ANGGARAN RUMAH TANGGA PRIMER KOPERASI PEGAWAI UPN “VETERAN” YOGYAKARTA Badan Hukum : 479 a/BH/XI/12-67 BAB I UMUM Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya di singkat ART PRIMKOP Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan hal lain yang mendukung atau tidak bertentangan Anggaran Dasar PRIMKOP Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. BAB II BIDANG USAHA Pasal 2 PRIMKOP Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta (koperasi) melakukan kegiatan serba usaha yang meliputi : (1) Simpanan (simpanan sukarela, simpanan berjangka, modal penyertaan), pinjaman (pinjaman reguler, sebrakan, KPR, pinjaman khusus). (2) Perdagangan (barang konsumsi, non konsumsi, ATK) (3) Jasa Konstruksi (pengaplingan, perumahan, pengecatan rumah dan gedung). (4) Jasa Konsultasi Manajemen Perkoperasian. (5) Jasa lain (transportasi, fotocopy, pengurusan kendaraan bermotor, warnet, wartel, pembayaran telepon, AC, persewaan, ticketing dan perbengkelan) dan usaha lain yang dimungkinkan menurut ketentuan yang ada dan memperoleh persetujuan dalam Rapat Anggota. BAB III MODAL USAHA KOPERASI Pasal 3 Jenis-jenis simpanan-simpanan Anggota : (1) Simpanan Pokok. (2) Simpanan Wajib. (3) Simpanan Wajib Usaha. (4) Simpanan Sukarela (simpanan SIAGA PRO). (5) Simpanan Berjangka. (6) Modal Penyertaan. (1) (2) (3) (1) (2) (3)
Pasal 4 Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh calon anggota sebagai salah satu syarat keanggotaan koperasi. Besarnya Simpanan Pokok adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Simpanan Pokok dibayarkan secara tunai atau potong gaji (bagi anggota biasa). Pasal 5 Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayarkan setiap bulan oleh anggota tanpa melihat aktivitas keanggotaan koperasi, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. Pembayaran simpanan wajib dapat dilakukan secara tunai, potong gaji maupun autodebet Simpanan Sukarela. Perubahan atas besarnya simpanan wajib seperti tersebut pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota.
Pasal 6 (1) Simpanan Wajib Usaha adalah simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota yang meminjam uang atau menggunakan jasa koperasi tertentu. (2) Besarnya Simpanan Wajib Usaha untuk meminjam uang/barang adalah 1 % (satu persen)
dari besarnya pinjaman. Pasal 7 Simpanan Sukarela adalah simpanan yang waktu dan besarnya simpanan ditetapkan sendiri oleh penyimpan (anggota). Pasal 8 Simpanan Berjangka adalah simpanan dengan jangka waktu penyimpanan minimal satu bulan yang besarnya simpanan minimal satu juta rupiah, jasa simpanan ditentukan oleh pengurus mendasarkan pada suku bunga Bank Pemerintah. Pasal 9 (1) Koperasi dapat pula melakukan peningkatan modal yang berasal dari modal penyertaan. (2) Peningkatan modal dari modal penyertaan dapat berasal dari anggota dan instansi dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi. (3) Modal penyertaan ikut diperhitungkan dalam pembagian SHU maupun dalam penanggungan risiko usaha. (4) Ketentuan mengenai modal penyertaan diatur tersendiri oleh pengurus bersama pengawas. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 10 (1) Anggota koperasi terdiri atas: a. Anggota Biasa adalah pegawai tetap UPN “Veteran” Yogyakarta b. Anggota Luar Biasa adalah pegawai harian tetap, pegawai harian lepas, pegawai perikatan, alumni, anggota Primer Koperasi yang berhenti dari kedinasan UPN “Veteran” Yogyakarta karena pensiun (dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus koperasi) dan masyarakat luas yang mengajukan menjadi anggota luar biasa. (2) Anggota biasa dibuktikan dengan Status kepegawaian berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Pasal 11 Keanggotaan seseorang dinyatakan sah, apabila telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta tercatat sebagai anggota. (1) (2)
(3) (4) (5)
Pasal 12 Anggota dapat diberhentikan dari keanggotaannya oleh pengurus apabila anggota tersebut tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai anggota selama 12 bulan dan/atau telah berbuat sesuatu yang merugikan koperasi, Gerakan Perkoperasian dan Negara Indonesia. Pemberhentian sebagaimana tersebut ayat 1 diputuskan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Pengurus yang diadakan untuk keperluan itu. Setelah mempelajari bukti-bukti yang menurut pertimbangan Rapat Pengurus terbukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan koperasi, maka dibuatkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dengan satu tindasan untuk Pengawas. Apabila dalam waktu dua minggu yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka pengurus dapat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tetap. Anggota yang diberhentikan, seluruh hak dan kewajibannya gugur. Anggota koperasi yang dinyatakan oleh Negara terbukti telah melakukan perbuatan atau pelanggaran yang menyebabkan yang bersangkutan dihilangkan kebebasannya oleh Negara, pengurus dapat langsung mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentiannya.
