, KEPUTUSAN
MENTERl
PERTANIAN
NOM 0 R 51/KPfSIIK.250/1/1997 TENTANG PEMASA.~GAN DAN PEMANFAATAN RUMPON MENTER! PERTANIAN,
Menimbang
: a. bah\\o"apenggunaan Rumpon, dapat meningkatkan produktivitas dan mcnurunkan biaya operasi pcnangkapan ikan schingga pcmasangan dan pemanfaatannya bcrkcmbang dengan p~at; b.
bahwa pemasangan dan pemanfaatan Rumpon yang mcningkat scc:ara pesat sebagaimana butir a apabila tidak diatur dan dikcndalikan, dapat merusak peJa ruaya ikan dan kclcstarian surnberdaya ikan serta dapat mcnimbulkan kctegangan sosiaI di antara sesama nelayan;
c. bahwa untuk mcnccgah timbulnya kcrusakan pola ruaya ikan, sumbcrdaya ikan dan ketegangan sosial di antara se.<;amanclayan, perlu ditetapkan ketentuan pemasangan Rumpon dengan Kcputusan ini.
Mengingat
dan pemanfaatan
: 1.
Undang-undang Nomer 5 Tahun 1933 ten tang Zoila Ekonomi EksUusif Indonesia (Lcmbaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomar 3260);
2.
U ndang-undang Nomor 9 Tahun 1985 ten tang Perikanan (Lcmbaran Ncgara Tahun 1985Nomor 46, Tambahan Lcmbaran Negara Nemer 3299);
3.
Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengclolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomer 23, Tambahan Lembar<J.I1Ncgara Nomor 3378);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990jo Nomor 46 Tahua 1993 tcntang Usaha Perikanan jo Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 NOIJ10r 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
5.
Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 1995 ten tang Penyerahan SEb"gian Urusan Pemerintahan Kcpada 26 (Dua PuIuh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
6.
Kcpulusan Presiden Rcpublik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 te.1tang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7.
KeputusaG Presiden Rcpublik Indonesia Budidaya Perairan Di Perairan Indonesia;
Nomor 23 Tahun 1')82 ten tang Pengembangan
s. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 ten tang Susunan Organis
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor961M Tahun 1993 tentang Pcmbentukan KJ.binct PcmbangUG3i1VI;
10. Keputusan Mcnte.ri Pertanian Nomor 473/Kpts/Um/7/1982 ten~ang Pctunjuk Pclaksanaan Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia;
WARTA PERUNDAl'lG-UNDANGAN
K-I
11. Keputusan Pcrikanan;
Menteri Pertanian
N"omor 815/Kpts/IK.120/1111990
tc.ntan£, Pcrijinan
Usaha
12 Kcputusan Mcnlcri Pertanian Nomor 96/KptslOT .210fZll994 ten tang Orgacisasi dan Tala Kcrja Departemcn Pertanian. MEMuruSKAN Mcnctapkan
:
: KEPUTUSAN MENTERI PERT ANlAN TENfANG RUMPON.
PEMASANGAN
DAN PEMANF AA TAN
BAB I KETENTIJAN UMUM .Pasal 1 Dalam Keputusan
ini yang dimaksud dengan :
1. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan I~ul; 2
Rumpon Perairan Dasar adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipa.sang dan ditempatkan taut;
pada dasar perairan
3. Rumpon Perairan Dangkal adalah aJat bant~ penangkapan ikan yang dipasacg dan ditempatkan pada pcrairan laut yang kedalamannya sampai dengari 200 meter;
4. Rumpon Pcrairan Dalam adalah aJat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedaJaman diatas 200 meter sebagaimana lercantum dalam Lampiran-1 Kcputusan ini; 5.
Alat Penangkap Ikan adaJah sarana dan perlengkapan atau bcnda- bendalainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
6. Usaha Perikanan adaJah semua usaha perorangan atau badan hukwn untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikac untuk tujuan komersial;
7. Perusahaan
Perikanan adaJah perusabaan yang melakukan Usaha Perikanan Republik Indonesia at au badan hukum Indonesia;
8.
Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikac;
dan dilakukan oleh warga negara
"
9. Ijin Pemasangan Rumpon Perairan Dalam adalah ijin tertuJis yang harus dimiliki Perusahaan Pcrikanan untuk memasang Rumpon Perairan Dalam, scbagai upaya untuk meningkatkan produktifitas dan menunmkan biaya opcrasi pcnangkapan ikan.
