P U T U S A N Nomor : 13/PID.SUS/2011/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ------PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa : ---------------------------------------------------------------------------I.
Nama lengkap
: SUHARDI, SH
Tempat lahir
: Tinjoan
Umur / Tgl. lahir
: 60 Tahun / 18 Mei 1965
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Jalan Sunggal Gg.Cemara No. 30 F Medan
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Pensiunan PNS
Pendidikan
: Sarjana
II. Nama lengkap
: ARMANSAH
Tempat lahir
: Gurah Batu
Umur / Tgl. lahir
: 59 Tahun / 17 Agustus 1952
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Desa Sidomulyo Lingkungan I Kec. Pulau Bandring Kab. Asahan
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Pensiunan PNS
Pendidikan
: SMA
----- Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh ; -----------2.
Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2011 s/d tanggal 07 Maret 2011; --------------
3.
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 16 April 2011; ------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d 19 April 2011; -------------------
5.
Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 04 April 2011 s/d 03 Mei 2011;6. Perpanjangan ……….
2
6.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 02 Juli 2011;
7.
Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Juli 2011 s/d tanggal 01 Agustus 2011;
8.
Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d tanggal 31 Agustus 2011.
9.
Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 22 September 2011 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2011 s/d tanggal 21
Nopember 2011 ; ----- Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu TRI PURNOWIDODO, SH, dan BAHREN SAMOSIR,SH Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & REKAN beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor : 298 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2011 ; ----------------------------------------------------------------------
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ------ Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat sebagai berikut : ----------------1. Surat
Dakwaan
Jaksa
Penuntut Umum NO: REG PERKARA : PDS-
4/Kisar/Ft..1/03/2011, tanggal 31 Maret 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------PRIMAIR - Bahwa ia Terdakwa SUHARDI, S.H. selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan 52-BKD/2006 tanggal 17 Maret 2006 bersama dengan ARMANSYAH yang bertindak selaku Bendahara pada Sekretariat DPRD Kab. Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan nomor : 519-BPKKD/2006 tanggal 29 Desember 2006, pada hari yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi antara tanggal 27 Pebruari, 3 Mei, 8 Juni, 4 Juli, 1 dan 24 Agustus, 25 dan September 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam bulan Pebruari, Mei, Juni, Juli Agustus, September dan Oktober 2007, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Asahan Jalan A. Yani Kisaran Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu ……………..
3
atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tindak pidana mana dilakukan Terdakwa dengan cara : --------------------------
Bahwa dalam APBD Kabupaten Asahan tahun 2007 telah ditetapkan untuk sekretariat DPRD anggaran untuk beberapa kegiatan diantaranya yaitu :Pembahasan Perda Perhitungan APBD dan LKPJ Bupati, Penyediaan makanan dan minuman, Hearing/dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Rapat-rapat kelengkapan Dewan (Rapat Panitia Musyawarah DPRD).
-
Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan seperti Pembahasan Perda Perhitungan APBD
dan
LKPJ
Bupati,
Penyediaan
makanana
dan
minuman,
Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dan Rapat-rapat kelengkapan Dewan (Rapat Panitia Musyawarah DPRD) telah ditetapkan besar anggarannya dalam APBD Kabupaten Asahan tahun 2007 yang perinciannya adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN
1.
Pembahasan
Anggaran (Rp)
Perda
perhitungan 71.709.180 dalam P-APBD
APBD dan LKPJ Bupati
tahun
2007
menjadi
Rp.100.000.000,-
2.
Penyediaan makanan dan minuman
1.146.800.000 dalam P-APBD 2007 menjadi 1.264.800.000
3.
Hearing atau dialog dan koordinasi 60.000.000 dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama
4.
Rapat-rapat
kelengkapan
Dewan 40.022.575
(rapat panitia Musyawarah DPRD)
4
Jumlah
-
1.465.531.755,-
Bahwa untuk pengelolaan dana-dana yang ada pada sekretariat DPRD tersebut Terdakwa SUHARDI, S.H. bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggara sedangkan Terdakwa ARMANSYAH bertindak selaku Bendahara. Bahwa terhadap dana-dana pada sekretariat DRPD tersebut para Terdakwa secara bersama-sama mengelola dana-dana tersebut.
-
Bahwa Terdakwa SUHARDI, S.H. selaku Sekretaris Dewan pada DPRD Kabupaten Asahan merupakan Pejabat Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan 52-BKD/2006 tanggal 17 Maret 2006 yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : a. Menyusun RKA-SKPD b. Menyusun DPA-SKPD c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ; e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; h. Menandatangani SPM ; i.
Mengelola utang danpiutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
j.
Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
k. Menyusun dan dipimpinnya ; l.
menyampaikan
laporan
Keuangan
SKPD
yang
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
m. Melaksankan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan ; n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa Terdakwa ........
