0
Pedoman PKH LKP
Pedoman PKH LKP
1
Pedoman PKH LKP
i
ii
Pedoman PKH LKP
SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan. Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.
Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal,
Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 1983 11 1 001 Pedoman PKH LKP
iii
KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan. Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010. Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,
Dr. Wartanto NIP. 19631009 198901 1 001
iv
Pedoman PKH LKP
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN .................................................................................... KATA PENGANTAR................................................................................... DAFTAR ISI .............................................................................................. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.......................................................................... B. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP)................................................ C. Tujuan Pedoman ...................................................................... D. Tujuan Program........................................................................ BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM A. Penyelenggara Program PKH-LKP ............................................. B. Peserta Didik ............................................................................ C. Jenis Keterampilan / Vokasi...................................................... D. Pendekatan Penyelenggaraan Program PKH-LKP ...................... E. Pemanfaatan Dana...................................................................
iii v vii 1 3 3 4 5 6 6 7 8
BAB III PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal ............................................................... 9 B. Mekanisme Pengajuan Proposal............................................... 9 C. Waktu Pengajuan Proposal....................................................... 9 BAB IV PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA A. Tim Penilai................................................................................ 11 B. Mekanisme Penilaian Proposal................................................. 11 C. Penetapan Lembaga Penyelenggara PKH-LKP........................... 12 D. Penyaluran Dana ..................................................................... 13 E. Pelaporan................................................................................. 13 BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan ............................................................. 15 B. Pengendalian Mutu .................................................................. 15 BAB VI PENUTUP ..................................................................................... 17 LAMPIRAN
Pedoman PKH LKP
v
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Menurut data BPS Agustus 2009, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 8,96 juta orang (7, 87%) dari total angkatan kerja sekitar 113,83 juta orang. Dari jumlah 8, 96 juta orang penganggur tersebut sebagian besar berada di perdesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur berdasarkan data BPS Februari 2009 sebesar 27,09% berpendidikan SD ke bawah, 22,62% berpendidikan SLTP, 25,29% berpendidikan SMA, 15,37% berpendidikan SMK dan 9,63% berpendidikan Diploma sampai Sarjana. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia, diantaranya: Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara supply and demand). Kedua, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-match), Ketiga, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak terserap dunia kerja/berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai (unskill labour), Keempat, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global. Mengingat data pengangguran masih cukup tinggi, apabila tidak memperoleh perhatian yang serius mengakibatkan masalah sosial yang cukup tinggi pula. Beberapa masalah sosial yang diakibatkan oleh tingginya pengangguran Pedoman PKH LKP
1
diantaranya: narkoba, kriminalitas, pergaulan bebas, premanisme, trafficing, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut akan mengganggu pembangunan dan stabilitas nasional. Berdasarkan data lembaga kursus dalam NILEK Online, jumlah lembaga yang sudah terdaftar sebanyak 11.953 LKP (data bulan Januari 2010). Mengacu pada data di atas, pada tahun 2010 Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menerapkan kebijakan baru yaitu memberikan dana bantuan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung khusus melalui lembaga kursus dan pelatihan yang telah memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK). Penyelenggaraan program kursus dan pelatihan melalui LKP merupakan upaya nyata untuk mendidik dan melatih warga masyarakat di daerah perkotaan dan/atau pedesaan agar menguasai keterampilan fungsional praktis yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja yang ada, dan usaha mandiri atau membuka peluang usaha sendiri. Misi dari program pendidikan kecakapan hidup adalah: 1) mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan/pedesaan, 2) memberdayakan masyarakat perkotaan/pedesaan, 3) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna potensi dan peluang kerja yang ada, serta 4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kursus dan pemberdayaan usaha mandiri. Agar progam pendidikan kecakapan hidup terlaksana sesuai harapan, sangat diperlukan adanya Pedoman Pemberian Subsidi Program Pendidikan Kecakapan Hidup yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh penyelenggara LKP.
B.
Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) PKH-LKP adalah program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan secara khusus oleh lembaga kursus dan pelatihan yang memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK Online) untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.
2
Pedoman PKH LKP
C.
Tujuan Pedoman Memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga kursus dan pelatihan serta stakeholders dalam proses perencanaan, pengusulan program, penyaluran dana, pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan program PKH-LKP.
D.
Tujuan Program Tujuan pemberian dana penyelenggaraan PKH-LKP kepada lembaga kursus dan pelatihan adalah: a. Memberikan kesempatan bagi peserta didik usia produktif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja b. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengikuti program kursus berbasis kompetensi, serta fasilitasi penempatan kerja pada dunia usaha/industri (DUDI) dan/atau berusaha mandiri. c. Memberikan peluang bagi lembaga kursus dan pelatihan untuk berpartisipasi aktif dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan.
