KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TAHUN 2000 (KEPMEN, KEPUTUSAN BERSAMA dan TAP MPR) 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-20/MEN/2000 Tentang Penetapan Upah Minimum Regional Pada 26 (Dua puluh enam) Propinsi Di Indonesia dan Upah Minimum Sektoral Regional Pada 20 (Dua puluh) Propinsi Di Indonesia. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 Pebruari 2000 Mengatur tentang : 1. Penetapan Upah Minimum Regional Tk.I dan Upah Minimum Regional Tk.II pada 26 (Dua puluh enam) Propinsi Di Indonesia. 2. Penetapan Upah Minimum Sektoral Regional Tk.I dan Upah Minimum Sektoral Regional Tk.II pada 20 (Dua puluh) Propinsi Di Indonesia. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-35/MEN/2000 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Regional Propinsi Kalimantan Timu r. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 21 Maret 2000 Mengatur tentang : o
Menetapkan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur.
o
Besarnya UMSR Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
1.Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan : (12232) Kelapa Sawit : 256.000,(15) Kehutanan dan Penebangan Hutan : 290.000,2. Pertambangan dan Penggalian : (21000) Pertambangan Batu Bara : 300.000,- dan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi : 300.000,3. Industri Pengolahan : a. Industri Penggergajian, Pengetaman Dan Pengolahan Kayu : 280.000,(3511) Industri Kimia Dasar, kecuali Pupuk : 300.000,(35133) Industri Serat Buatan : 300.000,(35291) Industri Perekat : 300.000,(35300) Industri Pembersihan dan Pengilangan b. Minyak Bumi : 300.000,•
Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Sektoral Regional dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai ketentuan pasal 17 Permen No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
•
Ketentuan ini berlaku tanggal 1 Mei 2000.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-36/MEN/2000 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Regional Propinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 21 Maret 2000 Mengatur tentang : •
Menetapkan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat.
•
Besarnya Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12232) Kelapa Sawit : 240.000,(15) Kehutanan dan Penebangan Hutan : 243.750,2. Industri Pengolahan (33111) Industri Penggergajian dan Pengolahan Kayu : 243.750,(33113) Industri Kayu Lapis : 243.750,(35523) Industri Crumb Rubber, (Karet Remah) : 240.000,-
•
Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Sektoral Regional dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai ketentuan pasal 17 Permen No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
•
Ketentuan ini berlaku tanggal 1 Mei 2000.
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-37/MEN/2000 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Regional Propinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 21 maret 2000 Mengatur tentang : o
Menetapkan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah.
o
Besarnya Upah Minimum Sektotal Regional Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan : (17123) Mutiara : 214.000,2. Industri Pengolahan : (33211) Industri Perabot serta Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu Khususnya Kayu Ebony/Kayu Hitam : 215.000,-
•
Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Sektoral Regional dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai ke tentuan pasal 17 Permen No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
•
Ketentuan ini berlaku tanggal 1 Mei 2000.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-38A/MEN/2000 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Regional Propinsi Sumatera Utara.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 Maret 2000 Mengatur tentang : o
Menetapkan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I Propinsi Sumatera Utara.
