16 10:08

DINAMIKA RISET ED.2.1.indd 1

6/28/16 10:08


6/28/16 10:08

DARI RUANG REDAKSI Pada edisi kedua ini redaksi berlari lebih cepat mengejar target penerbitan yang hanya berselang dua bulan setelah penerbitan edisi pertama. Namun dengan segala sumber yang ada, redaksi tetap berusaha untuk memberikan berita-berita aktual seputar dunia Balitbang. Penerapan hasil teknologi dan inovasi bidang infrastruktur yang dikembangkan oleh Balitbang kini manfaatnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari teknologi di bidang perumahan, jembatan sampai pemecah gelombang. Dinamika Riset edisi ini menghadirkan ulasan mengenai salah satu inovasi hasil litbang, yaitu Teknologi Modular Wahana Apung. Sejumlah wahana apung sudah direncanakan akan dibangun di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya di Cilacap, Semarang dan Bali. Isu-isu gender belum dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, baik yang berada di perkotaan maupun di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari kota. Di edisi kedua ini tinjauan perspektif gender akan dikupas di rubrik Litbang Internal beserta dengan info-info lain seputar dunia litbang. Selain itu permasalahan di bidang perumahan dan permukiman, seperti backlog perumahan yang masih menghantui masyarakat Indonesia akan dibahas pada edisi kali ini. Salah satunya pada rubrik Tokoh, redaksi mengajak pembaca untuk mengulik pandangan Kepala Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman, Arief Sabaruddin mengenai isu-isu seputar perumahan dan permukiman. Selain wawancara dengan Kepala Pusperkim, permasalahan tentang kepemilikan rumah tapak dan rumah susun juga diulas oleh Sekretaris Balitbang PUPR, Bernaldy dalam rubrik Opini. Redaksi juga mencoba mengangkat isu gender yang muncul di tengah-tengah perkembangan teknologi dewasa ini dan tentu saja info-info menarik lainnya seputar dunia litbang yang sayang untuk dilewatkan. Salam hangat

Pembina Arie Setiadi Moerwanto Penanggung Jawab Bernaldy William M. Putuhena Herry Vasa Arief Sabaruddin Bobby Prabowo Pemimpin Umum Enny Kusnaty Pemimpin Redaksi Iwan Suprijanto Dewan Redaksi Djamaludin Kuat Pudjianto Redaktur Pelaksana Heni Prasetyawati Mochamad Mulya Permana Nuraini Fasma Handayani Muhamad Syukur Editor Nanda Ika Dewi Kumalasari Fotografer Nurhasana Cahyaningsih Tata Letak David Agus Sagita Sekretariat Dyah Sulistyowati Ariyanto Leni Anisyari W Asep Budi Setiadi

Redaksi menerima artikel, tulisan akdemis dalam bentuk populer, yang terkait dengan penelitian dan pengembangan pada bidang- bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman serta kebijakan dan penerapan teknologi. Naskah ditulis minimal 1.000 kata dan maksimal 2.000 kata, tanpa foto. Foto dikirimkan terpisah dalam bentuk le JPEG dengan resolusi minimal 300 dpi. Naskah wajib disertai dengan identitas penulis dan dikirimkan melalui email redaksi. Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan yang dapat dikirimkan ke email redaksi.

Alamat Redaksi Dinamika Riset Gedung Heritage Lantai 3 Jl. Pattimura No 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Tel : (021) 7245083, 7257043, 7226302 Fax : (021) 7395062 E-mail : [email protected] www.litbang.pu.go.id DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016 DINAMIKA RISET ED.2.1.indd 3

3

6/28/16 10:08

FOKUS

6 TEKNOLOGI MODULAR WAHANA APUNG

4

9 SEJARAH JEMBATAN APUNG DI DUNIA

14

15

PERHITUNGAN DEBIT ANDALAN SUNGAI DENGAN KURVA DURASI DEBIT

KEMACETAN JALAN DAN KEBERADAAN PASAR TUMPAH

11 MEWUJUDKAN MIMPI MEMBANGUN KAMPUNG BAHARI TAMBAK LOROK

19 PERAN MUDA DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016


6/28/16 10:08

LITBANG

21

29

23

DRONE: SOLUSI MUMPUNI UNTUK SURVEY DAN PENGAMBIL DATA DI DAERAH BENCANA

TEKNOLOGI CANAL BLOCKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER

MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI HASIL LITBANG MELALUI RUMAH PAMER TEKNOLOGI

32 EFEK BIOTA LAUT TERHADAP KERUSAKAN STRUKTUR JEMBATAN

38 KETIKA INOVASI HADIRKAN SOLUSI PEMERATAAN INFRASTRUKTUR

51

MILIKI HUNIAN, KENAPA TIDAK?

47

TOKOH: KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

56 MENGATASI PERSOALAN SAMPAH DENGAN PRODUK BALITBANG PUPR

DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016 DINAMIKA RISET ED.2.1.indd 5

5

6/28/16 10:08

INOVASI TEKNOLOGI TERBARU BALITBANG KEMENTRIAN PUPR

TEKNOLOGI MODULAR WAHANA APUNG

Nazib Faizal, I Putu Samskerta, Cahyo Nur Rahmat Nugroho, Irham Adrie Hakiki

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan yang luasnya mencapai 3,5 juta kilometer persegi, sedangkan daratan hanya sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Sebagai wilayah kepulauan, potensi yang dimiliki Indonesia tentu saja sangat luar biasa. Untuk itu, dibutuhkan pemanfaatan inovasi teknologi yang bisa mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Di bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat misalnya, inovasi teknologi difokuskan untuk mendukung penyediaan fungsi-fungsi konektivitas dan keterpaduan sebagai ujung tombak daya saing, produksi dan pengolahan komoditas maupun sumber daya agar bisa kompetitif. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, salah satu inovasi teknologi yang saat ini dikembangkan Balitbang Kementerian PUPR adalah menyediakan teknologi sistem modular apung untuk jembatan, hunian, dermaga, dan pemecah gelombang. Intinya, dengan teknologi sistem modular sebuah jembatan bisa dirakit dan rancangannya dapat disesuaikan dengan beban berat yang akan ditopang. Teknologi tersebut juga dapat memecahkan permasalahan kendala alam yang ada di lokasi. Saat ini implementasi sistem modular wahana apung tengah di uji coba di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Cilacap, Semarang, Buton dan Yapen Papua.

Jembatan Apung Keinginan pembangunan jembatan di Kampung Laut diawali oleh Menko Bidang Maritim saat itu Indroyono Soesilo. Dia mengusulkan agar dibangun sebuah jembatan yang dapat menyambungkan Desa Ujung Alang ke Desa Klaces yang lebih dikenal sebagai Kampung Laut. Dari usulan, tim Pusjatan Balitbang Kementerian PUPR bergerak cepat melakukan riset dan perancangan desain jembatan. Hasil riset menunjukkan akan lebih efektif untuk mengembangkan jembatan apung dibandingkan jembatan yang menggunakan tiang pancang. Pasalnya, lahan yang akan dibangun jembatan merupakan tanah berlumpur yang sangat labil sehingga tidak memungkinkan untuk membangun sebuah jembatan dengan tiang pancang yang kokoh. Dari kondisi itulah kemudian muncul gagasan untuk mengembangkan jembatan apung. Jembatan apung di Cilacap 6

merupakan jembatan apung pertama di Indonesia. Sepintas jembatan apung mirip dengan jembatan pada umumnya, memiliki kaki-kaki dan struktur tubuh jembatan yang terbuat dari baja ringan. Bedanya terlihat pada tapak pijakan kaki-kaki jembatan. Bila umumnya pijakan terbuat dengan metode menancapkan tiang pancang atau membuat timbunan, pada jembatan ini pijakan jembatan ini dibuat dari wahana apung yang disebut ponton. Ponton ini memiliki tinggi 1,5 meter, lebar 2 meter dan panjang 5 meter terbuat dari beton khusus yang dibuat berongga di bagian tengahnya sehingga memungkinkan benda ini terapung stabil di atas permukaan air dan bisa menjadi pijakan jembatan yang kokoh. Adapun tinggi jembatan dari permukaan laut mencapai 5 meter. Ponton ini sendiri bersifat modular sehingga bisa dibongkar

pasang sesuai kebutuhan. Perakitan jembatan ini dilakukan di Pelabuhan Majingklak. Setelah rampung kemudian akan ditarik ke lokasi di Kampung Laut, Cilacap. Dengan tinggi yang mencapai 5 meter, jembatan apung tidak akan menganggu aktivitas nelayan, mereka dapat melintas di bawah jembatan. Sejak awal tim riset sudah menyerap aspirasi warga yang menjelaskan wilayah Kampung Laut merupakan jalur pelayaran. Untuk itu, mereka meminta jembatan yang dibuat tidak menghalangi hilir mudiknya perahu nelayan. Untuk membuat jembatan setinggi itu, sebagai langkah awal tim di lapangan membuat wahana apung yang bakal menjadi pijakan dari jembatan itu sendiri. Wahana apung tersebut berbentuk beton setinggi 1,5 meter, dengan panjang 5 meter dan lebar 2 meter. Bagian tengah dibuat berongga mirip



6/28/16 10:08

seperti lambung kapal sehingga beton ini bisa terapung. Dua wahana apung yang disebut ponton dipasang, masing-masing ukurannya 2 × 5 meter persegi. Ponton itu yang akan jadi pijakan jembatan tadi. Setelah wahana apung selesai disusun, tahap selanjutnya adalah memasang kaki-kaki jembatan, lalu membuat bentang tengah jembatan dan disambungkan dengan jembatan pendekatnya. Kemudian setelah pontonnya selesai dirakit, tahap selanjutnya seperti mendirikan jembatan pada

umumnya. Hanya bedanya kalau yang lain ada yang dipancang atau dibuat timbunan sebagai pijakan, kalau jembatan apung ini pijakannya memakai wahana apung. Soal aspek keamanan tidak perlu dikhawatirkan. Jembatan ini sama amannya dengan jembatan lain yang dibuat baik dengan metode pancang maupun timbunan alias reklamasi. Terkait adanya potensi goyangan akibat gelombang air, tentunya tim sudah menjamin keamanan jembatan tersebut. Tim riset di lapangan sudah melakukan

penelitian dari mulai debit, kekuatan gelombang sampai potensi pasang surutnya. Setelah itu dibuat permodelan di laboratorium. Sebelum jembatan itu dipasang dilakukan tes terlebih dahulu yang disebut hidrodinamika. Jadi wahana apung itu tidak cukup dibuat dengan pertimbangan supaya terapung saja, tapi juga dihitung bagaimana caranya supaya tidak goyang, miring atau tidak.

Floating Breakwater Erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut di Pantai Candidasa, Bali dirasa sudah mulai mengancam eksistensi pantai yang merupakan salah satu tujuan wisata. Pulau Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata international di Indonesia. Industri pariwisata merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Bali. Sebagian dari pusat-pusat pariwisata di Pulau Bali berkembang pesat di daerah pantai. Salah satu permasalahan yang muncul di daerah tersebut adalah erosi yang mengakibatkan mundurnya garis pantai. Gejala perubahan garis pantai perlu mendapat perhatian mengingat berdampak besar terhadap sektor ekonomi, kehidupan sosial serta lingkungan. Menurut data dari BWS Bali Penida (2015), Pulau Bali mempunyai garis pantai sepanjang 633,35 km dan hampir sepertiganya atau sepanjang 215,822 km mengalami erosi pantai. Salah satu pantai yang mengalami erosi yang cukup parah yaitu Pantai Candidasa. Pantai Candidasa merupakan kawasan pariwisata di Kabupaten Karangasem dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 5 Km. Banyak hotel dan restoran berdiri di kawasan ini sejak booming pariwisata menjelang akhir tahun 1980an. Pantai Candidasa mengalami erosi akibat pengambilan karang yang sangat masif sekitar tahun 1970 – 1980-an. Karang tersebut kemudian dibakar untuk dijadikan

kapur sebagai perekat dan bahan plesteran bangunan. Akibat pengambilan karang ini garis Pantai Candidasa diperkirakan mengalami kemunduran sampai 1/2 km. Permasalahan erosi ini menyebabkan hilangnya potensi wisata di Pantai Candidasa. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi erosi di pantai Candidasa. Dinas PU Provinsi Bali mulai membangun tembok laut pada awal tahun 1990an. Erosi masih terjadi di pantai Candidasa walau telah dilakukan penanganan dengan tembok laut. Kemudian Dinas PU Provinsi Bali kembali membangun beberapa groin dari buis beton yang diisi beton siklop di beberapa tempat di pantai Candidasa. Beberapa pemecah gelombang (breakwater) beton juga dibangun di antara groin di Pantai Candidasa.

Tahun 2005 Dinas PU Kabupaten Karangasem mulai membangun groin tumpukan batu di beberapa tempat di Pantai Candidasa. Untuk memudahkan pengangkutan material selama pembangunan groin maka dibuat jalan sementara dari bahan sirtu di sepanjang pantai. Sirtu tersebut mulai tersapu oleh aksi gelombang hingga akhirnya menyapu pasir yang ada dan meninggalkan kerikil di sekitar Pantai Candidasa. BWS Bali Penida berencana melakuan penanganan erosi di Pantai Candidasa dengan menggunakan dana loan dari JICA. Penanganan erosi pantai di lokasi ini direncanakan dilakukan dengan pengisian pasir (sand nourishment) yang akan dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai tahun 2019. Dengan melakukan pengisian pasir diharapkan pantai Candidasa akan


7

6/28/16 10:08

memiliki garis pantai yang kurang lebih sama dengan kondisi tahun 1980-an. Pasir isian hasil sand nourishment sangat rawan untuk hilang kembali akibat masih adanya gelombang besar yang menghantam pantai. Gelombang yang besar dapat membangkitkan arus yang besar pula, maka energi dari gelombang ini perlu dilemahkan agar pasir isian tidak terbawa oleh gelombang. Maka pengisian pasir di Candidasa perlu dikombinasikan dengan pelindungan pantai dari energi gelombang. Cara yang dapat dilakukan untuk melemahkan energi gelombang adalah dengan menggunakan struktur peredam gelombang (breakwater). Breakwater telah banyak dikembangkan dengan berbagai variasi bentuk armor dan bentuk strukturnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya variasi ini adalah masalah teknis dan ekonomi. Kondisi Candidasa yang merupakan daerah wisata membuat keberadaan breakwater menjadi penting dan rumit. Breakwater dibutuhkan untuk menjaga agar pasir isian tidak hilang, namun secara estetika, breakwater konvensional merusak pemandangan alam yang dijadikan daya jual rekreasi Candidasa. Secara teknis Candidasa memiliki pantai yang curam, sehingga membutuhkan biaya yang lebih mahal bila dipasang lebih ke lepas

8

pantai. Maka floating breakwater hadir sebagai solusi alternatif terhadap pemecah gelombang konvensional dan dapat digunakan secara efektif di daerah pesisir untuk mengatasi erosi pantai tanpa mengorbankan estetika pantai (McCartney, 1985). Perkembangan pemecah gelombang terapung telah meningkat secara sigfnifikan dalam dekade terakhir. Banyak studi yang membahas serta mempelajari tentang floating breakwater (Twu and Lee, 1983; Guo et al., 1996; Murali and Mani, 1997; etc.). Floating breakwater memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan pemecah gelombang konvensional, seperti memungkinkan sirkulasi air yang lebih baik dan memiliki dampak yang kecil pada perpindahan sedimen dan pergerakan ikan dibandingkan dengan struktur breakwater konvensional dengan pondasi sampai dasar. Selain itu biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis, dan dikombinasikan dengan sistem modular tentunya akan mempercepat proses instalasi serta memiliki desain yang fleksible sehingga mudah dipindahkan dan dirakit kembali dengan layout yang berbeda. Floating breakwater diharapkan menjadi solusi alternatif untuk melindungi garis pantai dari erosi di Pantai Candidasa. Floating breakwater yang akan diterapkan

di Pantai Candidasa, dirancang dengan menggunakan sistem modular. Keuntungan yang didapatkan dari sistem modular ini adalah dapat difabrikasi jauh dari lokasi pemasangan dan dapat ditempatkan di perairan dalam, dimana breakwater konvensional menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk dibangun. Dengan efek redaman gelombang yang dihasilkan, floating breakwater diharapkan mampu melindungi pasir isian di Pantai Candidasa, yang nantinya juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi. Floating breakwater yang akan dipasang di Pantai Candidasa terdiri dari ponton apung, sambungan modul dan sistem taut. Ponton didesain khusus dari bahan EPS Polystyrene Foam yang memiliki berat jenis lebih kecil dari air laut. Untuk melindungi foam dari hidrasi air laut, sinar ultraviolet dan kerusakan akibat benturan perahu serta gaya-gaya gelombang, foam dilindungi dengan beton bertulang. Gaya apung diperoleh dari berat jenis modul breakwater yang kurang dari berat jenis air laut. Karena dibuat dalam bentuk modul dengan ukuran 12 m x 3 m x 1,5 m (P x L X T), untuk menyambungkan modul-modul dipasang sambungan modul (joint). Agar tidak terbawa arus dan gelombang maka floating breakwater dijaga dengan sistem taut, yang terdiri dari rantai dan jangkar.



6/28/16 10:08

SEJARAH JEMBATAN APUNG DI DUNIA Nazib Faizal

Jembatan apung atau jembatan terapung merupakan jembatan atau titian yang mengapung di atas air, seperti rakit, perahu atau ponton. Jembatan ponton merupakan jembatan mengambang yang disandarkan ke semacam ponton untuk menyangga landasan jembatan dan beban dinamis di atasnya. Pemanfaatan prinsip teknologi terapung ini sebenarnya sudah digunakan pada jaman dahulu sebagai teknologi warisan leluhur. Pada Tahun 334 SM, Raja Xerxes dari Persia berencana menyeberangi Hellespont bersama rombongan pasukan dan kendaraannya. Untuk dapat melintas, maka di antara dua sisi sungai tersebut dijajarkan beberapa perahu kayu. Kemudian di atas perahu-perahu tersebut dipasang deretan papan kayu yang ditata agar dalam posisi datar dan stabil, sehingga Raja Xerxes dan pasukannya dapat melintasi Hellespont. Begitu pula yang terjadi pada peperangan Dacian. Saat terjadi perang Dacian, pasukan Romawi pada saat itu menyeberangi Sungai Danube menggunakan metode yang sama dengan yang dilakukan oleh pasukan Raja Xerxes. Jembatan penyeberangan dibangun di atas Sungai Danube dengan menggunakan deretan perahu yang di atasnya dipasangi deretan papan kayu yang tertata datar. Serangan pasukan Romawi tersebut berhasil karena akses jembatan yang sangat baik. Jadi pada dasarnya prinsip teknologi jembatan terapung tersebut sudah digunakan pada masa dahulu kala. Pada era tahun 1940 dalam Perang Dunia I, teknologi jembatan apung juga pernah digunakan. Di Jerman Barat terdapat jembatan Ponton yang terpanjang saat itu, yaitu sepanjang 37 meter yang membentang di Sungai Loire. Jembatan ini digunakan oleh Nazi untuk menyerang Jerman Barat pada tahun 1940.

Jembatan Ponton yang digunakan dalam penyerangan Nazi ke Jerman Barat

Prinsip dari teknologi tersebut sangat efektif digunakan khususnya di area perairan, sehingga dari waktu ke waktu perkembangannya semakin pesat. Seiring berjalannya waktu, prinsip teknologi terapung tersebut diterapkan dalam suatu bangunan jembatan. Mulai dari jembatan dengan ponton sederhana yang hanya menggunakan drum, hingga menggunakan ponton dengan material dan teknologi tinggi. Beberapa negara di dunia dengan kondisi areanya dilalui jalur perairan, baik sungai maupun danau, telah memanfaatkan prinsip teknologi jembatan apung ini. Bahkan tidak hanya jembatan saja, teknologi apung juga telah diterapkan pada bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal.


9

6/28/16 10:08

Jembatan Terapung di Dunia

Jembatan atau bangunan yang menggunakan teknologi apung diantaranya adalah tersusun dalam tabel berikut: DIMENSI POONTON (m)

KEDALAMAN (m)

PANJANG (m)

Istanbul, Turkey (River Mouth)

41

466

Lacey V Murrow

Washington State, USA (Lake)

75

2,018

107 x 18 x 4,4

Hobart

Tasmania, Australia (River Mouth)

31

965

40 x 11 x 3,7

1957

Kelowna

British Columbia, Canada (Lake)

49

640

61 x 15 x 4,6

5

1961

Hood Canal Old (East Side)


104

1,972

110 x 15 x 4,4

6

1963

Evergreen Point


61

2,310

110 x 18 x ,4,5

7

1983

Hood Canal New (West Side)


104

1,972

110 x 18 x 5,5

8

1989

Third Lake Washington


61

1,771

108 x 23 x 5

9

1992

Bergsoysund

Kristiansund, Norway (Fjord)

300

934

34 x 20 x 6

10

1994

Nordhordland

Bergen, Norway (Fjord)

500

1,246

11

1996

West India Quary Foot Bridge

London, England (River Mouth)

12

1996

Nagoya Fish Port Terminal

Nagoya, Saga, Japan (Inner Harbor)

13

1998

Admiral Clarey

Hawaii, USA (Inner Harbor)

14

2000

Kujira

Nishino Omote, Kagoshima (Lake)

15

2000

Mumai Oohashi

Osaka (Inner Harbor)

No

TAHUN

NAMA

1

1912

Galata

2

1940

3

1943

4

LOKASI

25 x 9 x 3,7

42 x 12,5 x 6,8

94

2,8 x 10

10

110

110 x 15 x 3

15

310

93 x 15 x 5,1

180 10

410

Lacey V Murrow, Washington, USA

West India Quary Foot Bridge

Galata Bridge, Istanbul, Turkey

Hobart, Tasmania, Australia

58 x 58 x 8

10 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016 DINAMIKA RISET ED.2.1.indd 10

6/28/16 10:08

MEWUJUDKAN MIMPI MEMBANGUN KAMPUNG BAHARI TAMBAK LOROK Dimas Hastama Nugraha Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi

“Semarang Kaline Banjir, ja sumelang ra dipikir...” Kondisi Tambaklorok, Semarang (Sumber : Executive summary Balai Litbang Soseklingkim,2015)

Itulah sepenggal lirik lagu Jangkrik Genggong yang pernah dipopulerkan oleh Waljinah. Kepopuleran lagu tersebut membuat biduan keroncong terkenal, Sundari Soekotjo, menyanyikan ulang lagu tersebut di tahun 1980-an. Lirik ini kurang lebih memiliki arti “Semarang sungainya banjir, tidak usah khawatir kalau tidak dipikir”. Beginilah citra Kota Semarang sesuai dengan yang digambarkan dalam di lagu ini, sering banjir, rob, dan persoalan-persoalan lainnya. Permasalahan seperti ini sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Semarang saja, tetapi sebagian kota-kota yang ada di wilayah pesisir mengalami hal yang sama. Rob, abrasi, dan penurunan muka tanah (land subsidence) menjadi hal yang jamak terjadi di kota-kota pesisir, tak terkecuali Jakarta Tetapi kini Semarang mulai berbenah dengan program Semarang Sejahtera atau sering disingkat Semarang Setara. Melalui program ini, Semarang ingin memposisikan diri kembali sebagai kota perdagangan dan jasa sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Semarang Setara sebenarnya terdiri dari 7 Program atau Sapta Program. Pembangunan di berbagai sektor digalakkan. Tujuh program ini meliputi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penanganan rob

dan banjir, peningkatan pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, kesetaraan gender, pendidikan dan kesehatan. Program-program ini diwujudkan misalnya dengan pembangunan rusun, revitalisasi kawasan Kota Lama, dan berbagai program lainnya. Dan salah satu program yang sedang mendapat banyak sorotan adalah penataan kampung nelayan Tambak Lorok menjadi kampung bahari sebagai magnet wisata baru di Semarang. Kunjungan Presiden Joko Widodo akhir 2014 juga seakan mempertegas hal ini. Presiden ingin menjadikan Tambak Lorok, yang terletak di sebelah Pelabuhan Tanjung Emas, menjadi sebuah Kampung Bahari yang rapi dan apik. Tambak Lorok merupakan permukiman pesisir yang terletak di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Semarang Utara, tak jauh dari Pelabuhan Tanjung Emas. Posisi Tambak Lorok berada di dekat Tanjung Emas, Muara Kali Banger, dan saluran Banjir Kanal Timur (BKT). Kawasan ini sendiri memiliki permukiman padat huni dengan kondisi sarana prasarana permukiman yang tidak memadai. Hal ini ditambah juga dengan degradasi kualitas lingkungan akibat rob dan adanya land subsidence. Tercatat land subsidence di kawasan ini mencapai 10-13 cm/ tahun. Adanya fenomena land

subsidence ini mengakibatkan rumah-rumah yang ada menjadi turun. Untuk meninggikan atau mengurug rumah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih sebagian penduduk berprofesi sebagai nelayan. Menurut hasil riset dari Balai Sosekkim (2015), biaya untuk mengurug atau meninggikan rumah atau renovasi di kawasan Tambak Lorok mencapai kurang lebih Rp 48 M/ tahun. Sedangkan untuk 1 rumah di Tambak Lorok, biaya untuk meninggikan rumah diperkirakan sekitar Rp 27 Juta/tahun. Kondisi ini menjadi buah simalakama bagi penduduk Tambak Lorok yang lebih dari 80 persen penduduknya memiliki pendapatan < 3 juta rupiah/bulan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, persoalan yang muncul di Tambak Lorok tidak hanya soal land subsidence saja, namun juga kawasan permukiman yang padat huni dan kurang teratur. Selain itu, kurangnya ruang terbuka hijau, kondisi sanitasi yang kurang layak, kurangnya kebutuhan air bersih dikarenakan air tanah sudah diintrusi oleh air laut, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Pada perkembangannya kampungkampung nelayan berkembang semakin padat dan tidak tertib karena pertumbuhan penduduk alami dan urbanisasi. Oleh karenanya, salah satu prioritas pengembangan di Tambaklorok adalah persoalan permukiman.


