IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS ( Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai Karimun tahun 2016)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh ADELIA FITRI NIM.130565201068
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2017
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini : Nama
: ADELIA FITRI
NIM
: 130565201068
Jurusan/ Prodi : Ilmu Pemerintahan Alamat
: KM.7 Perumahan Mekar Sari Blok A No.1
Nomor Telp
: 0856 6825 5518
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan. Tanjungpinang, 19 Juli 2017 Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Afrizal,S.Ip,M.Si NIP. 198304032015041001
Handrisal,S.Sos,M.Si Nip.198802202015041002
1
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS ( Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai Karimun tahun 2016) ADELIA FITRI AFRIZAL,S.IP,M.SI HANDRISAL,S.SOS,M.SI Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Abstrak Tren pakaian bekas impor sedang menjadi primadona semua kalangan dengan harga yang murah namun berkualitas, tapi kenyataan dilapangan pakaian bekas impor merupakan komoditi yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib dimusnahkan memasuki wilayah Indonesia. Pakaian bekas impor yang masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masuk secara illegal karena sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah yang memiliki akses pelabuhan ilegal dan dimanfaatkan oleh oknum untuk memasukan produk impor second disisi lain Tanjung Balai Karimun harga jual produk dari dalam negeri baru dengan harga yang tinggi. Di Tanjung Balai Karimun tepatnya pasar rombengan masih menjual produk second impor seperti tas, sepatu, bedcover, gorden khususnya pakaian bekas. Peraturan pemerintah yang mengeluarkan peraturan menteri nomor 51 tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas impor. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi peraturan menteri nomor 51 tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas impor dan mendeskripsikan faktor keberhasilan/kendala implementasi peraturan menteri perdagangan tentang larangan pakaian bekas impor. Dengan menggunakan teori Van Horn dan Van Meter . Metode didalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan informan berjumlah 14 orang dengan informan penelitian menggunakan teknik sampling bola salju Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penelitian ini yaitu implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas di implementasikan namun dilapangan masih ditemukan peredaran pakaian bekas impor khususnya di pasar rombengan Tanjung Balai Karimun hal ini disebabkan karena pemerintah daerah yang memilih untuk tidak mengambil tahu dengan keberadaan pakaian bekas impor serta kurangnya koordinasi saat patroli dalam penjagaan titik pelabuhan ilegal.
Kata kunci : implementasi, peraturan menteri, pakaian bekas impor
2
Abstract The trend of imported used clothing is being the belle of all circles with cheap but quality price, but the reality of imported used clothes is a commodity that is prohibited to be imported into the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and must be destroyed into Indonesian territory. Imported clothing imported into the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia entered illegally because most of the border areas in Indonesia are still areas that have access to illegal ports and used by unscrupulous people to import second products on the other side Tanjung Balai Karimun selling price of new domestic products With a high price. In Tanjung Balai Karimun precisely rombengan market still sells second import products such as bags, shoes, bedcover, curtains especially used clothing. The government regulation issuing ministerial regulation number 51 of 2015 concerning the ban on imported used clothing. The purpose of this study is to describe the implementation of Ministerial Regulation No. 51 of 2015 on the ban on imported used clothing and to describe the success factors / obstacles of the implementation of the trade minister's regulation on the ban on imported used clothing. By using the theory of Van Horn and Van Meter. The method in this research is descriptive qualitative method with informant amounted to 14 people with research informant using snowball sampling technique The results of the research found that in this research the implementation of the regulation of the Minister of Trade No. 51 of 2015 on the ban on import of used clothing in the implementation but the field is still found circulation of imported used clothing especially in Tanjung Balai Karimun rombengan market this is due to local governments who choose not to take out With the presence of imported clothing as well as lack of coordination while patrolling illegal harbor ports.
Keywords: implementation, ministerial regulations, import used clothing
3
A. PENDAHULUAN
menurut peraturan menteri nomor 51 tahun
1.
2015 pasal 1 ayat 1 bahwa :
Latar Belakang
“Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean”.
Tren pakaian bekas impor karena adanya barang yang berkualitas namun di dapat dengan harga yang murah. Pakaian bekas
impor
sasaran
yang
Dalam kasus pakaian bekas impor
menyasar
yang
Indonesia sebagai negara kepulauan tidak
yaitu
bekas impor. Pengimporan pakaian bekas di
Singapura
Karimun
bagi
disisi
kebutuhan
lain
karena
masyarakat Kabupaten
Karimun merupakan bagian NKRI maka
yang sangat dekat secara geografis dengan yaitu
memenuhi
namun
Indonesia sering terjadi di daerah perbatasan
tetangga
kabupaten
pemerintah merupakan pisau bermata dua,
menjadi terkecuali dalam bisnis pakaian
negara
terjadi
harus mengikuti peraturan yang diturunkan
dan
oleh pusat. Pada keterangan perundangan-
Malaysia sebab banyaknya akses pelabuhan
undangan serta peraturan menteri telah
tikus. Indonesia sudah mempunyai peraturan
memberikan kejelasan terhadap peraturan
yang mengatur pelarangan pengimporan
yang cukup tegas pada Permendagri nomor
pakaian bekas di Indonesia sesuai dengan
51 tentang larangan impor pakaian bekas
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51
pasal 2 menyebutkan :
tahun 2015 tentang larangan impor pakaian “ Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuam Republik Indonesia”.
bekas pasal 2 menyebutkan : “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Namun pada kenyataan di lapangan tepatnya pasar Rombengan masih ditemukan
Pelabuhan menurut Marolop Tanjung (2010:381) adalah tempat yang terdiri dari
peredaran
daratan dan perairan disekitarnya dengan
melakukan transaksi jual–beli pakaian bekas
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
impor di Kabupaten Karimun Provinsi
pemerintah dan kegiatan ekonomi yang
Kepri. Secara mekanisme yang dilakukan
digunakan sebagai tempat bersandar dan
para pedagang ialah memasukan barang ke
berlabuh
wilayah
barang-barang
impor
dan
pakaian
pabean
bekas
tanpa
mekanisme impor resmi.
penumpang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penumpang. Pengertian impor
4
impor
dan
melakukan
Penjelasan umum yang menunjukan
bagus,
tindakan ilegal yang tidak sesuai dengan
mempunyai
merk-merk
luar ternama
mekanisme impor legal yang dilakukan
2.
oknum pakaian bekas impor di Tanjung
Model
pakaian
bekas
masih
merupakan model terbaru
Balai Karimun dengan jalur laut pelabuhan
3.
Harga pakaian bekas impor sangat
tikus yaitu berawal dari tersedianya pakaian
miring, biasanya untuk satu buah
bekas di luar negeri yang di sambut baik
kemeja bermerk terkenal jika kita
oleh oknum dalam negeri yang klasifikasi
membeli di swalayam atau di mall
pelaku yang mengambil keuntungan dibalik
harganya
pelanggaran pelaksanaan peraturan menteri
200.000-rp 300.000, jika membeli
nomor 51 tahun 2015 .
pakaian bekas bisa mendapatkan
Klasifikasi yang terlibat pakaian bekas
satu kemeja dengan model dan
impor
merk yang sama dengan harga rp
1.
Pedagang yang berdagang pakaian
Pemilik
modal
yang
4.
mengimpor
rp
Kebutuhan
baju
berkualitas
dengan harga miring.
pakaian bekas impor pasar rombengan 3.
mencapai
30.000
bekas impor di pasar rombengan 2.
bisa
Inkonsistensi
peraturan
menteri
Pemilik pelabuhan kecil di Tanjung
perdagangan jelas menjauhkan implementasi
Balai Karimun
kebijakan dari cita utamanya yaitu kebijakan
4.
Ojek pengangkut pakaian bekas impor
larangan masuknya pakaian bekas impor ke
5.
