0
1
2
3
4
SOAL TEORI KUP
Menurut Pasal 1 UU KUP, Penelitian adalah serangkaian kegiatan menilai kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian kebenaran penulisan dan perhitungannya. Sedangkan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau data bukti yang dilaksanakan secara ojektif dan professional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian dalam pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak, berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak. Sebelum DJP menerbitkan surat ketetapan yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan, maka DJP melakukan prosedur pemberitahuan atau semacam klarifikasi. Verifikasi dapat juga dilakukan untuk menghapus NPWP. Namun, verifikasi tidak menguji pembukuan wajib pajak, melainkan keterangan lain yang menyangkut: a) Hasil klarifikasi/konfirmasi faktur pajak b) Bukti pemotongan Pajak Penghasilan c) Data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis, SPT tidak juga disampaikan d) Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
5
SOAL SANKSI PERPAJAKAN A. Landasan hukum yang telah mengatur hal ini adalah UU KUP Pasal 3 ayat (4) dimana Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama dua bulan. Peraturan penundaan pajak ini diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008, dimana peraturan ini memudahkan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas atau sedang dalam keadaan force majeur dengan mengundurkan tanggal jatuh tempo dengan jumlah pembayaran yang sama. Perusahaan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, beserta alasan yang kuat dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah perhitungan pajak sementara, dan jangka waktu yang dimohon. Permohonan tersebut harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak juga harus mengajukan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008. B. Jika perusahaan menunda penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2012, TIDAK ADA konsekuensi pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan karena SSP memiliki nilai yang sama dengan pajak terutang sementara perusahaan. Jika terdapat perbedaan antara SSP dengan perhitungan pajak sementara maka perusahaan harus membayar sanksi sebesar 2% dari selisih SSP dan perhitungan pajak sementara. C. Perusahaan harus segera mengkoreksi dan membayar pajak kurang bayar tersebut sebelum dilakukannya pemeriksaan. Dalam kondisi ini, karena belum dilakukannya pemeriksaan, maka SKPKB belum diterbitkan, sehingga Wajib Pajak berkesempatan untuk membetulkan SPT sesuai dengan UU KUP Pasal 8 ayat (1) bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindak pemeriksaan. Namun, konsekuensinya sesuai dengan UU KUP Pasal 8 ayat (2), karena pembetulan SPT mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka perusahaan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Dalam hal ini, penyampaian SPT berakhir adalah 30 April 2013. D. Perusahaan harus membayarkan kekurangan pajak terutang ditambahkan dengan sanksinya. Karena perusahaan melunasi pajak pada tanggal 15 Juli, berarti denda administrasi yang harus dibayarkan adalah terhitung tiga bulan sejak penyampaian SPT berakhir (30 April 2013). Sehingga perhitungannya adalah (2% x 75 juta x 3) + 75 juta = Rp 79.5 juta. 6
E. Dikarenakan SKPKB telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, maka perusahaan harus dikenakan sanksi seperti yang telah ditetapkan pada UU KUP pasal 13 ayat (2), yaitu berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. SKPKB diterbitkan pada 17 April 2014, akhir tahun pajak adalah 31 Des 2012. Makanya sanksi dikenakan selama 16 bulan, sehingga perhitungannya menjadi (16 bulan x 2% x 75 juta) + 75 juta= 99.000.000. Pada pasal 9 ayat (3) UU KUP, tertulis bahwa SKPKB harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Dimana perusahaan melunasi pada tanggal 31 Juli 2014. Sehingga terdapat sanksi tambahan yang harus dibayarkan perusahaan (dengan asumsi tidak mengajukan keberatan) yaitu 99 juta x 2% x 3 bulan= 5.940.000. Sehingga total yang harus dibayar yaitu 99.000.000+5.940.000= 104,940,000 F.
