1960 TENTANG UUPA. NASKAH PUBLIKASI Oleh :

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA

NASKAH PUBLIKASI Oleh :

SRI KARTIKA MAWARDI HSB,SH 057011084 / M.Kn

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Sri Kartika Mawardi HSB,SH: Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU NO. 5/1960 Tentang UUPA, 2007. USU e-Repository © 2008

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi Kenotariatan Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh :

SRI KARTIKA MAWARDI HSB,SH 057011084 / M.Kn

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL TESIS

: PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF

HAK

MILIK

MENURUT

HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA NAMA MAHASIWA

: SRI KARTIKA MAWARDI HSB

NOMOR POKOK

: 057011084

PROGRAM STUDI

: KENOTARIATAN

Menyetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA Ketua

Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN

Prof. Sanwani Nst,SH

Anggota

Ketua Program Studi

Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN

Anggota

Direktur

Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B,Msc


Telah Diuji Pada Tanggal : 27 Agustus 2007

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti,MA

Anggota

: 1. Prof.Dr. Muhammad Yamin,SH,MS,CN 2. Prof. Sanwani Nst,SH 3. Chairani Bustami,SH,SpN,MKn 4. Notaris Syafnil Gani,SH,M.Hum


PERUBAHAN PERUNTUKKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA Sri Kartika Mawardi Hsb*) Ramlan Yusuf Rangkuti**) Muhammad Yamin**) Sanwani Nst**) INTISARI Indonesia sebagai Negara yang telah lama merdeka yang berdasarkan hukum mempunyai sistem hukum sendiri dan punya hubungan antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu, maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam bidang sosial ini masalah yang berhubungan dengan wakaf ada dua macam yang harus dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat yaitu hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960. Kedua masalah tersebut mempunyai kaitan yang erat yang tidak bisa dipisahkan secara totalitas. Kaitan antara hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, maka muncullah masalah pokok dalam tesis ini yakni Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA. Masalah ini memang terjadi di dalam masyarakat, yang dalam hal ini karena tidak mengerti secara luas dan mendalam ingin menghindari Hukum Islam maupun UU No. 5/1960 tentang UUPA, yang keduanya disebabkan perubahan keadaan yang pada saat ini semakin berkembang dengan pesat, padahal sebelumnya pewakif mengharapkan ganjaran di dunia secara sosial dan juga pahala di akhirat. Untuk mengkaji hal-hal tersebut diatas, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptis. Lokasi penelitian di kota Medan, Departemen Agama, dan ustadz atau ulama. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen, data-data yang ada di Departemen Agama. Sedangkan data primer diperoleh melalui berbagai aspek hukum, baik dari segi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai wakaf menurut hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA meneliti atau menelaaahnya dari segi pelaksananaannya. Dengan melihat faktor perkembangan manusia yang semakin maju, juga pengamalan agama yang baik, sebagian umat Islam mengalami kemunduran disebabkan faktor ekonomi dan ilmu yang kurang memadai, dalam hal ini seharusnyalah pihak penyuluh agama, juga pemerintah agar dapat menggalakkan sekaligus dapat memberikan informasi tentang pentingnya mempertahankan aset umat Islam yaitu dalam hal memasyarakatkan dan mempedomani hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA. Dengan adanya usaha tersebut, maka akan lahir dan muncullah suatu ketentuan bahwa wakaf tersebut jelas kedudukannya, sehingga menjadi aset umat Islam dan sarana pembangunan. _____________________________ *) Mahasiswa Sekolah Pascasarjana USU-Medan Program Studi Magister Kenotariatan **) Dosen Sekolah Pascasarjana USU-Medan Program Studi Magister Kenotariatan


Kemudian bagi yang beragama Islam dapat mengerti apa maksud dan arti yang sesungguhnya dari pelaksanaan wakaf tersebut. Pemahaman yang muncul dari hal itu, maka ahli waris atau orang-orang yang ingin berbuat yang bertentangan dengan hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA yang berlaku di Indonesia akan terhindar, akirnya pelaksanaan hukum dan pembangunan baik agama dan Negara akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kata-Kata Kunci : - Tanah wakaf - Hak milik - Perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan serta atas Rahmat dean KaruniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “ Peubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA “. Pembuatan Tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar Sarjana Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti,MA selaku Pembimbing I dengan tulus ikhlas membimbing penulis untuk memyelesaikan Tesis ini. Terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin,SH,MS,CN selaku Pembimbing II dan Bapak Prof. Sanwani Nst,SH selaku Pembimbing III. Selanjutnya dalam rangka penyelesaian tugas Tesis ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairunnisa B,Msc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah membina dan memberikan pandangan selama dalam pendidikan di Kampus maupun di luar Kampus. 2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin,SH,MS,CN selaku Ketua Program Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas


Sumatera Utara, yang dengan tulus ikhlas telah memberikan petunjuk, kritik dan bimbingan selama berlangsung kuliah di Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan. 3. Para Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah mendidik dan membimbing penulis sampai kepada tingkat Magister Kenotariatan. 4. Seluruh Staf Biro Pendidikan serta teman-teman di Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan dalam Tesis ini. 5. Bapak Ahmad Kamil Hrp, S.Ag pegawai Kantor Departemen Agama Kota Medan yang menjabat sebagai Kepala Kordinator Kepenghuluan dan Bapak Drs. H. Abdul Rahim, M.Hum sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kota Medan 6. Bapak Ustadz Drs. H. Maramonang Pulungan, MA yang telah memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan tesis ini. Sungguh rasa suatu kebanggaan tersendiri yang di dalam kesempatan ini penulis juga turut mengucapkanh terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Ir. H. Hasfan Mawardi Hsb dan Ibunda Hj. Erriyani Hrp, karena segala bentuk kesuksesan dan keberhasilan penulis dalah berkat doa dan didikan serta perhatian yang cukup besar yang diberikannya selama ini. Kepada abangda Yudi Indra Muda Hsb,SP juga adinda Tongku Ahmad Taufik Hsb, dan Shanti Rizki,Hsb. dan serta kepada seluruh keluarga yang dengan penuh pengertian dan kesabaran telah


memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan Tesis ini. Penulis juga menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan dan pembahasan Tesis ini masih banyak dijumpai berbagai kekurangan disana-sini, baik itu dalam segi penguasaan materinya, penganalisaan masalah maupun dalam segi penyusunan bahasanya, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran yang dapat mendukung demi terwujudnya suatu kesempurnaan Tesis ini. Terakhir sebagai penutup kata, penulis mengharapkan agar Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, dan penulis berdoa semoga ilmu yang telah penulis dapatkan dipergunakan untuk kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Medan,

Agustus 2007

Hormat Penulis,

(SRI KARTIKA MAWARDI HSB,SH)


DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI Nama

: Sri Kartika Mawardi Hsb

Tempat/Tgl Lahir

: Tebing Tinggi / 21 April 1983

Orang Tua Ayah

: Ir. H. Hasfan Mawardi Hsb

Ibu

: Hj. Erriyani Hrp

Saudara

: Yudi Indra Muda Hsb,SP Tongku Ahmad Taufiq Hsb Shanti Rizki Hsb

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Bersama No. 8C,Tembung-Medan 20225

PENDIDIKAN Tahun 1995

: Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Wiyata Dharma Medan

Tahun 1998

: Menyelesaikan

Pendidikan

Sekolah

Lanjutan

Tingkat

Pertama Swasta Wiyata Dharma Medan Tahun 2001

: Menyelesaikan Pendidikan sekolah Menengah Umum Swasta Wiyata Dharma Medan

Tahun 2005

: Menyelesaikan Pendidikan Strata-1 Fakultas Hukum, Jurusan Keperdataan Universitas Islam Sumatera Utara

Tahun 2007

: Menyelesaikan Pendidikan Strata-2 Magister Kenotariatan Sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara


DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL LEMBAR PENGESAHAN INTISARI ABSTRACT KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR ISTILAH DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................

1

B. Perumusan Masalah ................................................................................

9

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................

9

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................

10

E. Keaslian Penelitian..................................................................................

10

F. Kerangka Teori dan Konsepsi.................................................................

13

G. Metode Penelitian ...................................................................................

23

1. Sifat dan jenis Penelitian................................................................

24

2. Lokasi Penelitian............................................................................

24

3. Jenis Pengumpulan Data ................................................................

24

4. Alat Pengumpulan Data .................................................................

25

5. Analisis Data ..................................................................................

25

BAB II

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf .......................................................................................

26

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Wakaf......................................................

34

C. Tujuan dan Fungsi Wakaf ..........................................................................

47


D. Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik .........................................................

50

E. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik .......................................

54

BAB III PERUBAHAN PERUNTUKKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA A. Pengertian Wakaf .......................................................................................

70

B. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf .......................................................

75

C. Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik .......................................................

78

D. Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut UU No. 5/1960 Tentang UUPA........................................................................

82

BAB IV AKIBAT HUKUM PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA A. Akibat Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam..............................................................................................

89

B. Akibat Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut UU No. 5/1960 Tentang UUPA .................................................................

92

C. Penyelesaian Perselisihan Wakaf ..............................................................

93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................................

99

B. Saran........................................................................................................... 101

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 102 LAMPIRAN


Daftar Istilah Al-habs

:

menahan

Al-Khairi

:

kebajikan

Aqad Tabarru

:

janji yang melepaskan hak tanpa suatu imbalan kebendaan

Arbitrase

:

penyelesaian

sengketa

di

luar

lingkungan pengadilan Bayyinah

:

merupakan alat bukti administrasi tanah wakaf

Ditaolidkan

:

digantungkan

Ditawliqkkan

:

digantungkan

Faraidh

:

pembagian harta pusaka

Field Research

:

penelitian lapangan

Fill

:

kata kerja

Fiil Lazim

:

kata kerja intransitif

Fill Mutaaddi

:

kata kerja transitif

Fiqh

:

hukum

Fiqih

:

hukum

Hablun minalllah wa hablun minannas :

selain mengandung nilai ibadat untuk pelaku nya dalam rangka pendekatan kepada Allah juga

terkandung

didalamnya

nilai

muamalat Ijab

:

pernyataan memberi

Ilmu Tajwid

:

ilmu membaca Al-Qur’an

Jaiz

:

boleh

Lafaz

:

ucapan

Library Research

:

penelitian kepustakaan


Maliyah

:

harta

Masdar

:

abstrak

Mashlahah

:

memelihara

maksud

syara

yaitu

memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan Mauquf

:

orang yang menerima wakaf

Mauquf Alaih

:

tujuan wakaf

Mubah

:

boleh

Mutawalli

:

pemelihara harta benda wakaf

Nadzir

:

pemelihara harta benda wakaf

Privat

:

pribadi

Qabul

:

pernyataan menerima

Rajih

:

kuat

Shodaqoh jariah

:

sedekah yang terus mengalir pahalnya untuk orang yang menyedekahkannya

Sighot

:

pernyataan

Syara

:

menurut hukum Islam

Syariah

:

secara hukum Islam

Syariat

:

secara hukum Islam

Syar’iy

:

secara hukum

Tabarru

:

Taqorrob Tunfiguu mimmaa tuhibbunn

: :

Univied Frame Work Univied Legal Opinion Wakif

: : :

kecukupan melepaskan hak milik kepada orang lain pendekatan menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai kesatuan bingkai kerja kesatuan pendapat yang legal orang yang mewakafkan hartanya


Daftar Singkatan Bimas

: Bimbingan Masyarakat

BPN

: Badan Pertanahan Nasional

BWI

: Badan Wakaf Indonesia

DDR

: Dompet Dhuafa Republika

Depag

: Departemen Agama

Dirjen

: Direktorat Jenderal

H.R.

: Hadis Riwayat

Jo.

: Junto

Kandenpag

: Kantor Departemen Agama

Kanwil

: Kantor Wilayah

KHI

: Kompilasi Hukum Islam

KUA

: Kantor Urusan Agama

KUH Perdata

: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LSM

: Lembaga Sosial Masyarakat

MUI

: Majelis Ulama Indonesia

No.

: Nomor

Permendagri

: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Permenegria

: Peraturan Menteri Agraria

PKPU

: Pos Keadilan Peduli Umat

PMA

: Peraturan Menteri Agama

PP

: Peraturan Pemerintah

PPAIW

: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

RI

: Republik Indonesia

RUTR

: Rencana Umum Tata Ruang

SK

: Surat Keputusan

SWT

: Sertifikat Wakaf Tunai

UII

: Universitas Islam Indonesia

UU

: Undang-Undang

UUPA

: Undang-Undang Pokok Agraria

WNI

: Warga Negara Indonesia


Daftar Pertanyaan Tanya

: Apakah perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik boleh dilakukan?

Jawab

: Pada dasarnya apa yang telah diwakafkan dalam ikrar wakaf oleh wakif tidak boleh dirubah. Tetapi dengan perkembangan yang ada saat ini hal ini dapat dilakukan perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik tersebut sesuai ketentuan Pasal 225 ayat 2 KHI, dimana penyimpangan tersebut setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Camat setempat dengan alasan yakni karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif serta karena kepentingan umum.

Tanya

: Apakah ada perubahan perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik tersebut?

Jawab

: Perubahan peruntukan peruntukan tanah wakaf pernah terjadi di propinsi Sumatera Utara ini pada tahun 1992.

Tanya

: Dimanakah terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik tersebut?

Jawab

: Perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik terjadi salah satunya pada tanah wakaf yang di atasnya berdiri suatu mesjid yang bernama Mesjid Muslimin di Pasar V (lima) Marelan.

Tanya

: Apakah yang menyebabkan perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik tersebut?

Jawab

: Penyebabnya adalah letak Mesjid Muslimin tersebut kurang strategis karena berada tepat di pinggir jalan raya sehingga kendaraan bermotor


yang lalu lalang menggangu kemyamanan pihak jemaah dalam beribadah di mesjid tersebut serta adanya suatu pelebaran jalan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Tanya

: Bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut?

Jawab

: Atas kesepakatan bersama pihak nadzir, camat dan masyarakat setempat Mesjid Muslimin tersebut dipindahkan dari depan ke belakang kira-kira berjarak 500 meter.

Tanya

: Berdasarkan apa kasus perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik tersebut?

Jawab

: Kasus perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik tersebut terjadi pada tahun 1992 diputuskan berdasakan PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik karena UU Wakaf No. 41/2004 pada saat itu belum lahir/ belum ada.


BERITA ACARA PERBAIKAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS Tanggal : 17 Juli 2007

NAMA

: SRI KARTIKA MAWARDI HSB

NIM

: 057011084

JUDUL TESIS

: PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5 /1960 TENTANG UUPA

Dibuka Oleh

: Ketua Komisi Pembimbing : Bapak Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA

Saran dan Masukan dari Para Pembanding : 1. Arfiayani Nurafni a. Pada daftar isi poin H. Jadwal Penelitian di hilangkan karena pada seminar hasil jadwal penelitian tidak ditulis lagi Jawaban : Saran dari saudari Arfiayani Nurafni, mengenai daftar isi pada poin H. Jadwal Penelitian sudah tidak dimasukkan lagi. b. Pada halaman 79 footnote No. 108 dan 109 tertulis ibid sebaiknya diperbaiki Jawaban :


Saran dari saudari Arfiani Nurafni, mengenai footnote No. 108 dan 109 sudah saya perbaiki. c. Pada kesimpulan dan saran poin a,b,c dan d sebaiknya dihilangkan.

Jawaban : Saran dari saudari Arfiani Nurafni, sudah saya hilangkan poin a,b,c,dan d tersebut. d. Mengenai kutipan yang lebih dari 5 baris di buat 1 spasi seperti pada footnote No. 7 dan 13. Jawaban : Mengenai saran saudari Arfiani Nurafni, pada kutipan yang lebih dari 5 baris sudah saya perbaiki dengan diketik menjadi 1 spasi. e. Mengenai ketikan penulisan sebaiknya diperbaiki. Jawaban : Saran dari saudari Arfiani Nurafni, barisan penulisan yang kurang rapi sudah saya rapikan.

2. Chairunisa Juliani a. Pada kerangka teori dan konsepsi tidak tertulis teori apa yang dipakai. Jawaban : Mengenai saran dari saudari Chairunisa Juliani, memang ini kekhilafan penulis, maka penulis telah menuliskan teori apa yang dipakai pada kerangka teori dan konsepsi.


b. Pada Bab I poin E. Keaslian Penelitian sebaiknya ditulis ringkasan tesis yang telah ada lebih dulu dengan judul yang hampir sama.

Jawaban : Mengenai saran dari saudari Chairunisa Juliani, telah dimasukkan ringkasan tesis yang telah ada dari saudari YULIA DAMAYANTI Mahasiswi Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “ Pendaftaran dan Pergantian Harta Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah “ (Penelitian Di Kota Medan). c. Pada kesimpulan dan saran pada poin 2 barisan kurang rapi dengan poin 2. Jawaban : Mengenai saran dari saudari Chairunisa Juliani, barisan poin 2 pada kesimpulan dan saran sudah saya perbaiki.

3. Eni Gussetiawati a. Pada intisari sebaiknya ditulis hanya 3 spasi saja. Jawaban : Mengenai saran dari saudari Eni Gussetiawati, intisari telah saya perbaiki menjadi 3 spasi. b. Pada Bab III halaman 85 pada poin B sebaiknya penyelesaian sengketa di pisah dengan sub judul penyelesaian sengketa menurut Hukum Islam dan Menurut UUPA.


Jawaban : Mengenai saran dari saudari Eni Gussetiawati, penyelesaian sengketa tersebut sudah dipisah dengan sub judul penyelesaian sengketa menurut Hukum Islam dan menurut UUPA. c. Pada saran sebaiknya saran hanya dibuat 3 saja sesuai 3 permasalahan penelitian. Jawaban : Mengenai saran saudari Eni Gussetiawati, saran sudah saya perbaiki menjadi 3 sesuai dengan 3 permasalahan penelitian.

Saran dan Masukan dari peserta seminar 1. Novi Sri Wahyuni a. Pada metode pendekatan sebaiknya diperbaiki. Jawaban : Mengenai saran saudari Novi, metode pendekatan sudah saya perbaiki. b. Pada Bab I lebih banyak dari pada bab-bab lainnya sebaiknya dikurangi dan lebih dipadatkan. Jawaban : Mengenai saran dari saudari Novi, Bab I sudah saya kurangi dan lebih dipadatkan.