Kapal pengangkut
dalam wilayah indonesia. Fakta dilapangan
pakaian bekas
impor
menunjukan
bahwa
perkembangan
dan
persaingan dalam dunia usaha semakin ketat Penelitian
Ul
dan tidak sehat sehingga tidak sedikit pelaku
Kharimah (2015:2) motivasi masyarakat
usaha hanya mengejar dan meraup untung
membeli pakaian bekas dipasar senapelan
yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan
pekanbaru menjelaskan beberapa hal yang
kode etik bisnis yang memperhatikan mutu
membuat pakaian bekas impor diminati
dan jasa yang mereka suguhkan. Kondisi
masyarakat sebagai berikut :
tersebut sangat merugikan konsumen secara
1.
terdahulu
oleh
Kualitas. Rata-rata pakaian bekas
finasial maupun kesehatan.
impor dalam kondisi yang sangat
5
Kemudian dalam penelitian terdahulu
bekas impor dan diperdagangkan di pasar
oleh Puspitasari (2013:2) tentang penegakan
rombengan selama tahun 2016 hingga
hukum terhadap perdagangan pakaian bekas
sekarang.
impor ditugu pahlawan kota surabaya,
Masalahnya
yaitu
suatu
menyebutkan bahwa penegakan hukum yang
penyimpangan dari apa yang seharusnya
dilakukan oleh dinas perindustrian dan
yang terjadi yaitu permendag nomor 51
perdagangan
tahun 2015 tentang larangan impor pakaian
kota
surabaya
terhadap
perdagangan pakaian bekas impor tidak
bekas
berjalan secara optimal, hal ini karena dinas
terlaksananya proses penjualan-pembelian di
perdagangan dan perindustrian Surabaya
pasar rombengan yang menjual pakaian
belum melakukan edukasi dan sosialisasi
bekas
kepada pedagang pakaian bekas impor yang
meskipun
dapat membahayakan kesehatan konsumen,
menteri nomor 51 tahun 2015 di Tanjung
selain itu belum ditegakannya hukum yang
Balai Karimun mendorong peneliti untuk
meliputi pengawasan dan sanksi terhadap
melakukan penelitian sebab harus dilakukan
peredaran
penelitian
pakaian
bekas
impor
yang
yang
tidak
impor
didukung
secara
telah
terang-terangan
dikeluarkan
mengapa
dengan
peraturan
tidak
bisa
peraturan
menteri
diperdagangkan pedagang pakaian bekas
mengimplementasikan
impor.
perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang Peneliti mengambil penelitian pada
larangan pakaian bekas impor sehingga
tahun 2016 dikarenakan telah cukupnya
kegiatan penjualan masih berlangsung dan
masa waktu peraturan menteri perdagangan
berpusat di pasar Rombengan Tanjung Balai
nomor 51 tahun 2015 untuk di teliti sebab
Karimun dan topik usulan penelitian dengan
sudah lebih dari 12 bulan dan dapat diamati
judul:
melalui
dampak
peraturan
perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang
menteri
perdagangan
terhadap
larangan impor pakaian bekas (studi pasar
perdagangan impor pakaian bekas dan masih
Rombengan Tanjung Balai Karimun tahun
terjadinya aktifitas perdagangan pakaian
2016 ).
dikeluarkan tersebut
impor yang mana para pedagang mengaku berulang-ulang
kali
melakukan
2.
“Implementasi peraturan menteri
Rumusan Masalah
impor
Permasalahan yang telah dijelaskan
pakaian bekas dari negara tetangga karena
di latar belakang, implementasi peraturan
kemudahaan akses mendapatkan pakaian
menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015
6
tentang larangan impor pakaian bekas oleh karena itu penulis merumuskan
f.
masalah
yang akan di teliti, yaitu : “Bagaimana peraturan
menteri
Untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas kajian yang sama.
implementasi perdagangan
tentang
B. LANDASAN TEORI
larangan impor pakaian bekas (studi pasar
1. Kebijakan Publik
Rombengan Tanjung Balai Karimun tahun
Istilah kebijakan publik merupakan
2016)?”
terjemahan dari bahasa inggris, yaitu public policy. Kata policy ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” dan ada juga yang
3.
Tujuan dan kegunaan Penelitian
menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”.
a.
Untuk mengetahui implementasi peraturan menteri perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas (studi pasar rombengan Tanjung Balai Karimun tahun 2016) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 Di harapkan mampu menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu pemerintahan. Di harapkan dari hasil penelitian akan dapat dijadikan informasi dan kerjasama bagi berbagai instansi yang terlibat didalamnya di pemerintahan daerah tentang implementasi permendag nomor 51 tahun 2015 Untuk dasar keputusan dalam upaya memecahkan masalah yang timbul sebagai tujuan praktis.
Meskipun belum ada kesepakatan bahwa
b.
c.
d.
e.
policy di terjemahkan menjadi “kebijakan” atau
“kebijaksanaan”,
cenderung
untuk
policy digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, public policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Menurut Thomas R Dye dalam Anggara (2014: 35 ), kebijakan publik adalah “public
policy
is
whatever
the
government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapum pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu)”. Menurut
Wiliam
Dunn
dalam
Winarno (2015:77) ada empat ciri pokok masalah kebijakan anatara lain yaitu : 1.
Saling
ketergantungan.
Masalah-
masalah kebijakan dalam satu bidang mempengaruhi
masalah
dibidang
lain. Pada kenyataannya, seperti yang
7
dikatakan
oleh
ackoff,
masalah
kebijakan
masalah-
dipahami, dipertahankan dan diubah
merupakan
secara sosial.
kesatuan yang berdiri sendiri, namun merupakan
sistem
banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk
eksternal
sebagaimana terdapat banyak definisi
yang
menghasilkan
diantara
segmen-
memecahkan
masalah
terhadap masalah-masalah tersebut.
segmen masyarakat yang berbeda.
Cara
Subyektivitas. Kondisi eksternal yang
masalah
menimbulkan
permasalahan
menentukan solusi yang ditawarkan
yang di definisikan, diklasifikasikan,
untuk memecahkan masalah tersebut.
dijelaskan
suatu
dan
dievaluasi
pandang pada
orang
terhadap
akhirnya
akan
secara
selektif. Masalah kebijakan adalah
Kebijakan adalah isi yang menjadi
suatu hasil pemikiran yang dibuat
komitmen kebijakan ,sedangkan pelaku
pada
tertentu,
kebijakan disebut pula stakeholder. Adapun
masalah tersebut merupakan elemen
yang dimaksud dengan lingkungan adalah
dari
keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial
suatu
lingkungan
suatu
masalah
yang
diabstraksikan dari situasi tersebut
ekonomi,
oleh
melibatkan
kehidupan lokal, nasional, regional dan
pengalaman-pengalaman
internasional. Menurut Dye dalam Faried
analisis
analisis
3.
berdiri
Dinamika masalah kebijakan. Ada
messes, yaitu suatu sistem kondisi
ketidakpuasan
2.
yang
4.
proses
pertahanan
dan
keamanan,
subyektif yang berlaku.
Ali (89:2012) terlihat sub sistem stakeholder
Sifat
Masalah-masalah
atau para pelaku kebijakan berinteraksi
mungkin ketika
langsung
buatan.
kebijakan hanya manusia mengenai
membuat
penilaian
keinginanannya
secara
timbal
balik
dalam
pengertian stakeholder yang mempengaruhi
untuk
kebijakan. Artinya para pelaku kebijakan
mengubah beberapa situasi masalah.
terhadap
Masalah kebijakan merupakan hasil
mengendalikan, merencanakan, mengatur
penilaian subyektif manusia, masalah
dan
kebijakan itu juga bisa diterima
kehendaknya, sebaliknya lingkungan akan
sebagai definisi-definisi yang sah dari
mempengaruhi pemikiran pelaku kebijakan,
dari kondisi sosial yang berlaku,
memberi warna dengan apa yang telah
8
lingkungan
bisa
mungkin
berpengaruh,
memaksakan
dilakukan oleh para pelaku kebijakan dan
pusat, peraturan pemerintah tentang
bisa mungkin akan dapat menentukan dan
pelaksanaan suatu undang-undang
dapat memaksakan kehendaknya terhadap
c.
pelaku kebijakan.
operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.
2. Prinsip-prinsip kebijakan Publik
Kebijakan
publik
dalam
C. METODE PENELITIAN
praktik
Dalam
kenegaraann dan kepemerintahan, menurut
serta
formulasi kebijakan) kebijakan
publik
untuk
menggambarkan
fenomena
realitas sosial yang ada di masyarakat yang
di
menjadi objek penelitian, dan berupaya
implementasikan c.
peneliti
menceritakan penelitian dan menganalisa
Cara merumuskan kebijakan publik (
Cara
ini
yang menggunakan satu variabel yang
dalam tiga prinsip, yaitu :
b.
penelitian
menggunakan penelitian deskritif kualitatif,
Nugroho (2014:39) pada dasarnya terbagi
a.