Berdasarkan UU KUP Pasal 9 ayat (1) dan PMK No. 80/PMK.03/2010, tanggal jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh pasal 4 ayat (2), 15, 21, 23, 26, 22, serta tanggal 15 bulan berikutnya untuk PPh pasal 25, PPN, dan PPnBM. Kemudian, tanggal jatuh tempo pelaporan SPT Masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya untuk SPT Masa PPh dan akhir bulan berikutnya untuk PPN. Dalam kasus ini, karena telat bayar, maka DJP akan mengeluarkan STP.
Jenis No PPh Pasal 1 21/26 Pasal 2 23/26 Pasal 25 Total
Masa
PPh dibayar
Tangg al bayar
batas bayar
tangga l lapor
batas lapor
April
40,000,000 2 Juli
10 Mei
2 Juli
20-May
April
8,000,000 1 Agt
10 Mei
1 Agt
20-May
April
10,000,000 10 Agt
15 Mei
20 Agt
20-May
Denda telat lapor
Jumlah denda dan sanksi
sanksi bunga telat bayar 2% x 2 x 100.000 40.000.000 1.600.000 1.700.000 2% x 3 x 100.000 8.000.000 480.000 580.000 2% x 3 x 100.000 10.000.000 600.000 700.000 2.980.000
*Hitung sanksi bunga dari tanggal jatuh tempo, jadi 11 mei – 10 juni (1 bulan), 11 juni – 10 juli (1 bulan), 11 juli – 10 agt (1 bulan)
Perusahaan harus segera membayar pajak kurang bayar atas PPh 25 Masa April (asumsi: hanya pada bulan April terjadi kurang bayar sebesar Rp5 juta). Dalam kondisi ini, ada kemungkinan yang diterbitkan adalah STP bukan SKPKB karena berdasarkan perhitungan SPT telah tertulis PPh 25 angsuran adalah 15 juta. Sehingga terbit STP (di bulan Juni) karena perusahaan kurang bayar, dengan sanki 2% tiap bulan (Pasal 19 ayat 1). Dalam hal 7
ini, jatuh tempo pembayaran adalah 15 Mei 2015. Sehingga, sanksi terhitung selama 6 bulan (16 Mei- akhir Okt), besar sanksi yang harus dibayar adalah 2% x Rp5 juta x 6 = Rp 600.000. Sehingga total pembayarannya adalah 5 juta + 600.000 = 5.600.000.
SOAL KEBERATAN DAN BANDING Diketahui:
Perusahaan dinyatakan kurang bayar PPh Badan sebesar Rp750 juta dan kurang bayar PPh 23 sebesar Rp150 juta.
Perusahaan hanya mengakui kurang bayar PPh Badan sebesari Rp150 juta dan kurang bayar PPh 23 sebesar Rp50 juta.
Penerbitan SKPKB: 20 November 2014.
A. Perusahaan telah mengirim Surat Keberatan tepat waktu, yaitu dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirimkan SKPKB. Akan tetapi, menurut PMK No.194/PMK.03/2007, perusahaan seharusnya membuat satu Surat Keberatan untuk satu surat ketetapan pajak, sedangkan dalam kasus ini perusahaan hanya membuat 1 surat keberatan untuk 2 SKPKB. Selain itu, Surat Keberatan juga harus memenuhi syarat formal lainnya, yaitu:
Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indoensia
Menyertakan perhitungan pajak Wajib Pajak
Menyertakan alasan keberatan yang jelas
Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui WP dalam SPHP
Disertai oleh tanda tangan oleh wakil sesuai pasal 32 KUP
Berdasarkan informasi yang tertera pada soal, maka perusahaan belum memenuhi syarat formal terkait tanda tangan surat keberatan yang saat ini ditandatangani oleh staf perpajakan, sedangkan seharusnya ditandatangani oleh pengurus berdasarkan pasal 32 ayat 1 huruf a. Jika surat dianggap tidak formal dan tidak memenuhi persyaratan di atas, maka konsekuensinya adalah Surat Keberatan akan dikembalikan dan dianggap bukan Surat Keberatan. Oleh Karena itu, sebaiknya perusahaan memperbaiki surat keberatannya yaitu membuat 2 surat keberatan dan surat ditandatangani oleh pengurus sebelum batas akhir pengajuan surat keberatan yaitu tanggal 20 Februari 2015 (3 bulan setelah dikeluarkannya SKPKB)
8
B. Dikarenakan SKPKB telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, maka perusahaan harus dikenakan sanksi seperti yang telah ditetapkan pada UU KUP pasal 13 ayat (2), yaitu berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Dalam hal ini, SKPKB diterbitkan pada 20 November 2014, maka perusahaan akan terkena sanksi selama 11 bulan sejak Januari 2014, sehingga perhitungannya menjadi (11 bulan x 2% x (150 juta + 50 juta)+ 200 juta = Rp 244 juta (gabungn perhitungan PPh 23 dan PPh badan). Walaupun pembayaran atas SKPKB baru dilakukan tanggal 4 Februari 2015 (seharusnya 20 Desember 2014), perusahaan tidak akan dikenai sanksi telat bayar karena mengajukan keberatan (pasal 25 ayat 7).