o
Besarnya Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I Propinsi Sumatera Utara senagai berikut : 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan : (15200) Penebangan Hutan : 279.500,2. Industri Pengolahan (31144) Industri Pembekuan Ikan dan Sejenisnya : 279.500,(31154) Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit : 279.500,(31179) Industri Roti, Kue Kering dan Sejenisnya : 271.800,(31192) Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula : 271.800,(31211) Industri Pati Ubi Kayu : 271.800,(31231) Industri Es Batu : 266.700,(31272) Industri Kue-kue Basah : 266.700,(31281) Industri Ransum Makanan Ternak Unggas, Ikan dan Hewan Lainnya : 274.300,(3131) Industri Minuman Keras : 279.500,(3134) Industri Minuman Ringan : 266.700,(31430) Industri Rokok Putih : 266.700,(31490) Industri Hasil Lainnya dari Tembakau Bumbu Rokok dan Klobot/Kawung : 279.500,(32210) Industri Pakaian Jadi dari Textil : 266.700,(33111) Industri Penggergajian dan Pengolahan Kayu : 279.500,(33113) Industri Kayu Lapis : 279.500,(33211) Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu : 276.800,(33212) Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah tangga dari Bambu dan Rotan : 276.800,(34200) Industri Percetakan dan Penerbitan : 276.800,(35118) Industri Kimia Dasar Organik Yang Tidak Termasuk Golongan Manapun : 271.800,(35210) Industri Cat, Pernis dan Lak : 274.500,(35222) Industri Farmasi : 266.700,(35291) Industri Perekat : 274.500,(35299) Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya : 274.500,(35300) Industri Pembersihan dan Pengilangan Minyak Bumi : 279.500,(35511) Industri Ban Luar dan Dalam : 279.500,(35522) Industri Remilling Karet : 274.500,(35591) Industri Barang-barang Keperluan Kaki dari Karet : 271.800,(35609) Industri Barang-barang Plastik Lainnya : 271.800,(36220) Industri Kaca Lembaran : 271.800,(36330) Industri Kapur dan Barang dari Kapur : 271.800,(37103) Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) : 279.400,(37203) Industri Penggilingan Logam Bukan Besi : 271.800,(38112) Industri Alat-alat Dapur dari Aluminium : 274.500,-
(38191) Industri Paku, Mur/Baut, Engsel, Grendel Kunci dan Barangbarang Logam Sejenis : 271.500,(38313) Industri Pengubah Tegangan (Transformator) Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) : 274.300,(38392) Industri Batu Baterai : 274.300,(38432) Industri Karoseri dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih : 279.400,Industri Obat Anti Nyamuk : 274.300,Industri Kertas Sembahyang : 266.700,Industri Sarung Tangan : 271.800,3.. Bangunan (51100) Bangunan Gedung : 279.400,(51200) Bangunan Jalan dan Jembatan : 279.400,4. Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serta Hotel (62035) Perdagangan Eceran Barang-barang Hasil Industri Kimia, Bahan Bakar Minyak/Gas dan Minyak Pelumas, Pharmasi dan Kosmetik : 271.700,(62039) Perdagangan Eceran Barang-barang Kelontong, Supermarket dan Warung Langsam : 266.700,(63000) Rumah Makan dan Minum : 266.700,(6400) Hotel dan Penginapan : 266.700,5. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan (81010) Lembaga Keuangan : 279.500,o
Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Sektoral Regional dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai ketentuan pasal 17 Permen No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
o
Ketentuan ini berlaku tanggal 3 Mei 2000.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-40B/MEN/2000 Tentang Perubahan Upah Minimum Regional Jawa Barat Wil. I. (Dicabut dengan Kepmenakertrans No.KEP-244/MEN/2000) Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Maret 2000 Mengatur tentang : o
Mencabut penetapan Upah Minimum Regional untuk Daerah Jawa Barat sebagaimana dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -20/MEN/2000, Lampiran I nomor urut 10 huruf a, Jawa Barat, Wilayah I.
Menetapkan besarnya Upah Minimum Regional Jawa Barat, Wilayah I sebagai berikut : Upah Minimum Regional : Rp.286.000,Kab/Kod. Bandung, Kab. Sumedang, Kab/Kod. Bogor, Kab/Kod. Tangerang, Kab. Serang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kota Cilegon,
Kota Depok. •
Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Regional dilarang mengurangi atau menurunkan upah, sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
•
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-43/MEN/2000 Tentang Penetapan Upah Minimum Regional Daerah Tingkat II Kodya Batam. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 31 Maret 2000 Mengatur tentang : o
Mencabut penetapan Upah Minimum Regional, Khusus untuk Daerah Tingkat II Kodya Batam, sebagaimana dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-20/MEN/2000, Lampiran I halaman 1 nomor urut 4 huruf b Daerah Tingkat II Kodya Batam.
o
Menetapkan besarnya Upah Minimum Regional Daerah Tingkat II Kodya Batam sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
o
Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Regional dilarang mengurangi atau menurunkan upah, sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
o
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-44/MEN/2000 Tentang Perubahan Tanggal Mulai Berlaku Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP-35/MEN/2000 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Regional Propinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 31 Maret 2000 Mengatur tentang : o
Perubahan tanggal mulai berlaku UMSR Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-35/MEN/2000 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Regional Propinsi Kalimantan Timur, semula dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2000 menjadi tanggal 1 April 2000.
