12 Media Bina Ilmiah ISSN No

12 Media Bina Ilmiah

ISSN No. 1978-3787

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERWAKILAN (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI LOMBOK BARAT

Oleh Hamdani AR. Dosen KEMENDIKBUD Kopertis Wil. VIII dpk Universitas 45 Mataram Abtrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Barat; (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis (socio-legal approach) di Kabupaten Lombok Barat dengan sampel ditetapkan masing-masing 2 desa dari 6 kecamatan yang dipilih sebagai sampel. Kemudian masing-masing desa diwawancarai 5 orang dari Badan Perwakilan Desa yang ditentukan dengan teknik non-probabilitas (purposive sampling). Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa masih ada BPD yang belum memahami tugas, fungsi dan wewenangnnya. Beberapa kendala masih ditemui. Kendala pada implementasi fungsi BPD : 1) Belum ada peraturan desa yang dibuat oleh BPD; 2) Fungsi pengawasan hanya terkait hanya keseharian kepala desa terkait penyaluran bantuan desa dan beras miskin. Kemudian ditemukan pula faktor pendukung, yaitu tingkat pendidikan BPD cukup memdai dan dukungan Kepala Desa dan Masyarakat terhadap BPD mencapai 75%. Namun muncul pula faktor penghambat yang meliputi : 1) Pemahaman anggota BPD tentang bagaimana fungsi, wewenang dan tugas sebagaimana diatur undang-undang; 2) Anggota BPD memiliki pekerjaan lain (pekerjaan pokok) sebagai PNS, Advocat undang-undang; 2) Anggota BPD memiliki pekerjaan lain (pekerjaan pokok) sebagai PNS, Advokat dan pegawai honor dan pekerjaan lainnya sehingga optimalisasi tugas pokok dan fungsinya tidak maksimal; 3) Sarana dan prasarana masih kurang. Kata Kunci : Badan Perwakilan Desa, Peyelenggaraan Pemerintahan Desa. PENDAHULUAN Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian dalam ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakana menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 18A ayat (1) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undangundang. Dalam pasal (7) UU Nomor : 22 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, diatur hubungan kewenangan sebagaimana tertuang dalam UUD 19455 pasal 18A ayat (1) yaitu hubungan wewenang antara Pemerintah Pusaat dan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang bagaimanapun luasnya bukanlah patokan statis tetapi patokan

dinamis.Kebijakan Otonomi Daerah yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 berikut aturan dibawahnya, sesungguhnya membina implikasi yang sangat luas, baik dalam konteks hubungan daerah dengan institusi diatasnya ataupun di daerah itu sendiri. Kewenangan serupa juga diberikan kepada desa. Antara lain disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari penyelenggara Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD), yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, fungsi penggagasan dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa. Desa sebagai suatu “daerah” otonom terkecil dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih dari

_____________________________________ Volume 6, No. 3, Mei 2012

http://www.lpsdimataram.com

ISSN No. 1978-3787 Media Bina Ilmiah 13 ………………………………………………………………………………………………………… dan oleh warga desa yang berhak memilih, diangkat atau dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 95 UU No. 22 Tahun 1999). Lembaga Badan Perwakilan Desa merupakan wujud pengakuan terhadap prinsip demokrasi di desa karena dengan demikian tersedia saluran bagi masyarakat desa untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya melalui perwakilannya yang duduk dalam BPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara kritis, menelaah dan kemudian memaparkan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 di Kabupaten Lombok Barat, maka perlu diadakan penelitian dengan tujuan mencari dan mengetahui jawaban atas masalah tersebut. Penelitian ini diharapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih rinci dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Barat menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan untuk tujuan penelitian ilmiah. LANDASAN TEORI a.

Negara Kesatuan. Negara Kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, Negara Kesatuan dapat pula berbentuk : 1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralilasasi; 2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kekuasaan yang ada tersebut secara visual dapat dibagi tiga cara yaitu : a) Secara Vertikal; b) Secara Horizontal; c) Pembagian kekuasaan (division of power). Melihat bentukbentuk negara ditinjau dalam susunannya pada umumnya dalam ilmu negara membaginya ke dalam 2 kemungkinan bentuk susunan negara : 1) Negara yang bersusun tunggal yang disebut negara kesatuan; 2) Negara yang bersusun jamak yang disebut negara federasi. Negara Federal secara tepat sulit untuk dirumuskan, oleh karena negara federasi merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa Negara Federal adalah sebuah konsep yang mencoba menyelesaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara-negara bagian. Negara dalam bentuk susunan negara kesatuan, dapat disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, demikian juga badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan

pemerintah daerah bersifat derivatif (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonom yang luas. Sesuai dengan pengertian tersebut maka di dalam negara kesatuan penyelenggaraan pemerintah negara dapat dibagi menjadi ke dalam dua bentuk yaitu : 1) Negara Kesatuan dengan sitem sentralistik, dimana segala sesuatu diatur langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, daerah-daerah hanya tinggal melaksanakannya; 2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya secara dikotomi desentralisasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu desentralisasi kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi kewilayahan yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke wilayah di dalam suatu negara. Sedangkan desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian prinsip pendelegasian wewenang baik yang bersifat kewilayahan atau fungsional menunjukkan adanya span of control dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan bersama-sama. Pemberian otonomi dengan tujuan untuk kelacaran pembangunan yang merata di seluruh tanah air, serasi antara pusat dan daerah. Dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah tidak lagi dijadikan sekedar pelengkap tetapi dijalankan bersama dengan desentraliasi. Dengan demikian asas dekonsentrasi merupakan pemencaran tugas-tugas pemerintahan dan apabila terjadi pelimpahan tugastugas tersebut tidak menjadi urusan rumah tangga yang menerima. Oleh sebab itu wujud dari pelaksanaan asas dekonsentrasi bukan merupakan terbentuknya daerah otonom tetapi terbentuknya wilayah-wilayah administratif. Atau dengan kata lain, perwujudan asa dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan membentuk pemerintahan adminsitratif yaitu lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan urusanurusan Pemerintah Pusat yang berada di daerah. b.

Demokrasi. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Sistem demokrasi tumbuh pertama kali di negara-negara kota di Yunani pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM dalam bentuk demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara yang tidak berdasarkan prosedur mayoritas.

_____________________________________ http://www.lpsdimataram.com

Volume 6, No. 3, Mei 2012

14 Media Bina Ilmiah Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh keadaan negara yang pada saat ini mempunyai daerah yang cukup luas, jumlah warga negara dan urusan-urusan yang begitu kompleks. Oleh karena itu pemerintahan demokrasi sekarang ini yang benar-benar aktif dalam pemerintahan bukanlah rakyat atau para warga negara itu sendiri melainkan wakil-wakil rakyat yang berkumpul dalam suatu kesatuan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). c.

Desentralisasi. Berbicara desentralisasi, tentunya harus dilihat dari segi sejarah timbulnya gerakan desentralisasi di Indonesia yaitu bukan berasal dari rakyat Indonesia tetapi dari pihak Belanda sendiri, sebagai akibat dari cara pemerintahan sentralisasi tersebut, maka terbengkalailah berbagai urusan-urusan yang jauh dari pemerintahan pusat (pada waktu itu berada di Buintanzang) atau Bogor sekarang, ditambah dengan bertambahnya anasir-anasir birokrasi dalam pemerintahan, karena “Hindia Belada” sangat luas sekali. Keadaan yang semakin membebani pemerintahan pusat di Bogor itu mendorong timbulnya suara-suara yang menginginkan supaya diadakan pembagian tugas, yaitu fungsi yang dianggap mudah dapat diserahkan kepada alat-alat pemerintahan yang berada di daerah-daerah, jadi tugas tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Pusat. Berdasarkan keadaan tersebut pada tanggal 23 Juli 1903, Ind. Stbl. 329, desentralisasi lebih dikenal dengan Desentralisasi Wet 1903. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut, desentraliasasi engandung unsurunsur : 1) Adanya penyerahan urusan-urusan atau wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk dilaksanakan; 2) Urusan atau wewenang dari pemerintah; 3) Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II dan pemerintahan desa. d.

Kebijakan Desentralisasi. Alasan desentralisasi adalah sebagai berikut : 1) Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan; 2) Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian; 3) Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan yang efisien; 4) Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah; 5) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan.

ISSN No. 1978-3787 e. Fungsi Pemerintahan. Fungsi menurut Josef Riwukoho dan Haryanto yang dimaksud fungsi : “Sementara itu fungsi menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Fungsi menunjukkan suatu keadaan bergerak, dan tergolong ke dalam suasana kenyataan. Berdasarkan pendapat ini, yang dimaksud dengan fungsi, menunjukkan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bersifat kenyataan. Beberapa fungsi yang dapat dirincikan sebagai berikut : 1) Fungsi pengaturan; 2) Fungsi pemberdayaan; 3) Fungsi pelayanan (Terdiri dari : a. Menjamin keamanan negara; b. Memlihara ketertiban; c. Menjamin penerapan keadilan; d. pekerjaan umum dan pelayanan; e. Meningkatkan kesejahteraan sosial; f. menerapkan kebijakan ekonomi; g. Pemeliharaan sumber daya alam/lingkungan. f.