C. Perusahaan harus membayar pajak kurang bayar paling lambat satu bulan sejak terbitnya Surat Keputusan Keberatan (dalam hal ini batas pelunasan adalah 2 Juli 2015) berdasarkan UU KUP pasal 25 ayat (7). Besaran yang harus dibayar perusahaan: PPh Badan
: Rp 550.000.000 – Rp 150.000.000 = Rp 400.000.000
PPh 23
: Rp 150.000.000 – Rp 50.000.000 = Rp 100.000.000
Total Pajak Kurang Bayar
= Rp 500.000.000
Denda: 50% x Rp 500.000.000
= Rp 250.000.000
Total yang harus dibayar
= Rp 750.000.000
D. Syarat Pengajuan Banding diatur dalam UU KUP Pasal 27 ayat (1) dan (3), yaitu:
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1)
Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan Salinan Surat Keputusan tersebut.
E. Jika hasil keputusan dikabulkan sebagian atau ditolak, maka perusahaan tetap dikenakan sanksi denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan berdasarkan UU KUP Pasal 27 ayat (5d). Sehingga, perhitungannya akan menjadi:
9
Pajak Kurang Bayar PPh Badan
: Rp 400.000.000 – Rp 150.000.000 = Rp 250.000.000
PPh 23
: Rp 150.000.000 – Rp 50.000.000
= Rp 100.000.000
Total pajak kurang bayar
= Rp 350.000.000
Denda
= Rp 350.000.000
: 100% x Rp 350.000.000
Total yang harus dibayar
= Rp 700.000.000
SOAL PAJAK DAERAH A. No. 1
Fungsi
Pajak Pusat
Pajak Daerah
Untuk membiayai pengeluaran
Untuk membiayai
dan pembangunan negara
pengeluaran dan pembangunan daerah
2
Cara
Dipungut oleh pemerintah pusat
Dipungut oleh pemerintah
pemungutan
(Direktorat Jenderal Pajak)
daerah (Dinas Pendapatan Daerah)
3
Lokasi
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Kantor Dinas Pendapatan
pelaksanaan
atau Kantor Pelayanan,
Daerah atau Kantor Pajak
administrasi
Penyuluhan, dan Konsultasi
Daerah.
Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 4
Jenis
PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai
Pajak
provinsi
dan
Pajak Kabupaten/Kota
B. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. C. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
10
kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalahn pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan secara langsung mendapatkan imbalan, berdasarkan pasal 1 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. D. NJOP
= 750.000.000 500 m2 x 1.500.000/ m2
NPOPTKP
= (350.000.000)
NPOPKP
= 400.000.000
Tarif BPHTB
= 5%
BPHTB terhutang
= 20.000.000
E. Perhitungan PBB terhutang NJOP Tanah
= 750.000.000 500 m2 x 1.500.000/ m2
NJOP Bangunan
= 300.000.000 300 m2 x 1.000.000/ m2
Nilai total NJOP
= 1.050.000.000
NJOPTKP
= (15.000.000)
NJOPKP
= 1.035.000.000
Tarif PBB
= 0,1%
PBB terhutang
= 1.035.000
11