Saran dan Masukan dari Dosen Pembimbing, yaitu : 1. Bapak Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA


a. Pada judul tesis sebaiknya dirubah menjadi Perubahan Peruntukan Tanah wakaf Hak Mil;ik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA karena lebih sesuai. Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Ketua Komisi Pembimbing,, judul penelitian sudah saya perbaiki dari Perubahan Peralihan Tanah Wakaf

Hak Milik

Menurut Hukum Islam dan UUPA menjadi Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA. b. Pada mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dll harus disebutkan sumber penulisannya atau pengutipannya. Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Komisi Pembimbing, pada mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dll telah saya tulis sumber penulisannya. c. Pada konsepsi tidak sebutkan apa Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Ketua Komisi Pembimbing, sudah disbutkan konsepsinya. d. Pada kerangka teori terlalu panjang sebaiknya diringkas. awaban : Mengenai saran dari Bapak Ketua Komisi Pembimbing, saya telah meringkas kerangka teori tersebut. e. Pada UUPA sangat sedikit dibahas sebaiknya harus dijelaskan dengan yang lainnya seperti PP No. 28/1977


Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Ketua Komisi Pembimbing, sudah saya masukkan pembahasan dari PP No. 28/1977. f. Sebaiknya ditulis juga dari UU wakaf juga sumber-sumber yang lainnya seperti PP No. 28/1977. Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Ketua Komisi Pembimbing, sudah saya tuliskan dari UU Wakaf, PP No. 5/1960 maupun sumber-sumber lainnya.

Saran dan Masukan dari Dosen Penguji, yaitu : 1. Ibu Notaris Chairani Bustami, SH,Sp.N,MKn a. Pada intisari diperbaiki dan abstract belum ada. Jawaban : Mengenai saran dari Ibu Notaris Chairani Bustami,SH,Sp.N,MKn, saya sudah memperbaiki intisari dan akan dibuat abstractnya. b. Pada kesimpulan ada berbagai mazhab sebaiknya dimasukan saran dari penulis mengikuti aliran yang mana dari mazhab-mazhab tersebut. Jawaban : Mengenai saran dari Ibu Notaris Chairani Bustami,SH,Sp.N,MKn, saya sudah memasukan saran dengan mengikuti dari pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambal. c. Pada saran lebih dipadatkan lagi menjadi 3 saja. Jawaban :


Mengenai saran dari Ibu Notaris Chairani Bustami,SH,Sp.N,MKn, pada saran sudah saya padatkan menjadi 3 saja dari yang semula 4 saran. d. Mengenai kesalahann ketik sebaiknya diperbaiki. Jawaban : Mengenai saran dari Ibu Notaris Chairani Bustami,SH,Sp.N,MKn, kesalahan pengetikan sudah saya perbaiki. e. Sebaiknya dimasukan mengenai wakaf benda bergerak. Jawaban : Mengenai saran dari Ibu Notaris Chairani Bustami,SH,Sp,N,MKn, sudah saya masukan mengenai wakaf benda bergerak.

2. Bapak Notaris Syafnil Gani,SH,M.Hum a. Pada intisari lebih dipadatkan lagi Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Notaris Syafnil Gani,SH,M.Hum, pada intisari sudah saya padatkan dari yang semula 4 paragraf menjadi 3 paragraf. b. Pada keaslian penelitian dimasukan isi ringkas tesis yang sudah ada dengan judul yang sama tentang wakaf. Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Notaris Syafnil Gani,SH.M.Hum, sudah saya masukan ringakasan tesis dari YULIA DAMAYANTI Mahasiswi Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “


Pendaftaran dan Pergantian Harta Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah “ (Penelitian Di Kota Medan). c. Pada kerangka teori sebaiknya dimasukan pada bab-bab berikutnya atau lebih dipadatkan lagi.

Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Notaris Syafnil Gani,SH.M.Hum, sudah saya masukan pembahasan pada kerangka teori sudah saya masukan pada bab-bab berikutnya dan sudah lebih dipadatkan lagi. d. Pada kesimpulan lebih dijelaskan lagi berhubungan dengan permasalahnnya. Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Notaris Syafnil Gani,SH.M.Hum, pada kesimpulan sudah dijelaskan berhubungan dengan permasalahannya. e. Pada saran sebaiknya apa yang paling relevan pada saat ini di perbaiki sesuai dengan penelitian. Jawaban : Mengenai saran dari Bapak Notaris Syafnil Gani,SH.M.Hum, pada saran sudah saya perbaiki sesuai dengan yang ada pada saat ini. f. Mengenai stuktur penulisan sebaiknya diperbaiki. Jawaban :


Saran dari Bapak Notaris Syafnil Gani,SH.M.Hum, mengenai stuktur penulisan sudah saya perbaiki.


BAB I PENDAHULUAN

I. A. Latar Belakang Ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT (Al-Qur’an) dan hadis Rasul Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umat manusia adalah mencakup seluruh kehidupan baik hubungan antara mahluk dengan TuhanNya, demikian juga hubungan antara manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dimana ibadah ada yang wajib seperti sholat lima waktu dan ada pula yang sunat seperti sholat sunat, ada yang bentuk ibadah badaniyah, seperti sholat dan puasa, dan yang berbentuk ibadah maliyah (harta) seperti zakat, wakaf, infaq, sedekah dan lain – lain. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk Tuhan, seperti tanah yang di “wakafkan” untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Tanah wakaf pada dasarnya adalah “ Tanah untuk Tuhan”. 1 Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam, disamping taqorrob (pendekatan) diri kepada Allah, kesejahteraan sosial

juga sebagai salah satu sarana

mewujudkan

dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan

agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih dari pada bersedekah, berderma bisa, sebab harta wakaf itu abadi, tidak boleh dijual, dihibah, atau diwariskan, sehingga hasilnya dapat terus menerus di 1

Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala (Penyunting), Reformasi Tanah , Mandar Maju, Bandung, 2002, hal.52


pergunakan untuk kepentingan masyarakat dan usaha – usaha amal Islam, seperti membangun rumah sekolah, madrasah, rumah sakit, rumah penyantunan anak yatim atau jompo dan amal akhirat lain. 2 Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu yang bersifat rangkap, karena di satu pihak perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan di pihak lain perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu badan hukum di dalam hukum adat serta sanggup ikut dalam kehidupan sebagai subjek hukum. 3 Mengenai obyek tanah wakaf dapat dimungkinkan pula tanah-tanah selain hak milik dapat diwakafkan, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) bahkan bila mungkin Hak Pakai, yang penting tanah-tanah hak tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan , sitaan maupun perkara. 4 Secara harfiah wakaf berarti penahanan. Wakaf terdiri atas pemberian atau pengikatan harta kekayaan untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak kepemilikan terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya ada hak guna saja. 5 Rasulullah SAW menggunakan kata al-habs dalam menunjukkan pengertian wakaf, maka yang di maksud wakaf adalah menahan (al-habs), yaitu menahan suatu

2

Hasbi AR, Wakaf , IAIN Sumatera Utara, 1985, hal.1 Bahder Johar dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Sadaqah) , CV Mandar Maju, Bandung, 1997, hal.64 4 Asri Muhammad Saleh (Penyunting), Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia , UIR Press, Pekanbaru, 1991, hal.111 5 Syed Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal.407 3


harta benda yang manfaatnya di peruntukan bagi kebajikan yang di anjurkan oleh agama. 6 Menurut Pasal 1 butir 1 UU Wakaf No. 41/2004 menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah. 7 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III , tentang hukum pewakafan Bab I Pasal 215 ayat 1 memberikan pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok

orang

atau badan hukum yang memisahkan

sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya, untuk selama – lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 8 Menurut Pasal 20 UU No. 5/1960 tentang UUPA menyatakan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 9 Menurut Pasal 49 UU No. 5/1960 tentang UUPA yang terdiri atas tiga ayat menyatakan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial yaitu pada ayat : 1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. 6

Departemen Agama RI, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam , Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, hal.13-14 7 Ibid, hal.151 8 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama , PT. Logos Wacana Islam, Jakarta, 1999, hal.209 9 Ali Ahmad Chomzah, Hukum Pertanahan , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2003, hal.48


Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. 2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. 3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). 10 Pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif

bahkan ia di benarkan

menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya jaiz (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman (pinjam meminjam). 11 “Sedangkan cara pemanfaatannya adalah

dengan menggunakan sesuai

dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.” 12 Para ulama mazhab, kecuali Maliki berpendapat bahwa

wakaf tidak terwujud kecuali

bila orang yang

mewakafkannya bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama – lamanya dan terus – menerus. Itu pula sebabnya, wakaf disebut sedekah jariah. Jadi jika orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, maka apa yang di lakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf. “Wakaf adalah bentuk lain penyerahan harta seseorang atau sekelompok orang termasuk lembaga tertentu yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.” 13 wakaf karena Allah dapat di lakukan oleh siapapun untuk menanggulangi berbagai masalah sosial ekonomi yang di hadapi oleh umat manusia

yang lebih bersifat jangka

panjang. Penanggulangan masalah pendidikan , kesehatan, keamanan,

dan

10

Ali Ahmad Chomzah, Op. Cit ,hal.58 Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia , Darul Ulum Pers, Jakarta, 1999, hal.25 12 Muhammad Jawad Muqhniyah, Fiqh Lima Mazhab , Lentera, Surabaya, 1996, hal.635 13 Hasan Aedy, Peranan Pemerintah dan Ulama dalam Pengelelolaan Zakat dan Wakaf Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Umat , Pada International Seminar On Islamics As a Solutian, di Medan tanggal 18-19 September 2005, hal.100 11


kesejahteraan umat pada umumnya

dapat ditanggulangi secara tepat melalui

pengelolaan wakaf yang sesuai dengan keinginan atau wasiat pemberi wakaf. Mengenai wakaf akan di bahas pendapat dari para ulama / mujtahid sebagai berikut : 1. Syafi’i a. Wakaf itu ditetapkan secara lafaz meskipun tidak di ketahui oleh hakim, dan tidak di keluarkan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya, hak milik hilang dari wakaf , meskipun tidak di keluarkan dari tangannya. b. Wakaf tidak sah, jika barang yang diwakafkan tersebut tidak dapat diambil manfaatnya, kecuali dengan merusaknya seperti emas dan perak, termasuk mewakafkan binatang. c. Hak milik barang yang telah di wakafkan itu

menjadi milik Allah semata,

dengan jelas bahwa barang wakaf itu bukan milik wakif dan mauquf alaih. d. Wakif menjelaskan wakafnya kepada orang tertentu , apabila orang yang menerima wakaf tidak jelas, maka wakaf itu tidak sah. e. Apabila barang wakaf itu telah rusak, seperti mesjid, tidak boleh dijual. 14

2. Maliki a. Wakaf itu merupakan ibadah yang di bolehkan oleh syara, ditetapkan dengan lafaz meskipun tidak di ketahui oleh hakim , dan tidak di keluarkan dari wasiat sesudah meninggalnya. 14

Maramonang Pulungan, Pembatalan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan PP No. 28/1977 , 2003, hal.28, yang dikutip dari Syamsudin Muhammad, Hidayatul Muktaaj fi Fiqh ala Mazhab Asy Syafi’i , Juz V t.t., hal.397


b. Wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar tetapi tidak di lazimkan dan tidak terlepas dari milik orang yang mewakafkannya, sehingga hakim memberi keputusan atau di tawligkkan / digantungkan dengan kematiannya. c. Harta yang telah di wakafkan , pemilikan berpindah dari wakif

kepada

mauquf alaih. d. Apabila seseorang mewakafkan dirinya

dan kepada orang yang

berpenghabisan akhirnya adalah sah , seperti seseorang berwakaf kepada anak – anaknya dan anak – anaknya kepada orang Islam yang fakir. e. Wakaf tidak disyaratkan berlaku bisa berlaku

untuk selama – lamanya, tetapi sah dan

untuk satu tahun misalnya,

sesudah itu kembali kepada

pemiliknya semula. 15

3. Hanafi a. Wakaf dianggap sah, jika barang yang di wakafkan di keluarkan dari tangannya, yaitu dengan menyerahkan kepada pengurus wakaf. b. Wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar tetapi tidak di lazimkan dan tidak

terlepas dari milik yang mewakafkannya, sehingga hakim

memberikan keputusan atau ditawligkan / digantungkan dengan kematiannya. c. Apabila wakaf itu rusak , contoh mesjid (Hanafi tidak menentukan hukumnya)

sahabatnya (Abu Yusuf)

mengatakan bahwa menjualnya

15

Maramonang Pulungan, Op. Cit. , hal.29-30, yang dikutip dari Malik bin Abas, Al-Muwatta , Juz III, Maktabah al-Alamiyah, Beirut, t.t. ,hal. 999


(Muhammad bin Al-Hasan) mengatakan di kembalikan kepada pemiliknya yang pertama. 16

4. Hambali a. Wakaf itu telah ditetapkan secara lafaz , meskipun tidak diakui oleh hakim dan tidak di berlakukan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya. b. Wakaf tidak sah , jika barang yang di wakafkan tidak dapat diambil manfaatnya, dan mewakafkan binatang hukumnya adalah sah. c. Harta yang telah di wakafkan oleh wakif kepemilikannya berpindah kepada mauquf alaih. d. Seseorang yang mewakafkan harta kepada dirinya adalah sah. e. Apabila barang wakaf rusak , maka boleh di jual dan uangnya di belikan kepada barang yang sepertinya. 17 Pada dasarnya

terhadap

benda yang telah di wakafkan

tidak dapat di

lakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang di maksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dan ketentuan tersebut pada Pasal 225

dalam ayat (1)

hanya dapat di lakukan terhadap hal – hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari

Kantor Urusan Agama (KUA) lalu setelah mendapat

16

Maramonang Pulungan, Op. Cit. , hal.30, yang dikutip dari Muhammad bin Abdurrahman adDimayqiy, Fiqh Empat Mazhab , Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, hal.310 17 Ibid, hal.30-31, dikutip dari Muhammad bin Abdurarahman ad-Dimayqiy, Fiqh Empat Mazhab , Penterjemah Abdullah Zaki Alkaf, hal.312


persetujuan dari Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, seperti yang diikrarkan oleh wakif, dan karena kepentingan umum. 18 Kemudian dapat di jelaskan dalam hal perubahan benda wakaf di uraikan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perubahan benda wakaf itu cukup sampai pada Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan pasal 225 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : 1. Pada dasarnya pada benda yang telah di wakafkan tidak dapat di lakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang di maksudkan dalam ikrar wakaf. 2. Penyimpangan dalam ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat di lakukan terhadap hal – hal tertentu setelah lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Camat setempat dengan alasan sebagai berikut : a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. b. Karena kepentingan umum. 19 Berhubung maksud wakaf itu untuk selama – lamanya (abadi) maka hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat di wakafkan. Menurut Pasal 3 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 20 Dari penjabaran di atas bahwa wakaf itu untuk selama-lamanya bersifat abadi dengan jangka waktu tidak terbatas dan wakaf yang diikrarkan tidak dapat dibatalkan, maka pada asasnya wakaf tersebut tidak dapat dilakukan peubahan peruntukannya. Tetapi sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat sekarang ini hal tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada atau dengan kata lain wakaf

18

Cik Hasan Bisri, Op. Cit., hal.215 Cik Hasan Bisri, Op. Cit. , hal.215 20 Departemen Agama RI , Op. Cit. , hal.153 19


tersebut dapat dilakukan suatu penyimpangan-penyimpangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan KUA Kecamatan. Perubahan peruntukan tanah wakaf pernah terjadi seperti penelitian yang dilakukan penulis, dimana perubahan peruntukan tersebut terjadi pada tahun 1992 pada suatu tanah wakaf yang diatasnya didirikan suatu mesjid yang bernama Mesjid Muslimin di Pasar V (lima) Marelan. Mesjid tersebut mengalami perubahan peruntukan yakni berpindah dari depan ke belakang dan kasusnya sudah selesai berdasarkan PP No. 28/1977 hal ini dikarenakan pada tahun 1992 UU Wakaf No. 41/2004 belum lahir / belum ada. Sejak adanya UU Wakaf No. 41/2004 di propinsi Sumatera Utara belum ada perubahan peruntukan tanah wakaf.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik 2. Bagaimana pandangan UU No. 5/1960 tentang UUPA mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik. 3. Bagaimana akibat hukum perubahan peruntukan tanah wakaf

hak milik

menurut hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA.


C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik.. 2. Untuk mengetahui pandangan UU No. 5/1960 tentang UUPA mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik. 3. Untuk mengetahui akibat hukum perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik menurut pandangan hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA.

D. Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis adalah untuk dijadikan informasi yang berharga bagi pengkaji hukum Islam khususnya dan masyarakat umumnya. Disamping itu penelitian ini juga cukup signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan , terutama pengkaji hukum mengenai masalah wakaf tanah hak milik. 2. Secara praktis manfaat penelitian ini jika di tinjau dari segi praktisnya adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar magister dalam bidang keislaman. Selain itu , manfaat penelitian ini dapat di jadikan salah satu temuan konseptual

untuk pengembangan perangkat sistim

hukum

tentang tanah wakaf hak milik.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi dan penelitian kepustakaan , khususnya pada lingkungan perpustakaan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara , maka belum ada melakukan penelitian yang berjudul : “Perubahan Peruntukan Tanah


Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA.” Dengan demikian ini penelitian ini asli dan aktual. Setelah ditelesuri oleh penulis terhadap seluruh tesis-tesis yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya Magister Kenotariatan, sudah ada beberapa peneliti yang mengkaji permasalahan perwakafan maupun tanah hak milik yang dilakukan oleh Saudara : 1. YULIA

DAMAYANTI,

Mahasiswi

Program

Magister

Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “ Pendaftaran dan Pergantian Harta Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah “ (Penelitian Di Kota Medan). 2. SYAHRIAL AMS, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian

“ Beberapa Sentuhan Antara

Lembaga Hukum Yayasan Dengan Lembaga Hukum Wakaf ”. 3. SRI KASTINI , Mahasiswi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “ Beberapa Masalah Atas Tanah Wakaf

Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Di daerah

Tingkat II Kotamadya Banda Aceh “. 4. H. RADEN SYAFI’I, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “ Wewenang Nadzir Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Fikih Islam ” (Penelitian Di Kota Medan). 5. ELYANJU SIHOMBING, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian, “ Pendaftaran Peralihan


Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut PP No. 24/1997 “ (Penelitian Di Kota Pematang Siantar). Dari judul-judul penelitian di atas, penulis akan memaparkan secara ringkas isi tesis dari saudara peneliti YULIA DAMAYANTI Mahasiswi Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, NIM : 027011066, dengan judul penelitian “ Pendaftaran Harta Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah “ (Penelitian Di Kota Medan) sebagai suatu bahan perbandingan. Dalam Perumusan Masalah

saudara peneliti YULIA DAMAYANTI

ia

menuliskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah tata cara pendaftaran tanah wakaf dalam Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah yang berlaku ?. 2. Bagaimanakah status tanah wakaf yang tidak didaftarkan ?. 3. Apakah alasan-alasan yang membenarkan penggantian harta wakaf ?. 4. Bagaimanakah penggunaan hasil penggantian dari harta wakaf tersebut ?. 21 Penelitian yang dilakukan saudara peneliti YULIA DAMAYANTI bersifat deskriptif analistis. Lokasi penelitian di Kota Medan dan Departemen Agama Medan. Metode pendekatan penelitian adalah : pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen kasuskasus yang ada di Departemen Agama. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 (satu) orang pegawai Kantor Departemen Agama Medan, dilengkapi dengan dan 1 (satu) orang ulama/tokoh masyarakat Islam. 22 Dalam hasil penelitian saudara YULIA DAMAYANTI menunjukkan bahwa tanah wakaf baru dianggap sah menurut KHI bila tanah wakaf tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang diangkat berdasarkan

21

Yulia Damayanti, Pendaftaran dan Pergantian Harta Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah (Penelitian Di Kota Medan) , 2004, hal.6 22 Ibid, pada intisari, hal.iv


peraturan yang berlaku. Adapun alasan-alasan yang membenarkan merubah benda wakaf adalah : a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh di pewakaf. b.Karena kepentingan umum. Hasil penggantian harta/benda wakaf harus dimanfaatkan untuk tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh yang berwakaf. 23 Dalam hasil penelitian di lapangan banyak sekali benda wakaf yang tidak didaftarkan, maka berpontensi melahirkan konflik. Upaya yang dapat ditempuh adalah mempermudah pendaftaran benda wakaf dan sekaligus meringankan beban administrasi pertanahan. Diserahkan kepada yang berwakaf dan nadzir wakaf supaya mendaftarkan benda wakaf kepada PPAIW, hal yang mana juga berlaku bagi organisasi Islam yang bertindak menjadi nadzir wakaf. Selanjutnya saran juga disampaikan kepada Kantor Departemen Agama supaya memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan wakaf kepada masyarakat muslim agar harta wakaf yang telah milik Allah dijaga dengan baik agar memberi manfaat bagi orang banyak. 24

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori A. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Al-Qur’an Pembicaraan mengenai hal wakaf di dalam Al-Qur’an tidak di jumpai secara jelas , namun secara implisit ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berinfaq sebagai sebuah perintah yang terkategori sebagai perintah untuk berwakaf secara implisit, firman Allah tersebut sebagai berikut, pada Al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 77 : Artinya : “Hai orang – orang yang beriman , ruku’ dan sujud dan sembahlah Tuhan kamu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu dapat kejayaan.”25

23

Ibid Yulia Damayanti, Op. Cit. , pada intisari hal.iv 25 R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum , CV.Mandar Maju, Bandung, 2001, hal.184 24


Beberapa ayat yang telah di sebutkan diatas

bukan semata – mata

menjelaskan dalam masalah wakaf , tetapi sekaligus dapat berbuat dengan sebaik – baiknya, dan pendapat para ulama , ayat dan hadis tersebut termasuk dalil wakaf. Pengaturan mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf tidak diatur secara terperinci dalam Al-Qur’an. Di dalam ajaran agama Islam mewakafkan harta benda bersifat kekal artinya untuk selama-lamanya tidak dapat ditarik kembali dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

B. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Hadis Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. Karena dalam buku-buku fikih tidak ditemui sumber yang menyebutkan secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum Islam lahir, belum dikenal istilah wakaf. Begitu juga halnya bahwa orangorang Jahiliyah belum pernah mengenal dan mengetahui tentang wakaf. 26 Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih ada Rasullullah, yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, disyari’atkannya pada tahun kedua Hijriyah. Para Ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar. Menurut keterangannya, kemudian sahabat Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan kepada para tamu. 27

26

Abdul Halim, Hukum Perwakafan Di Indonesia , Ciputat Press, Ciputat, 2005, hal.12 Suparman Usman, Op. Cit., hal26-27

27


Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mula pertama wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah untuk mesjid. Para ulama menilai bahwa wakaf itu termasuk kategori sedekah jariah yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa di petik. Dalam konteks inilah maka para fuqaha mengemukakan hadis Nabi SAW yang berbicara terhadap keutamaan sedekah jariah sebagai salah satu landasan wakaf yang di riwayatkan dari Abu Hurairah: Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Apabila manusia mati maka putuslah pahala segala amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang selalu mendoakannya.” 28 Pada dasarnya terhadap harta benda

yang telah diwakafkan tidak dapat

dilakukan perubahan atau penggunaan lainnya.

C. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Menurut UU Keberadaan wakaf, khususnya wakaf tanah, di Nusantara ini sudah di lakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya komunitas muslim, sebagai sebuah komunitas pada umumnya memerlukan

fasilitas-fasilitas

peribadatan

dan

pendidikan

untuk

menjamin

kelangsungannya, dimana dapat dipenuhi dengan cara wakaf. 29

28

Al-Masyhad Husaini, Sahih Muslim Juz II ,Al-Qahariah, t.t, hal.14 Marpuji Ali, Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat , Pada International Seminar On Islamics As a Solution, di Medan pada tanggal 18-19 September 2005, hal.259 29


Dalam perkembangan pembinaan Hukum Nasional di Negara kita, dimana Hukum Islam telah banyak memberikan pengaruh yang positif dalam berbagai macam peraturan perundang – undangan di Indonesia, hal ini di karenakan hukum Nasional kita banyak sekali yang konsep dasarnya di transformasi dari hukum Islam. Setelah di transformasi dari Hukum Islam kedalam hukum nasional juga telah di transformasikan

kedalam Hukum Nasional

(peraturan perundang –

undangan) tentang pertahanan, yakni tanah wakaf dan perwakafan tanah. Mengenai perwakafan ini juga asalnya semata – mata dari Hukum Islam , tidak dari hukum lain. Ia semata – mata khasanah Hukum Islam yang erat kaitannya dengan Hukum Islam. Keharusan transformasi mengenai lembaga wakaf yang ada di dalam Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional , mengingat dalam hal seseorang beramal saleh melalui Shodaqoh jariyah yang berupa wakaf, maka ia telah mewujudkan secara konkrit ajaran Islam yang sangat esensial yakni “Hablun minallah wa habun minannas” artinya dalam lembaga wakaf selain ia mengandung nilai ibadat untuk pelakunya (orang yang berwakaf) dalam rangka taqarrub kepada Allah juga terkandung di dalamnya nilai mu’alamat , yakni hubungan antara sesama manusia (antara sesama anggota komunitas masyarakat) dengan benda yang berupa tanah yang guna pelaksanaan kesempurnaan pelaksanaannya memerlukan adanya bantuan penyelenggaraan Negara. 30 Di satu segi masalah sangat erat sekali kaitannya

dengan masalah

keagrariaan, yaitu masalah bumi , air dan ruang angkasa yang merupakan karunia Allah SWT. Di segi lain ia (lembaga wakaf) merupakan kekayaan umat Islam

30

Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional , PT. Tatanusa, Jakarta, 2003, hal.36


sebagai sumber dana yang sangat besar dalam mensukseskan pembangunan sosial , ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. 31 Mengingat betapa pentingnya masalah tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluknya agama Islam, maka lembaga wakaf, (tanah) harus di transformasikan ke dalam Hukum Nasional guna melindungi eksistensi dan keberadaannya di tengah – tengah masyarakat. 32 Menurut Pasal 49 UU No. 5/1960 tentang UUPA yang terdiri atas tiga ayat menyatakan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial yaitu pada ayat : 1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. 2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. 3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). 33 “Pengaturannya yang sebelumnya d dasarkan kepada doktrin – doktrin fiqh yang banyak mengandung ikhtilaf, berakibat satu sama lain menimbulkan ketidak pastian.” 34 Dengan ditransformasikannya Hukum Islam tentang perwakafan kedalam hukum Nasional mengakibatkan ketentuan – ketentuannya menjadi hukum positif yang bersifat Univied frame work dan Univied legal Opinion sehingga peraturannya tidak lagi berserah kepada berbagai doktrin kitab – kitab fiqh (madzahab) yang sering mengandung ikhtial dan membawa ketidak pastian di sebabkan tata cara dan pengatministrasiannya secara publik tidak diatur. Dengan demikain langkah kearah terwujudnya landasan kesamaan kerangka hukum dan pandangan hukum yang berwawasan Nasional telah tercipta 31

Ibid Ibid 33 Ali Ahmad Chomzah, Op. Cit ,hal.58 34 Ibid, 32


dengan dituangkannya perwakafan tanah tersebut kedalam peraturan perundang – undangan yaitu UU No 5 / 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 5 yang tidak mengesampingkan hukum Agama. 35 Di dalam UU No. 5/1960 tentang UUPA tidak ada pengaturan mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik. Pada Pasal 23 diatur mengenai peralihan tanah milik saja dan pada Pasal 49 mengatur mengenai hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial dimana perwakafan termasuk di dalamnya. Di dalam UU Wakaf No. 41/2004 ada pengaturan mengenai perubahan status harta benda wakaf yakni pada Pasal 40 dan Pasal 41.

D. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Menurut PP Menurut Pasal 11 ayat 1 PP No. 28/1977 bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. 36 Menurut Pasal 11 ayat 2 PP No. 28/1977 bahwa penyimpangan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni : a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. b. Karena kepentingan umum. 37 Menurut Pasal 11 ayat 3 PP No. 28/1977 bahwa perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaanya sebagai akibat ketentuan Pasal 35

Ibid, hal.36-37 Suparman Usman, Op. Cit. , hal.218 37 Ibid 36


11 ayat 2 tersebut harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati / Walikota Kepala Derah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk penyelesaian lebih lanjut. 38 Menurut Pasal 49 ayat 1 PP No. 42/2006 bahwa perubahan status benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). 39 Menurut Pasal 49 ayat 2 PP No. 42/2006 bahwa izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut ; a. Perubahan harta benda wakaf tersebut dugunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. 40 Menurut Pasal 49 ayat 3 PP No. 42/2006 bahwa selain izin tertulis, izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberkan izin ; a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula 41 .

38

Ibid PP No 41/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf No. 41/2004 , hal.26 40 PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf No. 41/2004, hal.26 41 Ibid, hal.27 39


Menurut Pasal 49 ayat 4 PP No. 42/2006 bahwa nilai dan manfaat harta benda wakaf ditetapkan oleh Bupati / Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur ; a. Pemerintah daerah kabupaten / kota. b. Kantor pertanahan kabupaten / kota. c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten / kota. d. Kantor Departemen Agama kabupaten / kota. e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan. 42

E. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Pendapat Para Ulama Di lingkungan masyarakat Islam khususnya Indonesia sering memahami secara kurang proporsional tentang ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh beberapa pandangan Imam Mazhab, seperti Imam Malik dan Syafi’i yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun. 43 Pendapat-pendapat tersebut seperti : Golongan Malikiyah berpendapat “tidak boleh” menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat

42

Ibid Depertemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia , Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005, hal.67 43


lagi. Sedangkan untuk benda bergerak, golongan Malikiyah “membolehkan”, sebab dengan adanya penukaran maka benda wakaf itu tidak sia-sia. 44 Imam Syafi’i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan pendapatnya Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf.Imam Syafi’i berpendapat “tidak boleh” menjual mesjid secara mutlak, sekalipun mesjid itu roboh. Tapi golongan Syafi’iyyah berbeda pendapat tentang benda wakaf tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali. Sebagian menyatakan “boleh” ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya, sebagian ada yang menolaknya. 45 Pendapat kedua Imam tersebut nampaknya kurang fleksibelnya pandangan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini banyak yang bersikukuh memeganginya. Akibatnya, banyak benda wakaf yang hanya dijaga eksistensinya tanpa pengelolaan yang baik, meskipun telah usang dimakan usia atau karena tidak strategis dan tidan memberi manfaat apa-apa kepada masyarakat. Bahkan tidak kalah banyaknya benda-benda wakaf justru membebani masyarakat sekitar. 46 Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, yang membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah tidak memiliki manfaat. Pendapat kedua Imam cukup luwes tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata. 47 Pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh “diutakatik” tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih manfaat semakin kurang relevan dengan kondisi saat ini. Yaitu sebuah kondisi dimana segala sesuatu akan bisa memberikan nilai manfaat (ekonomi) apabila dikelola secara baik. 48 Dari berbagai penjabaran perubahan peruntukan tanah wakaf diatas diatas penulis sependapat dengan pendapat dari Imam Malik dan Ahmad bin Hambal Hal

44

Ibid Ibid, hal.68 46 Ibid 47 Ibid 48 Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.69 45


ini dikarenakan apa yang telah diwakafkan boleh dijual atau ditukar statusnya yang sudah tidak memiliki manfaat hal ini lebih relevan sesuai perkembangan yang ada saat ini dari pada apa yang telah diwakafkan tidak boleh dijual atau dirubah peruntukannya padahal sudah tidak memberi manfaat lagi, hal ini menjadi suatu yang sia-sia dan tidak lagi ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat umum.

2. Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. 49 Konsep

diartikan

sebagai

kata

yang

menyatakan

abstraksi

yang

digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, 50 yang disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai, selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Tanah wakaf adalah suatu tanah dimana perbuatan hukum wakif untuk menyerahkannya untuk dimanfaatkan selamanya dengan jangka waktu tidak terbatas demi kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum demi mendapat keridhoan dari Allah SWT.

49

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei , Jakarta, LP3ES, 1989,

hal.34 50

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hal.3


Menurut Pasal 20 UU No. 5/1960 tentang UUPA bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 yakni semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.51 Perubahan peruntukan tanah wakaf pada dasarnya tidak dapat dilakukan , hal ini dikarenakan apa yang telah telah diwakafkan dalam ikrar wakaf oleh wakif tidak dapat dirubah atau penggunaan lainnya. Tapi hal ini dapat dilakukan penyimpangan sesuai Pasal 225 ayat 2 KHI terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari KUA Kecamatan pada Camat setempat dengan alasan sebagai berikut ; a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. b. Karena kepentingan umum. Dalam penulisan Tesis ini peneliti dalam konsepsi dengan menggunakan teori kepastian hukum. Dimana dalam penelitian ini mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik menurut hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA yang akan dibahas dan di paparkan dalam tesis berdasarkan kepada hukum Islam dan peraturan hukum yang berlaku pada saat ini, sehingga mempunyai suatu kepastian hukum.

G. Metode Penelitian 1. Sifat dan Jenis Penelitian Metode penelitian yang di lakukan adalah bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap sesuatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat – sifat 51

Ali Ahmad Chomzah, Op. Cit. , hal.48


atau faktor – faktor tertentu. Dalam hal ini untuk menjelaskan dan menelaah serta menganalisa peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai perubahan peruntukan terhadap wakaf hak milik tersebut, sehingga dapat di lakukan penyusunan, pengolahan dan penilaian, terhadap data – data yang di temukan maka dapat di peroleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang di teliti. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, 52 dimana pendekatan terhadap permasalahan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, baik dari segi ketentuan peraturan – peraturan yang berlaku mengenai wakaf menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA.

2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian merupakan cermin

kelayakan akan terungkapnya data

primer atau data dasar . Untuk itulah dalam hal ini lokasi penelitian di lakukan di kota Medan yakni dengan meneliti kasus perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik , Departemen Agama Kota Medan dan seorang ustadz atau ulama. Adapun alasan pemilihan lokasi ini di sebabkan karena kota Medan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara, dimana para perubahan peruntukkan tanah wakaf hak milik pernah terjadi.

52

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Pers, Jakarta, 1986, hal.44


3. Jenis Pengumpulan Data Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan 2 (dua ) cara yaitu: 1. Penelitian kepustakaan (Library research),

yaitu dengan membaca,

mempelajari, dan menganalisa literatur / buku – buku , peraturan perundang – undangan dan

sumber – sumber lain yang berkaitan dengan perubahan

perauntukkan tanah wakaf hak milik

menurut Hukum Islam dan UU No.

5/1960 tentang UUPA. 2. Penelitian Lapangan (Field research), dilakukan dengan menghimpun data primer dari nara sumber dengan wawancara.

4. Alat Pengumpulan Data Alat pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara: 1. Studi dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumen yang di maksud dalam penelitian ini antara lain wakaf, hukum Islam, dan UU No. 5/1960 tentang UUPA. 2. Pedoman wawancara yang di lakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.


