
atas, maka setiap kegiatan usaha harus mempunyai lzin Tempat Usaha dan atau bagi usaha yang akan menimbulkan kerugian dan gangguan harus memiliki lzin Gangguan; c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut
di atas perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang .
Mengingat :
1,
Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor. 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nornor 450;
Nomor 4 Drt Tahun 1g56 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-kabupaten Dalam
2, Undang-undang
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor. SS,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 10gl); 3. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1967 jo. Undangundang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1967 tentang Penanarnan Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1 dan 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2B2B dan Nomor 2943): -Tahun 4. Undang-undang Nomor g 1gO7 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828): I lnclano-r tnr{ano Nnmnr A Tahnn {antann
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853); 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1gT4 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1g74 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara lrlomor 30a6); B. Undang-undang Nomor B Tahun 1gB1 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1gg2 tentang Ketentuan -ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tghun 1gg2
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negrira Nomor
3215);
Undang-undang Nomor
S
Tahun 1gB4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 19g4 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 1 1. Undang-undang Nomor S Tahun 1gg0 tentang Konservasi $umber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1gg0 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341g); 12.Undang-undang Nomor g Tahun 1gg5 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1gg5 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1g97 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan l_embaran Negara Nomor 3685); 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten- Lebong dan Kabupaten Kepahiangdi Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor a349); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1g68 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor g Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di propinsi Bengkulu 10.
Alam
(Lembaran Negara Tahun 1968
Nomor
g4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2g1a); 16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang
Perusahaan Penggilingan
padi, Huller dan
Penyosohan Beras (Lembaran Negara Tahun
1gT1
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2s77),
lT.Peraturan Pemerintah Nomor-22 Tahun 1992 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor J22S); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1gB2 tentang lrigasi (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 39,
19. Peraturan Pemerintah Nonor
29 Tahun 1986 tentang Analisa lMengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambihan Lembaran
Negara Nomor 3338); 20. Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun l ggg tentang
l(oordinasi Kegiatan lnstansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun lgBB Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 2l.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun tsibo tentang Pengendalian pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3409); Z2.Peraluran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rr rahun 2001 Tahun Nomor 119); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 19p1 tentang
Sungai (Lembaran Negara Tahan 1991 ttomor 4i, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33aS); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun t 6g2 tentang Penyelenggaraan otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah -Tingkat ll (Lembaran Negara Tahun 1 992 Nom or TT Tambahan Lembaran , Nelara Nomor
3487)., 25. Peraturan Pemerintah Nomor
20 ahun 1g97 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun i gg7 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor /
36e2);
Dengan Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
IVIEMUTUSKANMenetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG RETRIBU$I IZIN TEMPAT U$AHA NAru ZIITI GANGGUAN/ HO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I
Dalanr Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: (7.
b C.
d e.
Daerah, adalah wilayah Kabupaten Kepahiang.; Pemerintah Daerah, adalah pemerintah Kabupaten Kepahiang; Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepahiang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang; Tempat usaha adalah, ternpat-tempat melakukan suatu usaha pekerjaan, tempat menyimpan, tempat memberikan jasa, tempat
-F surat lzin Tempat u.saha (srru) adalah, lzin yang diberikan oleh Bupati bagi tempat -tempat usaha sebagaimana dimlksJo paoa huruf (e) pasal irri;
Gangguan, adalah suatu akibat yang timbul atas adanya usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan di suatu tempai tertentu y"ng
dapat menimbulkan bahaya, kerugian, kerusakan baik langsung