o
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-138/M/BW/2000 Tentang Perbaikan Lampiran II Halaman 4 Nomor Urut 11 D.I. Yogyakarta dan Halaman 4 dan 5 Nomor Urut 12 Daerah Bali Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP-20/MEN/2000 tentang Penetapan Upah Minimum Regional Pada 26 (Dua Puluh Enam) Propinsi Di Indonesia Dan Upah Minimum Sektoral Regional Pada 20 (Dua Puluh) Propinsi Di Indonesia. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 13 Maret 2000
Mengatur tentang : 1. Memperbaiki Lampiran II halaman 4 nomor urut 11 D.I. Yogyakarta tertulis : 1. Industri Pengolahan : 204.225,(33) Industri Kayu dan Barang Dari Kayu Termasuk Perabot Rumah Tangga : 205.000,Seharusnya tertulis : 2. Industri Pengolahan (33) Industri Kayu dan Barang Dari Kayu Termasuk Perabot Rumah Tangga : 205.000,5. Bangunan : 204.225,2. Memperbaiki Lampiran II halaman 4 dan 5 nomor urut 12 Daerah Bali tertulis : 5. Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan Serta Hotel : 235.732,6. Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi : 225.000,7. Keuangan, Asuransi Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan : 225.017,Seharusnya tertulis : 8. Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan Serta Hotel Khususnya Pasar Modern/SuperMarket : 235.732,9. Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi : (71210) Angkutan Bermotor Untuk Penumpang : 225.000,10. Keuangan, Asuransi Usaha PersewaanBangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan Khususnya untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : 225.017,3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000. 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -185/MEN/2000 Tentang Perubahan Upah Minimum Regional Propinsi DKI Jakarta. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 Juli 2000 Mengatur tentang : o
Perubahan Upah Minimum Regional (UMR) Propinsi DKI Jakarta dari Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp.344.257,- (tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
o
Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.KEP -20/MEN/2000 tanggal 18 Pebruari 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
o
Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 September 2000.
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -138/MEN/2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP-204/MEN/2000 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 9 Juni 2000 Berisi : 5 Pasal (Pasal I, 10, 33,45, dan pasal II) Pasal 10 1. Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan dan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja menetapkan keputusan tentang : a. penerbitan SIUP-PJTKI apabila permohonan dikabulkan; atau b. penerbitan surat penolakan apabila permohonan ditolak. (2).Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta pertimbangan kepada tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (3).SIUP-PJTKI atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SIUP-PJTKI atau surat penolakan tersebut diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja. (4).Pada Waktu pengambilan SIUP-PJTKI, PJTKI harus menyerahkan sertifikat asli deposito kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, serta memberikan surat kuasa untuk mencairkan deposito kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri. (5).Sertifikat asli deposito dan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disimpan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja. Pasal 33 (1).Setiap calon TKI yang mendaftar harus memenuhi syarat : b. usia minimal 18 (delapan belas) tahun, kecuali peraturan negara tujuan menentuakan lain; c. memiliki Kartu Tanda Penduduk; d. sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. sekurang-kurangnya tamat SLTP atau lulus Kejar Paket B; f. memiliki ketrampilan atau keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat ketrampilan atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Pemerintah; g. ijin dari orang tua atau wali, suami atau isteri.
(2).Bagi calon TKI yang bekerja pada perorangan, batas usia minimal 25 tahun dan memiliki sertifikat ketrampilan dari lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh Pemerintah. (3).Bagi calon TKI yang bekerja pada badan usaha, mempunyai sertifikat ketrampilan dari lembaga pelatihan yang diakreditasi Pemerintah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sertifikat ketrampilannya telah mendapat pengakuan dari Asosiasi Profesi Nasional maupun Internasional. Pasal 45 (1).Sebelum keberangkatan calon TKI, PJTKI mengajukan permohonan rekomendasi bebas fiskal luar negeri kepada Kepala BP2TKI atau Kepala Kantor Wilayah daerah asal calon TKI dengan melampirkan : h. perjanjian kerja yang sudah ditandatangani para pihak; i.
bukti kepsertaan program asuransi perlindungan TKI;
j.
paspor dan visa kerja;
k. hasil pemeriksaan kesehatan dari lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah; l.
ijasah dan sertifikat ketrampilan atau keahlian;
m. ijin orang tua atau wali, suami atau istri. (2).Kepala BP2TKI atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setelah meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan rekomendasi bebas fiskal luar negeri yang ditujukan kepada instansi pajak di daerah pemberangkatan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Juni 2000. 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomer : KEP -167/MEN/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomer : KEP-208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Depparpostel, Direksi PT.(Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT.(Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 1 Juli 2000 Mengatur tentang : o
Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP -208/MEN/1992 tentang Pelimpahan Wewenang Prosedur Pemberia n Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Depparpostel, Direksi PT.(Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT.(Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
o
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000.