Pedoman PKH LKP
3
BAB
II
RUANG LINGKUP PROGRAM
A. Penyelenggara Program PKH-LKP Penyelenggara program PKH-LKP, adalah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Berbadan hukum dalam bentuk akte notaris. 2. Memiliki ijin operasional yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan setempat. 3. Memiliki Nomor Induk lembaga Kursus (NILEK). 4. Prioritas lembaga kursus dan pelatihan yang telah dinilai kinerjanya oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan klasifikasi A dan B. 5. Memiliki rekening bank yang masih aktif dan NPWP atas nama lembaga dengan alamat yang sama dengan alamat lembaga (bukan rekening pribadi dan bukan NPWP pribadi). 6. Memiliki atau mampu menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten sesuai dengan bidang/jenis keterampilan yang diusulkan. 7. Memiliki atau mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran teori dan praktek sesuai dengan bidang/jenis keterampilan yang diusulkan. 8. Sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan penempatan (bekerja atau berusaha mandiri) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan.
4
Pedoman PKH LKP
B. Peserta Didik 1. Kriteria Peserta Didik Kriteria sasaran (peserta didik) program PKH-LKP adalah: a. Penduduk usia produktif (18-45 tahun), perempuan maupun lakilaki, bukan peserta reguler di lembaga kursus dan pelatihan penyelenggara PKH-LKP, putus sekolah dan belum memiliki pekerjaan. b. Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja, dibuktikan dengan Surat Pernyataan peserta didik tentang kesanggupan mengikuti kursus hingga selesai. c. Diprioritaskan yang berdomisili tidak jauh dari tempat penyelenggaraan PKH-LKP. 2. Rekruitmen dan Seleksi Peserta Didik Lembaga penyelenggara PKH-LKP dapat melakukan rekruitmen dan seleksi terhadap calon peserta didik sesuai dengan kriteria setelah ditetapkan sebagai penyelenggara PKH-LKP oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, P2PNFI/BPPNFI, dan Dinas Pendidikan Propinsi (sesuai usulan proposal). 3. Fasilitas dan program pembelajaran a. Fasilitas pembelajaran menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara, diantaranya: gedung, mebeler, alat-alat praktek, dan sebagainya. b. Kurikulum disusun oleh lembaga penyelenggara berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan/atau untuk usaha mandiri. c. Akhir dari kegiatan pembelajaran dilakukan uji kompetensi untuk jenis Pedoman PKH LKP
5
keterampilan yang telah dilakukan uji kompetensi sedangkan jenis keterampilan yang belum ada uji kompetensinya dilakukan ujian akhir sebagai evaluasi terhadap proses pembejaran oleh lembaga yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti dengan penempatan kerja atau usaha mandiri.
C. Jenis Keterampilan/Vokasi 1. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang mengajukan dana blockgrant PKH-LKP harus sesuai dengan jenis keterampilan yang diselenggarakan oleh LKP yang bersangkutan. Jenis keterampilan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan/atau mempunyai peluang untuk membuka usaha. 2. Pelaksanaan program dilaksanakan minimal 135 jam.
D. Pendekatan Penyelenggaraan Program PKH-LKP
1. Analisis Kebutuhan (need assessment) Analisis Kebutuhan (need assessment) atau penjajagan kebutuhan dilakukan dalam dua cara, yakni: a. Mencari informasi tentang peluang usaha/kerja yang ada sesuai dengan jenis keterampilan yang akan dilatihkan, misalnya menjadi pekerja perusahaan, salon, counter-counter, mall, dll. 6
Pedoman PKH LKP
b. Mencari dan mengembangkan usaha baru dengan memberdayakan potensi sumber daya sekitar. Apabila hasil analisis kebutuhan (need assessment) dianggap mantap; jelas keterampilannya, dan jelas tindak lanjutnya (berusaha atau bekerja), maka jenis keterampilan tersebut layak diusulkan menjadi program PKH-LKP dengan menyusun proposal. 2. Pelatihan Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum sesuai hasil need assessment (kebutuhan pasar kerja atau peluang usaha), namun tetap berbasis kompetensi yang mencakup: a. Kompetensi personal; ketaqwaan, kejujuran, sopan santun, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, semangat untuk maju, dll sebagai pekerja dan atau sebagai wirausaha. b. Kompetensi sosial; toleransi, kerjasama, gotong royong, berkomunikasi sosial, berserikat, dll sebagai pekerja dan atau sebagai wirausaha. c. Kompetensi akademik; kemampuan beranalisis sederhana, berfikir dengan logika, kemampuan pengetahuan dasar, kemampuan mengambil keputusan, dll sebagai pekerja dan atau sebagai wirausaha. d. Kompetensi profesional/vocational; kemampuan memiliki keterampilan mata pencaharian yang mencakup; pemilihan bahan dan alat, pelayanan jasa dan produksi, pemasaran, manajemen usaha, pengelolaan keuangan sebagai pekerja dan atau sebagai wirausaha. Pendekatan dan metode pembelajaran tersebut di atas, diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pengusul. 3. Uji Kompetensi Peserta yang telah selesai mengikuti program pelatihan, harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh penyelenggara atau DUDI sebagai pengguna tenaga kerja (user). 4. Tindak Lanjut a. Bekerja pada DUDI: peserta didik disalurkan ke pasar kerja atau unit-unit produksi yang ada sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. b. Berusaha mandiri: peserta didik dibimbing oleh lembaga penyelenggara dan/atau mitra kerja/usahanya sesuai dengan keterampilan yang diajarkan. Pedoman PKH LKP
