Jurnal Wacana, Vol. 9 No.
1,
Januari 2000 Hal: 146 - 162
PENINGKATAN PENDAPATAN ASII DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN Studi Kasus: Sektor pelabuhan Laut dan Bandara
Budi Prasetyo FISIP Universitas Airlangga
ABSTRACT This study aim to mapping, construct and method of searching the potency of Local Origin Revenue @endapatan asli dauah / pAD). It consequence for strategic aciion plan model for improve local revenue from harbour and airport sector without reducing legal norm and order that even has been exist. That approach covering juridic aspect (Iegal formal), economic, operational technique and sociil aspect where is that not to infringe barrier entry principles and not to disturbing model of bounded area plan. The result of this study is for the basic of integrated policy planning on the regulation making to manage the revenue object in the harbour ana iirport arel and to stipulate a strategic propagation then their action plan against the potention of local origin revenue object in harbour and airport area. Keywordz policy, local origin revenue, action plan
Latar Belakang
Adanya perubahan yang mendasar di bidang keutenangan pemerintah daerah
kewenangan
dari terbatas menjadi
yang luas,
menjadi besar bagi pemerintah
peluang yang Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan segala ?esources sebagai alternatif sumber penerimaan daerah dalam
rangka meningkatkan
pendapatan
daerah. Peluang ini dapat terealisasi manakala pihak Pemerintah Daerah memiliki kecepatan tindakan yang proaktif dalam melakukan pengkajian secara ilmiah dan profesional terhadap berbagai potensi yang ada di wilayahnya agar dapat memberi
kontribusi secara nyata
terhadap
penerimaan keuangan daerah.
Kota Balikpapan
memiliki
kondisi demografis yang
sangat
strategis baik dari sisi laut dengan aktivitas dipelabuhan laut maupun
146
bandar udara, aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonominya sangat pesat. Dengan kondisi ini, pemerintah Kota Balikpapan seharusnya menerima dampak positip (seperti peningkatan pendapatan). Salah satu potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah saat ini adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai obyek yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan kepelabuhanan baik Pelabuhan Laut mapun Bandar Udara. Untuk itu, dilakukan suatu studi
komperehensif baik dari aspek kewenangan (legal formal), teknis operasional, sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dari aspek sosial dan ekonomi.
Dari aspek legal formal, perlu diperhatikan peraturan yang mengatur tentang Pelayaran (W No 21 tahun 1992), Perseroan Terbatas (UU No 5 Tahun 1995), dan Penerbangan (UU No
Program Pascasarjana Universitaa Brawijaya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Budi Prasetya
15 tahun 1992), serta pelaksana
peraturan
yang mengatur
tentang pelayarary dan atau penerbangan.
Dalam studi ini dilakukan penataan, pemetaar; dan penggalian potensi dari sektor tersebut sehingga dihasilkan suatu bentuk action plan yang meningkatkan
strategis guna
pendapatan daerah dari sektor pendapatan di pelabuhan laut dan
kebijakan
yang integratif
dalam membuat regulasi pengelolaan beberapa
obyek pendapatan di
kawasan
Pelabuhan Laut dan Bandar Udara. (7) Menentukan shategi pmgembangan
serta rencana tindak (Action
Plan) pengelolaaan terhadap potensi obyek-
obyek di kawasan Pelabuhan Laut dan
I I
I
mengurangi norma-nonna hukum dan tatanan yang
Bandar Udara.
I I
telah ada. Dilakukan pendekatan dari aspek yuridis (legal formal), ekonomis, teknis operasional, dan sosial untuk mengkajinya, sehingga tidak melanggar prisip-prinsip barrier *ttry dan tidak mengganggu rencana model kawasan
Metode Studi
t
Obyek Studi, memperhatikan dasar peraturan perundang-undangan diantaranya UU No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, UU No 21 Tahun 1992 tentang Pelayarary UU No 22
berikat (boundeil
Tahun 1999 tentang
bandar udar4 tanpa
'
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. (6) Sebagai dasar perencanaan
area).
i I a
t
Pemerintahan
No 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanary PP No 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, Keputusan DaeratU PP
Tuiiian Studi
Tujuan dari,
'Studi
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di
Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Pemerintah Kota Balikpapan" adalah : (1) Mengetahui kewenangan apa saja yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam kapasitasnya sebagai pemegang wilayah administrasi daerah yang berfungsi sebagai regulator; (2)
Untuk
mengidentifikasi jenis-jenis obyek pendapatan yang terdapat di kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara dengan memperhatikan dasar kewenangan daerah; (3) Untuk
mengetahui potensi
pendapatan
masing-masing jenis obyek pendapatan yang terdapat di kawasan pelabuhan
laut dan bandar udara. (4) Untuk menentukan tingkat kelayakan feasibilitfl potensi obyek sumber pendapatan yalg terdapat di kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara dari aspek legal formal, kewenangary teknis
operasional, dan sosial-ekonomi. (5) Untuk mengetahui tingkat kontribusi masing-masing jenis obyek pendapatan
Menteri Perhubungan No KM.53 Tahun 2402, Jo. KM. 54 Tahun 2002, KM. 55 Tahun 2002, lis. KM. 45 Tahun 2002, KNI.47 Tahun 2002, KM. 48 Tahun 2002, adalah : pertam4 Pelabuhan Laut (Jenis
Pelabuhan Umum) meliputi
:
(a) Pelabuhan Laut Balikpapan (Semayang),
d
r t t
O) Pelabuhan Laut Kampung Baru. Kedua, Pelabuhan Laut Khusus meliputi Pelabuhan Khusus - Pertamina (BBM). Ketig4 Pelabuhan Laut Penyeberangan meliputi : (a) Pelabuhan Penyeberangan Somber, (b) Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Karingau. Keempat, Pelabuhan Lokal meliputi Pelabuhan Rakyat
Pt
Kampung Baru. Kelim4 Bandar Udara
E
meliputi Bandar udara
Sepinggan
Balikpapan
Ruang lingkup dari studi ini : (1) Melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis obyek pendapatan di kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah
adalah
Kota Balikpapan (2) Menghitung ProgramPascasarianaUniversitas Brawiiaya 147
rt
R
n ir
(r
F
&
XG
Kl
& & & k d
Id
1l
Jumal Wacana, Vol. 9 No.
1,
Januari 200e HaL
potensi
masing-masing jenis obyek di kawasan pelabuhan laut dan bandar udara. (A) Melakukan analisis kelayakan terhadap beberapa obyek potensial di kawasan pelabuhan Laut dan Bandar Udara. (4) Menentukan target pencapaian terhadap potensi masing-masing jenis obyek pendaptan yang potensial. (5) Menentukan strategi pengembangan masing-masing obyek pendaptan di kawasan pelabuhan Laut dan Bandar Udara. (6) Membuat rencana tindak (action plan) tentang
pelaksanaan pengeloaan
beberapa
-
- 762
dianggap mempunyai karakteristik yang sama dengan Bandar Udara
pendapatan
obyek sebagai sumber pendapatan di
146
Sepinggan
di wilayah Kota Balikpapan.
