Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah maupun masyarakat secara bersama-sama mengelola sumber daya – sumber daya yang ada. Pemerintah daerah dengan sector swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di dalam wilayah tersebut. Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantuk kepada manusia dan struktur sosialnya, jadi bukan hanya sebagai usaha pemerintah semata. Pembangunan memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar wargamasyarakat demi pemerataan dan keadilan. Pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta menciptakan atau menambah lapangan kerja. Pembangunan juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional. Namun pencapaian keberhasilan pembangunan daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi daerah akan mengakibatkan perbedaan dalam menerapkan corak pembangunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan di daerah disesuaikan dengan potensi setempat, aspirasi masyarakat, juga permasalahan pembangunan di daerah. Jalannya roda pembangunan di Provinsi Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang ada. Ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan serta pertambahan penduduk. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui sektor peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja, pemberdayaan kawasan transmigrasi dan unit pemukiman
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 1
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo transmigrasi; sehingga diharapkan secara bertahap tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Disamping itu pula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi teknis daerah mempunyai tanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan 3 ( tiga ) program unggulan Provinsi, sehingga program dan kegiatan diarahkan untuk mensukseskan ketiga program unggulan melalui Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja, pemberdayaan potensi dan kawasan transmigrasi. Pengembangan daerah Transmigrasi dan pengembangan ketenagakerjaan mempunyai peran sebagai penggerak roda perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, tenaga kerja terlatih dan siap pakai yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo tahun 2015, kondisi bulan Agustus 2015, BPS Provinsi Gorontalo melansir Jumlah Penduduk Usia Kerja (Penduduk 15 Tahun keatas) sebanyak 493.687 orang, dengan angkatan kerja 63,65%. Dari angktan kerja yang ada, penduduk yang bekerja 95,35%, sedangkan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja atau TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 4,65%. Tabel 1.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo Dalam 3 Tahun Terakhir NO 1. 2. 3.
URAIAN
AGUSTUS 2013
AGUSTUS 2014
AGUSTUS 2015
468.380 449.104 19.276
497.137 20.919 500.056
493.687 24.101 517.788
4.12
4.18
4.65
62.00
62.84
63.65
Angkatan Kerja : - Bekerja - Penganggur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumber: BPS Prov. Gorontalo 2015
Bedasarakan data BPS Prov. Gorontalo per Agustus 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Prov. Gorontalo sebagai indicator capaian ketenagakerjaan telah mencapai 4,65% dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 517.788 orang. Pengangguran terjadi antara lain disebabkan : 1.
Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
2.
Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi;
3.
Masih rendahnya kualitas angkatan kerja;
4.
Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai.
5.
Motifasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 2
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama dikalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka berhasil mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula bahwa pengangguran dikalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan menengah keatas cenderung terjadi karena adanya kekurang sesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan di satu pihak, serta kebutuhan keterampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia dilain pihak. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 - 19 tahun. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi tuntutan pasar kerja dan persaingan pasar global yang membutuhka tenaga kerja yang professional berbasis knowledge, skill, attitude (KSA) ditambah keterampilan sosial (social skill). Terlebih penerapan perjanjian perdagangan bebas ASEAN – Cina (ACFTA : ASEAN – China Free Trade Aggrement) dan AEC (ASEAN Econimic Community) mengakibatkan pasar kerja tidak lagi memiliki batas Negara sehingga tenaga kerja yang memenuhi standar professional. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar hukum LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 37, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 3
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); (7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); (8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). (9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014 (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); (11) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03). (12) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Permenpan dan RN No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan LAKIP, dokumen LAKIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara Negara mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan. Didalam LAKIP ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Maksud dari akuntabilitas kinerja ini adalah agar visi, misi dan tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat tercapai sesuai harapan. Laporan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 4
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan system pengendalian manajemen disektor public yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja yang akan datang. 1.4. TUGAS DAN FUNGSI Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo bertugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dalam menjalankan tugas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian b. Pembinaan dan pengawasan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian c. Pemantauan dan evaluasi program di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian d. Penyusunan rencana dan pengelolaan kegiatan anggaran dinas e. Penyusunan dan pengelolaan anggaran dinas f. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas Dalam menyelenggarakan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Menyusun
rencana
program
/kegiatan
tahunan
bidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian b. Pelaksanaan pelayanan umum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Penjabaran tugas dan fungsi dalam organisasi dinas terdiri dari : a. Kepala Dinas Tugas kepala dinas membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai berikut : 1) Mengadakan koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing; 2) Mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada gubernur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi dinas kepada gubernur; 3) Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada gubernur mengenai langkahlangkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; 4) Menyiapkan data dalam menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 5
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 5) 6)
Mengadakan pembinaan dan peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Mengumpul/menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan dinas.
b. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi : 1) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; 2) Pengelolaan administrasi program/perencanaan; 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan; 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Sekretariat terdiri dari : b.1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b.3. Sub Bagian Keuangan c. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas Tenaga kerja mempunyai fungsi : 1) Menyusun rencana kegiatan/program kerja Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; 2) Penyiapan pembinaan dibidang pelatihan, standarisasi kompetensi dan program, instruktur, tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana, produktifitas dan pemagangan; 3) Pelaksanaan pembinaan dibidang standarisasi kompetensi dan program, instruktur tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana, produktifitas dan pemagangan; 4) Memfasilitasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang instruktur, tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana, produktifitas dan pemagangan; 5) Mengadakan koordinasi dengan lembaga pelatihan dan produktifitas serta lembaga profesi yang terkait; 6) Menfasilitasi dan mendorong terbentuknya lembaga profesi dan lembaga uji kompetensi; 7) Membangun jejaring dengan stakeholder bidang pelatihan dan produktifitas serta pemagangan di dalam dan luar negeri; 8) Mengadakan evaluasi kegiatan dan program dibidang pelatihan, standarisasi kompetensi dan program, instruktur tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana, produktifitas dan pemagangan. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari : d.1. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi d.2. Seksi Pemagangan d.3. Seksi Produktifitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 6
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo d. Sub Dinas Penyiapan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Sub Dinas Penyiapan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penyiapan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas Sub Dinas Penyiapan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 1) Melaksanakan petunjuk teknis pengembangan kesempatan kerja antar kerja lokal, antar kerja daerah dan antar kerja antar negara; 2) Melaksanakan penyuluhan dan penyebaran informasi serta promosi perluasan kesempatan kerja dan bursa kerja; 3) Melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja didalam dan luar negeri; 4) Menyusun perencanaan tenaga kerja daerah. Sub Dinas Penyiapan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : e.1. Seksi Penyiapan Lapangan Kerja e.2. Seksi Penempatan e.3. Seksi Perluasan Lapangan Kerja e. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 1) Menyusun program pembinaan hubungan industrial, pengupahan, syarat-syarat kerja, pengawasan norma ketenagakerjaan serta norma keselamatan dan kesehatan kerja; 2) Melaksanakan pelayanan administrasi teknis yang meliputi pengesahan syarat-syarat kerja dan pemberian izin penggunaan peralatan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja; 3) Melaksanakan pembinaan teknis bagi pelaku proses produksi dan lembaga ketenagakerjaan serta organisasi pekerja dan pengusahaan; 4) Mendorong terbentuk dan berperannya lembaga ketenagakerjaan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan di Perusahaan; 5) Menfasilitasi dan memediasi penyelasian perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja serta penanganan unjuk rasa/mogok kerja dan lock out; 6) Menfasilitasi dan menangani tindak lanjut penegakan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3); 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat fungsional (mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan); 8) Melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring lintas instansi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari : f.1. Seksi Hubungan Industrial f.2. Seksi Pengawasan Norma Kerja f.1. Seksi Pengupahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 7
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo f.
