60
BAB IV PEMBAHASAN
A. Prosedur Subkontrak Kawasan Berikat (KB) Ke Kawasan Berikat (KB) Lain 1.
Pengajuan Permohonan Subkontrak memperoleh izin Subkontrak Dari KB ke KB lainya Pada Prosedur memperoleh izin Subkontrak dari Kawasan Berikat (KB) ke Kawasan Berikat (KB) Lain pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor -35 /BC/2013. Perusahaan A (Kawasan Berikat) Mengadakan Perjanjian Subkontrak dengan Perusahaan B (Kawasan Berikat lain) bahwa Perusahaan A memberikan pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. Jangka waktu tidak dapat
diberikan
perpanjangan.
Untuk
mendapatkan
persetujuan
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan: Agar
Permohonan
perijianan
subkontrak
dapat
segera
diselesaikan maka persyaratan berikut ini harus terpenuhi : 1) Perusahaan A mengajukan permohonan persetujuan subkontrak kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat yang dilampiri dengan: a. fotokopi izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang akan menerima pekerjaan subkontrak. b. perjanjian subkontrak.
61
2) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat menerbitkan surat persetujuan subkontrak. 3) Prosedur Surat Permohonan dari KB ke Ke KB Lain meliputi: a.
Surat Permohonan (Lihat Lampiran)
b.
Harus di tandangani oleh orang yang berwenang. Fotocopy izin Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) atau Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) penerima subkontrak. (Lihat Lampiran)
c.
Surat perjanjian (Lihat Lampiran) Surat perjanjian kontrak kerja antar KB, Pihak pertama setuju menerima subkontrak, Surat perjanjian meliputi: a. Uraian pekerjaan yang dilakukan b.
Jangka waktu pekerjaan subkontrak
c.
Data konversi pemakaian barang dan/atau bahan yang meliputi: i.
Data jumlah barang dan/atau bahan yang akan disubkontrakan
ii.
Data jumlah barang hasil pekerjaan subkontrak
iii.
Data jumlah barang/bahan sisa dan/atau potongan
4) Perhitungan perkiraan barang /bahan sisa dan/atau potongan untuk pekerjaan yang menghasilkan sisa atau konversi bahan baku terhadap barang jadi. (Lihat Lampiran) 5) Flow chart/alur produksi perusahaan. (Lihat Lampiran) 6) Jika sudah lengkap dan benar, petugas bea cukai mengkonsep surat persetujuan yang akan diteliti dan diberi Nota Pendapat yang ditanda tangani oleh kepala seksi. 7) Setelah semua lengkap kepala kantor menerbitkan surat persetujuan.
62
2.
Pengeluaran Barang dan/atau Bahan Dari Kawasan Berikat Ke Kawasan Berikat Lain Pada
pengeluaran barang dari Kawasan Berikat (KB) ke
Kawasan Berikat (KB) Lain pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta Dokumen yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 57 /BC/2011 yaitu Perusahaan B yang merupakan penerima pekerjaan subkontrak menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain (BC 2.7). Prosedur dalam hal Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lain di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan A atau kuasanya yang akan mengeluarkan barang dan/atau bahan dalam rangka pekerjaan subkontrak ke Pengusaha Kawasan Berikat atau Perusahaan B lain untuk membuat dokumen pemberitahuan pengeluaran barang (BC.2.7) untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya dan menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat dengan dilampiri: (Lihat Lampiran) a.
Surat persetujuan subkontrak
b.
Dokumen pelengkap pabean (Packinglist, Invoice)+Surat Jalan
c.
Perjanjian subkontrak.
2) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menerima dan memberi nomor pendaftaran, tanggal dan stempel jabatan pada dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya (BC.2.7) kemudian menunjuk Petugas Bea dan Cukai agar dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko.