Selain itu Bandar Udara fuanda mempunyai karakteristik dua kewenangan wilayah pengelolaan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kedua, tahap Collecting Data dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan cara observasi
langsung pada obyek pelabuhan Laut Bandar Udara di Kota Balikpapan, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan laut dan Bandar
Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Beberapa tahapan kegiatan,
Udara.
yaitu : Pertama, tahap persiapan, yaitu melakukan studi banding ke beberapa daerah di antaranya ke Surabaya (Pelabuhan Laut Tanjung perak), Gresik (Pelabuhan Laut Gresik), Sidoarjo (Bandara Juanda). Studi banding ini
dalam studi ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek (obsentasi), dan melalui penyebaran kuisoner yang
dilakukan untuk
gambaran mengenai
mendapatkan kewenangan
pengelolaan dari Pelabuhan Laut dan Bandar Udara di rnasing-masing daerah tersebut.
Dipilihnya
daerah-daerah
tersebut, dengan pertimbangan bahwa
unfuk daerah Surabaya dengan Pelabuhan
Laut Tanjung perak-nya
merupakan pelabuhan jenis pelabuhan Untuk daerah Gresik (Propinsi jawa Timur) merupakan jenis
internasinal.
pelabuhan nasional. Dari kedua Pelabuhan Laut tersebut dianggap mempunyai karakteristik, dan sejenis dengan Pelabuhan Laut Balikpapan, dan Kampung Baru di wilayah pemerintah Kota Balikpapan. Sedangkan untuk Bandar Udgra diambil studi banding di Bandar Udara Juanda yang berada di daerah Sidoarjo (Propinsi Jawa Timur) karena jenis Bandar Udara tersebut
merupakanBandar
Udara
Bandara
Internasional dan Nasional, yang mana
148
Jenis data yang dipergunakan
terstruktur baik bersifat terbuka di sebarkan ke instansi terkait yang menangani maupun tertutup yang
pengelolaan pelabuhan laut dan Bandar Udara, serta secara purposiae melakukan
wawancara kepada key tnforman yang capable dan berwenang menanganinya (Departemen Perhubungan Republik Indonesi c.q Direktorat fendral Kanwil departemen Perhubungan propinsi Kalimantan Timur, pT. PELINDO (yang menangani wilayah pelabuhan Laut Kalimantan Timur, terutama wilayah Pelabuhan Laut Balikpapan dan Kampung Baru), pT ANGKASAPURA (yang menangani wilayah Bandar Udara
Sepinggan Balikpapan),
Dinas
Perhubungan Kota Balikpapary serta instansi lainnya yang terkait dengan masalah ini. Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi
dokumen-dokumen
penunjang
(inoentory ilocument supplement) terkait
Program Pascasariana Universitae Brawiiaya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Budi prasetya
dengan masalah pengelolaan pelabuhan
Laut dan Bandar Udara. Dokumen tersebut di antaranya perafuran
perundang-undangan
tentang pengelolaan Pelabuhan Laut dan Bandar
Udara, RTRW Kota Balikpapary Master Flan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara di wilayah Kota Balikpapary profil Kota Balikpapary data penerimaan keuangan dari sektor Pelabuhan Laut dan Bandar Udara di wilayah Kota Balikpapan, data statistik Kota Balikpapary dan dokumen penunjang lainnya yang dianggap terkait dengan masalah ini.
Ketiga, tahap Analisis Dat4 yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu : (1) Aspek legal formal (Yuridis), dengan melakukan penilaian apakah dari sisi kewenangan obyek-obyek yang ada dikawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara
memungkinkan diberil
adalah dengan melakukan pengkajian pada sisi keberpihakan masyarakat terhadap langkah Kebijakan strategis dari Pemerintah Kota untuk mengelola beberapa obyek kegiatan di pelabuhan Laut dan Bandar Udar4 serta sisi
peluang untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.
Tahap Kelima,
membuat Perencanaan Strategi pengembangan, yang mencakup 4 (empat) hal yaitu : (1) Regulasi; (2) Manajemen pengelolaan; (3) Kelembagaan; (4) Sumber Daya Manusia.
Tahap keenam,
pembuatan
Rencana Tindak (Action plan), Untuk mengoperasional
strategi
pengembangan yang nantinya dapat
dijadikan acuan dalam
upaya
pengelolaan terhadap obyek pajak dan retribusi di kawasan pelabuhan Laut
dan Bandar Udara di wilayah Pemerintah Kota Balikpapan. Implikasinya berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pAD)
Aspek teknis operasional adalah melakukan penilaian terhadap
Pemerintah Kota Balikpapan.
mekanisme penanganan mulai dari kesiapan aturanny4 kelembagaanny4
Profil Obyek Studi Kota Balikpapan mempunyai
sumber daya manusia, teknis pelaksanaannya dan saranaprasarananya. (3) Aspek ekonomi
analisisnya adalah dengan melakukan perhitungan tingkat cost and barcfit yaifit melalui pembuatan analisa potensi dan proyeksi dari obyek yang akan dikelola
oleh Pemerintah Kota
Balikpapan.
Sehingga dengan hasil analisa ekonomi
ini dapat diukur secara nyata tingkat kontribusi pendapatan terhadap peningkatan Pehdapatan Asli Daeralg
serta dapat mengetahui tingkat multiplayer fiect terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dikawasan
beberapa buah pelabuhan
dan
fungsinya berlainan. Pelabuhan umum di Balikpapan dikelola oleh pERUM
Pelabuhan IV Cabang Balikpapan, sedangkan pelabuhan PERTAMINA untuk kegiatan eksploitasi dan ekspor
minyak dikelola oleh
PERTAMINA
daerah Kalimantan, pelabuhan pT. ITCI
dan fungsinya sebagai pelayanan angkutan barang dan angkutan penumpang khusus bagi karyawan PT.ITCI dan pelabuhan pengelolaan
Somber untuk feri yang dikelola oleh pT (Persero) ASDP.
pelabuhan. (4) Aspek sosial analisisnya Program Pascasarjana Universitas
Brawiiaya
1.4g
I
I I !
I
|umal Wacana, Vol. 9 No.
1,
Januari 2006, Hal: 146
Pelabuhan Semayang
dengan pihak lain termasuk pihak
Bila di lihat dari kemampuan
fasilitas pelabuhannnya
maka
pelabuhan laut Semayang Balikpapan termasuk dalam status kelas II yang
memberikan layanan-layanan
swasta.
d.
PelayananlasaKapal
e.
listrik untuk kegiatan bongkar muat
f.
