1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

Undang-Undang dan K3 Pertambangan

H.Thabrie Akma

1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

I. PENGERTIAN 1. ARTI HUKUM Pengaturan agar setiap anggota masyarakat dapat memeperoleh semaksimal keuntungan dan kemanfaatan dalam masyarakat itu dengan tidak merugikan anggota masyarakat lainnya. 2. PENGGOLONGAN HUKUM Penggolongan hokum itu diantaranya dengan Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Negara, Hukum Atar Negara, dll. 3. ARTI BEBERAPA PENGGOLONGAN HUKUM A. Hukum Pidana Hukum Pidana hukum yang mengatur anggota masyarakat dalam rangka terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Contoh: Pembunuhan, Pencurian dll. B. Hukum Perdata Hukum Perdata ialah yang mengatur hubungan anggota masyarakat dalam rangka terjadinya suatu ikatan hukum. Contoh : Jual beli, Hutang piutang dll. C. Hukum Adat Hukum Adat ialah hukum yang mengatur hubungan anggota masyarakat dalam rangka susunan adapt kebiasaan masyarakat setempat. Contoh : Pengaturan tentang tanah, pengaturan tentang perkawinan dll. D. Hukum Islam Pengaturan-pengaturan menurut Agama Islam sejauh mengenai hubungan kekeluargaan dalam Islam Contoh : Hukum kewarisan, hukum perkawinan dll. E. Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara petugaspetugas Negara mengurus pemerintah dan mengurus anggota masyarakat dalam Negara itu. Contoh: Bagaimanan pegawai pemerintah menjalankan tugasnya.

Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004

1


H.Thabrie Akma

F. Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara ialah ketentuan yang mengatur bagaimana susunan Negara dan peralatannya dan mengatur wewenang dari peralatan-peralatan Negara itu. Contoh :Apakah Pemerintah Pusat, dan apakah Pemerintah Daerah? Perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara : -

Hukum Tata Negara, mengatur Negara dalam keadaan diam;

-

Hukum Administrasi Negara, mengatur Negara dalam keadaan bergerak.

G. Masuk Penggolongan Hukum Apakah, Hukum Pertambangan Itu Sayuti Thalib berpendapat bahwa hukum pertambangan dapat digolongkan kepada Hukum Administrasi Negara. Hukum Pertambangan mengatur hubungan mereka yang akan menambang dengan Negara atau Pemerintah. II. SEJARAH UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN INDONESIA 1. ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA •

Indonesia Mijn Wet Stbl. 1899, berlaku 1907;

•

Tahun 1910, dirubah dengan menambah pasal 5a , dikenal 5a contrat;

•

Mijn Politie Regelement (MPR) No.341, 1930 berlaku sampai sekarang; penggantinya masih dalam proses.

2. ZAMAN INDONESIA MERDEKA •

Kekayaan alam Indonesia, diharapkan menjadi sumber pembiayaan; tapi masih dikuasai oleh perusahaan Belanda;

•

1950 Mosi Mr.Teuku Mohammad Hassan dkk. Di DPR, untuk mengganti UU Pertambangan produk Belanda;

•

Dibentuk Panitia, Ketua : Mr.Muh.Rum, Kabinet Parlemter; kerja Panitia tersendat;

•

Tahun 1959,telah tersusun draft;

•

Belum diundangkan, sebab hamper seluruh usaha pertambangan milik Belanda;

•

1959, dikeluarkan UU No.10; tentang pembatalan hak-hak pertambangan yang ada diIndonesia; sebanyak 2871 buah;

•

1961,dibatalkan lagi 4 buah;

•

Tahun 1960;keluar UU No.37 Prp,tentang Pertambangan;

•

Tahun 1960;keluar UU No 44 Prp,tentang Minyak & Gas Bumi;

•

PP No.39-1960; tentang Penggolongan Bahan Galian;

•


•


•

UU No.11-1960;tentang Ketentuan pokok Pertambangan;


2


H.Thabrie Akma

III. UNDANG-UNDANG POKOK PERTAMBANGAN NO. 11 TAHUN 1967

Pasal 1. Penguasaan Bahan Galian Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan olehNegara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 2. Istilah-istilah Bahan galian: Unsur-unsur kimia mineral-mineral. bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia, yang merupakan endapan-endapan alam.