Pasal 13 Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dengan alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 ayat 2 dapat mengajukan permohonan kembali menjadi anggota. Pasal 14 (1) Setiap anggota biasa mempunyai hak : a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota b) Memilih pengurus dan pengawas.
c) d) e) f) g) h)
Dipilih menjadi anggota pengurus. Dipilih menjadi anggota pengawas. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam AD. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Mendapat keterangan dari pengurus mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam AD.
(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak: a) Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota b) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus. c) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. d) Mendapat keterangan dari pengurus mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam AD. Pasal 15 Setiap anggota mempunyai kewajiban : (1) Mematuhi AD dan ART, keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota dan peraturan khusus yang dibuat oleh pengurus. (2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. BAB V RAPAT-RAPAT Pasal 16 Rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus, dihadiri oleh anggota koperasi dan undangan lainnya untuk membicarakan agenda tertentu. Pasal 17 (1) Setiap anggota yang hadir pada rapat anggota wajib mengisi daftar hadir dan menandatanganinya. (2) Peserta undangan (peninjau) dapat memberikan masukan dalam rapat, namun tidak memiliki hak suara (tidak berhak memutuskan). Pasal 18 Sebelum Rapat Anggota diadakan, pengurus wajib mengadakan persiapan dan menyediakan bahan-bahan rapat seperti : (1) Risalah rapat yang diadakan sebelumnya. (2) Laporan pengurus mengenai organisasi, usaha, keuangan, program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) koperasi tahun berikutnya. (3) Laporan pengawas. Pasal 19 (1) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus mengenai pengelolaan koperasi. (3) Rapat Anggota sah jika yang hadir lebih dari separuh jumlah anggota koperasi. (4) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini maka rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam dan bila belum memenuhi quorum dinyatakan sebagai Rapat Anggota Luar Biasa. (5) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (satu anggota satu suara) berdasarkan suara terbanyak. (6) Rapat Anggota untuk penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota yang hadir.