Kapal penumpang yang
Tongkang), LCT, dan Tanker yang
kapal penumpang ke
Kapal dari luar negeri didominasi oleh kapal yang memuat minyak mentalr, LNG, LpG, BBM, batu bara
Terminal penumpang
yang disediakan untuk embarkasi (naik) _ debarkasi (turun) penumpang
maupun pengantar
seluas 2.500
gudang, dan lapanganpenumpukan
c.
yang siap siaga 24 jam. Pengusahaan Alat Bongkar Muat Kegiatan bongkar muat yang telah
didukung dengan sarana gudang dan penumpukan yang stanil by 24
jam juga didukung
dengan penuniang alat bongkar muat guna
memperlancar pelayanan jasa gudang dan penumpukan. Untuk penyediaan dan pengoperasian dibuka kesempatan kerjasama
150
/ penjempug M2 yang dapat
menampung 1.150 oran& dengan area parkir 5.000 M2 untuk 500 unit roda 4 dan 150 unit roda 2.
Yang meliputi jasa
termasuk petikemas disediakan fasilitas dermag4
pelabuhan
per bulan.
strategis, serta kebutuhan BBM. PelayananJasaBarang
muat
masuk
Balikpapan mencapai sekitar 25 calt
kayu lapis, dan kayu gergajian. Sedangkan untuk kapal pelayaran dalam negeri biasanya memuat kebutuhan pokok dan barang dermaga gudang dan lapangan penumpukan. Guna memperlancar kecepatan dan keamanan bongkar
barang di malam hari. Pelayanan penumpang
pelabuhan Balikpapan adalah milik PTPELNI dan pTASDp. Kunjungan
berasal dari dalam dan luar negeri.
b.
antaranya menyiapkan lahan
tanah, perairan, dan bangunan untuk disewakary serta pelayanan
kapal.
baik jenis kargO petikemas maupun multipurpose, Ro-Ro (Kapal
deliuery, baik terhadap barang lepasan maupun petikemas. Usaha Persewaan Tanah, Bangunan dan Pelayanan Listrik
Di
bertambatnya kapal (fasilitas pokok), dan pelayanan air untuk Kapal-kapal yang berkunjung ke pelabuhan Balikpapan bervariasi
layanan
stanedoring, cargodoing, maupun
jasa
Yakni sarana untuk berlabuh, jasa pemanduan dan penundaan kapal,
Pelayanan Usaha Terminal
Dalam memberikan
kepelabuhanan, yang meliputi:
a.
-t6Z
Pelabuhan Penyeberangan Kelas
III
Kariangau
Angkutan
penyeberangan
Kelas III Kariangau dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pemakai jasa penyeberangary telah membuka penyeberangan baru yaitu Iintas Balikpapan (KalTim) - Mamuju (SulSel) yang di kelola oleh pT (persero) ASDP.
Demaga untuk
kegiatan
melayani kapal penyeberangan antar pulau tersebut secara khusus belum ada,
untuk sementara masih menggunakan dermaga milik swasta yang berlokasi di Kampung Baru Ujung Balikpapan yang disewa oleh masing-masing perusahaan
Program Pascasariana Universitae Brawijaya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Budi Prasetya
pelayaran. Sedangkan
untuk pemeliharaannya dilaksanakan oleh pemilik dermaga. Seiak tahun 1995 pelayamn Balikpapan - Mamuju dilayani oleh 2 Kapal Ferry, yaitu KM Tuna milik pT (Persero) ASDP dan KMP Pradipta Darma milik t{t Darma Lautan Utama. Kemudian pada bulan luni 1998 KMp Tuna pindah lintasan dengan alur pelayaran Bitung - Temate. Sehingga
dioperasionalkan dengan 1 (satu) buah
Ferry yaitu KMP Pradipta
Darma.
Mengingat frekuensi angkutan yang
semakin naik maka oleh pihak pengelola penyeberangan ditambah 1 (satu) buah armada kapal lagi, KMp Darma Kosala. Melihat trend kenaikan
arus
penggunaan
penyeberangan
melalui kapal Ferry maka pada tahun 1998 ditambah 1 (saru) unit Kapal yaitu KMP Mandala Nusantara milik pT
praktis pada tahun tersebut alur lintasan pelayaran Balikpapan - Mamuju hanya
Jembatan Madura.
Fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Kariangau adalah: Sumber dari PLN 1 Ruang Tunggu ditunjang sarana Toilet
F
kurangmemadai kurangmemadai KMP Darma Kosala, KMP Pradipta Darm4 KMPMandala Nusantara tersebut yaitu mempermudah dan memperlancar arus moda transportasi terutama transportasi laut di sektor
.,-Fasilitas Prasaranb Jalan
Pelabuhan Penyeberangan Somber
Pelabuhan Penyeberangan Somber terletak di wilayah Kota Balikpapan. Pelabuhan Penyeberangan Somber di bangun sebagai perwujudan untuk mempermudah irus transportasi penyeberangan lintas Kabupaten yaitu Kota Balikpapan menuju Kabupaten Penajam atau sebaliknya dari Kabupaten Penajam menuju Kota Balikpapan. Tingkat kemanfaatan dari
adanya pelabuhan
a. b.
penyeberangan.
Dari hal tersebut dampak yang dan
muncul yaitu, pergerakan
pertumbuhan jalur jaringan bisnis dan
interaksi antar Kota dan Kabupaten yang terpisahkan oleh laut menjadi mudah, dan tentunya akan mempunyai
pengaruh pada perekonomian daerah
penyeberangan
tersebut.
Kondisi fasilitas penunjang di Pelabuhan Penyeberangan Somber: Pelayanan Fasilitas yang tesedia : PLN 33.000 KVA, Genset 50 PK Fasilitas terminal : luasnya 4 x 6 M dengan ditunjang 2 (dua)
Tunggu
c. Fasilitas Pergudangan d. Fasilitas lnformasi e. Fasilitas Prasarana Jalan f. Kapal Ferr5tyang operasional
Toilet : : : :
Cukup memadai Cukup memadai KMP Bili, KMP Kerapu, KMP Trunojoyo, KMP Ulin Ferry, KMP Kineret
Program Pascasariana Universitas
Brawiiaya
151
Jurnal Wacana, Vol. 9 No.
1,
Januari 200C HaL 146 - 162
Pelabuhan Khusus Pertaudna
Pendirian Pelabuhan khusus
Bandara Sepinggan
PERTAMINA adalah dikelola dan diselenggaran untuk kepentingan sendiri pihak PT (Persero) pertamina.
Pendirian Pelabuhan
Bandar Udara Sepinggan adalah bandar udara peninggalan Perang Dunia ke II. Sebelumnya
khusus
digunakan untuk kegiatan perusahaan
minyak Belanda (BpM). Mulai diserahkan operasionalnya ke
PERTAMINA adalah bersamaan dengan
beroperasinya kilang minyak. Kilang minyak balikpapan terletak di tepi teluk balikpapan meliputi luas area 2,5 l
Direktorat Penerbangan Sipil pada awal
tahun 1960. Sejak ZO Juli
Sepinggan merupakan gerbang utama Kalimantan Timur.
Perkembangan selanjutnya Bandar Udara Sepinggan ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional. Sejak tahun 1995 ditetapkan sebagai
embarkasi haji untuk
cargo non minyak dan sejenisnya (Dermaga / GT 1 dan 2), yang mampu disandari oleh kapal tanker sampai
daerah
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
dengan kapasitas 35.000 DWT.