5
-
Bahwa Terdakwa SUHARDI, S.H. selaku Pejabat Pengguna Anggaran dalam mengelola Keuangan pada sekretariat DPRD dibantu oleh seorang bendahara yaitu Terdakwa ARMANSYAH yang diangkat selaku bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan nomor : 519-BPKKD/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan memiliki tugas sebagai berikut : ----------------------------a. Menerima b. Menyimpan, c. Membayarkan d. Menatausahakan e. Mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
-
Bahwa untuk pengelolaan dana-dana berupa Pembahasan Perda Perhitungan APBD dan LKPJ Bupati, Penyediaan makanana dan minuman dan Hearing/dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di kelola dengan cara sebagai berikut, pertama untuk setiap kegiatan Terdakwa ARMANSYAH selaku Bendahara akan mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang akan ditandatangani oleh Terdakwa SUHARDI, SH. Selanjutnya SPP tersebut akan dikirim kepada pihak Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), lalu oleh BPKKD akan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikirimkan kepada Sekretaris Dewan. Atas dasar SPD tersebut oleh Sekretaris Dewan kembali mengajukan permintaan pembayaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM). Atas dasar SPM tersebut maka pihak BPKKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang isinya berisi perintah kepada Bank yang ditunjuk dalam hal ini Bank Sumut untuk mentransfer dana sejumlah yang disebutkan dalam SP2D kerekening Sekretaris Dewan.
-
Bahwa setelah dana masuk kerekening Sekretaris Dewan Selanjutnya Terdakwa SUHARDI, S.H. bersama ARMANSYAH akan mengambil dana tersebut dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa SUHARDI bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH.
-
Bahwa setelah dana-dana berupa dana makan minum serta dana untuk kegiatan Hearing Dialog diambil oleh Terdakwa SUHARDI bersama dengan ARMANSYAH .............
6
ARMANSYAH, maka Terdakwa-terdakwa seharusnya
mengelola dana
tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang disebutkan dalam APBD. -
Bahwa dalam pengelolaan dana-dana untuk kegiatan Penyediaan makanan dan minum serta Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama ternyata Terdakwa tidak mengelolanya secara bertanggung jawab.
-
Bahwa setelah dilakukan Audit Investigasi oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Sumatera Utara di Medan sekira tahun 2009, telah ditemukan dalam pengelolaan dana-dana Penyediaan makanan dan minum serta dana untuk kegiatan Hearing/dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2007 ternyata tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggung jawaban nya.
-
Bahwa
terhadap
dana
penyediaan
makan
dan
minum
sebesar
Rp.1.264.800.000 yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Asahan tahun 2007 pada sekretariat DPRD dari bulan Januari sampai dengan bulan September yang direalisasi, ternyata tidak semua dana direalisasi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah, Adapun realasi dana makan dan minum yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah adalah sebagai berikut :
No.
Uraian
1.
Penyediaan makan dan minuman : a. Pengadaan makanan dan minuman tanpa
Jumlah (Rp)
96.617.200,00
disertai bukti pengeluaran dan tidak dicatat dalam Buku Kas Umum b. Pengadaan minuman dan makanan tetapi tidak ada bukti pendukung. c. Pengadaan makanan minuman bulan januari
47.112.600,00
7
dan februari 2007 atas nama Kode 09 yang belum dibukukan dalam Buku Kas Umum 40.470.500,00
yang tidak ada bukti pendukungnya d. Kelebihan pembayaran atas sewa tratak,
20.800.000,00
sewa kursi biasa dan kursi VIP untuk kegiatan dirumah Kode 06 pada bulan Agustus 2007. e. Kelebihan pencatatan pembayaran sewa tenda
dan
tidak
ada
bukti
37.500.000,00
kuitansi
pengeluaran.
Jumlah
-
242.500.300,00
Bahwa begitu pula dengan pengelolaan dana untuk kegiatan Hearing atau dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama, dari dana yang dianggarkan dalam APBD kabupaten Asahan tahun 2007 sebesar Rp. 60.000.000 diambil oleh terdakwaterdakwa sebesar Rp.29.976.000, dan direalisasikan sebesar Rp.24.200.088 sedangkan sisanya sebesar Rp.5.755.912. dikembalikan oleh Terdakwaterdakwa kekas daerah. Akan tetapi terhadap dana sebesar Rp.24.200.088 dalam realisasinya ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.
-
Bahwa perbuatan Terdakwa SUHARDI selaku Pejabat Pengguna Anggara pada Sekretariat Dewan bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH selaku Bendahara yang tidak mengelola dana-dana untuk kegiatan Penyediaan makan dan minum serta dana Hearing atau dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang menyebutkan, Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis,
transparan,
dan
bertanggung
jawab
dengan
memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Begitu pula dengan
Pasal 132 ayat (1) yang menerangkan bahwa
“ Setiap
Pengeluaran ..................