Pasal 20 Segala keputusan rapat anggota dicatat dalam sebuah buku Daftar Berita Acara Rapat Anggota dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Pasal 21 (1) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas disebut Rapat Anggota Tahunan diadakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun tutup buku. (2) Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan kepada anggota sekurang- kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat. (3) Sebelum Rapat Anggota Tahunan dimulai, acara dan tata tertib harus dimintakan pengesahan terlebih dahulu. Pasal 22 (1) Selain Rapat Anggota, dapat diadakan Rapat Anggota Luar Biasa. (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan apabila dalam situasi : a. Koperasi berjalan tidak sesuai dengan ketentuan AD dan ART. b. Perubahan AD harus diadakan, sehubungan dengan perubahan ketentuan Undangundang atau peraturan perkoperasian. c. Keadaan Negara atau karena ketentuan-ketentuan penguasa pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan Rapat Anggota. (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat anggota. (4) Rapat Anggota Luar Biasa sah bila dihadiri minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota koperasi. Pasal 23 Dalam hal Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana BAB V Pasal 11 AD dalam keadaan luar biasa maka pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Anggota harus sudah diedarkan paling lambat 10 ( sepuluh ) hari sebelumnya. Pasal 24 (1) Rapat Anggota dipimpin oleh ketua pengurus koperasi atau yang diberi kuasa oleh ketua pengurus koperasi. (2) Pimpinan rapat berkewajiban untuk bertindak bijaksana dan tegas demi kelancaran dan suksesnya rapat. Pasal 25 Pembicaraan dalam rapat anggota wajib dicatat di dalam risalah rapat, terutama keputusankeputusannya, dan disampaikan kepada seluruh anggota. Pasal 26 Apabila ada kehendak untuk membubarkan koperasi, maka hal tersebut harus dibahas dan diputuskan oleh Rapat Anggota Luar Biasa, seperti ditentukan dalam Pasal 22. Pasal 27 (1) Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan antara lain untuk: a. Membuat laporan. b. Mengevaluasi kegiatan usaha, organisasi dan permodalan. c. Menentukan langkah dan mengambil keputusan untuk kelancaran perbaikan usaha. d. Menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah yang mendesak dalam setiap periode waktu tertentu (mingguan, bulanan). (2) Rapat Pengawas untuk mengevaluasi program kerja yang dilakukan sekurang-kurangnya dua bulan sekali (3) Rapat Pengurus dan Pengawas dapat diadakan bersama tergantung pada persoalan atau materi yang dibahas, sekurang-kurangnya minimal dua bulan sekali. Pasal 28 (1) Rapat Anggota Khusus adalah rapat yang dihadiri oleh perwakilan anggota, dan/atau anggota yang ditunjuk oleh pengurus.
(2) Rapat Anggota Khusus memberikan saran dan masukan apabila dipandang perlu. BAB VI PENGURUS (1) (2) (3)
Pasal 29 Ketua pengurus dipilih oleh anggota dalam RAT berdasarkan usulan dari anggota biasa. Ketua pengurus terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur. Anggota formatur terdiri dari 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh ketua formatur dan dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
Pasal 30 Keputusan Formatur dalam menetapkan pengurus dan susunan pengurus harus disosialisasikan kepada anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat Anggota. Pasal 31 Anggota pengurus terpilih harus dicatat dalam daftar pengurus dan sebelum memangku jabatannya harus mengangkat sumpah atau janji di hadapan Pejabat Dinas Koperasi setempat dan dibuktikan dengan penandatanganan Akte Sumpah. Pasal 32 Pengurus sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pasal 33 Kewajiban dan Hak Pengurus 1)
Pengurus berkewajiban: a) Melaksanakan AD dan ART dengan penuh tanggungjawab. b) Melaksanakan rencana program kerja yang telah disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan. c) Membuat laporan pelaksanaan program kerja yang disampaikan pada rapat anggota. d) Menyelenggarakan rapat anggota, rapat pengurus dan rapat-rapat lain.
2)
Pengurus berhak atas honorarium, tunjangan dan insentif yang besarnya diputuskan dalam rapat bersama antara Pengurus dan Pengawas yang dituangkan dalam surat keputusan ketua pengurus.