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia: Seluruh kepulauan Indonesia. tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia..

Kuasa Pertambangan: Wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk -me k-melaksanakan usaha pertambangan

Pertambangan Rakyat : Adalah suatu usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan A, B dan C seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) yang dilabikan oleh rakyat setempat secara kecilkecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

Pasal 3. Penggolongan Bahan Galian Dasar pikiran 1. Nilai penting dan pemanfaatan untuk Negara dan hajat hidup orang banyak. •

Pembangunan

•

Perekonomian

•

Hajat hidup orang bayak

2. Dari segi sifat dan keadaan bahan galian Terdapat dialam (genesa) penggunaan di industri banyak tidaknya di Indonesia


3


H.Thabrie Akma

Hubungan dengan pengusahaan Siapa dan badan apa yang berhak mengusahakan : GolÆ A Pemerintah dan BUMN GolÆ B dan C Pemerintah,BUMN,Koperasi dan Swasta

Pemberian izin (wewenang) Gol A dan B : Menteri Gal C

: Gubernur

Pasal 5 Pengusahaan Pertambangan Penentuan siapa yang dapat mengusahakan pertambangan bahan tergantung pada golongan bahan tersebut. 1. Bahan galian golongan A (strategis) hanya dapat diusahakan oleh : • Instansi Pemerintah Pusat • Perusahan Negara • Pemerintah/Perusahaan Daerah 2. Bahan galian golongan B (Vital) dan C • Disamping oleh mereka yang tersebut di atas • Juga dapat diusahakan oleh Koperasi dan Swasta

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia Meliputi : •

Dataran. Kepulauan Indonesia;

•

Tanah di bawah laut dalam Wilayah Perairan Indonesia (12 mil dari batas);

•

Landas Kontinen. Indonesia (di luar perairan Indonesia, dulu berdasarkan Hukum Laut 1958); Kedalaman 200 meter Masih ditambang.

•

Landasan kontinen menurut Konfinen Hukum Laut 1982, 200 mil dari garis pangkal dan dapat diperluas menjadi 350 mil. hasil dalam 200 mil dimilild sepenuhnya oleh Negara pantai. sedangkan hasil dari daerah yang 150 mil lagi diperhitungkan, semacam pembayaran kepada Organisasi Dunia, pasal 76.


4


H.Thabrie Akma

IV. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN UMUM Dasar perbedaan UU No.11/1967 dengan Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum adalah : • Dalam

Undang-undang

No.11/1967

lebih

menekannkan

terhadap

percepatan

terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. • Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum lebih ditekannkan pada pengelolaan bahan galian secara efisien, transfaran, dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Tabel 1. Perbedaan Antara UU NO.11 dengan RUU Pertambangan Umum

NO BAB

I

UU NO 11/1967

Pengertian Bahan Galian mencakup mineral bijih, batuan dan endapan alam

pengertian bahan galian mempunyai penjelasan yang lebih khusus seperti bituminen padat, air bawah tanah, panas bumi, serta mineral radioaktif yang mempunyai nilai ekonomis.

Penyelikan umum bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda adanya endapan bahan galian

Penyelidikan umum tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan tanda-tanda adanya bahan galian, ttetapi juga untuk mengetahui gambaran umum kualitas bahan galian tersebut.