7
E. Pemanfaatan Dana Bantuan sosial PKH-LKP untuk setiap peserta didik antara Rp 1 juta s.d Rp 2 juta, disesuaikan dengan jenis keterampilannya. Daftar rentang biaya kursus untuk setiap jenis dapat dilihat dalam lampiran. Besar dana penyelenggaraan program PKH-LKP disesuaikan dengan: 1) jenis keterampilan yang diusulkan, 2) indikator yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat bekerja atau usaha mandiri, dan 3) jumlah peserta didik. Penggunaan dana yang disediakan dapat digunakan untuk: 1. Biaya Operasional (maksimal 60%), dipergunakan untuk rekruitmen peserta didik, honorarium pengelola dan pendidik, bahan dan peralatan praktek, biaya evaluasi hasil belajar, penyusunan laporan dan kisah sukses (success story), bahan habis pakai termasuk ATK, dan biaya operasional tidak langsung seperti biaya daya dan jasa, pemeliharaan peralatan serta biaya operasional lainnya yang menunjang proses pembelajaran. 2. Biaya Personal (minimal 30%), dipergunakan untuk kepentingan peserta didik, misalnya: konsumsi dan bantuan modal wirausaha. 3. Biaya Manajemen (maksimal 10%), dipergunakan untuk keperluan manajemen penyelenggaraan program, misalnya: penyusunan proposal, biaya rapat-rapat, dan biaya-biaya lain yang menunjang kelancaran penyelenggaraan program. Catatan: Bantuan dana penyelenggaraan program PKH-LKP, tidak diperkenankan untuk membiayai investasi lembaga.
8
Pedoman PKH LKP
BAB
III
PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A.
Penyusunan Proposal 1. Lembaga kursus dan pelatihan yang berminat sebagai penyelenggara program PKH-LKP wajib menyusun proposal. Penyusunan proposal sesuai dengan format terlampir; 2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga calon penyelenggara program PKH-LKP, dilengkapi dengan dokumendokumen pendukung, dan memperoleh rekomendasi dari pihak yang berwenang.
B.
Mekanisme Pengajuan Proposal Anggaran untuk penyelenggaraan program PKH-LKP dialokasikan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, P2PNFI, BPPNFI dan Dinas Pendidikan Provinsi seIndonesia, lembaga penyelenggara PKH-LKP dapat mengirimkan proposalnya ke salah satu lembaga tersebut diatas dengan ketentuan, sebagai berikut: 1. Untuk Proposal yang diajukan ke P2PNFI/BPPNFI dan Dinas Pendidikan Provinsi harus memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau UPTD SKB. 2. Untuk Proposal yang diajukan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau P2PNFI/BPPNFI.
Pedoman PKH LKP
9
C.
Setiap PKH-LKP tidak boleh mengajukan program bantuan sosial lainnya secara bersamaan ke Provinsi, UPT dan Direktorat Pembinaan Kursus & Kelembagaan. Bagi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang pernah mendapatkan dana blockgrant tetapi belum menyampaikan laporan maka tidak berhak untuk memperoleh dana PKH-LKP.
Waktu Pengajuan Proposal Mengingat waktu yang tersedia untuk memilih lembaga dan menyalurkan dana bantuan sosial sangat singkat, maka dalam pengajuan proposal baik ke Pusat (Dit. Binsuskel), P2PNFI/BPPNFI maupun ke Dinas Pendidikan Provinsi, diatur sebagai berikut :
10
Periode I
Februari s.d. April 2010
Periode II
Mei s.d. Juli 2010
Pedoman PKH LKP
BAB
IV
PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA A. Tim Penilai Tim penilai proposal terdiri atas: 1. Tim Penilai Pusat a. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional. b. Tim penilai minimal terdiri atas unsur organisasi mitra, praktisi, akademisi dan instansi yang relevan. c. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. d. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Binsuskel Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional. 2. Tim Penilai di P2PNFI/BP-PNFI dan Dinas Pendidikan Provinsi: a. Tim penilai proposal di P2PNFI/BP-PNFI dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Kepala P2PNFI/BP-PNFI. b. Tim penilai proposal di Dinas Pendidikan Provinsi dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. c. Tim penilai minimal terdiri atas unsur organisasi mitra, praktisi, akademisi dan instansi yang relevan. d. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. e. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala P2PNFI/BP-PNFI atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Tim Penilai bertugas : a) melakukan penilaian kelayakan jenis keterampilan yang diajukan oleh lembaga pengusul, b) meneliti kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan, dan c) melakukan verifikasi ke lapangan. Pedoman PKH LKP
11
B. Mekanisme Penilaian Proposal 1.
2.