Kebijakan teknis adalah kebijakan
menarik realitas itu kepermukaan sebagai
Cara kebijakan publik di evaluasikan.
suatu ciri dan karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi,
3. Tingkatan Kebijakan
fenomena tersebut peneliti berupaya mencari
Secara umum, menurut Said Zainal
fakta sesuai dengan ruang lingkup judul
Abidin dalam Anggara (2014:41), kebijakan
penelitian.
dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu
Menurut Strauss dan Corbin (19:2014)
sebagai berikut : a.
yang dimaksud dengan penelitian kualitatif
Kebijakan umum adalah kebijakan
adalah jenis penelitian yang menghasilkan
yang menjadi pedoman atau petunjuk
penemuan-penemuan
pelaksanaa, baik yang bersifat positif
lain dari kuantifikasi (pengukuran).
instansi yang bersangkutan pelaksanaan
kebijakan
yang
kebijakan
umum.
adalah
Lokasi
menjabarkan Untuk
dapat
prosedur-prosedur statistik atau cara-cara
meliputi keseluruhan wilayah atua
Kebijakan
tidak
dicapai (diperoleh) dengan menggunakan
maupun yang bersifat negatif, yang
b.
yang
penelitian
ini dilakukan di
pasar Rombeng yang beralamat di jalan
tingkat
Setia Budi Tanjung Balai Karimun, tepatnya di gedung utama pasar Rombengan dengan
9
pertimbangan lokasi ini merupakan tempat
merujuk peneliti peneliti kepada orang lain
masyarakat membeli pakaian bekas yang
yang
berassal
berkontribusi dan mempelajari atau memberi
dari
berbagai
negara.
Alasan
peneliti memilih tempat ini karena pasar ini
berpotensi
berpartipasi
atau
informasi kepada peneliti.
terkenal dengan pusat penjualan pakaian
Prosedur snowball sering digunakan untuk mencari dan merekrut “ informan
bekas.
tersembunyi”, yaitu kelompok yang tidak Informan
penelitian
kualitatif
mudah diakses para peneliti melalui strategi
pemilihan informan dengan maksud tidak
pengambilan informan lainnya.
selalu menjadi wakil dari seluruh objek
Teknik dan alat pengumpulan data
penelitian, tetapi yang penting informasi
yang berupa informasi , dalam buku
memiliki pengetahuan yang cukup serta
penelitian kualitatif menurut Burhan Bungin
mampu menjelaskan keadaan sebenarnya
(2007:143)
tentang objek penelitian.
pengumpulan daranya berupa :
Teknik
sampling
teknik-teknik
bola
salju
teknik
untuk
a.
Wawancara Mendalam
informan
dalam
b.
Observasi partisipasi
organisasi atau kelompok yang terbatas dan
c.
Dokumen
didefinisikan
sebagai
memperoleh
beberapa
kualitatif
yang dikenal sebagai teman dekat atau tersebut
Menurut Bogdan & Biklen dalam
bersedia menunjukan teman-teman atau
Burhan Bungin ( 2007 : 149 ) mengatakan
kerabat lainnya, sampai peneliti menemukan
analisis data kualitatif adalah upaya yang
kontelasi
dilakukan dengan jalan :
kerabat,
kemudian
informan
persahabatan
yang
berubah
menjadi suatu pola-pola sosial yang lengkap.
a.
bekerja dengan data
Prosedur snowball dikenal sebagai
b.
mengorganisasikan data
c.
memilah-milahnya menjadi satuan
prosedur
“Rantai
Rujukan”
atau
juga
yang dapat dikelolah
prosedur Networking, dalam prosedur ini, dengan siapa peserta atau informan pernah
d.
menyintesiskannya
dikontak atau pertama kali bertemu dengan
e.
mencari dan menemukan pola
peneliti
f.
menemukan apa yang penting dan
adalah
terpenting
untuk
apa yang dipelajari
menggunakan jaringan sosial mereka untuk
10
g.
memutuskan
apa
yang
dapat
impor maka peneliti menganalisa mengenai
diceritakan kepada orang lain
pasal (2) dan pasal (3) menyebutkan bahwa
implementasi
“Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” “pakaian bekas yang tiba diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” Peneliti menganalisis implementasi
peraturan menteri perdagangan nomor 51
peraturan menteri perdagangan nomor 51
tahun 2015 tentang larangan impor pakaian
tahun 2015 tentang larangan impor pakaian
bekas dan faktor-faktor yang mempengaruhi
bekas dan pemusnahan pakaian bekas impor
implementasi peraturan menteri nomor 51
yang sesuai dengan konsep operasional
tahun 2015 tentang larangan impor pakaian
penelitian.
Metode teknik analisis kualitatif adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan sekaligus juga adalah alat analisis data. D. PEMBAHASAN Penelitian mengetahui
ini
bertujuan
bagaimana
untuk
bekas. Implementasi menurut teori Van
1. Larangan Impor pakaian Bekas
Meter dan Van Horn dalam Anggara
Implementasi
merupakan
(2014:232) merupakan tindakan-tindakan
pelaksanaan
yang dilakukan oleh individu/pejabat atau
diputuskan
kelompok pemerintah atau swasta yang
tahapan
diarahkan pada tercapainya tujuan yang
penting karena suatu kebijakan tidak berarti
telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
apa-apa
Dalam hal ini keputusan kebijakan
dari para
hal-hal pengambil
implementasi
jika
yang
tidak
telah
keputusan,
menjadi
dapat
sangat
dilaksanakan
dengan baik dan benar. Pada penelitian ini
yaitu peraturan menteri perdagangan tentang
menjelaskan
larangan
untuk
peraturan menteri nomor 51 tahun 2015
mengetahui bagaimana peraturan menteri
tentang larangan impor pakaian bekas (studi
perdagangan
impor
pasar rombengan Tanjung Balai Karimun
pakaian bekas dijalankan melalui tindakan-
tahun 2016), yang dimana pengertian impor
tindakan yang diambil oleh pejabat atau
adalah kegiatan memasukan barang kedalam
instansi pemerintah yang diarahkan untuk
daerah pabean sedangkan pakaian bekas
mencapai
adalah produk tekstil
pakaian
bekas
mengenai
tujuan
impor,
larangan
kebijakan
yakni
membebaskan Indonesia dari pakaian bekas
mengenai
implementasi
yang
digunakan
sebagai penutup tubuh manusia. Larangan
11
impor pakaian bekas berlaku di wilayah
merupakan
Negara
Kesatuan
Indonesia,
memenuhi kebutuhan pokok setiap individu
pakaian
bekas
memasuki
dalam masyarakat melarang keberadaan
wilayah
Republik
harus
di
pakaian bekas impor. Sehubungan dengan
tegahkan
oleh
dan
pasar di Tanjung Balai Karimun tepatnya
dimusnahkan. Peraturan menteri nomor 51
pasar rombengan masih menjual pakaian
tahun 2015 pasal (2) menyebutkan :
bekas impor yang dijual secara bebas dan
“Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Pakaian bekas impor sudah di perketat
terbuka, pakaian bekas impor yang masuk
Republik
impor
yang
Indonesia pihak
berwajib
pakaian
bekas
untuk
melalui akses pelabuhan tikus sebab pakaian bekas
impor
merupakan
barang
yang
dilarang (ilegal) namun di pasar rombengan
diminati semua kalangan dari bawah hingga bahkan
berkumpul
kedalam wilayah Tanjung Balai Karimun
sejak tahun 2000-an. Pakaian bekas impor
keatas,
tempat
dijadikan
impor
sebagai
pusat
perdagangan
pakaian bekas impor ke individu dalam
dijadikan bisnis yang berjalan kearah online
masyarakat dari berbagai kelas sosial untuk
meskipun mempunyai nilai ekonomis yang
memenuhi kebutuhan sandang.
menjanjikan pakaian bekas impor tetap menjadi barang ilegal yang dilarang menurut
2. Pemusnahan Pakaian Bekas Impor
peraturan menteri nomor 51 tahun 2015
Pakaian
yang menegaskan larangan impor pakaian
memasuki
bekas khususnya wilayah Negara Kesatuan
dari
larangan impor pakaian bekas pasal (3)
mengungkapkan larangan pakaian
menyebutkan bahwa : “pakaian bekas yang tiba diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam pasal (3) peraturan menteri
wilayah Indonesia mempunyai kondisi lain yang terdapat di pasar rombengan Tanjung Balai Karimun, bahwa pasar serta kawasan yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tempat
Kesatuan
menteri nomor 51 tahun 2015 tentang
bekas impor masuk dan beredar kedalam
ruang
Negara
dilarang
dilakukan pemusnahan, sesuai peraturan
implementasi
peraturan menteri nomor 51 tahun 2015 yang
wilayah
impor
Republik Indonesia apabila tertangkap wajib
Republik Indonesia. Berangkat
bekas
kegiatan
ekonomi
nomor 51 tahun 2015 tentang larangan
dan
12
impor
pakaian
bekas
secara
tegas
penetapan sebagai barang yang menjadi
untuk
memusnahkan
milik negara yang dilakukan penilaian oleh
pakaian bekas impor yang tiba diwilayah
tim penilai DJKN/ Kanwil DJBC khusus
Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika
Kepri untuk dilakukan pemusnahan sesuai
pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah
peraturan
Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
ketentuan nilai barang :
memerintahkan
menteri
keuangan
dengan
illegal dan tiba dipasaran termasuk barang
1.