Pasal 2
(1) Menurutjenisnya, rumpon dapat dibagi: a. Rumpon Perairan Dasar; b. Rumpon Perairan Dangkal; c. Rumpon Perairan DaJam. (2) Rumpon Perairan Dasar dan Rumpon Perairan Dangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengaturan pcmasang-an dan pemanfaata1lI1ya diatur !cbili lanjut oleh Pemerintah Daerah scbagai bcrikut :
WJf.PT4
PPRrmDANG-UNDANGAN
K-2
.
a..
sampai dengan jarak 3 millaut diukur darigaris pasang surut tcrcndah pada waktu air surut dari sctiap pulau, olch Pcmcrintah Dacrah TUlgkat II;'
b.
di ataS 3 sampai dcngan 12 millaut diukur dari garis pasang surut tcrcnda.h pada waktu air,surut dari sctiap pulau, olch Pemcrintah Daerah Tingkat L BAB II PE~lASANGAN RUMPON PERAIRAN DAIAM Pasal 3
Pcmasangan
Rumpon
Pcrairan
Dalam
hanya dapat
dilakukanolch
=
1.
Pcrusahaan Pcrikanan;
2.
Instansi Pcmcrintah, Lembaga Penclitian dan Pcrguruan Tinggi, dalam rangka pengcmbangan llmu Pcngetahuan dan Tcknologi. Pasal4
(1) Pcrusahaan Perikanan sebagaimana climaksud daIam Pasa/. 3 butir 1 yang akan meroasang Rumpon Perairan DaIam wajib mcmpcroleh Ijin Pemasangan Ru..''I1ponPcrairan DaIam tcrlebih dahulu dari Direktur !enderal Perikanan. )
Instansi Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Perguruan 1l11ggisebagaimana clima1''sud daIam Pas
Pasal 5 )
Untuk mendapatkau Ijin Pemasangan Rumpon Perairan Dalam sebagaimana dimaksud dalan:. Pasa! 4 ayat (1), Pcrusabaan Perikanan wajib mcngajukan permohonan kcpada DircIctur Jcndcral Pcrikanan yang dilengkapi dengan: a. foto copy Ijin Usaha Pcrikanan (IUP) atau salinan; b. rencana waktu dan koordinat pcmasangan; dan c. gambar rancang bangun, . dengan menggunakan formulir scbagaimana tcrcantum dalam Lampiran- 2 Kcputusan ini.
;2) -Ijin Pemasangan Rumpon Pcrairan Dalam bcrlaku selama 3 (tiga) tabun dan dapat dipcrpanjang sctclah habis masa berlakunya dcngan mcnggunakan formu!ir scbagaimana tcrcantum dalam LampU'an-3. . Pasal 6 Untuk pcmbinaan kclcstarian sumber daya ikan, pcngcndalian dan mcnccgab kctcgangan sosial, Dircktur Jcnderal Pcrikanan dapat membatasi jumlah Ijin Pcmasangan RumponPerairan Dalam.
Pasal 7 (1) Perusahaan Perikanan scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 butir 1 dan Pasal 4 ayat (1) dapat mclaksanakan pemasangan Rumpon Peraira.c. Dalam dengan syarat-syarat tidak boleh : ,
a.. mengganggu alur pclayaran; b. c. d.
dipasang dengan jarak pemasangan antara rumpon satu dengan rumpon lain kurang dari 10 (scpuluh) m.il!aut; rncngganggu pergerakan ikan di perairan laut; dipasang pada kcdalama:l pcrairan kurang dan 200 meter;
-
. ~-
"'''''''''''' '''.''''-",:r
.., K -J
c.
dipas.ang dcngan jarak lrurang d.ari U millaut diukur dari garis pasang surut tcrcndah pada waktu air surut dari setiap puJau; atau
f.
dipas.ang dengan cara pcmasangan yang mcngakibatXa.a dd: pagar (rig-zag) yang mcngancam kclestarun jcnis ibn pclagis. .
(2) Instansi Pemcrintah, umbaga Penclitian dan Pcrguruan Tinggi scbagaimana dimaksud daIam pasa; 3 butir 1 clanPasal 4 ayat (2) dapat melaksanakan pcma.sangan Rumpon Perairan DaJam dengan syarat tidak bokh mcngganggu 2lur '.
pelayaran.
Pasal8 (1) Perusahaan Perikanan. Instansi Pemerintah, Lc:mbaga Pcnclitian dan Perguruan Tmggi pemilik Rumpon Pcrairan Dalam wajib mcmasang tanda pcngcnal clan menjaga agar Rumpon Pcrairan DaJam tctap pada posisi yang diijinkan.. (2) Pcrusahaan apabila:
a. b. c. d. c.
