PUTUSAN Nomor 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
G
Terdakwa : : Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN.
Tempat Lahir
: Rumbio
Umur/Tgl. Lahir
: 54 tahun / 10 Agustus 1962.
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Agama
: Islam.
Tempat Tinggal
: Jalan Istiqomah No.97 Kel. Panyabungan Kab.
ILA
NT
ING
Nama
Mandailing Natal dan Desa Langling Dusun Muda RT.03 Kec. Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi. : PNS Pemkab Palas.
Pendidikan
: S – 1.
AD
Pekerjaan
NG
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Drs. H. MUHAMMAD AMRI,SH dan ELI PURNAMASARI,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri
Medan
No.444/Penk.Pid/2016/PN.Mdn.
tanggal
02
Juni
2016
PE
Pengadilan
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penahanan : 1. Penahanan oleh Penyidik POLRI tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor : SP.han/08/II/2016/Ditreskrimsus terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016. 2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut selaku Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 No.Print-04/N.2.1/Ft.1/03/2016 terhitung mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016.
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 1 dari 35
3. Penahanan
oleh
Penuntut
Umum
tanggal
25
April
2016
No.Print-
01/N.2.20/Ft.1/04/2016 terhitung mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016. 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Medan tanggal 13 Mei 2016 No.29.Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016.
TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016.
G
5. Penahanan oleh Hakim PN.Medan tanggal 17 Mei 2016 No.48/Pid.Sus-
ING
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Medan tanggal, 23 Mei 2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengdilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi
NT
Medan sejak tanggal, 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016.
8. Penahanan hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
ILA
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;
AD
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca:
NG
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 September 2016 Nomor: 245/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim; - Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadiIan Negeri
PE
Medan dan Turunan putusan Nomor: 48/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 26 Mei 2016 No. Reg. Perkara : PDS-01/N.2.20/Ft.1/ 04/2016, Terdakwa di dakwa sebagai berikut: PRIMAIR: Bahwa ia terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 2 dari 35
Lawas (saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten padang Lawas Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI Padang Lawas , saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN (terpidana) selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang
G
Lawas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara
ING
bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Padang Lawas Jln. Ki Hajar Dewantara,
Sibuhuan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal
NT
5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,
ILA
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Pemerintah Daerah Kabupaten
AD
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,-
(sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus
NG
delapan puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada P-APBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran Kegiatan
PE
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab. Palas diantaranya pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda, dengan nilai anggaran:
1) Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah); 2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan pagu anggaran sebesar Rp 476.040.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 3 dari 35
Daerah Kab. Palas No. 1.20.05.01.05.5.2 tanggal 21 Desember 2010, dan Surat Penyediaan Dana atas Kegiatan Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Nomor : 903 / 591 / LS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah - Bahwa terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
G
Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat
ING
Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Kab. Palas Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a.
Menetapkan pemenang dalam pemilihan penyedia barang / jasa atas
NT
usulan yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja.
c.
Menanda tangani Kontrak.
d.
Koordinasi dengan pihak rekanan tentang pelaksanaan pekerjaan.
e.
Menanda tangani Berita Acara Pembayaran.
f.
Menanda tangani Tanda Penerimaan Uang.
g.
Menanda tangani Order Pembelian.
h.
Menanda tangani Berita Acara Uji Coba Kenderaan.
AD
ILA
b.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt. Kepala Dinas
menetapkan : No
Nama
Kepanitiaan
NG
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas
Surat Keputusan Nomor
2.
Drs.
MOHAMMAD Pejabat Pelaksana 027 / 73 / 03
PANGIHUTAN
Tehnis
HASIBUAN
(PPTK)
AHMAD RUSLI, S.Sos.
Ketua
PE
1.
Tanggal
Kegiatan 2010
Pengadaan MUKHLIS ARIF, SE, MS
Sekretaris
FAHRUDDIN
Anggota
2010
Panitia 027 / 72 / 03 2010
Agustus
Agustus
2010
ALAMSYAH HRP, ST BAITANG
Anggota
MARTUA
Anggota
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 4 dari 35
LAMIN 3.
Anggota
SARWEDI
HASIBUAN, Ketua
SE.
Panitia 028 / 08 / 04
Pemeriksa Barang 2010
Januari
2010
Unit (PPBU) YANTI SUPRIANI M.
IHSAN
Sekretaris HELMI Anggota
HARAHAP SARMADAN SIREGAR
Ketua
Panitia 900 / 09 / 04
HAMIDAH
2010
2010
ING
Penerima Barang
Januari
LUBIS, Sekretaris
S.Sos. Anggota
IMAMAH
Anggota
NT
YUNIRWAN
G
4.
- Bahwa pada tanggal 26 November 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa membuat pengumuman pelelangan umum pada kantor dinas pendapatan,
ILA
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas diharian Waspada dengan Nomor : 04/PPBJ/DPPKAD/IX/2010, dalam pengumuman dijelaskan, pelelangan menggunakan metode pelelangan umum dengan Pascakualifikasi,
AD
jumlah pekerjaan yang dilelang sebanyak 11 (sebelas) paket pekerjaan, diantaranya paket Pengadaan 1 (unit) mobil bus Pemda dengan harga perkiraan sendiri senilai Rp. 476.040.000,-
NG
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010, ada 3 (tiga) Perusahaan yang mendaftar dan pengambilan dokumen pengadaan yaitu PT. MULTI STAR MANDIRI, PT. WIRA PERKASA MANDIRI,
PT. MEGA STAR MALINDO.