Ekplorasi bertujuan untuk menetapkan secara teliti adanya dan sifat letak bahan galian

Ekplorasi bertujuan untuk mengetahui lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian tersebut dengan sesuai dengan teknim pengambilan contoh

KETENTUAN UMUM

Pengolahan dan pemurnian merupakan pekerjaan yang bertujuna untuk meningkatkan mutu dari bahan galian Kuasa pertambangan

II

III

IV

V

VI

RUU PERTAMBANGAN UMUM

Pengolahan dan pemurnian merupakan bagian dari konstruksi yang berupa tahapan usaha pertambangan berubah menjadi Izin usaha Pertambangan

Bahan Galian Vital dan Strategis pengaturan usaha oleh mentri,sedangkan Bahan Galian Industri dikelola oleh Pemerintah Daerah

Tidak terdapat penggolongan jenis Bahan Galian, dan pengelolaan Bahan Galian dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Daerah yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia

TIDAK DIBAHAS

Yang berwenang adalah Pemerintah Pusat,Propinsi dan Pemerintah Kota

Penggolongan Bahan Galian A,B,C.

Bahan Galian dibagi menjadi bituminen padat, air bawah tanah, panas bumi, serta mineral radioaktif yang mempunyai nilai ekonomis

IJIN USAHA PERTAMBANGAN

Ijin usaha pertambangan dikeluarkan oleh menteri dengan didasari oelh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan perkembangan pertambangan yang dapat menguntungkan bagi negara

Usaha pertambangan diberikan kepada BUMN,BUMD,PT,Koperasi dan Perorangan dengan perwenangan menteri yang kemudian mendapat persetujuan oleh Pemerintah daerah

PENANAMAN MODAL ASING DALAM USAHA PERTAMBANGAN

Merupakan bentuk usaha patungan antar pemodal asing dengan perorangan atau badan hukum Indonesia yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yang dikonsultasikan pada DPR

Merupakan bentuk usaha patungan antar pemodal asing dengan perorangan atau badan hukum Indonesia yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yang dikonsultasikan pasa DPR

PENGGOLONGAN DAN PELAKSANAAN PENGUASAAN BAHAN GALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM PENGUSAHAAN DAN PENGGOLONGAN USAHA PERTAMBANGAN


5


VII

VIII

IX

HAK PEMEGANG IUP DAN PUP

KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN PUP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PUNGUTANPUNGUTAN NEGARA

H.Thabrie Akma

Tidak diatur

Hak-hak, ketentuan waktu kegiatan serta luas wilayah usaha pertambangan yang dimiliki oleh pemegang IUP dan PUP dalam melaksanakan kegiatan pertambangan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan operasi produksi sesuai dengan jenis bahan galian

Tidak diatur

Kewajiban dari pemegang IUP dan PUP

Perbedaan terletak pada kegiatan usaha pertambangan harus memiliki kriteria dalam pemilikan dan pemakaian hak atas tanah milik negara dan juga pungutan, serta peyelesaian dan ketentuan hak tanah diatur undang-undang, kemudian ada beberapa tempat yang tidak dapat dilaksanakannya usaha pertambangan

X

PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Perbedaan terletak pada pengawasan yang dilakukan dan ditaati oleh aparat daerah setempat dan jua penjelasan pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan 6 bulan sekali pada pemerintah, permasalahan pembinaan dan pengawasan

XI

KETENTUAN PIDANA

Perbedaanya berdasarkan besarnya denda dan lamanya kurungan penjara ayng dijatuhkan pada pemilik kuasa pertambangan

XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Perbedaan terletak pada peraturan pelaksanaan pengalihan kuasa pertambangan serta hak dan kuasa pertambangan perusahaan

V. UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Inti dari Undang-Undang N0.22 1. dalam penyelenggaraan otonomi daerah , dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanakeragaman daerah; 2. dalam menghadapi perkembangan baik didalam negeri dan, serta persaingan global, dipandang perlu meyelenggarakan Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujjudkan dengan peraturan, pembagian , dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan keuangan pusat atau daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat , pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.