8
pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ”. -
Bahwa dari hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Propinsi sumatera Utara di Medan sesuai dengan laporannya nomor : LHAI5938/pw02/5/2009 TANGGAL 31 Desember 2009 dari keseluruhan dana untuk kegitan berupa Pembahasan Perda Perhitungan APBD dan LKPJ Bupati, Penyediaan makanan dan minuman, Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat dan Tokoh agama dan Rapat-rapat kelengkapan Dewan (Rapat Panitia Musyawarah DPRD) yang diaudit ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merupakan kerugian negara sebesar Rp.296.652.388.
-
Bahwa dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh pihak BPKP perwakilan Propinsi Sumatera Utara tersebut yang menyatakan ada dana sebesar Rp.296.652.388. yang penggunaanya tidak sesuai dengan ketentuan, maka Terdakwa SUHARDI, S.H. bersama dengan ARMANSYAH telah bertanggungjawab terhadap dana-dana yang pengeluarannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar Rp.266.700.388 yang merupakan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa SUHARDI, S.H. bersama dengan terdakwa ARMANSYAH. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18
Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. SUBSIDIAIR - Bahwa ia terdakwa SUHARDI, S.H. selaku Sekretaris Dewan DPRD kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan 52-BKD/2006 tanggal 17 Maret 2006 bersama dengan ARMANSYAH yang bertindak selaku Bendahara pada Sekretariat DPRD Kab. Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan nomor : 519-BPKKD/2006 tanggal 29 Desember 2006, pada hari yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi antara tanggal 27 Pebruari, 3 Mei, 8 Juni, 4 Juli, 1 dan 24 Agustus, 25 dan September 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam bulan Pebruari, Mei, Juni, Juli Agustus, September dan Oktober 2007, bertempat di Gedung DPRD kabupaten Asahan Jalan A. Yani Kisaran kabupaten Asahan atau Setidak-tidaknya ………
9
setidak-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara : ----------
Bahwa dalam APBD kabupaten Asahan tahun 2007 telah ditetapkan untuk sekretariat DPRD anggaran untuk beberapa kegiatan diantaranya yaitu :Pembahasan Perda Perhitungan APBD dan LKPJ Bupati, Penyediaan makanan dan minuman, Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat dan Tokoh agama serta Rapat-rapat kelengkapan Dewan (Rapat Panitia Musyawarah DPRD).
-
Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan seperti Pembahasan Perda Perhitungan APBD
dan
LKPJ
Bupati,
Penyediaan
makanana
dan
minuman,
Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat dan Tokoh agama dan Rapat-rapat kelengkapan Dewan (Rapat Panitia Musyawarah DPRD) telah ditetapkan besar anggarannya dalam APBD kabupaten Asahan tahun 2007 yang perinciannya adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN
1.
Pembahasan
Anggaran (Rp)
Perda
perhitungan 71.709.180 dalam P-APBD
APBD dan LKPJ Bupati
tahun
2007
menjadi
Rp.100.000.000,-
2.
Penyediaan makanan dan minuman
1.146.800.000 dalam P-APBD 2007 menjadi 1.264.800.000
3.
Hearing atau dialog dan koordinasi 60.000.000 dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama
10
4.
Rapat-rapat
kelengkapan
Dewan 40.022.575
(rapat panitia Musyawarah DPRD)
Jumlah
-
1.465.531.755,-
Bahwa untuk pengelolaan dana-dana yang ada pada sekretariat DPRD tersebut terdakwa SUHARDI, S.H. bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggara sedangkan terdakwa ARMANSYAH bertindak selaku Bendahara. Bahwa terhadap dana-dana pada sekretariat DRPD tersebut para terdakwa secara bersama-sama mengelola dana-dana tersebut.
-
Bahwa terdakwa SUHARDI, S.H. selaku Sekretaris Dewan pada DPRD kabupaten Asahan merupakan Pejabat Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan 52-BKD/2006 tanggal 17 Maret 2006 yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : a. Menyusun RKA-SKPD b. Menyusun DPA-SKPD c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ; e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; h. Menandatangani SPM i.
Mengelola utang danpiutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
j.
Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
k. Menyusun dan dipimpinnya ; l.
menyampaikan
laporan
keuangan
SKPD
yang
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
m. Melaksanakan .........