5. Analisis Data Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya data tersebut di seleksi disusun dan dianalisa secara kualitatf yaitu tanpa menggunakan rumus – rumus statistik, data tersebut kemudian di terjemahkan secara logis sistematis denga menggunakan

metode deduktif dan induktif sehingga kegiatan analisis ini

diaharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai sesuai dengan pemberian jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB II PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM A. Pengertian Wakaf


“Penulisan kata wakaf dalam Bahasa Indonesia telah baku,

dengan

menggunakan huruf f, (wakaf)” 53 Kata ini diambil dari bahasa Arab , kata benda abstrak (masdar) atau kata kerja (fiil)

yang dapat berfungsi sebagai kata kerja

intrasitif (fiil lazim) atau transitif (fiil mutaaddi). Akan tetapi pengertian yang di pakai dalam tulisan ini ialah kata wakaf dari bentuk kata kerja transitif. Secara sederhana dapat pula dikatakan bahwa wakaf menurut bahasa berarti “menahan harta” tidak di pakai oleh seseorang, tidak pula diizinkan untuk dikuasai. 54 Menurut kamus, pengertian wakaf yang asal katanya terdiri dari dengan pengertian menahannya pada jalan Allah dikatakan mewakafkan untuk seseorang yang selanjutnya. 55 Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan mana sesuatu barang atau barang telah dikeluarkan atau diambil dari kegunaan atau keadaannya dari dalam masyarakat semula, guna kepentingan seseorang atau orang tertentu atau guna sesuatu maksud atau tujuan yang telah ditentukan, barang atau barang-barang yang berada dalam tangan mati. 56 “Menurut syara’ wakaf adalah menahan harta yang mungkin dimanfaatkan hasilnya pada jalan Allah sedangkan asalnya tetap utuh.” 57 Wakaf adalah salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan di kembangkan. Pembahasan ulama dan intelektual

53

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua , Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hal.1123 54 Helmi Karim, Fiqh Muamalah , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal.103 55 Mahtabl As Syartqiyah, Al-Munjid , Yayasan Piara, Bandung, 1995, hal.6 56 Abdurahman, Himpunan Yurisprudensi Hukum Agraria (Seri Hukum Agraria VI) , Alumni, Bandung, 1980, hal.309 57 Asri Muhammad Saleh (Penyunting), Op. Cit. , hal.145


tentang wakaf sesungguhnya telah cukup maju, tidak hanya pada kalangan intelektual, melainkan para ulama mazhab pun tidak lupa membicarakannya. 58 Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan itulah yang di maksud dengan wakaf dalam uraian ini. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqf yang menurut lughat artinya “menahan”. Dengan demikian menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan penggunaannya dibolehkan oleh agama dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah. 59 Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid mengandung makna menguatkan bacaan , baik seterusnya seseorang pembaca tidak boleh berhenti di pertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya sempurna. “Pengertian wakaf dalam arti makna berdiam di tempat, dikaitkan dengan wukuf, yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji, tanpa wukuf di Arafah tidak ada Haji bagi seseorang.” 60 Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa pada zaman Jahiliyah tidak ditemukan suatu indikasi yang menunjukkan bahwa mereka pernah melakukannya. Mereka tidak pernah mewakafkan rumahnya atau pun tanahnya yang saya ketahui kata Imam Syafi’i. Pendapat yang senada juga datang dari An-Nawawi, “Wakaf itu khusus ada bagi orang-orang Muslim”. Ini artinya pada zaman sebelum Islam datang wakaf belum dikenal. Sayyid Sabiq, lebih tegas menyatakan munculnya istilah wakaf 58

Syukri Isha, Manajemen Zakat dan Wakaf dalam Peningkatan Ekonomi Umat , Pada International Seminar On Islamics As a Solution, di Medan tanggal 18-19 September 2005, hal.277 59 Bahder Johar dan Sri Warjiyati, Op. Cit, hal.63 60 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Bina Aksara, Jakarta, 1981, hal.80


setelah Islam datang dan berkembang. Kemudian semakin populer setelah Nabi Muhammad SAW secara langsung mempraktekkannya. Dasar – dasar wakaf adalah sebagai berikut : a. Di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 92 Artinya : “Kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum menafkahkan harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha mengetahuinya.” 61 b. Pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 261 Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap – tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang di kehendaki

dan Allah Maha Kuasa

(karunia – Nya) lagi Maha

Mengetahui.” 62 Dalam ayat diatas terdapat perkataan “tunfiguu mimmaa tuhibbuun” (menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai) sebagai mana di terangkan oleh hadis Nabi SAW. Artinya : “Dari Anas ra ia berkata : Abu Thalhah adalah seorang golongan Anhasar yang terkaya di Madinah, diantara (kekayaannya) berupa kebun kurma. Kebunnya yang paling disenanginya ialah Bairuha; yang terletak berhadapan dengan mesjid (Madinah) dan Rasullullah SAW bisa masuk kedalam kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih! Selanjutnya Anas berkata “Tatkala diturunkan ayat (Ali Imran 92) ini yaitu “Lan tanalal birra hatta tunfiqun mimmaa tuhibbuun …”, berkata Abu 61

Zaini Dahlan dan Azharuddin Sahil (Penerjemah), Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya , UII Press, Yogyakarta, 1999, hal.109 62 Ibid, hal.77-78


Thalhah kepada Rasulullah SAW . “Ya Rasulullah, bahwasanya Allah tabaaraka wa ta’ala berfirman Lan tanalal birra hatta tunfiqun mimmaa tuhibbuun, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ialah bairaruha, dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan untuk (jalan) Allah, aku mengharap harta sebagai baktiku yang tersimpan kepada Allah, dan aku serahkan kepada Engkau ya Rasulullah untuk menggunakn ketentuan Allah . Rasulullah SAW menjawab”Alangkah besar labanya, itulah harta yang mempunyai laba , aku telah mendengar ucapanmu, dan menurutku agar harta itu di berikan kepada kerabatmu” Abu Thalhah berkata : “Akan aku laksanakan Rasulullah!” lalu Abu Thalhah membagi – bagikannya kepada kerabat dan saudara sepupunya. (H.R Bukhori dan Muslim).” 63 Dalam penulisan tesis ini, penulis juga menuliskan mengenai wakaf tunai yang akan di jabarkan di bawah ini. Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial dipelopori Prof M.A. Mannan (2002), pakar ekonomi dari Bangladesh. 64 Wakaf Tunai yang digagas Mannan merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf tunai berlawanan dengan pandangan umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf

63

Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih Jilid 3 , Dana Bhakti Wakaf , Yogyakarta, 1995, hal.188-189 Departemen Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Direktorat Pemgembangan Zakat Dan wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji, Jakarta, 2005, hal.1 64


sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah defenisi mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi. Menurut Mannan, wakaf tunai mendapat perhatian serius karena memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf tunai merupakan produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf tunai dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang privat dan barang sosial. Karena itu dapat membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Bagi Mannan, wakaf tunai yang biasa diterbitkan dengan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu : 1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat). 2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat). 3. Pembangunan sosial. 4. Membangun masyarakat sejahtera. 65 Dikalangan ulama fiqih

klasik, hukum mewakafkan uang merupakan

perselisihan tersebut tidak lepas dari tradisi yang lajim di masyarakat bahwa mewakafkan hartanya berkisar pada harta tempat dan pada penyelewengan harta wakaf. 66 Berdasarkan tradisi yang lajim tersebut maka sebagian ulama masa silam merasa aneh saat mendengarkan fatwa yang di keluarkan oleh Muhammad bin

65

Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.3-4 Ibid, hal.94-95

66


Abdullah al- Anshari, murid dari Zufar tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang tunai, dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditi yang di timbangan atau di takar seperti gandum. 67 Disamping ada yang membolehkan , terdapat pula ulama yang tidak memperbolehkannya . Ibn Qudamah meriwayatkan suatu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang, dirham dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehinga tidak ada lagi wujudnya. 68 Dari beberapa pendapat ulama diatas jelas bahwa alasan boleh dan tidaknya mewakafkan mata uang

berkisar pada apakah wujud , uang tersebut setelah

digunakan atau dibayarkan ada seperti semula atau tidak. 69 Perdebatan ulama tentang unsur “keabadian” pada dasarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap petunjuk Rasulullah kepada Umar Ibu Khathab “ Tanamlah pohonnya dan sedekahkanlah buahnya” Menurut Abu Ishaq Asy Syirai petunjuk tersebut mengandung makna bahwa yang boleh di wakafkan adalah yang dapat bermanfaat dan tahan lama (tidak lenyap ketka dimanfaatkan).70 Adanya perdebatan dikalangan ulama fiqih tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan hasil harta wakaf. Karena semakin banyak harta wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula hasil dan manfaatnya serta kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.

67

Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.95 Ibid, hal.97 69 Ibid, hal.98 70 Ibid 68


Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya. Sudah saatnya Indonesia mengembangkan wakaf uang, karena sangat strategis untuk pembangunan ekonomi umat. Hal-hal yang menjadi urgensi wakaf uang ialah : 1. Terhadap wakif, dimana seorang wakif tidak lagi memerlukan jumlah uang yang

besar untuk dibelikan tanah atau bangunan untuk diwakafkan.

2. Terhadap Lembaga keuangan syariah, dimana jika uang wakaf yang terhimpun dapat dikelola oleh bank syariah dengan manajemen profesional, maka akan berdampak positif bagi pengembangan lembaga keuangan syariah. 3. Terhadap kegiatan ekonomi secara makro yaitu : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. b. Pemerataan pertumbuhan ekonomi. c. Stabilitas politik dan ekonomi. Mengenai wakaf tunai ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan suatu fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002. Fatwa tersebut isinya terdiri atas 2 (dua) yaitu sebagai berikut : 1. Pertama yakni : a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).


d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy. e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. 2. Kedua, dimana fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliuran, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 71 Dalam konteks Indonesia, wakaf tunai yang digagas Mannan direspon positif oleh beberapa lembaga sosial keagamaan seperti Dompet Dhuafa Republika (DDR), UII Yogyakarta, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan beberapa lembaga lain. Meskipun beberapa pola pengelelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh lembagalembaga nadzir (LSM) profesional tersebut belum sesuai dengan semangat pemberdayaan wakaf sebagaimana yang diajarkan nabi, tapi paling tidak, wakaf tunai sudah mewacana dalam variabel aksi penanganan kesejahteraan sosial. 72

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Wakaf Kendatipun para mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf dan perbedaan pendapat itu tercermin dalam perumusan mereka , namun semuanya sependapat bahwa

untuk pembentukan lembaga wakaf

diperlukan beberapa rukun. Rukun

artinya sudut tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok

71

Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia , Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji, Jakarta, 2003, hal.86 72 Ibid, hal.2


dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu hal tidak akan tegak berdiri. Wakaf sebagai suatu lembaga , mempunyai unsur – unsur pembentukannya. Tanpa itu, wakaf tidak dapat berdiri unsur – unsur pembentukan yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah : 1. Wakif (orang yang mewakafkan) Wakif

adalah

pemilik harta yang mewakafkan hartanya, seseorang yang

mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat – syarat sebagai berikut : a. Wakif itu adalah pemilik sah dari harta yang akan di wakafkan. Harta yang belum jelas pemiliknya tidak boleh di wakafkan seperti harta warisan yang belum di bagikan , harta yang berserikat yang belum di tentukan siapa – siapa pemiliknya, harta yang di jual tetapi belum lunas

pembayarannya,

dan

sebagainya. Karena itu perlu di teliti kedudukannya suatu harta yang akan diwakafkan. b. Wakif

mempunyai kecukupan melakukan tabarru

yaitu kecukupan

melepaskan hak milik kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang yang telah dapat melakukan tabarru

ialah telah mempunyai kemampuan

mempertimbangkan sesuatu yang telah di temukan kepadanya dengan baik. c. Wakif tidak mempunyai hutang sedikit pun , maka ia boleh mewakafkan paling banyak sepertiga hartanya, sedangkan dua pertiga yang lain tergantung kepada persetujuan ahli waris , keadaan yang demikian ahli waris berhak menentukan harta yang mungkin diwariskan. d. Jika ia berhutang sedangkan hartanya cukup untuk membayar hutangnya , maka orang sakit itu boleh berwakaf, ia harus terlebih dahulu melunaskan


hutangnya , sedangkan hartanya cukup banyak dan melebihi dari pada jumlah hutangnya , maka ia boleh berwakaf. 73

2. Harta yang di wakafkan (maufuq) Barang atau benda yang di wakafkan (maufuq) haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : a. Harus tetap zatnya dan dapat di manfaatkan untuk jangka waktu lama. Tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal – hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. b. Harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya dan pasti batas – batasnya (jika bentuk tanah, misalnya). c. Benda itu sebagaimana di sebutkan diatas harus benar – benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban. d. Harta yang di wakafkan itu dapat berupa benda dan dapat juga berupa benda yang bergerak

seperti buku – buku, saham , surat – surat berharga dan

sebagainya. Jika berupa saham atau modal

haruslah diusahakan agar

penggunaan modal itu tidak untuk usaha – usaha yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan hukum Islam, misalnya biaya – biaya untuk tempat – tempat perjudian atau usaha – usaha maksiat lainnya. 74

73

Muhammad Daud Ali, Op. Cit. , hal.86 Ibid, hal.80

74


3. Tujuan Wakaf (mauquf alaih) Tujuan wakaf (dalam tujuan itu tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau mauquf alaih, harus jelas, misalnya: a. Untuk kepentingan umum, seperti (tempat) mendirikan mesjid, sekolah, rumah sakit, dan amal – amal sosial lainnya dapat pula di tentukan tujuannya. b. Untuk menolong fakir miskin , orang – orang terlantar, dengan jalan membangun panti asuhan dapat juga di sebut dengan tujuan wakaf itu. c. Untuk keperluan anggota keluarga itu sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang- orang mampu. Namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas di peruntukan

bagi kepentingan umum,

kemaslahatan masyarakat. Dalam hubungannya dengan tujuan wakaf ini perlu di kemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhoan

Allah, dalam rangka beribadah kepadaNya.

Sebagaimana halnya dengan zakat,

wakaf merupakan ibadah maliyah

berbentuk shodaqoh jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya. d. Tujuan wakaf itu tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat di masukkan kedalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang- kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang mubah menurut misalnya orang yang mewakafkan tanahnya untuk kuburan, pasar, lapangan olah raga dan sebagainya. Kalau tujuan wakaf itu untuk kepentingan umum, maka harus ada badan yang mengurusnya. Pengurus harta wakaf di sebut nadzir atau mutawalli , dapat berupa perorangan atau badan hukum.


4. Pernyataan (sighot) wakif Pernyataan wakif

yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda

yang di wakafkan itu ,

dapat di lakukan dengan lisan atau tulisan . Dengan

pernyataan itu , tanggallah hak wakif kembali menjadi hak milik

atas benda yang di wakafkannya. Benda itu

mutlak Allah, yang di manfaatkan oleh orang – orang

yang di sebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan untuk mewakafkan sesuatu di pandang sebagai perbuatan hukum sepihak , maka dengan pernyataan wakif

yang merupakan ijab

perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari

mauquful alaih , yakni orang atau orang – orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak di perlukan. Mengenai masalah sanksi dalam ikrar wakaf, tidak di bicarakan dalam kitab – kitab hukum (fiqih) Islam, karena mungkin para ahli menggolongkan wakaf ke dalam aqad tabarru

yakni janji yang melepaskan hak

tanpa suatu imbalan

kebendaan. Pelepasan itu di tujukan kepada Allah dalam rangka beribadah , untuk keridhaanNya. Namun karena masalah itu termasuk kedalam kategori masalah – masalah yakni untuk kemaslahatan umum. Maka soal kesaksian itu perlu juga di perhatikan juga pernyataan wakif harus jelas yakni : a. Melepaskan haknya atau pemilikan benda yang di wakafkan. b. Menentukan

peruntukan benda itu

apakah khusus ataukah

umum

kepentingan masyarakat. Pada buku perwakafan Indonesia diuraikan antara lain, bahwa lembaga perwakafan di Indonesia , menjelaskan hukum dan perundang – undangan

di


Indonesia sampai saat ini belum meliputi seluruh bentuk perwakafan, selama ini baru terdapat Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik yang merupakan kelanjutan dari kandungan – kandungan pokok agraria khusus pasal 49. 75 Menurut Pasal 6 UU Wakaf No. 41/2004 menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wakif. Nadzir. Harta benda wakaf. Ikrar wakaf. Peruntukan harta benda wakaf. Jangka waktu wakaf. 76

1. Wakif Pada Pasal 7 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa wakif meliputi : a. Perseorangan. b. Organisasi. c. Badan Hukum. 77 Menurut Pasal 8 ayat 1 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan : a. Dewasa. b. Berakal sehat. c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. d. Pemilik sah harta benda wakaf. 78

75

Juhaya S. Praja, Op. Cit., hal.32 Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.154 77 Ibid 78 Ibid , hal.154-155 76


Pada Pasal 8 ayat 2 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran yang bersangkutan. 79 Pada Pasal 8 ayat 3 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 80

2. Nadzir “Pasal 1 butir empat UU Wakaf No 41 / 2004 mengatakan Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk di kelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukkannya.” 81 “Nadzir wakaf adalah

orang atau badan yang memegang amanat untuk

memelihara dan mengurus harta wakaf

sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf

tersebut. Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi Nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.” 82 Yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah Wakif. Mungkin dia sendiri yang menjadi nadzir, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain , baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatannya dapat

79

Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.155 Ibid 81 Ibid., hal.151-152 82 Suparman Usman, Op. Cit., hal.33 80


terselenggara dengan

sebaik – baiknya Pemerintah berhak campur tangan

mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya. 83 Pada Pasal 9 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa nadzir meliputi : a. Perseorangan. b. Organisasi, atau c. Badan Hukum. 84 Dalam hal nadzir wakaf perseorangan perseorangan para ahli menentukan beberapa syarat yang harus di perlukan : 1. Berakal sehaat. 2. Telah dewasa. 3. Dapat di percaya 4. Mampu menyelenggarakan segala urusan

yang berkenaan dengan harta

wakaf. 85 Menurut pasal 219 ayat 1 KHI, nadzir perorangan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia b. Beragama Islam c. Sudah dewasa d. Sehat Rohani dan Jasmani e. Tidak berada di bawah pengampuan. f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang di wakafkan. 86 Menurut Pasal 10 ayat 1 UU wakaf No. 41/2004 bahwa perseorangan hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan : 83

Suparman Usman, Op. Cit. , hal.33 Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.155 85 Ibid 86 Cik Hasan Bisri, Op. Cit., hal.211 84


a. b. c. d. e. f.

Warga Negara Indonesia. Beragama Islam. Dewasa. Amanah. Mampu secara jasmani dan rohani. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 87 Menurut Pasal 10 ayat 2 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa oraganisasi hanya

dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan : a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan. b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemsyarakatan dan / atau keagamaan Islam. 88 Bila syarat – syarat tersebut tidak di penuhi Hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif , dengan prinsip hak pengawasan ada pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, hakim menunjuk orang lain. 89 Nadzir wakaf berwewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat – syarat yang mungkin telah di tentukan wakif , tapi nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang

harta wakaf

atau tanggungan hutang

tujuan wakif

berusaha menebus dirinya . Wakif ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaanya , yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

87

Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.156 Ibid 89 Ibid, hal.33 88


Menurut pasal 219 KHI, nadzir yang berbentuk badan hukum

harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. 90 Menurut Pasal 10 ayat 3 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan : a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan. b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamaan Islam. 91 Menurut Pasal 11 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa nadzir mempunyai tugas : a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). 92 Pada Pasal 12 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa dalam melaksanakan tugasnya, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). 93 Pada Pasal 13 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa dalam melaksanakan tugasnya, nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 94 90

Departemen Agama RI, Op. Cit. ,hal.215 Ibid, hal.156-157 92 Ibid. hal.157 93 Ibid, hal.157-158 91


3. Harta Benda Wakaf Pada Pasal 15 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimilik dan dikuasai oleh wakif secara sah. 95 Pada Pasal 16 ayat 1 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa harta benda wakaf terdiri dari : a. Benda tidak bergerak, dan b. Benda bergerak. 96 Pada Pasal 16 ayat 2 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa benda tidak bergerak meliputi : a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berilaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 97 Pada Pasal 16 ayat 3 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikomsumsi, meliputi : a. b. c. d. e. f.

Uang. Logam mulia. Surat berharga. Kendaraan. Hak atas kekayaan intelektual. Hak sewa.

94

Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.158 Ibid 96 Ibid, hal.159 97 Ibid 95


g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 98

4. Ikrar Wakaf Pada Pasal 17 ayat 1 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 99 Pada Pasal 17 ayat 2 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan / atau tulisan serta dituangkan dalam ikrar wakaf oleh PPAIW. 100 Pada Pasal 19 UU wakaf No. 41/2004 bahwa dalam hal wakif tidak dapat memyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. 101 Pada Pasal 19 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya memyerahkan surat dan / atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. 102 Menurut Pasal 20 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan : a. Dewasa. b. Beragama Islam. c. Berakal sehat. 98

Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.159-160 Ibid, hal.160 100 Ibid 101 Ibid, hal.161 102 Ibid 99


d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 103 Pada Pasal 21 ayat 1 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. 104 Pada Pasal 21 ayat 2 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa akta ikrar wakaf paling sedikit memuat : a. Nama dan identitas wakif. b. Nama dan identitas nadzir. c. Data dan keterangan harta benda wakaf. d. Peruntukan harta benda wakaf. e. Jangka waktu wakaf. 105

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf Menurut Pasal 22 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : a. b. c. d. e.