6


H.Thabrie Akma

VI. KEPMEN ESDM NO. 1453.K/29/29/MEM/2000 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN

BAB I PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN Pasal 1 zUsaha

pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa

Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

zUsaha

Pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh Badan hukum

yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum.

zPersyaratan,

prosedur dan format permohonan perizinan KP, KK dan PKP2B sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan III Keputusan Menteri ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN Pasal 8 z Penyelenggaraan

tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Propinsi atau

Kabupaten/ Kota diselaraskan dengan potensi sumber daya mineral, sumberdaya manusia, pendanaan dan organisasi penyelengaraannya. z Organisasi

penyelenggaraannya pemerintah dibidang pertambangan umum disusun

berdasarkan fungsi-fungsi : pengaturan; pemrosesan perizinan; pembinaan usaha pengawasan eksploitasi, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan dan konservasi; pengelolaan informasi pertambangan pengevaluasian dan pelaporan kegiatan z Pemangku

jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) agar didasarkan atas kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri ini.


7


H.Thabrie Akma

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 z Pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang

KP, KK dan PKP2B dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing. zPembinaan

dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :

eksplorasi;

produksi dan pemasaran;

keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

lingkungan;

Konservasi;

tenaga kerja;

barang modal;

jasa pertambangan;

pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;

penerapan standar pertambangan;

investasi, divestasi dan keuangan

z Pelaksanaan

pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran,

konservasi, K3 serta lingkungan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing dilakukan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali.


8


H.Thabrie Akma

PROSEDUR PERMOHONAN KP, KK DAN PKP2B KEPMEN ESDM NO. 1453 K/29MEM/2000 z PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA

MESDM

GUBERNUR

2a

2b

BUPATI/ WALIKOTA 1

2

PEMOHON Keterangan : 1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota 2. Bupati/Walikota memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon 2a. Tembusan Surat keputusan disampaikan ke MESDM 2b. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Gubernur z PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH KEWENANGAN GUBERNUR

MESDM 2a

GUBERNUR 2b 1 2

BUPATI/ WALIKOTA

PEMOHON Keterangan : 1. Permohonan diajukan ke Gubernur 2. Gubernur memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon 2a.Tembusan Surat keputusan disampaikan ke MESDM 2b.Tembusan Surat Keputusan disampaikan Bupati/Walikota


9

Undang-Undang dan K3 Pertambangan z

H.Thabrie Akma

PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI / WALIKOTA

DINAS PENANAMAN MODAL

4b

3b

3a

BUPATI/WALIKOTA

DPRD KABUPATEN/KOTA

4a 1

2

5

PEMOHON

6

DESDM PROPINSI Keterangan : 1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota 2. Bupati/Walikota memberikan persetujuan prinsip. 3a. Bupati/Walikota melakukan konsultasi kepada DPRD Kabupaten/Kota (Standar Kontrak disusun oleh Pemerintah). 3b. Permohonan Rekomendasi Dinas Penanaman Modal 4a. DPRD Kabupaten/Kota memberikan Rekomendasi 4b. Dinas Penanaman Modal mendirikan Rekomendasi. 5. Bupati/Walikota bersama pemohon menandatangani Kontrak. 6. Kontrak ditembuskan kepada Propinsi dan DESDM


10

Undang-Undang dan K3 Pertambangan z PROSEDUR

H.Thabrie Akma

PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN

GUBERNUR 4b

BKPMD

3b

3a

DPRD PROPINSI

GUBERNUR 4a 1

2

PEMOHON

5 6

DESDM KABUPATEN/KOTA

Keterangan : 1. Permohonan diajukan ke Gubernur 2. Gubernur memberikan persetujuan prinsip. 3a. Gubernur melakukan konsultasi kepada DPRD Propinsi (Standar Kontrak disusun oleh Pemerintah). 3b. Permohonan Rekomendasi ke BKPMD 4a. DPRD Propinsi memberikan Rekomendasi 4b. BKPMI memberikan Rekomendasi. 5. Gubernur bersama pemohon menandatangani Kontrak. 6. Kontrak ditembuskan kepada Kabupaten/Kota dan DESDM


11


H.Thabrie Akma

2. K3 PERTAMBANGAN

I . Sejarah Keselamatan Kerja “Adam dan Hawa di Sorga, Peraturan Keselamatan Kerja, jangan dekati pohon larangan”. •

1700 Tahun Sebelum Masehi Babilonia, Hamurabi “ Bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang, pembuatan tidak sempurna Î Roboh Î ahli bangunan dibinasakan, bila anak pemilik korban jadi korban Î anak ahli bangunan dibunuh.