11
m. Melaksankaan tugas-tugas penggung anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dlimpahkan oleh kepala daerah dan ; n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ; -
Bahwa terdakwa SUHARDI, S.H. selaku Pejabat Pengguna Anggara dalam mengelola keuangan pada sekretariat DPRD dibantu oleh seorang bendahara yaitu terdakwa ARMANSYAH yang diangkat selaku bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan nomor : 519-BPKKD/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan memiliki tugas sebagai berikut : ----------------------------a. Menerima b. Menyimpan, c. Membayarkan d. Menatausahakan e. Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
-
Bahwa untuk pengelolaan dana-dana berupa Pembahasan Perda Perhitungan APBD dan LKPJ Bupati, Penyediaan makanana dan minuman dan Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat dan Tokoh agama di kelola dengan cara sebagai berikut, pertama untuk setiap kegiatan terdakwa ARMANSYAH selaku bendahara akan mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang akan ditandatangani oleh terdakwa SUHARDI, SH. Selanjutnya SPP tersebut akan dikirim kepada pihak Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), lalu oleh BPKKD akan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikirimkan kepada Sekretaris Dewan. Atas dasar SPD tersebut oleh Sekretaris Dewan kembali mengajukan permintaan pembayaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM). Atas dasar SPM tersebut maka pihak BPKKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang isinya berisi perintah kepada Bank yang ditunjuk dalam hal ini bank Sumut untuk mentransfer dana sejumlah yang disebutkan dalam SP2D kerekening Sekretaris Dewan.
-
Bahwa setelah dana masuk kerekening Sekretaris Dewan Selanjutnya terdakwa SUHARDI, S.H. bersama ARMANSYAH akan mengambil dana
Tersebut dengan ............
12
tersebut dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa SUHARDI bersama dengan terdakwa ARMANSYAH. -
Bahwa setelah dana-dana berupa dana makan minum serta dana untuk kegiatan Hearing Dialog diambil oleh terdakwa SUHARDI bersama dengan ARMANSYAH, maka terdakwa-terdakwa seharusnya
mengelola dana
tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang disebutkan dalam APBD. -
Bahwa dalam pengelolaan dana-dana untuk kegiatan Penyediaan makanan dan minum serta Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat dan Tokoh agama ternyata terdakwa tidak mengelolanya secara bertanggungjawab.
-
Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan propinsi sumatera utara di Medan sekira tahun 2009, telah ditemukan dalam pengelolaan dana-dana Penyediaan makanan dan minum serta dana untuk kegiatan Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat dan Tokoh agama
dari
bulan Januari sampai dengan Oktober 2007 ternyata tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya. -
Bahwa
terhadap
dana
penyediaan
makan
dan
minum
sebesar
Rp.1.264.800.000 yang dianggarkan pada APBD kabupaten Asahan tahun 2007 pada sekretariat DPRD dari bulan Januari sampai dengan bulan September yang direalisasi, ternyata tidak semua dana direalisasi dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, Adapun realisasi dana makan dan minum yang tidak didukung dengan
bukti pertanggungjawaban
yang lengkap dan sah adalah sebagai berikut :
No.
Uraian
1.
Penyediaan makan dan minuman : f. Pengadaan makanan dan minuman tanpa disertai bukti pengeluaran dan tidak dicatat
Jumlah (Rp)
96.617.200,00
13
dalam Buku Kas Umum g. Pengadaan minuman dan makanan tetapi
47.112.600,00
tidak ada bukti pendukung. h. Pengadaan makanan minuman bulan januari dan februari 2007 atas nama Kode 09 yang
40.470.500,00
belum dibukukan dalam Buku Kas Umum yang tidak ada bukti pendukungnya 20.800.000,00 i.
Kelebihan pembayaran atas sewa tratak, sewa kursi biasa dan kursi VIP untuk kegiatan dirumah Kode 06 pada bulan Agustus 2007. 37.500.000,00
j.
Kelebihan pencatatan pembayaran sewa tenda
dan
tidak
ada
bukti
kuitansi
pengeluaran.
Jumlah
-
242.500.300,00
Bahwa begitu pula dengan pengelolaan dana untuk kegiatan Hearing atau dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama, dari dana yang dianggarkan dalam APBD kabupaten Asahan tahun 2007 sebesar Rp. 60.000.000 diambil oleh terdakwaterdakwa sebesar Rp.29.976.000, dan direalisasikan sebesar Rp.24.200.088 sedangkan sisanya sebesar Rp.5.755.912. dikembalikan oleh terdakwaterdakwa kekas daerah. Akan tetapi terhadap dana sebesar Rp.24.200.088 dalam
realisasinya
ternyata
tidak
didukung
dengan
bukti-bukti
pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. -
Bahwa perbuatan terdakwa SUHARDI selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan bersama dengan terdakwa ARMANSYAH selaku Bendahara yang tidak mengelola dana-dana untuk kegiatan Penyediaan makan dan minum serta dana Hearing atau dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan ...............