Sarana dan kegiatan ibadah. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan / atau. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 106 Pada Pasal 23 ayat 1 UU Wakaf No.41/2004 bahwa penetapan peruntukan

harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. 107

103

Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.161 Ibid 105 Ibid, hal.161-162 106 Ibid, hal.162 107 Ibid, hal.163 104


Pada Pasal 23 ayat 2 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 108 Disamping rukun – rukun wakaf tersebut diatas , ada pula syarat - syarat sah suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat – syarat itu adalah sebagai berikut : a. Perwakafan itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja , tetapi untuk selama – lamanya. Wakaf yang di batasi waktunya untuk lima tahun saja adalah tidak sah. b. Tujuannya harus jelas. Tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas, perwakafan itu tidak sah, namun demikian apabila seseorang wakif menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuannya dan usahanya, wewenang untuk tujuan penentuan wakaf itu berada dalam badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan tujuan badan hukum yang bersangkutan. c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebabnya dalam ikrar itu lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga, antara wakif dan wakaf yang bersangkutan. Bila di gantungkan pada kematian seseorang seperti telah di sebutkan diatas , yang berlaku adalah wasiat. Dalam hal ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, baik wasiat wakaf itu melebihi sepertiga dari harta peninggalannya, selebihnya baru dapat di laksanakan kalau di setujui oleh para ahli waris . Bila ahli waris semua menyetujui , semua harta yang di wakafkan itu dapat diolah atau di kerjakan. Bila semua tidak menyetujuinya hanya sepertiga yang dapat di laksanakan, selebihnya batal karena hukum. Kalau ada yang setuju dan ada yang pula tidak setuju yang dapat di laksanakan hanyalah mereka yang setuju saja. d. Wakaf yang sah wajib di laksanakan , karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika untuk selama – lamanya. 109

6. Jangka Waktu Wakaf

108

Departemen Agama RI , Op. Cit. , hal.163 Juhaya S. Praja, Perwakafan Di Indonesia, Perkembangannya,Mizan, Bandung, 1995, hal.85 109

Sejarah

Pemikiran

Hukum

dan


Untuk jangka waktu wakaf di dalam hukum Islam tidak memiliki jangka waktu artinya jangka waktu yang tidak terbatas yang bersifat abadi untuk selamalamanya, hal ini dikarenakan bila harta benda yang diwakafkan memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan, maka hal ini tidak dapat dikategorikan wakaf.

C. Tujuan dan Fungsi Wakaf Sebagaimana tujuan wakaf adalah untuk mendapatkan ganjaran yang baik, bermanfaat bagi yang menerima wakaf dan juga untuk umat Islam pada umumnya, maka haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut: 1. Harus tetap zatnya dan dapat di manfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemakaian itu haruslah untuk hal – hal yang berguna , halal dan sah menurut hukum. 2. Harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya, dan pasti batas – batasnya (jika berbentuk tanah misalnya). 3. Benda itu sebagai mana di sebutkan diatas haruslah benar kepunyaan wakif, dan bebas dari segala beban. 4. Harta yang di wakafkan itu dapat juga berupa benda bergerak seperti buku – buku, saham, surat – surat dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal , haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidaklah untuk usaha – usaha yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat – tempat perjudian atau usaha – usaha maksiat lainnya. Bukan barang haram atau najis, dijelaskan bahwa siapa yang menerima wakaf orang tersebut sudah ada pada waktu terjadi wakaf. 110 Sesuai dengan penjelasan diatas , maka tidak sah mewakafkan suatu benda untuk anak yang belum lahir , dan tidak sah hukumnya wakaf kalau seorang misalnya ia berkata”saya wakafkan tanah ini”

karena tidak terang kepada siapa

diwakafkannya, maka wakaf itu dinyatakan tidak sah.

110

Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers, 1992, hal.32


Menurut pasal 40 UU Wakaf No 41 / 2004 menyatakan harta benda wakaf yang sudah di wakafkan di larang : a. b. c. d. e. f. g.

Dijadikan jaminan. Disita. Dihibahkan. Dijual. Diwariskan. Ditukar, atau Dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya. 111 Dalam hal harta yang boleh di wakafkan itu para ulama berbeda pendapat,

selanjutnya dapat di jelaskan sebagai berikut : 1. Apabila harta yang di wakafkan itu berkaitan dengan hutang , maka ulama mazhab Hanafi dapat merinci sebagai berikut : a. Jika hutang tidak mencukupi seluruh harta , maka mewakafkan sisa harta yang tidak terkait hutang hukumnya sah. b. Apabila utang itu seluruh harta wakif , maka akad wakafnya dianggap mauquf (ditangguhkan) sampai ada izin dari piutang , jika mereka izinkan maka wakafnya sah, dan apabila mereka tidak izinkan , maka wakafnya batal. 2. Ulama mazhab Maliki mensyaratkan harta yang di wakafkan itu : a. Milik sendiri tidak terkait dengan orang lain. b. Harta tertentu dan jelas. c. Dapat di manfaatkan. Oleh sebab itu harta yang sedang menjadi jaminan utang dan harta yang sedang di sewa tidak boleh di wakafkan. d. Dibolehkan mewakafkan

manfaat hewan untuk di pergunakan, dan

mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak. 111

Departemen Agama RI, Op. Cit., hal.168


Hadis Rasullah yang di riwayatkan Bukhori dari Umar bin Khottob, riwayat Usman bin Affan, riwayat Abi huraira lbnu Abbas dari Anas, Abi Thalhah yang telah diuraikan pada bab dua, menjelaskan : sedekah yang pengertiannya tidak jauh berbeda dengan wakaf, sangat di anjurkan dalam Islam, disamping orang yang mewakafkan mendapat ganjaran kebaikan, yang menerima wakaf dan mengambil manfaatnya , untuk dirinya dan untuk keperluan lainnya. Para ulama berpendapat bahwa hukum berwakaf itu dianjurkan oleh agama, sebab padanya merupakan salah satu

bentuk kebajikan. Jadi salah satu bentuk

kebajikan ialah dengan jalan berwakaf, sebab orang lain akan mendapat manfaatnya dari harta yang telah di wakafkan itu. Dilihat dari sasarannya pada dasarnya wakaf dapat di bagi kedalam dua bentuk. Pertama wakaf yang di berikan kepada keluarga dan karib kerabat atau orang tertentu yang disebut dengan wakaf

ahli. Sasaran wakaf jenis ini adalah

pribadi tertentu atau masyarakat yang motivasinya bukan untuk memajukan agama Islam. 112 Jenis wakaf kedua adalah wakaf untuk kebajikan dalam rangka untuk mendekatkan

diri kepada Tuhan , yang disebut dengan wakaf al- khairi .

Mewakafkan sebidang tanah untuk mesjid misalnya , termasuk kedalam jenis wakaf ini pula yang banyak berlaku di Indonesia.113

112

Helmi Karim, Op. Cit. , hal.102 Ibid, hal.108

113


Pada Pasal 4 UU Wakaf No. 41/2004 menyatakan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 114 Pada Pasal 5 UU Wakaf No. 41/2004 menyatakan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 115 Pada Pasal 216 KHI menyatakan fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. 116

D. Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa benda wakaf itu terdiri atas benda tetap seperti tanah, pohon-pohon, gedung, mesjid, rumah dan benda lainnya menurut hukum dipandang benda tetap, sedangkan benda yang bergerak seperti mobil, hewan ternak, buku dan sebagainya. Setelah mengalami proses dan perjalanan waktu sudah barang tentu benda wakaf ada yang rusak, biasanya terjadi pada benda yang bergerak. Demikian juga benda tetap pada suatu saat tidak dapat memberikan hasil atau manfaatnya lagi. Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat,

dalam arti

bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh di jual belikan oleh pemilik semula. Dengan demikian mewakafkan harta bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya akad wakaf baru bersifat mengikat apabila : 114

Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.153 Ibid 116 Cik Hasan Bisri, Op. Cit. , hal.210 115


a. Terjadi sengketa antara yang mewakafkan (wakif) dan pemelihara harta wakaf (nadzir) dan hakim memutuskan bahwa wakaf itu mengikat. b. Wakaf itu di pergunakan untuk Mesjid. c. Putusan hakim terhadap wakaf itu dikaitkan dengan kematian yang berwakaf (wakif). Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya ahli mazhab Hanafi

mendefenisikan wakaf dengan

berwakaf terhadap hartanya

menahan tindakan hukum orang

yang telah diwakafkan dengan tujuan

yang untuk

dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh. Jumhur Ulama berpendapat bahwa harta yang sudah di wakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan akadnya bersifat mengikat . Status harta tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang di pergunakan untuk kebajikan bersama sehingga wakif tidak boleh lagi bertindak terhadap harta tersebut. Empat Mazhab menguraikan sebagai berikut : wakaf adalah merupakan ibadah yang di bolehkan oleh syarah, Maliki, Syafii, meskipun tidak di ketahui oleh Hakim , dan tidak di keluarkan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya, seperti ini juga pendapat Abu Yusuf dan menurut pendapatnya bahwa hak milik menjadi hilang dari padanya meskipun tidak di keluarkan dari tangannya. Menurut Maliki, Hanafi, wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar , tetapi tidak di lazimkan dan tidak terlepas dari milik orang yang mewakafkannya, sehingga hakim memberi keputusan

atau ditaolidkan (digantungkan)

dengan


kematiannya seperti ia katakan. Apabila saya mati, saya wakafkan semua ini kepada urusan itu. Yang paling rajih (kuat) dari mazhab Syafi’i bahwa hak milik barang yang diwakaf itu menjadi milik Allah. Oleh karena itu barang wakaf bukan milik wakif (orang yang mewakafkan) dan bukan milik mauquf (orang yang menerima wakaf). “Kompilasi Hukum Islam (KHI) perbuatan hukum seseorang

menjelaskan bahwa wakaf adalah

atau kelompok orang atau

badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” 117 Pembicaraan mengenai hal wakaf di dalam Al-Qur’an tidak di jumpai secara jelas , namun secara implisit ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berinfaq sebagai sebuah perintah yang terkategori sebagai perintah untuk berwakaf secara implisit, firman Allah tersebut sebagai berikut, pada Al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 77 : Artinya : “Hai orang – orang yang beriman , ruku’ dan sujud dan sembahlah Tuhan kamu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu dapat kejayaan.”118 Al-Qur’an tidak pernah berbicara secara spesifik dengan tegas tentang wakaf, hanya saja karena wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui hatra benda, maka para ulama pun memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan pemanfaatan untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.

117

Cik Hasan Bisri, Op. Cit., hal.209 R. Abdul Djamali, Op. Cit., hal.184

118


Beberapa ayat yang telah di sebutkan diatas

bukan semata – mata

menjelaskan dalam masalah wakaf , tetapi sekaligus dapat berbuat dengan sebaik – baiknya, dan pendapat para ulama , ayat dan hadis tersebut termasuk dalil wakaf. Mewakafkan harta jauh lebih besar manfaatnya kepada masyarakat dan agama dari pada bersedekah biasa. Wakaf itu abadi, tidak boleh di jual, dihibahkan atau diwariskan. Sehingga hasilnya dapat terus menerus kepentingan masyarakat

di pergunakan untuk

dan usaha amalan Islam seperti membangun mesjid,

sedekah, madrasah, rumah sakit, pemakaman/ kuburan (orang yang telah kembali kepada Allah), penyantunan anak yatim, jompo dan lain – lain yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di dunia dan bagi yang berwakaf tetap mendapat ganjaran pahala walau orang tersebut telah meninggal dunia. Para ulama berpendapat bahwa hukum wakaf itu dianjurkan oleh agama, sebab padanya merupakan salah satu bentuk kebajikan. Jadi salah satu kebajikan harta ialah dengan jalan wakaf, sebab orang lain akan mendapat manfaat dari harta yang di wakafkan itu. Kalau dilihat dari segi sasarannya , pada dasarnya wakaf itu dapat di bagi dalam dua bentuk : Pertama wakaf yang di berikan kepada keluarga dan karib kerabat atau orang tertentu yang disebut dengan wakaf ahli . Sasaran wakaf jenis ini adalah pribadi tertentu atau masyarakat yang motivasinya bukan untuk memajukan agama Islam. Jenis wakaf kedua adalah wakaf untuk kebajikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan , yang disebut dengan wakaf al- khairi . mewakafkan sebidang


tanah untuk mesjid misalnya , termasuk kedalam jenis wakaf ini pula yang banyak berlaku di Indonesia. 119

E. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Ketentuan hukum wakaf adalah abadi, tetap berlaku terus, tidak boleh dirubah, demikian juga dalam waktu penggunaan hasilnya, sesuai dengan ketentuan wakaf pada waktu ia berwakaf Wakaf pada dasarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti wakaf itu tetap tidak menginginkan adanya suatu perubahan peralihan baik untuk menjual dan menggantikannya, dipindahkan atau dialihkan dan lain-lain sebagainya. Beberapa pandangan atau pendapat para ulama mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik yaitu sebagai berikut : 1. Hanafi a. Apabila yang diwakafkan itu berbentuk mesjid dan mesjid tersebut telah roboh atau runtuh, tidak ada yang membangun kembali, sementara masyarakat telah membangun mesjid baru atau lainnya, maka mesjid atau wakaf tetap 119

Helmi Karim, Op. Cit.,hal.108


dibiarkan sebangaimana adanya sampai tibanya hari kiamat, tidak dikembalikan kepada orang yang membangunnya, dan tidak pula kepada ahli warisnya. Disamping itu mesjid itu tidak boleh dibawa atau dipindahkan ke mesjid lain, baik mesjid atau wakaf itu masih dipergunakan orang untuk sholat atau tidak. b. Dalam hal penggantian harga wakaf dikemukakan dengan tiga bentuk yaitu: 1. Apabila wakif mensyaratkan bahwa ia akan mengganti harta wakaf itu dengan tanah maka pengantian itu boleh. 2. Apabila wakif tidak mensyaratkan apa pun boleh apabila mendapat izin dari pejabat (Pengadilan Agama). 3. Apabila pengganti tidak diisyaratkan wakif dan pengganti itu pada dasarnya memberi manfaat, dan wakif akan menggantikannnya dengan lebih baik (penggantinya tidak sah). c. Apabila harta itu berupa benda yang tidak bergerak, dan badan mesjid pihak penguasa boleh menggantikannya, sekalipun tidak disyaratkan oleh orang yang memberi wakaf dengan syarat : 1. Harta wakaf itu tidak bermanfaat lagi. 2. Tidak ada hasil dari harta itu yang dapat memelihara kelangsungan harta wakaf itu sendiri. 3. Yang mengganti itu adalah penguasa yang ahli dan bijaksana. 4. Pengganti wakaf berupa benda tidak bergerak.


5. Harta wakaf tidak dijual penguasa kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya. 120

2. Maliki Ulama mazhab Maliki membedakan jenis harta wakaf dalam kaitannya dengan penjualan harta wakaf tersebut yaitu : a. Apabila harta wakaf yang berwujud mesjid, maka tidak boleh dijual. b. Apabila harta wakaf itu berwujud benda yang tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun telah hancur atau musnah dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk memperluas mesjid atau jalan umum. c. Dalam bentuk benda lain seperti benda bergerak atau bisa juga seperti hewan peliharaan, apabila manfaatnya tidak ada lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis. 121

3. Hambali Dalam hal perubahan harta wakaf, mazhab Hambali menguraikan beberapa ketentuan sebagai berikut : a. Apabila manfaat harta wakaf telah hilang, seperti rumah telah hancur dan perkebunan telah menjadi hutan atau mesjid tidak dipergunakan lagi oleh

120

Maramonang Pulungan, Op. Cit. , hal.73-74, dikutip dari Alaudin Abi baker bin mas’ud Al kasani Al Hanafi, Badai’ Al sonai’ fi Tartib Asy Syaroi’ Juz V, Bairut, t.t. , hal.215 121 Maramonang Pulungan, Op. Cit. , hal.74-75, dikutip dari Malik bin Anas, Al muattho’ Jilid II , al Amaliyah, Bairut, t.t., hal.717


warga setempat sedangkan biaya untuk memperbaiki mesjid,rumah atau perkebunan tersebut itu tidak ada, maka harta wakaf itu boleh dijual. b. Apabila harta wakaf itu telah dijual, maka hasil penjualannya tidak boleh dibelikan apa saja kepada wakaf lain sejenis atau tidak sejenis, asalkan harta itu bermanfaat lagi bagi kepentingan umum, karena prinsip dasar dalam wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut seoptimal mungkin bagi kepentingan umum. c. Apabila manfaat harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual, tetapi dalam keadaan darurat diperbolehkan dijual demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri. d. Apabila harta wakaf itu berupa hewan tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualannya tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama sejenis sesuai dengan uang yang ada sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima wakaf. e. Tidak boleh memindahkan mesjid dan menukarkannya dengan yang lain, dan tidak boleh menjual pekarangan mesjid kecuali apabila mesjid dan pekarangannya itu tidak bermafaat lagi. 122

4. Syafi’i Pendapat ulama mazhab Syafi’i dalam penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut :

122

Maramonang Pulungan, Op. Cit. , hal.75-76, dikutip dari Abi Al Faroji Abdul Rahman bin Rohib Al Hambali, Al Qowaid fi al Fiqh al Islami Jilid II , 1988, hal.257


a. Apabila harta wakaf itu berupa mesjid, maka tidak boleh dijual dan dikembalikan kepada wakif atau siapapun walau mesjid telah rusak, dan tidak bisa digunakan lagi untuk sholat. Alasannya karena kata mereka harta itu tetap sebagai harta Allah SWT. Akan tetapi pihak penguasa boleh membangun mesjid lain atau dialihkan ketempat yang lain, jika pihak penguasa mengganggap hal itu yang terbaik. Jika tidak maka kekayaan mesjid itu menjadi amanah di tangan pemerintah. 2. Apabila mesjid itu rusak, dan dikhawatirkan akan runtuh,

maka pihak

penguasa harus memperbaikinya. Apabila harta wakaf berupa hewan atau buah-buahan dan diduga keras pemanfaatannya akan hilang, maka boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada kerabat wakif yang miskin, fakir miskin lainnya atau untuk kemaslahatan umat Islam setempat. 123 Dalam masalah penjualan atau tukar menukar benda wakaf agak mirip dengan Maliki, bahkan Syafi’i lebih keras dari Maliki, dalam hal tidak membolehkan sama sekali menjual mesjid walaupun sampai hancur atau runtuh. Akan tetapi terdapat perbedaan di kalangan murid-murid Syafi’i dalam soal benda wakaf tetap apabila tidak bisa memberikan hasil atau manfaat sama sekali. Demikan juga menurut murid-murid Syafi’i, apabila diwakafkan pohon kurma kemudian kering, atau binatang ternak lalu tidak memberikan manfaat karena sudah tua atau kayu bangunan mesjid sudah lapuk, dalam hal ini ada dua pendapat : 1. Tidak boleh dijual seperti hanya mesjid yang telah tersebut hukumnya. 2. Boleh menjualnya karena tidak diharapkan lagi untuk memperoleh manfaat dari padanya sehingga menjualnya lebih baik daripada membiarkannya atau 123