Pasal 34 Pembagian tugas pengurus diatur sebagai berikut : (1) Ketua bertugas sebagai pimpinan umum. (2) Wakil Ketua bertugas membantu tugas ketua. (3) Sekretaris bertugas membantu ketua di bidang organisasi dan administrasi, antara lain mengurus surat menyurat, mengisi dan merawat daftar anggota, membuat risalah rapat dan melaksanakan inventarisasi kekayaan koperasi. (4) Bendahara membantu tugas ketua di bidang keuangan antara lain: membuat laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca dan arus kas, serta mengurus, memelihara keamanan dan keselamatan harta benda koperasi termasuk surat-surat berharga. Pasal 35 Uraian tugas masing-masing pengurus secara rinci diatur dalam peraturan khusus yang disahkan dalam Rapat Pengurus dan Pengawas. Pasal 36 Dalam hal mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan seperti tersebut dalam Pasal 26 AD, bila dipandang perlu pengurus dapat menguasakannya kepada pihak lain (ahli hukum). Pasal 37 Seorang pengurus dapat dinyatakan berhenti sebagai pengurus koperasi apabila : (1) Dinyatakan keluar sebagai anggota koperasi baik karena pindah ke daerah lain, berhenti/diberhentikan sebagai pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta atau diberhentikan
sebagai anggota koperasi oleh pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ART ini. (2) Mengajukan permintaan berhenti sebagai pengurus secara tertulis dan disetujui oleh Ketua Pengurus. (3) Diberhentikan oleh Ketua Pengurus karena tidak dapat aktif menjalankan tugas atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi koperasi atau tidak mentaati undang-undang koperasi, peraturan pelaksanaannya atau ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan di lingkungan koperasi. Pasal 38 Dalam hal memberhentikan seseorang pengurus sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 ayat 3, Ketua Pengurus harus terlebih dahulu memberikan alasan tentang pemberhentian dan memberikan kesempatan untuk menanggapi pemberhentian tersebut. Pengurus wajib juga memperhatikan pertimbangan pengawas. Pasal 39 (1) Pengurus dinyatakan berhenti, sampai ada penetapan berhenti sebagai pengurus berdasarkan surat keputusan Ketua Pengurus serta dicatat dalam daftar pengurus dengan mencantumkan sebab-sebab pemberhentiannya. (2) Pemberhentian tersebut harus dilaporkan kepada pembina dan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan berikutnya. Pasal 40 (1) Ketua Pengurus dapat mengangkat pengurus sebagai pengganti dari anggota pengurus yang berhenti/diberhentikan setelah mendengarkan pertimbangan dari pengawas. (2) Pergantian pengurus dilaporkan kepada pembina untuk mendapatkan surat keputusan dan dilaporkan kepada anggota dalam rapat anggota tahunan berikutnya. (3) Dalam hal Ketua Pengurus berhalangan tetap maka tugas, wewenang dan tanggungjawab Ketua Pengurus dilaksanakan oleh Wakil Ketua sampai masa jabatan berakhir. Pasal 41 Pemberhentian seorang atau lebih anggota pengurus dan pengangkatan penggantinya perlu disertai dengan berita acara serah terima sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pasal 42 Seorang pengurus yang diberhentikan oleh Ketua Pengurus seperti tercantum dalam Pasal 37 ayat 3, dapat mengajukan keberatannya dalam Rapat Anggota berikutnya dengan mengajukan alasan-alasan keberatannya secara tertulis melalui pengawas selambat-lambatnya satu minggu sebelum Rapat Anggota untuk dimasukkan dalam agenda Rapat Anggota. BAB VII PENGAWAS (1) (2)
Pasal 43 Ketua Pengawas dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan berdasarkan usulan anggota biasa. Ketua Pengawas terpilih menjadi anggota formatur.
Pasal 44 Formatur dapat menentukan anggota pengawas dengan memperhatikan calon-calon yang diajukan dalam Rapat Anggota tanpa terikat dengan jumlah suara dalam pencalonan. Pasal 45 Pengawas terpilih harus dicatat dalam buku daftar pengawas dan sebelum memangku jabatan harus mengangkat sumpah atau janji dihadapan Pejabat Departemen Koperasi setempat dan dibuktikan dengan penandatanganan Akta Sumpah atau janji. Pasal 46 Pambagian tugas antara ketua dan anggota pengawas ditetapkan dalam Peraturan Khusus yang dibuat oleh Rapat Pengawas.