Tabel
l.
Data Fasilitas Bandara
No
Lama
Fasilitas Luas Areal Bandara Runway Taxiway Apron:
1.
2.
3. 4.
o r
Luas Kapasitas
Banr
(Sebelum Provekl 165 Ha
(Sesudah Provek)
395Ha
30x 18fl)Mt
ttS x 2500 Ma
27.ofiM2
71.300 M2
49.tqtM2 t9 dpe F 28
3 tipe
16.543M2 MD 11
l0 tipe B 737 16 tipe Cassa 212 16
5
r
LuasTotal / Kapasitas Ruang
Luas
Tunggu
r r
tempat
duduk
keberangkatan
Luas
/
kapasitas Ruang Keberangkatan
r
Domestik
Luas Ruang
169
Ml,
o o o o o
810
r .
3
10.804Mz 169 M2,56 tempat 1.108
689 Mz
Mr
1120 tempat
duduk Kedatangan
lntemasional Luas Kedatangan Domestik
o r
Utama (PLN)
a
Cadangan (Genset)
o
128 Mz 159 M2
690KVA KVA
412
Program Pascasariana Universitas Erawiiaya
KVA Unit @ 875 KVA
4.330
duduk
}vf,600 tempat duduk
Fasilitas Catu Daya:
r r
152
o 3.544 Mz t lt/ M2, 60
intemasional
Tunggu
6
Helikopter
Gedung terminal:
r r
tgBT
pengelolaan Bandara dialihkan ke Perum Angkasa Pura I (sekarang pT (Persero) Angkasa Pura I). Bandara
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Budi Praaetya
7
vHF
Fasilitas Komunikasi
(ADC/APP), HF
Lc, AFTN (fom Tape) Direct (ssB),
vHF (ADC/APP), HF RDARA r{F (SSB),
AMSC, DirectSpeech, ATIS,
VSAT
Speech 8 9 10
Fasilitas Navigasi dan Radar
Taman
Fasilitas Meteorologi
Fasilitas Depot
ND4 DVO& DME rneteorologi, Anemo meter, Ceilo Meter
Pengisian
730.000
liter
NDB, DVO& DME,
II5,
Secondary Radar
WX Radar, R.V.&
Taman
Meteorolosi, Anemo Meter 1.5d).fi)0
liter
Pesawat Udara
Sumber: Data Fasilitas Bandara Sepinggan
Analisis Pennasalahan Pelabuhan Umum Semayang Permasalahan yang muncul di kawasan Pelabuhan Umum Semayang Balikpapan berkaian dengan upaya optmalisasi pendapatan (intensifikasi) adalah:
a. Pajak Restoran: , Paiak restoran yang dapat
dipungut di pelabuhan Semayang Balftpapan hanya terdapat 1 (satu) restoran saja yakni restoran terminal rasa. Pemungutan pajak retoran ini sesuai dengan ketentuan peraturan daerah No 3 Tahun 2003. Sistem yang
digunakan adalah sistem Self Assesment (menghitung sendiri pajak yang
seharusnya dibayar berdasarkan nilai omzet pmjualan) yang nilai pajak yang wajib dibayar sebesar L0%. Hanya saja yang patut diperhatikan dalam pemungutan pajak restoran di pelabuhan laut Balikpapan yaitu mekanisme pendataan dan pemeriksaan atas nilai omzet bagi wajib pajak harus tetap dilakukan secara kontinyu. b. Retribusi Kebersihan; Pada pemungutan retribusi
kebersihan
di wilayah
pelabuhary
terkait dengan sampah yang dihasilkan oleh kapal. Saat ini Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 23 tahun 2000 tentang Retrittusi Persampahan dan Pelayanan Kebersihan. Di mana dalam ketentuan Perda No 23 Tahun 2000 disebutkan bahwa pemungutan jasa kebersihan dilakukan karena di
berikannya layanan jasa kebersihan oleh pemerintah daerah Kota Balikpapan. Hanya saja dalam ketentuan perda No 23 tahun 2000 perlu ditambahkan sampah kapal dalam ketentuan yang mengatur pemungutan sampah yang dihasilkan dari sumber sampah kapal. Dalam kenyataan dilapangan tiap kedatangan kapal penumpang ratarata menghasilkan sampah sebanyak d s.d. 8 ton. Dengan demikian dapat dilihat bahwa frekuensi kapal penumpang yang melakukan bongkar muat penumpang di Pelabuhan seperti tampak dalam tabel tingkat kunjungan kapal penumpang yang jumlahnya
cukup besar. Pemungutan retribusi pada kapal penumpang sangat memungkinkan
dari aspek
yuridis.
Pemungutan retribusi persampahan dan pelayanan kebersihan dapat dikenakan pada perusahaan EMKL Kapal. Selain kapal penumpang yaitu retribusi kebersihan untuk pergudangan dan peti kemas. Untuk pemungutan retribusi Persampahan dan pelayanan Kebersihan pergudangan dapat
dikenakan pada
penyelenggara
pergudangan dan Peti Kemas. Pelabuhan Khusus Pertamina Permasalahan yang muncul di
kawasan pelabuhan khusus Pertamina Balikpapan dalam upaya optimalisasi pendapatan secara intensifikasi tidak ilapat ilipungut melalui pajak daerah dan retribusi ilaerah, namun dapat Pmgram Pascasariana Universitas Brawiiaya 1S3
Jurnal Wacanab VoI. 9 No.
diupayakan melaui model optimalisai secara ekstensifikasi. potensi yang muncul hanya terkait dengan model optimalisasi secara ektensifikasi yaitu: a. Jasa Tambat (Khusus, Kapal Asing) Untuk jasa tambat kapal tidak
dapat secara langsung
daerah
memungut karena penyediaan jasa tersebut berkaitan dengan layanan penyediaan jasa alat. Untuk dapat memungut maka pemerintah Daerah Kota Balikpapan harus melakukan kerjasama dengan pihak pengelola atas penyediaan jasa penunjang penambatan
kapal (misalnya kapal kepil
yang menggeret tali kapal untuk bersandar / bertambat di dermaga). Besamya
pembagian hasil .*' kesepakatan dalam dibuat diantara
tergantung kerjasama yang
1,
Januari 200O HaL
dengan Pemerintah Daerah
Kawasan Pelabuhan penyeberangan III Kariangau Permasalahan yang muncul
Kelas yaitu:
a.
oleh UPT Pelabuhan penyeberangan Kelas
b.
lasa Tunda: Jasa tunda kapal tidak dapat
(daerah Mamuju),
tersebut berkaitan dengan layanan penyediaan jasa alat. Untuk dapat memungut maka
sehingga
pengelolaan ada pada pemerintah pusat yang kemudian melimpahkan pada Pemerintah propinsi Kalimantan Timur. Kontribusi pada Pemerintah daerah Kota Balikpapan atas penyelenggaraan pelabuhan
Pemerintah Daerah Kota Balikpapan harus melakukan kerjasama dengan pihak penyelenggara atas penyediaan jasa peralatan tunda (kapal tunda). Besamya pembagian hasil tergantung kesepakatan dalam kerjasama yang dibuat diantara kedua belah pihak yaitu antara pengelola Pelabuhan Khusus Pertamina Kota Balikpapan (pT (Persero) Pertamina) dengan pemerintah Daerah Kota Balikpapan.
tersebut belum dinikmati oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Seharusnya karena Balikpapan wilayah administratif keberadaan dari Pelabuhan penyeberangan Kelas III kariangau, maka apabila mendasarkan pada ketentuan UU
No 22 Tahun 1999 seharusnya
wilayah daerah
lasa P4ndu
tidak dapat
secara langsung daerah memungut
karena penyediaan jasa
tersebut
berkaitan dengan layanan penyediaan jasa alat. Untuk dapat memungut maka
154
III Kariangau.
Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan lintas propinsi yaitu Propinsi Kalimantan Timur (daerah Balikpapan) dengan propinsi palu
secara langsung. daerah memungut
Jasa pandu kapal
Di Pelabuhan penyeberangan Kelas Kariangau dermaganya adalah milik pihak swasta yang disewa
III
karena penyediaan jasa
c.
Kota
Balikpapan.
Balikpapan.
b.
- 162
Pemerintah Daerah Kota Balikpapan harus melakukan kerjasama dengan pihak penyelenggara atas penyediaan jasa peralatan pemanduan (bisa kapal pandu Qilotage) atau tenaga pandu). Besamya pembagian hasil tergantung kesepakatan dalam kerjasama yang dibuat diantara kedua belah pihak yaitu antara pengelola pelabuhan Khusus Pertamina (PT (persero) pertamina)
kedua belah pihak yaitJ
antara pengelola pelabuhan Khusus Pertamina (PT (persero) pertamina) dengan Pemerintah Daerah Kota
146
adminstratif (otonom) mendapatkan pembagian kontribusi tersebut.
c. Pemungutan parkir
Program Pascasariana Univereitae Brawiiaya
masuk
pelabuhan dikelola oleh pihak swasta dimana setiap kendaraan
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Budi Prasetya
yang masuk dipungut Rp 5.00Q- per
sekali masuk. Karcis
pemungutan retribusi, karena untuk
kendaraan ber-Nomor
tidak
terporporasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan. Seharusnya pengelola parkir masuk
kendaraan di
pelabuhan
Balikpapan telah dipungut rehibusi tahunan. Hal ini untuk menciptakan asas keadilan.
d.
penyeberangan dikenakan pajak parkir sebagimana di ataur dalam peraturan Daerah Kota Balikpapan No 1 Tahun 2002 tentang Pajak
69
Ke-pelabuhanan
Keputusan Menteri
No. KM 54 tahun
Kota Balikpapan berpeluang untuk mengusulkan menangani perparkiran, pengelolaan jasa ruang
"
Propinsi Kalimantan Timur No 14 Tahun 2002 tentang Tarif Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Somber. Dalam
dan
pergudangan.
ketentuan tersebut position
bargainning
dari Pemerintah foti
Untuk retribusi persampahan dan pelayanan kebersihan bagi kapal
dalam usulan perubahan struktur
penyeberangan seharusnya dihitung
tarifnya.
berdasarkan volume sampah yang dihasilkan, bukan berdasarkan pada daerah kawasan tertentu yang besar pungutannya sebesar Rp 125.00Q(Perahrran daerah Kota Balikpapan No 23 tahun 2003). Belum terselaraskan pemungutan
kebersihan dan pelayanan kebersihan, artinya Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) yang mengurusi jasa pengangkutan, sedangkan pemungutan pada Dinas pendapatan Kota
Daerah
Balikpapan. Sebaiknya untuk
c.
Tatanan Nasional, Perhubungan 2002 tentang
tuncto
Somber
b.
tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Keputusan Gubernur
Kawasan Pelabuhan Penyeberangan
a.
Tahun 2001
Tahun 2002 tentang
lokasi
Dermaga pelabuhan penyeberangan Kelas III Kariangau di daerah Kariangau, sehingga Pemerintah
tunggg, pajak restorarl
Jasa Pelabuhan yang menetapkan Pemerintah Propinsi, dimana mendasarkan pada ketentuan PP No
Kepelabuhanan juncto Keputusan Menteri Perhubungan No KM 53
Parkir.
d. Akan terjadi pemindahan
polisi
Balikpapan tidak mempunyai peran
Kawasan Bandar Udara Sepinggan
a.
Pajak Restoran
:
Berdasarkan data dari PT Angkasapura dan data dari Dinas Pendapatan daerah Kota Balikpapa& diketahui bahwa di lingkungan Bandar Udara Sepinggan terdapat 17 unit usaha restoran dan snackbar baik di lokasi indoor (stelah ruang masuk terminal penumpangl dan outdoor (ruang di luar
terminal penumpang atau
lobby). Namun dari jumlah tersebut, baru 6 unit yang sudah dipungut pajaknya yakni di
pemungutannya juga diserahkan pada DKP, sehirrgga memudahkan kontrol perft ungutannya. Retribusi parkir kendaraan yang
fumlah restoran yang belum dikenakan pungutan pajak restoran sejumlah 11
bukan ber-Nomor Polisi
restoran.
Nomor Polisi seharusnya jug"
selain
Balikpapan diakukan
wilayah outihor dari jumlah potensi pajak dari 17 restoran dan snackbar.
Permasalahan yang muncul
yakni belum dilakukan
Program Pascasariana Universitas
pendataan
Brawiiaya
155
Jurnal Wacana, Vol.9 No.
secara optimal jumlah obyek pajak restoran yang wajib membayar pajak restoran. Untuk itu pertama, diperlukan kerjasama pendataan antara Dinas pendapatan daerah Kota Balikpapan dengan pihak pT (persero) Angkasa Pura I Cabang Balikpapan. Kedua, melakukan sosialisasi peraturan Daerah No 3 Tahun 2003 tentang pajak Restoran kepada wajib pajak restoran di kawasan Bandar Udara Sepinggan untuk memenuhi kewajibannya dalam
membayar mekanisme
pajak daerah. Ketiga, tata cara pemungutan
sistem self assesmenf (menghitung pajak
sendiri) dan sistem
fficial
assesm;ent
(penetapan oleh pejabat) dengan juklak Tahun
dari pelaksanaan perda No 3 2003.
b.
Pajak Reklame.
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah papan reklame yang terdapat di kawasan pelabuhan udara, baik di outdoor maupun indoor sebanyak 54 papan reklame. pertama, pendataan reklame yang seharusnya terkena pajak reklame belum dilakukan optimalisasi oleh Dinas pendapatan Daerah Kota Balikpapan, hanya ada 3 obyek reklame
yang sudah terkena pajak reklame. Keilua, Ketenfuan Peraturan Daerah Kota Bilkpapan No 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame yang mengatur
1,
fanuari 2006, Hal: 146 -162
tentang jenis obyek pajak kurang lengkap. Tarif dasar pengenaan reklame sebagaimana diatur dalam perda No 2
tahun 2000 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Balikpapan no 788.45-1,401200A tentang Nilai Sewa Reklame, Keputusan Walikota
Balikpapan
No 188.45-1 4U2000 tentang Nilai Jual Obyek pajak Reklarne dan
Daftar Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame, kurang operasional terhadap jenis bahan reklame yang ada di Bandara Sepinggan.