Maramonang Pulungan, Op. Cit. , hal.77,dikutip dari Al Muhazzab, As Syafi’I , hal.445


menelantarkannya, lain halnya dengan mesjid dapat dimanfaatkan walau sudah rubuh, yaitu lantainya. 3. Kalau benda itu sudah dijual, harganya diperuntukkan kepada benda sejenis dengan benda wakaf lain. 124 Hadis Nabi tentang tanah di Khaibar yang bersumber dari Ibnu Umar yang berbunyi “kalau kau mau, tahan harta asalnya, dan kau sedekahkan hasilnya” (H.R. Bukhari). Maka Umar pun menyedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikannya dan tidak mewariskannya. Al Syafi’i memandang bahwa kalimat yang berbunyi “menyedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberinya dan tidak mewariskannya, maka Umarpun tidak menyedekahkan, tidak mewariskannya, yaitu perbuatan Umar sebagai sahabat yang diketahui oleh Nabi dan Nabipun membiarkannya, berarti menyetujui perbuatan itu. Hadis tersebut menunjukkan adanya wakaf, keluarnya milik yang diwakafkan dari pemilik atau wakif kepada Allah, tidak boleh harta itu ditarik kembali, dan perbuatan mewakafkan itu untuk selama-lamanya tidak boleh. Al-Syafi’i memberikan alasan bahwa wakaf adalah termasuk pelepasan hak yaitu memindahkan hak milik dari pemilik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa sesuatu penggantian pembayaran atau penukaran. Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

124

Ibid, hal.77-78, dikutip dari Muhammad Najib Al Muthii’, Al Majmuk Syarh al-Issyaad Juz II , Jeddah, hal. 243


Kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan ada perubahan pada benda wakaf tersebut seperti merubah bentuk, memindahkan ke tempat lain dan lain sebagainya, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut?. Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam masalah perubahan benda wakaf tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi lagi atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti atau ditukar, tidak dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syafi’i dan Maliki. 125 Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi’i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan agar manfaat itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan lain sebagainya. Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf. 126 Abu Yusuf berpendapat bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut,sedangkan temannya Muhammad berpendapat

125

Suparman Usman, Op. Cit. , hal.38-39 Suparman Usman ,Op. Cit. , hal.39

126


bahwa kalau benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama. 127 Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah, berpendapat tentang bolehnya menjual, merubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi atau maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar atau yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa adapun mengganti apa yang dinadzarkan dan diwakafkan dengan lebih baik darinya, maka yang demikian ada dua macam yaitu : 1. Penggantian karena kebutuhan, misalnya mesjid bila tempat disekitarnya rusak,maka ia dipindahkan ke tempat lain. 2. Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat, misalnya mesjid,bila dibangun mesjid lain sebagai gantinya, yang lebih layak bagi penduduk kampung. Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksikan, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu. Kebanyakan dari para mujtahid berpendapat bahwa wakaf berlaku sepanjang masa, dan sifatnya abadi, dan mereka memandang wakaf tidak sah apabila ditentukan batas waktunya seperti mewakafkan sesuatu selama dua tahun. Wakaf yang telah sah tidak boleh diganggu gugat, dijual, dipusakakan, akan tetapi bilamana harta wakaf itu tidak bisa dimanfaatkan lagi atau tidak bisa memberi 127

Ibid


hasil kecuali dengan cara dijual, maka harta wakaf yang demikian sifatnya, asalkan hasil penjualannya kembali dijadikan wakaf pula. Demikian wakaf tersebut boleh dijual, dipindahkan atau dialihkan, dirubah atau diganti untuk kemudian diatur kembali pemanfaatannya bagi kepentingan umum, sesuai dengan tujuan wakaf. Yang menjadi landasan utama dari kebolehan tersebut adalah agar benda itu tetap memberikan kemaslahatan bagi umat manusia sepanjang yang dibolehkan agama. Fikih Islam nengenai prinsip “mashlahah” (memelihara maksud syara’ yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan), yang dapat menjadi pertimbangan, daripada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berakibat harta itu tidak berfungsi, maksud syara’ akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf tempat ibadah. Pada Pasal 41 ayat 1 UU Wakaf

No. 41/2004 bahwa ketentuan yang

dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah dikecualikan apabila harta benda yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. 128

128

Suparman Usman, Op. Cit. , hal.39


Pada Pasal 41 ayat 2 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 129 Pada Pasal 41 ayat 3 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena pengecualian sebagaiman dimaksud pada Pasal 41 ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangkurangnya sama dengan benda wakaf semula. 130 Pada Pasal 41 ayat 4 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat 1,2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan PP. 131 Meski oleh hukum suatu perubahan status, peruntukkan dan kegunaan tanah wakaf dibolehkan, namun di dalam praktek pelaksanaannya tidaklah sekehendak hati nadzir dapat merubahnya. Akan tetapi nadzir yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan restu dan izin dari Menteri Agama atau Pejabat lain yang menunjuknya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas alasan-alasan perubahan atau penggantian tanah wakaf, sehinggan kelestarian dan keabadian amalan dan manfaat tanah wakaf tersebut dapat diamankan, dan dapat pula dinilai bahwa perubahan wakaf secara obyektif dipandang perlu, agar benda wakaf tetap bermanfaat sehingga tujuan wakaf dapat tercipta. Di dalam suatu permohonan perubahan-perubahan baik terhadap peruntukkan lain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun terhadap status tanah 129

Ibid, hal.169 Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.169 131 Ibid 130


wakaf itu sendiri kepada pejabat yang berwenang atas pemberian izin perubahan tersebut, keberperanan nadzir dalam hal ini, mengingat ia adalah sebagai manajer harta wakaf, sehingga ia tahu persis tentang keadaan obyek tanah wakaf yang akan dialihkan atau dirubah peruntukkannya statusnya maupun akan dirubah peruntukan atau kegunaannya. Di dalam nadzir bermaksud merubah peruntukkan atau penggunaan lain dari apa yang telah ditentukan di dalam ikrar wakaf maupun perubahan atas

status

tanahnya itu sendiri, maka ia wajib mengajukan permohonannya dengan disertai alasan yang menyakinkan sebagaimana tersebut di atas, kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan secara hirarkis. Permohonan tersebut, selanjutnya disertai suatu pertimbangan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya harus diteruskan secara hirarkis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang sejenis c.q Kepala Bidang Urusan Agama Islam di Propinsi setempat. Untuk suatu permohonan perubahan atas peruntukkan atau penggunaan lain dari pada apa yang telah ditentukan di dalam ikrar wakaf, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang Urusan Agama Islam diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakannya secara tertulis. Jadi atas permohonan semacam ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang Urusan Agama Islam itu sendiri tidak perlu meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama.


Lain halnya apabila permohonan tersebut mengyangkut masalah perubahan atas status tanah wakafnya itu sendiri, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang Urusan Agama Islam yang bersangkutan tidak berwenang untuk mmemberikan persetujuan atau penolakannya atas permohonan tersebut. Melainkan, ia dengan menyertakan suatu pertimbangan harus meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Ini karena wewenang untuk menyetujui atau menolaknya adalah merupakan wewenang Direktur Jenderal dimaksud. Dan permohonan perubahan tersebut akan dapat disetujui, apabila perubahannya itu sendiri diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. Dengan adanya perubahan peruntukkan atau penggunaan lain dari pada apa yang telah ditentukan di dalam ikrar wakaf maupun perubahan atas status tanah wakafnya karena adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka untuk kepentingan administrasi pertanahan, hal terbut oleh nadzir yang bersangkutan harus dilaporkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat guna mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan peruntukkan dari pada apa yang ditentukan dalam ikrar wakaf maupun perubahan status tanah wakafnya itu sendiri, pelaksanaannya dibatasi secara ketat. Hal ini tentu dimaksudkan agar dapat dihindarkan praktek-praktek yang dapat merugikan akan eksistensi dan keberadaan masalah perwakafan itu sendiri.


Penyimpangan-penyimpangan dari prosedur dan ketentuan tersebut di atas, selain terkena sanksi pidana, juga dengan adanya perubahan tanah wakaf tersebut dengan sendirinya batal menurut hukum. Dari penjabaran tersebut di atas, maka cara atau prosedur yang akan dilalui atau ditempuh pada tukar menukar dan perubahan status tanah wakaf ataupun perubahan peruntukan tanah wakaf secara garis besarnya melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut : 1. Pada tanah wakaf melalui nadzir wakaf yakni : a. Surat permohonan tukar menukar. b.Melampirkan bukti-bukti wakaf. c. Surat Bupati atau Walikota tentang rencana kota. d.Surat pernyataan kesepakatan bersama antara nadzir dengan pihak penukar. 2. Pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yakni : a. Meneliti berkas-berkas. b. Meneruskan usul ke Kantor Departemen Agama (Kandenpag). 3. Pada Kantor Departemen Agama (Kandenpag) yakni : a. Meneliti berkas-berkas. b. Membentuk Tim dengan Surat Keputusan (SK) Bupati atau Walikota. c. Berita Acara penentuan harga oleh Tim. d. Meneruskan usul ke Kantor Wilayah (Kanwil). 4. Pada Kantor Wilayah (Kanwil) yakni : akan meneliti berkas-berkas dan meneruskan ke Menteri Agama. 5. Pada Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelanggaraan Haji yakni : a. Meneliti berkas. b. Konsep surat persetujuan atau menolak. 132 Setelah melalui fase-fase atau tahap-tahap tersebut dipenuhi, maka barulah surat izin tukar menukar ataupun perubahan peruntukan di keluarkan dan disampaikan kepada nadzir yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Kantor

132

Departemen Agama RI, Manajemen Perwakafan Tanah (Bahan untuk CPPN) , Departemen Agama RI Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta, 1995


Urusan Agama (KUA) dan seterusnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan proses sertifikasi wakaf sudah selesai. Menurut Pasal 13 ayat 2 PMA No. 1/1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan bahwa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf. 133 Pada Pasal 13 ayat 3 PMA No. 1/1978 menyatakan bahwa perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan pengantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. 134 Menurut PMA No. 1/1978 pada Pasal 12 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat yaitu sebagai berikut : 1. Untuk merubah status dan penggunaan tanah wakaf, nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hierarkis dengan menyebutkan alasannya. 2. Kepala KUA dan Kepala Kandenpag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan. 3. Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. 135 133

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1/1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik 134 Ibid


Pada Pasal 13 PMA No. 1/1978 juga terdiri atas 3 (tiga) ayat yaitu sebagai berikut: 1. Dalam hal permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan. 2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah. 3. Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. 136 Menurut Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. DII/5/HK/007/901/1989 tentang syarat perubahan status atau tukar menukar tanah wakaf yaitu sebagai berikut : 1. Tanah wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf. 2. Tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk keperluan keagamaan yang langsung dan sangat mendesak. 3. Calon tanah penukar harus sudah bersertifikat. 4. Nilai tanah penukar harus senilai dan seimbang dengan tanah wakaf (Pasal 13 ayat 3 PMA No. 1/1978). 5. Untuk menentukan nilai keseimbangan tersebut dibentuk tim terdiri dari : a. Bupati atau Walikotamadya Tingkat II. b. Kantor Pertanahan Kabupaten. c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten. d. Kandenpag Kabupaten atau Kotamadya. 135

Departemen Agama RI, Op. Cit., hal.6 PMA No. 1/1978 Tentang Perturan Pelaksanaan PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, hal.7 136


e. Yayasan wakaf yang bersangkutan (dan jika tanah tersebut adalah tanah BKM yang duduk dalam tim tersebut). Dari Departemen Dalam Negeri No. Agr/16/3/35 dapat diketahui berkenaan pemberian hak tanah untuk keperluan agama seperti wakaf, dilakukan dengan syaratsyarat sebagai berikut : 1. Tanah yang diperlukan harus bebas sama sekali dari hak-hak yang membebaninya, sehingga kembali menjadi tanah Negara. 2. Harus dibuatkan surat ukurnya. 3. Dalam Surat Keputusan ditegaskan : a. Tanah tetap milik Negara. b. Tanah dipakai dengan cuma-cuma selama masih diperlukan dan dipergunakan benar-benar untuk usaha keagamaan. c. Bahwa tanah tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain yang disebutkan dalam Surat Keputusan disewakan, atau diserahkan kepada pihak lain. d. Tanah dapat dicabut kembali bila tanah tidak diperlukan lagi atau jika syarat-syarat telah dilanggar. Dalam UU Wakaf No. 41/2004 mengenai perubahan peruntukkan tanah wakaf seperti ditukar, dipindahkan dan yang lainnya terdapat pada Pasal 43 UU Wakaf no. 41/2004 tersebut.


BAB III PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA

A. Pengertian Wakaf Di dalam UU No. 5/1960 tentang UUPA tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang wakaf, maka penulis menulisnya yang dikutip dari PP No. 28/1977, PP No.42/2006 dan Instruksi Presiden No. 1/1991 Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 28/1977 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 137 Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 42/2006 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah. 138 “Pasal 215 butir 1 Instruksi Presiden No. 1 / 1991 tentang Penyebarluasan dan Penerapan KHI menyatakan :

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang

sekelompok orang atau badan hukum

atau

yang memisahkan sebahagian dari harta

137

Usman Suparman, Op. Cit. , hal.214 PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf No. 41/2004, hal.1

138

70 Sri Kartika Mawardi HSB,SH: Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU NO. 5/1960 Tentang UUPA, 2007. USU e-Repository © 2008

miliknya dan melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” 139 Wakaf sebagai suatu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial

dan adat Indonesia sering kali menimbulkan permasalahan

di dalam

masyarakat. Hal ini disebabkan kalau wakaf yang berasal dari ajaran Islam oleh kalangan ahli Hukum di Indonesia juga di pandang sebagai masalah dalam hukum adat. Dengan demikian persoalan wakaf sejak dulu diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Bila diiventarisir sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang mengatur masalah perwakafan, tetapi aturan yang telah dihasilkan masih terbatas pada perwakafan tanah milik. Disamping itu Pemerintah Kolonial juga telah mengeluarkan

berbagai

peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf antara lain yaitu : a. Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1906, No 435, sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 No 6196. Bahwa mendirikan tanah wakaf harus mendapat izin Bupati. b. Surat edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931, No 13611 A, sebagaimana termuat dalam Bijblad 1931 No 125/3. Bahwa untuk mendirikan tanah wakaf harus mendapat izin dari Bupati untuk tidak bertentangan dengan kepentingan umum. c. Surat edaran Sekretaris Gubernur tanggal 24 Desember 1934, No 3088 /A, sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1934 No 13390. Bahwa wakaf supaya diberitahukan kepada Bupati untuk dicatat dan dibebaskan dari pajak. d. Ketiga surat edaran itu kemudian disusul dengan Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A sebagaimana yang termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480. Bahwa wakaf cukup diberitahukan. 140

139

Juhaya S.Praja, Perwakafan Di Indonesia , PT. Tiara, Bandung, 1995, hal.7 Arif Furqan, Islam Untuk Disiplin Ilmu , Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta , 2002, hal.162 140


Peraturan tersebut pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan terus, karena belum diadakan peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah RI juga tetap mengikuti hukum agama mengenai

soal wakaf, namun campur tangan terhadap

wakaf hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan benda- benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai, atau menjadikan barang-barang wakaf menjadi tanah milik Negara. PP No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik yang dikeluarkan dalam hubungan UU No. 5/1960 tentang UUPA, hanya mengatur tentang tanah milik sedangkan perwakafan selain tanah tidak atau belum ada peraturannya. 141 Menurut Adijani al-Alabij dalam bukunya Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek mengelompokkan pada 14 peraturan seperti yang termuat dalam buku Himpunan Perundang-undangan Perwakafan Tanah diterbitkan Departemen Agama RI, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. UUNo. 5/1960 tentang UUPA pada Pasal 49 ayat 3 memberikan isyarat “Perwakafan tanah Milik dilindungi dengan Peraturan Pemerintah. 2. PP No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf. 3. PP No. 38/1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yang dikeluarkan sebagai realisasi dari apa yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat 2 UUPA. 142 Selain itu ada 3 ketentuan lagi yang membicarakan mengenai perwakafan di Indonesia. Pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur pada buku III. Kedua, Instruksi Menteri Agama RI No. 15/1989. Ketiga, Instuksi Bersama Menteri

141

Abdul Halim, Op. Cit , hal.88 Ibid, hal.83

142


Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/1990 atau No. 24/1990 mengenai Target Pensertifikatan Tanah wakaf pada Pelita V. 143 Selain peraturan dan perundangan diatas, pada tahun 2004 Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang khusus yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia yaitu UU Wakaf No. 41/2004. Dasar hukum, kompetensi dan tugas pengurus soal- soal wakaf oleh Kementerian Agama ialah berdasarkan PP No. 33/1944 jo PP No.8/1952, yang menyatakan bahwa jawatan urusan Agama dengan kantor- kantor saluran wakaf salah satu kewajiban “menyelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf. Menurut peraturan tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya di limpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten 144 . Tugas Menteri Agama / Pejabat yang tunjuk ialah mengawasi, meneliti dan mencatat perwakafan tanah apakah sesuai dengan maksud dan tujuan perwakafan menurut agama Islam atau tidak. Untuk perwakafan yang telah ada sebelum berlakunya PP tersebut, dapat di buat surat-surat bukti baru berdasarkan kesaksiankesaksian yang ada. 145 “Sebagai langkah penerbitan, Kantor Pusat Jawatan Agama mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 3 Desember 1956, No 5 Surat Edaran ini memuat anjuran agar perwakafan tanah dibuat dengan cara tertulis. 146 Dari peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, tampak adanya usaha – usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahwa usaha penerbitan juga di perlihatkan oleh Pemerintah RI. 143

Ibid, hal.87 Arif Furqan, Op. Cit. , hal.163 145 Ibid , hal.164 146 Ibid 144


Meskipun demikian peraturan yang ada tersebut kurang memadai, oleh karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria Negara Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah di beri perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam UU yakni No.5/ 1960 tentang UUPA pada pasal 49 ayat 3 dimana jelas di sebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia. Pemerintah akan memberikan pengaturan melalui PP tentang perwakafan tanah milik yang ternyata dikeluarkan setelah 17 tahun berlanjutnya UUPA itu. 147 Dengan adanya PP tentang perwakafan tanah milik itu diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan lebih terjaga. Selama sebelum adanya PP wakaf yang muncul dalam masyarakat PP tersebut diantaranya yaitu PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. PP No.42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf No. 41/2004 dll. Dengan adanya peraturan-peraturan dan

UU No. 7/1989 diharapkan

pelaksanaan perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur tanpa penyimpangan-penyimpangan. 148 Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada tersebut pada dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/1990 dan No. 24/1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. 149 Dari beberapa peraturan penting yang berhubungan dengan peraturan perwakafan tanah milik yang telah dikemukakan baik peraturan perundang-undangan yang langsung maupun tidak langsung, jelas bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian yang besar dari pemerintah.

