Arbitrase Miko Kamal Principal, Miko Kamal & Associates
28/06/12
1
Definisi arbitrase Arbitrase adalah cara penyelesaian sesuatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999)
28/06/12
2
Hukum arbitrase • UU No. 5 Tahun 1968 tentang raNfikasi Washington ConvenNon tahun 1965 (ICSID ConvenNon): Penyelesaian perselisihan antarnegara dan warganegara asing mengenai penanaman modal. • Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang raNfikasi New York ConvenNon 1958: eksekusi atas putusan arbitrase yang dibuat di negara asing. • UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan AlternaNf Penyelesaian Sengketa 28/06/12
3
KarakterisNk arbitrase • Arbitrase adalah proses peradilan secara swasta, dimana sengketa diputus oleh seorang hakim swasta (arbiter). • Arbitrase dimulai dengan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. • Perjanjian arbitrase mengenyampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa. • Para pihak (berdasarkan perjanjian arbitrase) berhak menentukan sendiri acara arbitrase (party autonomy). • Sebagaimana halnya putusan pengadilan, putusan arbitrase mengikat para pihak. 28/06/12
4
Mengapa arbitrase? (kelebihan) • Para pihak berkesempatan memilih arbiter yang berkualitas dan integritas. • Sengketa akan diputus oleh pihak yang netral (dalam sengketa internasional, kalau diselesaikan melalui forum pengadilan, lokasi hearing Ndak akan netral) • ‘hukum acara’ yang dipakai akan fleksibel (lokasi, tatacara pembukNan, bahasa) 28/06/12
5
Mengapa…cont. • Kecepatan penyelesaian sengketa lebih terjamin karena lamanya penyelesaian sengketa akan disepakaN oleh para pihak • Rahasia dan pribadi (privat). Kalau di pengadilan, pemeriksaan perkara akan dilakukan secara terbuka. • Fleksibel dalam memilih hukum (sengketa internasional) • Putusan final dan mengikat dan langsung dapat dieksekusi. • Dalam sengketa internasional, eksekusi dapat dilakukan di luar jurisdiksi suatu negara
28/06/12
6
Kelemahan arbitrase • Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. • Pihak yang berperkara di forum arbitrase harus siap dengan biaya ekstra ( jika mempergunakan arbitrase adhoc, para pihak harus mengeluarkan biaya ruangan, fasililats sidang, honor arbiter, sekretaris, penerjemah dll) 28/06/12
7
Sengketa apa yang dapat diselesaikan di forum arbitrase? • Sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-‐undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
28/06/12
8
Jenis arbitrase • Arbitrase Ad Hoc Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan satu sengketa tertentu.
• Arbitrase insNtusional Arbitrase insNtusional ada bukan hanya untuk menyelesaikan satu sengketa tertentu.
28/06/12
9
Beberapa contoh lembaga arbitrase • BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia): Indonesia • ICC (InternaNonal Chamber of Commerce), InternaNonal Court of ArbitraNon, London Court of InternaNonal ArbitraNon (LCIA), Singapore InternaNonal ArbitraNon Center (SIAC): Luar Negeri 28/06/12
10
Yang penNng dalam proses arbitrase • Perjanjian arbitrase • Peraturan acara arbitrase dari lembaga arbitrase yang dipilih • Ketentuan undang-‐undang tentang arbitrase yang bersifat memaksa
28/06/12
11
Perjanjian arbitrase • Pasal 1 (3) ‘Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum Nmbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah Nmbul sengketa’. • Perjanjian arbitrase bersifat asesor: perjanjian arbitrase Ndak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian dan merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok.
28/06/12
12
Akibat Hukum Perjanjian arbitrase Pasal 11: (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan Ndak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-‐ hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-‐undang ini. 28/06/12
13
Jangka waktu proses arbitrase Pasal 48 (1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. (2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang. 28/06/12
14
Jangka…cont. Pasal 33 Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila : a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu; b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepenNngan pemeriksaan. 28/06/12
15
Putusan arbitrase • Putusan provisional Pasal 32 (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur keterNban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan peniNpan barang kepada pihak keNga, atau menjual barang yang mudah rusak. (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ndak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. 28/06/12 16
Putusan…cont. • Putusan arbitrase Pasal 55 Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Pasal 57 Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (Nga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.
28/06/12
17