Pemerintahan Daerah. Pemerintahan dalam artinya yang luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Eksekutif hanyalah kegiatan pemerintahan dalam arti yang sempit, secara tradisional, dipahami bahwa ada pembagian kekuasaan yang sangat tegas diantara ketiga lembaga tersebut. Legislatif melakukan pengaturan membuat kebijaksanaan, sementara pihak eksekutif melaksanakan/ mengimplementasikan apa yang diatur atau diputuskan oleh pihak legislatif dan kekuasaan yudikatif memberikan sanksi atas penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif terhadap apa yang sudah diputuskan oleh kekuasaan legislatif. Pemerintah dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Pada organisasi negara pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan tersebut menunjukkan suatu lingkungan kerja yang berisi wewenang-wewenang tertentu yang memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu juga, untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu jabatan-jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif dan yang lainnya sering disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan sebagainya. Untuk melaksanakan wewenang atau kekuasaan tersebut harus ada pemangku jabatan yaitu yang disebut sebagai pemerintah. Karena menjalankan pemerintahan maka pemangku jabatan disebut sebagai pemerintah. g.

Pemerintahan Desa. Secara umum desa dipahami sebagai tempat bermukim penduduk dengan perkembangan baik secara ekonomi maupun sosial jauh tertinggal bila dibandingkan dengan kota. Biasanya dicirikan

_____________________________________ Volume 6, No. 3, Mei 2012


ISSN No. 1978-3787 Media Bina Ilmiah 15 ………………………………………………………………………………………………………… dengan pola kehidupan dan rutinitas keseharian yang terjadi di dalam masyarakat. Masehab menggambarkan desa sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen. Dari pengertian tersebut maka ada dua sudut pandang dalam memberikan pengertian tentang desa. Pertama dari sudut pandang sosiologi, desa diartikan dengan cara membedakan antara penduduk kota dengan desa serta homogenitas dan hubungan antara individu masyarakat setempat. Kedua dari sudut pandang ekonomi yang memandang desa dari mana pencaharian dan tata cara dalam melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Dari pengertian di atas desa memiliki ciriciri secara umum sebagai berikut : 1) Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha pertanian; 2) Dalam wilayah tersebut, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan; 3) Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat; 4) Populasi penduduknya sebagian besar bersifat “Asli” setempat atau bukan pendatang; 5) Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa bersifat personal; 6) Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial relatif lebih ketat dibanding kota. METODOLOGI a.

Bahan Penelitian. Penelitian ini adalah penelitian normatif (penelitian kepustakaan) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk menyusun kerangka teori maupun untuk mendukung kajian dan pemecahan masalah yaitu: (1) Bahan hukum primer yang meliputi norma (dasar) atau kaidah dasar yang berupa UUD 1945. Ketetapan-ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan dan KeputusanKeputusan lainnya. (2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan sebagainya. b.

Teknik Pengumpulan Data. Untuk memperoleh data dari sampel dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Ada berbagai metode yang telah dikenal seperti wawancara, pengamatan (observasi) kuisioner atau angket. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara : a) Penelitian Kepustakaan; b) Wawancara.

c.

Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 12 Desa yang berada di 6 Kecamatan. Pertimbangan memilih lokasi karena Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah mengenai Peraturan Pemerintah Desa sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemernitahan Daerah dan Peraturan Pemerintah lainnya sebagai aturan pelaksanaannya dan pada tahun 2001 diseluruh desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat telah terbentuk Badan perwakilan Desa. d.

