1 TEORI HUKUM RICHARD A POSNER DAN PENGARUHNYA BAGI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Oleh : DRS. H.ADNAN QOHAR, SH.MH 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada tahun 1970-an, Prof. Richard A Posner tiba-tiba menggemparkan akademi hukum Stanford denga dua pernyataan kontroversial, beberapa bulan setelah ia kelar menerbitkan buku economic analysis of law. Menurut chief judge di Mahkamah Agung Amerika ini, aturan-aturan hukum common law pada kenyataanya “efisien”, dan aturanaturan hukum common law seharusnya efisien. Dua pernyataan ini, kontroversial sekaligus contradictio in se. Klaim pertama mengafirmasi suatu ideologi yang sepatutnya dicapai aturan-aturan hukum, namun klaim kedua justru menggeser common law ideology kembali ke belakang. Dua ide kontroversial ini menjadi paradigma baru bagi pendekatan analisis ekonomi dalam hukum. Ide tersebut lahir di Amerika Serikat yang menganut common law di mana putusan hakim begitu berperanan penting.1 Posner adalah penganut normative directive yang menyodok agar hukum seharusnya mempromosikan efisiensi dan menggunakan analisi
social wealth
maximization untuk mencari sistesis theoremanya. Dalam bukunya berjudul “Frontiers of Legal Theory”, Posner juga meneliti aspek heuristic dan descriptive dari analisis ekonomi dalam hukum. Aspek heuristic ingin mengkaji kesatuan antara doktrin hukum dengan institusi hukum. Sementara aspek descriptive berusaha mencari logika ekonomi yang mempengaruhi doktrin dan institusi hukum hingga mengakibatkan perubahan hukum. 2 Pada dasarnya, Posner menginkan suatu kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, suatu kasus kriminal harus diexamine tidak hanya dari sudut hukum
1
Gregory S. Crespi, Teaching The New Law and Economics, University of Toledo Law Review Vol. 25 No. 3, hal. 715-717, seperti dikutip Erman Radjagukguk, Filsafat Hukum (Modul Kuliah), Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal. 144. 2 Richard A Posner, Frontiers of Legal Theory,
2 tradisional praktis atau pun teori legal yang vacuous. Tetapi lebih dari itu, segala aspek eksternal wajib dirtimbangkan.3 Teori analisis ekonomi dalam hukum adalah sebuah teori baru yang tentu juga memiliki imbasnya bagi penganut civil law seperti hukum Indonesia. Selain itu, pengaruh teori hukum kritis (CLS) serta Hukum Progresif yang berusaha membongkar kemapanan aturan secara tidak langsung telah memaksa hakim di Indonesia berpikir secara holistik dan menyeluruh untuk memutuskan setiap perkara pengadilan. Lalu, apakah idealisme itu sudah berkembang dalam tataran hukum dan peradilan di Indonesia? 1.2 Rumusan Masalah Adapun Rumusan Masalah yang ada dalam paper ini adalah: 1. Bagaimana teori hukum Richard A. Posner? 2. Bagaimana pengaruh teori hukum Posner dalam penegakan hukum di Indonesia? 2. PEMBAHASAN 2.1. Teori Hukum Ricxhard A Posner Prof. Posner bukan orang pertama yang melahirkan ide tentang economy analysis of law. Teori ini sebetulnya sudah muncul dan dikembangkan oleh kalangan utilitarianisme seperti Jeremy Bentham dan John Stuarth Mill. Teori utilitas ini mengutamakan asas kebergunaan sesuatu/tool. Jadi sesuatu/esse harus memberikan manfaat/nilai utilities bagi esse yang lain (social welfare).4 Dalam perkembangannya, setelah direanalysis oleh Ronald Coasei (1960) dan Posner sendiri, ide analisis ekonomi dalam hukum berkembang mencakup transaction cost of economy, economy institution, dan public choice. Transaction cost of economy berkaitan dengan efisiensi peraturan hukum yang sebagian besar berkenaan dengan hukum privat. Economy Institution berkaitan dengan tindakan manusia termasuk peraturan hukum formal, kebiasaan informal, tradisi dan aturan sosial. Dan Public Choice berkaitan dengan proses memutuskan secara demokratis dengan mempertimbangkan metode microeconomy dan
3
Bdk. A CONVERSATION WITH JUDGE RICHARD A. POSNER (interview), dalam Duke Law Journal Vol. 58, hal. 1809 – 1810. 4
Bdk. Erman Radjagukguk, loc.cit.
