16-Oct-16
DEFINISI BANK DAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2008
PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN KONSEP BAGI HASIL & KONSEP JUAL BELI
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
1. 2. 3. 4.
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Disusun oleh: ASTRI PUTRI APRILLA 156010200111017 (4) DENIS FRITSDI PATEH 156010200111047 (20) ADYTYA KUSUMA 156010200111074 (28) NITA ROSDIAH 156010200111090 (38) 1
2
LANDASAN HUKUM
BANK SYARIAH
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
•Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah •Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran •Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil
Dicabut dengan PP No. 30 Tahun 1999
Dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
Bank Syariah diatur tersendiri dalam UU No. 21 Tahun 2008
BANK SYARIAH 3
4
16-Oct-16
JENIS AKAD/TRANSAKSI
DASAR HUKUM BISNIS SYARIAH
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8.
Sumber hukum acara (hukum formil) Sumber hukum materiil a. Nash Al-Quran b. Nash Al-Hadis Peraturan perundang-undangan a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perjanjian (akad/kontrak) Fikih dan ushul fikih/qowaid fiqhiyyah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Adat kebiasaan Yurisprudensi 5
TABBARU’
TIJARAH
(Tidak Mencari Untung)
(Mencari Untung)
PENDANAAN JASA PERBANKAN SOSIAL
PENDANAAN PEMBIAYAAN JASA PERBANKAN
Pola Titipan:
Dengan Kepastian:
Dengan Ketidakpastian:
Wadi’ah Yad dhamanah
Nonbagi Hasil Jasa Perbankan
Bagi Hasil
Pola Jual-Beli:
Pola Bagi Hasil:
•Murabahah •Salam •Istishna
•Mudarabah •Musyarakah
Pola Pinjaman: •Qardh •Qardhul Hasan Pola Lainnya: •Wakalah •Kafalah •Hiwalah •Rahn
Lain-Lain: Pola Sewa: •Ijarah •Ijarah wa’ Iqtina •Ujr
•Muzaraah •Musaqah •Mukhabarah
Lain-Lain: •Hibah •Wakaf •Shodaqoh •Hadiah
Pola Lainnya: •Sharf 6
MURABAHAH PEMBIAYAAN MULTIGUNA
KPR SYARIAH
DEFINISI Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000) Murabahah ada dua jenis: • Saat negoisasi dan berkontrak, barang telah dimiliki atau dikuasai oleh penjual • Saat negoisasi dan berkontrak, barang tidak dimiliki atau dikuasai oleh penjual (Murabahah KPP= Kepada Pemesan Pembeli)
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
MURABAHAH LANDASAN HUKUM a. No.04/DSN-MUI/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah; b. No.13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah; c. No.16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon dalam Murabahah; d. No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran; e. No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tanggal 11 Agust us 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh).
KOMBINASI AKAD: 1. LINE FACULTY 2. STEP FINANCING 3. JOINT FINANCING 4. DLL
PEMBIAYAAN MODAL KERJA PEMBIAYAAN INVESTASI
7
8
16-Oct-16
4. AKAD
POKOK-POKOK ATURAN MURABAHAH FATWA DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 1. PELAKU
BANK membeli barang yang diperlukan NASABAH atas nama BANK sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (Ps 1:4) BANK kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Ps.1:6)
2. OBJEK
Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam (Ps 1:2)
3. HARGA
HARGA BELI ...Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Ps 1:6) HARGA JUAL BANK kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Ps 1:6) Fatwa DSN No.16/IX/2000: Harga dalam jualbeli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Ps 1:1)
Jika Bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya (membelinya) seuai dengan perjanjian yang disepakati karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (Ps 2:2 koma 3) 5. UANG MUKA
Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal pemesanan (Ps.2:4)
6. JAMINAN
Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius pesananya (Ps. 3:1)
7. DISCOUNT
Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu diskon adalah hak nasabah Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. (Ps.1:3-4 Fatwa No.16/2000) 10
9
8. PELUNASAN DINI
9. DENDA/SANKSI
10. TA’WIDH
Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Ps. 1:1-2 atwa No.23/2002)
PEMBIAYAAN RENOVASI RUMAH
Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya Sanksi dapat berupa denda sejumblah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (Ps. 1:3-6 Fatwa No.17/2000) (Fatwa No.43/2004) •Sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian •Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima •Real Lost not Opportunity Lost 11 •Besarnya gantirugi tidak boleh dicantumkan dalam akad
Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang akad ual beli muharabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. (Ps. 1:9)
KPR SYARIAH SIAP BANGUN
PROJECT FINANCING
ISTISHNA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA PEMBIAYAAN INVESTASI 12
16-Oct-16
POKOK-POKOK ATURAN ISTISHNA
ISTISHNA
Istishna’ adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’). (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000) Pembuat barang dapat membuat sendiri atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati. • Istishna’ Paralel, adalah kontrak jual beli antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembeli mensubkontrakkan kepada orang lain.