PE
- Bahwa tanggal 2 Desember 2010, panitia pengadaan barang/jasa Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas melaksanakan Anwijzing ( Penjelasan) yang dihadiri oleh 3 (tiga) Perusahaan PT. MULTI STAR MANDIRI, PT. WIRA PERKASA MANDIRI, PT. MEGA STAR MALINDO
berdasarkan
Berita
Acara
Penjelasan
Nomor
:
28/PPBJ/DPPKAD/12/2010. - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, hanya PT. Multi Star Mandiri yang memasukkan penawaran harga pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda. - Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 5 dari 35
melaksanakan pembukaan penawaran berdasarkan Berita Acara Penawaran berdasarkan Berita Acara Penawaran Nomor : 39/PPBJ/DPPKAD/XII/2010 dan tanggal 13 Desember 2010, melaksanakan evaluasi penawaran pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda berdasarkan Berita Acara Pelelangan (BAHP) Nomor : 40-h/PPBJ/DPPKAD/XII/2010, dan berdasarkan evaluasi dokumen kualifikasi perusahaan yang dinyatakan lulus berdasarkan rangking penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu : Rp.474.400.000,-
G
1. PT. MULTI STAR MANDIRI harga penawaran
ING
rangking I
2. PT. WIRA PERKASA MANDIRI harga penawaran Rp.475.000.000,rangking II 3. PT. MEGA STAR MALINDO harga penawaran
Rp.475.500.000,-
NT
rangking III
- Bahwa pada 14 Desember 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas, membuat
surat
usulan
calon
pemenang
dengan
surat
Nomor
ILA
:48/PPBJ/DPPKAD/XII/2010 yaitu Pemenang I PT. MULTI STAR MANDIRI, Pemenang II PT. WIRA PERKASA MANDIRI dan Pemanang III PT. WIRA PERKASA MANDIRI, dan selanjutnya Panitia Pengadaan pada tanggal 15 2010
membuat
pengumuman
pemenang
dengan
AD
Desember
Nomor
:
59/PPBJ/DPPKAD, dan pada tanggal 20 Desember Panitia Pengadaan
Nomor : 70/PPBJ/DPPKAD/XII/2010.
NG
menutup masa sanggah berdasarkan Berita Acara Berakhir masa sanggah
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN
sebagai
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas Daerah Kabupaten Padang
PE
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
Lawas Tahun Anggaran 2010, menetapkan PT.Multi Star Mandiri sebagai pemenang Penyedia barang/jasa pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda berdasarkan Surat Keputusan Nomor :20/PPK/DPPKAD/XII/2010, - Sedangkan terhadap pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit dump truk sampah terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas tidak ada menunjuk PT.MULTI STAR MANDIRI sebagai penyedia barang dan jasa. - Bahwa pada tanggal 21 Desember
2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 6 dari 35
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas menandatangani surat perjanjian Jual beli Nomor : 523/063/SPK/DPKA/2010 tentang pengadaan Mobil Bus Pemda dengan nilai kontrak
sebesar Rp.
474.400.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan PT. MULTI STAR MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh saksi M. NUH LUBIS selaku Kepala Cabang
PT. MULTI STAR MANDIRI Padang Lawas
sedangkan terhadap pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit dump truk sampah
G
terdakwa tidak ada membuat perjanjian/ kontrak pekerjaan dengan PT.MULTI
- Bahwa
ING
STAR MANDIRI .
pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas
NT
membuat Surat perintah Mulai kerja Nomor : 31/PPK/DPPKAD/XII/2010.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi SAHRIN SIREGAR, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
ILA
Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas TA. 2010, dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa : 1) SPP-LS.
AD
2) SPM-LS 3) Berita Acara Pembayaran.
6) Berita Acara Uji Coba Barang. 7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 8) Berita Acara Penerimaan Barang.
PE
5) Order Pembelian (OP).
NG
4) Kwitansi Tanda Penerimaan Uang.
9) berkas kontrak pengadaan mobil truck sampah sebanyak 2 (dua) unit dan pengadaan mobil bus Pemda sebanyak 1 (satu) unit dalam keadaan belum terjilid kepada saksi SAHRIN SIREGAR, SE. ,selanjutnya berkas
tersebut
diambil kembali dengan alasan untuk dilengkapi. - - Bahwa sebelumnya terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN meminta saksi SAHRIN SIREGAR, SE untuk menanda tangani SPP-LS tersebut namun permintaan tersebut sempat ditolak saksi SAHRIN SIREGAR, SE dengan alasan bahwa Panitia Pemeriksa Barang belum menanda tangani Berita Acara Uji Coba Barang akan tetapi terdakwa Drs. MOHAMMAD Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 7 dari 35
PANGIHUTAN HASIBUAN berjanji bahwa PT. MULTI STAR MANDIRI akan segera menyerahkan kenderaan tersebut, karena saksi SAHRIN SIREGAR, SE tetap tidak mau menanda tangani, terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN mengajak saksi SAHRIN SIREGAR, SE untuk menghadap ke Pelaksana Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN di dalam ruang kerja Sekda, kemudian terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN
HASIBUAN
menegaskan
bahwa
yang
bersangkutan
G
bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan tersebut, karena ada penegasan
ING
tersebut maka saksi SAHRIN SIREGAR, SE menanda tangani SPP-LS Nomor: 903/104/2010 tertanggal Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk
sampah dan SPP-LS Nomor 903/106/2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit
bus Pemda. Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini saksi
Drs. H. GUSNAR
HASIBUAN
NT
Keuangan dan Asset
menanda tangani SPM-LS Nomor:
903/104/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan SPM-LS Nomor: 903/106/2010 tertanggal 29 Desember 2010
ILA
tentang Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda.
- Bahwa dengan dasar SPP- LS yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIN SIREGAR, SE dan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. GUSNAR
AD
HASIBUAN selanjutnya dibuatlah permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Gaji Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten
NG
Padang Lawas (Kabid. Anggaran DPKAD Kab. Palas) yaitu saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana pada saat pengajuan untuk permintaan penerbitan SP2D,
PE
beberapa berita acara belum ditanda tangani yaitu Berita Acara Penerimaan Barang, dan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan 1 unit bus Pemda. Dan karena belum lengkap maka oleh saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY,
SE.MM.
dikembalikan
kepada
terdakwa
Drs.
MOHAMMAD
PANGIHUTAN, Selanjutnya saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. meminta petunjuk kepada saksi Drs. H. GUSNAR
HASIBUAN selaku
Plt.