14
karena jabatan terdakwa-terdakwa yaitu Terdakwa SUHARI, S.H. selaku Sekretaris Dewan dan terdakwa ARMANSYAH selaku Bendahara yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang menyebutkan, Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Begitu pula dengan Pasal 132 ayat (1) yang menerangkan bahwa
“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah”. -
Bahwa terdakwa SUHARDI, S.H. selaku Sekrertaris Dewan bersama dengan ARMANSYAH
selaku
Bendahara
dengan
segala
kewenangan
dan
kesempatan yang dimiliki sehubungan dengan jabatan maupun keudukannya tersebut,
seharusnya
mengelola
dana-dana
tersebut
sesuai
dengan
peruntukannya sebagaimana yang ditentukan dalam APBD dan juga dalam pengelolaannya haruslah dilakukan secara benar dengan dilengkapi buktibukti yang lengkap dan sah, akan tetapi terdakwa-terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya dengan menjalankan pengelolaan dana-dana pada sekretariat dewan berupa dana kegiatan Penyediaan makanan dan minum serta Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat dan Tokoh agama secara tidak benar sehingga menimbulkan kerugian Negara. -
Bahwa dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Propinsi sumatera Utara di Medan sesuai dengan laporannya nomor : LHAI5938/pw02/5/2009 TANGGAL 31 Desember 2009 dari keseluruhan dana untuk kegitan berupa Pembahasan Perda Perhitungan APBD dan LKPJ Bupati, Penyediaan makanan dan minuman, Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat dan Tokoh agama dan Rapat-rapat kelengkapan Dewan (Rapat Panitia Musyawarah DPRD) yang diaudit ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merupakan kerugian negara sebesar Rp.296.652.388.
-
Bahwa dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh pihak BPKP perwakilan Prpinsi Sumatera Utara tersebut yang menyatakan ada dana sebesar Rp.296.652.388. yang penggunaanya tidak sesuai dengan ketentuan, maka terdakwa SUHARDI, S.H. bersama dengan ARMANSYAH telah Bertanggung ..................
15
bertanggung jawab terhadap dana-dana yang pengeluarannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar Rp.266.700.388 yang merupakan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa SUHARDI, S.H. bersama dengan terdakwa ARMANSYAH. ----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ; -----------------------------------------------------------------------------2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No : Reg. Perkara : Pds04/Kisar/Ft/01/2011, tanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa-terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : ------------------------------1. Menyatakan terdakwa
SUHARDI, SH dan
terdakwa ARMANSYAH
bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Subsidiair kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti yang harus dibayarkan para terdakwa maasing-masing terdakwa SUHARDI, SH sebesar Rp. 133.350.194 (Seratus tigapuluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) dan terdakwa ARMANSYAH sebesar Rp. 133.350.194 (Seratus tigapuluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) kepada Pemkab Asahan dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan kepada Pemkab Asahan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka ditambah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan ………...
16
4. Menyatakan barang bukti berupa : - Surat Penyediaan Dana No: 3404/BPKKD/2007 tanggal 11 september 2007; - Surat Penyediaan Dana No: 5735/BPKKD/2007 tanggal 13 desember 2007; - Surat Penyediaan Dana No: 1050/BPKKD/2007 tanggal 24 mei 2007; - Surat Penyediaan Dana No: 2466/BPKKD/2007 tanggal 25 Juli 2007; - Surat Penyediaan Dana No: 2728/BPKKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007; - Surat Penyediaan Dana No: 3570/BPKKD/2007 tanggal 12 september 2007; - Surat Penyediaan Dana No: 5958/BPKKD/2007 tanggal 17 Desember 2007; - Surat Penyediaan Dana No: 1901/BPKKD/2007 tanggal 29 Juni 2007; - Surat Penyediaan Dana No: 4825/BPKKD/2007 tanggal 27 November 2007; - Surat Penyediaan Dana No: 2029/BPKKD/2007 tanggal 05 Juli 2007; - SP2D No: 000005422/UP tanggal 11 Oktober 2007; - SP2D No: 00007922/GU tanggal 19 Desember 2007; - SP2D No: 0001881/GU tanggal 08 Juni 2007; - SP2D No: 0003238/GU tanggal 01 Agustus 2007; - SP2D No: 0003825/GU tanggal 24 Agustus 2007; - SP2D No: 0004575/GU tanggal 25 September 2007; - SP2D No: 0008588/GU tanggal 27 Desember 2007; - SP2D No: 0002489/UP tanggal 04 Juli 2007; - SP2D No: 0006875/UP tanggal 12 Desember 2007; - SP2D No: 0000780/GU tanggal 03 Mei 2007; - SP2D No: 0006035/GU tanggal 26 November 2007; - SP2D No: 0002707/GU tanggal 10 Juli 2007; - SP2D No: 000227/UP tanggal 27 Februari 2007; - Tanda Penerimaan Uang No. 2044 tanggal 24 September 2007; - Tanda Penerimaan Uang No. 2045 tanggal 24 September 2007; - Tanda Penerimaan Uang No. 934 tanggal 22 Agustus 2007; - Tanda Penerimaan …..