3 perdagangannya5. Melalui prinsip ekonomi, Posner berharap dapat meningkatkan efisiensi hukum termasuk efesiensi dalam mingkatkan kesejahteraan sosial. 2.1. 1 Prinsip Efisiensi – Wealth Maximization Berkaitan dengan teori analisis ekonomi dalam hukum itu, Richard A Posner menekankan Prinsip Efisiensi – Wealth Maximization. Posner mendefenisikan efisiensi sebagai kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (value) dimaksimalkan. Dalam analisis ekonomi, efisiensi dalam hal ini difokuskan kepada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (social decision making) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat
6
Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Berkaitan dengan hal itu, analisis ekonomi dalam hukum seperti ini dikenal dengan ide wealth maximization atau dalam istilah Posner “Kaldor-Hics” di mana perubahan aturan hukum dapat meningkatkan efisiensi jika keuntungan pihak yang menang melebihi kerugian pihak yang kalah dan pihak yang menang dapat memberikan kompesasi kerugian bagi pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tetap menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, Posner menilik salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekadar keadilan distributif dan korektif. Posner menekan “pareto improvement” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan sosial.7 2.1. 2 Good law/ Liberal law – Future Consideration Todd J. Zywicki dan Anthony B. Sanders, dalam tulisannya berjudul “Posner, Hayek, and the Economic Analysis of Law” menekankan soal aspek future yang sangat dipertimbangkan oleh Posner dalam teorinya mengenai hukum. Posner yakin bahwa melalui sistem-sistem ekonomi, pertimbangan akan suatu masa depan akan kesejahteraan sosial akan sangat besar. Dengan begitu, aturan-aturan hukum termasuk teori-teori hukum
5
Ibid., hal. 146. Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Ed. 4, USA: Harvar University Press, 1994, hal. 4. 6
7
Nicholas Mercuro dan Steven G Medumo, Economic and The Law: From Posner to Post-modernism, New Jersey: Princenton University Press, 1999, hal. 58 – 59.
4 harus mampu dijabari/dimengerti oleh judge demi terselenggaranya suatu sistem hukum yang baik.8 Karena itu, di dalam dialog di Duke Law Class, ia memaparkan bahwa seorang hakim harus rajin membaca dan mengupdate informasi seputar hukum. Menjawab pertanyaan seorang mahasiswa tentang hakim yang kurang profesional, dalam wawancara itu ia mengatakan: “I don’t think that judges do much reading—at least, not much secondary reading. The ordinary judicial job itself requires a great amount of reading. Most judges probably figure that that is enough.”9 Jadi, Posner pada dasarnya melihat suatu masa depan yang optimis dan percaya bahwa para hakim dapat menciptakan good law atau pun liberal law, jika ia rajin mengabsorbsi social change dan perubahan-perubahan eksternal. Tujuannya jelas, yakni efisiensi putusan hakim. 2.1. 3 Behaviorial Law and Economy Penggambaran sudut pandang ekonomi terhadap hukum dalam kaca mata Posner kemudian melahirkan behaviorial law atau pun behaviorial economy. Dua kebiasaan itu kemudian tersintesis hingga melebur menjadi behaviorial of law and economy. Berkaitan dengan ini, Posner memaparkan bahwa “This (judges as future-looking rule makers) includes assessing what would be the most efficient outcome in circumstances where, because of transaction costs, a transaction would not occur without judicial intervention.10 Biaya transaksi kemudian diadopsi ke dalam aturan-aturan legal. Biaya transaksi yang semula merupakan prinsip-prinsip ekonomi kemudian dijadikan aturanaturan hukum. Prinsip behaviorial ini nampak jelas diaplikasikan dalam masyarakat yang plural, yang tak mungkin terhindar dari biaya transaksi. Imbasnya, aturan hukum adalah salah satu keharusan yang mampu memberikan kepastian hukum serta menjaga rasa keadilan sosial dalam masyarakat. Aturan-aturan itu bisa berupa kontrak maupun pengaturan soal
8
Todd J. Zywicki dan Anthony B. Sanders, “Posner, Hayek, and the Economic Analysis of Law”, Tanpa Tahun, hal.561-562. 9
Bdk. A CONVERSATION WITH JUDGE RICHARD A. POSNER (interview), op.cit., hal. 1808
10
Todd J. Zywicki dan Anthony B. Sanders, loc.cit., hal. 563.