11

6/28/16 10:08

Hal ini juga terjadi di tempat lain di Indonesia. Selain itu, persoalan abrasi, reklamasi, dan lainnya juga seakan menghantui berbagai wilayah pesisir lainnya di Indonesia. Untuk mengatasi masalah hunian tersebut maupun persoalan abrasi dan reklamasi, dewasa ini telah mulai dikembangkan konsep baru berupa teknologi wahana apung. Salah satu pengembangnya adalah negara Belanda. Arsitek Bart van Bueren dari biro Waterarchitect menjelaskan bahwa perlunya pengembangan wilayah dan kota ke wilayah air secara terapung dikarenakan meningkatnya permukaan laut dan sungai, penurunan permukaan lahan serta peningkatan curah hujan yang mengakibatkan terendamnya kota-kota dan hunian di dunia ini. Kelebihan dari teknologi ini adalah fleksibilitas untuk berpindah posisi maupun lokasi. Teknologi yang digunakan dalam wahana apung disebut VLFS (Very Large Floating Structure). VLFS ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teknologi dengan ponton dan semi-submersible. VLFS ini dapat diterapkan di jembatan apung, wahana apung, breakwater apung, float plant, dan lain sebagainya (Watanabe, 2004). Mengadopsi hal di atas, Badan Litbang Kementerian PUPR mempunyai program riset penerapan teknologi apung terintegrasi yang melibatkan empat Pusat di lingkungan Badan Litbang PUPR. Kembali ke persoalan Tambaklorok, jika fenomena land subsidence ini terus terjadi dan permukaan tanah akan menurun secara masif, apakah masyarakat mampu membiayai untuk mengurug tanah dan meninggikan rumahnya terus? Jika masyarakat mampu secara finansial untuk membiayai ini, berapa lama masyarakat akan bertahan? Melihat fenomena di atas, ditambah dengan degradasi lingkungan dan kebutuhan akan adanya sebuah Balai Pertemuan, maka setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang, Badan Litbang Kementerian PUPR akan melaksanakan konstruksi wahana apung berupa Balai Pertemuan di RW 16. Rencana letak wahana apung sendiri berada di Tambaklorok dengan koordinat UTM : 438094, 9231790 atau dekat dengan flyover Tanjung Emas. Adapun gambaran rencana letak adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Peta Kawasan Tambaklorok (Sumber : Executive summary Balai Litbang Soseklingkim,2015)

Ukuran Balai Apung ini sendiri adalah 10 x 15 meter persegi. Sebagai sebuah bangunan, struktur apung yang dibangun juga tidak lepas dari 4 prinisp sebuah bangunan, yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Kriteria desain balai pertemuan apung ini mencakup: a) struktur bangunan, dimana ponton sebagai tapak bangunan dan struktur bangunan sendiri, b) keamanan bahan bangunan, c) penghawaan/termal, d) pengolahan limbah (black water) dan sampah serta penyediaan air bersih dan energi. Struktur dari bangunan sendiri terdiri dari struktur atap, struktur bamboo, dan baja (untuk portal utamanya).

Rencana Tata Bangunan Lingkungan Bappeda Kota Semarang dan Calon Lokasi Balai Apung (noktah merah)

Direncanakan konstruksi dari balai pertemuan apung ini akan dimulai pada Bulan Agustus 2016 dan akan memakan waktu kurang lebih dua bulan. Balai pertemuan apung di Tambak Lorok akan dimanfaatkan sebagai fungsi publik. Bangunan ini terdiri dari dua lantai. Lantai bawah dapat dimanfaatkan sebagai balai pertemuan, sedangkan lantai atas dapat digunakan sebagai perpustakaan atau rumah baca sebagai sarana belajar masyarakat. Konsep prototipe bangunan apung adalah bangunan yang ramah lingkungan, mandiri dalam kebutuhan energi dan tidak mencemari lingkungan. Dasar bangunan menggunakan panel foam dan beton (B-Foam), konstruksi bangunan menggunakan material baja dan bambu. Sedangkan kebutuhan energi listrik menggunakan panel surya, distilasi air laut untuk kebutuhan air bersih, dan penggunaan biofill/biority untuk pengolahan air limbah kamar mandi/water closet (WC).


6/28/16 10:08

Komponen Struktur

Material dan Spesifikasi

Portal Utama

IWF 200 x 150 (kolom) IWF 250 x 125 (balok) Hot dip galvanized, tebal 50 mm

Stiffener Lantai

Lipped Channel C 125 x 50 x 20 Hot dip galvanized

Rangka Atap

Bambu petung diawetkan

Penutup Atap

Onduline 3 mm

Lantai

Multipleks 18 mm

Dinding

Panel Sandwich Tebal 10 cm

Tangga

Rangka: Baja WF Plat tangga: Multipleks 18 mm

Spesifikasi teknis dari Bangunan pertemuan apung Sumber : Puslitbang Permukiman, 2016

Dari persepsi kesiapan masyarakat sendiri, kehadiran Balai apung ini dirasakan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Penduduk Tambak Lorok, khususnya RW 16 yang menjadi tempat calon lokasi, mereka tidak masalah, bahkan menunjukkan sikap sangat antusias terhadap rencana pembangunan wahana apung. Penduduk sadar bahwa Tambak Lorok di masa mendatang akan kehilangan masa depannya bila land subsidence tidak bisa teratasi. Cara mengatasi dengan prinsip living in harmony (bersahabat dengan alam) dapat dilakukan dengan membuat rumah apung. Balai pertemuan apung ini diharapkan oleh masyarakat dapat menjadi semacam katalisator bagi pengembangan rumah/kampung apung ke depannya. Selain itu, masyarakat juga menunggu akan adanya pelatihan-pelatihan kewirausahaan guna mengasah kemampuan entrepreneurship mereka, skill pariwisata dan lain-lain. Peningkatan kapasitas pengelolaan bilamana balai apung ini sudah jadi juga menjadi perhatian mereka. Mereka menaruh perhatian terhadap nasib mereka bila Balai Apung ini sudah jadi dan Kampung Bahari sudah terwujud di tahun 2018. Pelabuhan Tanjung Emas, yang memiliki jarak selemparan batu dari Tambak Lorok, selama ini menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pesiar baik dari Asia maupun Eropa. Hampir semua wisatawan yang berlabuh dengan kapal pesiar langsung menuju ke obyek wisata Candi Borobudur di Magelang. Bila Balai apung sudah jadi, penduduk Tambak Lorok tidak boleh menjadi penonton saja, mereka harus juga menjadi “pemain” di kampung halaman mereka sendiri. Pemerintah Kota Semarang, yang menjadi tuan rumah bagi Balai apung ini, juga tak kalah antusias. Walikota beserta SKPD terkait dari kota sampai dengan Kelurahan juga menunjukkan antusiasme yang sama. Mereka sadar, bila Tambak Lorok harus diselamatkan. Bila masyarakat sudah siap dan gayung dari pemerintah juga bersambut, maka balai pertemuan apung ini tinggal menunggu waktu dan Semarang sebentar lagi akan memiliki sebuah landmark yang membanggakan di dekat Pelabuhan Tanjung Emas.

Peta Lokasi


13

6/28/16 10:08

PERHITUNGAN DEBIT ANDALAN SUNGAI DENGAN KURVA KURASI DEBIT ( SNI 6738 : 2015 )

Retta Ida Lumongga Sekretariat Badan Litbang

Debit Andalan Sungai dengan Kurva Durasi Debit. Standar baru ini lebih lengkap dibandingkan dengan standar yang lama dengan adanya penambahan pada tahapan perhitungan, diagram alir dan juga disertai contoh perhitungan. Saran penting dalam melaksanakan standar baru ini adalah harus tetap memperhatikan standar metode perhitungan debit sungai harian sungai. Yang dimaksud sebagai debit di sini adalah jumlah volume air yang mengalir melewati suatu penampang melintang saluran atau sungai per satuan waktu. Debit menjadi debit andalan apabila besarnya debit tertentu yang kejadiannya dihubungkan dengan probabilitas atau periode ulang tertentu. Selain debit andalan juga ada debit simulasi yang dihasilkan dari simulasi hujan limpasan, dan debit observasi yang diperoleh dari pencatatan tinggi muka air di pos duga air setelah dikonversi oleh

lengkung aliran. Sedangkan kurva durasi merupakan lengkung yang menunjukkan hubungan kumulatif frekuensi atau persen waktu dan debit. Perhitungan debit andal dengan metode kurva durasi debit dapat menggunakan rumus perhitungan probabilitas Weibull. Probabilitas keberhasilan adalah kemungkinan terjadinya variabel debit air sungai yang lebih besar daripada debit tertentu, P(X>x). Penggambaran ketersediaan air di Indonesia pada lokasi sungai biasanya menggunakan probabilitas 80%, 90% dan 95% dan secara umum untuk irigasi biasanya digunakan probabilitas 80% yang diartikan sebagai probabilitas terjadinya debit yang lebih besar dari yang direncanakan. Sedangkan untuk debit andalan 90% digunakan untuk air baku dan PLTA, sedangkan 95% digunakan untuk pemeliharaan sungai.

Ada kriteria yang harus dipenuhi agar standar ini dapat digunakan. Untuk persyaratan data debit yang digunakan dalam menghitung debit andalan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki panjang pencatatan data minimal 10 tahun untuk mendapatkan debit andal dengan probabilitas keberhasilan lebih kecil atau sama dengan 0,9. Sedangkan untuk debit andal dengan probabilitas keberhasilan lebih besar dari 0,9 membutuhkan panjang pencatatan 20 tahun. b) data debit dengan interval waktu tertentu seperti bulanan atau tengah bulanan atau 10 harian digunakan untuk perhitungan debit andalan sesuai peruntukannya harus memiliki kualitas yang cukup baik, dengan melakukan validasi terlebih dahulu seperti uji keseragaman (homogenity), ketidaktergantungan (independency) dan ambang batas (outlier).

ditentukan peringkat data, dihitung probabilitas setiap data, hitung debit andalan, dan kemudian dibuat dalam bentuk tabelaris dan kurva. Pada tahapan kedua, data dikumpulkan tidak terus menerus seperti pada tahapan pertama, tetapi dengan adanya interval waktu, misalnya tiap tengah bulanan atau 10 harian. Untuk langkah selanjutnya data yang terkumpul juga dilihat kesesuaiannya dengan persyaratan, dilakukan uji validasi data, data disusun secara descending, ditentukan peringkat data, dihitung probabilitas tiap data, hitung debit andalan, dan terakhir dibuat dalam bentuk tabelaris serta kurva. Hasil pengumpulan data dan perhitungan disajikan dalam bentuk

tabel. Sedangkan sebagai hasil oleh data, disajikan dalam bentuk grafik. Sumbu X mewakili Probabilitas Kejadian Lebih Besar (disajikan dalam persen), sedangkan sumbu Y mewakili Besar Aliran (disajikan dalam ukuran m3/s). Untuk melihat perbedaan dengan lebih jelas, tahapan perhitungan disajikan pada diagram alir perhitungan Kurva Durasi Debit pada perbandingan gambar 1 dan 2 di atas. Pada gambar 1 terlihat diagram alir perhitungan kurva durasi debit dengan seri data debit yang menerus, dimana pengumpulan data debit dilakukan secara menerus dalam kurun waktu tertentu secara menerus.

Perhitungan Debit Andalan Sungai Dengan Kurva Durasi Debit Memasuki jenjang perhitungan terdapat dua jenis tahapan, yaitu perhitungan menggunakan kurva durasi debit dengan seri data debit yang menerus dan perhitungan kurva durasi debit interval waktu tertentu (diskrit). Bila dilakukan perbandingan, perbedaan di antara kedua tahapan ini adalah terletak pada cara pengumpulan data. Pada tahapan pertama, data dikumpulkan secara menerus dalam interval waktu tertentu, misalnya data dikumpulkan tiap bulannya yang dilakukan dalam interval waktu 20 tahun. Data yang terkumpul dilihat kesesuaiannya dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas. Kemudian dilakukan uji validasi terhadap data, data disusun secara descending,


6/28/16 10:08

KEMACETAN JALAN DAN KEBERADAAN PASAR TUMPAH Studi Kasus Pada Pasar Gebang, Pasar Tegal Gubug, Pasar Plered di Kab. Cirebon Retta Ida Lumongga

Sekretariat Badan Litbang

Musim mudik umumnya berimbas pada kemacetan jalan. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran, beberapa lokasi dapat menimbulkan kemacetan saat arus mudik dan arus balik, yaitu di antaranya pintu tol, tempat peristirahatan, persimpangan, perlintasan kereta api, kawasan wisata, SPBU, dan pasar tumpah. Penyebab kemacetan yang akan menjadi pokok bahasan dalam artikel ini adalah keberadaan pasar tumpah. Benarkah demikian? Kemacetan lalu lintas sangat parah umumnya terjadi di jalur yang ramai dilalui pemudik, terutama di Pulau Jawa berada pada dua jalur utama, yaitu Jalur Pantura dan Jalur Selatan. Kemacetan yang terjadi tidak hanya disebabkan karena adanya peningkatan volume kendaraan, namun sering karena ada banyaknya pasar tumpah. Pasar tumpah adalah aktivitas jual beli di pasar yang meluber hingga mengambil sebagian badan jalan. Keberadaan pasar tumpah dapat meningkatkan hambatan samping pada jalan, sehingga mempersulit lalu-lalang kendaraan pada jalan tersebut. Untuk jalur Pantura saja, ada beberapa kota yang rawan kemacetan yang diakibatkan keberadaan pasar tumpah ini, yaitu Cikampek, Karawang, Tegal, Kendal, dan Cirebon. Khusus Kabupaten Cirebon, diketahui ada pasar-pasar yang cenderung menjadi pasar tumpah saat jam aktif pasar. Studi kasus di sini adalah pada tiga pasar di Kabupaten Cirebon, yaitu Pasar Gebang di Kecamatan Gebang, Pasar Tegal Gubug di Kecamatan Arjawinangun, dan Pasar Plered di Kecamatan Weru. Melihat situasinya, Pasar Gebang tampak menjadi titik rawan saat musim mudik berlangsung.

Kesibukan luar biasa kerap terjadi pada saat datang hari pasar, yaitu setiap hari Rabu. Banyak warga yang tumpah ruah di pasar ini, baik yang berlaku sebagai pedagang maupun pembeli. Selain pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan serta pembeli yang lalu-lalang menggunakan badan jalan yang mengakibatkan banyak kendaraan terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Tidak tertibnya pengendara pun membuat situasi semakin macet. Saat hari pasar, banyak kendaraan warga dan juga becak yang berputar arah meskipun dengan cara melawan jalur yang semestinya. Hal ini tentunya menyulitkan pengendara lain dan juga sangat berbahaya karena berisiko terjadinya kecelakaan. Situasi serupa juga terjadi di Pasar Tegal Gubug. Hari pasar yang terjadi dua kali dalam sepekan, yaitu hari Selasa dan Sabtu, kerap dibarengi dengan kemacetan jalan. Pasar Tegal Gubug terletak di jalan umum Pantai Utara Jawa pada sisi kanan, 19 kilometer dari Cirebon menuju arah Jakarta. Pasar Tegal Gubug merupakan pusat jual beli sandang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, penyewaan lapak-lapak liar di luar area peruntukan ada yang mendapat perlindungan oknum lembaga swadaya masyarakat. Penyewa lapak membayar kepada oknum sampai seperlima harga sewa di dalam pasar dan merasa mendapat perlindungan dari para oknum tersebut. Sama halnya dengan area yang diperuntukkan untuk berdagang, areal parkir yang ada awalnya disediakan di belakang pasar pun mulai dialihfungsikan menjadi los pedagang, sehingga parkir kendaraan dilakukan di luar area pasar dan dikelola secara

liar oleh perorangan (masyarakat sekitar). Kondisi riil pasar tumpah Tegal Gubuk pada hari pasar di mana terdapat pedagang yang menempati badan jalan di sekitar area pasar bertentangan dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari observasi lokasi, diketahui pada hari pasar lapak-lapak yang terbuat dari bambu dibuka hingga ke badan jalan. Penjual tanpa lapak pun ikut menggelar dagangan. Kondisi di dalam area pasar sebenarnya terdapat banyak penjual, namun bila dibandingkan antara kondisi di dalam area pasar dengan kondisi di depan pasar, maka keramaian lebih terlihat pada area dadakan di depan pasar. Pengendara yang melalui jalan di depan lokasi Pasar Tegal Gubuk, sebagian besar mengalami perlambatan bahkan terjadi macet total (berhenti). Berdasarkan pengamatan, selain akibat aktivitas pedagang yang masuk ke ruas jalan, kemacetan juga disebabkan aktivitas sampingan dari adanya pasar tumpah tersebut seperti pembeli yang menyeberang jalan, pedagang yang turun dari kendaraan umum di depan pasar. Aktivitas menurunkan barang dagangan sehingga kendaraan lain dibelakangnya terhenti termasuk aktifitas bongkar muat barang dengan truk kecil, becak yang berlawanan arah serta kendaraan yang berputar arah juga menyebabkan antrian kendaraan di depan pasar. Kepadatan kendaraan secara berangsur terjadi mulai subuh saat pedagang berdatangan hingga siang hari saat bubaran pasar. Pada keadaan normal jika bukan hari pasar, pengguna jalan dapat


15

6/28/16 10:08

melintas dengan waktu rata-rata kurang dari satu menit untuk melintas jalan di depan pasar sepanjang 400 meter, namun pada saat hari pasar membutuhkan waktu hingga 1,5 jam. Di Pasar Plered, jam pasar terbagi dua. Pasar Plered pertama buka dari pagi hingga siang hari, sedangkan pasar Plered kedua atau biasa disebut sebagai pasar kue, buka dari siang hingga sore hari. Penyebab kemacetan juga disebabkan karena adanya aktivitas pedagang yang berderet menjajakan dagangannya di atas trotoar Plered, sehingga pembeli lalu lalang menggunakan badan jalan yang seharusnya digunakan oleh kendaraan. Hal ini membuat lebar jalan seakan menyempit dikarenakan adanya aktivitas yang memakan badan jalan tersebut sehingga ruang gerak kendaraan yang lewat juga semakin sempit. Dari tiga situasi yang terjadi di atas, dapat dikatakan memang terjadi kemacetan di lokasi pada hari pasar pada jam pasar beraktivitas. Kemacetan jalan juga terjadi pada ruas jalan di mana terdapat pasar tumpah. Umumnya pedagang berjualan hingga keluar area pasar yang resmi, yaitu berjualan hingga di trotoar jalan, sehingga pembeli lalu lalang pada badan jalan dan menghambat arus kendaraan yang melalui jalan tersebut. Pedagang senang berjualan pada pasar tumpah dikarenakan mereka merasa lebih mudah dijangkau pembeli dan jualan dapat lebih laku. Keuntungan dari sisi biaya yang harus penjual keluarkan dengan berjualan di pasar tumpah lebih murah daripada harus menyewa kios resmi di dalam pasar. Adanya aktivitas pasar tumpah tersebut juga dibarengi dengan perilaku buruk para pengendara, yaitu perilaku tidak taat aturan dengan berputar arah melawan arus serta melakukan kegiatan bongkar muat barang di tempat yang tidak semestinya hingga parkir liar yang justru diobjekan. (Lihat Gambar Pada Inbox)

Keberadaan pasar tumpah sendiri ternyata dapat dihilangkan pada waktu-waktu tertentu. Pernah dilakukan sosialisasi dan penertiban pedagang serta dilakukan upaya relokasi oleh pihak regulator, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat kepolisian. Biasanya hal ini dilakukan menjelang hari raya. Namun yang terjadi adalah setelah masa penertiban selesai dan pengawasan berkurang, maka para pedagang kembali menggelar dagangan hingga tumpah ke jalan dan situasi yang sama kembali terulang. Hal ini terjadi di Pasar Tegal Gubug. Dari kasus lain diketahui ada upaya relokasi pasar yang pernah cukup berhasil, yaitu Pasar Mundu di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang kemudian direlokasi ke tengah kota, sehingga di lokasi asal tidak terjadi lagi kemacetan akibat pasar tumpah. Hanya saja, banyak lokasi yang memiliki pasar tumpah, sehingga satu pasar tumpah yang berhasil di relokasi, namun ada banyak pasar tumpah lain yang masih menimbulkan

kemacetan. Selain upaya relokasi, ada juga wacana dari regulator lokal Kabupaten Cirebon hendak mengusulkan untuk membangun flyover yang melintasi lokasi pasar. Dari uraian ini, ternyata pasar tumpah adalah salah satu biang keladi kemacetan. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya pembiaran yang berlarut. Persoalan pasar tumpah ini sebenarnya dapat diatasi, hanya saja hingga kini belum ditangani secara serius dan penanganannya dilakukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Meskipun mengganggu kelancaran lalu lintas, pada kenyataannya pasar tumpah menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar, sehingga keberadaannya sebenarnya dibutuhkan. Karena alasan inilah pasar tumpah sering muncul kembali. Dengan demikian dibutuhkan penegakan aturan dan solusi yang tetap mempertimbangkan faktor keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar lokasi pasar tumpah.


6/28/16 10:08

PILOT TECHNOLOGY ZERO RUN OFF PUPR

DUKUNGAN BALITBANG DALAM USAHA KONSERVASI AIR Wina Primasuri Amelia

Pembangunan yang saat ini sedang gencar dilakukan memiliki dampak, terutama bagi lingkungan yang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di belahan dunia lainnya. Banyak cara dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan bumi dari dampak pembangunan yang berlangsung. Inovasi gerakan dan teknologi diciptakan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi. Saat ini konsep ‘green’ (hijau) sedang ramai diperbincangkan. Green technology, green building, green construction dan masih banyak istilah green lainnya. Namun apa kita sudah benar – benar tahu konsep green yang dimaksud? Seperti namanya, teknologi hijau (green technology) adalah teknologi yang mempunyai tujuan ‘menghijaukan’. Hijau yang dimaksud di sini bukan dalam konteks warna, tapi maksudnya adalah teknologi ramah lingkungan yang biasanya berhubungan dengan efisiensi energi, sumber daya terbarukan, daur ulang dan teknologi lainnya yang bertujuan menghijaukan kembali bumi. Salah satu bagian dari green technology adalah teknologi hijau untuk bangunan atau yang disebut bangunan hijau. Bangunan hijau adalah bangunan yang ramah lingkungan. Bangunan ini dirancang, dibangun, dan dioperasikan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Meskipun ada banyak definisi bangunan hijau, namun secara umum maksudnya adalah perencanaan, desain, konstruksi dan pengoperasian bangunan dengan memperhatikan penggunaan energi, air, material, kualitas lingkungan di dalamnya dan juga efek bangunan tersebut terhadap lingkungan sekitarnya.