•

Mozai 1300 Tahun Sebelum Masehi Ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan pekerja “Bila membangun rumah baru Î agar pekerja tidak jatuh tiap ujung atap rumah harus diberi pagar pengaman

•

80 Tahun Sesudah Masehi Roma Plinius pekerja tambang harus memakai tutup hidung atau masker

•

Tahun 1450, Dominico Fontana Membuat Obelist, Dist, Pieter, Roma “Mengharuskan pekerja memakai topi baja”.

II . Definisi /Batasan PENGERTIAN 1. Secara Filosofis Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin baik secara jasmani maupun rohaniah tenaga kerja khususnya dan manusia pada umunya serta menjamin kebutuhan dan kesempurnaan hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. 2. Secara Keilmuan Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan atau menanggulangi terjadinya kecelakaan ditempat kerja termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja. 3. Secara Praktis Merupakan salah satu usaha atau upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.


12


H.Thabrie Akma

III . Filosofi Dasar Terjadinya Kecelakaan dan Pencegahannya

Gambar 1 Lima Langkah Pencegahan Terjadinya Kecelakaan

Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mencegah terjadinya kecelakaan; Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan; Mencegah / mengurangi kecelakaan; Mencegah / mengurangi cacat tetap; Mengamankan material, konstruksi pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dsb; Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya; Mencegah pemborosan tenaga keria, modal, alat-alat dan sumber-sumber produksi lainnya sewaktu kerja tersebut;


13


H.Thabrie Akma

Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan semangat kerja Memperlancar,

meningkatkan

dan

mengamankan

produksi,

industri

serta

pembangunan

IV . Teori Domino DOMINO SEQUENCE (HW. Heinrich, 1959) This theorem shows that: 1. Industrial injuries result from accidents 2. Accidents are caused directly by a. The unsafe acts of person or b. Exposure to unsafe mechanical conditions 3. Unsafe actions and conditions are caused by faults of person 4. Faults of persons are created by environment or acquired by inheritance

Chronologically, this theorem is stated must be reversed


14


H.Thabrie Akma

Gambar 2 Teori Domino


15


H.Thabrie Akma

IV . Statistika Kecelakaan

Meliputi kecelakaan yang diderita pada waktu menjalankan pekerjaan yang berakibat kematian, kelainan-kelainan, penyakit-penyakit akibat kerja

Dapat pula mencakup kecelakaan Yang dialami tenaga kerja Selama dalam perjalanan ke atau dari perusahaan

Berguna mentlai kecelakaan bertambah atau berkurang, dan efektifnya usaha pencegahan

Sebagai alat pembanding darl tahun ke tahun, satu perusahaan ke lain perusahaan, satu daerah ke daerah lain, satu negara ke negara lain

Untuk kepastian pencegahan kecelakaan, memberikan keterangan lengkap, sebab frekuensi, perusahaan dan pekerjaan faktor lain mempengaruhi resiko kecelakaan (pencegahan kecelakaan)

Untuk keputusan administrasi dan kornpensasi mesti menunjukkan banyaknya kecelakaan menurut tingkat besarnya, lamanya cacat dan besarnya uang yang dibayar untuk kompensasi

Perhitungan Angka-angka Kecelakaan FREQUENCY RATE THE NUMBER OF DESABLING INJURIES PERMILLION MAN HOURS WORKED FORMULA: FR =

Number of disabling injuries x 1, 000, 000 Number of man hours worked

SEVERITY RATE The number of days charged for disabling (lost – time), injuries per million man hours worked The time charge 1) The number of actual calendar days including holidays or plant shutdowns) 2) Specific time chargers taken from a table is tablished by the American standards Association are used fornel other lost time cases (deaths, permanent total, and permanent partial disablities)