Sub Dinas Transmigrasi Sub Dinas Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang transmigrasi. Dalam menyelenggarakan tugas Sub Dinas Transmigrasi mempunyai tugas : 1) Melaksanakan perencanaan teknis permukiman; 2) Melaksanakan perencanaan teknis pembinaan; 3) Menyiapkan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi; 4) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan transmigrasi; 5) Melaksanakan proses penyelesaian hak-hak atas tanah transmigrasi; 6) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan pendaftaran, seleksi dan penempatan transmigran; 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi, sosial budaya, masyarakat transmigran; 8) Melaksanakan pelatihan bagi masyarakat transmigran dan calon transmigran; 9) Melaksanakan pemilihan transmigran teladan dan petugas teladan tingkat provinsi; 10) Melaksanakan penjajakan kerja sama dengan pihak swasta dibidang ketransmigrasian; 11) Melaksanakan penilaian tingkat perkembangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran; 12) Melaksanakan evaluasi dan penyelesaian pengakhiran status unit pemukiman transmigrasi; Sub Dinas Transmigrasi terdiri dari : g.1. Seksi Penyiapan Areal, Sarana dan Prasarana g.2. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya g.3. Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi
g. Unit Pelaksana Teknis UPT Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang pelatihan tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi : 1) Menyusun rencana kegiatan/program kerja Pelatihan Tenaga Kerja; 2) Penyiapan pembinaan dibidang pelatihan, standarisasi kompetensi dan program, instruktur, tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana, produktifitas; 3) Mengadakan koordinasi dengan lembaga pelatihan dan produktifitas serta lembaga profesi yang terkait; Mengadakan evaluasi kegiatan dan program dibidang pelatihan, standarisasi kompetensi dan program, instruktur tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana.. 1.5. KEKUATAN SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Aparatur Sumber daya aparatur sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan (empowering)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 8
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo aparatur sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Govermance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis. Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 83 orang personel (Data sampai Desember 2015). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2. Tabel 1.2. SDM penyelenggara urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2015 Jenis Pendidikan SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
S3
1
-
7
4
60
11
-
Jml
83
Gol. I
II
III
IV
1
6
68
8
Jml
83
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Prov. Gorontalo per-Desember2015
Bedasarkan Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf : Eselon II
: 1 orang
Eselon III
: 6 orang
Eselon IV
: 18 orang
Funsional
: 0 orang
Staf
: 58 orang
Bedasarkan Tingkat Pendidikan : S-2
: 11 orang
S-1
: 60 orang
D-3
: 4 orang
SLTA
: 7 orang
SLTP
: 0 orang
SD
: 1 orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 9
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Bedasarkan Golongan : Golongan IV
: 8 orang
Golongan III
: 68 orang
Golongan II
: 6 orang
Golongan I
: 1 orang
Berdasarkan Bidang Tugas pada Unit Organisasi : Kepala Dinas
: 1 orang
Sekretariat
: 20 orang
Bidang Pelatihan dan Produktifitas : 13 orang Bidang Penempatan Tenaga Kerja : 10 orang Bidang Hubungan Industrial
: 17 orang
Bidang Transmigrasi
: 11 orang
Unit Pelaksana Teknis Daerah
: 11 orang
Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehatihatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan instansi lainnya. 2. Sarana Penunjang Demi terciptanya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab, telah dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang antara lain sebagai berikut: Komputer Pada setiap ruangan di masing-masing unit kerja belum sepenuhnya tersedia komputer-komputer untuk membantu pekerjaan administrasi maupun keteknikan. Website Untuk mendukung penyebaran informasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo bagi stekholders dan masyarakat umum belum dibangun jaringan Fiber Optic (FO) dalam menunjang Data Provinsi bagi setiap SKPD secara on line. Kendaraan Lapangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 10
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Sarana kendaraan Dinas untuk keperluan operasional lapangan baik roda dua dan roda empat, meski jumlahnya masih terbatas. 3. Hubungan Kerjasama Hubungan Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. kerjasama kemudian berkembang dengan munculnya pengertian-pengertian baru yang lebih kontemporer sesuai dengan pergerakan zaman. Kerjasama pada masa lalu identik dalam usaha perdagangan, pada masa sekarang kerjasama menyentuh semua bidang. Baik ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam rangka singkronisasi pelaksanaan berbagai program pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dilakukan pembinaan hubungan kerjasama, baik dengan Instansi terkait di Pusat dan Kabupaten/Kota maupun dengan institusi pendidikan serta pihak-pihak yang berkonstribusi terhadap penyediaan peluang kerja untuk pengangguran – pengangguran. Kerjasama antar provinsi, pemerintah pusat, Kabupaten/Kota. Bentuk kerjasama dengan instansi terkait di provinsi maupun Kabupaten/Kota dituangkan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan tugas dekonsentrasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 11
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo BAB
II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 VISI DAN MISI Perencanaan Strategis Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2012 – 2017, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Untuk
mencapai
tujuan
pembangunan
di
bidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian, maka : 1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 20122017 adalah : “TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG MANDIRI, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA” Tabel 2.1 Penjelasan Visi Pokok-Pokok Visi
Penjelasan Visi
Tenaga Kerja
Masyarakat pencari kerja
Masyarakat transmigrasi
Masyarakat yang ditempatkan dan ditinggal di kawasan transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 12
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Pokok-Pokok Visi Mandiri
Penjelasan Visi Tenaga kerja yang berkualitas, berdaya saing dan mempunyai kompetensi bekerja Masyarakat transmigrasi yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam bekerja
Produktif
Peningkatan kewirausaha tenaga kerja yang dapat memberikan akses perluasan kesempatan kerja Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja Masyarakat transmigrasi yang dapat mengembangkan potensi sumberdaya yang ada
Sejahtera
Perbaikan tingkat pendapatan pekerja dan masyarakat transmigrasi Peningkatan dan penjaminan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang berkelanjutan
Adapun perwujudan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut :
2.
1.
Angka pengangguran terbuka
2.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
3.
Prosentase perusahaan yang menerapkan norma kerja
4.
Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan
5.
Hubungan industrial yang harmonis (rasio penyelesaian kasus)
6.
Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri
Misi Sebagai upaya pencapaian visi di atas, akan diimpelementasikan melalu misi sebagai berikut : 1)
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
2)
Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja
3)
Meningkatkan pembinaan hubungan industrial, jaminas sosial dan perlindungan ketenagakerjaan
4)
Membangun kawasan, menfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi serta mengembangkan masyarakat transmigrasi dan mengembangkan kawasan transmigrasi baru.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 13
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 5)
Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu.
2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perludilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. a.
Tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 adalah: 1)
Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing serta menciptakan wirausaha baru
2)
Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja;
3)
Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan;
4)
Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak serta mengembangkan Masyarakat transmigrasi yang mandiri dan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru;
5)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
b. Sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 ditetapkan sebagai berikut : 1)
Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja
2)
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3)
Meningkatnya pengembangan hubungan industrial;
4)
Meningkatnya penerapan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan;
5)
Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi.
2.3. Strategi dan Kebijakan Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 14
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, yakni : a. Strategi Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan strategi umum sebagai berikut : 1. Penerapan peraturan Dalam menyelenggaran pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan. 2. Koordinasi dan sinkronisasi Dalam penyelenggaraan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, dengan SKPD terkait baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota maupun segenap stakeholder terkait. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi untuk mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. 3. Fasilitasi Program dan Pendampingan Dalam
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
bidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memfasilitasi program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program, monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan.
Disnakertrans
mendapatkan
kegiatan
pendampingan melalui pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Program-program pendampingan diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan kewirausahaan, dan mendorong peran serta aktif masyarakat (participatory process). 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kapasitas kelembagaan akan disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo serta peningkatan kapasitas SDM agar berfungsi secara optimal sesuai tujuan organisasi. 5. Meningkatkan Kualitas Penerapan Good Governance Penyelenggaraan tugas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan dilaksanakan sejalan dengan prinsip good governance. Penyelenggaraan ini akan menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan responsif untuk memperoleh opini pelaporan yang wajar tanpa pengecualian (WTP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 15
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 6. Pengarusutamaan Gender Strategi pengarusutamaan Gender (PUG) akan dimasukkan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 7. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Agar pelaksanaan pembagunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perlu dilaksanakan peningkatan pengendalian dan pengawasan melalui sistem SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) 8. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam upaya penyempurnaan dan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan. b. Kebijakan Kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian periode 2012-2017 diarahkan untuk: - Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing. - Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. - Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis. - Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum. - Mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pedesaan, fasilitasi penempatan masayarakat transmigrasi, peluang usaha di kawasan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat transmigrasi agar terwujud kemandirian dan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru. - Peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan administrasi, serta sarana dan prasarana 2.4. Program dan Kegiatan Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, dan Indikator sasaran, dapat dilihat pada table dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 16
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tabel 2.2 Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan MISI
TUJUAN
Meningkatkan 1) kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi MISI Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja
MISI
Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing serta menciptakan wirausaha baru
TUJUAN 1) Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja;
TUJUAN
Meningkatkan pembinaan hubungan industrial, jaminas sosial dan perlindungan ketenagakerjaan
1) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan;
MISI Membangun kawasan, menfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi serta mengembangkan masyarakat transmigrasi dan mengembangkan kawasan transmigrasi baru.
TUJUAN 1) Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak serta mengembangkan Masyarakat transmigrasi yang mandiri dan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru;
MISI Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu.
TUJUAN 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (good governance)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
INDIKATOR Indikator sasaran : 1) Persentase Angka pengangguran terbuka 2) Persentase Jumlah tenaga kerja yang berdaya saing INDIKATOR Indikator sasaran : 1) Angka pengangguran terbuka 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 3) Jumlah Informasi Pasar Kerja INDIKATOR Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan aturan Ketenagakerjaan Indikator sasaran : 1. Persentase rasio penyelesain kasus) 2. Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan/didaftarkan Indikator sasaran : Prosentasi perusahaan yang menerapkan norma kerja INDIKATOR Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Indikator Sasaran : 1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibagun di Kawasan Transmigrasi 2. Jumlah Msyarakat Transmigran yang diBina dan dilatih. INDIKATOR Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik Indikator sasaran : 1. Temuan rendah 2. SPJ tepat waktu 3. Pembagian beban kerja yang merata 4. Keharmonisan kerja tinggi 5. SPIP terselenggara 6. Pelaporan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Hal / 17
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo a. Program Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan strategi umum sebagai berikut : 1)
Penerapan peraturan Dalam menyelenggaran pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan.
2)
Koordinasi dan sinkronisasi Dalam penyelenggaraan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, dengan SKPD terkait baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota maupun segenap stakeholder terkait. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi untuk mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.