<150 JT ke KPKNL
yang mesti dimusnahkan sebab dalam pasal
2.
150-300 JT ke kanwil DJKN
(3) telah tegas menyatakan kewajiban
3.
>300 JT ke kantor pusat
pemusnahan
dilakukan
apabila
pakaian
DJKN
bekas impor diwilayah Negara Kesatuan
Setelah dilakukan verifikasi nilai
Republik Indonesia.
barang
maka
dengan
persetujuan
Pemusnahan pakaian bekas impor
pemusnahan dari kementerian keuangan
merupakan implementasi peraturan menteri
(berdasarkan peraturan menteri perdagangan
nomor 51 tahun 2015 tentang larangan
tentang larangan impor pakaian bekas maka
pakaian bekas impor yang dimana pakaian
dilakukan
bekas impor harus dimusnahkan sesuai
dilakukan secara berkala).
kebijakan,
implementasi
eksekusi
pemusnahan
yang
kebijakan
Dari hasil observasi yang dilakukan
khususnya peraturan menteri nomor 51
peneliti memang benar pakaian bekas impor
tentang larangan pakaian bekas impor upaya
dimusnahkan dan dilakukan secara simbolis
meraih tujuan perundangan agar pakaian
di kantor wilayah Bea dan Cukai Khusus
bekas impor tidak lagi beredar diwilayah
Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun
Negara
Indonesia
dengan kegiatan pemusnahan dilakukan
meskipun terjadi berbagai kendala dalam
secara berangsur-angsur yang dilakukan
melakukan pemusnahan.
oleh
Kesatuan
Republik
Hasil tegahan oleh tim bea dan cukai
pihak
mengundnag
bea
dan
berbagai
cukai
dengan
instansi
sebagai
harus dimusnahkan proses awalnya dimulai
wujud pola koordinasi dalam kegiatan
dari serah terima penelitian oleh bidang
pemusnahan pakaian bekas impor yang
penyidikan dan barang hasil penindakan jika
dimusnahkan bersamaan dengan barang
tidak ada unsur pidana penetapan sebagai
penyeludupan
barang yang dikuasai negara selama 30 hari,
Pemusnahan
13
lain
yang
dilakukan
dimusnahkan.
dengan
barang-
barang penyeludupan lain yakni seperti
5.
Lingkungan politik, sosial, dan
rokok, alkohol, kasur bekas, bawang merah
ekonomi
impor, kasur bekas hasil penyeludupan dan sebagainya.
Pakaian
dimusnahkan
dengan
bekas
impor
dibakar
ini
menelusuri
jawaban
informan atas kendala-kendala maupun
.
penunjang keberhasilan dari implementasi
Sementara pihak bea dan cukai melakukan
peraturan menteri nomor 51 tahun 2015
kegiatan pemusnahan bersamaan dengan
tentang larangan impor pakaian bekas
kegiatan hibah yakni hibah milo tangkapan
(Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai
yang dihibahkan kepada pihak panti sosial.
Karimun) dengan faktor-faktor sebagai
3.
cara
Penelitian
berikut :
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai Karimun tahun 2016)
a.
Tujuan
Dalam
melakukan
penelitian
implementasi, adapun yang dimaksud oleh peneliti
tujuan
suatu
peraturan
yang
dilaksanakan harus diidentifikasi. Peraturan Dalam
penelitian
ini
peneliti
harus dianalisa untuk apa peraturan tersebut
menggunakan teori implementasi menurut
dibuat seperti tujuan Peraturan menteri
Van Meter dan Van Horn dalam Herabudin
nomor 51 tahun 2015 tentang larangan
(2016:122) ada beberapa indikator untuk mengetahui memepengaruhi
faktor-faktor implementasi
pakaian bekas impor memiliki tujuan.
yang
Pakaian bekas impor memiliki dampak
dalam
terhadap perindustrian dalam negeri yang
implementasi peraturan menteri nomor 51
tergolong merugikan. Sesuai dengan visi
tahun 2015 tentang larangan impor pakaian
misi bea dan cukai yaitu menjadikan bea
bekas
cukai sebagai Institusi Kepabeanan dan
( Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai
Cukai Terkemuka di Dunia”. Mencerminkan
Karimun tahun 2016 ) yaitu sebagai berikut : 1.
cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik
Tujuan kebijakan dan standar
melalui penetapan target yang menantang
yang jelas 2.
Sumber daya
3.
Komunikasi antar organisasi
4.
Karakteristik lembaga pelaksana
dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi tersebut dapat diimplementasikan dengan ditetapkan Misi Direktorat Jenderal
14
Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau
mana fungsi utama menjaga industri dalam
yaitu :
negeri, menghimpun penerimaan Negara,
1. Memfasilitasi
perdagangan
dan
melindungi
industri;
masyarakat,
memfasilitasi
perdagangan serta pengawasan perbatasan.
2. Menjaga
perbatasan
dan
Pada prinsipnya implementasi peraturan
melindungi masyarakat Indonesia
menteri nomor 51 tahun 2015 tentang
dari
pakaian bekas impor adalah menjaga harkat
penyelundupan
dan
perdagangan ilegal;
martabat bangsa dan melindungi usaha
3. Optimalkan penerimaan negara di
tekstil anak bangsa. Pada peraturan nomor
sektor kepabeanan dan cukai Dengan
pelarangan
pakaian bekas impor dilarang di wilayah
sesuai amanat peraturan menteri nomor 51
Negara kesatuan republik Indonesia dan
tentang larangan pakaian bekas impor tahun
pasal (3) pakaian bekas impor harus
2015
dimusnahkan,
membuat
dilakukannya
51 tahun 2015 pasal (2) mengatakan bahwa
bea
dan
cukai
ikut
mengambil peran dalam melakukan patroli laut dan menegahkan barang larangan dan
b. Sumber daya
penyeludupan kewilayah Negara kesatuan
Sumber
daya
Republik Indonesia, menjaga perdagangan
keberhasilan
dan perindustrian khususnya tekstil yang
mencakup dana atau perangsang lain yang
bergerak dibidang pakaian produk dalam
mendorong
negeri. Peneliti menganalisis bahwa jelas
secara
tujuan dari peraturan menteri nomor 51
peraturan menteri nomor 51 tahun 2015
tahun 2015 yang lebih mengutamakan
tentang larangan impor pakaian bekas
produk dalam negeri.
sebagai
fasilitas
menjalankan peraturan
secara
efektif
dan
Bea dan cukai melaksanakan tugas
dalam
menunjang
implementasi
mempelancar
efektif.
Dalam
yang
implementasi melaksanakan
efisien
untuk
sebagai perpanjangan tangan pusat yaitu
melaksanakan peraturan maka diperlukan
menteri keuangan dan melaksanakan tugas
dana dan fasilitas untuk menunjang operasi
titipan yaitu dari menteri perdagangan
sehingga berjalan efektif dan efisien
nomor 51 tahun 2015 yaitu melaksanakan
Dalam
melakukan
patroli
tentu
peraturan menteri nomor 51 tahun 2015
adanya biaya untuk mencukupi operasional
tentang larangan pakaian bekas impor, yang
yang dilakukan tiap patroli meskipun tidak
15
menutup kemungkinan kekurangan yang ada
permendag nomor 51 tahun 2015 tentang
sebab laut ini luas dan wilayah kerja Bea
larangan pakaian bekas impor. Sejauh ini,
dan Cukai Khusus Kepulauan Riau cukup
beberapa
luas dari Sabang hingga Kalimantan itu
kelembagaan
membuat celah kekurangan patroli bea dan
masuknya pakaian bekas impor diantaranya
cukai yang merupakan keterbatasan sumber
adalah :
daya. Dengan biaya yang disediakan oleh
1.
kebutuhan
dan
permasalahan
pelaksanaan
Belum
larangan
optimalnya
lembaga
pemerintah bea dan cukai menjaga Negara
dalam melaksanakan koordinasi
Kesatuan Republik Indonesia dari para
khususnya di bidang patroli
penyeludupan
pakaian
bekas
dan
lain
2.