17
- Tanda Penerimaan Uang No. 888 tanggal 01 Agustus 2007; - Tanda Penerimaan Uang No. 2018 tanggal 24 September 2007; - Tanda Penerimaan Uang No. 1688 tanggal 22 Agustus 2007; - Tanda Penerimaan Uang No. 2017 tanggal 24 September 2007; - Tanda Penerimaan Uang No. 2016 tanggal 24 September 2007; - Fotokopi Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 350-BKD/2007 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 30 Oktober 2007; - Fotokopi Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 290-BKD/2007 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 07 September 2007; - Fotokopi Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 52-BKD/2006 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 17 Maret 2006; - Fotokopi Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 437-BKD/2005 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 21 Desember 2005; - Asli Laporan hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana APBD Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan TA. 2007 dan 2008 nomor: LHAI-5938/PW02/5/2009 tanggal 31 Desember 2009; - Asli satu set Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2007, tanggal 23 April 2008; - Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD TA. 2007;
- Fotokopi …………….
18
- Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD TA. 2007; - Asli 3 (tiga) buah buku kas umum Kabupaten Asahan tahun 2007 pada Sekretaris Dewan Tetap dalam berkas perkara. 5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah). 3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Agustus 2011 No. 334/Pid.B/2011/PN.KIS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------------1.
Menyatakan Terdakwa SUHARDI, S.H., dan Terdakwa ARMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2.
Membebaskan terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3.
Menyatakan Terdakwa SUHARDI, S.H., dan Terdakwa ARMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi” ;
4.
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh terdakwa-terdakwa harus diganti dengan pidana kurungan masingmasing selama 1 (satu) bulan ;
5.
Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6.
Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7.
Menetapkan barang bukti berupa : 1. Surat Penyediaan Dana No: 3404/BPKKD/2007 tanggal 11 september 2007; 2. Surat Penyediaan Dana No: 5735/BPKKD/2007 tanggal 13 desember 2007; 3. Surat Penyediaan Dana No: 1050/BPKKD/2007 tanggal 24 mei 2007; 4. Surat Penyediaan Dana No: 2466/BPKKD/2007 tanggal 25 Juli 2007; 5. Surat Penyediaan Dana No: 2728/BPKKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007; 6. Surat Penyediaan …...
19
6. Surat Penyediaan Dana No: 3570/BPKKD/2007 tanggal 12 september 2007; 7. Surat Penyediaan Dana No: 5958/BPKKD/2007 tanggal 17 Desember 2007; 8. Surat Penyediaan Dana No: 1901/BPKKD/2007 tanggal 29 Juni 2007; 9. Surat Penyediaan Dana No: 4825/BPKKD/2007 tanggal 27 November 2007; 10. Surat Penyediaan Dana No: 2029/BPKKD/2007 tanggal 05 Juli 2007; 11. SP2D No: 000005422/UP tanggal 11 Oktober 2007; 12. SP2D No: 00007922/GU tanggal 19 Desember 2007; 13. SP2D No: 0001881/GU tanggal 08 Juni 2007; 14. SP2D No: 0003238/GU tanggal 01 Agustus 2007; 15. SP2D No: 0003825/GU tanggal 24 Agustus 2007; 16. SP2D No: 0004575/GU tanggal 25 September 2007; 17. SP2D No: 0008588/GU tanggal 27 Desember 2007; 18. SP2D No: 0002489/UP tanggal 04 Juli 2007; 19. SP2D No: 0006875/UP tanggal 12 Desember 2007; 20. SP2D No: 0000780/GU tanggal 03 Mei 2007; 21. SP2D No: 0006035/GU tanggal 26 November 2007; 22. SP2D No: 0002707/GU tanggal 10 Juli 2007; 23. SP2D No: 000227/UP tanggal 27 Februari 2007; 24. Tanda Penerimaan Uang No. 2044 tanggal 24 September 2007; 25. Tanda Penerimaan Uang No. 2045 tanggal 24 September 2007; 26. Tanda Penerimaan Uang No. 934 tanggal 22 Agustus 2007; 27. Tanda Penerimaan Uang No. 888 tanggal 01 Agustus 2007; 28. Tanda Penerimaan Uang No. 2018 tanggal 24 September 2007; 29. Tanda Penerimaan Uang No. 1688 tanggal 22 Agustus 2007; 30. Tanda Penerimaan Uang No. 2017 tanggal 24 September 2007; 31. Tanda Penerimaan Uang No. 2016 tanggal 24 September 2007; 32. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 350-BKD/2007 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, dari dan dalam Jabatan .…...
