BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.480, 2015
BNP2TKI. TKI. Perbankan. Layanan Keuangan Terpadu.
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI PERBANKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai dan sistem keuangan inklusif serta untuk menjaga kelancaran pembayaran gaji TKI dan transaksi keuangan TKI lainnya, perlu diatur ketentuan mengenai layanan transaksi keuangan secara non-tunai bagi TKI yang bekerja ke luar negeri;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
: 1.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
Mengingat
www.peraturan.go.id
2015, No.480
2
2.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG LAYANAN KEUANGAN TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI PERBANKAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1.
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan oleh pemerintah pada pengguna berbadan hukum untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah RI dengan pemerintah negara tujuan atau Pemerintah RI dengan Pengguna Berbadan Hukum di negara penempatan.
2.
Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
3.
Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
4.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
www.peraturan.go.id
2015, No.480
3
Pasal 2 (1) Setiap Calon TKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki rekening bank atas nama pribadi baik di Indonesia maupun di luar negeri/di negara penempatan. (2) Bank di luar negeri/di negara penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki bank korespondensi dengan bank di Indonesia. (3) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.
TKI yang ditempatkan oleh Swasta (PPTKIS);
b.
TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian antara Pemerintah RI dengan pemerintah negara pengguna (G to G) atau antara Pemerintah RI dengan pengguna berbadan hukum (G to P);
c.
TKI yang bekerja secara perseorangan/mandiri.
(4) Pembukaan rekening CTKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan dan memastikan majikan/pengguna membayar gaji TKI setiap bulan. Pasal 3 (1) Bank di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dari : a.
Bank Pemerintah;
b.
Bank Swasta.
terdiri
(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank yang telah mempunyai kerjasama atau MoU dengan BNP2TKI (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan : a.
pembukaan rekening TKI dan keluarga TKI;
b.
biaya penempatan TKI Purna/keluarga TKI;
dan
c.
pengiriman (remitansi);
penghasilan
d.
integrasi data;
e.
penyaluran dana CSR (corporate social responsibility)
uang
atau
pembiayaan TKI
bagi dari
usaha luar
TKI
negeri
Pasal 4 Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut : a.
memiliki bank koresponden di negara penempatan;
www.peraturan.go.id
2015, No.480
4
b.
memiliki Kantor Cabang di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c.
telah terintegrasi dengan SISKOTKLN yang dibangun BNP2TKI. Pasal 5
(1) Keluarga TKI yang akan bekerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat wajib memiliki rekening bank di Indonesia. (2) Dalam hal keluarga TKI belum memiliki rekening di bank, pembukaan rekening dapat dilakukan sebelum TKI berangkat bekerja ke luar negeri atau sebelum diterbitkannya KTKLN. (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk digunakan oleh keluarga TKI dalam menerima kiriman uang/gaji TKI dari luar negeri. Pasal 6 (1) Biaya penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari : a.
pengurusan dokumen jati diri;
b.
biaya pemeriksaan kesehatan;
c.
biaya pemeriksaan psikologi;
d.
pelatihan;
e.
uji kompetensi;
f.
akomodasi dan konsumsi selama di penampungan;
g.
premi asuransi;
h.
transport lokal;
i.
tiket pemberangkatan dan airport tax.
(2) Pembayaran biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara non tunai. Pasal 7 Penyaluran dana CSR (corporate social responsibility sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dapat digunakan untuk: a.
biaya pelatihan;
b.
modal usaha/pembelian alat-alat;
c.
pendampingan. Pasal 8
Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
5
2015, No.480
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2015 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