maupyn tidak langsung terhadap lingkungan; lzin Gangguan (Ho), adalah izin yang-diberikan Bupati bagi tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal I ayat (1)-undanguldang Gangguan (Hinder ordonantie) stbt. Tahun toio 1o.'sibl. Tahu"n 1940 Nomor 14 dan 450; Retribusi surat lzin Tempat usaha (slru), adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha -xepaoa orag pribadi atau Badan Hukum yag melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan RUTR Kabupaien; Retribusi lzin Gangguan, adaiah pemungutan daerab. sebagai pembayaran atas pemberian izin dari Bupati kepada tempat+emf,at usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal ayat 1 und;;guldang Gangguan (hlnder ordonantie) stbl. Tahun 1926 jo. stbl rahu"n 1940 Nomar 14 dan 450; Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pennotong retribusi tertentu; Masa retribusi sl.ratu jangka waktu tertentu yang merupakan "9:l1!.. batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memperoteh izln gingguan Jari Peraturan Daerah; surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang disingkat spRD adalah surat yang digunakan oleh wajib neirinJsi -untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi lzin Gangguan yang terhutang merrurut peraturan retribusi ; surat setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan ssRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oreh rGpata oaerarr;Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRtjr adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah -retribusi yang terhutang; surat Ketetapan Retribusi Daerah lenin Besar yang diiingf,at sKRD[b
I
k
adalah surat keputusan yang menentukan lumtih kelebihan pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi lebih
t
besar daripada retribusi yalg terhutang atau tidak seharusnya terhutang; surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat sTRD adalah sura untuk melakukan tagihan retribusi dan itau saiksi administrasi neiupa bunga dan atau denda; surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang; surat Ketetapan Retribusi Daerah Kuiang gayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah - surit keputusan vrnb menentukan tambahan atas jumlah retribusi Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam r"tnlta t-^--r,
FU.
x. Y z-
aa bb
Penarikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengamanan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah; Pendaftaran dan Pendataan adarah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian srRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi olelr wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan srRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu telah ditentukan; Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat peringitan, Surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang telfi-utang; Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi aias iiama wajib Retribusi yang tercantum pada srRD, SKRDKB, atau sKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi . perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan liinnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. Pejabat adalah.pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai. dengan peraturan perundang-uridangan yang -berlaku. Penyidikan Tindak pidana di bidang Retribusi baeian adalah serangkaian .kegiatan yang dilakukan oleh ppNS, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retri6usi lzin Gangguan yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
,
BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
(1) Dengan Nama Retribusi surat tzin Tempat usaha (slru) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan usaha ditempat tertentu. (2) Retribusi lzin Gangguan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Pasal 3
(1)Objek Retribusi Surat lzin Tempat Usaha adalah pemberian lzin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang memanfaatkarr usaha. (2) Objek Retribusi lzin Gangguan adalah pemberian lzin Gangguan kepada Ofano ofibadi afat t Radan di lnlraci fortanfrr mnniml"'' ,ll,^^ k^r^^.
a
Gangguan Berat: Pabrik bahan kimia, pabrik pembuat korek api, penjual/gudang gas, pabrik porselin, pembuat keramik/kaca, pabrik es. Pabrik pengolahan ubi kayu I tapioca, pengolahan kareilgetah, pengolahan kopi, pengolahan pabrik makanan dan minuman. Pengolahan lemak, damar, pengumpul / pengolahan bungl
1 2. 3. 4. 5.
apeleburan logam, pertukangan besi, penggilingan batu, pemahatan batu, pembuatan batako/genteng/ubin, pengolahan batu bara/briket, pembuatan batu bata, sawmill/penggergajian kayu, penyuguhan kayu, bengkel bubut.
6. Bansal kapuk, bansal tempat menggantungkan tembakau, tempat pemerahan susu, tempat pembatikan. 7 Pompa Bensin (spBU), tempat penumpukan bahan baker pengolahan/penumpukan CpO, penyulingan minyak. B. Perusahaan sortasi kopi/padi, penggilingan kopi/padi/jagun g/cabe. 9. Bengkel mobillkaroseri/motor, bengkel las. 10. Rumah sakit, Klinik Bersalin, 11. Restoran, Caf6, Kafetaria, Karaoke, Diskotek, panti pijat,
12 Rumah Bilyard 13 pangkalan minyak tanah,
14.
Usaha Peternakan.
Gangguan Sedang
1.
showroom kndaraan bermotor, dealer kendaraan bermotor, cuci mobil/motor, toko onderdil, usaha produksi air aki, cas aki, ganti
oli,
2. 3. 4 5. 6. 7.