Untuk itu perlu merevisi ketentuan Keputusan Walikota tersebut
dengan menjabarkan jenis reklame lebih terperinci. Contohnya :eca,ra Reklame yang terbuat dari Neon Box,
mika dan sejenisnya kurang ter_cover, sedangkan obyek tersebut banyak dioperasionalkan di Bandara Sepinggan. Maksud perevisian keputusan Walikota
tersebut untuk menjamin kepastian hukum.
c.
Pajak Parkir
Untuk menunjang kelancaran dalam mengantar dan menjemput para
penumpang pesawaf
3.
Sumber:
Roda 6 1. PT (Persero) Angkasa Berdasarkan
kawasan
juga disediakan fasilitas tempat parkir untut< kendaraan. Adapun tarip. retribusi parkir untuk masing-masing jenis kendaran adalah sebagai berikut
Roda 2 Roda 4
2.
di
Bandar Udara Sepinggan
Tabel2. Tarif Kendaraan di Kawasan Bandar Ud ara No. lenis Kendaraan 1.
:
Tarip/Kendaraan
Rp.
s0Q-
Rp.1.s0Q-
nr'-
t
C"U*[ni@
Rp.5.000,-
Daerah Kota Balikpapan No 1 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, setiap badan
yang dikomersialkan dikenakan pajak parkir sebesar 20%. Maka pajak parkir dapat dipungut di kawasan bandar
yang menyelenggarakan usaha perparkiran
Udara Sepinggan kepada pengelola dan penyelenggara parkir dalam hal ini pT
Perafuran
usaha atau perorangan 156
Program Pascasariana Universitas Brawiiaya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Budi Prasetya
(Persero) Angkasa Pura '
I
Cabang
Balikpapan. d. Retribusi Kebersihan : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Retribusi
'
Kebersihan, PT Angkasapura sebagai Badan Usaha dengan luas lebih dari 1000 nO dikenakan tarip retribusi sebesar Rp. 125.00Q- per bulan. Karena di lingkungan Bandar Udara ini juga terdapat badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha dan memproduksi sampah, misalnya restoran, maka usaha-usaha tersebut juga perlu dikenakan retribusi kebersihan. Pada dasarnya pemungutan Retribusi Persampahan dan Pelayanan Kebersihan tersebut dikenakan apabila dilayani oleh Pemerintah Kota Bdtikpapan maka dikenakan pungutan retribusi tersebut. Untuk itu perlu melakukan pendataan jumlah volume sampah yhng dihasilkan di Kawasan bandar udara Sepinggan, kemudian dilakukan dasar penetapan besaran wajib retribusinya.
Kebijakan Daerah (aspek yuridis normatiQ yang merupakan bentukbentuk keputusan yang diambil oleh
Pemerintah dalam
upaya
pengembangan pendapatary dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:
a.
Strategi Kebijakan Daerah
Yaitu suatu bentuk keputusan yang diambil dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai aratr, pedoman dan kerangka kerja yang digunakan oleh setiap unit kerja di
lingkungan pemerintah
daerah maupun masyarakat dalam konteks penyelenggaraan kepemerintahan. Strategi kebijakan yang dapat diambil antara lain : Penetapan kebijakan menyangkut Peraturan
Daerah tentang Pajak dan Retribusi
yang diusulkan dan atau tentang Perubahan Perahrran Daerah yang
terkait dengan obyek-obyek di kawasan pelabuhan laut dan bandar
udar4 yang selanjutnya diikuti
dengan kebijakan Keputusan Walikota
tentang sebagai
operasionalisasi tentang Peraturan
Daerah maupun Perubahan Peraturan Daerah Di Kawasan
Strategi Pengembangan Penerimaan
PAI) 1. Strategi Pengembangan Regulasi (Kebijakan) Sebagai suatu upaya
b. /
kegiatan
pengembangan penerimaan dan atau pendapatan di kawasan pelabuhan laut (Pelabuhan Umum Balikpapan, Pelabuhan Penyeberangan Somber &
Pelabuhan Laut dan Bandar Udara. Strategi Kebijakan Manajerial Yang dimaksud dengan kebijaksanaan manajerial adalah
suatu bentuk kebijaksanaan yang diambil dan dikeluarkan oleh
Pelabutran penyeberangan Kelas m
pimpinan organisasifiembaga sebagai aratL pedoman dan
Kariangau, dan Kawasan Bandar Udara
kerangka kerja bagi bawahan agar
Sepinggan, maka tindakan strategis
para karyawan mampu
yang dapat dilakukan antara
lain
melalui penguatan terhadap kebijakan daerah yang bersifat yurudis normatif sehingga dapat mengikat semua pihak untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan dalam rangka pengembangan penerimaan dan/ atau pendapatan daerah di kawasan tersebut. Program
bekerja sesuai dengan tugasnya masingmasing sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secala efisien dan
efektif. Bentuk-bentuk
kebijaksanaan
manajerial yang sangat urgen sebagai kebutuhan institusi-insitusi
yang terlibat dalam manajemen Pascasariana Universitas Brawiiaya 157
Jurnal Wacana, Vol. 9 No.
pendapatan daerah
l, januari
adalah
tersebut. Pola out sourcing, dapat
penerbitan SK Walikota tentang tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing unit kerja Dipenda
dan instansi terkait, c.
merekrut tenaga ahli dibidang tersebuf dan/ atau bekerjasama dengan pihak konsultan yang ahli
dibidang kepelabuhanan
serta
kebijaksanaan intensifikasi dalam koordinasi instansional. Strategi Kebijakan Operasional Kebijaksanaan operasional adalah suatu bentuk kebijaksanaan teknis yang diambil dan dikeluarkan oleh
pimpinan organisasi / lembaga untuk mendukung kelancaran
kebandarudaraan
kawasan pelabuhan laut dan bandar
transportasi, dan upgrading softanre maupun hardware kantor. Penetapan dan pilihan regulasi
dan
kebijakan bagi daerah kata kuncinya adalah tingkat penerapan regulasi dan kebijakan yang mempunyai
kualitas, tingkat keefektifannya tinggi, implementasinya mendukung pertumbuhan pembangunan dan dunia investasi di Kota Balikpapan. 2. Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparat Dalam strategi
efisiery serta
pengembangan dapat meliputi :
a.
sumberdaya aparat
Kota Balikpapan (Dinas yang terkait Pemerintahan Kota Balikpapan).
b.