Terbatasnya sumber daya,sarana
sebagainya, kekurangan yang sangat penting
dan prasarana pendukung, serta
dalam melakukan patroli antara lain sumber
sumber daya manusia di instansi
daya
terkait.
kapal
yang
dimiliki,
minyak,
persenjataan dan sumber daya manusia.
Kendala
persoalan
daya
Sumber daya bea dan cukai yang kurang
menjadi
memadai dengan kuantitas pengawasan yang
masalah
dilakukan
lolosan
mengimplementasi peraturan sebab sumber
penyelupan pakaian bekas impor melalui
daya menjadi salah satu faktor menentukan
celah pelabuhan tikus dibandingkan dengan
keberhasilan implementasi. Sumber daya
sumber daya yang dimiliki oleh polisi air
dapat menjadi kendala yang serius bagi
udara di Tanjung Balai Karimun yang
suatu kebijakan apabila tidak disediakan
kurang memadai dalam melakukan patroli
implementasi
penyeludupan diwilayah perbatasan dan
dilakukan setengah hati dengan keterbatasan
mudahnya akses pelabuhan tikus.
sumberdaya dan wewenang. Pakaian bekas
mengakibatkan
Implementasi
beberapa
yang
menjadi
instansi
yang
peraturan
menteri
akan
menteri
impor yang terus-terusan masuk ke wilayah
nomor 51 tahun 2015 tentang larangan
Tanjung Balai Karimun merupakan dampak
pakaian bekas impor, yang merupakan tugas
dari kurangnya sumber daya yang dimiliki
bersama bukan hanya tugas dari bea dan
instansi meskipun telah melakukan patroli,
cukai namun semua instansi yang bergerak
tentunya instansi memrlukan sumberdaya
didalamnya
alam
rangka
melaksanakan
pendukung, sarana dan prasarana serta
tugas
fungsi
untuk
melaksanakan
sumber
dan
peraturan
masalah klasik
sumber
16
daya
manusia
yang
mesti
ditambahkan sebab perairan yang luas dan
instansi yang kurang memadai dalam hal
tersedianya pelabuhan tikus di titik wilayah
sumber daya.
Tanjung
Implementasi peraturan mneteri nomor 51
Balai
penyeludup
Karimun
memasukan
menyebabkan barang
yang
tahun 2015 tentang larangan impor pakaian
dilarang yakni pakaian bekas impor.
bekas
harus
adanya
komunikasi
antar
Komunikasi Antar Organisasi
organisasi untuk menjaga penyeludupan
Minimnya dukungan sumber daya
pakaian bekas impor yang dilarang menurut
dana dan sarana prasarana pendukung serta
peraturan menteri nomor 51 tahun 2015
basis
luas
komunikasi dalam menegakan peraturan
merupakan salah satu masalah implementasi
menteri tentang larangan impor pakaian
tidak berjalan efektif dan efisien terhadap
bekas diungkapkan oleh instansi terkait
masuknya pakaian bekas impor kewilayah
seperti polisi air dan udara dan angkatan laut
NKRI
bahwa
c.
kewenangan
khususnya
yang
tidak
Kabupaten
Karimun.
Pakaian bekas yang masih masuk kewilayah
dan
Koordinasi
dalam
kegiatan
pemusnahan dilakukan oleh instansi daerah
sumber daya juga membutuhkan komunikasi
dilakukan hal ini dalam daftar hadir hibah
antarorganisasi untuk berkoordinasi sebagai
barang dan pemusnhan barang milik Negara
pengukuhan aktivitas terhadap pelarangan
pemusnahan barang bukti illegal yang
pakaian bekas impor di wilayah Negara
dilakukan pihak bea dan cukai di kantor
Kesatuan Republik Indonesia khususnya
wilayah Kepulauan Riau sepanjang tahun
yang masih beredar dipasar Rombengan
2016 yang melakukan pemusnahan pakaian
Tanjung Balai Karimun. Seperti instansi bea
bekas impor yang diketahui koordinasi
dan cukai yaitu melakukan patroli laut yang
pemusnahan dilakukan dengan pemerintah
melakukan patroli yang bersinergi dengan
daerah dan instansi yang bersangkutan
Angkatan Laut, bersinergi juga dengan
dengan pakaian bekas impor. Sebab pakaian
polisi
menjaga
bekas impor merupakan komoditi yang
perbatasan laut dari selat Malaka yang
dilarang menurut peraturan menteri nomor
banyak
kelolosan
51 tentang larangan pakaian bekas impor
barang penyeludupan karena luas lautan
yang sifatnya illegal apabila memasuki
yang besar, akses pelabuhan tikus dan
negara Indonesia.
dan
terjadi
udara
dalam
komunikasi
segi
air
peningkatan
terjadi
koordinasi dalam hal melakukan patroli.
Negara Kesatuan Republik Indonesia selain membutuhkan
tidak
untuk
penyeludupan
17
1.
letak geografis Indonesia yang dikelilingi lautan
2.
d. Karakteristik
keterbatasan sumber daya yang menyebabkan
Lembaga/Organisasi
kontrol
tidak
secara penuh dilakukan
Kompetensi dan ukuran staf suatu
3. keterbatasan pegawai instansi
badan di dalamnya dalam menjalankan implementasi peraturan menteri nomor 51
dalam
tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas
pengawasan yang terlalu luas
impor yang mencakup norma-norma dan
serta
kurangnya
pola-pola hubungan yang terjadi berulang-
untuk
menjembatani
ulang dalam organisasi dengan menjalankan
kepentingan untuk bersama-sama
secara
e.
Lingkungan politik,sosial dan ekonomi
perdagangan. Pelarangan pakaian bekas ini
badan
pelaksana
koordinasi
langsung
melaksanakan tugas titipan dari menteri
impor
berbagai
pencegahan penyeludupan
cukai dalam patroli laut dan dibawah keuangan
tugas
kemampuan
melakukan
kebijakan. Karakteristik instansi bea dan
menteri
melakukan
Lingkungan
memiliki
ekonomi
sosial
dan
politik pada kebijakan peraturan menteri
kompetensi dan ukuran suatu anggota didalamnya. sumber daya manusia yang
nomor 51 tahun 2015 tentang larangan
kapasitasnya tidak memadai dengan luas
impor pakaian bekas yang mempunyai efek
wilayah
yang mendalam terhadap pencapaian badan-
yang
tidak
terjangkau
dan
badan pelaksana, pakaian bekas impor yang
kurangnya kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan untuk bersama-sama
mempengaruhi
melakukan
pelaksanaan badan-badan pelaksana dan
koordinasi
pencegahan
kecendrungan
penyeludupan. Peneliti
karakteristik
para
badan
pelaksana
dan
pencapaian implementasi. Pakaian bekas
menemukan
beberapa
berkaitan
dengan
impor di Tanjung Balai Karimun menjadi
karakteristik pelaksana dalam menegakan
sumber mata pencarian utama masyarakat
hambatan
yang
pendatang di pasar Rombengan. Keterkaitan
peraturan menteri nomor 51 tahun 2016
dan ketergantungan masyarakat terhadap
antara lain, yaitu :
pakaian
18
bekas
impor
tidak
membuat
pedagang pakaian bekas impor berkurang
tidak mengeluarkan izin namun fasilitas dan
namun makin lama kian bertambah karena
tidak
bisnis pakaian bekas impor yang memiliki
menunjukan bahwa adanya lampu hijau
banyak peminat serta laba yang tinggi
peredaran pakaian bekas di Tanjung Balai
dengan
membuat
Karimun. Masyarakat menengah kebawah
masyarakat menggantungkan hidup pada
menjadikan pakaian bekas impor alternatif
komoditi bekas impor khususnya pedagang
dengan keterbatasan produk dalam negeri di
yang berada di pasar rombengan Tanjung
Tanjung Balai Karimun dan dijual dengan
Balai Karimun yang saat ini di permudah
harga yang tinggi maka pakaian bekas impor
untuk mendapatkan pakaian bekas impor
menjadi primadona masyarakat, terlebih
dengan dihitung perkarung untuk dijualkan
keberadaan pasar rombengan yang telah ada
kembali kepada masyarakat.
sejak lama.