1. PELAKU
Jika LKS melakukan transaksi Istishna untuk memenuhi kewajibannya kepada NASABAH ia dapat melakukan istishna lagi dengan PIHAK LAIN pada objek yang sama dengan syarat istishna pertama tidak bergantung (mu’allaq) pada istishna kedua (Ps. 1:1, Fatwa No.22/2002)
2. OBJEK
Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesiikasinya. Penyerahan dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. (Ps.2:1-5, Fatwa No.06/2000)
3. HARGA
LKS selaku mustashni tidak diperkenankan untuk memungut MDC (margin during construction) dari nasabah (shani) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah (Ps. 1:2 atwa No.22/2002)
4. PEMBATALAN PESANAN
Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya maka ia memiliki dua pilihan : a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. b. Menunggu sampai barang tersedia. (Fatwa No. 05/2000, Ps. 4:5)
13
14
SALAM
KOMBINASI AKAD: 1. LINE FACULTY 2. STEP FINANCING 3. JOINT FINANCING 4. DLL
As-Salam atau disebut juga In Front Payment Sale adalah akad jual beli barang dengan pembayaran di muka (barang diserahkan di kemudian hari). • As-Salam Paralel, adalah melaksanakan dua transaksi As-Salam antara: Bank dengan nasabah dan antara Bank dengan pemasok (supplier). Transaksi ini diperbolehkan dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Hal demikian diduga menjurus pada praktek riba, apalagi jika dilakukan secara terus menerus.
15
MUDHARABAH MUTHLAQAH
MUDHARABAH
MUDHARABAH MUQAYYADAH
PEMBIAYAAN MODAL KERJA
16
16-Oct-16
POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAYAAN MUDHARABAH FATWA DSN – MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
MUDHARABAH
1. PELAKU DAN MODAL
LKS sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha (Ps. 1:1) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (Ps. 2:3b) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada Mudharib baik secara bertahap maupun tidak (Ps. 2:3c)
2. NISBAH
Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. (Ps.2:4b)
Kerja-sama tersebut berlaku di mana pihak pertama menyediakan modal 100% dan pihak lainnya sebagai pengelola dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengeloa atau ditanggung pengelola jika karena kecurangan atau kelalaian pengelola.
3. KEUNTUNGAN
Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja. (Ps.2:4a)
4. KERUGIAN
Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali diakibatkan kesalahan disengjaa kelalaian atau pelanggaran. (Ps. 2:4c)
Akad Mudharabah ada dua jenis, yaitu: • Mudharabah Mutlaqah (Jenis usaha, waktu, daerah bisnis tidak dibatasi) • Mudharabah Muqayyadah (Jenis usaha, waktu, daerah bisnis dibatasi)
5. JAMINAN
Pada prinsipnya dalam pembiyayaan mudharabah tidak ada jamina. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ke 3. jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama. (Ps. 1:7)
Mudharabah (Trust Financing/Trust Investment) adalah akad kerja-sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik shahib al-mal LKS) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (‘amil mudharib nasabah) bertindak selaku pengelola dana keuntungan usaha bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Fatwa DSN – MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000).
17
6. MANAJEMEN
...LKS tidak ikut serta dalam manajemen peerusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Ps. 1:4)
7. ANGKA WAKTU
Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu (Ps. 3:1)
18
Mudharabah (Investasi) Mudharabah Muthlaqah (General Investment)
DEPOSAN (Penabung)
2. Pembiayaan
USERS OF FUND
1. Investasi Dana
4. Bagii Hasil
19
BANK
3. Bagi Hasil
20
16-Oct-16
MUSYARAKAH
Mudharabah Muqayyadah 1. Proyek Tertentu 3. Penyaluran Dana
SPECIAL PROJECT
BANK Mudharib (Pengelola)
4. Bagi Hasil
6. Bagi Hasil
2. Invest Dana
5. Hubungan Investor
Musyarakah atau disebut juga Partnership adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000).