Kemampuan
Manajerial dalam
operasioanal
obyek potensial di
c.
kawasan pelabuhan laut dan bandar udara. Peningkatan Ketrampilan Teknis
dalam implementasi pemungutan
terhadap obyek di kawasan pelabuhan laut dan bandar udara. Peningkatan kemampuan intelektual dapat pula diartikan sebagai suatu cara peningkatan kemampuan dengan jalan
mengikuti atau melalui
strata
pendidikan berjenjang dan memiliki kurikulum standar. 3. Strategi Manajemen pengelolaan Dalam mengimplementasikan
strategi manajemen
pengelolaan
terhadap obyek-obyek yang potensial di
kawasan pelabuhan laut dan bandar udara guna mendukung penerimaan dan atau pendapatary maka tindakan strategis yang dapat dilakukan antara
lain melalui beberapa model pengelolaan, yakni:
a. obyek yang seharusnya daerah secara langsung menerima kontribusinya dari obyek-obyek di
kawasan pelabuhan
Kemampuan Intelektual di bidang pengetahuan kepelabuhanan dan kebandar
udaraary dapat dilakukan melaui : Pola in sourcing, dapat berupa mengikut sertakan sumber daya aparat yang ada melalui short course,
158
Peningkatan
pendataan dan pemungutan obyek-
Peningkatan
atau pendidikan tertentu
untuk
di lingkungan
sistem pendataan obyek pajak daerah dan retribusi daerah di udar4 perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional seperti gedung, alat
dan
mendampingi pihak pemerintah
tugas-tugas keorganisasian.
Kebijakan operasional yang tergali dalam studi sebagai kebutuhan mendesak adalah perbaikan pada
2004 Hal: tq6 _ 162
di bidang
Program Pascasariana Univereltas Brawiiaya
laut
dan misalnya ditegaskan oleh
bandar udara,
sebagaimana ketentuan UU No 34 Tahun
2000
tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah beserta aturan pelaksananya, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Budi Prasetya
b"
Obyek yang seharusnya
Tidak tersedia sarana prasarana
daerah
yang
diharuskan melakukan kerjasama dengan penyelenggara dary' atau pengelola, berkaitan dengan upaya optimalisasi terhadap obyek baru.
b.
b. Sarana prasarana
d.
rumit apabila dibentuk organisasi pendukung
dapat
operasionalisasinya; d.
sebaiknya dilakukan pola kemitraan dan atau kerjasama.
Konsekwensi
implementasi teknis operasionalny4
membentuk BUMD
c.
apabila
orientasinya bergerak dalam upaya goaummt corporate.
e.
d.
secara langsung.
e. Tidak
Konsekwensi
model
Hasil yang diperoleh sebesar kurang dari 100% (seratus persen), yang ditentukan dalam negosiasi dan kontrak kerjasamanya; Tergantung pada hasil studi
Harus dilakukan ,studi kelayakan potensi obyek yang akan dikelola
pengelolaan penuh
dari
pengelolaan tidak penuh adalah: Biaya tidak sebesar apabila mengelola sendiri; Kelembagaan akan tidak bertambah dan tidak menjadi besar;
hanya
atau ditangani langsung oleh Sub Dinas / Kepala Seksi, atau dengan
studi
pengelolaan obyek tersebut menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa
mendukung
UPT apabila
Menurut hasil analisis
kelayakan potensi obyek terhadap
Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Aparag Ada organisasi pendukungnya,
"'misalnya
Daya
Sangat
dalam operasionalisasinya;
c.
Tidak tersedianya Sumber untuk mengelola;
tersebut Pemerintah daerah atau melalui Dinas terkait (misalnya Dinas Pendapatan menerapkan pola pengelolaan: A. Pengelolaan secara penuh: Pengelolaan secara penuh ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan apabila:
dalam
Manusia dan Aparat yang bertugas
Dari kedua model
Daerah) Kota Balikpapan
mendukung
operasionalisasinya;
kelayakan;
terlalu
memerlukan
penguatan Sumber Daya Aparat
dari
dan
ini bagi pemerintah
daerah adalah:
Manusia
yffig
mengoperasionalisasikan.
a. b.
Memerlukan biaya besar; Kelembagaan akan bertambah dan menjadi besar;
c.
4. Strategi Kelembagaan Dalam strategi kelembagaan ada 2 hal yang terkait erat diantaranya
Hasil yang diperoleh sebesar 100%
adalah:
(seratus persen);
a.
d.
Tergantuirg
pada hasil
studi
kelayakan;
Memerlukan penguatan Sumber Day'a Aparat dan Manusia yang B.
mengoperasionalisasikan. Pengelolaan tidak penuh
Struktur Organisasi Kelembagaan Organisasi.
Pada tatanan struktur organisasi strategi yang dapat dilakukan
diantaranya menilai, pertama pengembangan fungsi organisasi, dengan memperhatikan TUPOKSI
Pengelolaan secara tidak penuh ini
dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan apabila:
dari tiap-tiap Dinas atau instansi kelembagaan yang ada di Pemerintahan Daerah. Kedua,
pembentukan UPT
yang
Progran Pascaeariana Universitas Brawiiaya 159
furnal Wacana, VoI.
b.
9 No.1,
fanuari 200C HaI:
tergantung pada ukuran potensi dan tingkat kebutuhan operasional. Ukuran tersebut sebagai parameter perlu tidaknya membentuk UpT ataukah tidak. Sumber Daya Aparat Dalam strategi kelembagaan pada Sumber Daya Aparat terkait erat
dan analisis pada bagian sebelumnya diketahui di kawasan pelabuhan laut dan bandar udara terdapat beberapa jenis obyek pendapatan yang selama ini telah dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun jenis obyek , potensi dan target pencapaian masing-masing pada masing-masing kawasan sebagai
pola Rekruitmen yang dapat dilakukan dengan cara, in sourcing, yaitu dengan memaksimalkan Sumber Daya Aparat dan Manusia yang dimiliki. Atau dengan out sourcing, yaitu dengan cara mengambil tenaga yang profesional dan ahli di
berikut:
1. Pelabuhan Umum Di Kawasan pelabuhan umum terdapat tiga obyek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, dan selama ini
dan
kebandarudaraan dalam mengelola
dan
sudah dilakukan pemungutan
mengoperasionalkan
Bandar Udara. Kedua, pelaksanaan
yang
serta pajak penerangan jalan umum. Berdasarkan besarnya proyeksi potensi masing-masing obyek tersebut (seperti
tergantung
dengan pilihan apakah in sourcing
yang
disertai
terlihat pada bab IID,
dengan
pengembangan fungsi organisasi ataukah out sourcing, yang diikuti dengan pembentukan organ baru.