Balitbang PUPR telah mengembangkan teknologi hijau untuk mendukung upaya pengurangan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Salah satu contoh inovasi Balitbang PUPR dalam bangunan hijau adalah Gedung Grha Wiksa Praniti yang berada di Jalan Turangga, Bandung. Gedung yang merupakan karya dari Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman ini didesain dengan konsep bangunan hijau, efisiensi energi, efisiensi dan konservasi air, optimasi desain dan bahan bangunan ramah lingkungan. Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, persyaratan tahap teknis bangunan gedung hijau termasuk pengelolaan tapak, efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah. Efisiensi penggunaan air di sini termasuk persyaratan sumber air, pemakaian air dan penggunaan peralatan sanitasi yang hemat air. Grha Wiksa Praniti sudah menerapkan efisiensi dan konservasi air (zero run off). Kebutuhan airnya dipenuhi dari

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan air tanah. Sementara itu untuk menjamin tidak adanya kebocoran air, gedung ini menggunakan keran dengan sensor seperti yang ada pada tempat wudhunya. Selain itu, kebutuhan air untuk gedung juga dipenuhi dengan pemanfaatan air hujan. Gedung ini memiliki sistem penampung air hujan dengan cara mengalirkan air hujan dari atap ke talang vertikal dan drainase, yang kemudian ditampung di reservoar. Air yang berasal dari pemanfaatan air hujan ini digunakan untuk keperluan flushing toilet, irigasi dan penyiraman tanaman. Tidak hanya efisiensi penggunaan air, bangunan hijau juga memiliki syarat pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah tersebut terdiri atas persyaratan penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota, serta daur ulang air yang berasal dari limbah cair (grey water). Limbah yang dihasilkan di Grha Wiksa Praniti diolah dengan menggunakan tangki biofil. Tangki biofil merupakan teknologi ramah lingkungan untuk mengolah limbah cair. Di dalam tangki ini terdapat bio-contactor yang digunakan sebagai tempat


17

6/28/16 10:08

tumbuh bakteri dan pencegah limbah cair merembes keluar. Air hasil olahan tangki biofil dapat langsung dibuang atau digunakan untuk menyiram tanaman atau dialirkan ke kolam ikan. Di Grha Wiksa Praniti, air hasil olahan dialirkan ke kolam sanita. Kolam sanita juga merupakan teknologi untuk mengolah grey water menggunakan tanaman air. Jenis tanaman yang digunakan antara lain melati air, lavender, papyrus, soluna, flagmites, alicia, siperus sp., kana air dan pisang-pisangan. Kolam sanita dapat mereduksi zat organik (BOD) hingga 60% sebelum air olahan dibuang, sehingga saat air limpasan dibuang ke sumur resapan tidak akan mencemari air tanah. Kolam sanita pada Grha Wiksa Praniti tidak hanya berfungi untuk mengolah grey water, namun juga digunakan sebagai hiasan bangunan. Selain teknologi yang digunakan di Grha Wiksa Praniti, masih ada beberapa teknologi pengolah air dan limbah lainnya yang dapat digunakan pada skala rumah tangga, yaitu Biotour, Meralis, Merotek, Biority dan Ecotech Garden. Biotour adalah teknologi daur ulang

air limbah skala rumah tangga yang terdiri dari UASB, anaerobaerob biofilter, filtrasi bertekanan, ultrafiltrasi dan UV. Hasil air olahan Biotour dapat digunakan lagi untuk kebutuhan umum rumah tangga seperti pembilasan toilet, menyiram tanaman atau mencuci mobil. Sedangkan di perkotaan di daerah rawan air, air olahan biotour dapat digunakan untuk air hidran kebakaran dan sebagai sumber air baku air minum. Teknologi lainnya yang dapat digunakan sebagai pengolah air dan limbah adalah Meralis. Meralis merupakan reaktor kompak dengan sistem lumpur aktif dan filtrtasi membran ultrafiltrasi airlift. Air olahan Meralis dapat didaur ulang untuk kebutuhan umum di gedung-gedung. Selain Meralis, ada juga Merotek. Sistem Merotek mirip dengan Meralis. Yang membedakannya adalah Merotek menggunakan membran Reverse Osmosis (RO) tekanan rendah, sehingga air olahan yang dihasilkan dapat langsung diminum. Mirip dengan biofil, teknologi pengolahan limbah biority juga menggunakan bio-contactor dengan efisiensi pengolahan

limbah 70%. Biority dan biofil merupakan teknologi pengolahan limbah yang jauh lebih ramah lingkungan daripada tangki septik konvensional, karena dengan adanya bio-contactor tidak ada air limbah yang merembes keluar. Teknologi Ecotech Garden merupakan salah satu teknologi pengolah limbah yang menggunakan tanaman air untuk konservasi air tanah yang aman dari pencemaran dengan menggunakan media zeolit dan kerikil. Dengan menggunakan teknologi ecotech garden, tidak hanya mendapatkan keuntungan pengolahan air limbah, namun juga meningkatkan estetika lingkungan. Teknologi ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia dan juga tidak memerlukan banyak biaya karena tidak memerlukan peralatan mekanikal dan elektrikal.


6/28/16 10:08

PERAN MUDA DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI Nabila Shadrina Arief Apa yang terlintas dalam benak kita saat mendengar kata muda? Definisi muda itu sendiri dapat dilihat dari berbagai aspevk. Muda dapat dikategorikan sebagai usia yang menuju matang atau sifat ataupun perilaku yang menuju dewasa. Menurut UU tentang Kepemudaan, kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi adalah (1) metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan; (2) keseluruhan sarana untuk menyediakan barangbarang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan Miarso (2007) menyebutkan bahwa teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Berkaitan dengan potensi, generasi muda saat ini mempunyai potensi sangat besar, khususnya di bidang teknologi yang mengikuti perkembangan zaman. Tanpa kita sadari, pemuda di seluruh dunia sudah banyak menciptakan inovasi teknologi baik yang kompleks maupun sederhana. Menurut data dari BPS, generasi ini akan menguasai 50%-60% populasi masyarakat Indonesia dengan menjadi populasi usia produktif terbesar dalam 5 tahun mendatang. Usia muda dianggap masih mampu untuk berpikir lebih, memahami keadaan sekitar dan mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat dibandingkan dengan generasi di atasnya. Tidak dapat dipungkiri, ketertarikan generasi muda saat ini khususnya di bidang teknologi, baik yang berpengaruh dan berdampak secara langsung maupun tidak

langsung terhadap masyarakat sangat tinggi. Kesadaran dan ketertarikan generasi muda di bidang teknologi akan berdampak kepada pemerintahan dan perekonomian Negara, terutama pada era Globalisasi seperti sekarang ini. Jika bangsa kita tidak kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu produk teknologi, maka kita dapat dijajah oleh bangsa lain yang memiliki teknologi lebih maju. Sedikit banyak keberadaan teknologi memiliki sisi positif dan negatif. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadikan masyarakat terlalu dimanjakan oleh keberadaan teknologi, sehingga menjadi malas untuk berpikir, berinovasi serta mengurangi produktivitas. Namun sisi positifnya adalah tidak sedikit dari kalangan muda yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk lebih produktif menciptakan inovasiinovasi baru, khususnya yang berdampak bagi masyarakat banyak. Tidak sedikit generasi muda negeri ini yang berhasil menciptakan produk-produk teknologi yang membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Beragam aplikasi smartphone, membuat website untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan bagi Negara, hingga mobil ciptaan anak bangsa yang sudah mulai diproduksi untuk dalam negeri sudah menunjukkan peran muda dalam pengembangan teknologi. Dewasa ini, teknologi memiliki beragam jenis dan bentuk. Contohnya alat komunikasi telepon yang pada awal diciptakan masih menggunakan perantara kabel dan hanya dapat digunakan antara dua orang. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, saat ini pesawat telepon berkabel mulai digantikan dengan telepon genggam yang disebut dengan smartphone. Smartphone atau telepon pintar sudah tidak lagi

menggunakan kabel penghubung sehingga dapat dibawa kemanapun. Telepon pintar ini juga terintegrasi dengan jaringan internet, mengabadikan gambar, mengirimkan video, mencari berita, mengirimkan informasi, melihat peta jalan, melihat titik kemacetan hanya dengan smartphone dan dapat juga digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang secara sekaligus. Persaingan dalam era globalisasi mendukung kekuatan suatu negara yang pada dasarnya berakar dari kemampuan teknologi dan inovasi yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang masyarakatnya mampu menciptakan inovasi dan teknologi yang diperuntukkan untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, untuk mendorong akselerasi kemakmuran bangsa maka kekuatan Iptek dan inovasi bangsa tersebut perlu ditempatkan menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi. Pemuda harus dapat mengambil peran penting dalam perkembangan inovasi dan teknologi di masa mendatang. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, seharusnya sudah tidak sulit lagi untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat. Teknologi dapat menghubungkan orang yang satu dengan lainnya tanpa ada batasan jarak dan waktu. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk saling mencari informasi, bertukar pikiran, berbagi ide dengan orang lain dan membangun networking, baik di dalam negeri maupun luar negeri sekalipun. Balitbang PUPR sebagai bagian dari pemerintahan harus menyadari potensi ini untuk mengembangkan produk-produk hasil litbang yang dapat mengikuti perkembangan zaman yang pesat. Para peneliti, khususnya peneliti muda, tidak lagi dituntut untuk melakukan penelitian dari awal, melainkan dapat melakukan adaptasi, modifikasi dan pengembangan dari teknologi yang


19

6/28/16 10:08

Sumber: Istimewa

sudah ada supaya teknologi baru yang dihasilkan dapat mengikuti perkembangan zaman. Banyak dari produk litbang sudah mengikuti perkembangan teknologi, di mana penggunanya akan lebih dimudahkan mulai dari akses mendapatkannya dan cara menggunakannya. Salah satu contohnya adalah sistem informasi geografis bidang Sumber Daya Air, meliputi data hidrologi dan tata air, bangunan hidraulik dan geoteknik keairan, lingkungan keairan, sungai, irigasi, pantai dan saba. Sistem informasi geografis sendiri merupakan website GIS (Geographic Information System) yang mempublikasi data bidang Sumber Daya Air yang dikelola oleh Puslitbang Sumber Daya Air. Website ini dapat membantu salah satunya untuk memberikan informasi tentang keadaan lahan mengidentifikasi, kondisi tata ruang kota, analisis dampak lahan dan sebagainya. Contoh produk lainnya adalah Mobile Data Collection System (MDCS) yang merupakan prototype alat bantu untuk pelaksanaan inspeksi keselamatan

jalan. Dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital data base yang tersedia di berbagai perangkat komunikasi berbasis web untuk membantu pelaksanaan uji laik fungsi jalan. Tugas besar yang diemban oleh Balitbang PUPR saat ini adalah bagaimana menciptakan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan mudah, kualitas bagus dan harganya murah. Teknologi yang diciptakan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang, bukan menciptakan teknologi yang hanya akan menjadi koleksi literatur semata. Dengan melihat banyaknya potensi muda di Indonesia yang telah berhasil menciptakan teknologi yang barmanfaat bagi masyarakat, tidak menutup kemungkinan Balitbang PUPR menyerap ide-ide yang ada untuk mengadaptasi hal-hal baru untuk diterapkan di penelitian yang sedang dan akan dilakukan. Sehingga kedepannya teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh Balitbang PUPR menjadi semakin inovatif dan

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Salah satu gerakan untuk menginisiasi hal tersebut adalah pada pertengahan tahun 2016 Balitbang akan mengadakan lomba cipta teknologi dalam rangkaian acara pekan inovasi sains dan teknologi litbang, bagi para pelajar di Indonesia maupun masyarakat umum agar mereka dapat menyalurkan ide-ide mereka kepada Balitbang PUPR. Selain itu, masyarakat juga diperkenankan untuk mengirimkan maupun mendiskusikan ide-ide kreatif mereka kepada Balitbang melalui berbagai macam akses seperti Pusat Informasi Terpadu (PINTU) Balitbang PUPR, social media Balitbang ataupun mendatangi langsung kantor Balitbang PUPR. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh kepada konsep maupun cara berpikir peneliti maupun perekayasa Balitbang PUPR pada khususnya, dalam menghasilkan suatu teknologi yang mengikuti perkembangan zaman untuk kedepannya.


6/28/16 10:08

DRONE: SOLUSI MUMPUNI UNTUK SURVEI DAN PENGAMBIL DATA DI DAERAH BENCANA Banata W. Ridwan, Samuel J. Sutanto, Arif R. Mulyana, Dyah A. Puspitosari, Indragiri K.M.S. Budiharso, Ika Prinadiastari

Pesawat tanpa awak/UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau dikenal dengan sebutan drone kini popular digunakan dalam berbagai aplikasi yang melibatkan pengambilan video, maupun foto. Dalam aplikasi penginderaan jauh, drone bermanfaat dalam mendapatkan data citra atau foto udara yang relatif murah, cepat, dan akurat sebagai sumber analisis data. Selain itu, di bidang kebencanaan, khususnya di kawasan rawan bencana gunung api di wilayah Indonesia yang berada pada status bahaya, penggunaan drone menjadi pilihan terbaik untuk keamanan dan keselamatan personil dalam melaksanakan survei langsung ke lapangan guna mendapatkan data spasial. Keistimewaan tersebut menarik minat Balai Sabo untuk mengeksplore drone sebagai alat bantu mitigasi bencana sedimen seperti banjir lahar atau debris dan longsoran. Pada tahun 2016, Balai Sabo melaksanakan kegiatan penelitian model rekonstruksi kawasan terdampak erupsi dengan lokasi studi di Gunung Sinabung, khususnya di Sungai Lau Borus mulai dari hulu (Danau Kawar) sampai di wilayah Perbaji dengan luas total + 1000 Ha. Target strategis dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model yang optimal dalam pengendalian banjir lahar sebagai ekses dari letusan yang terus menerus. Model ini memerlukan data pendukung yang akurat di mana data tersebut sering kali tidak tersedia, sehingga memerlukan survei dan pengukuran. Kondisi bahaya yang panjang dari Gunung Sinabung membutuhkan teknologi drone sebagai alternatif solusi yang cerdas dalam memperoleh data morfologi sungai

Area perekaman drone di wilayah Gunung Sinabung, Sumatera Utara.

Mission planner, software pembuat misi drone.

dan peta Digital Elevation Model (DEM). Dalam hal ini, Balai Sabo melakukan kerja sama dengan salah satu ahli drone terkemuka Indonesia yaitu Dr. Radjawali beserta tim dalam penggunaan teknologi drone untuk survei dan pengambilan data di daerah yang masih termasuk zona bahaya erupsi Gunung Sinabung. Dalam kapasitas Balai Sabo sebagai Scientific backbone Kementerian PUPR untuk mitigasi bencana sedimen, pengukuran topografi di daerah rawan bencana tersebut mutlak untuk dilakukan secara berkala dan preventif. Hal ini mengingat perubahan kontur dari daerah tersebut sangat cepat, dinamik, dan

berbahaya bagi masyarakat dan infrastruktur yang ada. Dalam perekaman drone di wilayah Gunung Sinabung, digunakan UAV model bersayap (fixed wing) yang mempunyai daya jelajah hingga puluhan kilometer. Drone jenis ini mempunyai karakteristik mampu menempuh jarak yang relatif lebih jauh dibandingkan jenis quadcopter, namun drone fixed wing ini mempunyai sistem kendali yang relatif sulit. Selain itu daya tahan baterai juga mempengaruhi daya jelajah. Drone hasil teknologi yang dikembangkan oleh Dr. Radjawali beserta tim memiliki kemampuan daya tahan baterai hingga mendekati 1 jam, sementara


21

6/28/16 10:08

drone yang ada di pasaran hanya memiliki daya tahan baterai mendekati 25 menit maksimum. Pengembangan terhadap daya tahan baterai ini sedang dilakukan dengan target drone yang dapat terbang selama maksimum 4 jam. Jangkauan terbang drone yang digunakan bisa mencapai 30 Km dengan ketinggian terbang sampai dengan 350 m dari permukaan tanah untuk memperoleh akurasi yang optimal. Kamera perekam yang digunakan adalah kamera Sony XD-1 dengan resolusi 20 MP, sehingga masih bisa mendapatkan data beresolusi tinggi sampai dengan 3 cm, tergantung dengan

kondisi cuaca (kabut, debu, dan intensitas sinar matahari saat perekaman). Ijin menerbangkan drone diperoleh dari Kementrian Perhubungan, Airnav Indonesia, serta Otoritas Bandara Kuala Namu Medan. Salah satu persyaratan utama dalam pengambilan data foto udara adalah keakuratan posisi, baik posisi horisontal maupun posisi vertikal (ketinggian). Untuk itu, pekerjaan pembuatan titik ikat, atau GCP (Ground Control Point) tetap harus dilaksanakan sebelum proses perekaman drone dapat dilakukan. Proses pembuatan GCP dilakukan dengan menggunakan

Hasil orthofoto (kiri) dan hasil DSM setelah pengolahan (kanan). GPS Geodetic dengan metode statik yang mempunyai presisi yang tinggi (dalam mili meter). GPS Geodetic terdiri dari satu base rover sebagai baseline dan satu rover sebagai pengambilan point atau titik ikat. Hasil yang diperoleh setelah post-processing adalah titik-titik posisi GCP yang terkoreksi. Untuk menghasilkan data DEM dan orthofoto yang mempunyai resolusi tinggi, maka diperlukan persyaratan lain dalam perekaman foto udara menggunakan drone. Syarat tersebut yaitu adanya tumpang tindih antar foto (tampalan), baik sidelap atau overlap pada setiap foto. Proses

ini dapat diotomatisasi dengan software pembuatan misi drone, yaitu Mission Planner. Variabel yang dibutuhkan dalam proses penerbangan dan perekaman, seperti tampalan, tinggi terbang, jalur terbang, resolusi, dan lain-lain dapat diatur secara otomatis di software ini, sehingga proses misi perekaman menjadi lebih akurat dan cepat. Dengan adanya Mission Planner ini maka drone dapat terbang keluar dari jangkauan jarak pandang mata dan monitoring kerja drone dapat dilakukan dengan software tersebut. Hal ini yang membuat drone kreasi Dr. Radjawali dan tim berbeda dengan drone pada umumnya yang dijual di pasaran.

Hasil akhir dari proses pengambilan foto udara dengan menggunakan drone adalah data DEM Sungai Lau Borus dan sekitarnya. Proses analisis data foto ini menggunakan software penginderaan jauh untuk UAV yang populer, yaitu Pix4dMapper Pro. Tahapan pemrosesan setelah perekaman meliputi: pengolahan data awal yang mencakup penyelarasan foto dan koreksi geometrik foto dengan GCP, pembuatan point cloud dan mesh, serta pembuatan Digital Surface Model (DSM) dan orthofoto. Data DSM dan orthofoto ini nantinya dapat digunakan untuk analisis spasial lebih lanjut seperti pembuatan DEM, morfologi sungai, penggunaan lahan, perhitungan volume, dan analisis terkait lainnya. Waktu yang diperlukan untuk perekaman drone di Gunung Sinabung diperkirakan selama satu minggu jika tidak ada kendala di lapangan. Namun dikarenakan aktivitas Gunung Sinabung yang masih erupsi setiap harinya, maka kegiatan pengukuran ini memerlukan waktu sekitar 10 hari dengan luasan rekaman mencapai 1000 Ha. Jika dibandingkan dengan pengukuran GPS Geodetic yang memerlukan waktu lama hingga bulanan dengan luasan yang sama, maka pengukuran dengan menggunakan drone ini sangat efektif. Selain dari segi waktu, komparasi biaya dengan teknologi penginderaan jauh lain yang juga menghasilkan akurasi DEM yang cukup tinggi seperti LIDAR juga jauh lebih murah, bisa mencapai puluhan juta rupiah. Target jarak kontur yang dihasilkan dari pengukuran Drone mencapai 10 cm dengan akurasi yang cukup baik setelah dikalibrasi dengan hasil GPS Geodetic. Dengan adanya teknologi drone, maka kegiatan penelitian yang memerlukan data DEM dapat dilakukan dengan lebih murah, cepat, akurat, dan aman dibandingkan dengan teknologi lainnya. Dengan kata lain, drone offers a unique opportunity to do surface measurements in a way that leads to cheaper, faster, more precise, and safer than any other surface measurement methods.


6/28/16 10:08

TEKNOLOGI CANAL BLOCKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER Studi Kasus: Desa Sei Ahas – Kapuas

Elias Wijaya Panggabean; Widiani Purnomosari; Bastin Yungga Angguniko (Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi)

Tahun 2014 dan 2015 tercatat sebagai masa kelam pengelolaan hutan gambut di Indonesia. Infomasi resmi BNPB (Oktober 2015) menyebutkan sekitar 2 juta hektar lahan gambut dan non gambut di Sumatera dan Kalimantan terbakar. El Nino disebut-sebut sebagai penyebab penyebaran kebakaran, sehingga upaya pemadaman lahan bertambah sulit. Sebanyak 600 ribu jiwa menderita ISPA dan lebih dari 60 juta orang terpapar asap karena kebakaran hutan gambut tersebut. Kerugian ditaksir mencapai Rp 221 trilyun atau setara dengan 1,9 persen Produk Domestik Bruto Nasional (BNPB, Februari 2016). Biaya pemadaman yang dikeluarkan oleh BNPB mencapai Rp. 734,5 milyar, belum termasuk biaya yang dikeluarkan Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kemenkes, dunia usaha dan lainnya. Penyebab kebakaran hutan gambut lebih banyak dilakukan karena disengaja. Hal ini juga dipermudah dengan adanya izin Kepala Daerah yang mendorong maraknya kebakaran hutan. Sebagai contoh, pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.15 Tahun 2010, izin untuk membakar hutan seluas satu hektar hanya perlu dari ketua RT. Selanjutnya izin membakar hutan 1-2 hektar hanya cukup izin dari lurah atau kepala desa (Sumber: detik.com, 23/10/2015). Membakar di lahan gambut berbeda dengan membakar di lokasi lainnya. Sebagaimana kita ketahui, ada kekhasan dari lahan gambut ini. Lahan gambut

(peatland) unik dan fragile terhadap intervensi luar. Pada kondisi normal, lahan gambut memiliki kadar air sangat tinggi 100-1.300% dari berat keringnya. Namun apabila sudah kering, gambut akan menjadi kering tidak balik (irriversible drying) (Ratmini, 2012). Pada kondisi inilah potensi kebakaran tinggi. Kondisi ini bahkan sampai kedalaman 1,5-3 meter di bawah permukaan tanah, yang membuat upaya pemadaman menjadi jauh lebih sulit. Emisi karbon juga menjadi persoalan besar yang terjadi apabila lahan gambut sudah terbakar. Dalam setiap ketebalan satu meter gambut mampu menyimpan sekitar 400800 ton karbon (C) per ha (Agus et al, 2008). Potensi emisi karbon bisa mencapai 10 kali lipat dibanding tanah mineral biasa dan berpotensi teroksidasi apabila terjadi kebakaran gambut. Oleh sebab itu, salah satu upaya preventif yang bisa dilakukan adalah menjaga agar lahan tidak kering dengan mempertahankan tinggi muka air tanah. Mengutip arahan Bapak Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke lokasi kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan pada 29 Oktober 2015: “Kalau kanalisasi, membuang air dari gambut itu supaya kering, supaya bisa ditanami. Sementara blocking kanal itu, kita memblok airnya supaya tetap ada, supaya gambut ini tetap basah, itu yang pemerintah buat” (Sumber: http:// www.mongabay.co.id/2015/10/30). Dengan pola canal blocking ini, tinggi muka air tanah dapat dipertahankan, sehingga lahan tetap basah dan lembab dan

potensi kebakaran hutan akan semakin rendah. Hasil penelitian Balai Rawa Puslitbang Sumber Daya Air di Kapuas telah menunjukkan data bahwa pemasangan canal blocking pada kawasan lahan gambut bekas PLG sejuta hektar di Desa Sei Ahas, Kalimantan Tengah mampu mengurangi laju penurunan lahan gambut (Gifariyono M., Triadi B., Marpaung M.F, 2013). Demikian juga dari hasil penelitian Panggabean (2015), menunjukkan keberadaan canal blocking di Desa Sei Ahas, Kapuas, juga cukup efektif mencegah kebakaran pada musim kemarau yang berimplikasi pada berkurangnya biaya pemadaman. Sayangnya, canal blocking bagi masyarakat Desa Sei Ahas, Kapuas khususnya kaum perempuan peladang justru dianggap sebagai hambatan pada aktivitas perekonomian mereka karena menghalangi jalur ekonomi menuju ke ladang, ke lokasi menangkap ikan, membeli kebutuhan dan sebagainya (Wijaya et al, 2013). Letak permasalahannya berada pada jalur perahu (shiplock) pada canal blocking ini. Secara desain, penerapan canal blocking dengan shiplock di Desa Sei Ahas sebenarnya cukup sederhana. Dengan konstruksi beton bertulang dan tiang pancang kayu ulin, canal blocking didesain dengan saluran pelimpas air di sisi kiri dan kanan, sehingga muka air tetap terjaga dan disertai jalur perahu (shiplock) di bagian tengah yang diberi pipa-pipa besi sebagai roda yang berfungsi sebagai jalur perahu warga apabila melintasi kanal tersebut. Orang yang naik


23

6/28/16 10:08

Desain Canal Blocking dengan Jalur Perahu (Shiplock) Sumber: BWS Kalimantan II, 2013

perahu harus turun terlebih dahulu, selanjutnya perahu ditarik secara manual melewati canal blocking seperti gambar di bawah. Metode mekanis seperti ini cukup merepotkan bagi para perempuan yang hendak melewati tanpa ada suami atau orang yang memiliki tenaga yang memadai untuk menarik dan memindahkan perahu saat melewati canal blocking. Hambatan ini secara tidak langsung akan berdampak pada kelangsungan ekonomi mereka. Terhadap persoalan ini, bisa dibayangkan apabila program pembangunan canal blocking dilakukan pada semua kanal di lahan gambut yang notabene menjadi jalur perekonomian warga Kalimantan dan Sumatera. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat lokal yang menjadikan kanal tersebut sebagai urat nadi perekonomian mereka? Kebutuhan Dan Hambatan Perlu Menjadi Pertimbangkan Dalam Mendesain Canal Blocking Sistem genealogis dalam masyarakat Desa Sei Ahas yang beretnis Dayak adalah parental, di mana garis keturunan ayah dan ibu dianggap sama. Oleh sebab itu, dalam struktur masyarakat Dayak, pada hakikatnya kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan religius. Secara umum mata pencaharian utama penduduk baik laki-laki dan perempuan Dayak adalah menyadap karet yang dilakukan sepanjang tahun (3 kali sebulan). Di samping itu, masyarakat memanfaatkan rawa untuk mengambil hasil hutan berupa rotan (sekali 5 tahun) dan

kayu (1-2 kali setahun), menaman padi ladang dan menangkap ikan di sepanjang sungai dan kanal. Kegiatan menangkap ikan dan penanaman padi ladang tergolong ke dalam kegiatan subsisten, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, perencanaan intervensi pembangunan berupa canal blocking seyogianya memahami kebutuhan harian mereka dan sedapat mungkin meminimalisir kesulitan yang justru timbul akibat intervensi teknologi tersebut. Dalam rumah tangga di perdesaan, pekerjaan mencari nafkah menjadi tugas utama suami, namun tetap dibantu oleh istri dan anak. Dan menjadi kebiasaan juga apabila pendapatan dari lahan ini kurang mencukupi, maka suami akan mencari penghasilan tambahan di tempat lain baik sebagai buruh, pedagang atau mengambil kayu. Apabila suami bekerja di tempat lain maka istri atau anaklah yang bertanggung jawab mengelola ladang di lahan gambut tempat pembangunan canal blocking. Perempuan hidup dan bergantung kepada hutan. Di mata masyarakat Sei Ahas, hutan memiliki makna sebagai lumbung kehidupan. Mengingat lapangan pekerjaan di luar hutan relatif sulit untuk diperoleh masyarakat, maka peranan hutan menjadi sangat strategis dalam menopang kehidupan warga. Masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dan obat-obatan dari dalam hutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sumber-sumber yang ada di hutan seperti rotan diolah menjadi kerajinan tangan anyaman, yang dimanfaatkan kaum perempuan sebagai sumber ekonomi keluarga.