Pasal 47 Kewajiban dan Hak Pengawas 1) a) b) c) d) e) f) 2) 3) 4)
(1) (2) (3)
Pengawas berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap : Kegiatan usaha. Tertib organisasi dan administrasi. Kebenaran pembukuan. Kebijakan pengurus. Kegiatan koperasi. Mengadakan dan mengikuti Rapat Pengurus dan Pengawas. Pelaksanaan pengawasan tersebut sekurang-kurangnya dua bulan sekali dan hasilnya disampaikan secara tertulis kepada pengurus paling lama 1 (satu) bulan setelah diadakan pemeriksaan. Apabila hasil pengawasan tidak ditindak lanjuti oleh pengurus, pengawas dapat meminta kepada pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
Pengawas berhak atas honorarium, tunjangan dan insentif yang besarnya berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas. Pasal 48 Ketua Pengawas dapat mengangkat anggota pengawas sebagai pengganti dari anggota pengawas yang berhenti/diberhentikan setelah mendengarkan pertimbangan dari pembina. Pergantian anggota pengawas dilaporkan kepada pembina untuk mendapatkan surat keputusan dan dilaporkan kepada anggota dalam rapat anggota tahunan berikutnya. Dalam hal Ketua Pengawas berhalangan tetap maka tugas, wewenang dan tanggungjawab Ketua Pengawas dilaksanakan oleh Sekertaris Pengawas sampai masa jabatan berakhir. BAB VIII PENGELOLA/MANAJER
(1) (2) (3) (4)
Pasal 49 Pengelola/Manajer harus mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bidangnya. Pengelola/manajer harus memahami dan mendukung visi, misi dan tujuan koperasi. Pengelola/manajer harus jujur dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasnya. Pengelola/manajer harus memberikan jaminan berupa surat berharga, sertifikat tanah dan sejenis, terhadap pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kesepakatan.
Pasal 50 Pengelola/Manajer berhak atas honorarium, tunjangan dan insentif yang besarnya berdasarkan keputusan Pengurus. Pasal 51 (1) Pengelola/manajer melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan program yang ditetapkan pengurus. (2) Pelaksanaan tugas pengelola/manajer dilaporkan secara tertulis kepada pengurus setiap bulan. (3) Tugas, kewajiban dan wewenang pengelola/manajer diatur oleh pengurus. Pasal 52 Pengelola/manajer dapat diberhentikan apabila : (1) Melalaikan tugas-tugasnya dan/atau melakukan secara langsung maupun tidak langsung. (2) Melanggar atau tidak menepati satu atau lebih surat perjanjian kerja. (3) Mengajukan permintaan berhenti secara tertulis Pengawas dengan memperhatikan surat perjanjian
tindakan yang merugikan koperasi baik ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam dan disetujui oleh Rapat Pengurus dan kerja.
Pasal 53 Apabila koperasi belum dapat mengangkat pengelola/manajer sebagaimana dimaksud pasal 49,
maka ketua pengurus pengelola/manajer.