modal
yang
kecil
dilakukannya
razia
tersebut
Secara sosial juga pasar rombengan
Keuntungan yang didapatkan oleh
yang menjual produk bekas seperti tas,
pedagang cukup bernilai tinggi sebab dalam
sepatu, bedcover serta pakaian menjadi
1 karung dihabiskan selama seminggu
tempat kunjungan wisata dari masyarakat
hingga
luar Tanjung Balai Karimun yang berburu
Rp.850.000 perkarung, pada hari minggu
produk ber-merk dengan harga miring. Pasar
dan sabtu sering datangnya pelanggan yang
rombengan yang dikenal sebagai pusat
berburu
penjualan pakaian bekas
bukan
rombengan, disisi lain perusda mendapat
sekedar sebagai dimensi ekonomi , namun
keuntungan dengan adanya pasar rombengan
dampak terhadap sosial sebagai tempat
yang merupakan wadah fasilitas berdagang
interaksi berkumpulnya masyarakat di pasar
pakaian
rombengan
rombengan
perbulannya 100.000 perkios dan terdapat
sebagai tempat wisata para wisata dalam
126 kios dipasar rombengan, disisi ojek
negeri yang berburu barang berkualitas dan
pengangkut
bermerek dengan harga yang murah.
mendapatkan keuntungan yang sama seperti
membuat
impor
pasar
Seharusnya pakaian yang tiba di daratan
mesti
dimusnahkan
bukan
dua
minggu
pakaian
bekas
dengan
bekas
impor
pakaian
impor
mendapat
bekas
modal
dipasar
iuran
impor
pedagang sehingga dengan adanya bisnis
di
pakaian bekas impor dengan keuntungan
fasilitasi pasar tempat berjualan pakaian
yang
bekas impor, meskipun pemerintah daerah
perdagngan nomor 51 tentang larangan
19
dinilai
tinggi,
peraturan
menteri
pakaian
bekas
impor
belum
berjalan
lingkungan Tanjung balai karimun bergerak
optimal.
pasif karena tidak berpengaruh terhadap
Peraturan
menteri
perdagangan
kebijakan larangan pakaian bekas impor
tentang larangan impor pakaian bekas
disebabkan masih adanya pasar rombengan
menjadikan kebijakan larangan pakaian
yang masih berdiri. Secara lingkungan sosial
bekas impor di Tanjung Balai Karimun
pemerintah daerah “menutup mata” dengan
pengaruhi kondisi sosial,ekonomi dan politik
alasan Tanjung Balai Karimun merupakan
daerah dengan implementasi kebijakan yang
tanah melayu yang tidak ingin adanya
berjalan belum optimal di daratan karena
gejolak di masyarakat terlebih mengenai
tidak didukung oleh lingkungan politik,
usaha pakaian bekas
sosial dan ekonomi daerah. Seharusnya
mendukung masuknya pakaian bekas impor
pemerintah setempat mengetahui dan lebih
Karena
fokus dalam menata perekonomian terhadap
menyalahgunakan
masyarakat, dengan menyediakan alternatif
melakukan pungutan liar.
impor, sisi lain
adanya
oknum
yang
wewenang
dengan
barang dengan harga tinggi sehingga tidak ada pelangggaran peraturan. Menurut
Faried
4. Ali
Analisa faktor implementasi Peraturan menteri nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas (Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai
(2012:90)
Interaksi secara timbal balik adalah sistem lingkungan kebijakan itu sendiri. Interaksi akan
berlangsung
lingkungan kebijakan
berupa
terhadap itu
sendiri.
pengaruh
komitmen Sebaliknya,
Penelitian
dari
dalam Risma Arifah (2009:13) faktor-faktor yang mendukung penyeludupan pakaian
nomor 51 tahun 2015 tentang larangan
bekas adalah faktor geografis, kondisi
impor pakaian bekas akan menentukan
industri
reaksi dan aksi apa yang terjadi dan
negeri,
transportasi,
dari penyeludupan pakaian bekas adalah
yang ditimbulkan memperlihatkan warna
terhadap pendapatan negara, perekonomian
lingkungan. Lingkungan akan bergerak pasif
negara,
dan tidak terjadi apa-apa ketika komitmen demikian.
dalam
mentalitas masyarakat serta dampak negatif
dilakukan oleh lingkungan, apakah reaksi
menghendaki
mengkonfirmasikan
bahwa dalam penelitian terdahulu yaitu
isi
kebijakan peraturan menteri perdagangan
kebijakan
ini
perkembangan
industri
dalam
negeri, menyebarkan penyakit, menjatuhkan
Di
harkat martabat bangsa serta kesempatan
20
kerja dan tenaga kerja yang bekerja di
berjalan optimal di karenakan terjadi lolosan
pabrik-pabrik dalam negeri dibidang pakaian
terhadap pakaian bekas impor yang masih
sedangkan dampak positifnya adalah bagi
beredar di Tanjung Balai Karimun tepatnya
masyarakat yang kurang mampu dapat
di pasar Rombengan. Terjadinya masuk
memperoleh pakaian ber-merk dengan harga
pakaian bekas impor di Tanjung Balai
yang murah.
Karimun sebagai jalur emas yang berdekatan
Dan termasuk penelitian terdahulu oleh Puspitasari (2013:2)
dengan Malaysia dan Singapura dan kondisi
tentang penegakan
geografisnya dikelilingi oleh lautan sehingga
hukum terhadap perdagangan pakaian bekas
tersedianya akses pelabuhan tikus untuk
impor ditugu pahlawan kota surabaya,
masuknya pakaian bekas impor secara ilegal
menyebutkan bahwa penegakan hukum yang
penyeludupan produk second terjadi secara
dilakukan oleh dinas perindustrian dan
terus-menerus.
perdagangan
kota
surabaya
terhadap
Dari
pihak
pemerintah
daerah
peragangan pakaian bekas impor tidak
dalam hal ini dinas perindustrian dan
berjalan secara optimal, hal ini karena dinas
perdagangan serta perusahaan daerah yang
perdagangan dan perindustrian Surabaya
mengambil sikap untuk “menutup mata”
belum melakukan edukasi dan sosialisasi
bagaimana proses masuknya pakaian bekas
kepada pedagang pakaian bekas impor yang
impor kedalam wilayah Indonesia ditambah
dapat membahayakan kesehatan konsumen,
dengan keberadaan tanjung balaikarimun
selain itu belum ditegakannya hukum yang
sebagai tanah melayu yang tidak ingin
meliputi pengawasan dan sanksi terhadap
adanya gejolak dimasyarakat. Peraturan
peredaran
menteri yang berada di Tanjung Balai
pakaian
bekas
impor
yang
diperdagangkan pedagang pakaian bekas
Karimun
impor.
pemerintah Dalam penelitian ini mendukung
pernyataan
mengakui
sebab adanya
larangan pakaian bekas impor namun disisi lain pemerintah daerah memfasilitasi tempat
dari
berjualan dibawah perusahaan daerah namun
peneliti
apabila di lautan ditegahkan pihak bea dan
menemukan implementasi peraturan menteri
cukai pedagang akan merugi sebab pakaian
nomor 51 tahun 2015 tentang pakaian bekas
bekas tersebut
impor sudah dilaksanakan namun belum
masuknya pakaian bekas impor didukung
wawancara
ini
terdahulu
daerah
“tarik-ulur”,
karena
penelitian
peneliti
terkesan
menemukan dan
observasi
hasil
21
akan dimusnahkan dan
oknum tidak bertanggung jawab dengan
merata, dan tidak berkoordinasi dengan
pungutan liar.
instansi terkait dalam melakukan patroli
Kendala
implementasi
menjadi celah masuknya pakaian bekas
peraturan menteri nomor 51 tahun 2015
impor ke Tanjung Balai Karimun. Oknum
tentang larangan impor pakaian bekas (studi
yang menjual pakaian bekas impor bersifat
pasar rombengan Tanjung Balai Karimun
agen yang menumpuk pakaian bekas impor
tahun 2016) menggunakan teori Van Meter
dalam
dan Van Horn. Dari aspek teoritis, faktor
pedagang
lain yang menjadi kendala masih masuknya
berkarung-karung
pakaian bekas impor di Tanjung Balai
untuk dijualkan kembali ke masyarakat
Karimun
secara luas.