oleh
Pemerintah Kota Balipapan. Ketiga jenis pendapatan tersebut adalah retribusi kebersihan PT pelindq pajak restoran
maksimalisasi potensi obyek di kawasan Pelabuhan Laut dan
operasional
_162
Target Pencapaian potensi Berdasarkan hasil perhitungan
dengan pola: pertama,
bidang kepelabuhanan
146
maka
diproyeksikan target pencapaiannya adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Proyeksi Target pencapaian pAD di pelabuhan Umum proyeksi Target pencapaian NO [enis Obyek , 2008
2009
2010
20tt
2012
0t
Retribusi Kebersihar PT Pelindo
1,500,00(
1,500,000
1,500,000
1,500,00c
1,500 000
02
Pajak Restoran
5,580.ofr
7,238.000
7,962.00C
8,759,00c
9,,633,00c
03
Pajak
Penerangar
lalan Umum
Iotal
32,742,00c
39,290,00c 41,255,00C
43,317,00Q
45,493,00(
40,822,000
43,117,000
L4161 fint
50,932,000
2. Pelabuhan Penyeberangan
Dari penyeberahgan
dua pelabuhan yang ada, hanya
pelabuhan penyeberangan Somber yang sudah dapat dihitung potensinya secara
riil. Sedangkan pelabuhan
Kariangau belum dapat dilakukan penghitungan
160
41560,000
potensiny4 karena pelabuhan ini akan dipindah ke Kariangau, yang saat ini
masih dalam proses pembangunan. Adapun jenis obyek pendapatan di pelabuhan Somber yang dapat dijadikan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan, dan selama irri sudah
Program Pascasariana Universitas Brawiiaya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Budi Prasetya i
dilakukan pemungutan adalah
jasa
potensi yang ada. Berdasarkan proyeksi
pelabuhan dan pajak penerangan jalan
potensi (seperti terlihat pada bab3), besarnya proyeksi target
maka
umum. Dari dua jenis obyek tersebut diharapkan dapat dicapai 100% dari
I
i
pencapaian adalah sebagai berikut:
I abel 4. Proyeksi Target Pencapaian PAD di Pelabuhan
NO Ienis Obyek 01
lasa Pelabuhan
02
PPIU
Iotal
2008
2009
NO.
2012
732,560.64(
759,072,76t
L90,887,322
9.568.00(
10,046,404
10,548,72(
11,076,15(
77,629,964
101.624.00C
120,513,60(
143,70986(
170,\48,924
20Lst728E
tersebut adalah retribusi kebersihary pajak restorary pajak parkir, pajak reklame serta pajak penerangan jalan umum. Berdasarkan proyeksi potensi masing-masing obyek, maka proyeksi target pencapaian masing-masing obyek adalah sebagai berikut:
PAD di Kawasan Bandar Udara 2008
2009
7
Pelabuhan Umum
2
Pelabuhan Penveberansan
107,624,00C
3
Bandar Udara
Iotal
2011
110,467,20C
Ta
Lokasi Obyek
2010
92,056,N(
3. Kawasan Bandar Udara Di kawasan bandar udara terdapat lima jenis obyek pendapatan yang selama ini telah dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Namun demikian realisasi pemungutan masih lebih rendah dari potensi yang ada. Kelima jenis obyek abel 5.
T
Proyeksi Tarset Pencapaian
40.822.Mt
43.177.00C
20tl
2010
2012
45,560.00(
48,161,00(
50,932,M(
120,513,000(
743,709,00(
L70,149,00(
202,517,00(
266,294,00(
333,437,00(
382,555,00(
433,906,00(
487,793,00t
428,740,00(
497.068.00(
571,224,00(
652,216,00(
741,242,00t
Berdasarkan target pencapaian pada masing masing jenis pelabuhan laut di kawasan pelabuhan
tersebut, maka secara keseluruhan besamya target pencapaian laut dan bandar udara adalah sebagai berikut abel 6.
Penerimaan PAD
NO Jenis Obyek 01
Retribusi Kebersihan
02
Paiak Restoran
03
Paiak
04
Paiak Reklame
05
Pajak Penerangan
Parkir
lalanUmum
fotal
Proyeksi Target Pencapaian 2008
2009
2010
2017
20',2
1,500,00c
1,500,00c
1,500.00c
1.500.00c
1.500.00c
114,019,00(
t&.0t9,00c
174.019.00C
204,019,0a(
2U,019,00C
121.000.00(
133,10000c
146.470.00C
167,051,00(
177,156,00a
17.033.00C
20,439,00C
24,528,00(
29,433,00(
35,319,00(
32,742,00C
34,379,000
36,098,00(
37,902,00(
39,798,00t
266,294,00C
333,437,00A
38?555,00(
433,906,00c
487.793.00(
Program Pascasariana Universitas
Brawijaya
167
I t
1
2
|urnal Wacana, Vol.9 No.
1,
Januari 2006, Hal:
Kesimpulan dan Rekomendasi Untuk obyek-obyek lain di luar obyek yang telah di analisis dalam studi ini, yang memungkinkan pada masa akan datang untuk di lakukan pengembangan sumber pAD baik di kawasan pelabuhan laut dan kawasan bandar udara, diantaranya: 1. Investasi pada Ruang Tunggu Komersial (CIp) di kawasan bandar
2.
3. _ 4.
di
and practices, Caledonian London.
Glassgow
University,
Bryant, Carolie & White, L.G, 7gg2, Managing Deuelopment in The Third World, Westview press, I Boulder, Colorado.
sebagaimana di-nnster plan-kan untuk kawasan penumpukkan yang diperuntukkan bagi industri; Melakukan investasi di kawasan
Dy",
Pelabuhan
Keehley, Patricia, et. All, 1996, Benchmarking for Best Practices in The public
kegiatan
catering untuk melayani kebutuhan
catering dari berbagai perusahaan penerbangan pesawat udara. Pengembangan pembangunan Inter
DEo (ICD) di kawasan pelabuhan Balikpapary karena pertama, tingkat frekuensi arus Container
bongkar muat barang sangat tinggi, lcedua, kawasan yang tersedia unfuk
melayani tidak mencukupi dan memadai, ketiga, untuk
tidak
kawasan atau lahan dapat melakukan ruislag atau tukar guling dengan PT (Persero) pertamina Up V Balikpapan yang memiliki lahan
sawit yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi terminal
Thomas,
R., 't966,
politics, Economics and the pubtics : poticy
Outcomes
in
The
Fifty
States,
Rand-Mc Nally, Chicago.
Penyeberangan
atau investasi pada
Sector,
Jossey-Bass Publishers, San Francisco. Kitchen, Richard. L, 7ggg, Finarrce For Darcloping Countri es, John Wiley & Son+ New york.
M. And Eugene Smolensky (ed), 1994, Modern Public Finance, Harvard University press, USA. Rawlinson, David and Brian 'Ianner, 7996, Financial Management in Local Gooernment, PITMAN Publishing UK. Quigley, Iohn
Soepraptq Riyadi, 200A, Evaluasi Kebijakan publik, UM press, Malang.
Trumarr, David, 1951, The Gouermental Process, tftopf, New york.
ICD.
162
Local
Goaernment Economic : principles
Kawasan Sepinggan
Kariangau (dermaga baru). Peluang mendatang yaitu menjajaki untuk kerjasama pengelolaan dan/
5.
Bailey, Stephen J., lggg,
Udara sepinggan;
Bandar Udara
-!62
DAFTAR PUSTAKA
Melakukan Kerjasama Operasional
(KSO) pada lahan
146
Program Pascasariana Universitas Brawijaya