3)
Fasilitasi Program dan Pendampingan Dalam
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
bidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memfasilitasi program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 18
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Disnakertrans mendapatkan kegiatan pendampingan melalui pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Program-program pendampingan diantaranya adalah pemberdayaan
masyarakat,
pengembangan
ekonomi
lokal,
pengembangan
kewirausahaan, dan mendorong peran serta aktif masyarakat (participatory process). 4)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kapasitas kelembagaan akan disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo serta peningkatan kapasitas SDM agar berfungsi secara optimal sesuai tujuan organisasi.
5)
Meningkatkan Kualitas Penerapan Good Governance Penyelenggaraan tugas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan dilaksanakan sejalan dengan prinsip good governance. Penyelenggaraan ini akan menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan responsif untuk memperoleh opini pelaporan yang wajar tanpa pengecualian (WTP).
6)
Pengarusutamaan Gender Strategi pengarusutamaan Gender (PUG) akan dimasukkan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
7)
Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Agar pelaksanaan pembagunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perlu dilaksanakan peningkatan pengendalian dan pengawasan melalui sistem SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
8)
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam upaya penyempurnaan dan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan.
b. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama : Di Bidang Ketenagakerjaan 1.
Meningkatnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja, Indikator Kinerja Utamanya adalah Pesentase tenaga kerja yang dilatih, persentase pemagangan dalam dan luar negeri dan persentase desa produktif.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 19
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2.
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Indikator Kinerja Utamanya adalah Pesentase wirausaha baru, persentase penempatan tenaga kerja atau tenaga sukarela yang melakukan program pendampingan pelaksanaan pembangunan antar sector, Pesentase Informasi pasar Kerja dan Pesentase rencana tenaga kerja yang diserap persektor.
3.
Meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial, Indikator Kinerja Utamanya adalah persentase peningkatan Upah Minimum Provinsi dan persentase rasio penyelesaian kasus dan persentase rasio penyelesaian kasus.
4.
Meningkatnya penerapan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan Indikator Kinerja Utamanya adalah persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja dan Norma K3.
Di Bidang Ketransmigrasian : 1.
Meningkatanya pembangunan dan Pembinaan kawasan Transmigrasi Indikator Kinerja Utamanya adalah persentase Paket sarana dan Prasarana yang dibangun di kawasan Transmigrasi.
2.
Meningkatanya pembangunan dan Pembinaan kawasan Transmigrasi, Indikator Kinerja Utamanya adalah persentase pembinaan dan pelatihan masyarakat Transmigrasi. Tabel 2.3 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran
TUJUAN Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing serta menciptakan wirausaha baru
TUJUAN Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja;
TUJUAN Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan;
SASARAN Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja Indikator sasaran : 1. Persentase Angka pengangguran terbuka 2. Persentase tenaga kerja yang berdaya saing SASARAN Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Indikator sasaran : 1. Angka pengangguran terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 3. Jumlah Informasi Pasar Kerja SASARAN Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan aturan Ketenagakerjaan Indikator sasaran : 1. Persentase rasio penyelesain kasus) 2. Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan/didaftarkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 20
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Indikator sasaran : Prosentasi perusahaan yang menerapkan norma kerja TUJUAN Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak serta mengembangkan Masyarakat transmigrasi yang mandiri dan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru; TUJUAN Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (good governance)
SASARAN Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Indikator Sasaran : 1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibagun di Kawasan Transmigrasi 2. Jumlah Msyarakat Transmigran yang diBina dan dilatih. SASARAN Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik Indikator sasaran : 1.Persentase Temuan rendah 2.Persentase SPJ tepat waktu 3.Persentase Pembagian beban kerja yang merata 4.Persentase Keharmonisan kerja tinggi 7.Persentase SPIP terselenggara 8.Persentase Pelaporan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
2.5. PROGRAM PRIORITAS Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diwujudkan melalui 4 (empat) program prioritas utama beserta implementasi kegiatannya, yang meliputi: a.
Bidang Ketenagakerjaan Terdiri dari 3 (tiga) program prioritas, yakni : 1.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja Untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, sera mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional. Implementasi kegiatan berupa : Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Bimbingan Desa Produktif
2.
Program peningkatan kesempatan kerja Untuk menciptakan peningkatan kesempatan kerja baik disektor formal maupun sector informal secara remunerative, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatan berupa :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 21
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (1) Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela (TKS) (2) Pemberdayaan petugas pengelola informasi pasar kerja (3) Temu konsultasi bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja (4) Optimalisasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) (5) Pengembangan wirausaha baru melalui kelompok usaha 3.
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Untuk peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawana keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk perbaikan syarat kerja dan system pengupahan, pemebrdayaan lembaga Hubungan Industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan Industrial. Implementasi kegiatan berupa : (1) Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial (2) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hokum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (3) Konsolidasi peningkatan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja
b.
Bidang Ketransmigrasian Terdiri dari 1 (satu) program prioritas, yakni : Program Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Untuk peningkatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasaran kawasan transmigrasi kawasan Transmigrasi. Implementasi kegiatan berupa : Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi. Pengembangan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi. Tabel 2.4 Matriks program dan kegiatan dengan sasaran strategis Sasaran Strategis
Program
Meningkatnya data saing dan
Program Peningkatan Kualitas
Produktifitas Tenaga Kerja
dan Produktifitas tenaga kerja
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 22
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Sasaran Strategis
Program
Kegiatan Sosialisasi Magang Luar Negeri (Jepang) dan Persiapan Rekruitmen Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Desa Produktif
Meningkatnya
Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Penempatan dan Perluasan
Pengelolaan Layanan Informasi
Kesempatan Kerja
Pasar Kerja
Kesempatan Kerja
Pengembangan wirausaha baru melalui kelompok usaha Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Meningkatnya Pengembangan
Pengembangan
Hubungan
Fasilitasi Kegiatan Dewan
Hubungan Industrial
Industrial dan Pengembangan
Pengupahan Provinsi
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(DEPEPPROV) Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial
Meningkatnya Pelaksanaan
Penerapan Aturan
Ketenagakerjaan
Program
perlindungan
pengembangan
dan
lembaga
ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Meningkatnya
Pembangunan
Pembangunan
dan Pembinaan Masyarakat
pengembangan
Transmigrasi
Transmigrasi
dan Masyarakat
Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi Pengembangan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 23
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2.6. Formulir Rencana Kinerja Tahunan FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA ∑ Tenaga Kerja yg dilatih
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
Meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial Meningkatnya Penerapan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
Jumlah Tenaga Kerja yang berdaya saing
∑ Tenaga Kerja yg
Jumlah Desa produktif yang dikembangkan
∑ Desa Produktif
Persentase angka pengangguran terbuka
∑ Pengangguran Terbuka x100% ∑ Pengangguran
Jumah Informasi Pasar Kerja
∑ Informasi pasar kerja
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Lowongan Kerja Jumlah PP dan PKB yang disahkan/ didaftarkan
% rasio penyelesaian kasus
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan Norman K3 Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun di Kawasan Transmigrasi Jumlah Masyarakat Transmigran yang dibina
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
dimagangkan
∑ Tenaga Kerja yang terserap ∑ PP dan PKB yang telah mendaftarkan PP dan PKB ∑ Kasus terselesaikan X100% ∑ kasus
TARGET 80 orang 433 orang 1 Desa (20 orang) 4% 300 orang 493.687 orang 300 perusahaan
85%
∑ Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan K3
300 perusahaan
∑ Sarana dan Prasarana yang terselesaikan
7 Paket
∑ Masyarakat transmigran yang lulus dibina
600 orang
Hal / 24
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo BAB
III
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGUKURAN KINERJA Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) Program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah mencapai kinerja cukup baik terkait pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan sehingga berguna bagi para pengambil keptusan dalam rangka perbaikan kinerja Instasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dimasa mendatang. Adapun pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pencapaian kinerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam tahun 2015 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin. Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis skala penilaian pengukuran yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) katogori sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 25
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo a.
Apabila indikator sasaran bermakna capaian positif, maka skala penilaian yang digunakan adalah :
b.