INVESTOR Shahibul Maal (Pemilik Dana) 21
POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH FATWA DSN – MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000
1. PELAKU MODAL
22
SYARAT-SYARAT FORMIL DAN MATERIL BAGI HASIL
DAN Setiap mitra harus menyediakan dana dan perkerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (Ps. 2b)
2. NISBAH
Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumblah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (Ps.3c.3)
3. KEUNTUNGAN
Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja.(Ps. 2:4a)
4. KERUGIAN
Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. (Ps. 3d)
5. AMINAN
Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun menghindari dari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan. (Ps. 3:a3)
6. MANAEMEN
Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset musyarakah dalam proses bisnis normal. (Ps. 2c)
23
Syarat Formal dan Material Al-Musyarakah : 1.Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a.Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b.Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c.Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 2.Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: a.Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b.Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c.Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d.Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masingmasing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. e.Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 24
16-Oct-16
3. a.
Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
c.
1) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 2) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. b.
Kerja 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
Keuntungan 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
d.
Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
25
26
Syarat Formal dan Material Al-Mudharabah : 1. 2.
Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan caracara komunikasi modern. 3.Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharibuntuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a)Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. b)Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. c)Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad 4. Keuntungan mudharabahadalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
27
b).
c).
Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: a). Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. b). Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. c). Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu
28
16-Oct-16
Syarat Formal dan Material Al-Muzara’ah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tanah ; Perbuatan pekerja ; Modal ; Alat-alat untuk menanam ; Aqidain (berakal) ; Adanya penentuan jenis tanaman yang akan ditanam oleh kedua pihak ; Pembagian hasil panen berdasarkan persentase yang sesuai akad ; Tanah yang akan digunakan bisa ditanami dan dapat diketahui dengan jelas batasbatasnya ; Penentuan waktu, maksudnya penentuan waktu yang disesuaikan terhadap tanaman kapan akan panennya.
4. Menjelaskan bagian penggarap. 5. Membebaskan pemilik dari pohon. 6. Hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. 7. Tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.
Syarat Formal dan Material Al-Musaqah : 1. Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya). 2. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi. 3. Ahli dalam akad.
29
30
SYARAT-SYARAT FORMIL DAN MATERIL JUAL BELI Syarat – syarat Bai’ al-Istishna :
Syarat – syarat Bai’ al-Murabahah : a. b. c. d. e.
Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas riba. Penjual harus menelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Syarat – syarat Bai’ as-Salam : a. b. c. d. e.
Muslam atau pembeli Muslam ilaih atau penjual Modal atau uang Muslam fiihi atau barang Sighat atau ucapan
31
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. k. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. l. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna’. m. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
32
16-Oct-16
PEMBATASAN/LARANGAN AKAD PADA KONSEP BAGI HASIL DAN KONSEP JUAL BELI KONSEP BAGI HASIL
KONSEP BAGI HASIL
KONSEP JUAL BELI