adalah
dalam
belum
optimalnya
jumlah
yang
dengan
banyak
mudah pakaian
sehingga
mendapatkan bekas
impor
mekanisme dan pelaksanaan koordinasi
Dari beberapa faktor implementasi
instansi terkait, terbatasnya sumber daya,
menurut Van Meter dan Van Horn yang
sarana
pendukung
paling
berpengaruh
menjadi
menyebabkan kelemahan pada penjaagaan
dalam
implementasi
peraturan
daerah
Balai
nomor 51 tahun 2015 tentang larangan
Karimun dari penyeludupan pakaian bekas
pakaian bekas impor menurut peneliti adalah
impor, keterbatasan kewenangan instansi
lingkungan sosial, politik dan ekonomi,
terkait,
pedagang
karena mempunyai ketergantungan yang
rombengan yang masih bergantung kepada
kuat pada bisnis tersebut seperti masyarakat
bisnis pakaian bekas impor, peluang tenaga
menengah kebawah yang berdagang pakaian
kerja yang sempit, akses distributor yang
bekas
panjang dengan dampak harga yang tinggi
pemerintah
untuk menyediakan pakaian baru dengan
tempat berdagang pakaian bekas impor, dan
harga terjangkau, rendahnya perhatian dan
sosial yang menjadikan pasar rombengan
pengawasan terhadap pelabuhan tikus yang
bukan sekedar pasar namun merupakan
menjadi jalur masuk lalu lintas pakaian
salah satu tempat yang dikunjungi oleh
bekas impor.
wisatawan dalam negeri dari luar Daerah
dan
terdepan
kondisi
prasarana
yakni
Tanjung
ekonomi
Kondisi pelabuhan-pelabuhan tikus
impor,
dukungan
daerah
Tanjung Balai
yang
hambatan menteri
kebijakan memfasilitasi
Karimun yang
berburu
yang diakses penyeludupan pakaian bekas
barang-barang bermerek dengan kualitas
impor dan patroli yang dilakukan tidak
yang tinggi di dapat dengan harga miring.
22
Aparat yang mengimplementasikan belum
E. PENUTUP
sepenuhnya berkomitmen dengan masih
Dari
permasalahan
implementasi
terjadinya pungutan liar untuk meloloskan
peraturan menteri tentang larangan pakaian
masuknya pakaian bekas impor kedalam
bekas impor
daerah Tanjung Balai Karimun.
Tanjung Balai Karimun) sesuai dengan
Implementasi pakaian bekas impor
(studi Pasar Rombengan
peraturan pakaian bekas impor dilarang dan
diperlukan dukungan semua pihak bukan
dimusnahkan
hanya
dan
pelaksanaannya. Ada beberapa masalah-
untuk
masalah sehingga pakaian bekas impor tetap
pemerintah
masyarakat
yang
namun
swasta
berkomitmen
jika
wilayah
memasuki
menegakan peraturan menteri perdagangan
memasuki
Negara
tentang larangan pakaian bekas impor yang
Republik
membutuhkan segenap perjuangan untuk
diperdagangkan secara
memberantas penyeludupan pakaian bekas
rombengan. Tujuan dari peraturan menteri
sehingga tidak masuk ke wilayah Negara
nomor 51 tahun 2015 tentang larangan
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hasil
impor pakaian bekas yaitu untuk melindungi
penelitian ini dapat menjadi rekomendasi
industri dalam negeri dibidang tekstil.
Indonesia
Kesatuan
dan
masih
bebas di pasar
bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan koordinasi patroli laut
1.
Kesimpulan
untuk mengembangkan kompetensi dan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa
komitmen bersama menjaga harkat dan
larangan pakaian bekas impor dilihat dari
martabat
menggunakan
teori Van Horn dan Van Meter dalam
produk dalam negeri yang baru dan tidak
Herabudin (2016:244), maka dapat diambil
membudayakan bisnis penyeludupan produk
kesimpulan bahwa :
bekas.
bangsa
Dengan
dengan
menegakan
komitmen
Pakaian bekas impor dilarang memasuki
sebagai manajemen melakukan pengelolaan
wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
komitmen tentang larangan pakaian bekas
Indonesia, Peraturan menteri nomor 51
impor yang diimplementasikan di wilayah
tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
impor berjalan dan diimplementasikan di wilayah Tanjung Balai Karimun dan telah dilakukan pemusnahan sesuai peraturan menteri nomor 51 tahun 2015 tentang
23
larangan pakaian bekas impor namun belum
terjangkit penyakit yang berbakteri
optimal karena dilapangan masih ditemukan
pakaian bekas impor dan melindungi
pakaian bekas impor khususnya di pasar
industri dalam negeri tetap eksis,
rombengan.
sehingga tujuan peraturan menteri
Pakaian bekas impor yang beredar
hadir untuk melarang pakaian bekas
dipasaran merupakan pakaian bekas yang
impor secara tegas
masuknya melalui mekanisme ilegal karena
2.
Sumber daya dana atau intensif
mudahnya akses pelabuhan tikus. Hal ini
fasilitas
dikarenakan
tidak
mengimplementasi peraturan menteri
“menutup
tentang larangan impor yang kurang
mata” alasan pemerintah daerah disebabkan
memadai seperti dana dan jumlah
tidak stabilnya ketersediaan produk dalam
sumber daya manusia
melakukan
pemerintah pengawasan
daerah dan
negeri yang baru dengan harga yang tinggi
3.
efektifitas
untuk
Kualitas komunikasi dan koordinasi
sehingga keberadaan pakaian bekas impor
yang memonitoring lembaga terkait
dijangkau oleh kalangan bawah untuk
yang tidak saling koordinasi dalam
memenuhi
hal patroli yang dimana kelompok
kebutuhan
terhadap
akses
sandang dan keberadaan Tanjung Balai
sasaran
Karimun sebagai tanah melayu pemerintah
implementasi
tidak
perdagangan tentang larangan impor
menginginkan
adanya
gejolak
tidak
terlibat
dalam
peraturan
menteri
dimasyarakat karena permasalahan pakaian
pakaian
bekas impor ditambah adanya pungutan liar
penyeludupan terus terjadi dan masuk
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
kewilayah
Faktor-faktor
mempengaruhi
pakaian
implementasi peraturan menteri nomor 51
bekas
sehingga
Indonesia bekas
khususnya
yang
masuk
ke
Tanjung Balai Karimun.
tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas
4.
Karakteristik
lembaga
impor yang menggunakan teori Van meter
sumber
dan Van Horn :
kapasitasnya tidak memadai dengan
1.
Tujuan peraturan menteri nomor 51
luas
tahun 2015 tentang larangan pakaian
terjangkau seluruhnya dan kurangnya
bekas impor yang memeang untuk
kemampuan
melindungi
berbagai kepentingan untuk bersama-
masyarakat
dari
24
daya
pelaksana,
wilayah
manusia
kerja
untuk
luas
yang
tidak
menjembatani
sama
melakukan
koordinasi
dan pemerintah daerah mestinya harus
pencegahan penyeludupan. 5.
Lingkungan
politik,
ekonomi
dalam
implementasi nomor
bekerja sama menegakan peraturan menteri
sosial
dan
perdagangan nomor 51 tahun 2015 dalam
melakukan
memberikan kesejahteraan warga negara,
menteri
memberikan satu harga keseluruh Indonesia
tentang
sehingga
peraturan
51
tahun
2015
di
perbatasan
tidak
lagi
larangan pakaian bekas impor yang
mengonsumsi barang penyeludupan dan
mana
yang
menyediakan produk baru dengan harga
bisnis
terjangkau sehingga penyeludupan tidak
ekonomi
masih
masyarakat
bergantung
pada
pakaian bekas impor, geografis yang
terjadi secara terus menerus.
dikelilingi oleh lautan menyebabkan pelabuhan
tikus
pihak
pusat
sebelum
jalan
membuat kebijakan seharusnya menganalisis
masuknya, serta sosial masyarakat
dampak yang akan terealisasi di daerah
yang menjadikan pasar rombengan
apabila
sebagai tempat
untuk wisatawan
dipusat mestinya kebijakan tersebut mesti
dalam
berburu
produk
disesuaikan di daerah dengan memberikan
bermerek dengan harga yang murah
satu harga seluruh indonesia. Kebijakan
juga berada di kawasan tanah melayu
menteri
yang
alasan
masuknya pakaian bekas impor, adapun
tidak
saran-saran yang dapat disampaikan dari
melarang berjualan pakaian bekas
hasil penelitian ini adalah implementasi
impor dipasar rombengan.
peraturan menteri nomor 51 tahun 2015
negeri
mana
pemerintah
menjadi
Mestinya
dijadikan daerah
untuk
pakaian
bekas
perdagangan
impor
yang
dilarang
melarang
tentang larangan pakaian bekas impor secara 2.
optimal, perlu diperhatikan beberapa hal,
Saran Implementasi
peraturan
menteri
seperti :
nomor 51 tentang larangan impor pakaian
1.