SKOR
CAPAIAN
KATEGORI
4 3 2 1
>100% 75% - 100% 55% - 74% ≤ 55%
Sangat Baik Baik Cukup Kurang
Apabila indikator sasaran bermkna capaian negatif, maka skala penilaian yang digunakan adalah: SKOR
CAPAIAN
KATEGORI
1 2 3 4
>100% 75% - 100% 55% - 74% ≤ 55%
Kurang Cukup Baik Sangat Baik
Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimateoutcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2015. PEGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN URAIAN
TARGET
REALISASI
%
80 orang
80 orang
100%
433 orang
433 orang
100%
Jumlah Desa produktif yang
1 Desa
1 Desa
dikembangkan
(20 org)
(20 org)
Jumlah Tenaga Kerja yang berdaya Meningkatnya daya saing dan 1.
produktifitas tenaga kerja
saing
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
100%
Hal / 26
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN URAIAN Persentase Jumlah Angka Meningkatnya penempatan tenaga
2
kerja dan perluasan kesempatan kerja
Pengangguran Terbuka Jumlah Informasi Pasar Kerja Jumlah Penyerapan tenaga kerja terhadap Lowongan Kerja
TARGET
REALISASI
%
4%
86 %
86%
300 org
300 org
100%
100%
100%
100%
300 perusahaan
300 perusahaan
100%
85%
85%
85%
300 perusahaan
300 perusahaan
100%
7 Paket
7 Paket
100%
600 orang
600 orang
100%
Jumlah Peraturan Perusahaan dan 3
Meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial
Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan / didaftarkan % rasio penyelesaian kasus Jumlah perusahaan yang
4
Meningkatnya Penerapan
menerapkan norma kerja dan
pelaksanaan aturan ketenagakerjaan
Norman K3 Jumlah Sarana dan Prasarana yang
5
Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan masyarakat transmigrasi
dibangun di Kawasan Transmigrasi Jumlah Masyarakat Transmigran yang dibina
1.2
ANALISIS CAPAIAN KINERJA Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs. Pencapaian kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan. Formulir pengukuran Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini : INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN
Meningkatnya daya
1
saing dan produktifitas tenaga kerja
URAIAN Jumlah Tenaga Kerja yang Berdaya saing
CAPAIAN 2014
CAPAIAN 2015
Realisasi tahun 2014
Realisasi tahun 2015
80 orang
80 orang
100%
100%
120 orang
433 orang
100%
100%
100%
100%
Jumlah Desa produktif yang
1 Desa
1 Desa
dikembangkan
(20 org)
(20 org)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 27
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN
URAIAN Pesentase Jumlah Angka Pengangguran Terbuka
Menigkatnya
2
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
Jumlah Informasi Pasar Kerja
CAPAIAN 2014
CAPAIAN 2015
Realisasi tahun 2014
Realisasi tahun 2015
4,18%
4,65 %
101%
86%
240 org
300 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
perusahaan
300 perusahaan
100%
100%
85%
85%
100%
100%
perusahaan
300 perusahaan
100%
100%
4 paket
7 Paket
100%
100%
600 orang
600 orang
100%
100%
Jumlah Penyerapan tenaga kerja terhadap Lowongan Kerja Jumlah Peraturan Perusahaan
Meningkatnya
3
pengembangan hubungan industrial dan peserta jamsostek Meningkatnya
4
yang disahkan / didaftarkan % rasio penyelesaian kasus Jumlah Perusahaan yang
Penerapan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan
Menerapkan Norma Kerja dan Norman K3
300
300
Jumlah Sarana dan Prasarana
Meningkatnya 5
dan Perjanjian Kerja Bersama
Pembangunan dan Pembinaan masyarakat transmigrasi
yang dibangun di Kawasan Transmigrasi Jumlah Masyarakat Transmigran yang dibina
Dalam formulir pengukuran kinerja diatas, capaian di tahun 2015 ada yang kosong dikarenakan program kegiatan banyak diarahkan ke program kegiatan dibidang kesehatan dan pendidikan. 1.2.1. Analisis Capaian Kinerja per Indikator Analisi capaian kinerja per Indikator tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1:
Meningkatnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja
Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian 100,00% atau dengan predikat “Sangat Baik“, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.327.514.000,- Adapun capaian target dari masing-masing indicator dapat digambarkan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 28
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Jumlah Tenaga kerja yang Berdaya Saing INDIKATOR KINERJA
Target 2015
Realisasi 2015
%
80 orang
80 orang
100%
2014
REALISASI 2013
2012
80 orang 100%
120 orang 100%
60 orang 100%
Jumlah Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
Penciptaan lapangan kerja yang produktif diawali oleh tersedianya tenaga kerja berkualitas tinggi, yaitu tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan bersifat produktif. Untuk mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali pelatihan agar dapat bekerja. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan
dan
keahlian
tertentu
sebagai
bekal
untuk
bekerja.
Keterampilan/kompetensi sangat penting karena mempengaruhi posisi tawar seseorang di pasar kerja, meningkatkan karir, atau mendapatkan gaji sesuai tingkat keterampilan/kompetensi yang dimiliki. Seseorang yang telah mengikuti pelatihan kerja mendapatkan pengakuan atas keterampilan/kompetensi kerjanya berupa sertifikat keterampilan/kompetensi setelah melalui uji keterampilan/uji kompetensi. Sertifikat keterampilan dikeluarkan oleh BLK atau LP (Lembaga Pelatihan), sedangkan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) atau LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang memiliki lisensi/akreditasi dari BNSP. Manakala LSP melakukan penyimpangan, maka lisensi/akreditasinya dicabut. LSP yang tidak memiliki lisensi tidak boleh mengeluarkan sertifikat kompetensi. Capaian : Pada tahun 2015, dari target Tenaga Kerja yang dilatih yang memiliki keterampilan atau kompetensi sebesar 80 orang, realisasi sebesar 100% atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Secara kuantitatif, lulusan Tenaga Kerja yang dilatih pada tahun 2015 mencapai 80 orang. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2015 untuk persentase peningkatan lulusan Tenaga Kerja yang dilatih masuk ke dalam kategori “sangat baik”. Besarnya angka kelulusan pelatihan kerja mengindikasikan semakin banyaknya tenaga kerja/calon tenaga kerja yang memiliki bekal keterampilan (skill) maupun kompetensi yang didukung oleh sertifikat keterampilan dan/atau sertifikat kompetensi sebelum mereka memasuki dunia kerja. Dengan bekal skill/kompetensi dan sertifikat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 29
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tersebut, tenaga kerja yang telah dilatih lebih memiliki daya saing dan kekuatan tawar (bargaining position) untuk mengisi peluang di pasar kerja dalam maupun luar negeri. Adapun capaian “Persentase Tenaga Kerja yang dilatih “, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut : No
Jenis Pelatihan
1
2
Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih (Orang) 2012
2013
2014
2014
2015
3
4
5
6
7
1.
Pertanian Bididaya Jagung
-
-
20
20
20
2.
Prosesing Hasil Pertanian
-
-
-
-
20
3.
Perikanan Darat
-
20
-
-
-
4.
Peternakan Sapi
40
-
-
-
-
5.
Pengolahan Pakan Ternak
-
40
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20
-
-
-
20
20
-
-
-
Sapi 6.
Peternakan Unggas (Itik,Ayam)
7.
Otomotif Mobil Bensin
8.
Pertanian Budidaya Hortikultura
9.
Budidaya Rumput Laut
10.
Menjahit
11.
Budidaya Ikan Air Tawar
-
20
40
40
-
12.
Prosesing Hasil Perikanan
-
20
-
-
-
13.
Budidaya Tanaman Melon
-
-
20
20
-
60
120
80
80
80
Total
Ket 8
Capaian kinerja tersebut diatas tidak keseluruhan pelatihan di adakan ini dikarenakan anggaran dan jumlah tenaga ahli yang kurang sehingga pelatihan yang diadakan hanya sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga telah sesuai dengan target dalam Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015. Jenis pelatihan dilaksanakan 4 (empat) pelatihan dikarenakan kondisi Alam dan Permintaan masyarakat yaitu Pelatihan Pertanian Budi daya Jagung, Pelatihan Prosesing hasil pertanian, Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak dan Pelatihan Pertanian / Budidaya Tanaman Hortikultura. Dimana Pelatihan tersebut dilaksanakan sebanyak 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 30
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo kelompok, dalam 1 kelompok terdapat 20 orang peserta, jadi peserta keseluruhan sebanyak 80 orang, dimana setiap tahunnya sama dengan tahun-tahun
sebelumnya
kecuali pada tahun 2013 sebanyak 120 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan
tenaga kerja yang ada di desa tertinggal
sesuai
dengan
potensi
SDA.
Peserta
pelatihan terdiri dari tenaga kerja yang ada di desa. Pelatihan tenaga kerja di desa sangat
dibutuhkan
karena
faktor utama masih tingginya pekerja
sektor
informal
(64,32%) dan banyak tenaga kerja
yang
bekerja
pada
sektor pertanian (37,80%) dan penduduk rata-rata lulusan SD sederajat (62,06%) berada di desa. Penciptaan lapangan kerja yang produktif diawali oleh tersedianya tenaga kerja berkualitas tinggi, yaitu tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan bersifat produktif. Untuk mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali pelatihan agar dapat bekerja. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan/kompetensi sangat penting karena mempengaruhi posisi tawar seseorang di pasar kerja, meningkatkan karir atau mendapatkan gaji sesuai tingkat keterampilan/kompetensi yang dimiliki. Seseorang yang telah mengikuti pelatihan kerja mendapatkan pengakuan atas keterampilan/kompetensi kerjanya yang berupa sertifikat keterampilan/kompetensi setelah melaluai uji keterampilan/uji kompetensi. Sertifikat keterampilan dikeluarkan oleh Bidang Lattas, BLK atau LP (Lembaga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 31
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Pelatihan),
sedangkan
sertifikat
kompetensi
dikeluarkan (Badan
oleh
Pusat
BNSP
Sertifikasi
Profesi) atau LSP (Lembaga Sertifikasi
Profesi)
yang
memiliki
lisensi/akreditasi
dari BNSP. Manakala LSP melakukan
penyimpangan,
maka lisensi/akreditasi dicabut. LSP yang tidak memiliki lisensi tidak boleh mengeluarkan sertifikat kompetensi. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun capaian “Persentase Peserta Pemagangan Dalam dan Luar Negeri “, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut : No.
Jenis Magang
1.
Magang Dalam Negeri
2.