Di satu sisi, canal blocking telah menjadi upaya mitigasi atas bencana kebakaran hutan, di sisi lain canal blocking diharapkan juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi perahu yang aman dan nyaman. Melewati canal blocking merupakan aktivitas yang tak terhindarkan bagi masyarakat lokal, sehingga jangan sampai usaha mitigasi kebakaran mengganggu perputaran roda kehidupan warga. Aman dan nyaman yang ditinjau dari sisi pemanfaatan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan infrastruktur yang humanis (responsif gender). Lalu bagaimana pendapat para penerima manfaat dari canal blocking? Metode bahwa perahu harus ditarik secara manual terlebih dahulu melalui jalur tanjakan menjadikan canal blocking ini dinilai menyulitkan khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan kekuatan seperti perempuan, anak kecil atau masyarakat dengan keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak seperti laki-laki dewasa yang sehat. Selain persoalan berat, masyarakat juga mengeluhkan waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati jalur perahu dalam canal blocking ini dan juga sisi keamanan apabila arus aliran air cukup deras di musim penghujan. Canal blocking yang memperhatikan Kriteria Infrastruktur Responsif Gender Prinsip utama infrastruktur yang responsif gender ada tiga, yaitu memenuhi kebutuhan, mengatasi hambatan dan mendengar aspirasi kelompok rentan. Dalam


6/28/16 10:08

Kiri-Kanan: Pembuatan kerajinan, Pengayuhan perahu, Penyadapan karet

kasus canal blocking di sini, jelas bahwa terdapat hambatan di masyarakat Sei Ahas, Kapuas dalam pemanfaatannya meski jalur perahu bukanlah tujuan utama pembangunan canal blocking. Sebab itu, beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan canal blocking ke depan adalah : Memastikan pemahaman akan konsep gender dalam infrastruktur dari sisi pelaksana dan para pengambil keputusan khususnya terkait penanganan kebakaran lahan gambut. Tidak hanya satuan kerja pelaksananya saja, namun juga lingkup yang lebih luas lagi, termasuk stakeholders pengelola dan pemanfaatnya. Hal ini mengingat pengarusutamaan gender (PUG) merupakan cross cutting isu antar Kementerian/ Lembaga. Permasalahan gender tidak dapat diselesaikan dengan tuntas oleh satu Kementerian/ Lembaga saja. Pemetaan/identifikasi jalur perahu warga sebelum pembangunan canal blocking. Dalam melakukan pemetaan ini dapat dilakukan melalui beberapa metode termasuk identifikasi preferensi jalur perahu dan identifikasi aspirasi warga. Dalam pemetaan harus dapat terjawab pertanyaan rute dan desain seperti apa yang responsif kebutuhan dan hambatan serta dikehendaki oleh mereka. Desain teknis canal blocking harus memperhatikan kriteria infrastruktur PUPR yang responsif gender selain memenuhi kaidahkaidah spesifikasi teknis, yaitu: dapat digunakan/dimanfaatkan secara universal yaitu seluruh lapisan di masyarakat lokal, aman,

nyaman dan selamat, memenuhi kebutuhan dasar dan ramah lingkungan. Penerapan teknologi penarik tali (line hauler) untuk perahu secara otomatis yang berfungsi untuk mengurangi beban, tenaga dan waktu dalam melewati canal blocking sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam. Senantiasa melakukan monitoring evaluasi bukan hanya dari sisi administrasi namun juga terkait fungsi infrastruktur sehingga pemanfaatan infrastruktur dapat optimal. Perlu juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi ini, sehingga setiap persoalan akan segera mendapatkan penanganan.

Desain Canal Blocking dengan Jalur Perahu (Shiplock) Sumber: BWS Kalimantan II, 2013 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016


25

6/28/16 10:08

IHWAL PENTING UNTUK MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG HUMANIS Widiani Purnomosari

Infrastruktur hadir guna memenuhi kebutuhan dasar manusia, sementara inovasi teknologi diperlukan untuk memudahkan pemanfaatan infrastruktur bagi para penggunanya. Dapat dikatakan bahwa inovasi pada infrastruktur adalah sebuah keniscayaan dan akan selalu bergerak dinamis mengikuti tuntutan masyarakat. Hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat umumnya bersifat instan, mudah, responsif, terlayani dan aman/ selamat. Keinginan masyarakat inilah yang tentunya juga menjadi alasan pesatnya evolusi teknologi infrastruktur dunia. Tentunya tuntutan-tuntutan untuk instan, mudah, responsif dan aman/ selamat ini juga berlaku pada infrastruktur fisik bidang PUPR. Sebab itu, infrastruktur fisik PUPR harus terus berinovasi guna menjamin terpenuhinya segala kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut. Termasuk juga mengidentifikasi kesulitan yang bakal dirasakan oleh calon penggunanya dan mengakomodir aspirasi para penggunanya terkait infrastruktur tertentu, misalnya infrastruktur berupa gedung publik. Semua tangga yang terjal dan licin di dalamnya adalah masalah bagi penggunanya, bukan saja bagi orang yang berketerbatasan fisik, wanita hamil atau anak-anak, kondisi ini juga dianggap hambatan bagi orang sehat sekalipun. Biasanya pengguna gedung akan secara otomatis mengurangi frekuensi mengunjungi gedung yang seperti ini, kecuali jika tidak punya pilihan lain selain harus memanfaatkan gedung tersebut. Andai gedung ini merupakan komersil area maka dapat saja dihitung kerugian omzetnya hanya gara-gara tangga yang tidak dibuat nyaman. Secara keamanan, gedung dengan fasilitas tangga macam ini akan berpotensi mencelakakan penggunanya

juga. Contoh infrastruktur lainnya adalah ruang terbuka publik. Jika ruang terbuka tidak memberikan kenyamanan, keamanan, user friendly, ramah lingkungan, dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, maka ini juga dapat dimaknai abainya infrastrukur pada kebutuhan masyarakat. Masyarakat Butuh Kepastian Tugas Pemerintah adalah memastikan semua infrastruktur memenuhi kriteria aman, nyaman, user friendly, ramah lingkungan dan tidak mendiskriminasi satupun kelompok masyarakat atau yang dikenal sebagai infrastruktur yang responsif gender. Kementerian PUPR memaknai gender bukan hanya perempuan, melainkan lebih luas yaitu kelompok-kelompok rentan, yang terbedakan baik karena usia, kekuatan fisik, religi, ras, kondisi geografis dan penyebab lainnya. Oleh sebab itu, memastikan infrastruktur berteknologi dan memenuhi kriteria responsivitas gender adalah kewajiban pemerintah. Infrastruktur harus up to date atau merespons tuntutan perkembangan di masyarakat. Pemberitaan permasalahan sosial seperti kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat akhirakhir ini ramai dibincangkan. Tidak ada yang menduga bahwa dalam akar permasalahannya, infrastruktur yang tidak responsif gender berkontribusi pada pemicu terjadinya permasalahan sosial ini. Namun demikian belum banyak hal yang dilakukan terkait hal ini. Setelah Menteri Yohana Yombize datang ke Bengkulu, lokasi dimana seorang remaja putri menjadi korban pelecehan seksual, didapati salah satu akar persoalannya adalah jauhnya mengambil air bersih yang dari rumah untuk keperluan mandi dan lainnya. Masalah hadir dalam perjalanan menuju sumber air tersebut, korban

dalam situasi “tidak aman” saat infrastruktur perpipaan air bersih absen di Bengkulu ini. Belum lagi kekerasan yang terjadi di Sukoharjo yang kemudian menggugah hati Ibu Menteri Sosial, Chofifah Endar Parawangsa. Ketidakmampuan menyediakan rumah yang layak, menyebabkan remaja putri di bawah umur ini mengalami kekerasan fisik oleh beberapa pemuda. Kini remaja tersebut harus menanggung segala risikonya. Presiden Jokowi menganggap banyaknya kejadian serupa adalah persoalan luar biasa, sehingga penanganannya pun harus lebih luar biasa, yaitu bijak dan responsif. Bijak mengurai masalah penyebabnya dan responsif untuk bertindak, salah satunya dengan kolaborasi antar kementerian/lembaga. Karena masih banyak pandangan yang harus diluruskan bahwa pelecehan seksual tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masalah infrastruktur bidang PUPR. Untuk itu, pemerintah harus mampu menghadirkan infrastruktur yang bersifat antisipatif/responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan. Penghormatan akan hak-hak kelompok-kelompok rentan perlu mendapat perhatian lebih. Bukan saja di kawasan perdesaan seperti contoh di atas, di kawasan perkotaan juga masih banyak kita dapati infrastruktur yang belum memenuhi kriteria responsivitas gender. Misalnya, Ruang Terbuka Publik yang berguna untuk media bersosialisasi dan edukasi masih belum aman dan nyaman bagi penggunanya. Padahal, bagi permukiman padat, ruang seperti ini adalah kebutuhan utama. Begitu juga dengan trotoar pelengkap jalan yang seharusnya menjadi infrastruktur yang memberikan manfaat aman, nyaman dan selamat. Kriteria responsif gender belum sepenuhnya dipenuhi,


6/28/16 10:08

kecuali di jalan-jalan protokol. Akibatnya para penyandang difabel tidak dapat secara mandiri menggunakan infrastruktur trotoar ini. Oleh sebab itu, sudah waktunya Kementerian PUPR sebaiknya ikut ambil bagian dalam memberikan solusi persoalan bangsa ini, salah satunya dengan mengimplementasikan instrumen Gender Impact Assessment yang telah dibuat oleh Badan Litbang PUPR. Badan Litbang PUPR berpandangan bahwa membangun infrastruktur bukan hanya persoalan mendukung pertumbuhan ekonomi semata, namun juga membangun masyarakat itu sendiri secara inklusif. Sekali lagi ditekankan bahwa infrastruktur yang aman/selamat, nyaman, ramah lingkungan, user friendly dan tidak mendiskriminasi adalah hak masyarakat yang perlu dipastikan oleh Pemerintah. GIA Sebagai Instrumen Adalah GIA yaitu kependekan dari Gender Impact Assessment (pengukuran dampak gender). GIA adalah sebuah instrumen/piranti yang harus disiapkan untuk menilai responsivitas dan mengukur dampak gender sebuah infrastruktur fisik PUPR. GIA PU dikembangkan oleh Balitbang Kementerian PUPR, karena dalam perkembangannnya di dunia GIA baru dikembangkan untuk kebijakan/program non fisik. Dalam infrastruktur PUPR di Indonesia, GIA telah diujicobakan pada beberapa infrastruktur dan memberikan formulasi rekomendasi bagi pengelola infrastruktur tertentu agar infrastruktur tersebut dapat lebih ditingkatkan aspek kelemahan responsivitas gendernya. Salah satu contoh penerapannya adalah pada pelengkap jalan pada trotoar di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Pertanyaan besar GIA adalah apakah trotoar di jalan ini sudah responsif gender dan bagaimana rencana aksi yang harus dikembangkan? Langkah pertama, GIA akan mengupas tentang peraturan atau landasan hukum infrastruktur yang dinilai. Dalam hal ini, penyediaan fasilitas pejalan kaki hendaknya mengacu pada Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Tata Cara Bidang Jalan Nomor: 011/T/Bt/1995 dan Pedoman Nomor 032/T/BM/1999 tentang Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum). Pada bagian ketentuan umum pedoman ini, jalur pejalan kaki dinyatakan harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti: rambu-rambu, penerangan, marka, dan perlengkapan jalan lainnya, sehingga pejalan kaki lebih mendapat kepastian dalam berjalan, terutama bagi pejalan kaki penyandang cacat. Tidak hanya itu, dalam pedoman ini pun disebutkan bahwa dalam merencanakan lebar lajur trotoar dan spesifikasi teknis ini harus memperhatikan peruntukan bagi penyandang cacat. Dengan demikian, maka dari sisi aturan, trotoar sudah mensyaratkan untuk didesain dan dibangun untuk responsif gender. Namun, apakah trotoar ini benar responsif gender? Belum dapat terjelaskan dari langkah pertama ini. Untuk mengetahuinya, kita menuju pada tahap kedua GIA, yaitu mengobservasi bagaimana pemanfaatan infrastruktur oleh penggunanya. Berdasarkan jawaban kuesioner, trotoar di jalan ini masih sulit diakses oleh pejalan kaki terutama sahabat kita yang memiliki

keterbatasan fisik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perlengkapan trotoar yang dikhususkan bagi tuna netra dan pengguna kursi roda. Padahal sesuai dengan pedoman fasilitas pejalan kaki, perlengkapan ini penting untuk memberikan aksesibilitas bagi semua orang termasuk penyandang cacat. Selanjutnya, responden laki-laki maupun perempuan menyatakan bahwa trotoar ini belum dirasakan aman karena masih terdapat halangan berupa pohon, tiang listrik yang terletak di tengah trotoar dan ada bagian trotoar tertentu yang tidak rata. Beberapa responden juga mengeluhkan adanya pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di area trotoar, meskipun hal ini tidak mengganggu perjalanan. Pada tahap ini mulai dilakukan pembobotan agar dapat diketahui aspek mana yang lemah dan yang sudah memenuhi dari variabel responsif gender. Lihat chart di bawah ini:

Langkah selanjutnya dari GIA setelah (1) mereview peraturan kebijakan dan (2) observasi pemanfaatannya oleh masyarakat adalah melakukan analisa mendalam terhadap perkiraan dampak, implikasi/konsekuensi, prioritasi tindakan, kemungkinan lintas sektor dan gender action plan. Secara singkat hasil penerapan instrumen GIA dalam trotoar ruas Basuki Rahmat Surabaya ini adalah :

• Kelompok tuna netra dan pengguna kursi roda

atau alat bantu jalan lainya mempunyai kesulitan dalam menggunakan trotoar ini. Apabila kesulitan tersebut tidak diakomodasi atau tidak ada perhatian apapun, maka kondisi ini berpotensi menyebabkan kecelakaan karena mereka terpaksa menggunakan badan jalan untuk berjalan

• Konsekuensi yang harus menjadi perhatian

penyelenggara jalan adalah memperbaiki trotoar dengan perencanaan yang telah mengakomodasi kebutuhan, dan kesulitan semua kelompok masyarakat termasuk penyandang cacat. Perbaikan trotoar yang dapat dilakukan diantaranya adalah menata ulang peletakan pot tanaman dan tiang, menambah fasilitas bagi tuna netra, meratakan ketinggian trotoar untuk mengurangi frekuensi naik-turun trotoar, dan sebagainya. DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016


27

6/28/16 10:08

• Dari beberapa alternatif tersebut, yang dinilai

paling mendesak adalah menambah fasilitas disabilitas pada trotoar termasuk sarana penyeberangan jalan dilengkapi dengan pelican cross, dan melandaikan ketinggian trotoar atau membuat ramp agar pengguna kursi roda lebih mudah menggunakan trotoar secara mandiri.

• Sebagai langkah terakhir, apabila di dalam

pedoman yang diacu oleh semua trotoar di Indonesia belum mencantumkan desain trotoar yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, maka perlu dilakukan penambahan tentang desain tersebut ke dalam pedoman yang telah ada. Hal ini dapat menyeragamkan desain trotoar di jalan umum lainnya.

• Desain perlengkapan jalan seperti penyeberang

jalan, pelican cross, dan sebagainya dapat koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan. dan perencanaan ke depan harus melihat/ memetakan calon pengguna dan melibatkan semua perwakilan elemen masyarakat.

Secara keseluruhan 4 hal yang penting di highlight dari tulisan ini adalah (1) persepsi yang menyatakan bahwa tidak ada kaitannya infrastruktur dengan permasalahan sosial harus segera dirubah. Selanjutnya, (2) perlu dipupuk pada aparatur negara bahwa infrastruktur yang dibangun di Indonesia haruslah infrastruktur yang humanis dan merespon kebutuhan spesifik masyarakat calon pengguna, karena ini adalah hak masyarakat, (3) GIA adalah instrumen yang wajib dilakukan oleh semua pekerjaan PUPR khususnya yang diindikasi gender isu di dalamnya, dan (4) inovasi teknologi dalam infrastruktur adalah kewajiban bagi penyelenggara, yang harus diarahkan menuju hadirnya infrastruktur yang responsif gender dan kesejahteraan bangsa. Gambar Trotoar di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya


6/28/16 10:08

MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI HASIL LITBANG MELALUI RUMAH PAMER TEKNOLOGI Dini Kusumawardhani

Rumah adalah cerminan tentang sistem kehidupan sehari-hari penghuninya, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali beristirahat di malam hari. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika dilakukan di “wadah” yang memiliki sistem yang juga baik. Struktur dan konstruksi yang kokoh menjadikan rumah sebagai tempat berlindung yang aman, tata letak yang tepat akan membuat kegiatan menjadi efisien, dan desain yang baik akan mempengaruhi psikologi penghuninya. Jika semua komponen dasar tersebut terpenuhi, rumah akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Peningkatan kualitas hidup ini jugalah yang terus diupayakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR (Litbang PUPR). Teknologi-teknologi hasil litbang PUPR tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh direktoratdirektorat teknis, melainkan juga telah diproduksi secara massal, sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dalam kasus rumah dan/atau perumahan, setiap teknologi hasil litbang direncanakan untuk mampu terintegrasi dengan teknologi hasil litbang lainnya dan yang lebih penting terintegrasi dengan sistem rumah tinggal secara keseluruhan, baik secara estetika, maupun secara fungsi. Oleh karena itu, Badan Litbang PUPR saat ini mengembangkan Rumah Pamer Teknologi yang mengintegrasikan beberapa teknologi hasil litbang dalam satu sistem rumah yang berlokasi di Kompleks Pekerjaan Umum di Bintaro, Jakarta Selatan. Adapun teknologi-teknologi yang

akan diaplikasikan di Rumah Pamer Teknologi dapat diklasifikasikan sebagai; teknologi persampahan (Komposter), teknologi pengolahan air dan limbah (keran air minum heksagonal, Ecotech Garden, septic tank Bio-3, septic tank Biofil, dan ground reservoir), Lanskap (taman vertikal dan tanaman peredam bising), teknologi material (Laminated Veneer Lumber (LVL) dan campuran aspal Buton (Asbuton)), serta teknologi untuk sistem bangunan (terali AMK). Komposter merupakan alat pengolahan sampah organik rumah tangga melalui pengomposan dengan memanfaatkan tong bekas yang dibenamkan ke dalam tanah. Sampah yang dapat ditampung adalah 60-100 liter atau sekitar 200 kilogram. Proses pengomposan untuk kapasitas tersebut berlangsung selama 4-6 bulan setelah terisi penuh. Terdapat tiga buah komposter berbahan Fibre-Reinforced Plastic (FRP) yang diaplikasikan di Rumah Pamer Teknologi. Komposter dikembangkan oleh Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Puslitbang Perumahan dan Permukiman.

Teknologi Pengolahan Air Minum Heksagonal menghasilkan hasil olahan air baku melalui proses filtrasi berbutir, ultra filtrasi, reverse osmosis, far infrared dan bantuan pemagnetan. Air minum heksagonal ini bermanfaat antara lain untuk menambah nutrisi dalam tubuh dan meningkatkan kekebalan tubuh. Teknologi ini dikembangkan oleh Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Puslitbang Perumahan dan Permukiman. Ecotech Garden adalah teknologi pengolahan air selokan (grey water) dan hasil pengolahan septic tank dengan menggunakan tanaman hias air yang lebih alami dan ramah lingkungan. Jenis tanaman air yang dapat dimanfaatkan di Ecotech Garden adalah Cana Air (Pisang Brazil), Cyperus Papyrus, Typha Angustifolla, Pontederia Cordata, Arrowhead Sagita Japonica dan melati air. Tanaman-tanaman ini mampu menyerap zat pencemar dan menurunkan bau di lingkungan rumah. Keunggulan lainnya adalah Ecotech Garden tidak memerlukan peralatan mekanikal dan elektrikal, sehingga biaya operasi dan pemeliharaan lebih murah.