5 batas kepemilikan dan hak milik. Tentunya ini semua diarahkan demi tercapainya social welfare. 2.2. PENGARUH INDONESIA
TEORI
POSNER
(Efisiensi
Putusan
BAGI Hakim
PENEGAKAN Dan
HUKUM
Perundang-undangan
DI di
Indonesia) Indonesia adalah negara penganut civil law yang mana segala keputusan hukum telah diatur dalam kodeks yang sudah terkodefikasi. Namun, tuntutan akan adanya reformasi hukum, kritik atas kekakuan/rigiditas hukum, semakin hari semakin kuat didengungkan. Termasuk pula, usaha untuk melakukan reformasi/restrukturisasi UU bahkan sampai penghapusan UU. Kehadiran Mahkamah Konstitusi, setidaknya menjadi salah satu tonggak penting dimana negara Indonesia tidak kaku terhadap traktat perundang-undangan yang telah dilegalisasi. Dengan demikian, prinsip hukum civilo country tidak secara murni diadopsi oleh sistem hukum Indonesia. Berkaitan dengan itu, penekanan Posner dalam teori hukumnya adalah soal efisiensi yang terarah pada social welfare dan god law/liberal law. Prinsip efisiensi ini terutama berada lam lingkup prinsip-prinsip ekonomi yang senantiasa dialami manusia/objek/subjek hukum setiap hari. Karena itu, sesuai dengan prinsip awal berkembanganya economy analysis of law gagasan Porsner tentu mempengaruhi beberapa hal dalam sistem hukum Indonesia: 2.2. 1 Efisiensi Putusan Hakim Agung Penguatan sistem hukum tidak saja soal prinsip formil hukum (rules) tetapi juga peran kinerja penegak hukum. Beberapa waktu terakhir, hukum Indonesia bergejolak, pasalnya salah satu hakim agung, yakni Yamani diduga memalsukan putusan peninjauan kembali seorang terpidana Narkoba11. Selain itu, tantangan untuk memberikan putusan
11
Juru bicara Mahkamah Agung Djoko Sarwoko mengatakan hakim agung Ahmad Yamani sempat memalsukan putusan Peninjauan Kembali atas terpidana narkoba, Hengky Gunawan. Menurut Djoko, dalam putusan PK bernomor 39 PK/Pid.Sus/2011 ini, Yamani membuat tulisan dengan tangan yang menyatakan vonis bos pabrik narkoba itu 12 tahun penjara. Padahal, kata dia, majelis hakim dalam persidangan PK kasus Hengky ini memutuskan hukuman 15 tahun penjara, lihat “Hakim Yamani Palsukan Vonis PK Bos Narkoba Hengky”, http://www.tempo.co/read/news/2012/11/17/063442373/HakimYamani-Palsukan-Vonis-PK-Bos-Narkoba-Hengky, tanggal akses 14 Desember 2012.