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas. Namun saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN memerintahkan agar tetap dilakukan pembayaran mengingat akan berakhirnya tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31 Desember 2010 dan administrasinya akan dilengkapi kemudian. Dan Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 8 dari 35
karena adanya perintah tersebut maka saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. menerbitkan SP2D dan mengeluarkan cek / giro yang ditandatangani oleh saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. dan saksi Drs. H GUSNAR HASIBUAN. - Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran atas pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan
pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dimaksud termasuk
penyetoran pajak selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2010, sesuai
G
yang tercantum pada rekening Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada
ING
Bank Sumut Cabang Pembantu Sibuhuan dengan sistem pemindah bukuan melalui SP2D (transfer ke rekening), sebagai berikut:
a. Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dibayarkan bruto sebesar Rp 568.200.000,00. pada tanggal .. Desember 2010, dan setelah dipotong PPn
NT
dan PPh menjadi Rp. 508.797.273,00 sesuai dengan SP2D Nomor :
903/591.3/LS/201031 Desember 2010 ditransfer ke Rekening Pihak Ketiga (PT. PT MULTI STAR MANDIRI via Bank Sumut tanggal 20 Januari 2011). b. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dibayarkan bruto sebesar Rp
ILA
474.400.000,00. pada tanggal .. Desember 2010, dan setelah dipotong PPn dan PPh menjadi Rp 424.803.636,- sesuai dengan SP2D Nomor : 903 / 591.5 / LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010 ditransfer ke Rekening PT Multi Star
AD
Mandiri sebesar Rp 424.803.636. ( PT MULTI STAR MANDIRI via Bank Sumut tanggal 20 Januari 2011).
Bahwa PT. MULTI STAR MANDIRI Cabang Padang Lawas, yaitu saksi M.
pembayaran atas 2 paket pengadaan, yaitu 1.
NG
NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang, telah menerima seluruh
Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah sebesar Rp 508.797.273,00 (lima
PE
ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). 2.
Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda sebesar Rp 424.803.636 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Namun PT MULTI STAR MANDIRI Cabang Padang Lawas selaku pihak penyedia
barang
tidak
pernah
menyerahkan
Kendaraan
Dinas/Operasional berupa 2 (dua) unit truk sampah. 1. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda hingga tenggang waktu yang diperjanjikan dalam surat Perjanjian jual beli, yaitu selama 10 Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 9 dari 35
(sepuluh) hari
yang jatuh pada tanggal 31 Desember berakhir
kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini Panitia Penerima Barang tidak pernah menerima Kendaraan Dinas/Operasional
berupa 2
(dua) unit mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda Kabupaten
Padang
Lawas
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
G
Padang Lawas TA. 2010.
ING
2. Lain dari pada itu, Panitia Pemeriksa Barang 2010 juga tidak pernah melihat dan tidak pernah memeriksa 2 (dua) unit mobil truk sampah
dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas
pengadaan TA. 2010, dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU)
Acara
NT
tidak pernah membuat dan menanda tangani Berita
Pemeriksaan Barang maupun Berita Acara Uji Coba Barang terkait dengan pengadaan 2 (dua) unit mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan oleh Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
ILA
Dinas
Kabupaten Padang Lawas TA. 2010. Dalam hal ini,
saksi
MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. selaku Penyedia Barang seharusnya
AD
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, yaitu: menyerahkan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda selanjutnya melengkapi semua persyaratan
NG
untuk kelengkapan dokumen pencairan dana
dan sesuai dengan
ketentuan untuk kemudian mendapatkan pembayaran. - Bahwa meskipun barang belum diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Daerah Kabupaten Padang Lawas namun Pihak
PE
Keuangan dan Asset
Penyedia Barang tetap mengajukan tagihan pembayaran yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa: Kontrak, Berita Acara Penerimaan Barang, dan Berita Acara Uji Coba. Terhadap pengajuan tagihan pembayaran yang diajukan oleh penyedia barang, kemudian saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan menanda tangani dokumendokumen yang diperlukan untuk pencairan dana. Selanjutnya saksi SAHRIN SIREGAR, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIN Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 10 dari 35
SIREGAR, SE. Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN menanda tangani SPM-LS. Dan ketika saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. selaku Kabid. Anggaran DPKAD Kab. Palas memberitahukan saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt. Kepala Dinas
Pendapatan,
Keuangan
dan
Asset
Kabupaten
Padang
Lawas
sehubungan dengan adanya lampiran SPP-LS yang belum ditanda tangani,
G
namun Saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN memerintahkan agar tetap dilakukan
ING
pembayaran mengingat akan berakhirnya tahun anggaran tepatnya pada
tanggal 31 Desember 2010 dan administrasinya akan dilengkapi kemudian. Dan karena adanya perintah tersebut maka saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY,
SE.MM. menerbitkan SP2D dan mengeluarkan cek / giro yang ditandatangani
NT
oleh saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. dan saksi Drs. H GUSNAR HASIBUAN.
- Hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,- (sembilan ratus empat
ILA
puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) adalah sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP (bagian Investigasi) sebagaimana tertuang dalam Surat
AD
No. SR-4239/PW.02/5/2011 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Mobil truk sampah dan
NG
1 (satu) unit mobil bus Pemda pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010. - Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
PE
bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE, saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN dan telah memperkaya diri terdakwa atau setidaktidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini adalah saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dan saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI. - Bahwa
perbuatan
terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) bersama-sama
dengan
saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI, saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 11 dari 35
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan : 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”; 2. Pasal
21
ayat
(1)
Undang-undang
No.
1
Tahun
2004
tentang
3. Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 80 Tahun 2003,
ING
APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”
G
Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan: “Pembayaran atas beban
Pengguna
barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
Pasal 36 ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 diatur bahwa Pengguna
NT
4.
barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan
pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. 5.
ILA
penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna
AD
Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
6. Pasal 132 (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
atas beban APBD harus
NG
keuangan daerah, setiap pengeluaran belanja
7. Pasal 184 (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
PE
keuangan daerah, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 8. Pasal 3 (1) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah meliputi: a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 12 dari 35
Pengelolaan Keuangan Negara, Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keaslian, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. - Bahwa
akibat
perbuatan
terdakwa
Drs.
MOHAMMAD
PANGIHUTAN
HASIBUAN bersama-sama dengan MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. dan Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan,
G
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas telah
ING
merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta
delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4239/PW.02/5/2012 tanggal 7
NT
Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
ILA
Padang Lawas Tahun Anggaran 2010.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
AD
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. SUBSIDAIR :
NG
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana
PE
Bahwa ia terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas (saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten padang Lawas Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI Padang Lawas , saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN (terpidana) selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 13 dari 35
bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Padang Lawas Jln. Ki Hajar Dewantara,
Sibuhuan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah
G
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
ING
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
Pemerintah Daerah Kabupaten
NT
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini
Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,-
(sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan
ILA
dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada P-APBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab. Palas
AD
diantaranya pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda, dengan nilai anggaran:
1) Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp
(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
NG
570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00
2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan pagu anggaran sebesar Rp
PE
476.040.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Palas No. 1.20.05.01.05.5.2 tanggal 21 Desember 2010, dan Surat Penyediaan Dana atas Kegiatan Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Nomor : 903 / 591 / LS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. - Bahwa
terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN
sebagai
Pejabat
Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 14 dari 35
berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Palas Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Menetapkan pemenang dalam pemilihan penyedia barang / jasa atas usulan yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa. b. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja. c.