Peningkatan kualitas hidup ini jugalah yang terus diupayakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR (Litbang PUPR)


29

6/28/16 10:08

Teknologi ini dikembangkan oleh Puslitbang Sumber Daya Air. Biofil merupakan septic tank yang memiliki bio-contactor di dalam kabin, sehingga bidang tempat bakteri tumbuh akan menjadi luas dan tidak ada air limbah yang merembes keluar. Biofil tidak membutuhkan lahan yang luas karena tidak menggunakan bidang resapan. Satu tangki Biofil yang diterapkan di Rumah Pamer Teknologi ini diperuntukkan melayani limbah satu kamar mandi (untuk kapasitas empat orang). Sama halnya dengan Komposter, Biofil yang digunakan di Rumah Pamer Teknologi juga berbahan FRP. Teknologi ini dikembangkan oleh Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Puslitbang Perumahan dan Permukiman. Bio-3 merupakan teknologi pengolahan air limbah rumah tangga dengan mengkombinasikan media bio-3, yaitu biofilter diam terendam dan terfluidisasi. Bio-3 menggunakan media terstruktur dari plastik daur ulang (fiber) yang memudahkan proses backwash dan melepaskan padatan yang terperangkap. Air hasil olahan Bio-3 dapat dibuang langsung ke

saluran drainase, Ecotech Garden dan badan air. Meski bermaterial sama dengan Biofil, tangki Bio-3 sedikit berbeda karena berbentuk kubus dan mampu menampung limbah lebih banyak, yaitu untuk dua kamar mandi (sekitar 4-6 orang). Teknologi ini dikembangkan oleh Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Puslitbang Perumahan dan Permukiman. Taman vertikal merupakan sistem penanaman tanaman hias atau tanaman buah pada permukaan dinding atau bidang tegak lainnya. Layaknya taman horizontal/ konvensional, taman vertikal juga berfungsi memperbaiki struktur udara di lingkungan rumah, sehingga kondisi udara menjadi lebih sejuk. Selain itu, dengan tatanan yang tepat, taman vertikal juga membantu meningkatkan estetika lanskap rumah. Pada Rumah Pamer Teknologi, taman vertikal dibangun pada struktur rangka besi yang diaplikasikan di taman depan dan belakang. Adapun jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk wall garden antara lain Pillodendron Gold, Hemigraphis, Bromelia merah dan markisa. Taman vertikal ini dikembangkan oleh Balai Irigasi, Puslitbang Sumber Daya Air. Tanaman Peredam Bising sangat

bermanfaat untuk rumah yang berlokasi di pinggir jalan raya. Posisi Rumah Pamer Teknologi yang terletak di tepi jalan raya meningkatkan risiko gangguan bising kendaraan ke dalam rumah. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, diputuskan untuk memanfaatkan tanaman tertentu sebagai peredam kebisingan. Jenis tanaman yang dapat meredam bising contohnya adalah pohon akasia (Acacia Mangium), johar (Casia Siamea) dan/atau pohon-pohon yang rimbun dengan cabang rendah. Agar maksimal meredam bising, tanaman-tanaman ini harus diletakkan minimal tiga meter dari tepi perkerasan jalan, namun di luar ruang pemanfaatan jalan. Sistem ini dikembangkan oleh Balai Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan, Puslitbang Jalan dan Jembatan. Laminated Veneer Lumber (LVL) merupakan kayu olahan dari kayu kelas rendah cepat tumbuh, seperti Sengon, Karet, dan Akasia Mangium, sehingga kekuatannya setara dengan kayu kualitas kelas 1. Keunggulan dari LVL adalah tiga kali lebih kuat dibanding kekuatan kayu


6/28/16 10:08

aslinya, lebih ringan, lebih tahan gempa dan dapat dibongkar pasang. Di Rumah Pamer Teknologi, LVL digunakan sebagai rangka atap, pintu dan penangkal sinar matahari pada lantai dua bangunan utama, serta rangka bangunan gazebo dan mushola. Teknologi ini dikembangkan oleh Balai Bahan Bangunan, Puslitbang Perumahan dan Permukiman. Aspal Buton (Asbuton) merupakan aspal alam yang depositnya terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Asbuton dimanfaatkan sebagai material campuran beraspal untuk pembangunan jalan. Pemanfaatan Asbuton ini merupakan upaya untuk mengurangi peningkatan impor aspal, mengatasi keterbatasan pasokan aspal minyak dan menghemat biaya pengadaan bahan jalan. Pada Rumah Pamer Teknologi, Asbuton dimanfaatkan sebagai bahan perkerasan jalur masuk mobil dari jalan ke garasi. Teknologi ini dikembangkan oleh Balai Bahan dan Perkerasan Jalan, Puslitbang Jalan dan Jembatan. Kebakaran merupakan kecelakaan yang cukup sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran, jendela-jendela pada Rumah Pamer Teknologi akan memiliki Teralis AMK. Teralis AMK

adalah teralis berlubang yang dilengkapi kunci pembuka teralis dengan pelindung breakglass yang berfungsi sebagai sarana jalan keluar pada saat terjadi kebakaran. Teralis AMK tidak hanya berfungsi sebagai sarana evakuasi kebakaran, melainkan juga sebagai alat pengaman terhadap tindakan kejahatan. Teknologi ini dikembangkan oleh Balai Tata Bangunan, Puslitbang Perumahan dan Permukiman. Ground Reservoir merupakan tangki penampung air hujan yang ditempatkan di bawah permukaan tanah untuk menampung sekaligus menyimpan air hujan yang jatuh pada bidang atap rumah melalui talang horizontal dan vertikal. Di Rumah Pamer Teknologi, ground reservoir ini menggunakan tangki horizontal (dimensi 279 x 142 x 142 sentimeter) berbahan FRP dengan kapasitas 4.800 liter. Air hasil tampungan tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan sehari-hari. Keterkaitan antarteknologi di Rumah Pamer Teknologi utamanya terlihat pada sistem persampahan, serta pengolahan air dan limbah. Misalnya, air baku yang diolah menjadi air minum heksagonal untuk kebutuhan air minum tambahan penghuni rumah. Kemudian hasil olahan limbah dari

septic tank Bio-3 dan Biofil yang dialirkan menuju Ecotech Garden untuk diolah kembali secara alami akan menghasilkan air olahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman sehingga dapat menghemat penggunaan air. Begitu pula dengan air hujan yang ditampung di ground reservoir dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sama. Sedangkan, hasil dari komposter dapat dimanfaatkan untuk penyubur tanaman. Bahkan Asbuton yang sejatinya diperuntukkan untuk jalan pun dapat dimanfaatkan sebagai jalur masuk kendaraan ke rumah yang sangat bisa disandingkan bersama paving block konvensional atau elemen lanskap lainnya dan tetap indah. Inilah yang ingin dibuktikan oleh Badan Litbang PUPR, bahwa teknologi-teknologi hasil litbang tidak hanya mampu menjadi “teknologi berdiri sendiri” atau “stand-alone technology”, melainkan juga merupakan “integrative technology” yang dapat berfungsi dengan lebih baik jika saling terintegrasi dengan teknologi hasil litbang lainnya dan teknologi-teknologi konvensional dalam menciptakan suatu sistem infrastruktur yang berfungsi optimal.


31

6/28/16 10:08

EFEK BIOTA LAUT TERHADAP KERUSAKAN STRUKTUR JEMBATAN

Hadi Gunawan Sonjaya

Puslitbang Jalan dan Jembatan, Balitbang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peristiwa korosi atau degradasi komponen baja dan beton jembatan di lingkungan laut, selain disebabkan oleh faktorfaktor atmosferik dan sifat fisik maupun kimia air laut dapat pula disebabkan oleh adanya biota laut. Beberapa biota yang hidup di laut ada yang mengembangkan cara hidupnya dengan menempel pada benda-benda yang terendam air laut baik untuk sementara maupun permanen misalnya pada perahu dan tiang dermaga atau berupa besi misalnya kapal, beton penyangga jembatan atau jalan, dalam istilah biologi dinamakan organisme sessilis. Dalam proses penempelannya, organisme ini bermetabolisme menghasilkan suatu senyawa yang bersifat asam sehingga dapat mengakibatkan proses korosi pada permukaan beton atau baja yang ditempelinya, seperti mikrobakteri pereduksi sulfat. Jenis biota penempel yang banyak terdapat di perairan Indonesia adalah teritip (Balanus Sp) dari golongan crustacea. Hewan ini menempel dengan kuat pada permukaan media (substrat) dan hidup secara berkoloni. Ketika koloni ini terlepas dari permukaan baja atau beton, dapat mengakibatkan kerapuhan dan memicu proses korosi lebih lanjut. Salah satu upaya penanggulangan untuk mencegah atau mengurangi menempelnya biota laut pada struktur dalam air laut adalah dengan memberikan lapisan berupa cat pelindung yang mengandung zat antifouling. Pada awal proses penempelannya terjadi suatu suksesi, mula-mula suatu benda yang baru terendam air laut di perairan pantai akan ditempeli oleh bakteri yang kemudian menghasilkan lapisan lendir. Dalam beberapa hari, lapisan ini akan ditutupi oleh hewan bersel satu (protozoa) dan tumbuhtumbuhan bersel satu (diatom). Lapisan menjadi semakin tebal dan biasanya akan menempel kemudian hydroid dan lumut atau

Bryozoa yang lama kelamaan dapat terlihat. Kemudian jenisjenis biota penempel yang lebih besar akan menetap pada substrat yang lebih tebal, biasanya adalah teritip, kerang hijau atau tiram (Romimohtarto dan Juwana, 2001). Salah satu cara penanggulangan yang paling banyak dilakukan saat ini adalah dengan menggunakan cat antifouling. Cat ini mengandung senyawa biosida yang biasanya terdiri dari senyawa Copper okside (CuO) dan Zink Okside (ZnO) yang bersifat anti mikroba. Cat jenis ini umumnya diaplikasikan pada kapal laut dan akan aktif apabila kapal laut tersebut bergerak (tipe dinamis). Tipe antifouling dinamis tidak akan bekerja secara efektif apabila diaplikasikan pada struktur bangunan bawah jembatan karena jembatan bersifat statis, sehingga perlu dicari formula cat antifouling yang dapat bekerja efektif pada struktur statis dan bersifat ramah lingkungan. Biofouling Biofouling didefinisikan sebagai segala jenis organisme air yang bergerak bebas sebagai larva. Biofouling atau pengotor biologis dapat berupa sekumpulan mikroorganisme, ganggang dan diatom, tumbuhan dan hewan yang tidak diinginkan menempel di permukaan substrat, misalnya pada lambung kapal, pipa saluran air mau pun struktur-struktur bangunan yang terendam air. Biofouling secara umum dibagi menjadi dua, yaitu microfouling (bakteri) yang dapat menyebabkan kerusakan akibat korosi mikrobakterial (microbiologically influenced corrosion (MIC)) dan macrofouling (teritip).

Bakteri dapat membentuk biofilm sehingga organisme dapat menempel pada permukaan menggunakan hidrogel koloid dari air dan zat polimer ekstraseluler EPS (polisakarida, lipid, asam nukleat dll). Struktur biofilm biasanya kompleks. Bakteri pengotor dapat hidup dalam dua kondisi, aerobik (dengan adanya oksigen terlarut dalam air) atau anaerobik (tanpa oksigen). Dalam prakteknya, bakteri aerobik lebih memilih sistem terbuka, ketika terdapat cukup oksigen dan nutrisi. Bakteri aerobik sering terdapat di lingkungan yang hangat dan diterangi matahari. Contoh dari bakteri jenis ini adalah Wyang dapat menghasilkan suatu lingkungan asam yang korosif. Dalam kondisi yang aerob bakteri ini akan mengoksidasi sulfur atau senyawa sulfur menjadi asam sulfat yang mempercepat korosi. Sedangkan Bakteri anaerobik lebih sering terjadi pada sistem tertutup ketika terdapat cukup nutrisi. Contohnya adalah bakteri pereduksi sulfat (sulphate-reducing bacteria). Dalam suasana anaerob, asam sulfat akan direduksi oleh bakteri pereduksi sulfat menghasilkan gas H2S dan H2O. Asam sulfida (H2S) yang dihasilkan akan bereaksi dengan besi membentuk FeS dan Fe(OH)2 yang menghasilkan sulfida dan sering menyebabkan korosi logam besi (dan paduan lainnya). Bakteri pengoksidasi sulfida (misalnya, Acidithiobacillus), di sisi lain dapat menghasilkan asam sulfat dan terlibat dalam proses korosi beton. Teritip Teritip (Balanus sp) adalah salah


6/28/16 10:08

satu jenis biota yang termasuk golongan Crustacea. Teritip merupakan spesies yang bersifat invasif pada bangunan-bangunan yang berada di daerah laut atau pantai. Hal tersebut didukung oleh sifat hidupnya yang sesil atau menetap dan daya hidupnya yang memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan yang cukup luas atau disebut dengan euryhaline. Hidupnya dibagian teratas zona pasangsurut, mulai dari pasang tertingi hingga surut terendah, sehingga setiap harinya hewan tersebut dapat mengalami perendaman dan kekeringan air laut. Teritip mempunyai mekanisme tersendiri sehingga dapat tetap hidup pada pasang surut yang terjadi. Bagian-bagian tubuh seperti bagian basal yang langsung menempel kuat pada substrat, parapet dan dinding yang terdiri dari pelatpelat yang tidak bergerak dan operculum, berupa satu atau dua pasang pelat yang dapat membuka atau menutup hingga benar-benar kedap air. Hal ini menjadikannya dapat bertahan hidup dalam gelombang yang kuat di daerah pasang surut. Menempelnya teritip pada bangunan pantai tidak hanya sekedar menempel. Pada kondisi tertentu biota ini mengeluarkan sejenis zat tertentu yang mampu merusak substrat yang ditumpanginya. Kerusakan yang ditimbulkannya mengakibatkan umur bangunan pantai dan kapal menjadi lebih pendek, biaya operasional yang membengkak dan korosifitas subtrat. Kedepannya jika teritip tidak dikontrol dengan cepat dan cepat, ketika mencapai masa puncaknya, selain menganggu bangunan juga akan menganggu kondisi mangrove yang ada disekitar daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha dalam mengatur jumlah teritip di area tersebut. Dalam rangka memperkecil dampak dari biofouling pada struktur bangunan yang selalu terendam air, dapat dilakukan dengan melindunginya dengan antifouling. Kerusakan struktur akibat biota laut penempel Seperti yang telah dijelaskan, penempelan biota laut pada

struktur tiang pancang atau pilar jembatan di lingkungan laut dapat menyebabkan kerusakan akibat korosi yang dipicu oleh kehadiran biota tersebut. Laju pertumbuhan teritip yang menempel pada tiang pancang sangatlah tinggi. Seperti yang terjadi pada salah satu tiang pancang beton sebuah jembatan di laut Bali, di mana dalam waktu sekitar 5 (lima) bulan telah terjadi peningkatan jumlah penempelan teritip yang cukup signifikan. Beton yang ditempeli teritip akan menjadi lebih rapuh dibandingkan dengan beton yang tidak ditempeli. Hal tersebut diakibatkan oleh terbentuknya lingkungan asam di sekitar beton akibat proses metabolisme teritip yang berpengaruh terhadap lemahnya ikatan hidrolis semen dengan air, sehingga menyebabkan beton menjadi rapuh. Kondisi beton yang ditempeli teritip secara visual menjadi lebih berpori dan lebih rapuh akibat adanya teritip yang menempel pada permukaan beton. Kondisi

tersebut akan semakin diperparah oleh adanya difusivitas air laut dan abrasi beton yang diakibatkan oleh arus air laut, sehingga laju penetrasi ion-ion klorida ke dalam beton menjadi semakin cepat, yang apabila mencapai tulangan beton dapat menyebabkan terjadinya karat pada tulangan. Penempelan teritip juga dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan pelindung permukaan tiang pancang baja jembatan, baik yang berupa coating ataupun painting. Senyawa asam yang dihasilkan dari metabolisme biota dan proses aktifitas biota yang menancapkan dirinya ke dalam permukaan (dalam usaha mempertahankan dirinya dari arus air laut) akan merusak permukaan pelindung, sehingga merusak lapisan tersebut dengan mulai terbentuknya lubang-lubang kecil. Dengan adanya lubang tersebut air laut kemudian masuk dan memperlemah daya lekat lapis pelindung dari dalam, sehingga seiring dengan berjalannya waktu lapisan pelindung akan terlepas dan kemudian pecah.

Siklus pertumbuhan biota laut Sumber: Melo L.F, Bot T.R. 1997. Biofouling In Water Systems. Elsevier Science Inc.

Teritip (Balanus sp)

Lapisan coating HDPE yang rusak akibat biota laut (Oktober 2014)


33

6/28/16 10:08

struktur-struktur tipe statis seperti tiang pancang jembatan, kepala jembatan, maupun strukturstruktur lain yang berada di wilayah laut atau pantai dapat dilindungi dari kerusakan.

Usaha yang dilakukan untuk mencegah menempelnya teritip pada bangunan pantai dan kapal selama ini adalah dengan mengecat bangunan tersebut dengan cat yang mengandung antifouling agent dengan beberapa rekayasa formula sehingga jenis cat antifouling dapat bekerja pada struktur statis seperti tiang pancang jembatan. Pada Tahun Anggaran 2015, Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melaksanakan kegiatan penelitian mengenai cat antifouling tipe statis melalui pemasangan dan monitoring contoh uji cat antifouling komersial dan cat anti korosi tanpa antifouling. Kegiatan ini dilakukan di tiga wilayah, yaitu: Dermaga Muara Baru Jakarta, Jembatan Tol Suramadu

Jawa Timur dan Jembatan Tol Bali Mandara. Selain itu dilakukan juga pengukuran-pengukuran kondisi lingkungan air laut, pemetaan pola kerusakan akibat biota penempel serta identifikasi jenis-jenis biota penempel. Dari beberapa uji coba penggunaan antifouling, diperoleh gambaran bahwa struktur-struktur tipe statis seperti tiang pancang jembatan, kepala jembatan, maupun strukturstruktur lain yang berada di wilayah laut atau pantai dapat dilindungi dari kerusakan. Penggunaan lapisan cat yang mengandung antifouling agent seperti yang dilakukan terhadap permukaan lambung kapal laut, dengan formula campuran tertentu dapat membuat antifouling tersebut aktif bekerja secara statis dengan waktu perlindungan jangka panjang sesuai dengan periode pemeliharaan berkala jembatan.

Bulan September

Bulan September

Bulan Oktober

Bulan Oktober

* kiri: AC (Anti Corrosion Paint) kanan: AF (Anti Foulling Paint) Hasil monitoring contoh uji di dermaga Muara Baru Jakarta 34 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016 DINAMIKA RISET ED.2.1.indd 34

6/28/16 10:08

SOLUSI INFRASTRUKTUR, INOVASI LITBANG YANG TAK PERNAH HENTI Rushans Novaly

“Governments will always play a huge part in solving big problems. They set public policy are uniquely able to provide the resources to make sure solutions reach who needs them.” (Bill Gates, 2010) Presiden Jokowi memaparkan bahwa infrastruktur menjadi fokus penting dalam masa pemerintahannya. Selama 70 tahun Indonesia merdeka, jumlah pencapaian infrastruktur yang sudah dibangun belum maksimal. Masih banyak daerah yang belum tersentuh infrastruktur pembangunan, misalnya di wilayahwilayah perbatasan, maupun pulaupulau kecil yang tersebar diseluruh Indonesia. Presiden memiliki cita-cita untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Langkah yang ditempuh diantaranya adalah membuka akses jalan hingga ke pelosok daerah, meningkatkan kualitas jalan, membangun jalan bebas hambatan, membangun bendungan dan waduk, serta membangun saluran irigasi baru dan mengoptimalisasikan kapasitas saluran irigasi lama. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi infrastrukrur menjadi fokus utama yang harus segera dibenahi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Proyek mangkrak diselesaikan, proyek yang hampir mati kembali dihidupkan. Misalnya pembangunan jalan (betonisasi) yang selama 15 tahun tak pernah selesai akhirnya diselesaikan, termasuk jalur rel ganda Parung Panjang-Maja yang akhirnya berfungsi pada pertengahan Desember 2015. Nilai Pembangunan Infrastruktur Proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit. Proyek pembangunan jalan bebas hambatan menelan

angka hingga puluhan trilyun. Dana sebesar itu bisa berasal dari berbagai sumber, salah satu yang paling utama adalah APBN. Saat ini, pembangunan infrastruktur terbagi antara infrastruktur energi seperti pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bendungan, waduk, pengolahan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah dan lain lain. Nilai pembangunan yang besar memang menjadi kendala, belum lagi kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, penerimaan masyarakat, hingga tersedianya dana pembangunan. Pemerintah

akhirnya membuat skala prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Target pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth), menekan angka kemiskinan (pro poor), menyerap lapangan pekerjaan (pro job), dan mengindahkan dampak lingkungan (pro green). Infrastruktur bidang PUPR yang ada saat ini diantaranya merupakan buah dari angkaian siklus penelitian dan pengembangan. Infrastrukur adalah hasil produk dari penerapan teknologi teoritis yang diaplikasikan menjadi teknologi terapan. Membuat inovasi infrastruktur tentunya tidak dapat dilakukan


35

6/28/16 10:08

dalam sekejap. Ada berbagai tahapan yang harus dilalui, seperti perencanaan, pengujian, dan lain sebagainya. Inovasi infrastruktur memang bergaris lurus dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Rancang bangun infrastruktur yang dihasilkan diharapkan dapat tepat sasaran, tepat guna, terjangkau, dan mudah diaplikasikan. Badan atau institusi yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghasilkan produk inovasi bidang PUPR adalah Badan

dari Puslitbang Sumber Daya Air. Seperti namanya sistem pengolahan ini bergerak dengan sebuah mobil khusus. Mobil ini menghasilkan air minum dengan menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) dan Ultrafiltrasi. Kapasitas instalasi ini mencapai 1,5 liter per detik, dibanding dengan teknologi konvensional yang hanya memiliki kapasitas 0,5 liter per detik. Alat ini cocok menjadi solusi bagi daerah rawan air bersih, daerah yang terkena dampak polutan berat, hingga daerah yang terkena bencana alam yang tidak memiliki sumber air minum layak. Produk Litbang yang Inovatif dan menjadi Solusi JUDESA atau Jembatan Untuk Desa merupakan inovasi dari Puslitbang Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. JUDESA (Balitbang) Kementerian PUPR. menjadi solusi untuk membangun Balitbang Kementerian PUPR menjadi otak dari inovasi dan solusi jembatan desa dengan kualitas yang baik, tidak membutuhkan permasalahan infrastruktur. biaya besar, dan dapat dikerjakan Balitbang PUPR menghasilkan secara gotong toyong oleh produk litbang yang inovatif. penduduk sekitar. Kelebihan Jumlah produk yang telah JUDESA adalah sistem jembatan dihasilkan terhitung cukup modular yang bisa dibangun secara banyak. Sebagian besar sudah swadaya, menggunakan tiang diaplikasikan pada beberapa proyek tunggal yang dapat memangkas pembangunan. Balitbang PUPR biaya material struktur jembatan. berkomitmen agar produk yang JUDESA menggunakan sistem dihasilkan mempertimbangkan nilai- struktur lantai monolit dengan nilai ramah lingkungan, mitigasi, konstruksi satu arah atau satu sisi dan adaptasi terhadap bencana, sungai. JUDESA sudah diaplikasikan mendukung daya saing serta siap di Desa Cihawuk-Desa Cibeureum pakai ke pengguna (end user). Inovasi produk yang telah dihasilkan Balitbang PUPR di antaranya: Bendung Karet. Bentuknya seperti sebuah kantong karet yang dipasang melintang di aliran sungai atau saluran air. Bendung ini telah dipasang di sebuah sungai yang berada di Desa Cinangka, Kabupaten Serang, tak jauh dari Pantai Anyer. Bendung ini unik karena dapat menggelembung ketika menahan air dan dapat pula dikempiskan, sehingga membuka aliran air. Kelebihan bendung karet adalah bentang karet dapat melintas hingga 100 meter, tak membutuhkan pilar, operasi dan pengendaliannya juga mudah dan murah. Dari sisi konstruksinya juga tergolong relatif lebih ringan dan fleksibel, serta aman dari korosi karena terbuat dari karet. Produk ini menjadi solusi bagi aliran sungai yang tidak semetris. Instalasi Pengolahan Air (IPA) sistem mobile adalah inovasi

Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. JUDESA menjadi solusi bagi jembatan jembatan desa yang letaknya terpencil jauh dari pusat kota. Biaya jembatan CihawukCibereum ini menghabiskan biaya 370 juta. Konstruksi jembatan dibangun terlebih dahulu, sehingga pemasangan tidak memerlukan waktu yang lama. Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Puslitbang Pemukiman memiliki produk inovasi perumahan sederhana layak huni yang dapat diaplikasikan dengan biaya murah. Pembangunan setiap unit dapat dikerjakan selama 24 jam dengan 3 orang pekerja. RISHA menggunakan komponen material yang efisein dan fleksibel. Selain itu, RISHA merupakan bangunan tahan gempa dan dapat dibongkar pasang. RISHA juga dapat dimodifikasi menjadi Puskesmas, kantor layanan, hingga ruang pos pengamatan. Hingga saat ini RISHA telah diaplikasikan lebih dari 10.000 unit pascagempa gempa dan tsunami Aceh. RISHA juga dibangun di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Serah terima dilakukan pada bulan Agustus 2015. RISHA adalah solusi pemukiman sederhana yang dapat dibangun secara cepat di wilayah khusus seperti daerah pasca bencana.


6/28/16 10:08

Aspal Porus merupakan hasil inovasi Puslitbang Jalan dan Jembatan. Aspal porus adalah satu jenis campuran beraspal panas yang dapat digunakan sebagai lapis permukaan. Hasil dari campuran aspal porus memiliki gradasi agregat yang hampir seragam. Manfaat dari aspal porus adalah meningkatkan keselamatan pengendara karena menghilangkan hydroplanning dan meningkatkan kekesatan, ramah lingkungan karena meredam kebisingan dan tahan terhadap deformasi. Aspal porus sudah diaplikasikan pada jalan nasional Pantai Utara Jawa (Pantura). Masih banyak lagi produk inovasi dari Balitbang PUPR. Setiap produk yang dihasilkan selalu disebarluaskan melalui publikasi karya ilmiah, penerbitan buku, pameran produk yang dilakukan setahun sekali, pertemuan ilmiah, hingga kunjungan ke daerah. Info mengenai produk-produk litbang PUPR dapat dilihat di website http://litbang.pu.go.id, Peran Strategis Balitbang Kementrian PUPR Dalam Target Pembangunan Infrastruktur Peran Balitbang PUPR sangatlah penting, apalagi pemerintahan saat ini sangat fokus untuk menyelesaikan target pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengulang fokus pemerintahannya, yaitu infrastruktur. Adapun target infrastruktur yang akan dibangun pada periode 2015-2019 adalah : Pembangunan Jalur Kereta Api (KA) sepanjang 3.258 Km di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan yang terdiri dari KA antar kota 2.159 Km dan KA perkotaan sepanjang 1.099 Km.