16


H.Thabrie Akma

Formula: SR =

Total days Charged X 1000 Number of man hours worked

VI . Model Penyebab dan Penanggulangan

Gambar 3. Model Penyebab Kecelakaan

PENCEGAHAN KECELAKAAN

Penelitian bersifat teknik

Penelitian Psikologis

Penelitian secara statistik

Riset medis

Latihan – latihan

Penggairahan

Asuransi

Usaha K – 3 pada tingkat perusahaan

Pengawasan

Standarisasi

Peraturan perundangan


17


H.Thabrie Akma

VII . Kecelakaan Tambang dan Penggolongan Penggolongan Cidera (KEPMEN P.E. No. 555.K / 26 / M.PE / 1995 tentang K3 PERTAMBANGAN UMUM) Pasal 26 Persyaratan: 1. Pekerja Tambang harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan diberikan kepadanya dan harus sehat jasmani dan rohani 2. Dilarang bagi pekerja tambang wanita bekerja pada tambang bawah tanah kecuali yang bertugas dalam pekerjaan kesehatan atau melaksanakan tugas belajar, penelitian dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Teknik Tambang 3. Dialrang menugaskan pekerja tambang bekerja seorang diri pada tempat yang terpencil atau dimana ada bahaya yang tidak diduga (kecuali tersedia alat komunikasi yang langsung dengan pekerja lain yang berdekatan). 4. Dilarang mempekerjakan pekerja tambang dalam keadaaan sakit atau karena sesuatu sebab tidak mampu bekerja secara normal. 5. Apabila dari hasil penyelidikan Pelaksana Inspeksi Tambang, Kepala Teknik Tambang atau Kepala Bagian Tambang bawah tanah ternyata ditemukan pekerja tambang melanggar Keputusan Menteri ini dengan sengaja, maka pekerja tambang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27 Pemeriksaan Kesehatan: 1

Para pekerja tambang berhak untuk mendapatikain pemeriksaan kesehatannya yang menjadi kewajiban perusahaan.

2

Pekerja tambang harus diperiksa kesehatannya (pemeriksaan menyeluruh) secara berkala oleh Dokter yang berwenang

3

Pekerja tambang bawah tanah harus diperiksa kesehatannya sekurang-kurangnya dua kali setahun.

4

Pekerja tambang yang bakerja di tempat yang dapat membahayakan paru-paru, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan secara khusus.

5. Berdasarkan ketentuan yang berlaku .Kepala pelaksana Inspeksi Tambang dapat menetapkan pemeriksaan kesehatan pekerja tambang yang menangani bahan berbahaya oleh dokter yang berwenang.


18


H.Thabrie Akma

Pasal 32 Kewajiban 1. Pekerja Tambang harus mematuhi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Pekerja Tambang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara kerja yang aman. 3. Pekerja Tambang selama waktu bekerja wajib untuk :

Memperhatikan atau menjaga keselamatan dirinya serta orang lain yang mungkin terkena dampak perbuatannya dan

Segera mengambil tindakan dan atau melaporkan kepada pengawas tentang keadaan yang menurut pertimbangannya akan dapat menimbulkan bahaya

4. Pekerja Tambang yang melihat atau mendengar adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dengan segera melaporkan kepada pengawas yang bertugas. 5. Pekerja Tambang wajib menggunakan dan merawat alat-alat pelindung diri dalam melaksanakan tugasnya. 6. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta keterangan olek Pelaksana Inspkesi Tambang atau Kepala Teknik Tambang 7. Pekerja Tambang berhak menyatakan keberatan kerja kepada atasannya apabila persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak dipenuhi.