.
vulkanisir ban, ekspedisi angkutan barang, seiuice
elektronik/kulkas,.
Balai Pengobatan, Apotek, praktek dokter, pedagang besar
farmasi.
Flotel, Losmen, penginapan, wisma, Rumah makan, pusat Kebugaran, Kolam Renang, Tempat mandi uap. Permainan anak, dingdong. swalayan, Toserba, pusat perbelanjaan, agen minurnan dan lakanan, penumpukan barang sementara (gulang). Pembuatan Meubel, kerajinan kayu/rotan/a[rmunium, toko bangunan, depot kayu/bahan bangunan, pembuatan batu bata, toko keramik. Percetakan, jual makanan ternak/burung, sewa kursi/tenda, servis jok, studio photo, cuci cetak photo.
Gangguan Rendah: 1
4 L. ?
4 q
Toko Manisan, toko buah-buahan, toko l<arpet Toko makanan dan minuman. Jual jamu, jual telur, jual bakso, sate, tampal ban, jual pangsit, jual bumbu, jual akuarium/ ikan hias. Wartel, usaha titipan barang/titipan kilat, taman bunga. -Fnlzn hr tl.'
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakul
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Surat lzin Tempat Usaha dan lzin Gangguarr digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
jasa lzin Tempat Usaha didasarkan ) Cara mengukur tingkat penggunaan atas jenis dan golongan usaha. (2) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa lzin Gangguan : a. Diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan. Luas ruang usahl aOatan luas bangunari yang dihiiung sebagai jumlah luas lantai. c. tndeks lokasi ditetapkan sebagai berikut: 2 : lndeks 1. Kawasan 3 : lndeks 2. Kawasan 4 : lndeks 3. Kawasan 5 lndeks 4. Kawasan Perumahan dan Pemukiman lndeks Gangguan ditetapkan sebagai berikut: 3 lnde[<s 1. Gangguan Berat 2 lndeks 2. Gangguan Sedang 1 lndeks 3. Gangguan Ringan
(1
b
lndustri Perdagangan Pariwisata
'
:
d
BAB V PRINSIP DAhI SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya pengecel
Y)
BAB VI KOMPONEN BIAYA RETRIBUSI Pasal 8 Komponen Pembiayaan $urat lzin Tempat Usaha (SITU) dan lzin Gangguan meliputi a. Biaya Ketetapan Retribusi' b. Biaya Leges. c. Biaya Administrasi :
BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9
(1)Struktur tarif Surat lzin Tempat Usaha (SITU) digolongkan berdasarkan jenis dan golongan usaha (2)
Jenis dan golongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditentukan berdasarkan : a Klasifikasi bagi Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa. l, Jumlah kamar bagi hotel/penginapan/wisma. c Jurnlah kamar bagi WartellKiostel. d Jurnlah kursi bagi Rumah Makan, Warung Nasi, Kantin dan usaha lain yang sejenis. e. Jenis Usaha yang bergerak dibidang hiburan/piertunjukan. (3) Jenis dan golongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
Golongan A
(1).Golongan:A-1 a. Jenis Usaha: . Dealer Kendaraan Bermotor Roda - 4 " Penambangan Bahan Galian C . SPBU , Jasa Perbankan . Sawmil ( Penggergajian ) . Perusahaan Air Minum Dalan Kemasan . Rumah $akit Swasta ' Rumah Bersalin . Agen Elpiji 'Agen Pertamina . Perkebunan Besar Swasta . Hotel Lebih Dari 41 Kamar ' Gudang Hasi Pertanian ( Kopi, Jahe, Cengkeh dan sejenisnya '. Gudang Pupuk dan Sarana Pertanian PT. dan Perusahaan Jasa Pemborong Kelas B. . Tower Listrik Tegangan Tinggi ' Usaha Sarang Burung Walet " Cafe
)
T* b Retribusi
Biaya Leges d Biava Administrasi u.
Jumlah
(2) Golongan
Rp. 250.000 2.500 Rp. 17.500
Rp. np.