Pembangunan Jalan baru 2.650 Km, Jalan Tol 1.050 Km dan pemeliharaan jalan sepanjang 1.000 Km. Pembangunan 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis dan pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di 6 titik lokasi. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi dan mengadakan kapal penyeberangan perintis sebanyak 50 unit. Pembangunan Bus Rapid Transit di 29 kota dan pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan (6 kota metropolitan, 17 kota besar). Pembangunan 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, 2 kapal ternak dan pengadaan 500 kapal rakyat. Melihat target pembangunan infrastruktur yang begitu luar biasa, Balitbang PUPR merupakan salah satu otak penting dalam merumuskan dan menyiapkan teknologi yang tepat, inovatif, dan efisien. Pembanguan infrastruktur merupakan pekerjaan besar dengan biaya yang juga sangat besar. Namun, hasil pembangunan infrastruktur punya nilai penting dalam mempercepat laju pertumbuhan perekonomian bangsa. Balitbang PUPR adalah bagian dalam memuluskan jalan agar terciptanya produk inovatif yang menjadi solusi permasalahan infrastruktur. Indonesia harus mampu mengejar ketertinggalannya dalam bidang infrastruktur dibanding negara-negara tetangga. Peran penting ini bukan saja milik pemerintah, swasta, dan investor namun peran masyarakat luas juga sangat dibutuhkan. DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016


37

6/28/16 10:08

KETIKA INOVASI HADIRKAN SOLUSI PEMERATAAN INFRASTRUKTUR Ira Guslina

Jembatan sepanjang 140 meter kini berdiri gagah di Desa Merasa, Kabupaten Erau, Kalimantan Timur. Membentang di atas arus deras Sungai Kelay. Sejak diresmikan oleh pemerintah kabupaten setempat pada pertengahan Juni 2013, hilir mudik penduduk melintas di pagi dan siang hari, anak-anak berseragam sekolah berlalu-lalang di jembatan ini. Bisa dibayangkan bagaimana dulu susahnya masyarakat di sana. Warga Desa Merasa yang hendak menuju jalan poros provinsi harus menyeberang menggunakan perahu. Bila banjir datang, arus air sungai yang deras bakal menghadang, sehingga masyarakat kesulitan untuk menyeberang sungai. Setelah jembatan dengan lalu lintas ringan dibangun, kegiatan transportasi masyarakat setempat menjadi mudah. Anak sekolah, pedagang, orang yang sakit dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas yang ada di kota. Tak salah bila Makmur HAPK, mantan Bupati Berau, menyebut pembangunan jembatan sebagai sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Jembatan ini merupakan mimpi Makmur HAPK yang kala itu menjabat sebagai Bupati Berau, sama dengan mimpi masyarakat Merasa. Keberadaan jembatan memang merupakan tumpuan baru bagi masyarakat di sana. Sebuah jembatan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat karena menghubungkan pusat produksi hasil pertanian dengan jalan utama. Keterbatasan infrastruktur yang selama ini menghadang laju perekonomian masyarakat perlahan hilang. Tak hanya bagi warga setempat, kehadiran jembatan Merasa sebenarnya juga merupakan harapan baru bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sebab, jembatan ini menjadi salah satu bukti manfaat inovasi bidang infrastruktur yang dilakukan

oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Satu Jembatan Dua Inovasi Jembatan Merasa merupakan salah satu pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi inovatif hasil penelitian Balitbang Kementerian PUPR. Jembatan ini dibangun dengan menggabungkan teknologi jembatan orthotropic dan cable stayed. Lantai jembatan dibuat dengan menggunakan teknologi orthotropic steel deck (baja ringan), sedangkan bagian phylon dan anchor menggunakan beton bertulang dengan tiang pancang dari pipa baja.

Selama ini sistem lantai yang biasa digunakan dalam pembangunan rangka jembatan adalah lantai beton. Padahal menurut para ahli jembatan di Balitbang PUPR, lantai beton cepat rusak karena mudah retak. Persoalannya terdapat pada perbedaan kekakuan sistem struktur rangka dari baja dengan beton. Perbaikan pada jembatan lantai beton juga memerlukan penangan khusus, sehingga harus dilakukan penutupan total lalu lintas. Berbeda dengan lantai beton, penggunaan lantai baja orthotropic memiliki struktur lantai yang lebih ringan. Instalasi di lapangan pun cukup cepat dan lebih mudah


6/28/16 10:08

karena sudah langsung dirakit di pabrik. Kontrol mutu dari jembatan yang menggunakan sistem pelat orthotropic juga lebih mudah. Sedangkan inovasi jembatan cable stayed mengandalkan tali sebagai penahan beban jembatan. Jembatan cable stayed versi Puslitbang Jalan dan Jembatan dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan akses yang biasa dialami kawasan terpencil. Jembatan dibangun dengan rangka baja. Teknologi ini sudah diterapkan di beberapa Negara Eropa dan Amerika, namun di Indonesia teknologi pelat baja othotropic dan cabel stayed masih memerlukan penyempurnaan. Perbedaan kontur tanah, derasnya hujan, guncangan gempa, dan ragam keunikan kondisi geografis Indonesia dibanding negara Eropa dan Amerika membuat Balitbang PUPR melakukan kajian lebih jauh tentang penggunaan teknologi ini. Hasilnya, setelah melalui serangkaian pengujian, teknologi kini bisa diterapkan dalam pembangunan infratsruktur nasional. Terbukti penggunaan dua teknologi memberi manfaat ganda, yaitu lebih cepat dan bisa digunakan di segala keadaan. Karena terobosan itu pada perayaan Hari Teknologi Nasional Agustus tahun lalu, teknologi pelat baja othotropic masuk dalam kategori “19 Karya Unggulan Teknologi Anak Bangsa”. Inovasi sebagai Solusi Pemerataan Infrastruktur Jembatan Merasa sebenarnya hanyalah satu contoh betapa pentingnya terobosan dalam pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur diyakini menjadi salah satu jalan mempercepat pemerataan pembangunan. Keberadaan infrastruktur juga menjadi medium pemerataan kesejahteraan. Petani-petani di lereng gunung lebih mudah mengantarkan hasil produksi ke kota. Nelayan lebih mudah memasarkan hasil tangkapan dan penggembala lebih cepat menjual ternaknya. Infrastuktur juga menjadi pintu bagi anakanak mendapatkan akses ke pusat pendidikan terbaik dan masyarakat dapat lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan ekonomi bangsa. Tak boleh ada halangan lagi dalam upaya pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, karena itu beragam inovasi terus dilakukan. Berdasarkan indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) 2015, beragam inovasi telah membuat daya saing Indonesia terus membaik. Pada 2012-2013 dari 144 negara GCI Indonesia berada pada posisi 50. Angka itu terus membaik. Pada 2013-2014 ketika negara yang disurvei bertambah menjadi 148 negara, GCI Indonesia naik menjadi 38. Hasil survei GCI terbaru daya saing Indonesia naik di peringkat 34. Walau terus membaik, inovasi di bidang infrastruktur masih harus terus dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan. Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo juga selalu menyatakan

akan mempercepat pemerataan pembangunan di segala bidang. Tak hanya untuk mempercapat pemerataan pembangunan, berbagai inovasi juga diperlukan untuk mengatasi masalah klasik pembangunan seperti persoalan banjir, sampah, kemacetan, ketersediaan air baku, dan penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Kementerian PUPR sebenarnya sudah memiliki berbagai solusi. Di bidang perumahan ada teknologi rumah sederhana dan cepat yang dikenal dengan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Program ini dikembangkan oleh Puslitbang Permukiman. Selain mudah, pembangunan RISHA juga lebih murah dan waktu pembangunannya lebih cepat. RISHA menggunakan material yang efisein dan fleksibel serta bisa digunakan dalam berbagai keadaan terutama pascabencana. Di bidang pembangunan jalan, ada teknologi aspal cepat mantap yang dikembangkan Puslitbang bidang Jalan dan Jembatan. Saat ini, teknologi aspal cepat mantap yang lebih cepat kering dan lebih kuat di musim hujan sudah diaplikasikan pada beberapa pembangunan jalan nasional. Aspal ini memberi solusi untuk perbaikan jalan darurat meskipun di musim hujan. Di bidang penanganan banjir dikembangkan teknologi flood early warning system dan juga sumur resapan. Ada berbagai produk inovatif lainnya yang bisa langsung diakses melalui situs Balitbang PUPR http://litbang. pu.go.id. Untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai inovasi yang tengah dikembangkan pada 5 Desember lalu Balitbang PUPR menggelar soft launching Pusat Informasi Terpadu (PINTU). Melalui PINTU, masyarakat bisa bertanya dan mendapat informasi mengenai Badan Litbang dan produk-produk hasil litbang untuk mendukung kinerja PUPR. Sangat diharapkan berbagai inovasi yang sudah dilakukan bisa diterapkan dalam berbagai derap pembangunan, baik dalam pembangunan skala besar, maupun kecil.


39

6/28/16 10:08

SIMPUL LAYANAN INFORMASI STANDAR

TEMPAT YANG PAS UNTUK MENCARI STANDAR DAN PEDOMAN BIDANG BAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN DAN REKAYASA SIPIL Muhamad Syukur & Muhammad Mahdi S

Simpul layanan informasi standar merupakan unit/wadah kegiatan layanan informasi Norma Standar Pedoman Manual/Kriteria (NSPM/K) bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil. Simpul layanan ini berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi yang memiliki komitmen untuk memahami, menerapkan, dan menyebarluaskan SPM dalam lingkungan wilayah kerjanya. Sejalan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada intinya menjadi kewajiban bagi setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, yang ingin mendapatkan informasi (kecuali beberapa informasi tertentu). Untuk itu, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2009 telah membentuk simpul-simpul layanan informasi standar. Sampai dengan April 2016, telah dibangun 38 Simpul Layanan Informasi Standar. Dengan adanya simpul layanan informasi Standar ini, diharapkan standardisasi dapat dijadikan alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur di segala bidang secara lebih baik, mewujudkan adanya jaminan atas kebenaran hasil pengukuran dan pengujian sehingga tercapai tujuan strategis pembangunan. Kegiatan Simpul Layanan Informasi Standar ini dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan akses produk pengaturan standar yang berdampak pada tidak optimalnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses perumusan, penerapan, pemeliharaan SNI khususnya bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa

Sipil hingga saat ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Pentingnya standardisasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa standar teknis termasuk SNI bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil merupakan alat kebijakan pemerintah sebagai pembinaan usaha jasa konstruksi. Awal dibuatnya simpul layanan ini dilatar belakangi banyaknya keluhan dari para pemangku kepentingan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan standar ataupun pedoman di daerah serta begitu sulitnya mengunduh standar atau pedoman di web www.bsn.go.id maupun web www.pu.go.id.

Sejalan dengan itu simpul layanan informasi ini juga merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi NSPM/K yang dihasilkan oleh Badan Litbang PUPR, karena disadari bahwa NSPM/K sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan konstruksi. Acuan ini akan dicantumkan dalam spesifikasi teknis dokumen kontrak pekerjaan konstruksi. Produk NSPM/K yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang PUPR pada bulan Februari 2016 sudah berjumlah 1071 judul dan ini harus disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan bidang pekerjaan umum. Simpul layanan informasi ini juga bisa dijadikan tempat untuk menjaring masukan terhadap kebutuhan standar atau pedoman


6/28/16 10:08

di daerah-daerah, sehingga masukan ini dapat dijadikan program perumusan standar atau pedoman di Kementerian PUPR. Persyaratan untuk menjadi simpul layanan adalah mempunyai ruang untuk menempatkan bukubuku standar dan pedoman, serta ada ruang untuk pelayanan kepada para pengguna, sanggup untuk memelihara dan menyebarluaskan informasi keberadaan dari buku-buku NSPM kepada para pemangku kepentingan, menggali kebutuhan NSPM/K, menjalin kerjasama dalam diseminasi NSPM/K ataupun advis teknis dan membuat laporan kegiatan simpul layanan. Adapun institusi yang dapat dijadikan simpul layanan informasi adalah: PIP2B (Pusat Informasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan) satker Cipta Karya di daerah yang berada di bawah Ditjen Cipta Karya; Dinas PU, UPTD; dan Perguruan Tinggi. Diharapkan untuk ke depannya, kegiatan perumusan standarisasi dan penyelenggaran pembangunan SPM bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil dapat dilaksanakan secara lebih sinergis, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat pengguna.


41

6/28/16 10:08

REKAPITULASI JUMLAH STANDAR BIDANG KONSTRUKSI DAN BANGUNAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Februari 2016)


6/28/16 10:08

Kuat Pudjianto

Daya saing merupakan faktor kunci yang menentukan dalam menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan tahun 2016. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang telah menyepakati pemberlakuan MEA akan menghadapi persaingan ketat, sehingga eksistensinya akan ditentukan oleh bagaimana dalam menyikapinya. Untuk menghadapi MEA ini penguatan daya saing mutlak dilakukan, salah satunya adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menciptakan inovasi sains dan teknologi. Melalui pengembangan inovasi sains dan teknologi industri, barang dan jasa dapat lebih berkualitas dan efisien sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi. Percepatan inovasi sains dan teknologi akan berdampak terhadap percepatan peningkatan daya saing barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu perlu dorongan yang kuat untuk menciptakan iklim yang kondusif. Upaya-upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatankegiatan yang dapat menciptakan jejaring inovasi sains dan teknologi di antara stakeholders agar dapat saling berinteraksi. Komunikasi aktif antara penyedia jasa teknologi dan pemanfaat teknologi dapat menjadikan inspirasi

bagi para peneliti untuk terus menumbuhkembangkan inovasiinovasi sains dan teknologi yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu diperlukan peran aktif dari seluruh stakeholders yang secara sinergis dapat mendorong tumbuhnya daya saing melalui inovasi sains dan teknologi. Untuk merespon tantangan tersebut, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan pihak swasta akan menggelar Pekan Inovasi Sains dan Teknologi Infrastruktur PUPR 2016. Tema yang diangkat adalah: “Dengan Inovasi Sains dan Teknologi Kita Percepat Pembangunan Infrastruktur Menuju Masyarakat Sejahtera”. Pekan inovasi sains dan teknologi ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 – 13 Agustus 2016 di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara. Tujuan penyelenggaraan Pekan Inovasi Sains dan Teknologi ini adalah untuk mensinergikan dan mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil Litbang yang telah dilakukan, baik oleh para peneliti Badan Litbang, lembaga Litbang lainnya maupun pihak swasta dalam meningkatkan kualitas teknologi hasil Litbang. Dengan begitu diharapkan dapat menghasilkan produk teknologi litbang yang layak teknis, murah, mudah diperoleh dan aplikatif.

Di samping itu penyelenggaraan pekan inovasi sains dan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan net working kelitbangan di antara stakeholders. PAGELARAN PEKAN INOVASI SAINS DAN TEKNOLOGI LITBANG Pekan inovasi sains dan teknologi merupakan penyelenggaraan kegiatan terpadu yang akan menggelar talkshow, seminar hasil Litbang, Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK), forum bisnis, diseminasi, pameran, lomba teknologi, fieldtrip dan berakhir dengan pemberian penghargaan yang dikemas dengan pentas hiburan. Acara ini mengikutsertakan institusi di lingkungan Kementerian PUPR, instansi di luar Kementerian PUPR termasuk Pemerintah Daerah, Kalangan Perguruan Tinggi, BUMN, Dunia Usaha dan masyarakat pengguna. Dalam kegiatan talkshow dan FKK merupakan ajang pemikiran dan penelaahan dalam menangani permasalahan infrastruktur PUPR dengan menghadirkan para praktisi, pengamat, birokrat dan teknokrat yang kompeten di bidangnya serta anggota forum komunikasi kelitbangan dari institusi Litbang seluruh Kementerian/Lembaga. Talkshow akan membahas isu-isu hangat yang saat ini menarik perhatian masyarakat, seperti masalah


43

6/28/16 10:08

Green Infrastructure (termasuk di dalamnya masalah Gender), program dan penanganan banjir rob dan land subsidence, Transportasi Massal dalam pembangunan konektivitas dan masalah pembiayaan perumahan. Untuk penanganan banjir rob tema yang diangkat adalah “NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) sebagai alternatif pengendalian banjir di DKI Jakarta”. Tema ini akan membahas secara komperhensif permasalahan dan penanganan banjir rob dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan serta aspek teknologinya. Permasalahan transportasi masal mengangkat tema “MRT dalam Pembangunan Konektivitas”. Sedangkan masalah perumahan dan permukiman akan mengangkat tema “Fasilitasi Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Non Formal”. Penyelenggaraan talkshow ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi baru dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan infrastruktur PUPR secara humanis dan berkelanjutan. Dalam sesi seminar digunakan sebagai ajang penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari para peneliti dan perekayasa, baik dari dalam maupun luar Balitbang untuk mensinergikan dan mendapatkan umpan balik guna penyempurnaan teknologi dari hasil litbang yang telah mereka lakukan. Seminar ini akan dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu bidang Sumber Daya Air dengan mengacu pada tema “Dengan Inovasi Sains dan Teknologi Kita Percepat Pembangunan Infrastruktur Mendukung Ketahanan Air dan Kedaulatan Pangan Menuju Masyarakat Sejahtera”. Untuk bidang Jalan dan Jembatan mengacu pada tema “Dengan Inovasi Sains dan Teknologi Kita Percepat Pembangunan Infrastruktur Mendukung Konektivitas Nasional Menuju Masyarakat Sejahtera”. Sedangkan bidang Perumahan dan Permukiman mengacu pada tema “Dengan Inovasi Sains dan Teknologi Kita Percepat Pembangunan Infrastruktur

Mendukung Infrastruktur Dasar Bidang Perumahan dan Permukiman Menuju Masyarakat Sejahtera”. Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil litbang yang akan dikemas dalam prosiding sebagai referensi dalam menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pekan Inovasi Sains dan Teknologi juga akan menggelar Forum Komunikasi Kelitbangan yang beranggotakan Badan Litbang dari seluruh Kementerian dan Lembaga dengan mengambil 3 tema, yaitu: (1) Kebijakan Pemanfaatan Limbah yang akan disajikan oleh Badan Litbang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (2) Riset Pemanfaatan Limbah Menjadi Bahan Konstruksi Bangunan yang akan disajikan oleh Badan Litbang Kementerian PUPR; dan (3) Potensi Pemanfaatan Limbah oleh Sektor Industri yang akan disajikan oleh Badan Litbang Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini akan melibatkan pihak swasta antara lain: PT Antam, PLTU dan PT Krakatau Steel yang akan didudukan sebagai pembahas utama. Diskusi akan dilaksanakan secara panel dan terbuka. Hasil pembahasan FKK ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rumusan kebijakan pemanfaatan limbah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Diseminasi, pameran dan advise teknis (home doctor) digelar sebagai sarana penyebarluasan inovasi sains dan teknologi hasil litbang, agar para pemanfaat teknologi dapat memperoleh informasi, memahami, menerima dan memanfaatkan produk teknologi Litbang sesuai dengan kebutuhan. Diseminasi dan pameran akan didukung dengan visualisasi yang akan disertai dengan demo-demo penerapan teknologi. Penyelenggaran kegiatan diseminasi, pameran dan home doctor ini diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pengguna atau penyedia sains dan teknologi dengan para pemanfaatnya. Forum bisnis akan berlangsung

sepanjang acara dengan tujuan untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan “message” inovasi sains dan teknologi kepada para calon pengguna atau investor sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, forum ini dapat dijadikan sarana penguatan dan peningkatan kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk menginisiasi proses promosi dan komersialisasi sains dan teknologi infrastruktur PUPR, terutama produkproduk teknologi unggulan yang telah mendapatkan hak paten. Penyelenggaraan forum bisnis ini diharapkan dapat mempercepat proses transfer inovasi dan meningkatkan kerjasama dengan para calon investor dan Pemerintah Daerah, baik berupa kerjasama dalam kegiatan litbang maupun aplikasi teknologi infrastruktur PUPR secara berkesinambungan. Dalam pekan inovasi ini juga diselenggarakan lomba teknologi yang bertujuan untuk menjaring dan mengembangkan ide-ide baru berbasis teknologi infrastruktur yang inovatif yang dapat diimplementasikan di masyarakat. Kegiatan lomba teknologi digunakan sebagai ajang kreatifitas dan kompetisi inovasi-inovasi sains dan teknologi terkini. Melalui kegiatan lomba teknologi ini diharapkan dapat terjadi akselerasi transfer ide-ide baru yang inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk memeriahkan acara pekan inovasi sains dan teknologi, pada akhir kegiatan akan diselenggarakan funbike yang diikuti oleh para pegawai di lingkungan Kementerian PUPR, pegawai BUMN, swasta dan umum. Juga penyelenggaraan pentas “Band” yang bertujuan untuk mempererat silahturahmi di antara stakeholders, sehingga dapat terjalin kerjasama yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan rangkaian penyelenggaraan kegiatan terpadu tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi tumbuhnya inovasi sains dan teknologi baru yang lebih berkualitas, lebih murah dan lebih aplikatif, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk industri barang dan jasa Indonesia untuk siap menghadapi persaingan pasar bebas (globalisasi).