Magang Luar Negeri
Jumlah Peserta Magang (orang) 2014
2015
120
410
-
23
Keterangan
Pemagangan merupakan bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan Instuktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, unutk menguasai keterampilan/keahlian tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM agar tenaga kerja menjadi terampil, kompeten dan produktif dengan meningkatkan keterlibatan/peran serta dunia usaha. Dalam pemagangan, system pelatihan kerja sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kubutuhan dunia industry. Pemagangan merupakan langkah kongkret pelaksanaan konsep link and match, yang memastikan pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga program pemagangan lebih memastikan lulusan pendidikan dan pelatihan kerja untuk terserap didunia kerja. Berdasarkan lokasinya, pemagangan dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri (magang ke Jepang).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 32
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Pemagangan dalam negeri baru terlaksana pada tahun 2014 dan 2015 ini. Dimana capaian kinerja tersebut di atas, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan sesuai dengan target dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Dalam pemagangan luar negeri (Jepang) baru terlaksana pada tahun 2015 dan yang berhasil merekrut sebanyak 23 orang yang lulus magang luar negeri (jepang). Adapun yang
dilaksanakan
Program untuk
mendukung capaian tersebut di atas adalah ”Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja”. Dengan berbagai kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja tersebut. Terkait program pemagangan dalam negeri, UPTD Balai Latihan Kerja saat ini mengadakan kerjasama (MoU) dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya, sehingga banyak siswa yang telah mengikuti pelatihan selanjutnya dapat ditampung di perusahaan untuk dimagang kerjakan. Disamping itu, semakin banyak perusahaan yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengadakan magang kerja di perusahaannya. Dengan demikian, semakin banyak calon tenaga kerja yang memperoleh kesempatan untuk belajar kerja secara langsung di bawah bimbingan atau pengawasan pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, sehingga keterampilan/keahlian mereka semakin terasah. Pemagangan merupakan program yang dilaksanakan selama 3 tahun. Program pemagangan pelatihan sambil kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif untuk dapat dikembangkan di negaranya setelah kembali nanti. Pelatihan teori dapat dilakukan dilembaga pelatihan maupun di perusahaan dan pelatihan praktek/magang diselenggarakan di perusahaan di Jepang. Program dan Kegiatan Sosialisasi Magang Luar Negeri (Jepang), ini juga adalah program kegiatan yang baru dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja. Mempersiapkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 33
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tenaga kerja yang kompetensi dan mempunyai keahlian khusus selama magang. Meningkatkan devisa dan menambah jumlah remitasi. Pelaksanaan sosialisasi ini sekaligus perekrutan peserta magang dan persiapan pra test dari kementrian dan IMM Jepang. Desa Produktif yang dikembangkan INDIKATOR KINERJA Jumlah Desa Produktif yang dikembangkan
Target 2015
Realisasi 2015
%
1 desa (20 orang)
1 desa (20 orang)
100%
2014
REALISASI 2013
2012
20 orang 100%
80 orang 100%
80 orang 100%
Program Desa Produktif merupakan suatu program yang sengaja mengambil basis area targeting pedesaan. Implikasinya, area targeting lebih melihat pada aspek keseluruhan aspek wilayah baik sumberdaya manusia maupun alamiahnya dalam suatu menejemen pembangunan yang terpadu. Jadi, keterpaduan antar pihak dan unsur saling berhubungan dan membentuk suatu fakta sosial, dimana pembangunan berjalan. Dengan demikian, Desa Produktif adalah gambaran nyata dari keterpaduan program dan dinamika internal suatu desa. Program Desa Produktif merupakan program yang dirancang untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui perluasan lapangan kerja dan berusaha. Artinya bagaimana suatu program yang mampu memadukan anatar unsur internal socio-dynamic dengan program pembangunan sektoral yang ada sehingga secara kualtitas dan kualitas dapat terlihat manfaat dan dampaknya. Keberhasilan suatu desa dalam mengembangkan sumberdayanya akan memiliki arti strategis bagi perbaikan sosial-ekonomi masyarakat dan daerah. Dengan demikian tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan dari desa produktif dapat berjalan seiring dan sesuai dengan arah pembangunan daerah yang bersifat eksploratif dan bukan eksploitatif “Persentase Desa Produktif yang dikembangkan”, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut diatas juga. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun capaian “Persentase Desa Produktif yang dikembangkan “, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 34
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Jumlah Masyarakat yang No.
dibimbing(Orang)
Jenis Bimbingan
Keterangan
2012
2013
2014
2015
1.
Pengolahan Keripik Pisang
40
-
-
-
2.
Peternakan Sapi
20
-
-
-
3.
Pengembangan Pengolahan Hasil
20
-
-
-
-
40
-
-
-
20
-
-
-
20
20
-
-
-
-
20
80
80
20
20
Perikanan Laut 4.
Pengembangan Budidaya Ayam Kampung Super
5.
Pengembangan Industri Pembuatan Dodol
6.
Pengembangan Budidaya Air Tawar
7.
Pengembangan Pertanian/ Budidaya tanaman Hortikultura Total
Bimbingan Desa Produktif ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Dimana capaian kinerja tersebut di atas, tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya dan sesuai dengan target dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dalam bimbingan desa produktif disini hanya terdapat 1 (satu) Bimbingan Desa ini dikarenakan anggaran dan adanya penunjang program dalam bidang perikanan, dimana Dinas Nakertrans memegang peranan dalam bentuk pelatihan yaitu Pelatihan Pengembangan Hortikultura, disini Dinas Nakertrans membentuk 1 kelompok dengan anggota 20 orang tiap kelompoknya. Kegiatan ini bersinergi dengan program pusat dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Dimana
Lokasi
Desa
produktif ini diarahkan pada desa yang telah menjadi binaan
dan
masyarakat
desa wirausaha. Adapun
Program
yang dilaksanakan untuk mendukung
capaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 35
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tersebut di atas adalah ”Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja”. Dengan berbagai kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja tersebut. Dalam mencapai kinerja tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu : 1.
2.
3.
Hal-hal yang sifatnya menghambat : 1)
Faktor budaya masyarakat setempat
2)
Faktor lingkungan yang tidak mendukung
Hal-hal yang sifatnya mendukung : 1)
Ketersedian sumber daya alam
2)
Sumber daya manusia yang handal
Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang : 1)
Mencetak sumber daya manausia yang handal dan terampil
2)
Menciptakan lapangan kerja yang profesional
Sasaran 2:
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
Adapun capaian target dari masing-masing indikator dapat digambarkan sebagai berikut : Persentase Jumlah Angka Pengagguran Terbuka
INDIKATOR KINERJA Persentase Jumlah Angka Pengangguran Terbuka
Target 2015
Realisasi 2015
%
4%
86%
4%
2014
REALISASI 2013
2012
101%
109%
110%
Jumlah pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 24,101 orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen, Jika dipilah menurut pendidikan, TPT untuk pendidikan SD ke bawah 1,24 persen, pendidikan menengah (SMP-SMU) 9,91 persen, dan pendidikan Diploma-Universitas sebesar 5,51 persen, Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, maka TPT pendidikan SMU ke bawah mengalami peningkatan sebesar 1,53 poin, sedangkan TPT untuk pendidikan tinggi mengalami penurunan sebesar 1,68 poin,.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 36
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Pendidikan Tertinggi yg Ditamatkan (1) SD ke Bawah SMP – SMU Universitas Total
Agustus *)
Februari *)
Agustus *)
2014 (2)
2015 (3)
2015 (4)
1,70 8,38 7,19 4,18
1,72 5,13 4,02 3,06
1,24 9,91 5,51 4,65
Jenis Kegiatan No.
Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
Jenis Kegiatan
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ket
1.
TTG (Teknologi Tepat Guna)
-
100
-
40
20
40
APBN
2.
TKM (Tenaga Kerja Mandiri)
-
-
20
20
-
120
APBN
3.
TKPMP
-
-
-
20
20
20
(Tenaga
Kerja
Pemuda Mandiri Profesional)
APBN
4.
Padat Karya Produktif
-
-
-
66
-
264
APBN
5.