27OOOO
: A-2
a. Jenis Usaha ' Hotel (21 - 40 Kamar ) '. Dealer Kendaraan Bermotor Roda 2 Perusahaan Jasa Pemborong Klasifikasi M1 . Tower Telpon Seluler . Supermarket / Mall . Usaha lain Sejenisnya b. Retribusi 240.000 c. Biaya Leges 2.500 d;PiayA Admi 17.500 Jumlah Rp. 260.000 (3)
Golongan:A-3 a. Jenis Usaha ' Hotel Sampai dengan 20 Kamar ' Jual Beli Mobil Second ( Kendaraan Roda 4 ) Perusahaan Jasa Pemborongan Klasifikasi M _ 2 '. Distributor Air Minum Dalam Kemasan / Depot isi ulang Bengkel Mobil , Gudang Alat Bangunan . Mini Market " Grossir / Leveransir ' Bioskop Gedung Pertunjukan . Toko P dan D . Depot Kayu , Usaha Lain Sejenisnya b Retribusi Rp. 230.000 c Biaya Leges 2.500
'
Rp.
Jumlah
(4) Golongan:
Rp. 250.000
A-4
a. Jenis Usaha . Jual Beli Motor Second ( Kendaraan Roda 2 ) '. Perusahaan Jasa pemborongan Klasifikasi K _ Jasa Penyiaran Televisi . Gudang g Bahan Pokok ( Gudang Manisan ) . Apotik Toko Meubel .' Bengkel Motor . Toko Alat Tulis dan percetakan
1
T_i
.
Usaha Sejenisnya b. Retribusi c. Biaya Leges d. Biava Administrasi
Jumlah
Rp. 220.000 2.500 Rp.. 17.500 Rp. 240.000
Rp.
(5) Golongan:A-5 a. Jenis Usaha ' Toko Sepeda ' Toko Perhiasan ( emas, berlian, perak dan sejenisnya ) Vulkanisir Ban .' Perusahaan Jasa Pemborong Klasifikasi K 2 dan K _ 3 . Jasa Penyiaran Radio . Toko Keramik ' Studio Photo 'n Jasa Perkoperasian Toko Elektronik . Heler Padi dan Kopi ' Toko Onderdil Motor dan Mobil . Toko Pecah Belah ' Toko Alat Bangunan 'Toko Obat . Toko Asesoris / Mobil / Motor / Ganti Oli , Jasa Konsultan , Penerbitan Surat Kabar ' Dagang Pakaian Jadi Loket Karcis Jasa Angkutan / Exspedisi angkutan Darat ." lndustri Pembuatan Roti . Bengkel Bubut, lemer . Organ Tunggal ' Usaha Foto Copy dan perlengkapan ' Praktek Dokter '. Parik Es Batu dan Es lainnya Dan Usaha sejenis lainnya b c. d
Retribusi Biaya Leges
Rp. 210.000 Rp. 2.500 17 Rp. 230.000
Jumlah
Golongan B
{1)Golonan:B-1 a. Jenis Usaha . Peternakan lkan . Penampungan Ayam potong ' Peternakan Ungggas . Pemeliharaan Ternak Kaki Empat 'r Dagang Makanan Ternak / Burung Wnrtel I ohih llnri .4 Kantar
F? I
b Retribusi
Rp. 200.000 2.500 Rp. 15.000
Leges Administrasi
Rp.
c. Biaya d Biava Jumlah {2) Golongan:
Rp.217.500
B-2
a. Jenis Usaha . Rental Mobil , Usaha Meubel Kayu , Rumah Makan diatas 41 kursi ' Usaha Meubel Rotan Wartel 4 Kamar .' Usaha sejenis lainnya b. Retribusi c. Biaya Leges d. Biava Administrasi Jumlah (3)
Rp. 185.000
Rp.
.-.2.500 15.000 Rp. 202.500
Ro.