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -168/MEN/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP1897/MEN/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penggunaan Lift, Ijin Penggunaan Boiler, Dan Ijin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja Dan Waktu Libur Serta Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Dalam Bidang Pariwisata Khusus Untuk Hotel, Wisata Bahari Dan Obyek Wisata Kepada Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 1 Juli 2000 Mengatur tentang : o
Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-1897/MEN/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penggunaan Lift, Ijin Penggunaan Boiler, Ijin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja dan Waktu Libur serta Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara asing Pendatang Dalam Bidang Pariwisata Khusus Untuk Hotel, Wisata Bahari dan Obyek Wisata.
o
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000.
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -169/MEN/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : KEP-105/MEN/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja Bagi Tenaga Asing yang Akan Bekerja dalam Rangka Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-105/MEN/1985 tentang Penunjukan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Untuk Mensahkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dalam Rangka Penanaman Modal. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal :1 Juli 2000 Mengatur tentang : o
Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP -105/MEN/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-105/MEN/1985 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Penanaman Modal.
o
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000.
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -170/MEN/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -204A/MEN/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Dan Penyimpangan Waktu Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Kawasan Berikat Yang Dikelola Oleh PT.(Persero) Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN) Dan PT.(Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (PT.KBI). Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 1 Juli 2000 Mengatur tentang : o
Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP -204A/MEN/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang dan Penyimpangan Waktu Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Bekerja di Kawasan Berikat yang Dikelola oleh PT.(Persero) Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN), dan PT.(Persero) Pengelola Kawasan Berika t Indonesia (PT.KBI). o
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000.
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 20 Juni 2000 Berisi : 37 Pasal, VI BAB Mengatur tentang : o
Setiap pemutusan hubungan kerja di perusahaan harus mendapatkan ijin dari Panitia Daerah untuk PHK perorangan dan Panitia Pusat untuk PHK massal.
o
Pengecualian dari ketentuan tersebut diatas, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja tanpa meminta ijin kepda Panitia Daerah/Panitia Pusat dalam hal :
o
§
pekerja dalam masa percobaan kerja;
§
pekerja mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat;
§
pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau KKB; atau
§
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;
§
pekerja meninggal dunia.
Pemutus an Hubungan Kerja dilarang : §
pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan terus menerus;
§
pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
§
pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah;
§
karena alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan;
§
karena alasan pekerja wanita melaksanakan kewajiban menyusui bayinya yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja atau PP atau KKB atau peraturan perundang-undangan;
§
pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam suatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam PP atau KKB.
o
Keadaan sakit terus menerus, meliputi : §
sakit menahun atau berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara terus menerus;
§
setelah sakit lama kemudia masuk bekerja kembali tetapi tidak lebih dari 4 minggu kemudia sakit kembali.
§
Hubungan kerja yang mempersyaratkan adanya masa percobaan kerja harus dinyatakan secara tertulis dan diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan.
§
Lamanya masa percobaan kerja paling lama 3 bulan dan hanya boleh diadakan untuk satu kali masa percobaan.
§
Pengusaha yang menerima pekerja yang sebelumnya telah mengikuti magang atau job training di perusahaannya atau di perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha yang bersangkutan tidak boleh mempersyaratkan adanya masa percobaan kerja.
§
Ketentuan adanya masa percobaan kerja tidak berlaku untuk perjanjian kerja waktu tertentu.
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -171/MEN/2000 Tentang Perbaikan Penulisan Pada Pasal 1 Angka 12 Dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G,H,DanI Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Juli 2000 Mengatur tentang : o
Memperbaiki kekeliruan penulisan pada pasal 1 angka 12 ; 12. Panitia Pusat adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. 13. Memperbaiki kekeliruan penulisan pada pasal 18 ayat (1) huruf g,h,dan i : g. membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku; atau h. dengan seroboh atau sengaja merusak , merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik pengusaha; atau i.
o
dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya; atau
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2000.