3.
4.
12
Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu : Tahap pertama, seleksi kelayakan jenis kursus keterampilan. Jenis kursus keterampilan yang dianggap layak adalah keterampilan yang menghasilkan lulusan yang dapat bekerja di DUDI atau dapat berusaha mandiri (Lembaga pengusul bertanggung jawab melakukan pendampingan dalam bekerja atau berusaha mandiri). Tahap Kedua, verifikasi kelengkapan dokumen proposal meliputi: a. Persyaratan administratif meliputi: 1) Akta notaris/badan hukum lembaga. 2) Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan. 3) Rekening bank yang masih aktif dan NPWP, kedua-duanya atas nama lembaga. 4) Surat izin operasional penyelenggaraan kursus dan pelatihan. 5) Print out data NILEK lembaga bersangkutan. 6) Job Demand Letter (Surat permintaan tenaga kerja) disertai dengan kesepakatan kerjasama penempatan lulusan program PKH-LKP atau analisis peluang usaha disertai dengan kesanggupan membina lulusan untuk usaha mandiri. b. Kejelasan isi proposal sesuai dengan format dalam lampiran. c. Struktur organisasi, instruktur dan fasilitas yang dimiliki. d. Dokumen-dokumen pendukung lainnya. Bagi proposal yang dinilai memenuhi persyaratan akan dilakukan verifikasi lapangan oleh tim penilai. Tahap ketiga: visitasi/verifikasi ke lembaga pengusul. Tim penilai dibantu oleh tim sekretariat melakukan kunjungan lapangan atau visitasi untuk memverifikasi: a) lokasi lembaga, b) kebenaran dokumen, c) kelayakan fasilitas, d) kebenaran kurikulum yang digunakan, d) kompetensi lulusan dan e) kesungguhan calon penyelenggara dalam melaksanakan program. Tahap keempat: penetapan lembaga penyelenggara program PKHLKP. Tim penilai merekomendasikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, kepala P2PNFI/BPPNFI atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi apabila : a) program keterampilan yang diusulkan dinilai layak, b) lolos verifikasi proposal dan c) lolos verifikasi lapangan.
Pedoman PKH LKP
5. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, kepala P2PNFI/BPPNFI atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan lembaga penyelenggara program PKHLKP. Catatan: Setiap tahapan penilaian, mulai dari penilaian jenis keterampilan, verifikasi proposal dan verifikasi lapangan akan dibuatkan Berita Acara Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai.
C. Penetapan Lembaga Penyelenggara PKH-LKP 1. Penetapan lembaga penyelenggara PKH-LKP oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan akan dipublikasikan melalui www.infokursus.net 2. Penetapan lembaga penyelenggara PKH-LKP oleh P2PNFI/BPPNFI atau Dinas Pendidikan Provinsi wajib mengundang Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan untuk menghindari terjadinya pemberian bantuan sosial ganda. 3. Hasil penetapan wajib di kirimkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan kelembagaan. 4. Lembaga kursus yang ditetapkan wajib melakukan rekrutmen peserta didik dan menyusun jadual penyelenggaraan program untuk dilampirkan pada saat penandatanganan akad kerjasama. 5. Penetapan Lembaga Penerima dana bantuan sosial program PKHLKP, sedapat mungkin diatur : Periode I Bulan Mei 2010 Periode II Bulan Agustus 2010 Pedoman PKH LKP
13
D. Penyaluran Dana Mekanisme penyaluran dana program PKH-LKP dilakukan sebagai berikut: 1. Lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggara program akan menandatangani akad kerjasama antara Direktur Pembinaan Kursus dan kelembagaan, Kepala P2PNFI/BPPNFI atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan pimpinan lembaga calon penyelenggara program PKH-LKP. 2. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama ditandatangani, kemudian Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Kepala P2PNFI/BPPNFI atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana penyelenggaraan program PKH-LKP ke rekening lembaga penerima. 3. Setelah menerima dana, lembaga penyelenggara program PKH-LKP yang bersangkutan wajib melaksanakan program/kegiatan pembelajaran sesuai dengan proposal yang telah disetujui (paling lambat 1 minggu setelah dana diterima). 4. Lembaga yang menerima dana blockgrant wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
E. Pelaporan 1. Pelaporan Teknis a. Lembaga penyelenggara PKH-LKP diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan (yang berisi laporan teknis dan keuangan) dengan dilampiri success story secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, P2PNFI/BPPNFI atau Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Instansi pemberi rekomendasi; b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah akhir masa program pembelajaran. c. Khusus untuk success story dapat dilaporkan secara bertahap sesuai rencana penempatan kerja atau pemandirian lulusan. 2. Pelaporan Keuangan a. Lembaga penyelenggara PKH-LKP wajib mengirimkan fotokopi bukti penerimaan transfer dana dari bank penyalur kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, P2PNFI/BPPNFI, 14
Pedoman PKH LKP
dan Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana bantuan sosial PKH-LKP masuk di rekening lembaga penyelenggara. b. Laporan pertanggungjawaban keuangan mengikuti peraturan keuangan yang berlaku. c. Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dari laporan penyelenggaraan program/ kegiatan. 3. Sanksi Bagi lembaga penyelenggara program PKH-LKP yang menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dapat mengakses program bantuan sosial pada tahun berikutnya.