a. Larangan bagi Bank Umum Syariah, a. Larangan bagi Bank Umum Syariah, meliputi; meliputi; • Melakukan kegiatan jual beli saham • Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. secara langsung di pasar modal. • Melakukan penyertaan modal kecuali • Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c. pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c. • Melakukan kegiatan peransurasian • Melakukan kegiatan peransurasian kecuali sebagai agen pemasaran produk kecuali sebagai agen pemasaran produk Asuransi Syariah, dan Asuransi Syariah, dan • Melakukan segala usaha atau kegiatan • Melakukan segala usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Syariah. b. Larangan bagi Unit Usaha Syariah, meliputi; b. Larangan bagi Unit Usaha Syariah, meliputi; • Melakukan kegiatan jual beli saham • Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. secara langsung di pasar modal. • Melakukan penyertaan modal kecuali • Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf c. pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf c. 33
PERBEDAAN KARAKTERISTIK HUKUM MUDHARABAH DENGAN MUDHARABAH DUA TINGKAT
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
Akad & Aspek Legalitas Lembaga Penyelesaian Sengketa
Struktur Organisasi
BANK SYARIAH
BANK KONVENSIONAL
Hukum Islam dan Hukum Positif
Hukum Positif
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarangan sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN)
Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Tidak ada DNS dan DPS
MUDHARABAH a. Pihak-pihak: 1. Shahibul maal/pemilik modal 2. Mudharib/pengusaha b. Dalam hal pembiayaan, tidak melibatkan pihak perbankan syariah sebagai intermediary tetapi langsung kepada kedua belah pihak (shahibul maal dengan mudharib)
Investasi
Halal
Halal dan Haram
Prinsip Organisasi
Bagi Hasil, jual beli, sewa
Perangkat bunga
Tujuan
Profit dan Falah Oriented
Profit oriented
Hubungan Nasabah
kemitraan
Debitor - Kreditor
KONSEP JUAL BELI
Melakukan kegiatan peransurasian • Melakukan kegiatan peransurasian kecuali sebagai agen pemasaran produk kecuali sebagai agen pemasaran produk Asuransi Syariah, dan Asuransi Syariah, dan • Melakukan segala usaha atau kegiatan • Melakukan segala usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Syariah. c. Sementara itu, larangan untuk Bank c. Sementara itu, larangan untuk Bank Pembiayaan Syariah meliputi ; Pembiayaan Syariah meliputi ; • Menerima simpanan berupa Giro ikut • Menerima simpanan berupa Giro ikut serta dalam kegiatan pembayaran. serta dalam kegiatan pembayaran. • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. dengan izin Bank Indonesia. • Melakukan kegiatan peransurasian • Melakukan kegiatan peransurasian kecuali sebagai agen pemasaran produk kecuali sebagai agen pemasaran produk Asuransi Syariah. Asuransi Syariah. • Melakukan penyertaan modal kecuali • Melakukan penyertaan modal kecuali kepada lembaga yang di bentuk untuk kepada lembaga yang di bentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Syariah. Pembiayaan Syariah. • Melakukan usaha lain diluar kegiatan • Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 21 pasal 21 Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tahun 2008 34 •
c. Dalam hal bagi hasil Cuma antara shahibul maal dengan mudharib saja.
35
MUDHARABAH DUA TINGKAT a. Pihak-pihak: 1. Shahibul maal./pemilik modal 2. Bank Syariah sebagai intermediary 3. Mudharib/pengusaha b. Dalam hal pembiayaan, perbankan syariah sebagai pihak yang menyediakan sejumlah dana baik dana dari shahibul maal /pemilik modal maupun modal dari Bank Syariah itu sendiri atau sebagai intermediary (disini Bank Syariah sebagai intermediary anatara shahibul maal/pemilik modal dengan calon mudharib/pengusaha), dan nasabah sebagai nmudharib. c. Dalam hal bagi hasil, mudharib akan bagi hasil dengan pihak perbankan syariah, kemudian pihak perbankan syariah akan bagi hasil lagi dengan pihak shahibul maal . Disini Bank Syariah bertindak sebagai agen investasi 36
16-Oct-16
PERBEDAAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN BERDASARKAN KONSEP MUDHARABAH DUA TINGKAT OLEH BANK SYARIAH DENGAN PEMBIAYAAN PERBANKAN PADA UMUMNYA
Produk/Pembiayaan Berdasarkan Konsep Mudharabah Dua Tingkat Pada Perbankan Syariah
Produk/Pembiayaan Perbankan Pada Umumnya