63
3) Petugas Bea dan Cukai di Kawasan Berikat melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko dan mencatat hasil pemeriksaan pada dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya (BC.2.7). Setelah selesai melakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada petikemas/kemasan atau sarana pengangkut, nomor dan jenis segel dicatat pada dokumen pemberitahuan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada PKB/PDKB 4) Petugas Bea dan Cukai dapat mengambil sampel/potongan atau foto atas barang yang akan disubkontrakkan untuk memudahkan pengecekan pada saat pemasukan kembali barang hasil pekerjaan subkontrak ke Kawasan Berikat. 5) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat meneliti hasil pemeriksaan. Apabila sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat memberikan persetujuan keluar pada dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya (BC.2.7),
kemudian
menyerahkan
dokumen
pemberitahuan
dimaksud kepada Perusahaan B. 6) Petugas Bea dan Cukai di pintu Kawasan Berikat mencocokkan terhadap petikemas/kemasan atau sarana pengangkut serta keutuhan segel. Selanjutnya membubuh kancap “SELESAI KELUAR” dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pengeluaran pada dokumen pemberitahuan dimaksud dan selanjutnya mengirim kembali copy dokumen pemberitahuan tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat. 7) Pejabat Bea Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menyimpan copy dokumen pemberitahuan untuk dipergunakan kembali pada waktu pemasukan barang hasil pekerjaan subkontrak ke Kawasan
64
Berikat dan menyerahkan berkas dokumen pemberitahuan kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau Perusahaan B untuk diarsipkan.
Hal ini bisa dilihat pada gambar 4.1 tentang Prosedur Subkontrak dari Kawasan Berikat (KB) ke Kawasan Berikat (KB) Lainnya
65
Bagan 4.1 PROSEDUR SUBKONTRAK DARI KAWASAN BERIKAT (KB) KE KAWASAN BERIKAT (KB) LAINNYA
66
3.
Pemasukan Barang dan/atau Bahan Dari Kawasan Berikat (KB) Ke Kawasan Berikat (KB) Lainnya Pada pemasukan barang dari Kawasan Berikat (KB) ke Kawasan
Berikat (KB) Lain pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta Dokumen yang digunakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor - 57 /BC/2011 yaitu dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7) Dengan prosedur sebagai berikut: 1) Perusahaan B atau kuasanya yang akan memasukkan kembali barang hasil pekerjaan subkontrak termasuk barang/bahan sisa dan/atau potongan ke Kawasan Berikat membuat dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7) dan menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat dengan dilampiri: a.
Surat persetujuan subkontrak
b.
Dokumen
pemberitahuan
pemasukan
barang
dari
Tempat
Penimbunan Berikat (BC 2.7) yang dipergunakan untuk pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak; (Lihat Lampiran) c.
Perjanjian subkontrak
d.
Dokumen pelengkap pabean.
2) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menerima dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7) dan memberi nomor pendaftaran, tanggal dan stempel jabatan pada dokumen pemberitahuan dimaksud, dan menyampaikannya kepada Pengusaha Kawasan Berikat Atau Perusahaan A atau kuasanya untuk pemasukan barang ke Kawasan Berikat. 3) Pada waktu pemasukan barang ke Perusahaan A, Perusahaan A menyerahkan dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang
67
dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7) kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu Kawasan Berikat. 4) Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk Kawasan Berikat mencocokan dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7) yang diterima dengan nomor petikemas/kemasan dan identitas sarana pengangkut, serta memastikan keutuhan segel: a.
Apabila sesuai kemudian membubuhkan cap “SELESAI MASUK” dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pemasukan pada dokumen pemberitahuan dimaksud.
b.
Apabila tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan indakan pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Kawasan Berikat atau unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.