Pedoman PKH LKP
15
BAB
V
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU
A.
Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program PKH-LKP dapat dilihat dari: 1. Adanya laporan penyelenggaraan program pembelajaran, keuangan, dan Success Story Program PKH-LKP. 2. Minimal 90% peserta didik menyelesaikan program pembelajaran PKH-LKP dengan tuntas dan memperoleh sertifikat. 3. Minimal 80% lulusan bekerja pada DUDI atau berusaha mandiri.
B.
16
Pengendalian Mutu 1.
Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program PKH-LKP dilakukan oleh: a. Unsur Internal: Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, P2PNFI, BPPNFI, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kabupaten/Kota; b. Unsur Eksternal: 1) Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP)/ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2) Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PNFI
2.
Aspek pengendalian mutu meliputi: a. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu: 1) Manajemen lembaga penyelenggara 2) Pengelolaan dana oleh lembaga penyelenggara 3) Mutu layanan pembelajaran Program PKH-LKP 4) Sertifikasi lulusan 5) Penempatan kerja lulusan atau wirausaha berupa rekap data lulusan yang bekerja atau wira usaha mandiri (format tersedia dalam lampiran) b. Laporan yang meliputi: 1) Laporan teknis 2) Laporan keuangan Pedoman PKH LKP
BAB
III
PENUTUP
Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program PKH-LKP. Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi Tim Teknis pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan nomor Telepon 0215755503, Fax. 021-5725503/5725041 dan dapat mengunjungi website www.infokursus.net atau email ke:
[email protected]. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
Pedoman PKH LKP
17
|Lampiran 1 FORMULIR PENGAJUAN DANA BLOCKGRANT PENYELENGGARAAN PROGRAM PKH-LKP
JENIS KETERAMPILAN YANG DISELENGGARAKAN
Nama dan Alamat Lembaga (diisi lengkap)
DIUSULKAN KEPADA DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010
18
Pedoman PKH LKP
A. IDENTITAS LEMBAGA 1. Nama Lembaga
:
2.
:
3.
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) Alamat Lengkap
4.
Kabupaten/Kota *)
:
5.
Provinsi
:
6.
Kode Pos
:
7.
No. Telepon/Email
:
8.
Faksimile
:
CEK DI WEB www.infokursus.net
:
B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN)
NO.
PERSYARATAN
1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan
KELENGKAPAN Ada
Tidak ada
2. Akte Notaris pendirian lembaga
Ada
Tidak ada
3. NPWP atas nama lembaga
Ada
Tidak ada
4. Rekening bank atas nama lembaga
Ada
Tidak ada
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
Ada
Tidak ada
6. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
Ada
Tidak ada
7. Surat Pernyataan Kesanggupan
Ada
Tidak ada
8. Surat Pernyataan Kesanggupan
Ada
Tidak ada
atau Dinas Terkait (Khusus LKP dan PKBM)
Kab/Kota atau SKB (untuk diusulkan ke dinas Prop, P2PNFI dan BPPNFI). Provinsi atau P2PNFI/BPPNFI (khusus diusulkan ke Dit.Binsuskel). Menyelenggarakan Program (Pakta integritas). menyerahkan laporan tepat waktu setelah program selesai. Pedoman PKH LKP
19
9. Dukungan instansi/lembaga
Ada
Tidak ada
pendamping kewirausahaan bagi yang diarahkan untuk usaha mandiri atau job order bagi yang menempatkan kerja. Dokumen administrasi nomor 1-4 dan 9 cukup melampirkan foto copy dan dokumen nomor 5-8 harus dilampirkan aslinya. C. KONDISI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGUSUL NO.
DATA SUBSTANSI
1
DATA KEPENDUDUKAN
a
Jumlah penduduk
b
Data penduduk miskin di desa/ kelurahan di mana lembaga saudara berada Data pengangguran usia 1835 disekitar lembaga saudara berada
c
2
KONDISI LINGKUNGAN
a
Lembaga anda berada di lingkungan…..
20
Pedoman PKH LKP
JAWABAN
1. Kabupaten/kota …………… jiwa 2. Kecamatan dimana lembaga saudara berada…… Jiwa 3. Desa/Kelurahan dimana lembaga saudara berada……………… jiwa ………….jiwa .............jiwa
1. Kota Besar 2. Perkotaan 3. Pinggiran kota 4. Pedesaan 5. Pesisir pantai 6. Pegunungan 7. Perkebunan 8. Pertanian 9. Daerah terisolasi 10. .............................