Golongan:B-3 a. Jenis Usaha . Balai Pengobatan / Tukang Gigi ' Pencucian Mobil Bermotor ' Gudang Onderdil Kendaraan * Rurnah Makan 40 kursi {21 " ) n Usaha Pengobatan Tradisional ' Wartel 3 Kamar n Dan Usaha Sejenis lainnya b Retribusi c Biaya Leges d
Bialg
Rp. 170.000 Rp. 2.500 Rp. 15.000 Rp. 187.500
Administrasi
Jumlah
(4) Golongan:B-4 a. Jenis Usaha " Rumah Makan / Restoran ( 11 '. Toko Emas / Perhiasan Gudang Rokok . Wartel 2 Kamar b Retribusi c. Biaya Leges d
(5) Golongan:B-$ Jenis Usaha ' Biliard / Sanggar Senam n \A/an
20 kursi
)
Rp. 155.000 Rp. 2.500
Bp" Rp. 170.000
Jumlah
a
-
rnn hllaniqnn
. Dagang
$arana Produksi Tani ( Saprotan ) Video Game / Sarana Hiburan Anak - Anak " . Tukang Jahit . Toko $epatu " Toko Kain . Toko Mainan anak-anak n Warung Bakso / Sate dan Makanan Ringan . Depot Kayu
'Optik
' Salon Kecantikan / Rias Pengantin Bengkel Las Listrik / Karbit .'
b c. d.
Out let / Counter " Jual Beli Hasil Bumi . Pembuatan Reklame . Wartel 1 Kamar ' Pengecer Beras . Usaha sejenis lainnya Retribusi Biaya Leges Jumlah
140.000 2.500
Rp. 157.500
Golongan C
{1}Golongan:C-1 a. Jenis Usaha . Usaha Rental Musik / Organ Turrggal, . Video Shooting . Pembuatan Batako, Batu Bata, Batu Catur, pot bunga dan sejenisnya '. Servis kulkas dan alat-alat elektronik Dagang Barang bekas / besi tua Usaha sejenis lainnya b. Retribusi 130.000 /- Biaya Leges 2 500
'
d.
1
Jumlalr
Rp. 145.000
{2)GolonEan:C-2 a. Jenis Usaha Usaha Hiburan Kuda Lumping .' lndustri Rumah Tangga skala kecil " Pangkas Rambut , Usaha sejenisnya b Retribusi c Biaya Leges d
1
Jumlah {3}
120.000 2.500 Rp. 135.000
Golongan:C-3 a. Jenis Usaha r
I tooho
llnoania^
lA/n.,^^^
n
Usaha sejenis lainya b. Retribusi c Biaya Leges d BiayaAdministrasi Jumlah
,-
-
(4) Golongan:
Rp. 1 10.000 Rp. 2.500 Rp. 12.500 Rp. 125.000
C-4
a. Jenis Usaha ' Penggilingan Cabe,Kopi dan sejenisnya Pangkas Rambut Rental VCD Tampal Ban Rental Play Station Usaha sejenisnya b. Retribusi Biaya Leges d Biava Admjlistrasi Jumlah
. . '. .
Rp.
90.000 2.500 12.500 -RP. Rp. 105.000
Rp.
(5) Golongan : C-5 a. Jenis Usaha ' Tul
'
Administrasi
.-
Rp.
80.000 2.500
RP. Rp.
1-0.000
Rp.
92.500
Golongan D (2) Golongan:D-1 a. Jenis Usaha -lukang
' '. '
Kasur Tukang Sapu ljuk Dagang l(aset Biasa / Tape Recorder Usaha senjenisnya b Retribusi c. Biaya Leges d. Biava Jumlah
Administrasi
(3) Golongan:
Rp.
Rp. RP. Rp.
70.000 2.500 10.000 82.500
n-2
a Jenis Usaha
. .
Service Dinamo Usaha sejenisnya b Retribusi c. Biaya Leges
Rp.
60.000 2.500
Rp.
(4)
Golongan:D-3 a. Jenis Usaha Digital Berlangganan Jual Beli Sayuran Pemancingan ikan Obras Usaha sejenisnya b. Retribusi Biaya Leges
.' ". .
d
Jumlah 5)
Rp.