Wira usaha baru
-
-
-
45
160
100
APBD
Teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin lancar. Hal ini kemudian bisa meningkatkan nilai ekonomi juga. Teknologi tersebut tidak hanya asal dibuat namun dibuat dengan tepat sesuai dengan kebutuhan manusia. Kegiatan Tenaga Kerja
Mandiri
merupakan perluasan
usaha kesempatan
kerja
yang
diarahkan
pada
pembinaan
dan
pengembangan sumber daya
manusia
penciptaan
serta
lapangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 37
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo kerja baru melalui kegiatan kerja mandiri agar dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dengan Kegiatan TKM dan TKPMP pencari kerja terdidik lulusan SLTA hingga D3 akan mendapatkan bekal pengetahuan manajemen usaha baik teori maupun praktek yang dikemas dalam bentuk bimbingan teknis kewirausahaan serta kemudian difasilitasi untuk memulai atau mengembangkan usaha yang dirintisnya Selama tahun 2015, Jumlah perluasan kesempatan kerja melalui semua jenis kegiatan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, kecuali TKPMP dimana jumlah tenaga kerjanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ini dikarenakan anggaran dan banyaknya permintaan masyarakat pada jenis kegiatan lain. Pada kegiatan TTG mengalami peningkatan sekitar 100% dibanding tahun sebelumnya ini dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat. Pada kegiatan TKM dan padat Karya Produktif mengalami kenaikan sangat tinggi sekitar 200% lebih. Kegiatan Tenaga Kerja Sukarela juga menalami kenaikan sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya. Pada Wira Usaha Baru mengalami perununan sebanyak 60 orang atau sekitar 60% ini dikarenakan anggaran dan banyaknya kegiatan yang diarahkan ke kegiatan lain. Dengan adanya
sasaran
meningkatnya penempatan kerja
dan
tenaga perluasan
kesempatan kerja maka semakin meningkat dan luas pula kesempatan kerja. Program ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1968, dahulu bernama Program Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela – Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (TKS-BUTSI) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 99/Kpts/1968 tentang Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia. Dalam perkembangannya, program ini telah mengalami berbagai pasang surut perubahan, mulai dari perubahan istilah, kelembagaan hingga fase penghentian kegiatan (masa vakum). Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam program ini antara lain Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Kerja Sarjana (TKS), Tenaga Penggerak Perluasan Kesempatan Kerja Perdesaan (TP2K2P) hingga kembali menggunakan istilah Tenaga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 38
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Kerja Sarjana. Meski telah mengalami beberapa kali perubahan istilah, namun kegiatan yang dijalankan tersebut sebenarnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Dalam program pendayagunaan TKS, para sarjana yang potensial dan memiliki motivasi tinggi mengabdi kepada masyarakat, direkrut, dilatih kemudian ditugaskan selama dua tahun menjadi pendamping kelompok usaha masyarakat peserta program perluasan kesempatan kerja, seperti program padat karya, terapan teknologi tepat guna, dan kegiatan kewirausahaan yang dibina langsung oleh Kemnakertrans melalui Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal (PKK-PTKSI). Tujuan utama program pendayagunaan TKS ini sendiri tidak sebatas menjadikan sarjana sebagai pendamping kelompok masyarakat semata. Melalui program ini, mereka juga diharapkan mampu belajar dan memetik pengalaman berharga dari aktifitas pendampingan yang mereka jalankan langsung dengan masyarakat sehingga pasca mengikuti program ini, mereka dapat merintis karir profesional mereka sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Hingga kini tercatat banyak TKS Purna yang telah memiliki profesi baru yang cukup menjanjikan. Ada yang menjadi wirausaha, konsultan dan instruktur pada lembaga pemberdayaan masyarakat, pegawai swasta bahkan tidak sedikit pula yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten/Kota tempat mereka bertugas. Jumlah Penempatan Tenaga kerja, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut : Jumlah Tenaga Kerja (Orang) No.
Jenis Penempatan
1.
Penempatan Tenaga Kerja
2.
Tenaga (Sarjana)
Kerja
Sukarela
2011 -
2012 -
2013 210
2014 1500
2015 666
24
40
40
40
50
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja di tahun 2015
Ket
semakin menurun
disbanding tahun sebelumnya ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terdaftar pada DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Namun semakin banyak lahan pekerjaan yang terbuka di Gorontalo dan bertumbuhnya wira usaha baru. Dibanding tahun 2014 menyerap tenaga kerja sebesar 1500 orang, dan di tahun 2015 menyerap sekitar 666 orang. Jadi pada Tahun 2015 ini ada sekitar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 39
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 23.805 tenaga kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Gorontalo dimana Perempuan 5.615 orang dan Laki-laki 18.190 orang. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Sukarela (Sarjana) ada peningkatan sekitar 10% dikarenakan adanya bantuan anggaran APBN dan dan kondisi potensi daerah dimana Tenaga Kerja Sukarela (Sarjana) terserap sebanyak 50 orang, meningkat penyerapannya di tahun 2015 . Jumlah Informasi Pasar Kerja INDIKATOR KINERJA Jumlah Informasi Pasar Kerja
Target 2015
Realisasi 2015
%
300 orang
300 orang
100%
Informasi Pasar Kerja (IPK)
2014 240 0rg 100%
REALISASI 2013 2012
2011
100%
100%
100%
mempunyai peranan sangat penting.
Diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
Menggambarkan profil kebutuhan dan persediaan tenaga kerja di pasar kerja;
2.
Menggambarkan jumlah kebutuhan dan persediaan tenaga kerja;
3.
Menggambarkan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja;
4.
Menggambarkan kecenderungan perubahan jumlah dan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja;
5.
Menggambarkan berbagai masalah atau faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Singkatnya peranan informasi pasar kerja sangat penting dalam
mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan yang diinginkan dan antara penguna tenaga kerja dengan tenaga kerja yang dibutuhkkan. Dengan demikian, informasi pasar kerja harus mampu menyediakan informasi atau data yang berkaitan dengan pencari kerja lengkap dengan kualifikasinya dan lowongan kerja lengkap dengan kondisinya dan syarat jabatannya. Dalam informasi pasar kerja secara cepat akurat dan lengkap, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah berusaha untuk membantu seluruh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota berupa bantuan peralatan bursa kerja online (BKOL) diharapkan dapat didayagunakan secara maksimal. Pelayanan IPK terdiri dari : 1.
Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data IPK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 40
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2.
Menganalisa pasar kerja
3.
Menyajikan dan menyebarluaskan IPK
Fungsi IPK : 1. Memberikan informasi kepada pencaker, pelajar dan siswa latihan 2. Memberikan informasi kepada perusahaan dan pekerja 3. Memberikan informasi kepada dunia pendidikan dan pelaksana latihan 4. Memberikan informasi kepada pengambil kebijakan dan analis ketenagakerjaan 5. Menyebarluaskan informasi ke seluruh Indonesia secara terus-menerus Mulai tahun 2014 ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah meluncurkan Website Informasi Pasar Kerja Online atau Bursa Kerja On Line (BKOL). Pencari kerja dapat mengakses setiap saat/online tentang informasi pasar kerja di http://infokerja.depnakertrans.go.id atau http://infokerjanakertrans.net Bursa kerja online ini dikhususkan untuk melayani informasi kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja (perusahaan) yang dapat bertemu melalui media internet secara langsung. Dengan menggunakan komputer yang sudah online system maka setiap kebutuhan akan informasi diharapkan dapat dilayani dengan cepat, dan tepat. Dalam pelayanan informasi diharapkan adanya suatu jaringan yang baik antar setiap pengelola sehingga informasi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Informasi Pasar Kerja diberikan kepada masyarakat dalam waktu yang lebih singkat, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik khususnya bagi pencari kerja. Oleh karena itu dibutuh IPK yang baku dan arus pelayanan yg benar antar setiap pengelola dan pengguna sehingga informasi tersebut dapat digunakan. Untuk mengakses aplikasi infokerja: 1.
Buka program browser seperti : Mozilla Firefox, internet explore, google dan chrome dll
2.
Untuk aplikasi info kerja ini user (administrator/officer, pencari kerja, perusahaan diharapkan menggunakan aplikasi browsing yaitu Mozilla Firefox.
3.
Setelah terbuka program browser Mozilla Firefox, ketikkan alamat utama webportal aplikasi infokerja http://infokerja.depnakertrans.go.id .
4.
Maka program browser akan menampilkan tampilan dari aplikasi infokerja. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Lowongan Kerja“ ,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 41
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo INDIKATOR KINERJA
Target 2015
Realisasi 2015
%
666 orang
666 orang
100%
2014
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Tehadap
REALISASI 2013 2012
240 Org 100 Org 100% 100%
100%
2011 100%
Lowongan Kerja
Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada bulan Agustus 2015, tercatat penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 34,66 persen dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan 65,34 persen lainnya terdistribusi ke sektor industri 7,23 persen, perdagangan 19,75 persen, jasa kemasyarakatan 20,83 persen, dan sektor lainnya 17,53 persen. Selama setahun terakhir (Agustus 2014-Agustus 2015), sektor yang mengalami penurunan pekerja adalah sektor pertanian dan sektor industri dengan penurunan jumlah pekerja untuk sektor pertanian sebesar 16.929 orang (9,00 persen), sedangkan penurunan jumlah pekerja untuk sektor industri sebesar 5.481 orang (13,31 persen). jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: Jumlah Tenaga Kerja (Orang) No. 1.