a. Semua pembiayaan yang dilakukan oleh a. Semua pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, berdasarkan margin perbankan konvensional memakai perangkat keuntungan atau bagi hasil bunga b. Melakukan pembiayaan-pembiayaan yang b. Melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan tidak dilarang oleh agama Islam atau yang tidak memperhatikan apakah pembiayaan itu halal saja dibolehkan oleh agama Islam atau tidak, sehingga bank konvensional memberikan pembiayaan yang halal atau haram c. Dalam hal pemberian atau penyaluran c. Dalam hal pemberian atau penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah harus pembiayaan pada bank konvensional tidak sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas mesti harus sesuai dengan pendapat Dewan Syariah Pengawas Syariah karena dewan ini tidak terdapat pada perbankan konvensional
d. Pada saat mudharib/pengusaha mengalami d. Pada saat debitur mengalami kerugian, bank kerugian, hal ini merupakan indikasi bahwa kurang transparan untuk melihat indikasi mudharib mengalami inefiesiensi usaha inefisiensi usaha karena kenaikan biaya sehingga bank dapat menyarankan dengan dapat bersumber dari naiknya biaya bunga segera upaya-upaya untuk meningkatkan atau biaya lainnya. Bank baru mengetahui efisiensi melalui restrukturisasi biaya masalah yang dihadapi oleh debitur saat debitur telah terlambat.menunggak pembayaran. Bila debitur gagal panen/usaha, maka akan timbul pembiayaan bermasalah yang dapat berkahir dengan penyitaan e. Bank dapat langsung mengetahui masalah e. Debitur tidak ada motivasi untuk berbohong yang dihadapo oleh mudharib dalam karena beban bunganya tetap sama apakah ia pemasaran (omset penjualan maupun gejolak berbohong atau tidak. Bank hanya harga penjualan). Bila masalah mengalami memberikan sanksi bagi yang menunggak kegagalan usaha/panen, maka akan dibayar tanpa memberikan insentif setiap kali pada masa panen berikutnya sampai lunas. pembayaran angsuran f. Kerugian adalah tanggung jawab pihak bank f. Seluruh kerugian adalah tanggung jawab dan mudharib. Bank cenderung aktif debitur. Bank cenderung pasif mengantisipasi sejak awal kemungkinan mengantisipasi sejak awal terjadinya terjadinya kerugian usahanya kerugian nasabah. Bank baru aktif ketika melakukan remedial
37
38
PERBEDAAN KARAKTERISTIK PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN JUAL BELI KPR BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL g. Sejak awal yaitu pada saat realisasi g. Setelah timbul masalah. Resiko kerugian pendapatan lebih kecil dari proyeksinya. bank diperkecil dengan usaha remedial. Penanganan masalah mudharib/pengusaha Penanganan kredit bermasalah cenderung sebagai tindakan penyelamatan aset. yaitu tidak tercapainya proyeksi pendapatan cenderung sebagai tindakan memperRemedial bank cenderung sulit mendapatkan tahankan imbalan bagi hasil bank, dan kerjasama dari pihak debitur untuk menyelamatkan aset bank serta sekaligus menyelesaikan utangnya menjaga kelangsungan usaha yang dilakukan oleh mudharib
39
BANK SYARIAH
BANK KONVENSIONAL
a. Bank Syariah mengikuti prinsip-prisnip a. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, syariah dan akad yang disepakati antara bank bank konvensional mengenakan bunga atas dengan nasabah dalam memberikan kredit, pinjaman uang yang digunakan. Berikut difokuskan pada KPR dengan akad Jual Beli adalah berbagai jenis KPR yang terdapat di Murabahah. Akad ini merupakan jenis KPR Bank Konvensional: yang paling umum digunakan bank syariah 1. KPR Fix. Perhitungan bunga yang dikarena paling mudah dipahami nasabah. gunakan dari awal sampai akhir Dengan konsep jual beli, bank menerapkan pembayaran besarnya tetap (fix). KPR margin dari transaksi jual beli rumah. Fix di bank konvensional biasanya diBesaran margin tergantung waktu terapkan pada KPR Subsidi yang mepembayaran cicilan yang disepakati hingga rupakan program pemerintah. lunas. Karena besaran margin sudah 2. KPF Fix dan Float. Pada jenis KPR ini, ditetapkan sejak awal maka besaran cicilan perhitungan bunga yang digunakan tetap yang dibayarkan akan sama (fix) dari awal (fix) untuk jangka waktu tertentu tetap. sampe lunas. Setelah melewati jangka waktu tersebut, besaran bunga akan mengikuti bunga pasar (float). Biasanya ini adalah program yang dibuat bank untuk menarik peminjam yang tergiur bunga 40 murah didepan.
16-Oct-16
3. KPR Fix, Cap dan Float. Mirip dengan Fix dan Float, perhitungan bunganya tetap selama jangka waktu tertentu. Setelah itu dia akan naik perlahan, dan selanjutnya mengikuti bunga pasar. Contoh di 3 tahun pertama bunga 9,5%, 2 tahun berikutnya 10,25% dan setelah itu mengikuti bunga pasar (floating). 4. KPR Float. Dari awal sampai akhir masa pinjaman, bunga mengikuti kondisi pasar (floating).