50.000 2.500 000 62.500
Golongan:D-4 a. Jenis Usaha . Depot Burung , Dagang Bunga plastik . Usaha sejenisnya b Retribusi c. Biaya Leges
Rp. Rp. BpRp.
d
Jumlah
Golongan
40.000 2.500 7
50.000
E
usaha Yang Termasuk dalam golongan ini adalah usaha yang bersifat
darurat (tempat usahanya tidak permanen dan ada t<emirngt
sebagai beril
a b c (4)
ptryu
:
Leges
H[ ';.ttJ
Administrasi Jumlah Biaya
struktur Tarif lzin Gangguan digolongkan berdasarkan
Rp. 12,500 Rp. 4o.ooo :
a. Klasifikasi ruas ruang tempat usaha atau kegiatan b. Lokasi tempat usaha atau kegiatan ses[ai peruntukan
menurut Rencana lnduk Kota Kecamatan. Jenis Usaha yang wajib AMDAL atau tidak atau tingkat gangguan yang ditimbulkannya Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut
c
(5)
:
Luas (M2)
-T-r Pasal 10
Cara perhitungan Retribusi lzin Gangguan dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dengan tingkat penggunaan jasa sebagairnana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).
BAB VIII WILAYAH PEM UNGUTAN RETRIBUSI Pasal
11
Retribusi Surat lzin Tempat Usaha (SITU) dan lzin Gangguan dipungut di wilayah daerah Kabupaten Kepahiang
BAB IX MASA RETRIBUSI Pasal 12 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ramanya 1 (satu) tahun.
BAB X SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 13
Saat retribusi terhutang adalah pada dokunren lain yang dipersamakan
saat ditetapkannya SKRD atau
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14
(1) Pemungutan Retribusi tidak bisa diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain (3)
yang dipersamakan.
setiap wajib Retribusi harus memiliki Nomor pokok wajib pajak Retribuisi Daerah(N PWPRD)
(4) setrap pemungutan retribusi
sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini diiakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15
(1) (2) (3)
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (tujuh) hari setelah tanggal surat Dalam jangka waktu teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
7
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan $urat Tagihan Retribusi Daerah
Pasal 17 Bagi wajib Retribusi yang merubah/menambah/menyalahgunakan lzin Ternpat Usaha / lzin Gangguan akan dicabut izinnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 1B (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka. (2)Tala cara pembayaran dan persyaratan pengurusan izin diatur dengan keputusan Bupati Kepahiang
BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 19 ('1)
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pernbebasan retribusi.
/?) Famhc,rian
nonnr rrrnrrrn
lrarinnonon
rlan
namhahooan
ralrihr roi
Pasal 20 (1)
Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas surat ketetapan Retribusi Daerah dan atau dokumen lain yang disamakan berupa ; a. pemberian keringanan ; b. pengurangan; c. pembebasan ; d. penghapusan perhitungan retribusi ; (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndonesia yang baik dan benar dengan disertai alasan - alasan yang jelas. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (4) Fengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XVI
KEBERATANI Pasal 21
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yarrg terhutang. (3) Apabila jangka waktut seagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 22
(1)Atas kelebihan pernbayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
I I
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telalr dilampaui dan Kepala Daerah tidak rnemberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pernbayaran retribrisi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bularr.
Fl
[:
i
(4)
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
(5) Pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndonesia diatas materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai Surat Ketetapan Retribusi Daerah ; Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 23
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran ; h ada pengakuan hutang retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 24
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 25
(1) Hasil penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal g peraturan Daerah ini disetor ke kas Daerah paling lambat 1(satu) kali 24 (dua puluh empat)janr dan setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang. (2) Penggolongan pungutan retribusi dicatat selengkapnya dalam buku administrasi Keuangan Daerah (Buku Kas dan Buku Kas pembantu) Pasal 26
(1) Kepala Daerah benarenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan oerundano-undanoan retrihrrsi cleereh
a b.
c.
memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungandengan obyek retribusi yang terhutang memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang ;
dianggap perlu
dan
memberikan bantuan
pemeriksaan ; memberikan keterangan yang diperlukan.