Menanda tangani Kontrak.
G
d. Koordinasi dengan pihak rekanan tentang pelaksanaan pekerjaan.
f.
ING
e. Menanda tangani Berita Acara Pembayaran. Menanda tangani Tanda Penerimaan Uang.
g. Menanda tangani Order Pembelian. h. Menanda tangani Berita Acara Uji Coba Kenderaan.
NT
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas menetapkan : Nama
Kepanitiaan
Surat Keputusan Nomor
2.
Drs.
MOHAMMAD Pejabat Pelaksana 027 / 73 / 03
PANGIHUTAN
Tehnis
HASIBUAN
(PPTK)
AHMAD RUSLI, S.Sos.
Ketua
Kegiatan 2010
Panitia 027 / 72 / 03
MUKHLIS ARIF, SE, MS
Sekretaris
FAHRUDDIN
Anggota
3.
Anggota
MARTUA
Anggota
LAMIN
Anggota
SARWEDI
HASIBUAN, Ketua
SE.
2010
PE
ALAMSYAH HRP, ST BAITANG
2010
Agustus
NG
Pengadaan
Agustus
2010
AD
1.
Tanggal
ILA
No
Panitia 028 / 08 / 04
Pemeriksa Barang 2010
Januari
2010
Unit (PPBU) YANTI SUPRIANI M.
IHSAN
Sekretaris HELMI Anggota
HARAHAP 4.
SARMADAN SIREGAR
Ketua
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Panitia 900 / 09 / 04
Januari
Halaman 15 dari 35
Penerima Barang
HAMIDAH
2010
2010
LUBIS, Sekretaris
S.Sos. YUNIRWAN
Anggota
IMAMAH
Anggota
G
- Bahwa pada tanggal 26 November 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa membuat pengumuman pelelangan umum pada kantor dinas pendapatan,
ING
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas diharian Waspada
dengan Nomor : 04/PPBJ/DPPKAD/IX/2010, dalam pengumuman dijelaskan, pelelangan menggunakan metode pelelangan umum dengan Pascakualifikasi, jumlah pekerjaan yang dilelang sebanyak 11 (sebelas) paket pekerjaan,
NT
diantaranya paket Pengadaan 1 (unit) mobil bus Pemda dengan harga perkiraan sendiri senilai Rp. 476.040.000,-
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010, ada 3 (tiga) Perusahaan yang
MANDIRI, PT. WIRA PERKASA MANDIRI,
ILA
mendaftar dan pengambilan dokumen pengadaan yaitu PT. MULTI STAR PT. MEGA STAR MALINDO.
- Bahwa tanggal 2 Desember 2010, panitia pengadaan barang/jasa Dinas
AD
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas melaksanakan Anwijzing ( Penjelasan) yang dihadiri oleh 3 (tiga) Perusahaan PT. MULTI STAR MANDIRI, PT. WIRA PERKASA MANDIRI, PT. MEGA STAR berdasarkan
Berita
28/PPBJ/DPPKAD/12/2010.
Acara
Penjelasan
NG
MALINDO
Nomor
:
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, hanya PT. Multi Star Mandiri yang
PE
memasukkan penawaran harga pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda. - Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas melaksanakan pembukaan penawaran berdasarkan Berita Acara Penawaran berdasarkan Berita Acara Penawaran Nomor : 39/PPBJ/DPPKAD/XII/2010 dan tanggal 13 Desember 2010, melaksanakan evaluasi penawaran pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda berdasarkan Berita Acara Pelelangan (BAHP) Nomor : 40-h/PPBJ/DPPKAD/XII/2010, dan berdasarkan evaluasi dokumen kualifikasi perusahaan yang dinyatakan lulus berdasarkan rangking penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu : Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 16 dari 35
1. PT. MULTI STAR MANDIRI harga penawaran
Rp.474.400.000,-
rangking I 2. PT. WIRA PERKASA MANDIRI harga penawaran Rp.475.000.000,rangking II 3. PT. MEGA STAR MALINDO harga penawaran
Rp.475.500.000,-
rangking III - Bahwa pada 14 Desember 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa Dinas
surat
usulan
calon
pemenang
dengan
surat
Nomor
ING
membuat
G
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas,
:48/PPBJ/DPPKAD/XII/2010 yaitu Pemenang I PT. MULTI STAR MANDIRI,
Pemenang II PT. WIRA PERKASA MANDIRI dan Pemanang III PT. WIRA
PERKASA MANDIRI, dan selanjutnya Panitia Pengadaan pada tanggal 15 2010
membuat
pengumuman
pemenang
dengan
Nomor
:
NT
Desember
59/PPBJ/DPPKAD, dan pada tanggal 20 Desember Panitia Pengadaan menutup masa sanggah berdasarkan Berita Acara Berakhir masa sanggah Nomor : 70/PPBJ/DPPKAD/XII/2010.
PANGIHUTAN
sebagai
ILA
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Padang
AD
Lawas Tahun Anggaran 2010, menetapkan PT.Multi Star Mandiri sebagai pemenang Penyedia barang/jasa pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda berdasarkan Surat Keputusan Nomor :20/PPK/DPPKAD/XII/2010,
NG
- Sedangkan terhadap pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit dump truk sampah terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas tidak ada
- Bahwa pada tanggal 21 Desember
PE
menunjuk PT.MULTI STAR MANDIRI sebagai penyedia barang dan jasa. 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas menandatangani surat perjanjian Jual beli Nomor : 523/063/SPK/DPKA/2010 tentang pengadaan Mobil Bus Pemda dengan nilai kontrak
sebesar Rp.
474.400.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan PT. MULTI STAR MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh saksi M. NUH LUBIS selaku Kepala Cabang
PT. MULTI STAR MANDIRI Padang Lawas
sedangkan terhadap pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit dump truk sampah Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 17 dari 35
terdakwa tidak ada membuat perjanjian/ kontrak pekerjaan dengan PT.MULTI STAR MANDIRI . - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas membuat Surat perintah Mulai kerja Nomor : 31/PPK/DPPKAD/XII/2010. - Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
G
mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi SAHRIN SIREGAR, SE
Asset
ING
selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Daerah Kabupaten Padang Lawas TA. 2010, dengan melampirkan
dokumen-dokumen berupa : 1) SPP-LS.