5) Petugas Bea dan Cukai di Kawasan Berikat yang mengawasi pemasukan barang melakukan pengawasan pembongkaran atau stripping dan penimbunan barang di Kawasan Berikat. 6) Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukan sesuai: a. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang memberikan catatan tentang pemasukan barang yang meliputi hasil pengawasan pembokaran atau stripping, dan hal-hal lain tentang pemasukan barang. b. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat. c. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menerima dokumen pemberitahuan dimaksud dari Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang. d. Berdasarkan dokumen pemberitahuan dimaksud yang telah diberi catatan pemasukan, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi
68
Kawasan
Berikat
melakukan
penelitian
dengan
cara
membandingkan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7) pada saat pengeluaran barang dalam rangka subkontrak dengan dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7) yang diterima dari Petugas Bea dan Cukai. Apabila sesuai dan tidak melewati jangka waktu subkontrak, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat membubuhkan cap “SETUJU TIMBUN” pada dokumen. e. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menyimpan
copy
dokumen
pemberitahuan
dimaksud
dan
menyerahkan berkas dokumen pemberitahuan dimaksud kepada Perusahaan A untuk disimpan sebagai arsip. 7) Dalam
hal
hasil
pengawasan
pembongkaran
atau
stripping
menunjukan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan tindakan pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Kawasan Berikat atau unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut. Penggunaan barang tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean.
B. Prosedur Subkontrak Kawasan Berikat (KB) Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
1.
Pengajuan Permohonan Subkontrak memperoleh izin Subkontrak Kawasan Berikat (KB) Ke Tempat lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) Pada Prosedur memperoleh izin Subkontrak dari Kawasan Berikat (KB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
69
Cukai Nomor -35 /BC/2013 bahwa Perusahaan A (KB) dapat memberikan pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Perusahaan A (Kawasan Berikat), setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. Jangka waktu tidak dapat diberikan perpanjangan. Untuk mendapatkan persetujuan Perusahaan A harus mengajukan permohonan: 1) Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan subkontrak kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat yang dilampiri dengan: a.
Fotokopi izin usaha perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang akan menerima pekerjaan subkontrak.
b.
Perjanjian subkontrak.
2) Dalam hal permohonan Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat menerbitkan surat persetujuan subkontrak. 3) Prosedur Surat Permohonan dari KB ke Ke TLDDP meliputi: a. Surat Permohonan (Lihat Lampiran) Harus di tandangani oleh orang yang berwenang b. Fotocopy izin usaha perusahaan industri/Badan usaha di TLDDP yang akan menerima pekerjaan subkontrak (Lihat Lampiran) c. Surat perjanjian (Lihat Lampiran) Surat perjanjian meliputi a) Uraian pekerjaan yang dilakukan b) Jangka waktu pekerjaan subkontrak c) Data konversi pemakaian barang dan/atau bahan yang meliputi:
70
i.
Data jumlah barang dan/atau bahan yang akan di Subkontrakan
ii.
Data jumlah barang hasil pekerjaan subkontrak
iii.
Data jumlah barang/bahan sisa dan/atau potongan
4) Surat penetapan sebagai PDKB (Pengusaha Dalam Kawasan Berikat) dari menteri keuangan yang masih berlaku. Surat ini adalah pernyataan sanggup membayar jaminan, ditandatangani di atas materai. (Lihat Lampiran) 5) Perhitungan perkiraan barang /bahan sisa dan/atau potongan untuk pekerjaan yang menghasilkan sisa atau konversi bahan baku terhadap barang jadi. (Lihat Lampiran) 6) Perhitungan Besarnya Bea Masuk, PPN (Pajak Perhitungan Nasional), PPh (Pajak Penghasilan), PPNBM (Pajak Perhitungan Barang Mewah) yang harus dibayar sebagai dasar perhitungan Jaminan. Sesuai barang, merk, jumlah, dan jenis barang dengan ketentuan pajak yang telah ditetapkan.(Lihat Lampiran) 7) Flow Chart/Alur Produksi perusahaan. (Lihat Lampiran) 8) Surat Pernyataan dari penerima pekerjaan subkontrak tentang kesediaanya untuk diaudit DJBC (Lihat Lampiran) 9) Jika sudah lengkap dan benar, Petugas Beacukai mengkonsep surat persetujuan yang akan diteliti dan diberi Nota Pendapat yang ditanda tangani oleh kepala seksi. 10)
Setelah
semua
lengkap
kepala
kantor
menerbitkan
surat
persetujuan.
2.