Pcrikanan pemilik Rumpon Perairan Dalam wajib membongkar Rumpon Perairan
DaIam miliknya
Ijin Pemasangan Rumpon Perairan Dalam telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; Ijin Pcmasangan Rumpon Pcrairan Dalam be1um \>Grakhirtctapi tidak bcrfungsi lagi; Ijin Pcmasangan Rumpon Perairan Dalam \>Glum\>Grakhirtetapi tidak dimanfaatkan lagi; tidak memperoleh Ijin Pemasangan Rumpon Perairan Dalam; atau pemasangan tidak dilaksanakan scsuai dengan ketentuan da1am Pasal 7 ayat (1). BAB III PEMANFAATAN RUMPON PERAIRAN DALAM Pasal 9
(1) Pcmanfaatan Rumpon Perairan Dalam hanya bokh dilakukan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dalam Pasal3 butir 1 yang memasang Rumpon terscbut.
dimaksud
(2) Pemanfaatan Rumpon Perairan Dalam sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilal,.kan oleh pihak lain hanya atas dasar persetujuan pemilik. (3) Pcrusahaan Perikanan yang melaku4n pemasangan Rumpon Perairan Dalam (pemilik) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mcmbcri kescmpatan kcpada Nelayan kccil untuk menangkap ikan di sekitar Rumpon Perairan Dal
Pasal 10 (1) Pemanfaatan Rumpon Perairan Dalam di Perairan Indonesia olch Perusahaan Perikanan sebag
(2) Pemanfaatan Rumpon Perairan Dalam oleh Pcrusahaan Perikanan dengan mcnggunakan alat penangkap ikan Purse Seine hanya bolch di Zona Ekonorni Eksklusif Indonesia dan pemasangannya minimal 20 millaut dari batas terluar Laut Wuayah. (3) Pemanfaatan Rwnpon Perairan Dalam oleh Nclayan kcci1scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 9 ayat (3), hanya balch dilakukan dengan menggunakan Pancing UIur (Hand Line) atau Pancing T onda.
.
WARTA PERUNDANG-UNDANGAN
K-4
PasaI 11 (1) Rumpon Pcrairan DaIam yang dip
.
.
BAR IV PENGAWASAN Pasal12 (1) Perusahaan Perikanan yang memperoleh Ijin Pcmasangan Rumpon Per*an Dalam wajib mcnyampaikan laporan 6 (en am) bulan sekali kepada Direktur J cnderal Pcrika.nan dengan tembusan KepaIa Dinas Perikanan Dacrah Tmgkat I setempat, dengan menggunakan Formulir scbagaimana tcicantum daIam Lampiran-4. (2) Apabila Perusahaan Perikanan yang tetah mendapat Ijin Pemasangan Rumpon Perairan DaIam tidak menyampaikan laporansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak2 (dua) kali berturut-turot. IjinPemasangan Rumpon Perairan Dalam dicabut. BAB V KETENTUAN PERALIHAN
.
Pasal 13 Rumpon Perairan Dalam yang teJah dipasang scbeJum bcrla.l..."UDya Keputusan ini '.vajib mcngajukan pcrmohonaI' pcmasangan Rumpon Perairan Dalam kepada Dircktur lenderal Perikanan sclambat- Jambatnya 6 (cnam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini. .
BAB VI KETENTIJAN PENUTUP PasaI 14 Keputusan
ini mulai berIaku. scjak tanggal ditetapkan.
Ditctapkan di Jakarta Pada tangga! 28 Januan 1997 MENTER! PERTANIAN, ttd. DR. IR. SJARIFUDIN BAHARSJAH
WA
. DT'"
p-:;-T:nT.'VT)AN(;.TlNTJANGAN
K-S
LAl\II'IRAN K!::I'UTUSAN NOMOR TANGGAL
- 1:1 :-.tENTERl I'EItTANIAN SJ/Kpts/lK.150/1/<J7 2S J:lI1uari 1!J97
RlIMPON
LAUT DALA/VI TYPE
USAIIA T\.IINA
-;)/"" \:,1.\,
~
"
It'''
po:\toon - /---t.i:-:'..-=::.. 'f.."'-;'::-" :;:.::~=..::::-,-
~:.::
fh
. :.."--::;---'-. ':
'.. ", "":~;.:J/I~
-.---
fr9~) ,-f
'r-'-',
FAD
,
.1.'~1iIl:"'1!:1 cr:!j.!J.
12m .If,:'!I"r;-..
..",f
, !