NT
2) SPM-LS 3) Berita Acara Pembayaran. 4) Kwitansi Tanda Penerimaan Uang. 5) Order Pembelian (OP).
ILA
6) Berita Acara Uji Coba Barang. 7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 8) Berita Acara Penerimaan Barang.
AD
9) berkas kontrak pengadaan mobil truck sampah sebanyak 2 (dua) unit dan pengadaan mobil bus Pemda sebanyak 1 (satu) unit dalam keadaan belum terjilid kepada saksi SAHRIN SIREGAR, SE. ,selanjutnya berkas tersebut
NG
diambil kembali dengan alasan untuk dilengkapi.
- - Bahwa sebelumnya terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN meminta saksi SAHRIN SIREGAR, SE untuk menanda tangani SPP-LS tersebut
PE
namun permintaan tersebut sempat ditolak saksi SAHRIN SIREGAR, SE dengan alasan bahwa Panitia Pemeriksa Barang
belum menanda tangani
Berita Acara Uji Coba Barang akan tetapi terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN berjanji bahwa PT. MULTI STAR MANDIRI akan segera menyerahkan kenderaan tersebut, karena saksi SAHRIN SIREGAR, SE tetap tidak mau menanda tangani, terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN mengajak saksi SAHRIN SIREGAR, SE untuk menghadap ke Pelaksana Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN di dalam ruang kerja Sekda, kemudian terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN
HASIBUAN
menegaskan
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
bahwa
yang
bersangkutan
Halaman 18 dari 35
bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan tersebut, karena ada penegasan tersebut maka saksi SAHRIN SIREGAR, SE menanda tangani SPP-LS Nomor: 903/104/2010 tertanggal Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan SPP-LS Nomor 903/106/2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda.
Selanjutnya
Keuangan dan Asset
Pelaksana
Kepala
Dinas
Pendapatan,
Pengelola
Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini saksi
Drs. H. GUSNAR HASIBUAN menanda tangani SPM-LS Nomor: 903/104/2010
G
tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan
ING
SPM-LS Nomor: 903/106/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda.
- Bahwa dengan dasar SPP- LS yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIN SIREGAR, SE dan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. GUSNAR
NT
HASIBUAN selanjutnya dibuatlah permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran,
Perbendaharaan dan Gaji Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas (Kabid. Anggaran DPKAD Kab. Palas) yaitu saksi H. PARUHUM
ILA
MULIA DAULAY, SE.MM. untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana pada saat pengajuan untuk permintaan penerbitan SP2D, beberapa berita acara belum ditanda tangani yaitu Berita Acara Penerimaan
AD
Barang, dan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan 1 unit bus Pemda. Dan karena belum lengkap maka oleh saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY,
SE.MM.
dikembalikan
kepada
terdakwa
Drs.
MOHAMMAD
NG
PANGIHUTAN, Selanjutnya saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. meminta petunjuk kepada saksi Drs. H. GUSNAR
HASIBUAN selaku
Plt.
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas.
PE
Namun saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN memerintahkan agar tetap dilakukan pembayaran mengingat akan berakhirnya tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31 Desember 2010 dan administrasinya akan dilengkapi kemudian. Dan karena adanya perintah tersebut maka saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. menerbitkan SP2D dan mengeluarkan cek / giro yang ditandatangani oleh saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. dan saksi Drs. H GUSNAR HASIBUAN - Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran atas pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan
pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dimaksud termasuk
penyetoran pajak selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2010, sesuai Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 19 dari 35
yang tercantum pada rekening Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada Bank Sumut Cabang Pembantu Sibuhuan dengan sistem pemindah bukuan melalui SP2D (transfer ke rekening), sebagai berikut: a. Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dibayarkan bruto sebesar Rp 568.200.000,00. pada tanggal .. Desember 2010, dan setelah dipotong PPn dan PPh menjadi Rp. 508.797.273,00 sesuai dengan SP2D Nomor :
(PT. PT MULTI STAR MANDIRI via Bank Sumut tanggal 20 Januari 2011).
G
903/591.3/LS/201031 Desember 2010 ditransfer ke Rekening Pihak Ketiga
ING
b. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dibayarkan bruto sebesar Rp 474.400.000,00. pada tanggal .. Desember 2010, dan setelah dipotong PPn
dan PPh menjadi Rp 424.803.636,- sesuai dengan SP2D Nomor : 903 / 591.5 / LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010 ditransfer ke Rekening PT Multi Star
NT
Mandiri sebesar Rp 424.803.636. ( PT MULTI STAR MANDIRI via Bank Sumut tanggal 20 Januari 2011)
- Bahwa PT. MULTI STAR MANDIRI Cabang Padang Lawas, yaitu saksi M. NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang, telah menerima seluruh pembayaran
ILA
atas 2 paket pengadaan, yaitu
1. Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah sebesar Rp 508.797.273,00 (lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga
AD
rupiah).
2. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda sebesar Rp 424.803.636 (empat ratus
enam rupiah).
NG
dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh
Namun PT MULTI STAR MANDIRI Cabang Padang Lawas selaku pihak
berupa 2 (dua) unit truk sampah.
PE
penyedia barang tidak pernah menyerahkan Kendaraan Dinas/Operasional
1. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda hingga tenggang waktu yang diperjanjikan dalam surat Perjanjian jual beli, yaitu selama 10 (sepuluh) hari yang jatuh pada tanggal 31 Desember berakhir kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini Panitia Penerima Barang tidak pernah menerima Kendaraan Dinas/Operasional berupa 2 (dua) unit mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas TA. 2010. Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 20 dari 35
2. Lain dari pada itu, Panitia Pemeriksa Barang 2010 juga tidak pernah melihat dan tidak pernah memeriksa 2 (dua) unit mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas pengadaan TA. 2010, dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) tidak pernah membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun Berita Acara Uji Coba Barang terkait dengan pengadaan 2 (dua) unit mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan
G
oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
ING
Padang Lawas TA. 2010. Dalam hal ini, saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE.
selaku Penyedia Barang seharusnya melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan kontrak, yaitu: menyerahkan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda selanjutnya melengkapi
dengan ketentuan untuk kemudian mendapatkan pembayaran.