20
dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 30 Oktober 2007; 33. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 290-BKD/2007 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 07 September 2007; 34. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 52-BKD/2006 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 17 Maret 2006; 35. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 437-BKD/2005 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 21 Desember 2005; 36. Asli Laporan hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana APBD Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan TA. 2007 dan 2008 nomor: LHAI-5938/PW02/5/2009 tanggal 31 Desember 2009; 37. Asli satu set Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2007, tanggal 23 April 2008; 38. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD TA. 2007; 39. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD TA. 2007; 40. Asli 3 (tiga) buah buku kas umum Kabupaten Asahan tahun 2007 pada Sekretaris Dewan; Tetap terlampir dalam berkas perkara. 8. Membebankan Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Akta Permintaan Banding No.31/Akta.Pid/2011/PN-KIS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa tanggal 24 Agustus 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding.…...
21
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Agustus 2011, No.334/Pid.B/2011/PN-KIS. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, Surat tanggal 06
September
2011,
Nomor
:
31/Akta.Pid/2011/PN-Kis,
Nomor
:
334/Pid.B/2011/PN-KIS ; -----------------------------------------------------------------5. Akta Permintaan Banding No.32/Akta.Pid/2011/PN-KIS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa tanggal 26 Agustus 2011, Kuasa Hukum Terdakwa-terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Agustus 2011, No.334/Pid.B/2011/PN-KIS. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksan Negeri Kisaran, Surat tanggal 13 September 2011, Nomor : 32/Akta.Pid/2011/PN-Kis, Nomor : 334/Pid.B/2011/PN-KIS ; ------------------------------------------------------6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah di terima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran ANDERSON SIJABAT, SH tanggal 13 September 2011 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 14 September 2011 ; -------------------------------------------7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 06 September 2011 Nomor : W2.U.11/931 dan 932/HN.04.10/IX/2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 07 September 2011 s/d tanggal 15 September 2011 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa
untuk
mempelajari
berkas
perkara
pidana
Nomor
:
334/Pid.B/2011/PN-KIS, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; ----------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2011 Nomor :31/Akta.Pid/2011/PN-KIS dan Kuasa Hukum para Terdakwa tanggal 26 agustus 2011 Nomor : 32/akta.Pid/2011/PN-KIS yang masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, ……...
22
------ Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 334/Pid.B/2011/PN-KIS tanggal 22 Agustus 2011, tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan tidak dijatuhi hukuman membayar uang pengganti ; ------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 334/Pid.B/2011/PN-KIS tanggal 22 Agustus 2011, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dimana Terdakwa-terdakwa dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan perbaikan pada unsur ke 4 (empat) dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan selanjutnya tentang hukuman membayar Uang pengganti ; ------------------------------------ Menimbang, bahwa
didalam pertimbangan unsur ke 4 dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana Pengadilan tingkat pertama tidak menyimpulkan berapa besar kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa-terdakwa ; -------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Terdakwa I SUHARDI, SH selaku Sekretaris Dewan DPRD Kab. Asahan, dan Terdakwa II ARMANSYAH selaku Bendaharawan DPRD Kabupaten Asahan waktu itu, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama pada unsur ke 3 (tiga) diatas, Terdakwa-terdakwa dalam mengelola keuangan di Sekretariat DPRD Asahan tahun 2007, tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana APBD ; ------------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa penyimpangan dalam penglolalaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan terjadi karena tidak dikelola secara benar, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; --------------------------------------
- Menimbang, ...…….. ……... ……….
23
------ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. MHD Natsir, Auditor pada BPKP Propinsi sumatera Utara yang melakukan Audit Investigasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan dan dihubungkan dengan laporan hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Sumatera Utara No : LHAI-5938/PW.02/5/2009 tanggal 31 Desember 2009,dimana telah terjadi penyimpangan penggunaan dana APBD pada Sekretariat DPRD Asahan tahun anggaran 2007 yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.296.652.388,00 ( Dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu tigaratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian : ------------------------------------------------------------------------------------------No 1.
Uraian
Jumlah (Rp)
Penyediaan makanan dan minuman : a.
Pengadaan
makanan
dan
minuman
tanpa
disertai
bukti
96.617.200,00
pengeluaran dan tidak dicatat dalam Buku Kas Umum b.
Pengadaan minuman dan makanan tetapi tidak ada bukti pendukung.
c.
47.112.600,00
Pengadaan makanan minuman bulan januari dan februari 2007 atas nama Kode 09 yang belum dibukukan dalam Buku Kas
40.470.500,00
Umum yang tidak ada bukti pendukungnya d.
Kelebihan pembayaran atas sewa tratak, sewa kursi Biasa dan kursi VIP untuk kegiatan dirumah Kode 06 pada bulan Agustus
20.800.000,00
2007. e.