guna
kelancaran
Pasal2T
Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman dengan peraturan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
yang
BAB XX KEWENANGAN PENANDA-TANGANAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN / HO Pasal 28
Penjabat yalg menandatangani Blanko Retribusi Surat lzin Tempat Usaha (SITU) dan lzin Gangguan adalah Sekretaris Daerah, jika Sekretaris Daerah berhalangan maka dapat diganti oleh Asisten-ll Aidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (EKBANGRA). Pasal 29
Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
KEWENANcAN
TuTon*o?ffi ilT=* r*c urAN RErRrBUsr Pasal 30
('1) Kepala Daerah berwenang melakul
(2) Pelaksanaan Teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal-ini, dikelola oleh Bagian Ekonomi Pembangunan. Pasal 31
(1)Pejabat dan aJaq Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud
pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pungutan retribusi. (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daefah. Pasal 32
(1) Kepada pejabat atau petugas yang ditunjul< dan benar-benar melakukan
(2) Besarnya uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang setiap tahun anggaran.
BAB XXII KFTENTUAN KHUSU$ Pasal 33
Setiap pejabat dilarang melakukan pungutan diluar retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 34
Wajib Retribusi, wajib menjaga ketertiban, keamanan dan
kebersihan
lingkungan tempat usaha dengan sebaik-baiknya. Pasal 35
Khusus untuk Kafe dan tempat-tempat Hiburan sejenis ditetapkan ketentuan sebagai berikut: . 1. Harus berlokasi di Pusat Kota Kepahiang 2. Berada dan berlokasi di daerah Objek Pariwisata. 3" Diizinkan buka hingga jam 24.00 \ /lB untuk malam biasa dan untuk malam Minggu hingga jam 02.00 WIB dan Malam Jumat ditutup. 4. Pada hari-hari besar keagamaan dilarang beroperasi.
BAB XXIII PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI Pasal 36
I
Peraturan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal Daeralr ini setiap 3 (tiga) tahun sekali dapat dinaikkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) untuk setiap golongan.
BAB XXIV KETENTUAN PIDANA Pasal 37 (1) Wajib Retribusi dan atau pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Daerah ini diancam dicabut Surat lzin Operasinya, setelah mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari pejabat yang berwenang. F]aenl ?R
a-
_F, r t t
BAB XXV
FENYIDIKAN Pasal 39 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik urituk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribuli Daerah. (2) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah : a. menerima, .mencari, mengumpulkan dan meneliti 'keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribuJi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi legkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengufirpurkan keterangan mengenai orang pribadi atau bada tentang kebenaran, perbuJtan, yanA- dilakukan . 4'' sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan.dengan,tindak pidana dibidag retribuii daerah ; d. Mlemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
;
f. g
h i. 1 k
'
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi oa6ran ; Menyuruh berhenti dan melarang. seseoran(; meinggalkan ruangan atau tempat. p.?da saat pemeiiksaan r"d"ng uJrtangsung dan nremeriksa identitas orang atau badan sebagaimana cimJrsui pada huruf c Memotret seseorang yang berkaitan clengan tindak pidana Retribusi Daerah ; ;
Memanggir orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagaii tersangka atau saksi ; Menghentikan penyidikan ; Melakukan tindak larn yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukurn dan tindak dapat d pertanggun gjawabl
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidil
t<epaca
Penuntut umum,-.sesuai dengan_ keientuan yang diaiur sesuai dengan Undang-Undang Nomor g rahun 19Bl tentang Hui.r, Acara pidana.
BAB XXVI
PENUTUP Pasal 40 Hal-hal yang belum diatur clalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut
r Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang. Disahkan di Pada Tanggal
BUPATI
: Kepahiang : 21 Maret 2007 AHIANG,
LDrs. H. Drundangkan di Pada Tanggal
: Kepahiang : 21 Maret 20A7
Sekretaris /aerah Kabupaten Kepahiang
Drs. H azairin A. Kadir, MM
LEI\4BARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2OO7 NOMOR 04
AMIN C. KADER, MM