B
Berapa jauh (jarak) tempat Lembaga anda dengan pusat perkotaan
C
Tuliskan potensi unggulan di daerah saudara
1. jarak dengan kecamatan ……..km 2. jarak dengan kab/kota …………km 3. jarak dengan ibu kota provinsi ..........km 1………………………………………………… 2…………………………………………………… 3…………………………………………………… 4……………………………………………………
D
Barang atau jasa yang banyak dibutuhkan disekitar lembaga saudara
E
Jenis barang atau jasa yang sudah ada dan paling banyak diusahakan masyarakat
3
KONDISI DU/DI
A
Bidang industri/usaha yang ada di sekitar lembaga saudara dan berapa jumlahnya
B
Tulis kebutuhan tenaga kerja dari seluruh DU/DI di atas per tahun
Pedoman PKH LKP
21
D. SUBSTANSI NO.
DATA SUBSTANSI
1
JENIS KETERAMPILAN
A
Jenis keterampilan yang diusulkan
B
JAWABAN
......................................................... ......... Alasan mengusulkan jenis keterampilan tersebut: 1. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. 2. ............................................................................................................. ............................................................................................................. 3. ............................................................................................................. .............................................................................................................
C
Jelaskan sasaran dan kriteria calon peserta didik yang berminat terhadap program yang diusulkan
2
PESERTA DIDIK
A
Jumlah peserta didik yang diusulkan
22
Pedoman PKH LKP
…………………. Peserta didik.
B
Latar belakang peserta didik yang diusulkan 1........................................................................................................... 2........................................................................................................... 3........................................................................................................... 4...........................................................................................................
3 a
b
PENDIDIK Tulis pendidik yang ada/ dimiliki lembaga (yang sesuai ……….. orang dengan program yang diusulkan) Lampirkan biodata pendidik. Apa saja kemampuan yang dimiliki pendidik (yang sesuai dengan program yang diusulkan) 1........................................................................................................... 2........................................................................................................... 3...........................................................................................................
C
Dari mana pendidik tersebut (sebutkan dari lembaga sendiri atau instansi terkait): Lampirkan surat pernyataan kesediaan menjadi pendidik/instruktur 1........................................................................................................... 2........................................................................................................... 3...........................................................................................................
D
Apa saja sertifikat yang dimiliki pendidik (Lampirkan sertifikat kompetensi yang dimiliki)
1…………………………………………………… 2…………………………………………………… Pedoman PKH LKP
23
4
PELAKSANA PROGRAM
a
5
Sebutkan nama-nama tim khusus dan lampirkan struktur organisasinya SARANA DAN PRASARANA
6
Uraikan jumlah, kapasitas, kondisi, dan status kepemilikan (milik sendiri, sewa atau pinjam) sarana dan prasarana yang mendukung pelakanaan program: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… GAMBARAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN
a
Lama program yang akan dilaksanakan?
......jam,
b
Kapan rencana kegiatan dimulai
Tgl ………. Bulan…….. th ……………
c
Kapan rencana kegiatan berakhir Tempat program dilaksanakan (sebutkan lokasi) Apakah ada kurikulum /GPPP untuk program ini (Lampirkan jika YA) Bagaimana proses pembelajaran, Jelaskan? Jelaskan cara meng administrasikan kegiatan? Media apa saja yang akan digunakan dalam mendokumentasi kegiaan, Sebutkan?
Tgl ……. Bulan …….. th …………
d
e
24
Pedoman PKH LKP
/
.....hari/
......minggu/ .......bulan.
Ya
Tidak
7
EVALUASI / UJI KOMPETENSI Ya
Apakah ada rencana evaluasi/uji kompetensi untuk program ini Jenis uji kompetensi yang akan dilakukan:
8
tidak
a.
Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) b. Lembaga sendiri c. Pengguna lulusan
TINDAK LANJUT LULUSAN Jelaskan rencana pendampingan lulusan untuk merintis usaha mandiri (dimana saja dan berapa orang) Dengan insitusi/ lembaga apa saja lulusan saudara melakukan perintisan usaha mandiri?
Jelaskan rencana penempatan lulusan untuk bekerja (dimana saja dan berapa orang)?
Institusi/lembaga yang akan dijadikan mitra penempatan lulusan
Pedoman PKH LKP
25
9
DANA YANG DIUSULKAN Tulis jumlah dana yang diusulkan. Untuk apa saja penggunaannya (lampirkan rincian) Apakah ada sumber dana lain yang mendukung program tersebut, Sebutkan? Kalau ada , jelaskan peruntukkan masing-masing dana tersebut.
Mengetahui Kepala Dinas/Kelurahan setempat,
Dibuat di .............................. pada tanggal ................... Penanggung jawab lembaga
_____________________ Nama, tanda tangan dan cap
_______________________ Nama, tanda tangan dan cap
26
Pedoman PKH LKP
Contoh: Rekomendasi
KOP LEMBAGA YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI REKOMENDASI Nomor: ....................... Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada: Nama lembaga Alamat lembaga
: ................................................................... : .................................................................... ................................................................... Telp. ......................... Fax..........................
Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penyelenggara program ...................., dengan jenis keterampilan yang dilaksanakan ..................... Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan program lembaga tersebut di atas. Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ......................., .................2009 Tanda tangan dan cap stempel lembaga pemberi rekomendasi Nama lengkap NIP.
Pedoman PKH LKP
27
| Lampiran 2 FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PKH A Identitas Lembaga 1 Nama Lembaga
Deskripsi
2 NILEK 3 Alamat Lembaga 4 Nama Pemilik/Pimpinan Lembaga 5 Tim Pengelola Program (Uraikan nama dan struktur organisasinya)
B
Program yang Dilaksanakan 1 Jenis Keterampilan 2 Jumlah Peserta Didik
3 Kurikulum dan modul bahan ajar yang digunakan
Deskripsi
1. Awal : ………………….orang 2. Selesai program : ………………….orang 3. Bekerja : ………………… orang 4. Usaha Mandiri : ………………… orang 1. …………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………
28
Pedoman PKH LKP
4 Sarana dan Prasarana yang digunakan (Uraikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan) 5 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilibatkan C
Proses Pelaksanaan Program 1 Persiapan program (Uraikan langkah-langkah persiapan yang telah dilaksanakan)
Deskripsi
2 Pelaksanaan program (Uraikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada 5W+1H) 3 Evaluasi dan Sertifikasi (Uraikan sistem evaluasi dan sertifikasi yang dilakukan) 4 Tindak Lanjut (Uraikan program tindak lanjut yang dilakukan)
5 Mitra kerja dan perannya (Sebutkan mitra kerja dalam melaksanakan program dan uraikan perannya) 6 Hambatan dan permasalahan yang dihadapi
Pedoman PKH LKP
29
7 Solusi yang dilakukan
D Hasil yang Dicapai 1 Peserta Didik yang berhasil menyelesaikan program (Uraikan jumlah dan persentase keberhasilan serta penyebab kegagalan peserta didik) 2 Lulusan yang bekerja di DUDI (Uraikan jumlah, nama lulusan, dan dimana mereka bekerja) 3 Lulusan yang membuka usaha mandiri (Uraikan jumlah, nama lulusan, jenis usaha, dan dimana mereka membuka usaha) E Kesimpulan dan Rekomendasi 1 Kesimpulan
Deskripsi
Deskripsi
2 Rekomendasi Lampirkan semua dokumen yang dibutuhkan
Dibuat di …………………………...... pada tanggal ........................ Penanggung jawab lembaga
_______________________ Nama, tanda tangan dan cap 30
Pedoman PKH LKP
| Lampiran 3 Contoh : Matrik Penggunaan dana Bantuan Sosial Program PKH-LKP Penarikan No 1.
Dana diterima (1) Tanggal :
No
Penarikan
(2) 1
(3) 21 Februari 2010
Jumlah (Rp) (4) 5.000.000,-
No (5) 1.1.
……………..2010 2.
Rp. 100.000.000,-
1.2. 2
30 Maret 2010
7.000.000,-
2.1. 2.2. 2.3.
3
…………………
………………..
Total Penarikan
12.000.000,-
Sisa
88.000.000,-
….. …..
Penggunaan Uraian Banyakny Pengeluaran a (6) (7) Pembelian ATK a. Kertas 5 rim b. Tinta printer 2 buah Bahan belajar 40 set Sub Total 1 Honorarium 3 orang Instruktur Setor Pajak PPh 21 3 orang 15% (PNS) Transport WB 40 orang Sub Total 2 …………………… ……………. …………………… ……………. Sub Total 3 Total Pengeluaran (sub total 1 + 2 +…)
Jumlah (Rp) (8) 200.000,600.000,4.800.000,5.000.000,2.550.000,450.000,4.000.000,7.000.000,…………………. …………………. 12.000.000,-
…………,………………………2010 Ketua/Pimpinan Lembaga………….
(…………….……………………….) Keterangan: (1) Baris 1, diisi tanggal masuknya dana di rekening lembaga Baris 2, diisi besar dana bantuan sosial yang diterima (2) Diisi dengan no urut penarikan dari Bank. (3) Di isi tanggal penarikan dari bank. (4) Diisi dengan jumlah dana yang ditarik dari bank (5) Nomor bukti transaksi (Contoh: PKH-LKP/2010/001). (6) Diisi dengan uraian/rincian pengeluaran/penggunaan dana. (7) Diisi dengan banyak/jumlah pembelian/pembayaran, seperti: 2 rim, 3 orang, 5 buah, dst. (8) Diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan. (9) Sisa diisi dengan selisih antara kolom (1) dikurangi jumlah total pengeluaran. Pedoman PKH LKP
31
| Lampiran 4 SUCCESS STORY ALUMNI PKH-LKP YANG TELAH BEKERJA
FOTO
IDENTITAS DIRI: Nama
: ________________________________
T. Tgl. Lahir
: __________________________________________
Pendidikan Terakhir:___________________________________________ Orang Tua
: Ayah _________________ Ibu _________________
Pekerjaan
: ____________Penghasilan rata-rata: ____________
Alamat
: ________________________________________________ _____________________ Kota ____________________ Tilp ___________________ HP _______________________
Program PKH-LKP : Program Keterampilan _______________________________________________ Pelaksanaan ____ _______ 2010 s.d ____ ________ 2010
32
Pedoman PKH LKP
DATA PEKERJAAN: Tempat Kerja : ____________________________________________________________ Bidang Kerja : _________________ Jabatan : _________________ Mulai Kerja : _________________________ Kisaran Gaji : Rp____________- _____________________ Alamat Perush : ___________________________________________________________ Kota ______________Tilp ______________ HP ______________ Contact Person:_____________ Jabatan di Perusahaan: ______________
Data ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai kebutuhan.