Pengeluaran Barang dan/atau Bahan Dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) Pada pengeluaran barang dari Kawasan Berikat (KB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta Dokumen yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea
71
dan Cukai Nomor - 57 /BC/2011 yaitu Perusahaan A (Kawasan Berikat) menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan (BC 2.6.1) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Perusahaan B (TLDDP) adalah dengan sebagai berikut: 1) Perusahaan A (Kawasan Berikat) akan mengeluarkan barang dan/atau bahan dalam rangka pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di Perusahaan B (TLDDP) menyerahkan dokumen
pemberitahuan
pengeluaran
barang
dari
Tempat
Penimbunan Berikat dengan jaminan (BC 2.6.1) yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kawasan Berikat dengan dilampiri: (Lihat Lampiran) a. surat persetujuan subkontrak; b. dokumen pelengkap pabean; c. perjanjian subkontrak; dan d. Surat Tanda Terima Jaminan dari bendahara penerimaan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuknya. 2) Pejabat Bea dan Cukai di Kawasan Berikat menerima dan memberi nomor pendaftaran, tanggal dan stempel jabatan pada dokumen pemberitahuan kemudian menunjuk Petugas Bea dan Cukai agar dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko. 3) Petugas Bea dan Cukai di Kawasan Berikat melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko dan pengawasan stuffing serta mencatat hasil pemeriksaan pada dokumen pemberitahuan dimaksud butir 1 dan selanjutnya menyerahkan kembali dokumen dimaksud kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat. 4) Petugas Bea dan Cukai dapat mengambil sampel/potongan atau foto atas barang yang akan disubkontrakkan untuk memudahkan pengecekan pada saat pemasukan kembali barang hasil pekerjaan subkontrak ke Kawasan Berikat.
72
5) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat meneliti hasil pemeriksaan, memberikan persetujuan keluar pada dokumen pemberitahuan
dimaksud
kemudian
menyerahkan
dokumen
pemberitahuan tersebut kepada Perusahaan A (Kawasan Berikat), untuk pengeluaran barang. 6) Petugas Bea dan Cukai di pintu Kawasan Berikat mencocokkan terhadap petikemas/kemasan atau sarana pengangkut. Selanjutnya membubuhkan cap “SELESAI KELUAR” dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pengeluaran pada dokumen pemberitahuan selanjutnya mengirim kembali copy dokumen pemberitahuan tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat, dan copy dokumen pemberitahuan tersebut untuk perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean penerima pekerjaan subkontrak sekaligus sebagai dokumen pelindung pengangkutan. 7) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menyimpan copy dokumen pemberitahuan untuk dipergunakan kembali pada waktu pemasukan barang hasil pekerjaan subkontrak ke
Kawasan
Berikat
dan
menyerahkan
berkas
dokumen
pemberitahuan tersebut kepada Perusahaan A (Kawasan Berikat) untuk diarsipkan.
Dari hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku staff Perbendaharaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta tentang menaruh jaminan dalam pengeluaran barang: “Apabila barang yang ada di Tempat Penimbunan Berikat tidak segera dikeluarkan maka sanksinya adalah jaminan tidak dapat diberikan, dicairkan dimasukkan dalam rekening Kas Negara dan Perusahaan juga harus membayar denda administrasi sebesar 100% (seratus persen) sesuai besarnya Bea masuk yang dibayar”. (29/01/2016)
73
Hal ini bisa dilihat pada Bagan 4.2 tentang Prosedur Subkontrak dari kawasan berikat (KB) Ke perusahaan industri / tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) Bagan 4.2 PROSEDUR SUBKONTRAK DARI KAWASAN BERIKAT (KB) KE PERUSAHAAN INDUSTRI / TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP)
Dari
hasil
wawancara
dengan
Bapak
Fajar
selaku
staff
Perbendaharaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta
74
“Jumlah yang dijamin sebesar nilai pungutan Negara yang terhutang dari barang atau bahan yang mendapatkan fasilitas impor, sudah mendapatkan izin kepala Kepala Kantor Pabean untuk mendapatkan Tanda Terima Jaminan, dan periode Jaminan sama dengan periode pembebasan bea masuk serta mendapatkan surat Konfirmasi dari Kantor Bea dan Cukai”. (29/01/2016)
3.
