1 Ringkasan Uji Materi UU SJSN I Martabat

1 | Ringkasan Uji Materi UU SJSN I Martabat

Pengujian UU BPJS Pengujian 1

Pengajuan Permohonan Registrasi Pembacaan Putusan

I.

II.

: 10 Agustus 2012 :19 September 2012, dengan Nomor Register 82/PUU-X/2012 : 15 Oktober 2012

Pemohon 1. M. Komarudin, buruh, Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia 2. Susi Sartika, buruh, Sekretaris Jenderal Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia. 3. Yulianti, Staff PT Megahbuana Citramasindo. Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945,jika dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Menyatakan Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,jika dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta progam Jaminan Sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara Jaminan Sosial. 4. Menyatakan Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS selengkapnya harus dibaca ”Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.” 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BNRI sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

III. Amar Putusan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya: 1. Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, jika dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara Jaminan Sosial. 2. Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta progam Jaminan Sosial atas tanggungan pemberi


kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. 3. Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS selengkapnya harus dibaca ”Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program kerja yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BNRI sebagaimana mestinya. IV. Pertimbangan Hukum Bahwa meskipun putusan MK dalam pengujian UU berlaku secara umum (erga omnes) dan Pasal 60 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, menyatakan ”Terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, dengan pengecualian pada ayat(2) yang menyatakan: ”Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda“ dan dalam permohonan a quo selain redaksi Pasal yang diuji yakni Pasal 15 ayat(1) UU BPJS sama persis dengan Pasal 13 ayat(1) UU SJSN, demikian pula dengan batu ujinya juga sama yakni Pasal 28 H ayat(3) UUD 1945, akan tetapi karena berbeda dalam dua UU, maka Mahkamah tetap mengadili pokok permohonannya. Bahwa oleh karena materi muatan norma dalam Pasal 15 ayat(1) UU BPJS persis dengan materi muatan Pasal 13 ayat(1) UU SJSN, demikian pula batu ujinya sama yakni Pasal 28 H ayat(3)UUD 1945, maka pertimbangan dan amar putusan Mahkamah dalam putusan Nomor: 70/PUU-IX/2011 tanggal 8 Agustus 2012, sepanjang terhadap Pasal 13 ayat(1) UU SJSN mutatis mutandis menjadi pertimbangan dan amar putusan a quo. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 15 ayat(1) UU BPJS yang tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas Jaminan Sosial harus dinyatakan bertentangan dengan UUD1945 secara bersyarat.


Pengujian 2

Pengajuan Permohonan Registrasi Pembacaan Putusan I.

: 27 Februari 2014 : 6 Maret 2014, dengan Nomor Register26/PUU-XII/2014 : 7 Mei 2014

Pemohon 1. Dwi Arifianto

II.

Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 1.1. Pasal 60 ayat (3) huruf b UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan, “Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi Pegawai BPJS Kesehatan”, dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dilanjutkannya hubungan kerja tenaga kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS. 1.2. Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan, “Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dilajutkannya hubungan kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

III.

Amar Putusan Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

IV.

Pertimbangan Hukum Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya Pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, karena Pasal tersebut merupakan bentuk penegasan status dan kepastian hukum kepada para pegawai PT Askes setelah beroperasinya BPJS Kesehatan. Adapun status Pemohon yang sebelum beroperasinya BPJS Kesehatan adalah tenaga pelaksana verifikasi pada Jamkesmas dan bukan pegawai PT Askes, melainkan tenaga honor kontrak yang direkrut oleh Kementrian Kesehatan dalam rangka melaksanakan Program Jamkesmas. Hal tersebut tidak berkaitan dengan berlakunya Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011. Tidak direkrutnya Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi pada BPJS Kesehatan setelah beroperasinya BPJS Kesehatan adalah kebijakan BPJS Kesehatan itu sendiri, sehingga bersedia atau tidak bersedianya merekrut Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi BPJS Kesehatan tidak


ada hubungannya dengan masalah konstitusional norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Meskipun demikian, pengalaman Pemohon dalam penyelenggaraan Jamkesmas merupakan hal penting untuk pertimbangan BPJS Kesehatan dalam kebijakannya memerlukan tenaga verifikator.

Pengujian 3

Pengajuan Permohonan Registrasi Pembacaan Putusan I.

: : 2 Desember 2014 (perbaikan permohonan, 19 januari 2015, dengan nomor register 138/PUU-XII/2014 : Belum putus.

Pemohon 1. PT Papan Nirwana, dalam hal ini diwakili oleh Susy Sandrawati dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Pemohon I; 2. PT Cahaya Medika Health Care, dalam hal ini diwakili oleh Hendry Irawan dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Pemohon II; 3. PT Ramamuza Bhakti Husada, dalam hal ini diwakili oleh Danial Aldriansyah dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, sebagai Pemohon III; 4. PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera, dalam hal ini diwakili oleh dr. Hardi Soetanto,M.M. dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Pemohon IV; 5. Sarju, sebagai Pemohon V; 6. Imron Sarbini, sebagai Pemohon VI.

II.

Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosialbertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai : “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sepanjang Pemberi Kerja tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya kepada penyelenggara program asuransi sosial tenaga kerja atau program Jaminan Sosial lainnya.”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sepanjang Pemberi Kerja tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya kepada penyelenggara program asuransi sosial tenaga kerja atau program Jaminan Sosial lainnya.”; 4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai :


5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

“Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial tenaga kerja atau program Jaminan Sosial lainnya.”; Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : “Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial tenaga kerja atau program Jaminan Sosial lainnya.”; Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai : “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sepanjang tidak mendaftarkan diri kepada penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sepanjang tidak mendaftarkan diri kepada penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; Menyatakan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai : “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; Menyatakan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; Menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sepanjang frasa “selain penyelenggara negara” bertentangan dengan UUD 1945; Menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosialsepanjang frasa “selain penyelenggara negara” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945; Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;


14. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; 15. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; 16. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; 17. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; 18. Menyatakan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; 19. Menyatakan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”; 20. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). III.

Amar Putusan Menunggu Putusan

IV.

Pertimbangan Hukum Menunggu Putusan

1 Ringkasan Uji Materi UU SJSN I Martabat

Recommend Documents