Populasi dan Sampel. Dengan pertimbangan bahwa populasi yang hendak diteliti, bersifat homogen dan penelitian bersifat deskriptif kualitatif untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian maka perlu menentukan sampel. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam suatu penelitian merupakan suatu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya generalisasi dari sampel menuju populasi. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti da yang dianggap dapat menggambarkan dan mewakili populasinya. Dengan demikian, langkah-langkah pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Membagi Kabupaten Lombok Barat Menjadi 3 (tiga) wilayah yakni Lombok Barat bagian utara, Lombok Barat bagian tengah dan Lombok Barat bagian selatan. (2) Menentukan sampel dari masing-masing wilayah tersebut sebanyak 2 kecamatan. Masing-masing kecamatan ditentukan 2 Desa yang dijadikan sampel. Dengan langkah-langkah tersebut maka dapat ditentukan sampel penelitian adalah sebagai berikut : 1. Wilayah Lombok Barat bagian utara yakni Desa Sokong dan Desa Tanjung, Desa Pemenang Barat dan Desa Pemenang Barat dan Desa Pemenang Timur Kecamatan Tanjung. 2. Wilayah Lombok Barat bagian tengah yakni Desa Lembuak dan Desa Sembung Kecamatan Narmada, Desa Kekait dan Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari. 3. Wilayah Lombok Barat bagian selatan yakni Desa Gerung Selatan dan Desa Gapuk, Desa Lembar dan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar. e. Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Implementasi fungsi Badan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan



16 Media Bina Ilmiah pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu analisis dilengkapi dengan hasil-hasil analisis data dari penelitian lapangan untuk mengetahui fakto-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau dapat disebut dengan kata lain bahwa penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA DI LOMBOK BARAT Pasal 1 Peraturn Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Desa merupakan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Baan Perwakilan Desa, dimana Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya BPD dibentuk melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa setempat. Sedangkan anggota tetap dan anggota antar waktu disahkan dengan Keputusan Bupati Lombok Barat dan seluruhnya terbentu pada tahun 2001. Keberhasilan pembentukan BPDdimulai dari hasil uji petik di dua desa yaitu Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung yang diselenggarakan pada April 2002 dan Desa Sembung Kecamatan Narmada yang diselenggarakan Mei 2002 dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib dengan partisipasi masyarakat mencapai 80% IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI LOMBOK BARAT Pelaksanaan fungsi-fungsi BPD dapat dirinci sebagai berikut : a. Fungsi Mengayomi Adat Istiadat. Fungsi ini dilakukan dalam kehidupan seharihari masyarakat desa, baik dalam bentuk kerukunan maupun perkumpulan-perkumpulan dalam rangka membina kehidupan kemasyarakatan maupun keagamaan. Seperti bentuk perkumpulan yasinan, arisan dan sebagainya serta kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat mendukung keserasian dan keharmonisan kehidupan masyarakat desa. b.

Fungsi Legislasi. Fungsi Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa. Dalam pasal 2 Perda Kabupaten

ISSN No. 1978-3787 Lombok Barat No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa mengatur bentuk/format peraturan desa. Isi muatanan Peraturan Desa dalam pasal 3 adalah peraturan yang meliputi hal-hal yang terkait dengan : 1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelengaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan desa. 2) Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. 3) Segala sesuatu yang membebani keuangan desa. 4) Segala sesuatu yang meletakkan larangan dan kewajiban, membatasi dan membebani hak masyarakat. Sedangkan pada pasal 4 menyatakan bahwa peraturan desa tidak boleh : 1) Bertentangan dengan kepentingan umum. 2) Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 3) Mengatur urusan yang bukan merupakan wewenang Pemerintah Desa. PEMAHAMAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) LOMBOK BARAT TERHADAP TUGAS DAN FUNGSINYA. Tugas dan fungsi BPD tertuang dalam UndangUndang dan PeraturanDaerah-Peraturan Daerah yang merupakan hukum yang harus ditaati oleh anggota BPD. Menurut Lawrence M. Friedman setiap hukum selalu mengandung 3 (tiga) komponen yaitu komponen struktural, komponen substansial dan komponen kulturl. Komponen kultural disebut dengan legal culture, adalah sikap-sikap dan nilainilai yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan budaya hukum tidak lain adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam budaya masayarakat umum. Oleh Soekanto konsep budaya hukum dikaitkan sebagai ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum yang menjadi pembahan banyak orang, karena konsep budaya hukum mencakup kesadaran hukum. Masalah budaya hukum tidak terlapas dari masalah penegakan hukum karena masalah penegakan hukum sangat tergantung pada budaya hukum masyarakat setempat. Agar hukum berperan sesuai fungsinya dalam masyarakat perlu kesadaran bertindak sesuai ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam sanubari masyarakat merupakan faktor yang menetukan sahnya hukum. Pada mulanya masalah kesadaran hukum terletak pada proses penerapan hukum positif tertulis yang kemudian berkembang dalam rangka proses sosialisasi dan dipatuhi sesuatu hukum.

