1. Apakah yang dimaksud dengan keuangan desa ? 2. Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa ?
Pengertian
KEUANGAN DESA adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
Manfaat Pengelolaan Keuangan
Sebagai sarana untuk memberikan arah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan sekaligus sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap segenap kegiatan pemerintah desa Memberi tanggungjawab kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang berpihak kepada perempuan, orang miskin, kelompok muda dan kelompok marjinal lainnya di desa Memberikan kuasa kepada kepala desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan batas-batas kewenangannya
Memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber pendapatan desa Menjadi tolok ukur dalam menentukan kebijakan pemerintah desa yang berkeadilan gender dan adil bagi orang miskin. Masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Partisipatif. Masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan termasuk warga miskin, kelompok marjinal, pemuda dan perempuan. Masyarakat dapat menilai kesesuaian antara kebutuhan, aspirasinya dan berperan aktif melakukan kontrol penggunaan anggaran. Pengelolaannya mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat.
Transparansi. Informasi pengelolaan keuangan terbuka bagi semua warga tanpa kecuali, dapat dilihat dan diketahui oleh warga baik diminta maupun tidak. Masyarakat dapat mengetahui sasaran, hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan anggaran.
Efektifitas dan Efisiensi. Anggaran dikelola secara hemat dan tepat. Setiap pengeluaran harus mempertimbangkan penghematan pospos anggaran yang dialokasikan. Pemanfaatan dana dimaksudkan menghasilkan tingkat kesejahteraan dan pelayanan publik yang maksimal dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang akan dinikmati warga dari setiap pos pembelanjaan anggaran.
Akuntabilitas. Pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga setiap saat secara internal maupun eksternal. Siapapun pengelola keuangan yang terlibat didalamnya dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya. Masyarakat mudah mengakses informasi, penjelasan, penyelidikan bahkan penolakan berkaitan dengan keabsahan pertanggungjawaban keuangan.
Sistematis dan disiplin. Pengelolaan keuangan dikelola berdasarkan aturan pengelolaan anggaran. Ada kerangka waktu, wewenang dan tanggungjawab pengelolaannya tertata dan jelas. Pemilahan antara belanja untuk aparat dengan pelayanan publik dan klasifikasi yang menyertainya harus jelas. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas anggaran yang telah ditentukan apalagi bekerja dengan dana yang belum tersedia dalam rencana penganggaran.
Mandiri. Pemerintah desa harus berusaha menggali dan/atau meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa (PA Desa) dan penggunaan dana melalui penerapan strategi pembiayaan yang tepat sehingga mengurangi ketergantungan bantuan pihak luar termasuk dari pemerintah.
Pengertian Penganggaran
Penganggaran pembangunan desa yaitu suatu proses untuk menentukan besaran dan sumbersumber anggaran dan menyusunnya secara sistematis guna melaksanakan program/kegiatan dalam kerangka membangun desa sesuai prioritas yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan (RKP) Desa untuk jangka waktu 1 tahun
Ruang Lingkup Penganggaran Ruang lingkup yang dimaksudkan yaitu cakupan bahasan dan penyusunannya dalam penganggaran pembangunan desa Ruang lingkup penganggaran pembangunan desa dalam hal ini dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu APBDes, yaitu anggaran pembangunan desa yang dana/uangnya masuk ke rekening desa. Non APBDes, yaitu anggaran pembangunan desa yang dana/uangnya tidak masuk ke rekening desa tetapi langsung dikelola oleh organisasi/kelompok warga dan tidak masuk dalam rekening desa (selanjutnya di sebut non APBDes)
Fungsi Penganggaran 1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun yang bersangkutan. Artinya keseluruhan pendapatan dengan mengoptimalkan asset-aset desa menjadi modal pembangunan menjadi lebih utama. Prioritas belanja berdasar pada RKP Desa yang merupakan kewenangan desa menjadi bagian penting untuk mendapatkan alokasi dari APBDes. Dengan kata lain pemerintah desa tidak bisa menganggarkan kegiatan diluar yang sudah tertuang dalam APBDes.
2.
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi pedoman bagi aparat desa dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3.
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa penganggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa. Penganggaran ini juga harus memberikan ruang kepada kelompok miskin, perempuan dan orang termarjinalkan di desa untuk mendapatkan alokasi (manfaat) dari penganggaran yang ada. 5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan penganggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi warga desa terutama untuk kelompok miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok termarjinalkan didesa.
6.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. dengan demikian belanja pembangunan desa juga harus memperhatikan aspek kemanfaatannya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan melipatgandakan sumberdaya untuk menggerakkan sektor ekonomi yang ada di desa
Aktor Kunci dan Perannya Dalam Pengelolaan Anggaran
KPM dan LPM, perannya sebagai fasilitator PTPKD, perannya menyusun rancangan anggaran pembangunan desa dan fasilitator Warga desa (laki-perempuan, tua-muda, kayamiskin dan yang termarjinalkan lainnya), perannya sebagai sumber informasi dan pengambil keputusan Lembaga kemasyarakatan, perannya sebagai sumber informasi, menggerakkan dan mendorong partisipasi dan gotong royong warga Pemerintah desa, perannya sumber informasi dan menyusun rancangan regulasi terkait anggaran BPD, perannya sebagai sumber informasi dan kontrol partisipasi warga pengesahan regulasi terkait anggaran