147

Arif Furqan, Op. Cit. , hal.164-165 Abdul Halim, Op. Cit. , hal.88 149 Ibid 148


Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perwakafan kenyataan menunjukkan bahwa dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Hal ini barangkali karena wakaf yang diatur dalam PP no. 28/1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur. Karena benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan, ditambah lagi kebanyakan nadzir wakaf juga kurang professional dalam mengelola wakaf, sehingga mereka belum bias mengembangkan wakaf secara produktif.

B. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf Mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf dalam UUPA tidak dijelaskan secara terperinci, maka penulis akan menulis

yang dikutip berdasarkan pada

ketentuan dari PP No. 28/1977. Menurut Pasal 3 ayat 1 PP No.28/1977 bahwa badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atau kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. 150

150

Suparman Usman, Op. Cit. , hal.214-215


Menurut Pasal 3 ayat 2 PP No. 28/1977 bahwa dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. 151 Menurut Pasal 4 PP No. 28/1977 bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. 152 Menurut Pasal 5 ayat 1 PP No. 28/1977 bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 153 Menurut Pasal 5 ayat 2 PP No. 28/1977 bahwa dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. 154 Pada Pasal 6 ayat 1 PP No. 28/1977 bahwa nadzir yang terdiri dari perseorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut : a. b. c. d. e. f.

Warga Negara Republik Indonesia. Beragama Islam. Sudah dewasa. Sehat jasmani dan rohani. Tidak berada di bawah pengampuan. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. 155

151

Ibid, hal.215 Suparman Usman, Op. Cit. , hal.215 153 Ibid 154 Ibid 155 Ibid 152


Pada Pasal 6 ayat 2 PP No. 28/1977 bahwa jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan berikut : a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. 156 Pada Pasal 6 ayat 3 PP No. 28/1977 bahwa nadzir dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. 157 Pada Pasal 6 ayat 4 PP No. 28/1977 bahwa jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud Pasal 6 ayat 3, ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. 158 Pada Pasal 7 ayat 1 PP No. 28/1977 bahwa nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuanketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf. 159 Pada Pasal 7 ayat 2 PP No. 28/1977 bahwa nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang mengyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1. Pada ayat 3 dimana tatacara pembuatan laporan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. 160

156

Ibid Ibid, hal.216 158 Suparman Usman, Op. Cit. , hal.216 159 Ibid 160 Ibid 157


Pada Pasal 8 PP No. 28/1977 bahwa nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama. 161

C. Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Di dalam hukum agraria terdapat adanya hak atas tanah yakni hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha,hak pakai,hak-hak untuk keperluan suci dan sosial, dan yang lainnya. Di dalam UUPA hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh adalah hak milik. Hak milik selain terjadi karena penetapan pemerintah dan karena menurut hukum adat, hak milik juga dapat terjadi karena penetapan undang-undang. Dalam UUPA dijumpai beberapa ketentuan yang menetapkan terjadinya hak milik atas tanah karena undang-undang, yaitu yang termuat dalam diktum kedua konversi ketentuanketentuan konversi. Berdasarkan ketentuan konversi ini, ada beberapa hak yang setelah berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik, yaitu : a. Hak milik atas tanah yang ada, setelah berlakunya UUPA sejak 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik, bilamana telah memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditentukan. b. Hak milik pertanian, milik, yayasan, andarbeni, pesini, grand sultan, hak usaha atas bekas tanah partikelir, dan yang lainnya,l sejak berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik sepanjang pemegang haknya memenuhi persyaratan yang ditentukan. c. Hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik. 162

161

Ibid Suparman Usman, Op. Cit. , hal.19

162


Sebagaimana halnya dengan terjadinya hak milik atas tanah karena penetapan pemerintah, maka mengenai terjadinya hak milik atas tanah karena ketentuan undangundang dalam kenyataan tidak menghadapi banyak permasalahan yuridis. Menurut Pasal 22 UUPA No. 5/1960 pada ayat 1 menyatakan terjadinya hak milik menurut hukum dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan pada ayat 2 menyatakan selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena : a. Penetapan Pemerinatah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). b. Ketentuan Undang-Undang (UU). 163 Menurut Pasal 21 UUPA No. 5/1960 yakni pada ayat : 1. Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) dapat mempunyai hak milik. 2. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 3. Orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarnegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 4. Selama sesorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. 164 Menurut Pasal 24 UUPA No. 5/1960 menyatakan bahwa penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-

163

Ali Ahmad Chomzah, Op. Cit. , hal.49 Ali Ahmad Chomzah, Op. Cit. , hal.48

164


undangan. 165 Hal ini juga ada terdapat dalam wakaf, dimana penggunaan tanah milik yang bukan pemiliknya (penggunaan tanah wakif oleh nadzir wakaf) di bolehkan dalm hal wakaf produktif. Nadzir wakaf boleh melakukannya tetapi dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan, yakni dimana ia tidak boleh menggunakannya dengan sewenang-wenang dan hanya ditujukan demi kemaslahatan umat. Dalam perubahan peruntukkan hak milik atas tanah dapat terjadi karena semata-mata terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu pada diri seseorang, misalnya karena perkawinan atau kematian, maupun karena suatu peristiwa hukum yang dikehendaki secara bersama oleh pihak yang bermaksud untuk perubahan peruntukkan hak milik atas tanah dengan pihak yang bermaksud memerima peruntukkan hak milik atas tanah , seperti karena jual beli, hibah, maupun tukar menukar. Keberadaan wakaf, khususnya wakaf tanah, di Nusantara ini sudah di lakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya komunitas muslim, sebagai sebuah komunitas pada umumnya memerlukan

fasilitas-fasilitas

peribadatan

dan

pendidikan

untuk

menjamin

kelangsungannya, dimana dapat dipenuhi dengan cara wakaf. 166 Dalam perkembangan pembinaan Hukum Nasional di Negara kita, dimana Hukum Islam telah banyak memberikan pengaruh yang positif dalam berbagai macam peraturan perundang – undangan di Indonesia, hal ini di karenakan hukum

165

Ibid, hal.49 Marpuji Ali, Op. Cit. ,, hal.259

166


Nasional kita banyak sekali yang konsep dasarnya di transformasi dari hukum Islam. Setelah di transformasi dari Hukum Islam kedalam hukum nasional juga telah di transformasikan

kedalam Hukum Nasional

(peraturan perundang –

undangan) tentang pertahanan, yakni tanah wakaf dan perwakafan tanah. Mengenai perwakafan ini juga asalnya semata – mata dari Hukum Islam , tidak dari hukum lain. Ia semata – mata khasanah Hukum Islam yang erat kaitannya dengan Hukum Islam. Keharusan transformasi mengenai lembaga wakaf yang ada di dalam Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional , mengingat dalam hal seseorang beramal saleh melalui Shodaqoh jariyah yang berupa wakaf, maka ia telah mewujudkan secara konkrit ajaran Islam yang sangat esensial yakni “Hablun minallah wa habun minannas” artinya dalam lembaga wakaf selain ia mengandung nilai ibadat untuk pelakunya (orang yang berwakaf) dalam rangka taqarrub kepada Allah juga terkandung di dalamnya nilai mu’alamat , yakni hubungan antara sesama manusia (antara sesama anggota komunitas masyarakat) dengan benda yang berupa tanah yang guna pelaksanaan kesempurnaan pelaksanaannya memerlukan adanya bantuan penyelenggaraan Negara. 167 Di satu segi masalah sangat erat sekali kaitannya

dengan masalah

keagrariaan, yaitu masalah bumi , air dan ruang angkasa yang merupakan karunia Allah SWT. Di segi lain ia (lembaga wakaf) merupakan kekayaan umat Islam sebagai sumber dana yang sangat besar dalam mensukseskan pembangunan sosial , ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. 168 Mengingat betapa pentingnya masalah tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluknya agama Islam, maka lembaga wakaf, (tanah)

167

Taufiq Hamami, Op. Cit. , hal.36 Taufiq Hamami, Op. Cit. , hal.36

168


harus di transformasikan ke dalam Hukum Nasional guna melindungi eksistensi dan keberadaannya di tengah – tengah masyarakat. 169 Amal wakaf yang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia, juga dilakukan oleh umat Islam Indonesia, sejak agama ini dianutnya. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Menurut Pasal 26 UU No. 5/1960 tentang UUPA peralihan hak milik atas tanah terjadi karena jual beli, hibah maupun tukar menukar. Sekalipun sudah berubah peralihan hak dalam penguasaan pembeli dalam hal jual beli yang dibuktikan dengan adanya akta jual belinya, namun peralihan hak harus mengikuti formalitasl yang dilakukan, yakni harus dilanjutkan pada pendaftaran balik nama haknya. Material pengusaan telah berubah peralihan tapi karena formalitas yakni syarat peralihan balik nama belum dilakukan secara formal juga si pembeli tanah, sebelum melakukan pendaftaran balik nama ke kantor pertanahan masih belum diakui sebagai pemilik sah dalam buku tanah. 170

D. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Pada prinsipnya terhadap tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan baik perubahan terhadap status, peruntukan maupun penggunaannya. Menurut kenyataan di dunia ini tidak ada satupun yang abadi. Menurut kodratnya segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuan-kemajuan yang

169

Ibid Muhammad Yamin, Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara pada tanggal 2 September 2006 di Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal.9 170


terjadi di dalam kehidupan manusia telah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan olehnya. 171 Dengan kata lain bahwa jika suatu tanah wakaf dihadapkan kepada kenyataan dapat saja dilakukan suatu perubahan atasnya, baik perubahan status, peruntukan ataupun penggunaannya. Perubahan dimaksud dikarenakan adanya perubahan kondisi tanah atau lingkungannya, atau bisa juga dikarenakan adanya perubahan rencana tata guna tanah, tata ruang atau rencana pembangunan daerah atau nasional. Perubahan peruntukan hak menurut hukum agraria nasional, selain dapat dilakukan melalui cara dengan jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan dan lain-lainnya, dapat juga dilakukan dengan cara wakaf. Perubahan peruntukan hak melalui cara wakaf ini bersifat kekal, abadi dan untuk selama-lamanya, dalam arti suatu tanah hak milik yang telah dirubah peruntukan kepada pihak lain yaitu masyarakat dengan cara wakaf, berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak dapat dirubah peruntukan kepada pihak lain, baik melalui cara jual beli, hibah, tukar menukar, dan yang lainnya kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya. Sehubungan dengan sifat kekekalan dan keabadian dari pada wakaf tersebut, maka selain tanah yang diwakafkan harus berstatus hak milik, juga harus untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat.

171

Taufiq Hamami, Op. Cit. , hal.92


Ketentuan ini selain maslahat dan manfaatnya lebih besar dan lebih banyak dapat dinikmati oleh masyarakat, juga sesuai dengan maksud dari pada fungsi sosial dari pada hak atas tanah yang dianut hukum agraria nasional. UUPA melakukan pembatasan terhadap peralihan atau perubahan peruntukan hak milik, hanya mereka yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 jo. Pasal 21 ayat 2 UUPA saja yang dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah. 172 Mengenai perwakafan tanah dalam UU No. 5/1960 tentang UUPA diatur dalam Pasal 49 ayat 3 dimana perwakafan tanah dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. (Catatan : telah ada PP No. 28/1922 dan Permendagri No. 6/1977, yang hanya mengatur perwakafan tanah milik saja). 173 Menurut Pasal 11 ayat 1 PP No. 28/1977 bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. 174 Untuk itulah, maka diatur di dalam UU No. 5/1960 tentang UUPA Pasal 49 ayat 3 jo. PP No. 28/1977 jo. Permendagri No. 6/1977 jo. PMA No. 1/1978 dan lainlainnya, dimana hanyalah perwakafan hak milik yang kepentingannya umum atau kepentingannya tidak lain sebagai kepentingan umum atau kepentingan peribadatan lainnya (wakaf sosial, bukan wakaf ahli).

172

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah , Prenada Media, Jakarta, 2004,

hal.79 173

Muhammad Yamin, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hal.8 174 Usman Suparman, Op. Cit. , hal.218


Semua hak-hak atas tanah di dalam hukum agraria nasional mempunyai fungsi sosial, yang berarti pula hak-hak tersebut harus mampu memenuhi satu atau lebih kepentingan masyarakat. Oleh karena itu hukum agraria nasional kita tidak menganut sistem adanya suatu hak mutlak atas tanah. Hak milik sekalipun kehakkannya itu sendiri masih dibatasi oleh : a. Adanya fungsi sosial yang dianggap melekat padanya. b. Corak masyarakat Indonesia yang sejak zaman dahulu membebankan manusia perorangan dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat dan sekitarnya. Untuk masalah perwakafan yang status dan peruntukannya dipergunakan sebagai kepentingan pribadi atau keluarga (wakaf ahli), tidaklah termasuk ruang lingkup dan jangkauan pengaturannya. Ruang lingkup semacam ini diperlukan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari adanya kekaburan di dalam masalah perwakafan. Dan dalam hal seseorang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan seseorang pribadi atau keluarga (wakaf ahli), maka untuk tidak menyulitkan nantinya setelah orang yang menerima wakaf

(nadzir)

meninggal

dunia,

mengingat

wakaf

tidak

dapat

dirubah

peruntukannya, baik dengan cara jual beli, hibah, warisan dan lain-lainnya, maka wakaf tersebut harus dianggap hibah. Pada Pasal 49 ayat 1 UU No. 5/1960 tentang UUPA menyatakan bahwa hak milik badan-badan keagamaan dan sosial, sepanjang dipergunakan untuk uasaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut


dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. 175 Pada Pasal 49 ayat 3 UUPA No. 5/1960 menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 176 Menurut Pasal 23 UU No. 5/1960 tentang UUPA pada ayat 1 menyatakan bahwa hak milik, demikian pula setiap perubahan peruntukan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. 177 Menurut Pasal 23 ayat 2 UU No. 5/1960 tentang UUPA menyatakan bahwa pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebasan hak tersebut. 178 Menurut Pasal 26 ayat 1 UU No. 5/1960 tentang UUPA menyatakan bahwa jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). 179 Pada Pasal 26 ayat 2 UU No. 5/1960 tentang UUPA menyatakan bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak milik pihak

175

Ali Ahmad Chomzah, Op. Cit. , hal.58 Ibid, hal.58 177 Ibid, hal.49 178 Ibid 179 Ali Ahmad Chomzah, Op. Cit. , hal.50 176


lain yang membebaninya tetap berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. 180 Menurut Permendagri No. 3/1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pemberian hak atas tanah dan pemberian izin perubahan penggunaan tanah pada asasnya harus disertai dengan fatwa tata guna tanah. 181 Pada Pasal 2 ayat 2 Permendagri No. 3/1978 menyatakan bahwa tata guna tanah pada ayat 1 merupakan penilaian teknis obyektif dan salah satu bahan pertimbangan dalam mengusulkan penyelesaian permohonan sesuatu hak atas tanah dan pemberian izin perubahan penggunan tanah. 182 Pada Pasal 2 ayat 5 Permendagri No. 3/1978 menyatakan bahwa fatwa tata guna tanah tersebut pada ayat 1 harus berisikan penilaian terhadap : a. b. c. d. e. f. g.

Keadaan penggunaan tanahnya. Kemampuan tanah. Persediaan air. Kemungkinan pengaruh penggunaan tanah daerah sekitarnya. Rencana induk dan denah perusahaan. Aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah. Aspek-aspek asas-asas tata guna tanah. 183

Menurut Pasal 7 Permenegria/ Kepala BPN No. 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan bahwa sepanjang mengenai hak milik yang dipunyai badan hukum keagamaan, badan hukum nasional dan badan hukum lain yang ditunjuk oleh pemerintah, hak guna usaha dan yang lainnya yang menurut sifatnya harus 180

Ibid Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3/1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah 182 Ibid 183 Ibid 181


memerlukan izin peralihan hak , dalam penerbitan keputusan pemberian haknya harus mencantumkan persyaratan izin peralihan hak. 184 Pasal 7 Permenegria/ Kepala BPN No. 9/1999 selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan Pasal 134 yang menyatakan bahwa izin peralihan atau perubahan peruntukan hak atas tanah diperlukan hanya untuk hak milik yang dipunyai oleh badan hukum keagamaan, badan hukum sosial dan badan hukum lain yang ditunjuk oleh pemerintah, hak guna usaha, hak pakai tanah di atas tanah Negara dan hak-hak lain yang di dalam sertifikatnya dicatat memerlukan izin. 185 Selain perubahan peruntukan hak milik atas tanah yang dilakukan perorangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 UUPA jo. Pasal 21 ayat 1 UUPA, perubahan peruntukan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh badan-badan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat 2 UUPA jo. PP No. 38/1963 tentang Penunjukkan Badan-badan hukum yang Mempunyai Hak Milik Atas tanah, harus memerlukan izin dari pihak yang berwenang. 186 Wakaf yang akan dirubah dengan cara dijual, digantikan, dipindahkan atau dialihkan ketempat yang lain dan yang lain sebagainya, dimana perubahan tersebut yang akan dilakukan mempunyai dasar hukum, yaitu diantaranya sebagai berikut : 1. Pada PP No. 28/ 1977 yakni dalam Pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 2. Pada PMA No. 1/1978 yakni dalam Pasal 12 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

184

Peraturan Menteri Agraria (Permenegria)/ Kepala BPN No. 9/1999 Permenegria / Kepala BPN No. 9/1999 186 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit. , hal.81 185


3. Pada

Surat

Edaran

Dirjen

Bimas

Islam

dan

Urusan

Haji

No.