_____________________________________ Volume 6, No. 3, Mei 2012


ISSN No. 1978-3787 Media Bina Ilmiah 17 ………………………………………………………………………………………………………… Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD : 1) Pemahaman yang belum maksimal anggota BPD tentang bagaimana melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas sebagaimana di atur dalam perundangundangan; 2) Anggota BPD memiliki pekerjaan lain (pekerjaan pokok) sebagai PNS, Advocat, Pegawai Honor sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN DAN SARAN a.

Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan fungsi-fungsi Badan Perwakilan Desa di Lombok Barat sudah cukup baik, ini terbukti dari fungsi yang telah dilakukan : 1. Mengayomi atau menjaga adat istiadat yang hidup dan berkembang. Fungsi ini dilakukan sebagian besar telah dilakukan oleh lembaga Badan Perwakilan Desa seperti melestarikan kegiatan-kegiatan maupun kelompok-kelompok yang berkaitan pelestarian adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan fungsi pengayoman adat istiadat 75% dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan pelastarian adat-istiadat 2. Legislasi. Proses legislasi tampak pada penyusunan Rancangan Peraturan Desa selain Peraturan Desa yang berkaitan program kerja Kepala Desa atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Belum ada peraturan desa yang dibuat oleh BPD. Hanya 40% BPD yang sudah menyusun dalam bentuk rancangan. 3. Pegawasan. Fungsi dibidang pengawasan peraturan menjadi pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa. Sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Penampung Aspirasi Masyarakat. Pelaksanaan fungsi ini dapat diselenggarakan dengan baik karena anggota BPD karena adanya komunikasi dan pertemuan yang intensif dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat difahami dan ditindaklanjuti. 5. Tingkat Pendidikan. Pengurus DPD di Kabupaten Lombok Barat sebagian memiliki latar belakang pendidikan SMU dan Perguruan Tinggi dengan persentase 65%. Hal ini telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam PERDA. Dengan latar belakang pendidikan terssebut BPD memiliki kapabiltas dalam melaksanakan tugas dan funginya. 6. Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi BPD. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi BPD : 1) Tingkat pendidikan yang memadai; 2) Dukungan Kepala Desa dan masyarakat mencapai 75% terhadap keberadaan BPD. 7. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD.

b.

Saran. Berdasakan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi BPD dan untuk memkasimalkan fungsi-fungsi yang dimiliki maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : 1) Anggota BPD perlu diberi pemahaman dalam bentuk penataran secara bertahap; 2) Untuk penyusunan PERDES, Kepala Desa dan anggota BPD diberikan pelatihan khusus oleh para ahli; 3) Perlu revisi kepengurussan BPD agar PNS tidak diperbolehkan mengjadi anggota dengan tujuan agar anggota BPD dapat bekerja optimal; 4) Perlu pembinaan intensif oleh Pemerintah Desa agar tercipta sinkronisasi, harmonisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di desa; 5) Perlu dipikirkan pengadaan sarana dan prasarana BPD dan honorarium yang sesuai dan sebanding dengan Kepala Desa dan Aparatnya.

DAFTAR PUSTAKA Adisubrata, Winarna Surya, Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, Aneka Ilmu, Semarang, 2003. Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1999. Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, jakarta, 2001. Aini, H. Nurul, Fungsi-Fungsi Pemerintahan, Badapn Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1997. Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Psutaka Utama, Jakarta, 1991. C.S.T. Kansil, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. C.S.T. Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.



18 Media Bina Ilmiah Josef Riwokuho dan Maryanto, Kapita Selekta Masalah-Masalah Pemerintahan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri-Jakarta, 1997. Gie, The Liang, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993. Guruh L, S, Syahada, Minimbang Otonomi VS Federal, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000. Juliantara, Dadang, Pemburuan Kabupaten, Pembaruan, Yogyakarta, 2004.

ISSN No. 1978-3787 Soehartono, dkk, Politik Lokal, Lentera Pustaka Utama-Jogjakarta, 2011. Soehono, Ilmu Negara, Liberty-Jakarta, 1998. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia – Jakarta, 1984. Suhartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial, Remaja Rosdakarya-Bandung, 2000. Syaukani, H. R, Affan Gafar dan Riyaas Rasyid, Otonomi Daerah, Pelajar Jogjakarta, 2004.

_____________________________________ Volume 6, No. 3, Mei 2012


12 Media Bina Ilmiah ISSN No

Recommend Documents