Jenis Rencana Tenaga Kerja yang diserap
2011
2012
2013
2014
2015
-
-
100
240
666
Ket
Di tahun 2015 jumlah rencana tenaga kerja semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini dikarenakan banyaknya lapangan kerja yang ada di Gorontalo, namun disini masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat ini dikarenakan anggaran dan kurangnya SDM untuk mensosialisasikan sarana usaha yang ada. Capaian : tenaga kerja/pencari kerja yang ditempatkan di sector formal menunjukkan trend positif. Dari tahun ke tahun semakin banyak tenaga kerja atau pencari kerja yang terserap di sektor formal. Pada tahun 2015, dari target 666 penempatan pencari kerja, realisasi sebesar 666 atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun jumlah pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2015 tersebut sebanyak 666 orang dari pencari kerja yang terdaftar sebanyak 666 orang. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase penempatan pencari kerja tahun 2015 berada pada kategori “sangat baik”.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 42
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Pada tahun 2014, dari target penempatan 240, realisasi sebesar 240 atau capaian kinerja sebesar 100%. Di tahun 2014 tersebut, pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 240 orang, dari keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebanyak 240 orang. Sasaran 3 : Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan
Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan/didaftarkan INDIKATOR KINERJA
Target 2015
Realisasi 2015
%
300 perusahaan
300 Perusahaan
100%
2014
REALISASI 2013 2012
2011
100%
100%
100%
Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja
100%
Bersama yang disahkan / didaftarkan
Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara tertulis yang dibuat atas hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/perkumpulan pengusaha. Baik PP maupun PKB bersifat mengikat pengusaha maupun pekerja sehingga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, dalam rangka meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja serta kelangsungan usaha. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan : Pada tahun 2015, dari target peningkatan jumlah PP sebesar 300 perusahaan, realisasi sebesar 100 perusahaan (capaian kinerja sebesar 100%), dimana jumlah PP bertambah 300 PP menjadi 3.118 PP. Dengan demikian, capaian kinerja untuk Jumlah peningkatan Peraturan Perusahaan (PP) di tahun 2015 berada pada kategori “sangat baik”. Di tahun 2014, target kenaikan sebesar 300 perusahaan, realisasi sebesar 300 perusahaan (100%), Persentase peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) : Pada tahun 2015, dari target jumlah PKB sebesar 300 perusahaan, realisasi sebesar 100% atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk Jumlah peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tahun 2015 berada pada kategori
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 43
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo “sangat baik”. Di tahun 2014, dari target kenaikan jumlah PKB 300 perusahaan, realisasi sebesar 100%. Persentase rasio Penyelesaian Kasus INDIKATOR KINERJA Persentase Rasio Penyelesaian Kasus
Target 2015
Realisasi 2015
%
85%
100%
100%
2014
REALISASI 2013
2012
100%
100%
100%
Hubungan Industrial adalah suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, unsur Karyawan dan Pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, (pasal 1 ayat 22 UU Ketenagakerjaan). Pelaksanaan Hubungan Industrial tersebut diatur dalam bentuk ketentuan, baik ketentuan Normatif maupun ketentuan perundangan yang berlaku. Ketentuan Normatif adalah segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya Hubungan Industrial yang telah disepakati oleh Karyawan dan Pengusaha. Ketentuan Normatif tersebut tidak boleh kurang dari standar minimal yang diatur dalam ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku, misalnya; ketentuan perihal upah minimal propinsi (UMP), tunjangan lembur, tunjangan kesehatan dan lain-lain. Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara Pengusaha dengan Karyawan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) atau perjanjian kerjasama. Suatu perselisihan yang sedang atau telah diselesaikan melalui Arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Sasaran 4 :
Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 INDIKATOR KINERJA Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3
Target 2015
Realisasi 2015
%
300 perusahaan
1590 perusahaan
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
2014
REALISASI 2013
2012
1425 100%
1376 100%
1224 100%
Hal / 44
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan instrument yang memproteksi pekerja , perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan ini menjadi hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan karena K3 bertujuan mencegah, melindungi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja. Dalam pelaksanaannya K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada akhirnya dapat mningkatkan system dan produktivitas kerja. Capaian : “Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 300 perusahaan dengan realisasi sebanyak 1590 perusahaan. Sehingga capaian kinerja untuk Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 di tahun 2015 berada pada kategori “sangat baik”. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun Jenis Peningkatan Kualitas pada Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut : Jumlah (orang) No.
Jenis Peningkatan Kuantitas
2011
2012
2013
2014
2015
1.
Pengawas
5
5
10
10
18
2.
Mediator
2
2
3
3
8
Ket
Jumlah peningkatan kuantitas pengawas dan mediator meningkat ditahun 2015 sehingga pengusaha dan pekerja taat pada peraturan ketenagakerjaan. Pada tahun 2013 ada 5 pengawas yang belum legitimasi, akan tetapi pada tahun 2015 telah legitimasi untuk melakukan pemeriksaan yang diterbitkan oleh menteri karena telah selesai pendidikan, sehingga dapat melakukan pemeriksaan di perusahaanperusahaan. Pengawas dan Mediator di Gorontalo ini masih tergolong minim ini dikarenakan kurangnya SDM dan anggaran yang menunjang.
Sasaran 5 :
Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun di Kawasan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 45
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo INDIKATOR KINERJA
Target 2015
Realisasi 2015
%
7 Paket
7 Paket
100%
2014
REALISASI 2013
2012
25 Paket
28 Paket
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun
4 Paket
di Kawasan Transmigrasi
Paket Sarana dan Prasarana di kawasan transmigrasi mempunyai visi yang intinya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di kawasan yang masih tertinggal (terisolir) serta dapat meningkatkan kesejahteraan transmigran yang tinggal di daerah tersebut. Pembangunan kawasan
transmigrasi
merupakan bagian integral dari
pembangunan
nasional
dan
pembangunan Percepatan
daerah.
pembangunan
di kawasan transimgrasi merupakan kebutuhan dan tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar. “Persentase Paket Sarana dan Prasarana yang dibangun di Kawasan Transmigrasi”, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut diatas. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indicator kinerja yang lain. Adapun capaian “Persentase Paket Sarana dan Prasarana yang dibangun di Kawasan Transmigrasi “, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut : No.
Jenis Paket
Jumlah 2011
2012
2013
2014
2015
1.
Jalan
9,3 km
9,5 km
3,5 km
2,5 km
-
2.
Jembatan
4 buah
13 buah
7 buah
3 buah
1 buah
3.
Plat Duicker
3 buah
13 buah
17 buah
-
2 buah
4.
Oprit Jembatan
-
-
-
-
68 buah
5.
Gorong-gorong
36 mtr
-
-
-
-
6.
Rumah Produksi Bioethanol
-
1 unit
-
-
-
7.
Bronjong
-
-
-
-
132,17 M
8.
MCK
-
-
-
-
2 Unit
9.
Saluran
-
-
-
-
153 M
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Ket
Hal / 46
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Jenis paket yang dilaksanakan Bidang Transmigrasi adalan berupa jembatan permanen
bentang
11
meter yang terdiri 1 (satu) paket yang terletak pada Pangea SP2 Kec. Wonosari Kab.
Boalemo.
Selanjutnya Pembangunan saluran air dan platduicker sebanyak 2 (dua) buah yang terletak pada Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau daerah Kawasan Transmigrasi. Plat Ducker juga di buat sebanyak 2 buah. Semua pelaksanaannya pada daerah Kawasan Transmigrasi. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana yang merupakan akses masyarakat transmigrasi serta merupakan akses masyarakat transmigrasi dan merupakan program prioritas pemerintah provinsi Gorontalo dalam pengembangan infrastruktur, dan pembentukan pengembangan karang taruna sebagai wadah peningkatan peran pemuda dan pemudi dalam mewujudkan kemandirian di lokasi permukiman transmigrasi. Jumlah Masyarakat Transmigran yang dibina dan dilatih INDIKATOR KINERJA
Target 2015
Realisasi 2015
%
600 orang
600 orang
100%
2014
REALISASI 2013
2012
-
-
-
Jumlah Masyarakat Transmigran yang dibina
Transmigrasi merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi, dan meningkatkan pendapatan. Keputusan untuk bertransmigrasi pada prinsipnya diambil atas dasar kemauan sendiri dan keyakinan akan hidup yang lebih baik di daerah transmigrasi. Keberhasilan transmigran disebabkan oleh akal daya dan kewiraswastaan mereka yang memungkinkan mereka untuk melihat dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan guna memperbaiki hidup mereka. Faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan transmigran adalah aspek pendapatan, aspek perumahan, aspek akses terhadap pendidikan, dan aspek kepemilikan asset keluarga. Berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial transmigran yang ditandai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 47
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo oleh meningkatnya pendapatan/penghasilan akan mempermudah akses bagi ketiga aspek lainnya (perumahan, pendidikan, dan kepemilikan asset keluarga). Pada Tahun 2015 kami melaksankan kegiatan masyarakat Transmigran yang dibina dan dilatih, ini di karenakan banyaknya permintaan dari masyarakat transmigran, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan tersebut. Dan ini kami tuangkan pada Indikator Utama Jumlah Masyarakat Transmigran yang dibina dan dan dilatih. Adapun target yang kami capai adalah sekitar 880 orang peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan. Bentuk pebinaan yang kami laksankan berupa pembinaan Organisasi Kepemudaan dan pelatihan Keterampilan contohnya bantuan bibit pertanian, perbengkelan dan lain sebagianya. Perencanaan pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi didasarkan pada sumber daya transmigran, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya lainnya serta pola usaha pokok.