I ::_,
.. ,:":',)
"
.C;,'J; :: ~,JJ
(, i:li.-
~
' ..' ',' '~: Pongll turt( !,:ooo i!Uu:.l.r.dU\
,
:::)
nUl\ lJOkn:J lJoton
,
nt~
r.'D 1.;1 \f
" ,
{) 13 1:-, (::2,)
. nnntni
'~r.:.' ' "
""t'
v 1)
t ai
a::n (2
Tn11 Dt\j II r; ~/e
II
1')
(75 m)
,,1'.,
:, ';: : Shaclclo :
1'
. ."
P Ol
,/'~ 0 .,/!\ '~ ~
'
,..j." : )I. I
10
"
r "J;
~-P2 "..,,~
Tc.l i D1\J 1\
If I
C 0 1l:J )
'
"'''l!.'cl . .el... .~. J. Tall Duja c; 5/UII (70
~
(:?
( P!;) r,J 1"
.II C
~/Q" ('I~
~
\
IU)
1-
,; 'P[;
r:J)
~'1"
(0 coi.!.!.J)
,I (\ 11 T ((
1 n UyU-
r ~/ Q"
, 1,'0 \
"~~"~POr.~tJl!l'[:';. ,',')'. 01
)
,
t.,',' : .. ~:...;/ . t'../ \ -,. "": ...",:, I~. : . .
,..,:I:P,:,;.7,!
"I"''''''''''''t-;,-''<'~-~:''',.,.,('/'~
r<'''''--
d"'"
"
, .' "
..'
:--i
,"''"'.
;""'. '
.!.,'"
_0"r
~'-:_-
.'''~'-''''-::''':''':.'''''''-''
--.:~'
~
'I
W,iDT4
pr.Rrr,vn.1,v(;-(JNTJANGAN
K-6
LAMPmAN.
11.1
KEPlITUSAN MEtITEJU I'EIITANIAN NOMOR SlIKpts/IK.250/JI97 TANGGAL 28 Janu:ui 1991
RUMI'ON !..AUT DALAM TYPE BPPUPRJGI
,1
~
nc.ki t Dwnbu
-
'.
!'~.!""j,:::",';'~;0:. -..;..--.;;-;:.. ,~':i.)})'. :,:::-1,'': aI;.L. ~-=-. "-';-~ :i':'r"'J:=~7:f:~'~-;:("~"';'2~-=
-
~
- .
../
~,
Du j a
I'
- Dautl
:.-:.-:.:...~j.-'.., ",\.
-1 :~".l1
PIt
;. \).\
!
'
.~
)~ '
~u11
\
.;iff. .I dtfi
- - r_c~.nf!,Tll.\.~.r..-
~';'.""~"--:-l..c..:...:...:.~. -
DuJu
1
KulnJ>!l
I ~~
"~ !:
~4~/. . p\\~ ~)
.
\
".:--swivol
"~
rore~~rut
,
t
,,' I
(1 J(-pF. \,,,' )
\
.
-
Jl tLll t
i1 I'1Jt:1bu!'u, t JJu lO!l..-;~\-1 \," . ,.::{i .!c.Jlr.~nr./~..Ct'""",,,,,,,,,' ~.. . ~.,.,-",,: ,...r:-r .1''-''
'''.'.-I~,.!,..J.~I1::;./ ...
,- ..""
C
1
",~-
. ".-:If~'
;
! WdT>TA
pJ:Rrr,vnAN(,.lfNDANGAN
K-7
LAMPmAN. KEI'UTUSAN NO!\IOR TANGGAL
Ie MENTERl l'ERTANIAN SI/Kpts/IK.1S0/lfn :!Ii j;JI\u:Jri 1997
RUMPON LAUT DALAM TYPE PN, PERIKANI SULTENG I
.1
~
!la.k1 t Dambu
. _.. - -.--'(f:; ..:.,'i.;' ;...",'.J.. '.", '..,'. ...~ - ---"., ,'-.. _°0"""',.'."" .f."',,'/. .'/..:,:.~.' -='':,.'(.; ---=-/:;~."/..-:~'. :;=:":~'''':..-J~. .- :~.. ~
"'~r.-t
"
dI". p
":./..
-
(.
~:/. Dalln
/,'7 I I,"'f"/ I {" ..
K0
fJ.. //
~;
~
,~1"1"/
P'>. .(; ..f."
l)oulbOl~{t
"-
[\ p
--
pontoon "
- -- .
1 ... \:~_. . -- "..... -.. -~ / ,!'" -- J~'::===-
)~F_Tnli pro
[
;:
a.
;:1 . ,.",' ..r.