Pemasukan Barang dan/atau Bahan Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) Ke Kawasan Berikat (KB) Pada pemasukan barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Berikat (KB) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta Dokumen yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor - 57 /BC/2011 yaitu Penerima pekerjaan subkontrak Atau Perusahaan B adalah perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean menggunakan dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan (BC 2.6.2). Dalam hal Pemasukan barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan B akan memasukkan kembali barang hasil pekerjaan subkontrak termasuk barang/bahan sisa dan/atau potongan ke Kawasan Berikat membuat dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan
jaminan
(BC
2.6.2)
dan
menyerahkan
dokumen
pemberitahuan dimaksud yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat dengan dilampiri: (Lihat Lampiran) a.
Surat persetujuan subkontrak
b.
Dokumen pemberitahuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan (BC 2.6.1) yang dipergunakan untuk pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontra;
c.
Perjanjian subkontrak
75
d.
Dokumen pelengkap pabean.
2) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menerima dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan (BC 2.6.2) dan memberi nomor pendaftaran, tanggal dan stempel jabatan
pada
dokumen
pemberitahuan
dimaksud,
dan
menyampaikannya kepada Pengusaha Kawasan Berikat, PDKB atau kuasanya untuk pemasukan barang ke Kawasan Berikat. 3) Pada waktu pemasukan barang ke Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, PDKB atau kuasanya menyerahkan dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan (BC 2.6.2) kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu Kawasan Berikat. 4) Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk Kawasan Berikat mencocokan dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan (BC 2.6.2) yang diterima dengan nomor petikemas/kemasan dan identitas sarana pengangkut, serta memastikan keutuhan segel: a.
Apabila sesuai kemudian membubuhkan cap “SELESAI MASUK” dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pemasukan pada dokumen pemberitahuan dimaksud.
b.
Apabila tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan indakan pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Kawasan Berikat atau unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.
5) Petugas Bea dan Cukai di Kawasan Berikat yang mengawasi pemasukan barang melakukan pengawasan pembongkaran atau stripping dan penimbunan barang di Kawasan Berikat. 6) Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukan sesuai:
76
a.
Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang memberikan catatan tentang pemasukan barang yang meliputi hasil pengawasan pembokaran atau stripping, dan hal-hal lain tentang pemasukan barang.
b.
Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat.
c.
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menerima dokumen pemberitahuan dimaksud dari Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang.
d.
Berdasarkan dokumen pemberitahuan dimaksud yang telah diberi catatan pemasukan, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan penelitian dengan cara membandingkan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan (BC 2.6.1) pada saat pengeluaran barang dalam rangka subkontrak dengan dokumen pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan (BC 2.6.2) yang diterima dari Petugas Bea dan Cukai. Apabila sesuai dan tidak melewati jangka waktu subkontrak, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat membubuhkan cap “SETUJU TIMBUN” pada dokumen.
e.
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menyimpan copy dokumen pemberitahuan dimaksud dan menyerahkan berkas dokumen pemberitahuan dimaksud kepada Perusahaan B (TLDDP) untuk disimpan sebagai arsip.
7)
Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan tindakan pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Kawasan Berikat atau unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut. Penggunaan
77
barang tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean.