Peserta PKH,
__________________
____________, __________________ Ikut bertanggungjawab: Pimpinan Lembaga,
___________________
Pedoman PKH LKP
33
| Lampiran 5 SUCCESS STORY ALUMNI PKH-LKP YANG BERWIRAUSAHA
IDENTITAS DIRI: Nama : ________________________________________________________ T. Tgl. Lahir : ________________________________________________________ Pendidikan Terakhir : ________________________________________________________ Orang Tua : Ayah ______________________________ Ibu ____________________________________ Pekerjaan : _________________________ Penghasilan ratarata : ___________________________ Alamat : ________________________________________________ __________________________ Kota ________________ Tilp ___________________ HP _______________________ Program PKH-LKP : Program Keterampilan ________________________________________________________
Pelaksanaan ____ __________ 2010 s.d ____ __________ 2010
34
Pedoman PKH LKP
FOTO
DATA PEKERJAAN: Jenis Usaha : ____________________________________________________________ Kelompok Mandiri Mulai Usaha : _________________________ Kisaran Omzet per Bulan Rp __________________________ Alamat Tempat Usaha: ________________________________________________________ Kota _______________ Tilp ____________ HP _____________ Organisasi Pemodal : Mandiri Bank __________________________ Lainnya ____________________________________________________________ Data ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai kebutuhan.
Peserta PKH,
__________________
____________, __________________ Ikut Bertanggungjawab: Pimpinan Lembaga,
_________________
Pedoman PKH LKP
35
|Lampiran 6 TABEL RANGKUMAN STANDAR BIAYA KURSUS (SBK) TAHUN 2010 No.
Jenis Ketrampilan/Tingkat
Jumlah Jam Pelajaran
Biaya Minimum (Rp.)
Biaya Maximum (Rp.)
1.
Menjahit (Tata Busana) Level 1
135
1.000.000
1.800.000
2.
Menjahit (Tata Busana) Level 2
135
1.000.000
1.800.000
3. 4. 5. 6.
Hantaran Level 1 dan Level 2 Tata Kecantikan Rambut Tata Kecantikan Kulit Spa
96 60 60 60
7.
Akuntansi (Akt & MYOB)
65
750.000
1.000.000
8.
Teknisi Akuntansi
65
800.000
1.500.000
9.
Teknisi Komputer
72
800.000
1.250.000
10. Operator Office
72
500.000
750.000
11. Desain Grafis
72
750.000
1.250.000
12. Sekretaris
240
800.000
1.500.000
13. Auto-CAD
72
750.000
1.250.000
14. Perhotelan 15. Teknisi Otomotif
72 240
16. Broadcasting Editor Video
84
1.000.000
1.900.000
17. Broadcasting (Penyiar Televisi)
72
1.000.000
1.900.000
18. Broadcasting (Kamerawan)
84
1.000.000
1.900.000
36
Pedoman PKH LKP
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
Keterangan Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal
Jumlah Jam Pelajaran 96
Biaya Minimum (Rp.)
20. Merangkai Bunga Level 1
24
1.000.000
1.900.000
21. Merangkai Bunga Level 2
24
1.000.000
1.900.000
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
300 240 72 72 72 375 375 375
No.
Jenis Ketrampilan/Tingkat
19. Tata Rias Pengantin
Akupunktur Teknisi Elektronika Culinary Program Pariwisata (Hotel dan Travel) Housekeeping Care Giver Baby Sitter PLRT Plus
Biaya Maximum (Rp.) 2.000.000
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
30. Jasa Boga
150
750.000
1.250.000
31. Pertanian
150
800.000
1.500.000
32. Perkebunan
150
800.000
1.500.000
33. Perikanan Darat dan Laut
150
800.000
1.500.000
34. Peternakan
120
800.000
1.500.000
35. Pertukangan
150
800.000
1.500.000
36. Kehutanan
120
800.000
1.500.000
Keterangan Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal
Pedoman PKH LKP
37
38
Pedoman PKH LKP
Pedoman PKH LKP
39