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 224/MEN/2000
Tentang Perubahan Upah Minimum Regional Jawa Barat Wilayah I. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 29 September 2000 Mengatur tentang : o
Pencabutan penetapan Upah Minimum Regional Jawa Barat Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP40B/MEN/2000 tanggal 28 Maret 2000 tentang Perubahan Upah Minimum Regional Jawa barat Wilayah I.
o
Menetapkan besarnya UMR Jawa Barat Wilayah I sebagai berikut : Upah Minimum Regional : Rp.344.257,Kabupaten/Kotamadya Bandung; Kabupaten Sumedang; Kabupaten/Kotamadya Bogor; Kabupaten/Kotamadya Tangerang; Kabupaten/Kotamadya Bekasi; Kabupaten Serang; Kabupaten Purwakarta; Kabupaten Karawang; Kotamadya Cilegon; Kotamadya Depok.
o
Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pekerja yang menerima upah di Bawah Rp.344.257,-
o
Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2000.
19. Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor : KEP -149/MEN/2000 Tentang Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 19 Juni 2000 Berisi : 24 Pasal, VII BAB Mengatur tentang : o
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, dan lembaga pelatihan kerja perusahaan.
o
Penyelenggaraan pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga pelatihan kerja dan atau di tempat kerja.
o
Lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan kerja perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki ijin.
o
Lembaga pelatihan kerja perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pekerjanya dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib didaftarkan.
o
Ijin tersebut ditetapkan oleh : §
Kaka ndepnaker/ Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Kab/Kotamadya berdasarkan domosili lembaga pelatihan kerja ybs.
o
o
§
Menteri/pejabat yang ditunjuk bagi lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan program pelatihan spesifik dengan teknilogi tinggi dan bagi lembaga pelatihan kerja asing atau kantor perwakilan lembaga pelatihan kerja asing yang berada di Indonesia.
§
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis program pelatihan spesifik dengan teknologi tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Pendaftaran ditetapkan oleh : §
Kakandepnaker/Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Kab/Kotamadya, bagi lembaga pelatihan kerja perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja berdasarkan domisili ybs.
§
Menteri/pejabat yang ditunjuk bagi lembaga pelatihan kerja pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum.
Lembaga pelatihan yang akan mendaftarkan izin harus menyampaikan: 1. Foto copy/salinan akte notaris. 2. Foto copy/salinan izin undang-undang gangguan. 3. Nama dan riwayat hidup penanggung jawab pelatihan. 4. Keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat. 5. Tanda bukti/penguasaan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 1 tahun. 6. Program pelatihan. 7. Tanda bukti memiliki sarana pelatihan. 8. Struktur organisasi dan tata kerja yang jelas. 9. Daftar nama dan riwayat hidup instruktur pelatihan kerja. 10. Surat pernyataan tersedianya dana bagi kelangusungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. 11. Melampirkan surat rekomendasii dari BKPM atau BKPMD bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang pendiriannya memanfaatkan fasilitas penanaman modal asing. 12. Bagi kantor perwakilan lembaga pelatihan kerja asingharus melampirkan surat rekomendasi dari pemerintah negara asal. §
Ijin yang diberikan kepada lembaga pelatihan kerja berlaku selama tidak ada keputusan pencabutannya.
§
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2000.
20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -27/MEN/2000
Tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 29 Pebruari 2000 Berisi : 31 Pasal, V BAB Mengatur tentang : o
Pemborong yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dari perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam Program Santunan Pekerja Migas atas Biaya Pemborong, dapat diselenggarakan melalui YDTP Migas (Yayasan Dana Tabungan Pesangon tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi) atau dilaksanakan sendiri oleh Pemborong.
o
Ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Pemborong.
o
Apabila Pemborong mengikuti program Santuanan Pekerja Migas melalui YDTP Migas, Pemborong wajib membayar iuran 8,33% dari nilai perhitungan upah pekerja setiap bulan kepada YDTP Migas yang disetorkan oleh Perusahaan.
o
Pemborong wajib melaporkan kepada YDTP Migas apabila terjadi : §
Mutasi pekerja
§
Perubahan besarnya upah
§
Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
§
Pemutusan Hubungan Kerja
§
Pekerja yang meninggalkan wilayah negara RI sebagai penduduk luar negeri
§
Pekerja meninggal dunia atau cacat total tetap.
§
Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 April 2000.