NT
semua persyaratan untuk kelengkapan dokumen pencairan dana dan sesuai
- Bahwa meskipun barang belum diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas namun Pihak Penyedia
ILA
Barang tetap mengajukan tagihan pembayaran yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa: Kontrak, Berita Acara Penerimaan Barang, dan Berita Acara Uji Coba. Terhadap pengajuan tagihan pembayaran yang diajukan
AD
oleh penyedia barang, kemudian saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan menanda tangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana. Selanjutnya saksi SAHRIN SIREGAR,
NG
SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIN SIREGAR, SE.
PE
Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN menanda tangani SPM-LS. Dan ketika saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY,
SE.MM.
selaku
Kabid.
Anggaran
DPKAD
Kab.
Palas
memberitahukan saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan adanya lampiran SPP-LS yang belum ditanda tangani, namun Saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN memerintahkan agar tetap dilakukan pembayaran mengingat akan berakhirnya tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31 Desember 2010 dan administrasinya akan dilengkapi kemudian. Dan karena Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 21 dari 35
adanya perintah tersebut maka saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. menerbitkan SP2D dan mengeluarkan cek / giro yang ditandatangani oleh saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. dan saksi
Drs. H GUSNAR
HASIBUAN. - Hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga
G
rupiah) adalah sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara yang dibuat
ING
oleh Ahli dari BPKP (bagian Investigasi) sebagaimana tertuang dalam Surat
No. SR-4239/PW.02/5/2011 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit
Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Mobil truk sampah dan
NT
1 (satu) unit mobil bus Pemda pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE, saksi Drs. H.
ILA
GUSNAR HASIBUAN dan telah memperkaya diri terdakwa atau setidaktidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini adalah saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola
AD
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dan saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI. - Bahwa
perbuatan
terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
NG
selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) bersama-sama
dengan
saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI, saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Pelaksana Tugas Kepala
PE
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan : 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”; 2. Pasal
21
ayat
(1)
Undang-undang
No.
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan: “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima” 3. Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 80 Tahun 2003, Pengguna barang/jasa Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 22 dari 35
bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. 4. Pasal 36 ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 diatur bahwa Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
G
5. Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang
ING
Perbendaharaan Negara, yaitu: Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
6. Pasal 132 (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
atas beban APBD harus
NT
keuangan daerah, setiap pengeluaran belanja didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
7. Pasal 184 (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
ILA
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
AD
8. Pasal 3 (1) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah meliputi: a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; b. Barang yang berasal dari
NG
perolehan lainnya yang sah.
9. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PE
Pengelolaan Keuangan Negara, Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keaslian, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. - Bahwa
akibat
perbuatan
terdakwa
Drs.
MOHAMMAD
PANGIHUTAN
HASIBUAN bersama-sama dengan MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. dan Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 23 dari 35
delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4239/PW.02/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010.
G
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.
ING
Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana
Membaca,
surat
tuntutan
Penuntut
Umum
NT
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Kejakasaan
Negeri
Padangsidempuan tanggaI 21 JuIi 2016 No. Reg. Perkara: PDS- 01/N.2.23/Fd.1/
ILA
07/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
tidak
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “Melakukan perbuatan
AD
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”,
NG
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
PE
Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa Drs. Mohammad Pangihutan Hasibuan haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ; 2. Menyatakan terdakwa Drs. Mohammad Pangihutan Hasibuan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tujuan menguntungkan
diri
sendiri
atau
orang
lain
atau
suatu
korporasi,
menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”, Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
sebagaimana diatur dalam Halaman 24 dari 35
Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam
dakwaan Kesatu
Subsidiair. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.Mohammad Pangihutan Hasibuan
G
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) penjara ; 4. Menetapkan barang bukti berupa :
ING
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda
bulan
NT
1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1.20.05.01.02.05.5.2.
2010 tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran.
ILA
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 903 / 591 / LS /
a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.3 / LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010 uraian belanja modal pengadaan alat-alat
AD
angkutan darat bemotor sedan (mobil truck sampah 2 unit).
b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.5 / LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010 uraian belanja modal pengadaan alat-alat
NG
angkutan darat bemotor sedan (mobil bus Pemda 1 unit). 3. 1 (satu) lembar bonggol Bilyet Giro No. GD 014755. 4. 1 (satu) lembar bonggol Bilyet Giro No. GD 014758.
PE
5. 1 (satu) exemplar rekening koran Ac. No. 234 01.02.000002-1 atas nama DAU PEMKAB PADANG LAWAS periode 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011.
6. Penyitaan dilakukan dari saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE, MM sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Juli 2012. 7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 903 / 104 / SPP-LS / 2010 tanggal Desember 2010 untuk kegiatan belanja modal pengadaan mobil bus truck sampah 2 (dua) unit. 8. Berita Acara Uji Coba Barang Nomor : ____/2010 yang ditanda tangani oleh rekanan (M. NUH LUBIS) dan PPTK (Drs. Mohd Pangihutan) beserta Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 25 dari 35
lampiran untuk jenis barang dump truk sampah Isuzu ELF NKR 71 yang ditanda tangani oleh PPTK (Drs. Mohd Pangihutan). 9. Berita Acara Penerimaan Barang No : . / 2010 yang ditanda tangani yang menyerahkan barang (M. NUH LUBIS / Direktur PT. MULTI STAR MANDIRI) jenis barang dump truk sampah Isuzu ELF NKR 71. 10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :.. untuk pengadaan mobil truck sampah 2 (dua) unit yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA
G
(Drs. MOHD PANGIHUTAN) dan PIHAK KEDUA (M. NUH LUBIS).
ING
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 903 / 106 / SPP-LS / 2010 tanggal Desember 2010 untuk kegiatan belanja modal pengadaan bus Pemda 1 (satu) unit.
12. Berita Acara Uji Coba Barang Nomor : __/2010 yang ditanda tangani oleh
NT
rekanan (M. NUH LUBIS) dan PPTK (Drs. Mohd Pangihutan) beserta lampiran untuk jenis barang Isuzu ELF NKR 71 C/C 6 Roda yang ditanda tangani oleh PPTK (Drs. Mohd Pangihutan).
13. Berita Acara Penerimaan Barang No : . / 2010 yang ditanda tangani yang
ILA
menyerahkan barang (M. NUH LUBIS / Direktur PT. MULTI STAR MANDIRI) jenis barang Isuzu Type NKR 71 C/C 6 Roda.
14. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :.. untuk pengadaan mobil
AD
Bus Pemda 1 (satu) unit yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA (Drs. MOHD PANGIHUTAN) dan PIHAK KEDUA (M. NUH LUBIS). 15. Surat Perintah Membayar Nomor : 903 /
/ SPM / 2010 tanggal 00
truck sampah 2 (dua) unit. 16. Surat Perintah Membayar Nomor : 903 /
NG
Desember 2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil
/ SPM / 2010 tanggal 00
bus Pemda 1 (satu) unit.
PE
Desember 2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil
17. BUKTI PENERIMAAN NEGARA No. 02 7180894 tanggal 26 Januari 2011 atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.127.272 atas nama wajib pajak PT. MULTI STAR MANDIRI. 18. BUKTI PENERIMAAN NEGARA No. 02 7180895 tanggal 26 Januari 2011 atas pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp 6.469.090 atas nama wajib pajak PT. MULTI STAR MANDIRI.
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 26 dari 35
19. BUKTI PENERIMAAN NEGARA No. 02 7180902 tanggal 26 Januari 2011 atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 51.654.545 atas nama wajib pajak PT. MULTI STAR MANDIRI. 20. BUKTI PENERIMAAN NEGARA No. 02 7180903 tanggal 26 Januari 2011 atas pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp 7.748.181 atas nama wajib pajak PT. MULTI STAR MANDIRI. 21. 2 (dua) lembar Kartu Inventaris Barang Kabupaten Padang Lawas
G
(Kenderaan dan Mesin) tanggal 31 Mei 2012.
ING
TETAP DALAM BERKAS PERKARA
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah).
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadiIan
NT
Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 48/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN telah
ILA
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ”;
AD
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda
bulan;
NG
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
PE
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1.20.05.01.02.05.5.2. 2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 903 / 591 / LS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran. a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.3 / LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010 uraian belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bemotor sedan (mobil truck sampah 2 unit). Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 27 dari 35
b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.5 / LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010 uraian belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bemotor sedan (mobil bus Pemda 1 unit). 3. 1 (satu) lembar bonggol Bilyet Giro No. GD 014755. 4. 1 (satu) lembar bonggol Bilyet Giro No. GD 014758. 5. 1 (satu) exemplar rekening koran Ac. No. 234 01.02.000002-1 atas nama DAU PEMKAB PADANG LAWAS periode 01 Januari 2011 s/d 31 Maret
G
2011.
ING
6. Penyitaan dilakukan dari saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE, MM sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Juli 2012.
7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 903 / 104 / SPP-LS / 2010 tanggal Desember 2010 untuk kegiatan belanja modal
NT
pengadaan mobil bus truck sampah 2 (dua) unit.
8. Berita Acara Uji Coba Barang Nomor : ___/2010 yang ditanda tangani oleh rekanan (M. NUH LUBIS) dan PPTK (Drs. Mohd Pangihutan) beserta
ditanda tangani oleh PPTK (Drs. Mohd Pangihutan).
ILA
lampiran untuk jenis barang dump truk sampah Isuzu ELF NKR 71 yang
9. Berita Acara Penerimaan Barang No : …. / 2010 yang ditanda tangani yang menyerahkan barang (M. NUH LUBIS / Direktur PT. MULTI STAR
AD
MANDIRI) jenis barang dump truk sampah Isuzu ELF NKR 71.
10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :….. untuk pengadaan mobil truck sampah 2 (dua) unit yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA
NG
(Drs. MOHD PANGIHUTAN) dan PIHAK KEDUA (M. NUH LUBIS). 11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 903 / 106 /
pengadaan bus Pemda 1 (satu) unit.
PE
SPP-LS / 2010 tanggal Desember 2010 untuk kegiatan belanja modal
12. Berita Acara Uji Coba Barang Nomor : ____/2010 yang ditanda tangani oleh rekanan (M. NUH LUBIS) dan PPTK (Drs. Mohd Pangihutan) beserta lampiran untuk jenis barang Isuzu ELF NKR 71 C/C 6 Roda yang ditanda tangani oleh PPTK (Drs. Mohd Pangihutan). 13. Berita Acara Penerimaan Barang No : …. / 2010 yang ditanda tangani yang menyerahkan barang (M. NUH LUBIS / Direktur PT. MULTI STAR MANDIRI) jenis barang Isuzu Type NKR 71 C/C 6 Roda.
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 28 dari 35
14. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :….. untuk pengadaan mobil Bus Pemda 1 (satu) unit yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA (Drs. MOHD PANGIHUTAN) dan PIHAK KEDUA (M. NUH LUBIS). 15. Surat Perintah Membayar Nomor : 903 /
/ SPM / 2010 tanggal 00
Desember 2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil truck sampah 2 (dua) unit. 16. Surat Perintah Membayar Nomor : 903 /
/ SPM / 2010 tanggal 00
G
Desember 2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil
ING
bus Pemda 1 (satu) unit.
17. BUKTI PENERIMAAN NEGARA No. 02 7180894 tanggal 26 Januari 2011 atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.127.272 atas nama wajib pajak PT. MULTI STAR MANDIRI.
NT
18. BUKTI PENERIMAAN NEGARA No. 02 7180895 tanggal 26 Januari 2011 atas pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp 6.469.090 atas nama wajib pajak PT. MULTI STAR MANDIRI.
19. BUKTI PENERIMAAN NEGARA No. 02 7180902 tanggal 26 Januari 2011
ILA
atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 51.654.545 atas nama wajib pajak PT. MULTI STAR MANDIRI.
20. BUKTI PENERIMAAN NEGARA No. 02 7180903 tanggal 26 Januari 2011
AD
atas pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp 7.748.181 atas nama wajib pajak PT. MULTI STAR MANDIRI.
21. 2 (dua) lembar Kartu Inventaris Barang Kabupaten Padang Lawas
Tetap terlampir dalam berkas perkara. kepada
Terdakwa
Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ) ; Telah Membaca :
membayar
biaya
perkara
sejumlah
PE
6. Membebankan
NG
(Kenderaan dan Mesin) tanggal 31 Mei 2012.