6/28/16 10:08

BERADAPTASI DAN BERAKSELERASI DENGAN DENYUT PERUBAHAN PROFIL BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI PERMUKIMAN Nanda Ika Dewi K Balai Penerapan Teknologi Permukiman

Bad news is good news. Untuk orang yang sudah berkecimpung dalam dunia publikasi sebagian besar telah mendengar ungkapan tersebut. Berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya dengan polesan judul dan konten yang bombastis makin sering berseliweran di media massa. Terlebih di era internet yang semakin mempermudah penyampaian informasi, berita bombastis tersebut digunakan oleh beberapa pihak untuk mendulang traffic. Media memang dituntut untuk lihai dalam memberitakan berbagai perkara, termasuk di antaranya adalah kinerja lembaga pemerintah. Hingga saat ini, kinerja lembaga pemerintah memang wajib untuk dipublikasikan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap lembaga publik diharuskan memiliki kanal informasi, seperti website, majalah, buletin, ataupun akun media sosial untuk menginformasikan tentang perkembangan terbaru dari institusinya. Baik dan buruknya kinerja lembaga akan mudah diketahui publik. Pun demikian permasalahan yang sering muncul adalah pemberitaan yang dibuat oleh media di luar institusi tersebut. Ketika muncul sebuah permasalahan di masyarakat yang terkait langsung dengan kinerja Badan Litbang Kementerian PUPR misalnya, media akan menguliti persoalan tersebut dari sudut pandangnya sendiri. Badan Litbang PUPR sedang memiliki gawai besar untuk melakukan penataan kampung nelayan Tambak Lorok di Semarang. Kampung nelayan yang sudah menjadi langganan banjir rob ini ditargetkan untuk ditata menjadi kampung bahari nan apik untuk tujuan wisata. Pekerjaan sebesar ini tidak akan pernah luput dari pemberitaan media dikarenakan melibatkan banyak pihak dengan

tujuan dan kepentingan yang berbeda. Beberapa media besar diketahui telah memberitakan sisi kurang menyenangkan dari proyek penataan kampung nelayan Tambak Lorok. Untuk menata kampung nelayan sebesar Tambak Lorok, Badan Litbang PUPR harus bergandeng tangan dengan Pemerintah Kota Semarang, Pelindo, dan pihak lainnya supaya perbaikan yang dilakukan bersifat terintegrasi. Di dalam Badan Litbang PUPR sendiri, pekerjaan penataan kawasan Tambak Lorok menjadi pekerjaan rumah bersama yang dilakukan oleh semua pusat-pusat Litbang, termasuk Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (Puslitbang KPT). Di lingkungan internal Puslitbang KPT tugas ini masih dibagi lagi untuk masingmasing Balai, termasuk Balai Penerapan Teknologi Permukiman yang berlokasi di Yogyakarta. Balai Penerapan Teknologi Permukiman memiliki peranan yang cukup signifikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang PUPR, sesuai dengan arahan Menteri PUPR dalam kegiatan litbang terpadu. Sebagai Balai yang memiliki spesialisasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sosekling bidang permukiman, Balai Penerapan Teknologi Permukiman terlibat dalam beberapa kegiatan litbang

terpadu, yaitu penataan kawasan kampung nelayan Tambak Lorok, penataan kampung laut di Tegal dan Jepara. Tidak hanya itu, Balai Penerapan Teknologi Permukiman terlibat kesiapan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam Kebijakan Pembangunan Sejuta Rumah. Selain tim yang terlibat dalam kegiatan litbang terpadu juga terdapat tim litbang yang mengerjakan kegiatan litbang mandiri. Tim-tim ini bekerja untuk melakukan kegiatan penelitian secara integratif. Tim Tambak Lorok dengan judul kegiatan litbang “Strategi Penerapan Hunian Apung Modular” memiliki maksud dan tujuan penelitian untuk menyusun naskah strategi penerapan hunian apung, yaitu dengan menyiapkan peta sosial ekonomi lingkungan dan profil teknologi serta melakukan perkiraan dampak yang terjadi. Sebagai bagian dari kegiatan besar penataan kawasan kampung nelayan Tambak Lorok menjadi kampung bahari, maka kegiatan “Strategi Penerapan Hunian Apung Modular” memiliki peran yang cukup signifikan. Keluaran dari kegiatan ini nantinya berupa peta sosial ekonomi lingkungan, pemetaan teknologi, perkiraan dampak yang terjadi, dan strategi penerapan hunian apung. Kegiatan litbang ini sebenarnya tidak hanya dilaksanakan di Tambak Lorok saja, melainkan di dua tempat

Sumber: Istimewa DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016


45

6/28/16 10:08

Sumber: Istimewa

lain yang memiliki karakteristik berlainan. Lokasi penelitian kedua adalah di Candidasa, Bali dan lokasi ketiga adalah di Yapen, Papua. Perbedaan karakteristik dua lokasi ini yaitu Candidasa merupakan rural area, sedangkan Yapen merupakan disadvantaged area. Berbeda dengan yang dikabarkan oleh media, warga yang berada di lokasi penerapan wahana apung justru menunjukkan itikad baik dalam mendukung program. Tim berusaha merangkul para pemimpin formal masyarakat setempat, mulai dari Lurah hingga ketua RT dan RW untuk memperkenalkan dan menginternalisasikan program penerapan teknologi wahana apung. Pendekatan yang dilakukan ke masyarakat dilakukan secara berjenjang, sehingga masyarakat dapat mengenal terlebih dahulu teknologi wahana apung yang akan diterapkan. Dengan adanya pendekatan ini tingkat resistensi warga menjadi minim. Langkah ini juga ditempuh untuk keberlanjutan program pasca penerapan teknologi dengan membangun rasa memiliki warga terhadap wahana apung. Wahana apung yang sedianya akan dibangun berupa rumah dua lantai yang akan diperuntukkan sebagai balai pertemuan warga. Salah seorang warga bahkan sempat mengusulkan agar wahana apung tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lokasi untuk posyandu dan juga rumah singgah anak-anak. Rumah singgah adalah kegiatan yang digagas oleh para ibu-ibu setempat dengan mengumpulkan anak-anak di rumah warga pada setiap hari Jumat. Kegiatan di rumah singgah biasanya diisi dengan membaca buku dan mendongeng. Contoh keterlibatan seperti inilah yang dipotret oleh Balai Penerapan Teknologi Permukiman sebelum proses penerapan teknologi benarbenar dilaksanakan, serta untuk memperkirakan dampak yang akan terjadi pasca penerapan teknologi. Pada beberapa kegiatan litbang terpadu lainnya metode yang digunakan

juga kurang lebih sama. Selain masyarakat, pendekatan juga dilakukan dengan pemerintah daerah setempat. Dengan demikian teknologi yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna di lapangan. Balai Penerapan Teknologi Permukiman ibarat motor dengan mesin lama, namun dipoles dengan tampilan yang baru. Berdasarkan peraturan menteri PU nomor 20/ PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR terjadi perubahan nomenklatur dan tugas serta fungsi balai. Dari semula yang bernama Balai Sosekling Bidang Permukiman menjadi Balai Penerapan Teknologi Permukiman. Perubahan tersebut tentu saja tidak hanya sebatas

nama, melainkan juga diikuti oleh penambahan beban tugas yang tidak ringan. Jika dahulu pekerjaan para peneliti di Balai telah dianggap selesai hingga pada tahapan litbang, kini beban tersebut bertambah hingga proses penerapan teknologinya. Tugas berat ini juga dialami oleh dua Balai lainnya, yaitu Balai Penerapan Teknologi Sumber Daya Air dan Balai Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. Perubahan tugas tersebut ditanggapi dengan berbagai ekspresi, namun yang pasti Balai Penerapan Teknologi Permukiman siap menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Meminjam teori Charles Darwin yang berbunyi survival of the fittest. Pada kenyataannya bukan yang terkuat yang mampu bertahan, melainkan mereka-merekalah yang pintar menyesuaikan diri.


6/28/16 10:08

ARIEF SABARUDDIN

“SAYA MENDORONG KASIBA DAN LISIBA DIHIDUPKAN KEMBALI” Nurhasna C

Setahun belakangan ini Ir. Arief Sabaruddin, CES., atau Pak Arief, adalah tokoh utama yang menahkodai Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman PUPR. Pria yang pernah mengenyam pendidikan di École Nationale des Travaux Publics de l›État (ENTPE), Perancis ini sudah sejak awal menjadikan Puslitbang Perkim sebagai tujuan karirnya. Kemudian pada tahun 2015 Pak Arief diangkat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. Di sela-sela kesibukannya Tim Dinamika Riset berkesempatan melakukan wawancara mengenai pandangannya tentang isu-isu seputar perumahan dan permukiman.

Bagaimana menurut bapak tentang arah pembangunan perumahan dan permukiman pada era ini? Ketika melihat arah pembangunan, demand kita cukup tinggi. Hal ini seharusnya menjadi sebuah peluang besar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Peluangnya apa? Pasarnya ada dan besar. Kemudian kita punya hambatan dengan kemiskinan yang tinggi. Kenapa kemiskinan tinggi karena jumlah pengangguran juga tinggi. Artinya apa? Ketika kita sinergikan antara dua sisi, demand yang besar dan ada sisi kelompok masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan, kalau kita sinergikan ini menjadi sebuah kekuatan. Makanya saya lebih concern ke depan bahwa pembangunan perumahan harus diprioritaskan pada level perumahan-perumahan swadaya, konsep-konsep rumah swadaya. Tapi rumah swadaya itu jangan sampai proses pemberdayaannya tidak berjalan. Bagaimana kita menangkap kelompok-kelompok masyarakat yang butuh lapangan pekerjaan, kemudian kita berikan

litbang. Misalkan dari aspek waktu, kalau dulu membangun rumah kita butuh waktu 2,5 bulan, kita ke depan dengan teknologi kita bisa hanya dengan 2,5 hari. Itu perbaikan. Begitu juga mutu. Kalau dulu orang membuat batako dengan kekuatan sekian dengan bahan sekian, sekarang dengan bahan yang lebih efisien kekuatannya bisa mencapai yang sama. Makanya dengan teknologi litbang kita bisa memperbaiki standar, sehingga standar makin ke depan semakin ketat tapi tidak mengabaikan kualitas. Bagaimanakah peran Balitbang Peran kedua adalah kita terutama Puslitbang Perumahan memberikan terobosan-terobsan dan Permukiman dalam mendukung inovasi skema, baik itu skema pembangunan perumahan pembiayaan, skema kelembagaan permukiman pada era ini? dalam proses penyediaan Yang jelas kita menyiapkan perumahan. Jadi melalui teknologi teknologi. Untuk rumah formal dan konsep. Misalnya, kalau kita melihat bahwa sisi suplai Balitbang membangun perumahan itu berkaitan dengan spesifikasi. nelayan, kita tidak hanya Spesifikasi harusnya kita bicara membangun rumah-rumah nelayan standar minimum, standar minimum tersebut tapi memasukkan nilaiitu bisa direvisi oleh litbang. Kalau nilai kehidupan nelayan itu sendiri kita bicara standar, standar mutu, di dalam satu konsep perumahan standar waktu, standar biaya itu itu sendiri. Balitbang ke arah yang bisa mengkoreksi, memperbaiki sana, terobosan. Jadi Balitbang standar menjadi lebih baik adalah pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa menggarap tanah rumah swadaya. Karena di sektor rumah formal relatif persoalannya hanya gap antara daya beli dengan harga jual. Itu tinggal diatur saja dari spesifikasi rumah sederhananya yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena yang kita lihat speknya yang tidak terkendali. Pengembang banyak yang membangun dengan spek lebih di atas standar minimumnya. Masih banyak hal-hal yang perlu diefisienkan.


47

6/28/16 10:08

pasti akan berbeda dengan sistem pembangunan yang ada sekarang. Konsep Balitbang pasti berbeda, pasti akan keluar dari pakem yang ada, out of the box berpikirnya sehingga akan muncul inovasiinovasi baru. Di situ memang akan diuji apakah ini handal atau tidak handal. Kalau handal tentunya akan direplikasi oleh teman-teman di Direktorat Jenderal. Rumah atau perumahan itu unik tidak bisa kita menyamaratakan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain. Karena uniknya itu makanya kita harus memberikan sebuah kebijakan yang mampu mengakomodir semuanya. Teknologi yang mampu mengakomodir semua tanpa harus mengubah, memaksakan sebuah karakter suku bangsa dipaksakan harus menerima karakter yang berbeda.

Selain masalah backlog perumahan, masalah permukiman kumuh di perkotaan juga masih menghantui Indonesia. Apa langkah nyata atau solusi yang ditawarkan oleh Puslitbang Perumahan dan Permukiman? Permukiman kumuh ini bukan sesuatu yang sederhana. Persoalannya klasik. Satu, yang Rumah atau harus kita beranikan sekarang perumahan ini adalah tindakan revolusioner, itu unik tidak perubahan 180 derajat. Ini yang berat. Kita harus mau menyediakan bisa kita perumahan MBR ini di tengah menyamaratakan kota, nanti jadinya seperti social suku bangsa satu housing. Tapi kita juga tidak bisa hanya memindahkan kelompok dengan suku masyarakat kumuh ini ke rumah bangsa yang lain susun. Persoalannya bagaimana kita menyiapkan penghidupan mereka ketika mereka tinggal di rumah susun, karena mau tidak mau tinggal di rumah susun yang dirasakan oleh masyarakat yang Isu klasik perumahan permukiman tinggal di kawasan kumuh biaya selalu berkisar pada angka backlog operasionalnya relatif lebih mahal. perumahan yang sampai saat ini Sedangkan penghasilan mereka belum terkejar. Bagaimanakah belum dijamin bisa lebih tinggi. peran Puslitbangperkim dalam menghadapi backlog perumahan di kita memanfaatkan dana-dana yang Sehingga di situlah kita perlu mencari benang merah bagaimana Indonesia? ada di masyarakat kita berdayakan, memotong biaya-biaya tinggi. kita optimalkan, kita efektifkan. Misalnya saja dekatkan ke tempat Contohnya tadi dana-dana CSR Kita harus memperbesar peran kerja supaya yang tadinya biaya itu memungkinkan juga dialihkan, serta masyarakat, jangan hanya transportasinya mahal menjadi terutama CSR untuk di industri mengandalkan pada pemerintah. murah. perumahan. Industri semen jelas Salah satu terobosan yang Yang saya lihat perubahan bahwa semen itu yang banyak dilakukan Puslitbangperkim kita signifikan sudah muncul, sekarang mengajak industri bahan bangunan menyerap adalah Kementerian PUPR, pasarnya adalah Kementerian pemerintah sudah membangun seperti Indocement, Bluescoop sistem transportasi publik untuk PUPR, pembangunan untuk dan industri bahan bangunan perkotaan yang baik. Itu salah menunjang PUPR. Seyogyanya kita lain yang kita ajak dana CSRsatu menangani kawasan kumuh. mengajak dan menghimbau mereka nya untuk membangun bantuan Karena orang-orang yang tinggal untuk membantu pekerjaan rumah perumahan. Kalau kita bertumpu di kawasan kumuh juga sangat kita untuk menyisihkan dana CSRpada mekanisme yang sekarang, berguna bagi masyarakat kota. nya untuk itu. Mungkin kalau ada tetap tidak akan terkejar, backlog Mereka misalnya bekerja di dinas 30% dana CSR kita minta 20% atau makin bertambah. Tentunya juga kebersihan, kalau tidak ada mereka 15% itu sudah signifikan. Semua sisi kedua yang harus kita jaga siapa yang mau menyapu jalan, industri memberikan support . Kita adalah kualitas. Jadi jangan sampai siapa yang mau membereskan sudah buktikan pola ini, sudah kita membangun rumah yang taman dan siapa yang mau dicoba dengan PT. Indocement. tidak sesuai standar, sehingga mengolah sampah? Tapi kita lupa Konsepnya pola pembiayaan bangunan yang kita rencanakan tidak menyiapkan tempat untuk perumahan melalui dana CSR itu kita bisa bertahan lebih dari 20 tahun, hanya 2 tahun saja sudah musnah. rintis, Pusperkim merintis itu. Untuk tinggalnya. Keberadaan pemulung saat ini sangat berguna untuk kota, selanjutnya naskah akademis yang Itu akan menambah backlog juga. kalau tidak sampah kita banyak Pada kenyataannya banyak terjadi sudah Pusperkim miliki harusnya yang tidak terolah juga, TPA akan ke depan bisa menjadi peraturan juga bangunan yang kita bangun kebanjiran sampah. Tapi bagaimana Menteri, bisa mendorong pola ini tidak bertahan lama, tidak tepat sekarang kita memberdayakan bergulir terus. Kalau sebelumnya sasaran dan tidak tepat teknologi, mereka. Jadi yang harus kita Pusperkim tidak bisa sebagai ini yang mengakibatkan kita bangun tidak rumah susunnya, eksekutor, hanya mencanangkan tidak efisien sehingga backlog tidak rumahnya tapi bagaimana model saja selanjutkan kalau model bertambah terus. Selain itu juga kita membangun masyarakat yang ini sudah berhasil teman-teman memang keterbatasan anggaran Direktorat Jenderal bisa melanjutkan tidak beruntung itu. Kalau namanya pemerintah, sehingga di sini perlu kita membangun masyarakat, nanti ke depan, harapannya itu. terobosan-terobosan bagaimana 48 DINAMIKA RISET BALITBANG PUPR | edisi III 2016 DINAMIKA RISET ED.2.1.indd 48

6/28/16 10:08

manusianya kita bangun. Dalam proses membangun manusia itu kita butuh alat, ada rumah susun dan alat transportasi, itu hanya alat saja, jalan menuju pembangunan manusia itu. Kita lupa kadang kita hanya membangun rumah susun, kita lupa tidak pernah merancang kehidupan sosial, merancang kehidupan ekonomi, merancang kehidupan psikologis dari masyarakat yang akan kita bangun. Kalau kita bisa merancang itu bagus karena merancang bangunan rumah susun mudah, untuk menata kawasan kumuh dengan memindahkan masyarakat kumuh mudah. Yang susah adalah merancang kehidupan sosial dan ekonomi mereka, karena ada konsekuensi terhadap biaya hidup yang lebih tinggi. Puskim punya pengalaman di (rumah susun) Petogokan. Ketika mereka hidup di kawasan yang lebih tertib otomatis dia harus memiliki sebuah divisi tentang menjaga kebersihan yang membutuhkan biaya. Kalau dulu mereka tidak peduli dengan kebersihan, buang sampah sembarangan sehingga tidak butuh biaya untuk menjaga kebersihan. Sekarang mereka harus menjaga kebersihan, harus menjaga lingkungan, mereka membuat taman-taman, kan harus dijaga supaya lingkungan itu hijau, asri menjaga oksigen, paru-paru kota. Lingkungan yang mikro sekalipun punya tanaman, punya taman, walaupun taman gantung karena terbatasnya lahan otomatis membutuhkan biaya (usaha). Jadi artinya kehidupan sosial-ekonomi itu harus dirancang dalam penataan fisik (perumahan). Di dalam rancangan fisik harusnya mendahulukan rancangan sosialekonomi. Rancangan sosial-ekonomi itu akan menuntut sebuah wadah fisik seperti apa. Jadi bukan dibalik, bukan fisik dulu kita rancang kemudian sosial ekonomi mengikuti. Itu yang kebanyakan gagal. Wadah (permukiman), rancangan fisik itu ditentukan oleh rancangan sosial dan ekonomi.

PUPR, sekarang sudah menjadi milik masyarakat umum. Siapa pun silahkan menggunakan dan mengembangkan itu (RISHA). Bahkan salah satu NGO didukung oleh perusahaan dari Korea sudah melakukan sosialisasi di negaranegara ASEAN. Bahkan dengan Filipina kita tinggal mencari moment untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Filipina. Mereka juga sudah ingin memakai RISHA untuk korban taifun. Ini yang belum kita realisasikan. Sebuah NGO yang bergerak di sektor pemberdayaan merasa di Filipina cocok untuk RISHA. Jadi memang seyogyanya begitu. Teknologi-teknologi Balitbang itu harus segera kita lepas juga menjadi teknologi umum yang milik masyarakat. Seperti batako, batako dulu spesifik dihasilkan oleh Puskim, tapi sekarang ini semua orang bikin batako. Orang tidak pernah lagi mengatakan itu teknologi Pusperkim. Begitulah teknologi RISHA ke depan tidak lagi melekat Kementerian PUPR atau Puskim, apalagi nama saya, sudah harus jadi milik publik, harus menjadi pengetahuan umum. Keberhasilan itu ketika teknologi kita sudah bisa diserap oleh masyarakat tanpa harus tergantung lagi oleh kita. Kalau semua bergantung pada Pusperkim atau Balitbang kapan kita akan meneliti lagi? Itulah kenapa kita mendirikan asosiasi, kita berharap teknologi ini tidak lagi bergantung pada Pusperkim, urusannya nanti dengan asosiasi. Pusperkim mau meneliti yang lain, Pusperkim mau melahirkan teknologi yang lain yang baru yang lebih bagus dari yang sudah kita lakukan.

Saat ini salah satu produk unggulan pusperkim adalah Rumah Instan Sehat (RISHA). Sebenarnya seberapa cepat waktu yang dibutuhkan satu unit rumah menggunakan teknologi ini? Kalau di laboratorium kita bisa satu hari dengan 6 orang pekerja. Ada rumah contoh di Turangga yang dibangun menjelang sore, sekitar pukul 5, besok paginya sudah jadi. Itu pada skala laboratorium dengan Rencana RISHA ke depan seperti komponen yang sangat siap. Tapi apa? kalau dilihat di lapangan sekarang Kita sudah bangun asosiasi dengan tingkat kesulitan lapangan, produsen RISHA. Ke depan RISHA itu kesulitan pekerjanya untuk sudah bukan lagi milik Pusperkim, beradaptasi bisa dibangun sekitar 3 bukan lagi milik Kementerian hari.

Kepemilikan rumah subsidi tidak jarang juga dimiliki oleh masyarakat yang mampu (salah taget sasarannya). Apa solusinya? Yang harus kita lakukan supaya tidak keliru lagi kita harus memetakan kembali siapa MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu. Terminologi ini harus dirumuskan kembali. Jadi jika ada rumah layak huni ada juga hidup layak. Kita bisa menentukan MBR itu baru sampai hidup layak kebutuhan dasar minimumnya berapa? Kita tidak bisa berpatokan pada UMR. Ini harus dipetakan setiap daerah, karena setiap wilayah berbeda. Itulah yang dipakai patokan menjadi target grup. Target grup saat ini belum mengacu ke sana, sehingga jika berpenghasilan 4-7 juta menurut saya sudah terlalu tinggi untuk dianggap sebagai MBR. Itu harus kita turunkan kembali karena banyak kelompok masyarakat yang belum tertangani. Jadi kuncinya di sana, terminologi MBR sendiri yang harus dirumuskan. Pusperkim sekarang melakukan penelitian itu untuk mendefinisikan terminologi tentang MBR. Itu hanya kesalahan target grup saja awalnya.

Teknologiteknologi Balitbang itu harus segera kita lepas juga menjadi teknologi umum yang milik masyarakat


49

6/28/16 10:08

FLPP dalam aturannya hanya sekali, hanya untuk rumah pertama. Untuk rumah kedua dan ketiga dia bisa memiliki rumah kelas RS tapi tidak mendapat bantuan apapun, karena fasilitas FLPP hanya bagi rumah pertama dengan kelompok sasaran penghasilan 4 juta, sedangkan untuk rumah susun maksimal 7 juta. Rumah RS itu juga harus dikendalikan bahwa tidak boleh dijual sebagai rumah kedua. Ini menarik karena peraturannya belum ada. Rumah yang dikategorikan sebagai rumah RS atau rumah susun sederhana itu tidak boleh dibeli oleh seseorang dengan kategori rumah kedua atau ketiga atau keempat. Jika diatur pun mungkin pengembang juga teriak, karena yang paling mudah mereka ingin rumahnya cepat terjual. Karena jika tidak cash flow mereka akan terganggu. Salah satu caranya bagaimana kita memperkuat sebuah wadah atau lembaga seperti Perumnas yang memiliki peran besar dalam penyediaan perumahan, pembangunan perumahan khususnya. Perumnas diperkuat kembali perannya. Yang namanya pengembang ‘plat merah’ harusnya tidak berpikir untung rugi, tapi perumnas saat ini masih berpikir untung rugi. Mereka mekanismenya masih dibawah mekanisme usaha. Kementerian BUMN berpikirnya tentang usaha, tapi kita butuh sebuah lembaga yang tidak bicara untung rugi, kita memenuhi kebutuhan (demand) MBR yang belum memiliki rumah. Memang pasti tidak ada untungnya tapi juga tidak ada ruginya. Di situlah kehadiran negara di dalam penyediaan perumahan. Saat ini mekanisme itu belum berjalan. Perumnas pun harus seperti pengembang cari untung kalau tidak mereka tidak bisa hidup. Apa harapan Bapak ke depan mengenai perumahan di Indonesia? Kalau saya cenderung jangan lagi berbicara tentang pembangunan perumahan. Yang kita butuhkan sekarang adalah permukiman, membangun permukiman. Kalau permukiman sudah otomatis membangun kelompok-kelompok perumahan yang dilengkapi dengan tempat untuk mencari

penghidupan dan kehidupan, tidak hanya hidup. Ada lapangan pekerjaan yang dibuka, jadi itu yang harus dipikirkan. Kita tidak bisa hanya sekedar membangun perumahan tapi bagaimana kita membangun permukiman. Kita juga harus memberikan dan menjadi solusi persoalan kemiskinan karena persoalan kemiskinan itu (backlog). Orang tidak punya pekerjaan, orang tidak punya penghidupan dan kehidupan yang layak, sehingga dia menjadi miskin. Karena miskin dia tidak bisa membeli rumah sehingga dia tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni seperti di kolong jembatan. Dan ini tidak tersentuh. Padahal kalau kita bisa menciptakan sebuah lingkungan permukiman dengan konsep kawasan yang produktif, otomatis ketika orang masuk sebuah kawasan dia punya jaminan penghasilan. Contohnya banyak. Kita menata kawasan relokasi untuk pengungsi korban Sinabung, kalau kita hanya membangunkan rumah saja mereka akan susah. Kita harus siapkan juga lahan pertanian bagi mereka untuk mencari kehidupan, baru itu akan ada perbaikan. Kalau hanya disiapkan rumah mereka menderita. Konsep itu yang barangkali kita masih minim sehingga saya mendorong PP No. 80 Tahun 1999 dihidupkan kembali tentang Kasiba dan Lisiba yang mengatur tentang membangun permukiman

bukan hanya rumah dengan konsep Kasiba konsep Kasiba (Kawasan Siap Bangun). Juga contoh di perbatasan, kita tidak bisa hanya membangun rumah di perbatasan. Siapa yang mau tinggal di sana nantinya? Tapi ciptakanlah sebuah permukiman, kalau orang barat bilang sebagai new town (kota baru) yang juga disiapkan sarana. Sehingga bisa saja orang yang masuk ke sana, yang membeli rumah di sana adalah anak muda yang potensial karena di sana terjamin kehidupannya (ada lapangan pekerjaan) mereka akan bicara bisnis ekspor. Contoh kita akan membangun kawasan permukiman di perbatasan. Di sana ada kebun singkong, jangan sampai petani di sana menjual singkongnya. Jadi di daerah tersebut dibangun industri singkong jadi keripik balado, jadi tepung tapioka, tepungnya sendiri ada yang mengolah jadi biskuit, ada industri biskuit siap diekspor. Itu yang harus dipikirkan, tidak hanya bangun rumah. Lapangan pekerjaan juga dibangun. Nanti orang-orang yang jago IT bisa berjualan melalui jaringan internet, ada bisnis online. Jadi orang yang kita kirim adalah orang-orang yang potensial, sarjana-sarjana, bukan orangorang yang kualifikasinya rendah. Jadi itu konsepnya membangun permukiman.