DII/5/HK/007/901/1989 tanggal 1 April 1989. 187 Selain dasar hukumnya juga ada alasan perubahan dan tukar menukar yaitu sebagai berikut : 1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang dikeluarkan oleh wakif (PP No. 28/1977 ayat 2 huruf a). 2. Karena kepentingan umum (PP No. 28/1977 ayat 2 huruf b). 3. Karena status tanah wakaf dapat di izinkan di berikan penggantian yang senilai dan seimbang (PMA No. 1/1978 Pasal 13 ayat 3). 188

187

Departemen Agama RI, Manajemen Perwakafan Tanah Milik (Bahan Untuk CPPN) , Departemen Agama RI Pusat Pendidikan dan Latihan Kerja, Jakarta, 1995, hal.6 188 Ibid, hal.6


BAB IV AKIBAT HUKUM PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA A. Akibat Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dalam hal tanah wakaf yang mengalami perubahan peruntukan akan menimbulkan suatu akibat dari hal tersebut. Dalam perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik tersebut akan berakibat yang baik atau secara positif maupun berakibat yang buruk atau secara negatif. Hal ini dikarenakan adanya suatu pro dan kontra dengan adanya perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut, baik dari kalangan para ulama-ulama, pejabat-pejabat yang berwenang, masyarakat umum ataupun pihak-pihak yang lainnya. Akibat yang baik atau dari

segi positifnya perubahan peruntukan tanah

wakaf itu ditujukan demi kemaslahatan masyarakat umum yang lebih baik atau yang lebih bermanfaat dari pada tanah wakaf itu belum mengalami suatu perubahan peruntukkan. Akibat yang baik atau secara positif ini tentu akan lebih baik lagi bila dilakukan atau dilaksanakan sesuai cara atau prosedur yang ada dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Sebagai contoh dimana penelitian yang dilakukan yakni pada suatu tanah wakaf yang berdiri di atasnya sebuah Mesjid Muslimin yang berada di Pasar V (lima) Marelan pada tahun 1992 yang berada di pinggir jalan atau umum yang banyak dilalui oleh kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang lalu lalang 90 Sri Kartika Mawardi HSB,SH: Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU NO. 5/1960 Tentang UUPA, 2007. USU e-Repository © 2008

melewti mesjid tersebut menimbulkan suatu polusi lingkungan yaitu polusi udara maupun suara serta adanya suatu kegiatan pelebaran jalan raya yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi jemaah mesjid itu, dimana jemaah menjadi tidak nyaman, tidak tenang, dan lain-lain akibat dari polusi tersebut. Sementara dalam menjalankan ibadah di mesjid membutuhkan ketenangan, kenyamanan, dan lain-lain agar ibadahnya lebih khusyuk. Dengan adanya hal ini jemaah mesjid itu melaporkan kepada nadzir, pihak lurah kecamatan,dan lain-lain atas ketidaknyamanan yang dialaminya dalam beribadah di mesjid itu. Atas keluhan-keluhan yang diterima pihak nadzir mesjid, pejabat yang berwenang berserta para anggota masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar mesjid tersebut sepakat berembuk bersama dengan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Dari hasil musyawarah bersama tersebut, maka mereka bersepakat untuk melakukan perubahan peruntukan mesjid itu ke tempat yang lebih baik yaitu tepat berada di belakang area mesjid itu kira-kira berjarak 500 meter dari mesjid itu. Dengan demikian selanjutnya pihak nadzir mesjid melakukan perubahan peruntukan mesjid itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat ini sampai proses tersebut selesai. Perubahan peruntukan tanah wakaf itu berakibat yang baik atau positif juga ada akibat yang buruk atau negatif. Hal ini dimungkinkan bila perubahan peruntukan tersebut di lakukan dengan cara yang menyimpang dari prosedur atau cara yang telah ada sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, juga dikarenakan perubahan peruntukan itu bukan ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat umum tetapi untuk kepentingan-


kepentingan pihak-pihak tertentu saja yang merugikan masyarakat atau bertujuan untuk digunakan dalam perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam seperti untuk perjudian, dan lainnya. Akibat buruk dari perubahan peruntukan tanah wakaf itu selain akan terkena sanksi secara pidana perubahan peruntukan itu juga dengan sendirinya akan batal menurut hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai sanksi pidana tersebut terdapat dalam Pasal 67 ayat 1 UU Wakaf No. 41/2004 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 189 Pada Pasal 67 ayat 2 UU Wakaf No. 41/2004 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). 190 Pada Pasal 229 KHI menyatakan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkaraperkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. 191

189

Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.181 Ibid 191 Cik Hasan Bisri, Op. Cit. , hal.216 190


Untuk menjamin pelaksanaan perwakafan tanah menurut perundangundangan yang berlaku, maka terhadap pihak-pihak yang melanggarnya diancam sanksi-sanksi tertentu.

B. Akibat Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut UU No. 5/1960 Tentang UUPA Menurut Pasal 52 ayat 1 UUNo. 5/1960 tentang UUPA menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). 192 Pada Pasal 14 PP No. 28/1977 menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni mengenai tentang ikrar wakaf, nadzir dan saksi, Pasal 6 ayat 3 yakni mengenai tentang pendaftaran dan pengesahan nadzir, Pasal 7 ayat 1 yakni tentang kewajiban nadzir, Pasal 9 yakni tentang tata cara perwakafan tanah, Pasal 10 yakni tentang pendaftaran tanah wakaf hak milik, Pasal 11 yakni tentang perubahan perwakafan tanah milik, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). 193 Apabila perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 14 PP No. 28/1977 tersebut dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian atau terhadap kedua-duanya (Pasal 15 PP No. 28/1977). 194 Suatu penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perwakafan atas tanah dijeniskan seperti perubahan peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai 192

Ali Ahmad Chomzah, Op. Cit. , hal.58 Suparman Usman, Op. Cit , hal.88-89 194 Ibid 193


prosedur ketentuan yang berlaku, dan yang lainnya

sebagai tindak pidana

pelanggaran yakni perbuatan melanggar hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengemukakan sebuah contoh, bahwa sebelum adanya PP No. 28/1977, pelaksanaan perwakafan atas tanah yang tanpa dilakukan dan atau dicatatkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tidaklah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (tindak pidana), karena di saat itu perbuatan tersebut belum dikenal segai perbuatan yang tidak baik. Bukti yang lainnya adalah dapat dilihat dari bentuk sanksi pidananya itu sendiri yang hanya merupakan hukuman kurungan atau denda. Hukuman kurungan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk hukuman denda sebanyakbanyaknya tidak lebih dari Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Bentuk sanksi pidana semacam ini merupakan salah satu ciri dari pada tindak pidana pelanggaran. 195

C. Penyelesaian Perselisihan Wakaf Tanah Hak Milik Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum akan menimbulkan suatu akibat yang baik maupun yang buruk, terutama dalam hal ini mengenai wakaf. Di dalam wakaf setiap perbuatan wakaf salah satu contohnya perubahan peruntukan tanah wakaf menimbulkan akibat atau dampak dari dua segi yaitu segi yang baik maupun yang buruk. Dari segi yang baik biasanya jarang menimbulkan suatu perselisihan, umumnya yang sering menimbulkan perselisihan atau adanya

195

Taufq Hamami, Op. Cit. , hal.207


suatu sengketa dari segi yang buruk. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Menurut Pasal 226 KHI menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang mengyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 196 Menurut Pasal 62 ayat 1 UU Wakaf No. 41/2004 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan pada ayat 2 bahwa apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. 197 Masalah perwakafan pelaksanaan perwakafan khususnya tanah, di dalam masyarakat kita sehari-hari pelaksanaannya lebih banyak dilaksanakan secara hukum Islam, maka sudah barang tentu politik hukum nasional menggariskan bahwa badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalamnya merupakan wewenang dan kompetensi badan Peradilan Agama. Sedangkan bagian-bagian yang lain yang penanganannya harus diselesaikan secara umum baik yang mengyangkut masalah perdata maupun pidana, merupakan wewenang dan kompetensi badan Peradilan Umum. Wewenang Pengadilan Agama dalam masalah perwakafan dalam hal ini meliputi masalah-masalah sebagai berikut :

196

Cik Hasan Bisri, Op. Cit. , hal.215 Departemen Agama RI, Op. Cit. , hal.179

197


a.

Wakaf, Wakif, Ikrar, Nadzir dan Saksi. Kewenangan di bidang ini mengyangkut sah tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu yang mengyangkut benda yang diwakafkan, wakif, ikrar, saksi dan nadzir. Didalam hal ini perselisihan banyak didorong oleh faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali tanah yang telah diwakafkan, baik oleh wakif atau oleh ahli warisnya. Faktor pendorongnya antara lain : 1. Makin langkanya tanah. 2. Makin tingginya harga. 3. Menipisnya kesadaran beragama. 4. Wakaf mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya mserasa kehilangan sumber rejeki dan menjadi terlantar kehidupannya sehingga menjadi suatu musibah bagi generasi yang ditinggalkan. 5. Sikap serakah dari ahli waris atau sama sekali tidak tahu adanya ikrar wakaf karena tidak diberitahu oleh orang tuanya. b. Bayyinah merupakan alat bukti administrasi tanah wakaf seperti akta ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf, dan yang lainnya yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan tanah wakaf. c. Pengelelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf seperti penyimpangan penggunaan harta wakaf oleh nadzir dan lain-lain. 198 Kewenangan Peradilan Agama atas penyelesaian perselisihan perwakafan

tanah, sebetulnya telah berjalan lama, yakni sejak keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, akan tetapi atas kebijakan politik hukum kolonial Belanda yang tertuang dalam Staatblad 1937 No. 116 dan Keputusan Gubernur Jenderal No. 9/1937, mencabut kewenangan itu, dan selanjutnya dialihkan menjadi wewenang Peradilan Umum. 199 Masalah penyelesaian perwakafan kembali menjadi wewenang Peradilan Agama, setelah berlakunya PP No. 28/1977 yang dikokohkan oleh Pasal 49 ayat 1 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. 200

198

Taufiq Hamami, Op. Cit. , hal.170-171 Ibid, hal.171 200 Ibid, hal.172 199


Pada Pasal 12 PP No. 28/1977 bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang mengyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pangadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 201 Ketentuan pasal 49 ayat 1 UU No. 7/1989 tentang Peradilan agama yang dimaksud menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. c. Wakaf dan sedekah. 202 Ketentuan Pasal 49 ayat 1 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama tersebut telah mengalami perubahan dengan di keluarkan UU yang baru yakni UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama yang menggantikan UU yang lama. Pada UU yang lama ketentuan Pasal 49 ayat 1 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama tersebut digantikan ketentuan UU yang baru dengan Pasal 49 UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan. b. Waris. 201

Suparman Usman, Op. Cit. , hal.218 Taufiq Hamami, Op. Cit. , hal.172

202


c. d. e. f. g. h. i.

Wasiat. Hibah. Wakaf. Zakat. Infaq. Shadaqah, dan. Ekonomi syariah 203

Pengadilan Agama dimaksud adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf yang bersangkutan atau Pengadilan Agama yang mewilayahi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau PPAIW tempat pelaksanaan ikrar wakaf dan pencatatannya. 204

203

Majalah Renvoi Edisi No. 5/41 Bulan Oktober Th. 04/2006, hal.78 Taufiq Hamami, Op. Cit. , hal.172

204


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut : 1. Pada ulama pada mazhab Syafi’i, Maliki, Hanafi, dan Hambali maupun

para

ulama-ulama yang lainnya sepakat bahwa perubahan peruntukan wakaf hak milik tidak dibenarkan, tetapi ada dijumpai sedikit perbedaan dari cara pandang dari para ulama-ulama tersebut, hal ini dikarenakan ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan perubahan peruntukan tanah wakaf. Dari pendapat para ulama-ulama menurut penulis sependapat dengan Imam Malik dan Ahmad bin Hambal. Hal ini dikarenakan apa yang telah diwakafkan boleh dijual atau dirubah peruntukannya apabila wakaf tersebut sudah tidak mempunyai manfaat lagi bagi kemaslahatan umat dari pada dibiarkan akan menjadi suatu yang sia-sia. Menurut penulis pendapat ini mempunyai keluwesan dan lebih relevan sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. 2. Pada dasarnya tanah hak milik yang telah diwakafkan tidak bisa dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain

seperti dengan cara dijual,

dipindahkan atau dirubah peruntukkan dan cara-cara lainnya daripada yang 99


dimaksudkan dalam ikrar wakaf, karena wakaf adalah merupakan suatu tindakan seseorang melepaskan haknya atas harta kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan dijalan Allah dan untuk kemaslahatan umum. Tetapi wakaf dapat berubah statusnya apabila tidak sesuai lagi dengan tujuan semula dan telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama yakni sebagai berikut : a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh wakif. b. Karena kepentingan umum. Perwakafan tanah dalam UU No. 5/1960 tentang UUPA diatur dalam Pasal 49 ayat 3 dimana perwakafan tanah dilindungi dan diatur dengan perturan pemerintah. 3. Sebagai akibat

hukum perubahan peruntukkan tanah wakaf hak milik

menurut hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA, ada yang berdampak positif demi kemaslahatan masyarakat umum dan berdampak negatif. Dampak negatif dari perubahan peruntukan tanah wakaf selain akan dikenakan sanksi pidana juga dengan sendirinya akan batal menurut hukum yang berlaku. Dalam hal perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut menimbulkan suatu perselisihan, maka akan diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan baik kompetensi Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum.


B. Saran Dari kesimpulan penulisan tesis ini penulis menyarankan : 1. Penulis tujukan kepada Departemen Agama, dimana perubahan peruntukan tanah wakaf diawasi dengan ketat agar eksistensinya dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tetap ada demi kemaslahtan masyarakat umum. 2. Kiranya lembaga wakaf dapat berkembang dengan pengertian bahwa wakaf itu bukan hanya untuk ditahan tetapi diharapkan bahwa wakaf itu menjadi ekonomi umat yaitu seperti membuat suatu toko berfungsi sebagai wakaf, atau menjadi wakaf yang produktif menghasilkan keuntungan untuk kemaslahatan masyarakat umum. 3. Masyarakat dan pihak pemerintah sama-sama mengawasi pelaksanaan wakaf tersebut, agar dapat mencegah pelaksanaan wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pihak-pihak tertentu.


DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abdullah, Hafid, Fikih Syafi’i , CV. Asy Syifa, Semarang, 1992 Abdurahman, Himpunan Yurisprudensi Hukum Agraria (Seri Hukum Agraria VI) , Alumni, Bandung, 1980 Adhie, Brahmana dan Hasan Basri Nata Menggala (Penyunting), Reformasi Tanah , Mandar Maju, Bandung, 2002 Al-Alabij, Adijani, Perwakafan Tanah Di Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, 1992 Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Bina Aksara, Jakarta, 1981 AR, Hasbi, Wakaf , IAIN Sumatera Utara, 1985 Bisri, Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama , PT. Logos Wacana Islam, Jakarta, 1999 Chomzah, Ali Ahmad, Hukum Pertanahan , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2003 Dahlan, Zaini dan Azharuddin Sahil (Penerjemah), Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, Yogyakarta, 1999 Daradjat, Zakiah, Ilmu Fiqih Jilid 3 , Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995 Departemen Agama RI, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam , Departemen Agama RI, Jakarta, 2005

___________________, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorak Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2003 ___________________, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji, Jakarta, 2005

102


___________________, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia , Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta , 2005 Djamali, R.Abdul, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum , CV. Mandar Maju, Bandung, 2001 Furqan, Arif, Islam Untuk Disiplin Ilmu , Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002 Halim, Abdul, Hukum Perwakafan Di Indonesia , Ciputat Press, Ciputat, 2005 Hamami, Taufiq, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional , PT. Tatanusa, Jakarta, 2003 Husaini, Al-Masyhad, Sahih Muslim Juz II , Al-Qahirah,t.t. Johar, Bahder dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Sadaqah) , CV. Mandar Maju, Bandung, 1997 Karim, Helmi, Fiqh Muamalah , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 Mahmudunnasir, Syed, Islam Konsepsi dan Sejarahnya , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005 Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah , Prenada Media, Jakarta, 2004 Munghriyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab , Lentera, Surabaya, 1996 Muhammad Syah, Ismail, Filsafat Hukum Islam , Bumi Aksara dan Bekerjasama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1997 Praja, Juhaya S, Perwakafan Di Indonesia , PT. Tiara, Bandung, 1995 ____________, Perwakafan Di Indonesia, Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya, Mizan, Bandung, 1995 Saleh, Asri Muhammad (Penyunting), Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia , UIR Press, Pekanbaru, 1991 Shiddieqy, Hasbi Ash, Fiqhul Mawaris , Bulan Bintang, Jakarta, 1973


Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei , Jakarta, LP3ES, 1989

Soekanto, Soejano, Pengantar Penelitian Hukum , UII Press, Jakarta, 1986 Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998 Syarqiyah, Mahtabal AS, Al-Munjid , Yayasan Piara, Bandung, 1995 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua , Balai Pustaka, Jakarta, 1975 Usman,Suparman, Hukum Perwakafan Di Indonesia , Darul Ulum Press, Jakarta, 2002 Yamin, Muhammad, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003

B. Tesis, Makalah, Jurnal, Artikel, Diklat Aedy, Hasan, Peranan Pemerintah dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Umat , Pada Internasional Seminar On Islamics As a Solution, di Medan pada tanggal 1819 September 2005 Ali, Marpuji, Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat , Pada Internasional Seminar On Islamics As a Solution, di Medan pada tanggal 18-19 September 2005 Damayanti, Yulia, Pendaftaran dan Pergantian Harta Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah (Penelitian Di Kota Medan), 2004 Departemen Agama RI, Manajemen Perwakafan Tanah (Bahan Untuk CPPN) , Departemen Agama RI Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta,1995 Iska, Syukri, Manajemen Zakat dan Wakaf Dalam Peningkatan Ekonomi Umat , Pada Internasional Seminar On Islamics As a Solution, di Medan pada tanggal 1819 September 2005 Pulungan, Maramonang, Pembatalan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan PP No. 28/1977 , 2003 Yamin, Muhammad, Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar


dala Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara pada tanggal 2 September 2006 di Gelanggang Mahasiswa kampus USU, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006

C. Peraturan Perundang-undangan Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Penyebarluasan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksana UU Wakaf No. 41/2004 Peraturan Menteri Negara Agraria (Permenegria) No. 1/1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Peraturan Menteri Negara Agraria (Permenegria)/ Kepala BPN No. 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3/1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf

D. Majalah Renvoi Edisi No. 5/41 Bulan Oktober Th. 04/2006


1960 TENTANG UUPA. NASKAH PUBLIKASI Oleh :

Recommend Documents