1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2016 ; 2. ReIaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oIeh Jurusita Pengganti PengadiIan Tindak Pidana Korupsi pada PengadiIan Negeri Medan, bahwa Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 29 dari 35
permintaan banding tersebut teIah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggaI 25 Agustus 2016 ; 3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September
G
2016;
ING
4. Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2016, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama
NT
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggaI 30 Agustus 2016 sampai dengan 6 September 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan
ILA
Tinggi Medan;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;
AD
yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permohonan Banding dari Jaksa
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
NG
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori banding pada
1. Bahwa terkait dengan amar putusan sebagai berikut :
“Menyatakan Terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN telah
PE
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair”.
Bahwa terhadap amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan
dan tidak sependapat dengan alasan
sebagai berikut : - Bahwa
pada amar putusan Pengadilan Negeri Medan sebelumnya nomor :
88/PID.SUS.K/2012/PN-MDN tanggal 04 Juni 2013 an. Terdakwa DRS. H. GUSNAR
HASIBUAN
(Pelaksana
Tugas Kepala
Dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas) dan juga Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 30 dari 35
putusan terakhir tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan nomor : 36/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 16 Agustus 2013 an. Terdakwa DRS. H. GUSNAR HASIBUAN (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas) yang mana dalam perkara tersebut Drs. H. GUSNAR HASIBUAN adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang secara bersama-sama dengan Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN telah melakukan perbuatan : “menyalahgunakan
G
wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
ING
kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
NT
telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana. - Bahwa
pada amar putusan Pengadilan Negeri Medan sebelumnya nomor :
ILA
32/PID.SUS.K/2014/PN-MDN tanggal 11 Agustus 2014 an. Terdakwa MUHAMMAD NUH LUBIS, SE (Rekanan / Pelaksana pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda pada Kabupaten
AD
Padang Lawas Tahun 2010 tersebut) telah melakukan perbuatan : “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
NG
perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan
atas
UU
RI
Nomor
31
PE
tentang
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana. - Bahwa kaitannya dengan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2010 tersebut, Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Pengguna Anggaran telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.947.818.183,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan sebagai uang pengganti Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 31 dari 35
kerugian negara untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. - Bahwa oleh karena itu kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. PANGIHUTAN HASIBUAN (PPTK) adalah bersama-sama dengan Drs. GUSNAR HASIBUAN selaku KPA pada kegiatan pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang
G
Lawas Tahun 2010 tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa Drs.
ING
Pangihutan Hasibuan harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair kami.
2. Bahwa kami juga tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam
menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang menurut kami tidak
NT
mencerminkan rasa keadilan masyarakat sama sekali.sudah sepatutnya kepada
terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan pertimbangan terdakwa telah merasa bersalah dan juga telah ada pengembalikan kerugian Negara. Bahwa hakim yang menjatuhkan pidana penjara tanpa memberikan pertimbangan yang
ILA
cukup yang dapat menjadi alasan meringankan hukuman tidaklah dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan. Sebab menurut SEMA Nomor 03 tahun 174 angka 2 secara jelas menyebutkan : “Putusan MA Reg. No.828 K/Pid/1984
AD
tanggal 3 September 1984 mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/PN harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi
NG
3. Bahwa
Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa melakukan
tindak
pidana
sebagaimana dakwaan Subsidiair
kami,
KORUPSI
secara
bersama-sama
serta menjatuhkan pidana penjara
PE
bersalah
kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. Menimbang, bahwa seteIah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2016, surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 32 dari 35
tertanggal September 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana di dakwa dalam dakwaan Primair teIah tepat, benar, dan cukup beraIasan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh
G
karenanya MajeIis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih
ING
pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa Iamanya pidana penjara yang dijatuhkan MajeIis Hakim
NT
Tingkat Pertama, terhadap Terdakwa seIama 4 (empat) tahun sudah dirasakan tepat dan memenuhi rasa keadiIan yang ada di daIam masyarakat, dan dari fakta persidangan Terdakwa Drs. Mohammad Pangihutan Hasibuan teIah berperan aktif
menimbuIkan
kerugian
keuangan
Negara
yang
ILA
daIam tindak pidana korupsi yang diIakukan secara bersama-sama yang teIah cukup
besar
yakni
Rp.947.818.183,- (sembiIan ratus empat puIuh tujuh juta deIapan ratus deIapan
AD
beIas ribu seratus deIapan puIuh tiga rupiah), dimana atas kerugian Negara tersebut sudah dikembaIikan oIeh Terdakwa Iainnya Drs. Gusnar Hasibuan yang meIakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Drs. Mohammad
dikenakan
hukuman
tambahan
NG
Pangihutan Hasibuan, dan kepada Terdakwa Drs. Gusnar Hasibuan, juga teIah untuk membayar
uang
pengganti
daIam
perkaranya sebesar Rp.947.818.183,- (sembiIan ratus empat puIuh tujuh juta
PE
deIapan ratus deIapan beIas ribu seratus deIapan puIuh tiga rupiah), sehingga terhadap Terdakwa Drs. Mohammad Pangihutan Hasibuan tidak dikenakan Iagi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti;
Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Drs. Mohammad Pangihutan Hasibuan sebesar Rp. 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah) oIeh MajeIis Hakim Tingkat Pertama, MajeIis Hakim Tingkat Banding meniIainya sudah tepat dan memenuhi rasa kepatutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 33 dari 35
Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oIeh karena Terdakwa berada di daIam tahanan berdasarkan alasan yang sah, maka cukup aIasan bagi majeIis hakim tingkat banding untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada daIam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
G
Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya
ING
dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;
Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
NT
telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang
ILA
bersangkutan ; M E N G A D I L I
AD
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
2016, yang dimintakan banding tersebut;
NG
Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 15 Agustus
Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
PE
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan Terdakwa tetap berada daIam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 19 OKTOBER 2016 oleh kami : YANSEN PASARIBU, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 34 dari 35
Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dan ROSMALINA SITORUS, SH.MH Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing
selaku
Anggota
pada
Majelis,
Pengadilan
berdasarkan
Tinggi
Medan,
Penetapan
Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2016 Nomor : 245/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 OKTOBER 2016 oleh Ketua Majelis dan Anggota
Majelis, serta
MANSURDIN, SH. Panitera Pengganti pada
G
dihadiri
ING
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
Hakim Ketua :
NT
Hakim Anggota:
YANSEN PASARIBU,SH.
2. ROSMALINA SITORUS, SH, MH.
NG
Panitera Pengganti
AD
ILA
1. ABDUL FATTAH, SH,MH.
PE
MANSURDIN, SH
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
Halaman 35 dari 35