Pasal 39 Kecelakaan Tambang harus memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut : 1. Benar – benar terjadi; 2. Mengakibatkan cidera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik Tambang; 3. Akibat kegiatan usaha pertambangan 4. Terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cidera atau setiap saat orang yang diberi izin dan 5. Terjadi didalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek


19


H.Thabrie Akma

Pasal 40 Penggolongan Cidera Akibat Kecelakaan Tambang Cidera akibat kecelakaan tambang harus dicatat dan digolongkan dalam kategori sebagai berikut : a. Cidera Ringan Cidera akibat kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih 1 hari dan kurang dari 3 minggu, termasuk hari minggu dan hari libur b. Cidera Berat 1. Cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula selama lebih dari 3 minggu termasuk hari Minggu dan hari-hari libur. 2. Cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang cacat tetap (invalid) yang tidak mampu menjalankan tugas semula dan, 3. Cidera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami cidera seperti salah satu dibawah ini: a) Keretakan tengkorak kepala, tulang punggung, pinggul, lengan bawah, lengan atas, paha, atau kaki. b) Pendarahan didalam, atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen; c) Luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap dan d) Persendian yang lepas dimana sebelumnya tidak pernah terjadi c. Mati Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati dalam waktu 24 jam terhitung dari waktu terjadinya kecelakaan tersebut


20


H.Thabrie Akma

VIII . Biaya Akibat Kecelakaan Tabel 2 Biaya Dari Kecelakaan Compensation And Benefits Medical and Rehabilitation Pension and Lump sum payments

Legal / Litigation

Time / Productivity And Production

Legal fees

Product Replacement

Penalties, fines, and citations

Observing the accident and accompanying victim to hospital

Replaced wages

Expert witness

Investigator’s Time

Death Benefits

Settlements

Cleanup and salvage

Long term Disbility

Union grievances

Laboratory Cost Repair of Equipment and Facilities Retraining Replacement Workers Decreased efficiency of replacements Overtime

Material, Equipment and Property Loss of customers and returned products

Equipment replacement Capital expenditures

Miscellaneous Consultant fees PR Activities Transportation cost for victims

Rental costs for replacement equipment Process / Material downtime and loss Emergency Supplies clean-up materials

Product Rejects Light Duty Cost Clean up Materials Set-up / Start-up Cost

STATUTORY DAYS CHARGED (MSHA)

Disability

Lost Workdays Charged

Death …………………………………………………………….. Permanent Total Disability …………………………………….…… Dismemberment or Total loss of use Arm above below …………………………………………... Arm at or below elbow and above wirst …………………… Hand at wrist ………………………………………………. Leg above knee ……………………………………………. Leg at or below knee ………………………………….…… Foot ankle …………………………………………………. Loss of Sight : One eye (whether or not there sight in the other eye)….…… Both eyes (in one accident) ………………………………… Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004

6,000 6,000 4,500 3.600 3.000 4.500 3.000 2.400 1.800 6.000 21


Complete industrial loss of hearing : One ear (whether or not there is hearing in the other ear)….. Both ears (in one accident) ………………………………… Unrepaired Hernia …………………………………………….…….


H.Thabrie Akma

600 3.000 50

22


H.Thabrie Akma

XI.ANATOMI KECELAKAAN 1. Pendorong terjadinya kecelakaan a. Pengawasan pelaksanaan K.K. b. Mental Karyawan c. Phisik Karyawan 2. Penyebab langsung a. Tindakan tidak aman b. Kondisi tidak aman 3. Kecelakaan a. Jatuh, terbentur, terjepit b. Terbakar, kena ledakan dll 4. Akibat kecelakaan a. Produksi tertunda b. Kualiatas menurun c. Luka, mati d. Kerusakan alat dsb


23


H.Thabrie Akma

X.PENCEGAHAN KECELAKAAN

Penelitian bersifat teknik

Penelitian Psikologis

Penelitian secara statistik

Riset medis

Latihan – latihan

Penggairahan

Asuransi

Usaha K – 3 pada tingkat perusahaan

Pengawasan

Standarisasi

Peraturan perundangan


24

1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

Recommend Documents