6 yang “adil” terutama menghadirkan efisiensi mendapat tantangan di dalam draft RUU MA Pasal 97. Pasal 97 menyatakan bahwa: Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dilarang (a) membuat putusan yang melanggar UU. Pasal ini menunjukkan sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran legal positive. Untuk mencapai efisiensi, hakim agung harus bisa berpikir lebih jauh dari UU sebab produk UU adalah produk baku yang terjadi berdasarkan situasi tertentu dengan analisis kemungkinan tertentu pada masa yang akan datang. Karena itu, jika hal ini tidak dipangkas, efisiensi yang diutamakan untuk mencapai keadilan sosial akan sulit dicapai. 2.2.2 Efisiensi dalam Economy Analysis of Law Menurut Posner, pengadilan mempunyai dwi fungsi; pertama, menafsirkan perjanjian-perjanjian kelompok yang berkepentingan. Mengapa kelompok tersebut bisa bisanya membubuhi draft perundang-undangan. Kedua, menyediakan pelayanan bagi masyarakat awam dalam memecahkan masalah yang diperdebatkan. Salah satu pentingnya pengadilan tidak hanya memberlakukan peraturan perundang-undangan akan tetapi menginterpretasikan undang-undang tersebut sehingga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi ekonomi.12 Adapun berikut dipaparkan berapa contoh analisis ekonomi atas Hukum dalam Perundang-Undangan di Indonesia, yang didasarkan atas prinsip efisiensi ekonomi:13 1. berkenaan dengan kecenderungan diwajibkannya pelibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Hal ini misalnya terlihat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang mengharuskan dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dengan akta notaris. Sutan Remy Sjahdeini memberikan komentar terhadap pasal tersebut dengan mengatakan tidak jelasnya alasan harus dibuatnya pembebanan benda
12
www. syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/TEORI%20HUKUM%20KRITIS.rtf, Muyassarotussolichah, ALIRAN TEORI HUKUM KRITIS: ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM , (The Economic Analysis of Law Dalam Jurisprudence: Hilaire McCoubrey and Nigel D White), seperti dimuat dalam http://breath4justice. wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukumeconomic-analysis-of-law/, diakses tanggal 18 Desember 2012 pkl.22.30 Wib. 13 Lihat Peri Umar Farouk , Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia, pernah dipublikasi di jurnal ‘Bank & Manajemen’, Jakarta, 2001 dalam www, mhugm.wikidot.com tanggal akses 18 Desember 2012 Pkl. 22. 45.
7 dengan Jaminan Fidusia secara notariil, mengingat di dalam praktik selama ini, perjanjian Fidusia cukup dibuat dengan akta di bawah tangan.Bilamana keharusan tersebut dihubungkan dengan kewajiban selanjutnya berupa pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, tentunya juga masih dapat dipertanyakan kemanfaatan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia secara notariil tersebut dibandingkan dengan pembebanan secara di bawah tangan. Secara ekonomis pembebanan secara notariil akan sangat memberatkan para debitor, terutama bagi debitor pengusaha lemah. Bah kan terjadi dalam praktik sekarang ini, walaupun mengenai biaya pembuatan akta telah diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun karena tidak ada pilihan lain kecuali memakai jasa notaris yang ijin prakteknya di daerah yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat secara sewenang-wenang untuk menetapkan besarnya biaya pembuatan akta. 2. Kedua, ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan inefisiensi adalah mengenai wajib simpan dokumen perusahaan. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bertujuan untuk mereformasi Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dengan mengurangi jangka waktu kewajiban menyimpan dokumen perusahaan yang tadinya 30 (tiga puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Namun berhadapan dengan ketentuan mengenai daluarsa, pembaruan jangka waktu tersebut menjadi tidak berarti. Sehingga pilihan untuk memaksimalisasi efisiensi ruang, waktu dan biaya dalam pemeliharaan dokumen dengan kemungkinan memusnahkannya setelah lewat waktu 10 tahun, berhadapan dengan kemungkinan kerugian yang lebih besar yang akan timbul dari proses pembuktian di pengadilan. Apalagi bila hal tersebut ditambah dengan kekakuan pengadilan dalam menerima bukti yang hanya berupa bukti-bukti tertulis saja, sehingga pengalihan dokumen perusahaan dalam bentuk paperless media yang juga dimungkinkan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Dokumen Perusahaan akan semakin memperburuk kondisi inefisiensi. 3. PENUTUP
8
Efisiensi yang terarah menuju social welfare (prinsip utilitarian) adalah hal yang paling ditekankan oleh Richard A Posner. Ia juga tak henti-hentinya berjuang untuk menciptakan tatanan hakim yang memberikan putusan yang bijak dan adil dalam pengadilan di Amerika Serikat. Selain itu, prinsip ekonomi yang kemudian masuk dalam ranah hukum menjadi suatu keniscayaan yang makin mendekatkan orang pada suatu teorema klasik bahwa hukum bisa menyejahterakan.Orang mengakui bahwa biaya transaksi juga telah berlangsung secara apik dalam tahapan produksi legal rules. Baik di tingkat legislator, kementrian, pemerintahan, dan lembaga lain, unsur ekonomi sangat dipertimbangkan. Karena itu, efisiensi yang menginginkan adanya kesejahteraan, kerugian yang menguntungkan dan keuntungan yang makin menguntungkan (wealth maximization) adalah suatu cita-cita yang menarik, namun tak mudah dilaksanakan. Beberapa persoalan hukum yang mencabik nurani, serta memberi inspirasi dan aura untuk membedahnya secara ilmiah menjadi titik acuan yang cukup menarik untuk dibedah dalam tesis. Selain itu, setelah membaca beberapa karya Posner, saya jadi tertarik untuk meneliti lebih jauh konsep dan pemikiran Posner termasuk menggumuli berbagai macam kritik terhadap pemikirannya, entah itu dari kaum legal positivism maupun seorang radikalism seperti Hayek. Akhirnya, bagian yang terakhir ini adalah bagian pencaharian ilmiah saya untuk semakin matang dalam membidangi persoalan hukum di tanah air. DAFTAR KEPUSTAKAAN Buku dan Jurnal: -
A CONVERSATION WITH JUDGE RICHARD A. POSNER (interview). Duke Law Journal Vol. 58.
-
Mercuro, Nicholas dan Steven G Medumo. Economic and The Law: From Posner to Post-modernism. New Jersey: Princenton University Press, 1999.
-
Posner, Richard A. Frontiers of Legal Theory. USA: Harvar University Press, 1994.
-
---------------------. Economic Analysis of Law( Ed. 4). Boston:Little Brown & Company, 1992.
9 -
Radjagukguk, Erman . Filsafat Hukum (Modul Kuliah). Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
-
Zywicki, Todd J. dan Anthony B. Sanders. “Posner, Hayek, and the Economic Analysis of Law”, Tanpa Tahun.
Artikel: -
Filomen d’Agostino and Max E. Greenberg (reseacher).“The economic Analysis of Law”. http://plato.stanford.edu/entries/legal-econanalysis/. Tanggal akses 11 Desember 2012 pkl. 22.11 Wib.
-
“Hakim
Yamani
Palsukan
Vonis
PK
Bos
Narkoba
Hengky”.
http://www.tempo.co/read/news/2012/11/17/063442373/Hakim-YamaniPalsukan- Vonis-PK-Bos-Narkoba-Hengky. Tanggal akses 14 Desember 2012. -
Lihat Peri Umar Farouk. “Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia, pernah dipublikasi di jurnal ‘Bank & Manajemen’ Jakarta, 2001”. www, mhugm.wikidot.com. Tanggal akses 18 Desember 2012 Pkl. 22. 45.
-
Muyassarotussolichah, “ALIRAN TEORI HUKUM KRITIS: ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM”. The Economic Analysis of Law Dalam Jurisprudence: Hilaire McCoubrey and Nigel D White. www. syariah.uinsuka.ac.id/file_ilmiah/TEORI%20HUKUM%20KRITIS.rtf, Tangga akses 18 Desember 2012 pkl.22.30 Wib.