Hal ini bisa dilihat pada Bagan 4.3 tentang pemasukan barang dari Perusahaan industri / tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) ke Kawasan Berikat (KB) Bagan 4.3 PROSEDUR SUBKONTRAK DARI PERUSAHAAN INDUSTRI / TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) KE KAWASAN BERIKAT (KB)
78
Dari hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku staff Perbendaharaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Surakarta tentang fungsi jaminan dalam pengeluaran barang: “Jaminan berguna untuk mengover agar perusahaan tidak lari dari pembayaran Bea Masuk, Pajak Penghasilan (PPh) dan lain-lain yang belum dibayar atau masih terhutang. Maka dari itu, barang yang akan keluar harus mengajukan jaminan Custom Bond untuk penangguhan pembayaran bea masuk”. (29/01/2016)
Kegiatan pengurusan dokumen pengajuan dan penarikan jaminan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta di urus pada bagian perbendaharaan, pemrosesan dokumendokumen jaminan dilakukan dengan cara modern atau dengan cara modern atau dengan cara otomtisasi. Dengan menggunakan cara ini dapat mempermudah KPPBC jika sewaktu-waktu membutuhkan dokumen tersebut. Semua dokumen yang sudah di input dalam komputer secara otomatis menjadi arsip tersendiri untuk bagian perbendaharaan. Semua dokumendokumen yang dibutuhkan tinggal dicetak sesuai dengan yang di inginkan menurut perusahaan yang mengajukan jaminan. Dokumen-dokumen yang sudah dilengkapi dengan tanda terima namun dalam pencocokan / mengkroscek dokumen-dokumen itu masih menggunakan cara manual, sebab dibutuhkan ketelitian untuk pengecekan setiap nominal-nominal yang tertulis, karena salah sedikitpun mulai dari tanggal pengajuan, tanggal jatuh tempo pelunasan jaminan, nama perusahaan yang terjamin, nama penjamin jaminan, bentuk jaminan, nomor jaminan dalam Custom bond, nomor BPJ, serta nominal yang ditulis / dicantumkan tidak sesuai dengan jumlah jaminan maka dokumen jaminan tersebut akan dikembaalikan kepada pihak perusahaan yang mengajukan jaminan.
79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Dari hasil pengamatan dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa Prosedur Subkontrak dari Kawasan Berikat (KB) Ke Kawasan Berikat (KB) Lainnya atau Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor -35/BC/2013 Tentang persyaratan permohonan perijinan subkontrak. Bagi Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat, Perusahaan fasilitas Kawasan Berikat (PDKB) sangat sering melakukan kegiatan subkontrak akibat banyaknya pesanan / order yang masuk ke perusahaan. Fasilitas yang didapat oleh Perusahaan di Kawasan Berikat adalah adanya penangguhan pungutan dalam rangka impor (Bea Masuk, PPN, PPh dan PPNBM) terhadap barang impor sampai dengan adanya pengeluaran kembali ke Luar daerah Pabean, PDKB lainnya dan TLDDP. Sebuah perusahaan dapat memperoleh kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak pekerjaan selama periode permintaan tinggi Dengan adanya Subkontrak Membolehkan adanya fleksibilitas dan memuluskan output Perusahaan. Peran Bea Cukai sangat penting dalam hal subkontrak, karena dengan pelayanan bea cukai kegiatan subkontrak akan memperlancar kegiatan perusahaan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan. Perusahaan di Kawasan Berikat berhak menerima subkontrak dari perusahaan manapun baik dari Perusahaan di Kawasan Berikat lain maupun perusahaan di dalam ataupun luar Daerah Pabean. Akan tetapi prosedur dan perlakuan dari kedua tempat ini berbeda satu sama lain. Perbedaan paling mendasar dari keduanya adalah penyerahan jaminan oleh PDKB yang melakukan subkontrak jika kontrak yang diberikan perusahaan dengan tujuan
80
ke tempat lain di dalam Daerah Pabean (TLDDP) atau perusahaan yang tidak mendapat fasilitas kawasan berikat. Hal ini terjadi karena terhadap barang yang akan disubkontrakkan ke TLDDP yang tidak mendapat fasilitas Kawasan Berikat masih terutang Bea Masuk, PPN, PPh dan pungutan lainnya. Jika pengeluarannya bukan ke PDKB lain, maka terhadap Bea Masuk, PPN, PPh dan Pungutan lainnya yang belum dibayar wajib dilunasi. Untuk pengurusan dokumen perijinan subkontrak PDKB ke TLDDP ke Kantor Pabean tidak dipungut biaya apapun. Dalam hal subkontrak Dokumen-dokumen yang sudah dilengkapi dengan tanda terima namun dalam pencocokan / mengkroscek dokumendokumen itu masih menggunakan cara manual, sehingga sering terjadi kesalahan