Implementasi nomor
dengan konsisten yang dimaksud dengan
larangan pakaian bekas impor, pihak
adanya payung hukum yang jelas mengenai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
larangan
bahwa
bersama-sama dengan instansi lain
dilarang dan dimusnahkan. Pemerintah pusat
seperti Angkatan Laut dan Polisi Air
bekas
impor
25
tahun
2015
menteri
bekas pada tahun 2016 harus dilaksanakan
pakaian
51
peraturan
tentang
2.
Dan Udara diharapkan lebih giat lagi
Berdasarkan
dalam melaksanakan patroli laut di
pembahasan pada
pelabuhan tikus secara terus menerus,
maka penulis dapat mengambil kesimpulan
melakukan peningkatan pengawasan
sebagai berikut : Peran Kepala Desa dalam
penyeludupan barang-barang ilegal
meningkatkan Pembangunan Desa di Desa
terutama pakaian bekas impor di
Pangkil sudah berjalan dengan baik, Kepala
daerah rawan terjadinya bongkar
Desa
muat
impor,
menjalankan perannya sesuai dengan tugas,
pakaian
bekas
selaku
hasil
penelitian
dan
Bab-bab sebelumnya
pemerintah
desa
telah
melakukan
pemusnahan
dan
dan fungsinya sebagai Kepala Desa dalam
melakukan
koordinasi
dan
meningkatkan
kegiatan-kegiatan
atau
komunikasi dengan instansi terkait
program Pembangunan desa yang sudah
seperti Angkatan Laut, Satuan Polisi
berjalan hingga saat ini. dan Kepala Desa
Air
Balai
harus mampu melaksanakan dan siap dengan
Karimun dengan koordinasi untuk
masukan-masukan dari aspirasi masyarakat
meningkatkan waktu dan wilayah
yang ada di Desa, agar dalam melaksanakan
patroli di Daerah Tanjung Balai
tugasnya
Karimun.
meningkatkan Pembangunan berjalan sesuai
Diharapkan pemerintah daerah untuk
dengan Rencana.
Dan
Udara
mengadakan pedagang
Tanjung
sosialisasi
pasar
kepada
Peran
Kepala
Kepala
Desa
Desa
dalam
sebagai
dan
Organisator, Inovator, dan fasilitator sebagai
lain
dalam meningkatkan Pembangunan Desa,
untuk mengalihkan para pedagang
Desa Pangkil sudah cukup optimal. dimana
pakaian bekas impor ke usaha yang
Peran Kepala Desa selaku pemerintah desa
lain.
telah menjalankan perannya sesuai dengan
mencarikan
Diharapkan
rombengan
Maka
sebagai
alternatif
kepada
usaha
oknum
untuk
tugas, dan fungsinya sebagai Kepala Desa
berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan
untuk
memotivasi warga,
tidak menerima pungutan liar karena mata
warga
rantai pakaian bekas impor mesti diputuskan
Pembangunan Desa, serta menggerakkan
dengan didukung komitmen pelaksana untuk
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
menjaga amanah dan jabatan
kegiatan
dalam
gotong
memfasilitasi
kegiatan
royong
dan
kegiatan
kegiatan
lainnya. Dengan demikian secara langsung
26
Kepala Desa sudah memberikan kesadaran
pandangan
bahwa pentingnya kerja sama di dalam
tujuan yang ingin dicapai.
proses Pembangunan yang nantinya dapat
atau
persepsi
terhadap
3. Perlunya kerja sama yang baik antara
dinikmati secara bersama-sama.
kepala desa dengan bawahanya, untuk
Faktor penghambat dalam peran kepala
memajukan Desa bersama kedepanya.
desa dalam meningkatkan pembangunan di DAFTAR PUSTAKA
desa pangkil Kecamatan Teluk Bintan
Sumber Buku
Kabupaten Bintan.
Ali, Faried. 2012. Studi Analisa Kebijakan
1. Sumber Daya Manusia
Konsep, Teori, Dan Aplikasi Sampel
2. Sumber Dana yang terbatas
Teknik Analisa Kebikan Pemerintah.
Faktor pendorong dalam peran kepala
Bandung: PT. Refika Aditama.
desa dalam meningkatkan pembangunan di
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik.
Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan
Bandung: Pustaka Setia
Kabupaten Bintan
Bungin, Burhan. 2014. Penelitian
1. Partisipasi masyarakat untuk bekerja
Kualitatif.Jakarta : Prenada
sama dalam pembangunan 2. Pendidikan
dan
Media Group
pembangunan
Herabudin.2016.Studi Kebijakan
masyarakat desa
Pemerintahan Dari Filosofi Ke
Setelah penulis melakukan penelitian ini
Implementasi. Bandung : Cv. Pustaka
dan mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan,
maka
penulis
Setia
memberikan
J, Supranto.2004. Proposal Penelitian
saran/masukan sebagai berikut :
Dengan Contoh. Jakarta : Universitas
1. Diharapkan kedepanya, Kepala Desa Pangkil
dapat
lagi
Indonesia (UI Press).
meningkatkan
Kencana, Inu. 2015. Ilmu Pemerintahan.
Pembangunan yang baik lagi untuk
Jakarta : PT.Bumi Aksara
Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan
.2002. Sistem Pemerintahan
Kabupaten Bintan.
Indonesia. Jakarta: Rineka
2. Perlunya peningkatan suatu pola kerja
Cipta.
yang baik antara Kepala Desa dengan bawahanya agar dicapai persamaan
27
Ndraha,Taliziduhu. 2003. Kybernology(Ilmu
Karimah,
Syafriza.
2013.
Motivasi
Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka
Masyarakat Membeli Pakaian
Cipta.
Bekas
Pujoalwanto Basuki.2014.Perekonomian
Dipasar
Senapelan
Pekanbaru.
Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis
Pekanbaru:Universitas riau.
Dan Empiris. Yogyakarta : Graha
Puspitasari, Sulistyowati. 2013. penegakan
Ilmu.
hukum terhadap perdagangan
Purwanto Erwan.2015. Implementasi
pakaian bekas impor di tugu
Kebijakan Public Konsep Dan
pahlawan
kota
Aplikasinya Di Indonesia.
Surabaya: UNESA.
Surabaya,
Yogyakarta: Gava Media. Sujarwen,Wiratna.2014.Metodologi
PERATURAN
PERUNDANG
-
Penelitian,Yogyakarta : Pustaka Baru
UNDANGAN
Press
Peraturan menteri perdagangan Nomor 51
Tandjung Marolop.2010. Aspek Prosedur
tahun 2015 tentang larangan
Ekspor-Impor. Jakarta :Salemba Empat.
impor pakaian bekas.
Winarno Budi.2012.Kebijakan Publik
Dokumen
Teori,Proses Dan Studi Kasus.Yogyakarta
Profil perusahaan daerah kabupaten karimun
:CAPS
Profil dinas perdagangan dan perindustrian
Jurnal
Dokumen bea dan cukai
Arifah,
Risma.
2009.
Kendala-Kendala
Pencegahan
Perdagangan
Dokumen polisi air dan udara Lakin Bea Cukai 2016
Pakaian Bekas Impor di kota Malang.
Malang:
universitas
Website
islam negeri Malang.
Siaran pers kementerian dan perdaganagan.
Elfida, Cut. 2016. pemusnahan barang
Pada 4 februari 2015. Pakaian bekas
illegal di aceh dalam perspektif
mengandung ribuan bakteri.
Kemendag
undang-undang nomor 17 tahun
instensifkan
konsumen
2006 dan hukum islam. Aceh :
http://www.kemendag.go.id . diakses pada
pascasarjana universitas islam
tanggal 30 oktober 2016
negeri Ar-Raniry
28
publikasi
pada
Liputan 6.com 02 februari 2015. Impr baju bekas banyak masuk dari pelabuhan tikus dikepri. http://www.liputan6.com . diakses pada 30 oktober 2016 Beacukai diduga sembunyikan barang bukti hasil
tangkapan.
http://www.
Inforakyatindonesia.com diakses pada 1 november 2016 Peneyeludupan 700 karung pakaian bekas digagalkan. http://nasional .republika.co.id diakses pada 1 november 2016 www.academia.edu diakses 21 februari 2017
29