PERANAN NOTARIS DALAM AKAD DENGAN KONSEP BAGI HASIL DAN KONSEP JUAL BELI
KONSEP BAGI HASIL
KONSEP JUAL BELI
a. Terdapat permintaan/order dari nasabah selaku debitur terhadap permintaan pemberian fasilitas pembiayaan kepada bank syariah. b. Nasabah dituntut untuk memenuhi segala hal yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) dari pihak bank. c. Kemudian notaris membuat akta akad mudharabah antara nasabah selaku debitur dan pihak bank. d. Kemudian dalam akta akad murabahah tersebut disyaratkan adanya suatu agunan/jaminan yang menjadi syarat pelunasan pembiayaan, baik Hak Tanggungan maupun Fidusia, dimisalkan adanya pengikatan dengan akta APHT terkait objek jaminan
a. Terdapat permintaan/order dari nasabah selaku debitur terhadap permintaan pemberian fasilitas pembiayaan kepada bank syariah. b. Nasabah dituntut untuk memenuhi segala hal yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) dari pihak bank. c. Kemudian notaris membuat akta akad murabahah antara nasabah selaku debitur dan pihak bank. d. Kemudian dalam akta akad murabahah tersebut disyaratkan adanya suatu agunan/jaminan yang menjadi syarat pelunasan pembiayaan, dimisalkan adanya pengikatan dengan akta APHT terkait objek jaminan
41
KONSEP BAGI HASIL
KONSEP JUAL BELI
Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum bertugas untuk melayani pembuatan akta sebagai berikut : 1. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), 2. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) jika diperlukan, surat pengakuan utang (Grosse akta) jika diperlukan, Jika tanah masih dalam proses pendaftaran/ pembuatan sertifikat, Surat Kuasa Menjual jika dibutuhkan. 3. Akta Pengikatan Jual Beli (APJB), 4. Akta Kuasa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Akta Pengikatan Jual Beli tersebut, 5. Akta Pengoperan/ Pengalihan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) sebagai bentuk akta jika tanah/ bangunan tersebut masih merupakan tanah yang masih berstatus tanah hak milik negara.
Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum bertugas untuk melayani pembuatan akta sebagai berikut : 1. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), 2. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) jika diperlukan, surat pengakuan utang (Grosse akta) jika diperlukan, Jika tanah masih dalam proses pendaftaran/ pembuatan sertifikat, Surat Kuasa Menjual jika dibutuhkan. 3. Akta Pengikatan Jual Beli (APJB), 4. Akta Kuasa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Akta Pengikatan Jual Beli tersebut, 5. Akta Pengoperan/ Pengalihan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) sebagai bentuk akta jika tanah/ bangunan tersebut masih merupakan tanah yang masih berstatus tanah hak milik negara.
43
42
KONSEP BAGI HASIL
KONSEP JUAL BELI
6. Mengecek keabsahan surat keterangan/ sertifikat pemilik rumah yang dijaminkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 7. Melayani proses balik nama pemberi hak tanggungan jika belum dilakukan, misalnya obyek hak tanggungan masih atas nama pewaris 8. Melayani pemisahan/ pemecahan/ penggabungan sertifikat tanah atas nama pemberi hak tanggungan jika belum dilakukan, misalnya untuk pembelian tanah satu kavling dari beberapa kavling 9. Membantu pengurusan roya/ pencoretan hak tanggungan jika belum dilakukan 10. Memberikan penyuluhan/ nasehat hukum bagi klien yang membutuhkan 11. Melegalisasi akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh pihak yang berkepentingan, dengan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal.
6. Mengecek keabsahan surat keterangan/ sertifikat pemilik rumah yang dijaminkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 7. Melayani proses balik nama pemberi hak tanggungan jika belum dilakukan, misalnya obyek hak tanggungan masih atas nama pewaris 8. Melayani pemisahan/ pemecahan/ penggabungan sertifikat tanah atas nama pemberi hak tanggungan jika belum dilakukan, misalnya untuk pembelian tanah satu kavling dari beberapa kavling 9. Membantu pengurusan roya/ pencoretan hak tanggungan jika belum dilakukan 10. Memberikan penyuluhan/ nasehat hukum bagi klien yang membutuhkan 11. Melegalisasi akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh pihak yang berkepentingan, dengan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal.
44
16-Oct-16
PERMASALAHAN
Kurangnya deposito
Likuidasi berlebihan
SOLUSI HUKUM
Problematika biaya dan profitabilitas
Litigasi
Non-Litigasi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Minimnya sumber daya manusia yang memahami komprehensif segala hal terkait industri perbankan syariah
Belum maksimalnya institusi undangundang bagi aktifitas perbankan Islam
HIR KUHPerdata
Undang-Undang Njomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 45
46
SOLUSI HUKUM
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Litigasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
Non-Litigasi
Mediasi Dasar Hukum: PBI No. 10/1/PBI/2008
Arbitrase Syariah Ketentuan BASYARNAS hampir sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 47
48
16-Oct-16
DAFTAR PUSTAKA
Ustad Adil, Mengenal Notaris Syariah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Muhammad Sadi Is, Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi, Setara Press, Malang, 2015. Makalah Penerapan Hukum Perbankan Syariah Peraturan Perundang-Undangan, Permasalahan Akta dan Penyelesaian Sengketa Syariah, disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Seminar Nasional Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada
49
THANK YOU
50