,,0.' ,1
~
CJ
l/
~
1Jnja
.' '-'l'(ll~ 1'1,',
.
1.
I
.
1 _~wivel I
."
I r
! 4
1-
T .,I . '
,!'I~li I
rOn\U~l'l\ t
!If\ .;r~ :,
- r;'~\!:'\~1
'"
lIu1:01!, , i o'(""."~I ,./..,~,.,,<'" "..0" '.l., ,,"-, r",:-,~~:\, ',.'fo") 11 ,".. .
/'y'1'111//f. ..
~r-t.'t'::; :/ ".
T ",."... ...I: r'./:..,\.
,.,1' I"
.J70 .,/..f "".,.."..
WARTA
PERUNDANG-UNDANGAN
, rr..".'f".f".,J"",~..J'
K-8
lAMPlRAN-2 KEPUTUSAN ~ENTERI PERTANIAN NOMOR 511Kpts1IK.250/l/97
Nomor Lampiran Perihal
Kc:pada Ylh. Bp. Dirc:ktur Iendc:ral Pcrikarum
Permohonan Ijin Pemasangan Rumpon Perairan Dalam
diJakarta
Sehubungan denga-n Keputusan Menteri Pertanian Nomor -.., dengan ini kami mcngajukan pcrmohonan Ijin Pemasangan Rumpon Perairan Dalam. :~
Guna memenuhi persyaratan yang diajukan, terlampir kami sampaikan:
a. Fotocopy Ijin Usaha Pc:rikanan (IUP); b. Rcncana waktu dan koordinat pemasangan dan penggunaan Rumpon Perairan Dalam; c. Gambar rancang bangun dan Rumpon Pc:rairan Dalam. Dcmikian
disampaikan dan atas perkenan Bapak, bmi
ucaplcan tcrima kasih.
PT. Dirc:ks~
-Tembusan Kcpada YLh. : Bapak Menteri Pertanian
WADTA
p';-RTTNn4N(;.[JNDANGAN
K-'
LAMP/RAN-] KEPUTUSAN MENTER! PERTANIAN NOMOR 51/Kpts/IK.250/J/97
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN IJIN PEMASANGAN
RUMPON PERAlRAN NOMOR:
DALAM
Setelah menelili pcrmohonan Ijin Pcmasangan Rumpon Perairan Dalam Nomor Perikanan . mcmberikan Ijin Pcmasangan Rumpon Perairan Dalam kepada: Na:na PerusahaanlKopcrasi*) Alamat Kantor Pimpinan
dcngan kctenluan J. ). :. :f.
-.
tanggal
, Direklur lenderal
.. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..
scbagai berikul:
Tcmpal pcmasangan tidak bolch mcngganggu pclayaran; Jarak antara rumpan salu densan rumpon lain lidak baleh kurang dad 10 (sepuluh) millaut; Tidak mcngganggu pergerakan ikan di laul; Kedalaman tcmpat pemasangan tidak baleh kurang dari 200 (dua.ratus) meter; Jarak pemasangan tidak bolch kurang dari 12 (dua bclas) millaut diukur darigaris pasang surut terendah pada waktu air surut dad setiap Pulau; Cara pemasangan tidak boleh mcngaldbatkan cfck pagar (zig-zag) yang mengancam kelestarian jeds ikan pelagis; Ijin Pcmasangan
Rumpon Perairan Oalam berlaku 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku scjak (anggal dibcrikan.
lakarta,
19 ..
,J DIREKTUR lENDERAL
( "".'''''''
YARTA
PERUNDANG-UNDANGAN
PERIJ:ANAN,
".
)
K-lO
LAMPIRAN-4 KEPUTUSAN MENTER: PERTANlAN NOMOI? 511KptsIIK.250/l/97
Nomor Lampiran Perihal
_19Bp. Dir('!k!ur Jeoderal PcriJcanan
l..:1ponm Kegiatan Pemasangan dan Pcmanfaatan Rumpon Perairan Dalam
di JAKAR1'A
Dcngan ini kami,
1. Nama Pcmsahaan/Kopcrasi 2. Alamat Pc:usahaan/Kapcrasi 3. Nomar IVP mcnyami~aikan bpar..n scbagaimall:J lcrlampir.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kcgiatan Pemasangan Pemanfaatan Rumpon Perairan DaJam untuk Semester
... tahun ....
Demikiall disampaikan untuk dipergunalcan seperlunya.
PimpinanIPenanggung
(
Jawab
)
Tembusan Kepada Ylh. Kcpala Dinas Pcribnan Dati I ... di ..
WART4
PFRrr.vnANr..flNDANr.AN
K.ll