dapat
menunjuk
diantara
pengurus
untuk
bertindak
sebagai
BAB IX KARYAWAN Pasal 54 (1) Karyawan berasal dari anggota dan bukan anggota koperasi yang memenuhi syarat, yang diangkat dengan surat keputusan ketua pengurus. (2) Karyawan bertanggungjawab kepada pengurus, dengan ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi dan hubungan kerja ditetapkan dalam peraturan khusus. (3) Status karyawan terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap. Pasal 55 (1) Karyawan berhak atas : a. Gaji. b. Tunjangan dan/atau insentif. (2) Besarnya gaji, tunjangan dan/atau insentif lainnya ditentukan oleh pengurus dengan mengacu pada kemampuan koperasi dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. (3) Karyawan berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang ditentukan oleh Pengurus. Pasal 56 Seseorang yang diangkat menjadi karyawan terlebih dahulu harus menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan koperasi yang berisi antara lain ketentuanketentuan mengenai masa kerja, hak dan kewajiban, sebelum dikeluarkannya surat keputusan pengangkatan oleh ketua pengurus. Pasal 57 Karyawan diberhentikan apabila : (1) Melalaikan tugas-tugasnya dan/atau melakukan tindakan yang merugikan koperasi baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) Melanggar atau tidak menepati satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam surat perjanjian kerja. (3) Mengajukan permintaan berhenti secara tertulis dan disetujui oleh rapat pengurus dan pengawas dengan memperhatikan surat perjanjian kerja. BAB X PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA Pasal 58 (1) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh, mengacu pada pasal 32 AD hasil dari : a. Partisipasi anggota koperasi. b. Partisipasi bukan anggota koperasi. c. Selain dari huruf a dan b di atas. (2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut : a. 40 % untuk cadangan. b. 40 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya. c. 5 % untuk dana pengurus dan pengawas. d. 5 % untuk dana Pegawai. e. 2,5 % untuk dana pendidikan f. 2,5 % untuk dana audit. g. 5 % untuk dana sosial. (3) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan dari usaha yang diselenggarakan bukan anggota dibagi sebagai berikut : a. 70 % untuk cadangan. b. 7,5 % untuk pengurus dan pengawas.
c. d. e. f.
7,5 10 2,5 2,5
% % % %
untuk untuk untuk untuk
pengelola/manajer dan karyawan. dana pendidikan. dana audit. dana sosial dan pembangunan wilayah daerah kerja.
(4) Besarnya Sisa Hasil Usaha berikut : a. 50 % untuk cadangan. b. 50 % untuk anggota.
yang diperoleh di luar ayat 3 huruf a dan b
dibagi sebagai
Pasal 59 Pembagian, pemanfaatan dan penggunaan Sisa Hasil Usaha untuk dana pengurus, pengawas, pengelola/manajer, karyawan, pendidikan, forum komunikasi, audit, sosial dan pembangunan wilayah daerah kerja sebagaimana Pasal 58 diatur oleh pengurus. BAB XI PELAPORAN KEUANGAN (1) (2)
Pasal 60 Pelaporan keuangan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 27), menganut asas keterbukaan bagi anggota. Pelaporan disusun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 61 Apabila dipandang perlu, Rapat Anggota setelah mendengar laporan pengawas dan pertimbangan pejabat yang berwenang, dapat menunjuk akuntan publik (auditor) untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap neraca yang dibuat oleh pengurus. BAB XII KERUGIAN DAN TANGGUNGAN Pasal 62 (1) Kerugian akibat faktor-faktor diluar jangkauan program, dan wewenang atau kendali pengurus, dari program yang ditetapkan oleh Rapat Anggota ditutup dengan dana cadangan. (2) Apabila dana cadangan tidak mencukupi, maka sisa dari kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, ditanggung secara bersama oleh anggota yang terdaftar sebagai anggota. (3) Mereka yang berhenti dari keanggotaan koperasi setelah 3 (tiga) bulan pada saat terjadinya kerugian, dibebaskan dari kewajiban menanggung kerugian sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini. (1) (2)
Pasal 63 Dalam hal koperasi dibubarkan dan penyelesaiannya ternyata kekayaannya tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka setiap anggota menanggung sebesar simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan. Pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
Pasal 64 Segala penyelesaian atas kerugian koperasi sebagaimana diatur dalam Bab ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian menurut hukum yang berlaku. BAB XIII PENUTUP Pasal 65 Hal-hal lain yang belum diatur di dalam ART koperasi ini, diatur dalam Peraturan Khusus yang ditetapkan pada Rapat Anggota.
Pasal 66 ART koperasi ini berlaku sejak disahkan pada Rapat Anggota. Demikian Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta ini yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan pada tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan (28-2-2009).
Ketua Pengurus
Ketua Pengawas
(Dr. Yuni Istanto, MS)
(Drs. Sutoyo, M.Si.)