seperti Dokumen kurang lengkap, dokumen pelengkap hilang, tanggal pengajuan, tanggal jatuh tempo pelunasan jaminan, nama perusahaan yang terjamin, nama penjamin jaminan, bentuk jaminan, nomor jaminan dalam Custom bond, nomor BPJ, serta nominal yang ditulis / dicantumkan tidak sesuai dengan jumlah jaminan maka dokumen jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pihak perusahaan yang mengajukan jaminan sehingga dibutuhkan ketelitian untuk pengecekan setiap nominal-nominal yang tertulis. Dalam melakukan kegiatan Subontrak Jaminan berguna untuk mengover agar perusahaan tidak lari dari pembayaran Bea Masuk, Pajak Penghasilan (PPh) dan lain-lain yang belum dibayar atau masih terhutang. Maka dari itu, barang yang akan keluar harus mengajukan jaminan Custom Bond untuk penangguhan pembayaran bea masuk. Apabila barang yang ada di Tempat Penimbunan Berikat tidak segera dikeluarkan maka sanksinya adalah jaminan tidak dapat diberikan, dicairkan dimasukkan dalam rekening Kas Negara dan Perusahaan juga harus membayar denda administrasi sebesar 100% (seratus persen) sesuai besarnya Bea masuk yang dibayar
81
B. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini penulis memiliki beberapa saran kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta yaitu sebagai berikut : 1.
Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan sedikit kekurangan dalam proses penyimpanan arsip Subkontrak antar Kawasan Berikat (KB) atau Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), dimana ruang penyimpanan kurang sedikit rapi, karena terdapat beberapa folder tersusun kurang tegak lurus didalam lemari arsip, selain itu penulisan dalam folder juga kurang sesuai dengan isi yang ada didalamnya, seharusnya lemari arsip ditata secara rapi, dan dokumen yang ada didalamnya folder juga disesuaikan dengan judul dan foldernya, agar nantinya dalam penggunaan arsip bila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat, serta dari segi keindahan juga tertata rapi, namun secara keseluruhan dalam penataan arsip dalam ruangan PKC sudah cukup baik.
2.
Prosedur Subkontrak didalam Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean B Serakarta sudah baik dan terorganisir dengan baik pula, namun dalam proses pengolahan data Di komputer mengalami trouble terkadang bila ingin menulis surat tidak ada draft untuk di edit jadi harus mengetik dari awal dan sedikit membuangbuang waktu karena di ruangan PKC sering dalam membuat suratmenyurat, Sehingga perlu diadakannyaa pembaharuan system komputer di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean B Surakarta ke dalam komputer.
3.
Kurang teliti dalam pengecekan dokumen-dokumen pengajuan jaminan sehingga jika ada dokumen yang salah akan dikembalikan kepada principal (Pengusaha) sehingga membuat proses pengerjakan menjadi molor dan membuang-buang waktu dan diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dengan principal (pengusaha) agar dalam membuat suatu
82
dokumen tidak terjadi kesalahan. Apabila pengusaha itu pertama kali membuat subkontrak perlu memberikan training agar lebih mengetahui prosedur dalam hal subkontrak agar tidak membuang waktu Untuk menunggu pricipal menyiapkan dokumennya karena kurangnya kepahaman dalam menyiapkan dokumen dengan benar agar cepat terlaksananya suatu subkontrak.
83
DAFTAR PUSTAKA
Ida Nuraida. 2008. Manajemen Administrasi Perkantoran. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: balai pustaka jakarta).
Maryati, MC. 2008. Manajemen Perkantoran Efektif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
Sutopo, H. B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
The Liang Gie. 2000. Kamus Administrasi Perkantoran (Dictionary of Office Management ). Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
Sumber lain : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 Tentang penggunaan Custom Bond.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor -35/BC/2013 Tentang Subkontrak.
84
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor -17/BC/2012 Tentang Kawasan Berikat.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor -57/BC/2011 Tentang Dokumen Pemasukan dan Pengeluaran barang dalam rangka subkontrak.
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 168/PMK.01/2012 Tentang Bea dan Cukai. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
85
LAMPIRAN
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