3.2.2
AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada tahun 2015, untuk melaksanakan 7 program 19 kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 8.827.500.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Gorontalo. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 8.024.087.402,- (90,90%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dan sebagainya. Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :
a. Belanja Administrasi Perkantoran Pengeluaran belanja administrasi umum
tahun anggaran 2015 yang telah
dipertanggungjawabkan, dengan rincian: Tabel. 3.1 Realisasi Keuangan Kegiatan Rutin Tahun 2014 dan 2015 ANGGARAN 2014 PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN 2015
REALISASI Rp
%
TARGET (Rp)
REALISASI Rp
%
Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan jasa administrasi perkantoran
418.954.000
332.196.984
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
79,29
397.450.000
370.182.171
93,14
Hal / 48
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo ANGGARAN 2014 PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN 2015
REALISASI
TARGET
Rp
%
TARGET (Rp)
REALISASI Rp
%
- Pelayanan administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas
161.622.000
141.876.834
87,78
158.180.000
142.432.958
90,04
1.078.000.000
1.022.397.868
94,84
2.401.611.000
1.886.518.696
78,55
274.160.000
213.574.500
77,90
125.520.000
124.311.650
99,04
708.098.000
555.180.650
78,40
848.430.000
838.125.549
98,79
2.973.284.000
2.587.030.236
89,75
3.931.191.000
3.361.571.024
90,32
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan sarana & Prasarana perkantoran Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sumber daya Aparatur Peningkatan kapasitas SDA (Diklat,Bimtek,Sosialisasi) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TOTAL
Di tahun 2015 Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian dihilangkan karena telah dimasukkan atau di satukan dalam kegiatan Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Belanja rutin merupakan belanja administrasi perkantoran pada tahun anggaran 2015 setelah dikurangi dengan Biaya pelaksanaan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian, program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, program Peningkatan kesempatan kerja, program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta program pengembangan kawasan Transmigrasi. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp
2.587.030.236,- atau 89,75 % dari jumlah anggaran sebesar Rp
2.973.284.000,-. b. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Pada tahun 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 49
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tabel 3.2 Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Ketenagkerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2014 dan 2015 PROGRAM/ KEGIATAN 1
ANGGARAN 2014 REALISASI TARGET Rp % 2
3
4
ANGGARAN 2015 REALISASI Rp %
TARGET (Rp) 5
6
7
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Pelatihan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
798.990.000
790.641.060
98,96
803.722.000
794.605.900
98,99
-
-
-
195.450.000
190.120.000
97,27
-
-
-
70.572.000
69.624.000
98,66
269.510.000
266.728.000
98,97
100.300.000
98.010.000
97,72
-
-
-
157.470.000
154.779.278
98,29
257.500.000
238.190.000
92,50
-
-
154.700.000
142.905.000
92,38
129.684.000
124.029.000
200.000.000
183.952.600
91,98
-
-
-
150.000.000
148.660.000
99,11
-
-
-
363.300.000
355.746.600
97,92
692.210.000
688.682.000
99,49
-
-
-
189.778.000
183.490.200
96,69
200.000.000
190.535.000
95,27
122.850.000
120.041.000
97,71
295.000.000
189.855.000
64,36
-
-
-
-
-
357.120.000
343.427.000
96,17
75.000.000
66.025.000
88,03
133.200.000
133.049.800
99,89
Berbasis Masyarakat Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Desa Produktif Sosialisasi Magang Luar Negeri (Jepang) dan Persiapan Rekruitmen Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pendayagunaan Tenaga Kerja
-
Sukarela (TKS) Pengelolaan Layanan Informasi Pasar Kerja
95,64
Temu Konsultasi Bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja Optimalisasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengembangan wirausaha baru melalui kelompok usaha Penyusunan Peraturan Daerah tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan Hukum terhadap keselamatan dan kesempatan kerja Konsolidasi peningkatan
-
pelaksanaan pengupahan dan jaminan social tenaga kerja Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jamsostek Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 50
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo PROGRAM/ KEGIATAN 1
ANGGARAN 2014 REALISASI TARGET Rp % 2
3
ANGGARAN 2015 REALISASI Rp %
TARGET (Rp)
4
5
6
7
94,83
1.422.000.000
1.263.322.800
88,84
521.953.000
498.335.400
95,48
8.827.500.000
8.024.087.402
90,90
Program dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan
2.764.000.000
2.358.238.260
transmigrasi Pengembangan kegiatan kelembagaan Masyarakata Transmigrasi TOTAL
-
-
15.658.170.000
12.144.911.735
92,21
c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut: Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015 Berdasarkan Sasaran Anggaran tahun 2014 No
Target 1. 2.
Anggaran tahun 2015
Sasaran Meningkatnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja Meningkatnya penempatan tenaga
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
817.410.000
808.556.700
98,92
1.327.514.000
1.308.139.178
98,54
861.430.000
852.041.200
98,91
1.011.672.000
996.201.200
98,47
75.000.000
72.830.000
97,11
490.320.000
476.476.800
97,18
173.233.000
294.298.900
87,29
122.850.000
120.041.000
97,71
3.432.486.000
2.923.245.600
85,16
1.943.953.000
1.761.658.200
90,62
2.973.284.000
2.587.030.236
89,75
3.931.191.000
3.361.571.024
90,32
8.500.000.000
7.538.003.436
88,68
8.827.500.000
8.024.087.402
90,90
kerja dan perluasan kesempatan kerja 3.
Meningkatnya pengembangan hubungan industria
4
Meningkatnya penerapan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di tempat kerja
5
Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan masyarakat transmigrasi
6
Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel serta meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk kebijakan perencanaan dan pelayanan informasi GRAND TOTAL
Total anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 8.827.500.000,-
dengan realisasi Rp
8.024.087.402,- atau (90,90%). Sedangkan ditahun 2014 total anggaran sebesar Rp. 8.500.000.000,- dengan realisasi Rp 7.538.003.436,- atau (88,68%). Total anggaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 51
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang diserahkan Pemerintah Provinsi Gorontalo ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya, peningkatan sekitar Rp 327.500.000,-. Sehingga ada beberapa kegiatan yang dapat ditambahakan khusunya kegiatan sosialisasi pemagangan luar negeri.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 52
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo ini merupakan laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 yang merupakan bagian dari pelaksanan tugas dan fungsi dinas sesuai Peraturan Daerah No. 6 tahun 2007. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi
Gorontalo.
Dengan
adanya
dokumen
LAKIP
ini,
setiap
pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan sumber daya maupun kebijakannya dapat diukur indikator keberhasilannya. Pada umumnya, pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, dimana sebagian capaian dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat target-target dalam beberapa indikator kinerja yang belum tercapai dikarenakan adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian target. Berdasarkan analisis Keberhasilan Capaian Kinerja, maka pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2015 telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai indikator kinerja. 4.2. Evaluasi Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain (1) Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja, dimana tingkat produktifitas tenaga kerja Provinsi Gorontalo urutan ke 33 dari 34 provinsi; (2) Rendanya kompetensi tenaga kerja; (3) Rendahnya pertumbuhan kesempatan tenaga kerja; (4) Masih rendahnya tingkat pendapatan pekerja; (5) Kesenjangan pendapatan pekerja baik sektoral maupun regional; (6) Masih rendahnya pengetahuan tentang norma kerja dan norma K3 dikalangan dunia usaha; (7) Masih rendahnya penerapan norma kerja perusahaan, sampai dengan tahun 2015 baru 690
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 53
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo perusahaan yang menerapkan norma kerja dari 1929 perusahaan atau 35,77%; (8) Sarana prasarana dan infra struktur pendukung di kawasan transmigrasi masih belum memadai. Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain : c.
Menganggarkan untuk kegiatan monev untuk pembinaan/pendampingan kepada kelompok tenaga kerja.
d.
Perluasan jaringan Pasar Kerja bagi dunia pendidikan khususnya SMK yang dipersiapkan memasuki dunia kerja melalui penggalian informasi pasar kerja;
e.
Membentuk kelompok Usaha Masyarakat untuk melakukan usaha produktif.
f.
Melakukan pembinaan/penyuluhan klasikal dengan pekerja dan pengusaha.
4.3. Tindak Lanjut Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Gorontalo di masa yang akan datang adalah sebagai berikut : 1. Perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indicator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015. Selama ini mekanisme penyediaan data masih cenderung lemah, kurang responsif, dan keberadaan data kurang dipandang penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kinerja pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, pada beberapa elemen data terjadi inkonsistensi sehingga apabila diperlukan data series untuk dilakukan analisis kesinambungan capaian kinerja pada suatu indikator kinerja, nampak bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten. 2. Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari pejabat yang berwenang pada masing-masing bidang tugas terkait indikator kinerja bidang yang bersangkutan beserta target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. 3. Capaian kinerja yang telah diperoleh, terutama pada indicator kinerja yang berada pada kategori „kurang‟ atau belum mencapai target, perlu lebih mendapat perhatian lebih dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 54
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo ditingkatkan pencapaiannya. Upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang tugas masih tetap diperlukan untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. 4. Perumusan program dan kebijakan lebih diarahkan pada sektor – sektor yang menyentuh kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas. 5. Dalam rangka mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka sasaran program dan kegiatan difokuskan untuk menunjang 3 program unggulan dengan tetap berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 6. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA). 7. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor dan lintas Kabupaten / Kota agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas program, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. 8. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi mitra kerja dan stake holder Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, seperti Lembaga kerjasama Tripartit, DPPD, SPSI, APINDO dalam rangka mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila di Provinsi Gorontalo. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penentuan kebijakan selanjutnya dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Gorontalo khususnya dan Instansi terkait di daerah serta Instansi terkait ditingkat Pusat. Gorontalo,
Januari 2015
KEPALA DINAS
Drs. H. RISJON K. SUNGE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19690924 198902 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 55
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hal / 56