Kelebihan pencatatan pembayaran sewa tenda dan tidak ada bukti kuitansi pengeluaran. Sub - jumlah
2
242.500.300,00
Kegiatan Hearing/dialog Bukti pengeluaran atas kegiatan Hearing/dialog tidak ada
3
37.500.000,00
24.200.088,00
Kegiatan Rapat-rapat alat Perlengkapan Dewan (Rapat Musyawarah DPRD) Bukti pengeluaran atas kegiatan rapat alat perlengkapan Dewan tidak ada Jumlah
29.952.000,00 296.652.388,00
------ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian Pengadilan tingkat pertama tentang tidak adanya kelebihan pembayaran atas sewa tratak, sewa kursi biasa dan kursi vip untuk kegiatan dirumah dinas Ketua DPRD bulan Agustus 2007 karena berdasarkan fakta terungkap pelaksanaan kegiatan dirumah Ketua DPRD berlangsung selama 10 (sepuluh) hari bukan 8 (delapan) hari, sebagaimana yang direncanakan….. ……... ……….
24
yang direncanakan pada awalnya sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp. 20.800.000,00,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa-terdakwa dan bukanlah merupakan kelebihan pembayaran, sedangkan pengeluaran lainnya seperti : ------------------------------------------------------
1. Penyediaan makanan dan minuman : a. Pengadaan makanan dan minuman tanpa disertai bukti
Rp. 96.617.200,00
pengeluaran dan tidak dicatat dalam Buku Kas Umum. b. Pengadaan minuman dan makanan tetapi tidak ada bukti
Rp. 47.112.600,00
Pendukung. c. Pengadaan makanan minuman bulan januari dan februari
Rp. 40.470.500,00
2007 atas nama Kode 09 yang belum dibukukan dalam Buku Kas Umum yang tidak ada bukti pendukungnya d. Kelebihan pencatatan pembayaran sewa tenda dan tidak ada
Rp. 37.500.000,00
bukti kuitansi pengeluaran 2. Kegiatan Hearing/dialog Bukti pengeluaran atas kegiatan Hearing/dialog tidak ada
Rp. 24.200.088,00
3. Kegiatan Rapat-rapat alat Perlengkapan Dewan (Rapat Musyawarah DPRD). Bukti pengeluaran atas kegiatan rapat alat perlengkapan Dewan tidak ada
Rp. 29.952.000,00
Dengan jumlah sebesar Rp. 275.852.388,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tigaratus delapan puluh delapan rupiah) Adalah merupakan kerugian Negara yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa-terdakwa karena tidak didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang syah ; ------------------------------ Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 275.852.388,00,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus limapuluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), maka Terdakwa-terdakwa harus mempertanggung jawabkan dan dirasa adil masing-masing mempertanggung jawabkan separohnya dari Rp.275.852.388,00,(Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus limapuluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), menjadi sebesar Rp. 137.926.194,00,- (seratus tiga pulu tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah); --------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang,…......... ……………………….
25
------ Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa tidak hanya mendidik tetapi perlu diperhatikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dan lamanya Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana penjara dirasa adil sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -------------------------- Menimbang, bahwa perbuatan Korupsi sangat membahayakan Perekonomian Negara / yang dapat merusak Pembangunan Nasional ; ----------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 334/Pid.B/2011/PN-KIS tanggal 22 Agustus 2011, haruslah diperbaiki tentang lamanya Terdakwa-terdakwa dijatuhkan hukuman penjara dan dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; --------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; ---------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam kedua tingkat peradilan ; ------------------------------------------------------------------------------------- Mengingat akan bunyi Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang No : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI ----- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; ---------------- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 334/Pid.B/2011/PN-KIS yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan Uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------
1. Menyatakan ……… ……………………….
26
1. Menyatakan Terdakwa-I SUHARDI, SH dan Terdakwa-II ARMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----------------------2. Membebaskan Terdakwa-I SUHARDI, SH dan Terdakwa-II ARMANSYAH dari dakwaan Primair tersebut ; ------------------------------------------------------3. Menyatakan Terdakwa-I SUHARDI, SH dan Terdakwa-II ARMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Korupsi “ ; ----------------------------------------------4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa-I SUHARDI, SH dan Terdakwa-II ARMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ; ---------------------------------5. Menghukum Terdakwa-terdakwa untuk membayar Uang pengganti masingmasing Rp. 137.926.194,00,- (seratus tiga pulu tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan jika Terdakwaterdakwa tidak membayar Uang Penganti paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan Pengaddilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ; -----------------------------------------------------6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------------------------7. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;----------------------------8. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 334/Pid.B/2011/PN-KIS untuk selebihnya ; ----------------------------9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; ----------------------------------------------------Demikianlah ……….. ……
27
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari :
SENIN
tanggal
24 Oktober
2011
oleh kami : KRESNA MENON, SH. MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn dan ROSMALINA SITORUS, SH. MH masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 September 2011 Nomor : 13/PID.SUS/2011/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh K H A I R U L, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ---------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD
TTD
Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn
KRESNA MENON, SH.Mhum
TTD ROSMALINA SITORUS, SH. MH Panitaera Pengganti, TTD
K H A I R U L, SH
Untuk salinan sesuai dengan aslinya WAKIL PANITERA
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH NIP. 1961901 198303 1 004.-