6/28/16 10:08

MILIKI HUNIAN, KENAPA TIDAK? Bernaldy Sekretaris Balitbang

Jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 250 juta tidak dapat dipungkiri menyebabkan timbulnya sejumlah permasalahan akibat kurangnya antisipasi dan persiapan pemerintah. Salah satunya permasalahan yang timbul akibat tingginya populasi penduduk diindonesia adalah masalah perumahan. Data yang dihimpun tahun 2015, ada sekitar 40% penduduk Indonesia yang tidak mampu memiliki rumah. Angka kekurangan rumah (backlog) di Indonesia berada di sekitar angka 13,6 juta dan angka ini diperkiraan akan mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya jika tidak ditangani dengan benar seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Diperkirakan pertumbuhan kebutuhan akan rumah baru setiap tahunnya sebesar 800 unit. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi permasalahan ini. Beberapa tahun terakhir pemerintah telah mencanangkan program perumahan yang diberi nama Program Sejuta Rumah yang dibangun setiap tahun. Amanah yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28 H mengatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat. Bertempat tinggal dalam hal ini tidak harus memiliki rumah, namun juga bisa diartikan sebagai sewa (kontrak). Kondisi yang ada saat ini, permasalahan kekurangan rumah yang layak banyak dialami oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), contohnya seperti buruh. Buruh banyak tinggal di suatu tempat yang sesak dengan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak. Dengan fasilitas yang begitu minim, bagaimana anak-anak para buruh bisa belajar dengan baik

demi masa depannya? Kemudian mahasiswa, dengan dana terbatas mereka harus dapat mengatur keuangannya untuk hidup selama satu bulan, termasuk di dalamnya biaya transportasi, makan dan sewa kos. Sehingga banyak dari mereka memilih tinggal di tempat kos yang tidak layak karena biaya sewanya lebih terjangkau. Prajurit TNI, Polri dan juga PNS tidak terhindar dari permasalahan ini. Masih banyak dari mereka yang tinggal di barak-barak yang belum memadai dan layak untuk disebut sebagai tempat tinggal. Kehidupan para santri yang tinggal di sejumlah pesantren pun tidak jauh berbeda. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 27 ribu pesantren di Indonesia. Beberapa pesantren memiliki kondisi pondokan yang buruk yang harus ditinggali oleh santri yang jumlahnya tidak sedikit. Jika dilihat dari jenis dan bentuk rumah, menurut UU No. 1 Tahun 2011 dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, jenis rumah/rumah susun dibagi menjadi empat, yaitu rumah umum, rumah negara, rumah khusus dan rumah komersial. Rumah umum merupakan rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan MBR, sedangkan rumah negara dibangun dalam rangka menunjang tusi (tugas dan fungsi) pejabat. Rumah khusus dibangun untuk rumah yang betul-betul diperuntukkan untuk hal-hal khusus, seperti rumah nelayan, desa tertinggal, daerah perbatasan dan lain sebagainya. Untuk rumah komersial sendiri merupakan rumah yang dibangun oleh pengembang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari penjualan rumah tersebut. Jika dilihat dari segi bentuk, rumah swadaya atau rumah yang dibangun oleh masyarakat sendiri dibagi menjadi

rumah tapak (rumah tinggal deret) dan rumah susun. Dalam penyelenggaraan perumahan terdapat 9 (sembilan) tahap yang harus dilalui. Tahap pertama harus dilakukan adalah menentukan target, yaitu apakah perumahan yang akan dibangun ditujukan untuk masyarakat kelas atas, kelas menengah, MBR, korban bencana dan sebagainya. Penentuan target masyarakat yang dituju sangat menentukan keberhasilan pembangunan perumahan. Dengan menentukan target maka pengembang dapat menentukan rencana serta rancangan perumahan yang tentu saja sesuai dengan target, baik itu dalam penentuan lokasi, harga maupun design rumah itu sendiri. Tahap kedua adalah mencari lokasi. Apakah perumahan yang dibangun akan berlokasi di kota, pedesaan, di pinggir kota dan lain-lain. Dengan pemilihan lokasi, maka dapat diketahui kondisi tanahnya. Kondisi tanah di lokasi yang akan dijadikan perumahan harus layak dan memenuhi standar untuk dibangun perumahan. Jika perumahan direncanakan akan dibangun di perkotaan, maka harus mengikuti aturan rancangan tata ruang (RUTR dan RDTRK). Lokasi yang akan dibangun perumahan sebaiknya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK. Rancang Bangun menjadi tahap selanjutnya setelah menetapkan lokasi. Dalam merancang bangunan perumahan harus memperhatikan segi keamanan, kesehatan, kemudahan dan lingkungan. Rancang Bangun perumahan juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan


51

6/28/16 10:08

Permukiman. PP ini menegaskan, bahwa pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan, dan dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar. Tahap selanjutnya dalam penyelenggaraan perumahan yaitu perizinan. Ada 8 (delapan) jenis perizianan yang harus disiapkan oleh pengembang antara lain, Izin lingkungan setempat, Izin rencana umum tata ruang, Izin pemanfaatan lahan, Izin prinsip, Izin lokasi, Izin badan lingkungan hidup, Izin dampak lalu lintas, dan Izin pengesahan site plan. Jika semua tahap perizinan sudah dilakukan, maka pengembang akan dapat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Selain itu, tahapan selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja merupakan modal atau

biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah atau rumah susun, baik pengembang atau masyarakat secara pribadi. Modal kerja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perumahan bisa berasal dari anggaran pemerintah, modal sendiri, maupun dana yang diperoleh dari perbankan. Setelah lima tahap awal sudah dilalui, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan konstruksi. Dalam pelaksanaan konstruksi perumahan harus mempersiapkan ketersediaan pekerja (SDM), alat konstruksi, bahan-bahan bangunan yang diperlukan serta adanya kredit konstruksi. Kredit Konstruksi merupakan kredit modal kerja yang diperuntukkan guna pembangunan residential estate (landed house/ strata title/business estate (pertokoan,perkantoran, dan lainlain) dengan tujuan dijual kembali, biasanya dalam bentuk cicilan KPR, Cash/Soft Cash. Pelaksanaan kostruksi dapat dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan asosiasi profesi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, asosiasi profesi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal atau tata lingkungan. Dalam pembangunan perumahan, faktor keberadaan infrastruktur pendukung juga harus tersedia, di antaranya prasarana transportasi, prasarana fungsi rumah. Sarana penunjang seperti akses jalan, transportasi, jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan

gas dan jaringan telepon juga merupakan faktor penting dalam pembangunan perumahan. Perumahan yang dibangun dapat dibangun di lokasi yang sudah memiliki infrastruktur maupun infrastruktur dibangun oleh pengembang bersamaan dengan berjalannya proses konstruksi perumahan. Pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota/Kabupaten yang merangkul institusi yang bersangkutan, seperti PDAM dan PLN. Setelah tahap konstruksi, pemasangan sarana dan prasarana selesai, tahap selanjutnya adalah proses pembiayaan untuk masyarakat, biasayanya berupa kredit. Kredit untuk pembiayaan perumahan berupa KPR atau KPA yang diberikan oleh institusi perbankan. Untuk pembiayaan perumahan dengan target MBR dipilih sistem kredit yang memiliki bunga rendah, tenor panjang, memungkinkan kemudahan memperoleh kredit dan FLPP yang berkelanjutan. Tahap terakhir dalam pembangunan perumahan adalah yang paling ditunggu bagi calon pemilik rumah, yaitu penghunian. Penghunian termasuk ke dalamnya adalah pemanfaatan dan pengelolaan rumah itu sendiri. Di tahap terakhir ini dilakukan serah terima kunci, serah terima kelola sementara dan serah terima aset Barang Milik Negara (BMN). Setelah peroses penerimaan kunci, pemilik rumah sudah bisa memanfaatkan


6/28/16 10:08

baik sebagai rumah tinggal maupun memanfaatkan fungsinya dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam menyelenggaraan rumah umum tentunya juga memiliki banyak kendala, di antaranya sulitnya mendapatkan lahan. Umumnya lahan di perkotaan sulit diperoleh, kalaupun ada harganya mahal. Tidak hanya di perkotaan saja yang mengalami mahalnya harga tanah. Daerah pendukung di pinggiran kota juga sudah mengalami lonjakan harga tanah, sehingga kebanyakan pembangunan perumahan dilakukan di daerah yang lokasinya jauh dari perkotaan di mana harga tanah masih terjangkau serta lahan masih tersedia. Selain itu kendala yang dihadapi dalam membangun perumahan yaitu Pemda belum memahami teknis rusun, Pemda terkendala Perda, mahalnya harga bahan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Luas Bangunan (KLB) masih menjadi masalah, belum tersedianya infrastruktur pendukung (air minum, listrik dll), sulitnya proses perizinan dan mahalnya biaya retribusi serta masyarakat masih kesulitan membayar uang muka (DP). Alasan dibangunnya rumah susun di perkotaan salah satunya didasari oleh langka dan mahalnya harga tanah di perkotaan. Kondisi ini juga menimbulkan efek negatif yaitu memicu pemanfaatan lahan secara ilegal yang digunakan sebagai permukiman (squatter) dan juga tumbuhnya permukiman kumuh di perkotaan (slum). Pemanfaatan lahan secara ilegal ini pula yang dewasa ini kemudian menimbulkan permasalahan baru ketika masyarakat yang dibiarkan bertahun-tahun memanfaatkan lahan secara ilegal kemudian mengalami penggusuran. Tidak tersediannya lahan serta tingginya harga akhirnya menyebabkan pembangunan rumah tapak (landed house) semakin menjauh dari pusat kota. Umumnya daerah pinggiran kota atau yang jauh dari kota masih memiliki lahan dan harganya pun terjangkau. Kawasan inilah yang kemudian tumbuh menjadi permukiman sebagai alternatif tempat tinggal.

Banyaknya masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota namun memiliki mata pencaharian di kota menjadikan waktu perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kerja menjadi lebih panjang. Hal ini berdampak pada konsumsi bahan bakar yang semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga menyebabkan alokasi dana pemerintah untuk mensubsidi bahan bakar pun juga semakin meningkat. Dengan dibangunnya rumah susun di perkotaan diharapkan menjadi solusi bagi permasalahanpermasalahan tersebut. Pembangunan rumah susun juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja, terutama profesional muda yang menjadi motor penggerak ekonomi perkotaan. Adanya rumah susun diharapkan turut menggerakkan sektor riil, sekaligus membuka lapangan kerja karena tedapat banyak komponen maupun elemen bangunan atau bahan bangunan yang dibutuhkan. Selain itu, pembangunan rumah susun juga diharapkan dapat memberikan manfaat mampu menciptakan lebih banyak ruang terbuka hijau, resapan air dan sekaligus mengendalikan perubahan fungsi lahan di pinggiran kota. Dengan adanya

rumah susun juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik sebagai akibat dari peningkatan pendapatan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun diperolehnya masukan PAD dari pajak dan retribusi yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan rusun. Oleh karena itu, perlu didorong peran serta swasta dalam penyelenggaraan rumah susun karena kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyediakan rumah susun sangat terbatas. Dalam pembangunan rumah susun juga memerlukan partisipasi pengembang swasta (public-private partnership), yaitu melalui pemberian insentif seperti kemudahan dalam perijinan, keringanan biaya retribusi dan stimulan fisik (PSD-PU, PSU dan sebagainya). Dengan peran serta pemerintah, baik pusat maupun daerah serta pihak pengembang swasta, diharapkan ke depannya akan dapat dibangun perumahan, baik yang jenis rumah tapak maupun rumah susun yang lebih banyak lagi. Sehingga nantinya permasalahan backlog perumahan di Indonesia dapat diatasi dalam beberapa tahun ke depan. Miliki hunian, kenapa tidak?


53

6/28/16 10:08

meningkatkan dan meng-upgrade kemampuan BINTEK KEHUMASAN Untuk pranata humasnya, pada 11-14 Mei lalu Balitbang PUPR menyelenggarakan sebuah kegiatan Bimbingan YOGYAKARTA telah Teknis Kehumasan Terpadu. Kegiatan yang digelar

berkat kerjasama antar Bidang Keuangan dan Umum Balitbang ini mengambil tempat di Balai Litbang Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman Yogyakarta. Dalam kegiatan ini peserta yang berasal dari pelaku dan pranata humas pusat-pusat litbang PUPR dibekali dengan pengetahuan materi baik teori dan praktek seputar dunia kehumasan, seperti Public Speaking, Jurnalistik, dasar media sosial, protokoler, public speaking, ice breaking, pembekalan penulisan jurnalistik, pengenalan dasar media sosial, digital signage, pembekalan foto jurnalistik, pengenalan dasar video dan juga pengenalan drone. Selain mendapatkan pengetahuan secara teori, peserta juga diajak melakukan praktek foto jurnalistik dan juga pengoperasian drone yang bertempat di Embung Nglanggeran, Telaga Jonge dan Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta.

KUNJUNGAN MRT

Pembangunan stasiun bawah tanah ini merupakan yang pertama di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh Balitbang PUPR sebagai pembelajaran bagi para penelitinya. Pada Kamis, 26 Mei 2016, Kabalitbang PUPR memimpin jajaran serta para penelitinya mengunjungi site MRT yang berada di sekitar Istora Senayan, Jakarta. Di sini tim Balitbang berkesempatan untuk mengunjungi terowongan di mana Tunnel Boring Machine (TBM) bekerja ‘melubangi’ bawah tanah ibukota. “Kita dapat belajar banyak dari konstruksi dan manajemen proyek MRT ini. Lain kali kita belajar dari site-site yang lain”, ucap Arie Setiadi.


6/28/16 10:08

GROUND BREAKING FLYOUVER ANTAPANI Untuk mengurai kemacetan yang terjadi di persimpangan sebidang Antapani, Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Balitbang Kementerian PUPR dan Posco Krakatau Steel Korea membangun jembatan layang (flyover) di Jalan Jakarta-Terusan Jakarta. Prosesi ground breaking dilakukan pada Jumat, 10 Juni 2016 oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono didampingi Plh Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, Kepala Balitbang Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto. Jembatan layang Antapani dibangun dengan struktur baja bergelombang yang merupakan salah satu rancang bangun aplikatif yang dikembangkan Balitbang Kementerian PUPR. Pembangunan jembatan layang Antapani ini merupakan pembangunan jembatan layang pertama yang dibangun di Indonesia yang menggunakan teknologi struktur baja bergelombang.

PENGUKUHAN PROFESOR RISET Pada tanggal 21 April 2016, salah satu peneliti di Balitbang Kementerian PUPR, Prof. Dr. Drs. Waluyo Hatmoko M.Sc, menyandang gelar profesor. Dalam pengukuhannya sebagai profesor riset, Waluyo menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul “Upaya dan Strategi Mengatasi Kekeringan dan Kelangkaan Air di Indonesia”. Orasi ilmiah ini dilakukan di hadapan Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para undangan, termasuk Kepala Balitbang PUPR Arie Setiadi Moerwanto. Dalam orasinya, Prof. Dr. Waluyo Hatmoko, M.Sc menyampaikan bahwa parameter terpenting dalam permasalahan kekeringan adalah durasinya, bukan kondisi ekstrim sesaat atau intensitasnya seperti pada banjir. Indeks kekeringan berperan penting dalam pemantauan kekeringan, yaitu untuk menentukan awal, akhir dan tingkat keparahan suatu kejadian kekeringan.


55

6/28/16 10:08

MENGATASI PERSOALAN SAMPAH DENGAN PRODUK BALITBANG PUPR Rodame Napitupulu

Dari berbagai jenis kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh manusia selalu menghasilkan residu, seringnya berwujud sampah. Jumlah sampah yang dihasilkan diprediksikan akan terus meningkat seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk di Indonesia. Tahun 2019, Indonesia disebut-sebut akan menghasilkan sampah sebanyak 67,1 juta ton per tahun. Hanya di Jakarta saja, sampah yang dihasilkan sudah sebanyak 6.000-6.500 ton per hari. Daerah lain, yang merupakan tujuan wisata seperti Bali menghasilkan sampah sebanyak 10.725 ton per hari.

Jika tidak ditangani dengan baik, sampah akan menimbulkan berbagai dampak yang kurang menyenangkan. Misalnya, sampah yang menyumbat aliran sungai akan memicu percepatan pendangkalan sungai dan juga menimbulkan banjir. Selain itu, sampah yang tidak diolah berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan berbagai jenis bibit penyakit. Masih banyak lagi persoalan yang timbul dalam sektor persampahan, oleh karena itu dibutuhkan banyak inovasi yang menjadi solusi pengolahan sampah di Indonesia. Badan Litbang PUPR sebagai pemroduksi teknologi bidang infrastruktur dan permukiman sebenarnya telah mengembangkan beberapa teknologi untuk mengatasi masalah persampahan. Pada kenyataannya teknologi yang akan kita bahas berikut ini bukanlah teknologi terbaru, namun fungsi dan manfaatnya yang sudah cukup dirasakan membuat teknologi ini tetap populer di kalangan masyarakat pengguna. Komposter Komposter adalah alat pengolahan sampah organik rumah tangga melalui pengomposan dengan memanfaatkan tong bekas yang

dibenamkan ke dalam tanah. Teknologi ini sangat sederhana karena bisa memanfaatkan tong bekas berukuran 50 x 80 cm, pipa PVC D, dan kerikil yang kemudian dibenamkan di halaman depan atau belakang rumah tanpa membutuhkan tempat yang luas. Sistem kerjanya pun cukup sederhana, namun efektif untuk mengolah dan mengurangi sampah rumah tangga. Sampah dapur akan mengalami proses pembusukan dengan bantuan mikroorganisme dari sampah dan yang berasal dari dalam tanah. Dengan kapasitas 200 Kg sampah dapur, komposter dapat dioperasikan untuk penampuangan sampah antara 7-12 bulan per Kepala Keluarga (KK). Lama proses pengomposan sekitar 4-6 bulan setelah tong bekas tersebut terisi penuh. Hasilnya tentu saja adalah kompos. Kompos yang dihasikan terdiri dari 30% – c/n = 16 – 20, N=1, 79, Ca = 23, 27. Kompos tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman di sekitar halaman rumah atau jika jumlahnya banyak dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan pemasukan tambahan bagi keluarga. Sampah dapur dengan bantuan komposter dapat bertransformasi menjadi barang dengan nilai ekonomi.

Tungku Sanira Berbeda dengan komposter, Tungku Sanira merupakan teknologi yang tergolong baru dari Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Balitbang PUPR. Tungku Sanira berguna untuk menangani permasalahan sampah nir racun, baik sampah industri/ pabrik, pertokoan, pasar, maupun lingkungan permukiman. Teknologi Tungku Sanira menggunakan sistem pembakaran tanpa bahan bakar minyak dengan suhu mencapai 800 c dan melalui proses filter asap serta sistem water spray, sehingga meredam asap gas CO2 yang dapat membahayakan pernafasan. Keunggulan penggunaan tungku sanira sangat banyak, di antaranya adalah zero waste, mampu mengolah sampah tidak hanya sampah organic, melainkan juga sampah anorganik dengan ukuran 10-20 cm non logam dan kaca. Penggunaan tungku ini juga tanpa bahan bakar minyak, biaya operasionalnya pun murah, yaitu Rp. 15.000/m sampah. Tungku Sanira pun hemat energi karena menggunakan daya listrik 6.000 watt yang dapat dioperasikan selama 24 jam. Daya listrik sebesar ini tergolong sedikit karena penerapanannya digunakan


6/28/16 10:08

untuk skala komunal. Kecepatan bakar tungku sanira 2 m/jam dengan kadar air sampah < 40% dan menggunakan bahan komponen tungku lokal. Tungku Sanira juga dapat diterapkan per desa yang dibangun secara swadaya dimana masyarakat desa bersama-sama dalam membangun dan merawatnya. Bayangkan jika tungku sanira dapat diterapkan di berbagai desa di wilayah Indonesia, pabrik, pasar dan pertokoan, maka akan sangat mungkin mengurangi sampah yang menggunung di Indonesia. Lingkungan akan menjadi lebih bersih dan sehat. Kedua produk unggulan dari Balitbang PUPR dalam menyelesaikan masalah sampah di Indonesia ini cukup sederhana dan sangat mungkin diterapkan. Mulai dari sampah dapur skala rumah tangga sampai dengan sampah organik dan anorganik pada skala besar dalam sebuah lingkungan permukiman,

pertokoan, pasar, maupun pabrik. Komposter dan tungku sanira adalah solusi inovatif yang telah dihasilkan oleh Balitbang PUPR. Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan para peneliti di Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tersebut patut diapresiasi karena telah memberikan solusi yang nyata bagi penyelesaian persoalan sampah. Sampah adalah ‘buah tangan’ manusia. Manusia yang menghasilkan, maka manusia pulalah yang harusnya mencari solusinya. Komposter dan Tungku Sanira yang telah dihasilkan oleh Balitbang PUPR membutuhkan sentuhan dunia industri agar dapat diproduksi secara massal agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mengaksesnya. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan dari pimpinan level atas untuk menggunakan produk litbang ini sebagai solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Indonesia.


57

6/28/16 10:08

Sinergi Agenda Pembangunan Nasional dan Global Peran Diplomasi dalam Formulasi dan Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) Oleh: Galih Primanda Permana

Editor Fikry Cassidy

Kepala Pusat P2K-OI

Penerbit Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2015

Kota New York menjadi saksi lahirnya sebuah deklarasi global perihal perkembangan dunia secara keseluruhan yang dinamakan Millenium Development Goals (MDGs) di tahun 2000. MDGs memiliki target untuk menyelesaikan 8 (delapan) tantangan kehidupan masyarakat demi tergapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Seiring dengan berakhirnya tenggat waktu pencapaian MDGs di tahun 2015, masyarakat internasional berinisiatif untuk membicarakan agenda pembangunan selanjutnya yang akan digapai oleh dunia selepas tahun 2015. Proses dimulai pada tahun 2010 yang menghasilkan dokumen “Keeping The Promise” tentang komitmen pencapaian MDGs hingga tahun 2015. Pembahasan tentang kelanjutan MDGs sampai pada puncaknya di tahun 2012 konferensi PBB di Rio de Janeiro melahirkan kesepakatan internasional tentang agenda pembangunan global baru atau yang lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Konferensi itu juga menghasilkan dokumen keluaran “The Future We Want” yang mengindikasikan bahwa agenda pembangunan baru dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang berorientasi pada aksi, aspirasional, bersifat global, dapat diaplikasikan secara universal dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas, tingkat pembangunan nasional masing-masing negara serta menghormati prioritas dan kebijakan nasional tiap negara. Buku yang dikeluarkan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri RI ini menjabarkan mengenai rumusan terkait strategi nasional dalam pencapaian agenda pembangunan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Buku ini juga mendokumentasikan rekam jejak dan peran Kementerian Luar Negeri dalam formulasi agenda pembangunan global (SDGs). Buku, atau bisa juga disebut sebagai kajian ini, secara garis besar menawarkan penjabaran mengenai bagaimana bentuk perjanjian yang tertuang pada MDGs dan SDGs lalu bagaimana Indonesia berperan

dalam terlibat di dalamnya kemudian dilengkapi juga dengan keberkaitan antara MDGs dan SDGs dengan agenda pembangunan nasional yang telah dimiliki oleh Indonesia. Selarasnya agenda nasional dan global akan berlanjut pada pembahasan mengenai proses perumusan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) secara lebih mendetail. Yang tak kalah krusial juga untuk dicermati adalah peran Kementerian Luar Negeri dalam perumusan agenda pembangunan dan sejauh mana agenda pembangunan nasional milik Indonesia terefleksikan di dalam dokumen keluaran SDGs, “The Future We Want”. Rekomendasi yang disampaikan untuk mendukung implementasi agenda pembangunan meliputi berbagai aspek mulai dari membuat kerangka regulasi, kemudian membentuk sumber daya yang dimiliki menjadi modal yang berkelanjutan, hingga sampai bagaimana memanfaatkan kebijakan luar negeri kita yang bebasaktif sebagai media narasi diplomasi Indonesia. Buku setebal 167 halaman ini sangat layak untuk dijadikan rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan yang membutuhkan pemahaman tentang strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam memenuhi target-target agenda pembangunan nasional maupun global, seperti misalnya para peneliti yang bergerak di bidang kebijakan internasional maupun mahasiswa yang mengambil studi tentang Hubungan Internasional. Dalam kaitannya dengan Kementerian PUPR, penting untuk diperhatikan detail dari SDGs ini yang mana terdapat poin yang menyentuh langsung tugas PUPR yakni Clean Water and Sanitation, Innovation and Infrastructure, serta Gender Equality. Air dan Sanitasi terwujud dengan program 100-0-100 yang dicanangkan oleh Ditjen Cipta Karya. Inovasi dan Infrastruktur juga mencakup banyak sektor di PUPR yakni direktorat teknis dan tentu saja Balitbang. Terakhir, kesetaraan gender juga merupakan fokus utama PUPR dalam membangun infratruktur, dan dalam hal ini juga terwujud dengan penelitian yang dilakukan oleh Balitbang soal Pengarusutamaan Gender (PUG).


6/28/16 10:08


6/28/16 10:08


6/28/16 10:08

16 10:08

Recommend Documents