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -149/MEN/2000 Tentang Tata Cara Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 19 Juni 2000 Berisi : 24 Pasal, VII BAB Mengatur tentang : o
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, dan lembaga pelatihan kerja perusahaan.
o
Penyelenggaraan pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga pelatihan kerja dan atau di tempat kerja.
o
Lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan kerja perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki ijin.
o
Lembaga pelatihan kerja perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pekerjanya dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib didaftarkan.
o
Ijin tersebut ditetapkan oleh : §
Kakandepnaker/ Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Kab/Kotamadya berdasarkan domosili lembaga pelatihan kerja ybs.
§
Menteri/pejabat yang ditunjuk bagi lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan program pelatihan spesifik dengan teknilogi tinggi dan bagi lembaga pelatihan kerja asing atau kantor perwakilan lembaga pelatihan kerja asing yang berada di Indonesia.
§
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis program pelatihan spesifik dengan teknologi tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. §
Pendaftaran ditetapkan oleh : §
Kakandepnaker/Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Kab/Kotamadya, bagi lembaga pelatihan kerja perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja berdasarkan domisili ybs.
§
Menteri/pejabat yang ditunjuk bagi lembaga pelatihan kerja pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum. §
Lembaga pelatihan yang akan mendaftarkan izin harus menyampaikan: a. Foto copy/salinan akte notaris. b. Foto copy/salinan izin undang-undang gangguan. c. Nama dan riwayat hidup penanggung jawab pelatihan. d. Keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat. e. Tanda bukti/penguasaan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 1 tahun. f. Program pelatihan. g. Tanda bukti memiliki sarana pelatihan. h. Struktur organisasi dan tata kerja yang jelas.
i.
Daftar nama dan riwayat hidup instruktur pelatihan kerja.
j.
Surat pernyataan tersedianya dana bagi kelangusungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.
k. Melampirkan surat rekomendasii dari BKPM atau BKPMD bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang pendiriannya memanfaatkan fasilitas penanaman modal asing. l.
Bagi kantor perwakilan lembaga pelatihan kerja asingharus melampirkan surat rekomendasi dari pemerintah negara asal. §
Ijin yang diberikan kepada lembaga pelatihan kerja berlaku selama tidak ada keputusan pencabutannya.
§
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2000.
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -172/MEN/2000 Tentang Penunjukan Pejabat Pemberi Ijin Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Sementara Atau Mendesak. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Juli 2000 Mengatur tentang : 1. Menunjuk Kakanwil Depnaker sebagai pejabat yang bertindak atas nama Menaker untuk memberikan ijin mempekerjakan TKWNA Pendatang dalam hal : §
TKWNAP akan dipekerjakan dilepas pantai dengan menggunakan Dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian) yang lapangan usahanya berada dalam satu propinsi.
§
TKWNAP akan dipekerjakan pada pekerjaan bersifat sementara atau mendesak yang jangka waktunya tidak lebih dari 60 hari dengan menggunakan visa tinggal terbatas untuk jangka waktu 60 hari yang lapangan usahanya berada dalam satu wilayah propinsi. 2. Menunjuk Direktur Pendagri Binapenta atas nama Menaker untuk memberikan ijin mempekerja kan TKWNAP yang lapangan usahanya meliputi lebih dari satu Propinsi. 3. Pengguna yang akan menggunakan TKWNAP untuk pekerjaan lepas pantai dengan menggunakan Dahsuskim yang jangka waktunya lebih dari 60 hari wajib mengajukan permohonan Rencana Penggunaan TKWNAP kepada Dirjen Binapenta sebagai dasar permohonan ijin mempekerjakan TKWNAP.
23. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -173/MEN/2000 Tentang Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Juli 2000 Berisi : 5 Pasal Mengatur tentang : o
TKWNAP dapat bekerja di wilayah RI atas dasar permintaan pengguna dan atau sponsor yang telah memperoleh ijin dari instansi yang berwenag sesuai dengan bidang kegiatannya.
o
TKWNAP hanya dapat bekerja dalam hubungan kerja.
o
Pengguna dan atau sponsor yang akan mempekerjakan TKWNAP wajib memiliki Rencana Penggunaan TKWNAP (RPTKA) yang disahkan oleh Dirjen Binapenta atau pejabat yang ditunjuk.
o
RPTKA tersebut merupakan syarat untuk memperoleh ijin mempekerjakan TKWNAP (IKTA)
o
RPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan kondisi pasar kerja dalam negeri.
o
IKTA diberikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam RPTKA.
o
Pengguna atau sponsor wajib membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dimuka sesuai dengan jangka waktu berlakunya IKTA.
o
Dalam jangka waktu jabatan yang diduduki oleh TKWNAP lebih dari 5 tahun, ijin untuk mempekerjakan WNA pada tahun be rikutnya hanya dapat diberikan setelah TKA yang bersangkutan memperbaharui visanya.
o
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2000.
24. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP -181/MEN/2000 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Regional Industri Pengolahan Kayu (Saw-Mill/Moulding), Industri Kayu Lapis, Industri Pengolahan Karet Dan Rotan Propinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 20 Juli 2000 Mengatur tentang : o
Besarnya Upah Minimum Sektoral Regional sebagai berikut : Industri Pengolahan Industri Pengolahan Kayu (Saw-Mill/Moulding) : 299.250,Industri Kayu Lapis : 299.250,Industri Pengolahan Karet dan Rotan : 229.250,-
o
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
25. Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor : KEP-2958/M/SJ/2000
Tentang Jam Wajib Mengajar Dan Melatih Bagi Instruktur Latihan Kerja Di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 Mei 2000 Berisi : 5 Pasal Mengatur tentang : o
Standar minimal pelaks anaan tugas pokok bagi Instruktur Latihan Kerja (ILK) dalam 1 minggu ditetapkan sebanyak 40 jam.
o
Jumlah jam wajib mengajar dan melatih teori dan praktek bagi ILK setiap minggu ditetapkan sebagai berikut :
o
§
ILK dengan jenjang jabatan Asisten ILK Muda, golo ngan ruang gaji II/a sampai dengan Ajun ILK Muda, golongan ruang gaji II/d ditetapkan selama 4 jam.
§
ILK dengan jenjang jabatan Ajun ILK Madya, golongan ruang gaji III/a sampai dengan ILK Muda, golongan ruang gaji III/d ditetapkan selama 6 jam.
§
ILK dengan jenjang jabatan ILK Madya, golongan ruang gaji IV/a sampai dengan ILK Utama Muda golongan ruang gaji IV/c ditetapkan selama 8 jam.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 2000.
26. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 743 K/78/MPE/2000 Nomor : KEP-26/MEN/2000 tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 1470 K/78/MPE/1996 Nomor : KEP-180A/MEN/1996 Tentang Program Tabungan Pesangon Pekerja Pada Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 29 Pebruari 2000 Berisi : 5 Pasal Mengatur tentang : o
Mencabut Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 1470 K/78/MPE/1996 Nomor : KEP-180A/MEN/1996 tentang Program Tabungan Pesangon Pekerja Pada Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.
o
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Pebruari 2000 dan berlaku surut sejak tanggal 31 Desember 1999.
27. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Permukiman Dan Pengembangan Wilayah
Nomor : KEP-33/MEN/2000 Nomor : 01/SKB/M/2000 Tentang Perumahan Dan Permukiman Pekerja Perusahaan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 21 Maret 2000 Berisi : 11 Pasal, VII BAB Mengatur tentang : o
Tujuan penyelenggaraan perumahan dan permukiman pekerja perusahaan adalah : §
Meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan dan masyarakat pekerja perusahaan berpenghasilan rendah dengan menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, bersih, sehat dan aman.
§
Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman bagi pekerja perusahaan di lingkungan industri dan kawasan industri dengan memperhatikan lingkungan alam, sosial dan budaya di sekitarnya.
§
Mewujudkan sistem pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dengan melibatkan Asosiasi Pengusaha dan SP, BUMN dan Koperasi serta masyarakat pekerja guna terpenuhinya fasilitas perumahan dan permukiman bagi pekerja perusahaan dengan biaya terjangkau.
o
Kegiatan ini keanggotaannya bersifat Tripartit terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha, Asosiasi Perusahaan serta Perusahaan Swasta dan BUMN.
o
Pembinaan dan pengawasan pengembangan perumahan dan permikiman pekerja perusahaan dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
o
Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2000.
28. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MRR-RI) Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 Agustus 2000 Berisi : 8 Pasal Mengatur tentang : o
Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). 5. Peraturan Pemerintah.
6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan daerah. o
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2000.
Sumber : Biro Hukum - Sekretariat Jenderal Depnaker
