1. Akuntan, akuntan yang mana? 2. Berkualitas 3. Bandung Juara. Prof. Dr. Winwin Yadiati, SE., M.Si., Ak

1. Akuntan , akuntan yang mana? 2. Berkualitas 3. Bandung Juara

Prof. Dr. Winwin Yadiati, SE., M.Si., Ak

Akuntan Manajemen Internal Auditor (Akuntan Pemerintah)

Akuntan Pajak Akuntan Pendidik Akuntan Publik Akuntan Syariah

Akuntan dihasilkan dari suatu proses dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia Input, proses. output, harus memenuhi standar (kualifikasi) yang telah ditetapkan Penilaian kualitas , oleh siapa?

Menerapkan dan menciptakan Sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel Menerapkan dan menjaga sistem tata kelola pemerintahan (good Government) yang baik Menyediakan dan menyusun sistem Pelaporan keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Menerapkan sistem pengendalian internal pemerintahan Diperlukan PERAN dari Akuntan Manajemen yang bekerja di pemerintahan sebagai penyedia informasi

Beberapa masalah dalam pengelolaan Keuangan Daerah Prosedur yang berbelit belit karena tidak berjalannya sistem informasi keuangan daerah

Kasus korupsi (fraud) penyalahgunaan dana anggaran

Tidak berjalannya sistem Fungsi pengendalian pengawasan yang Kompetensi internal belum berjalan Aparatur pemerintahan, Pemerintah yang dengan efektif terutamandalam (peran internal masih pengelolaan auditor ) asset, asset dinilai tidak wajar

PEMDA

Pengelola

DPRD

Pengguna

Sistem Manajemen Keuangan Daerah

Legislasi Anggaran Pengawasan Tupoksi

Audit BPK-RI

Lap Hasil Audit Created : Muhammad Junaidi, SH

8

APBD

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN

BUKTI TRANSAKSI

LAP KEU

SISTEM

PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN DAERAH

Sumber : DR. NASIR AZIZ, SE, MBA

SISTEM

AKUNTANSI

KEUANGAN DAERAH

CATATAN PEMBUKUAN 9

PENGENDALIAN

TUJUAN

- Efektivitas dan Efisiensi Operasional - Pengamanan Aset - Pelaporan Keuangan - Ketaatan Sumber : BPKP

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Menteri / pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati / walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Berpedoman pada SPIP)

Memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sumber : BPKP

Ps. 4

Lingkungan Pengendalian Ps. 13

Penilaian Risiko

SPIP

Identifikasi Risiko Analisis Risiko

Ps. 18

Kegiatan Pengendalian

Ps. 41

Sumber : BPKP

8 Lingkungan Pengendalian

11 Kegiatan Pengendalian

Informasi & Komunikasi

Sarana Komunikasi Sistem Informasi

Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Berkelanjutan

Ps. 43

Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut

16

Unsur SPIP 1. Lingkungan pengendalian (control environment) Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 2. Penilaian risiko (risk assessment) Pengendalian intern harus memberikan penilaian risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam. 3. Kegiatan pengendalian (control activities) Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan pengendalian organisasi. 4. Informasi dan komunikasi (information and communications) Informasi dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang membutuhkan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu, sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 5. Pemantauan (monitoring) Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

 Internal auditing suatu aktivitas yang independen, dengan keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.  Sawyer (2005_10), lingkup internal auditing, sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan internal auditor terhadap operasi dan kontrol yang berbeda beda dalam organisasi, untuk menentukan apakah 1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, 2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimisasi 3)peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal telah diikuti, 4)sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis

a

• mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b

• mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan

c

• mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora

Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila 1.

Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)

2. Perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif), berupa • Kebutuhan kemasyarakatan (societal needs) • Kebutuhan dunia kerja (industrial needs) • Kebutuhan profesional (professional needs)

20

KURIKULUM DOSEN YANG HANDAL SUASANA AKADEMIK YANG MENDUKUNG PEMBENTUKAN KARAKTER

Kebijakan Universitas & Program Studi

Masukan Asosiasi & Stake holders

Tugas Tim Kurikulum Prodi

HARDSKILLS & SOFTSKILLS 

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Sumber Ilah Sailah DIKTI

Perguruan Tinggi diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum

Kebijakan Universitas & Program Studi

Masukan Asosiasi & Stake holders

Tugas Tim Kurikulum Prodi

Kelompok Studi/ Bidang studi / Laboratorium

Keterlibatan semua dosen prodi

Ketetapan Program studi dan Universitas


Tugas Dosen pengampu mata kuliah

9 8 7 6 5 4 3 2 1

kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.

perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan serta program peningkatan SDM secara nasional

Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/ atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.


Pencapaian level kualifikasi melalui berbagai alur


TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI Pengaruh intervensi global  Permasalahan makro nasional: krisis ekonomi, politik, moral, budaya, dst  Ciri bangsa heterogen: sosek, bahasa, etnik, tingkat pendidikan, agama, kondisi geografis Jumlah penduduk > 220 juta  Globalisasi, keterbukaan, demokrasi/kebebasan, rasionalisasi berpikir, budaya persaingan Peran PT membentuk masyarakat madani (civil society)

26

Masyarakat Ekonomi Asean Pentingnya Sertifikasi Nasional dan Internasional CA menghadapi MEA

Kesiapan Mahasiswa

Sumber: Dwi Martani

27

MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya.

Perdagangan bebas dapat diartikan tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan nontarif bagi negaranegara anggota ASEAN.

4 Pilar ASEAN Economic Community (AEC) Terbentuknya Pasar dan basis produksi tunggal • Bebas arus barang

• Bebas jasa

• Bebas investasi • Bebas tenaga kerja • Bebas arus permodalan • Priority Integration Sectors (PIS) • Pengembangan sektor foodagriculture-forestry

Sumber: Dwi Martani

Kawasan Berdayasaing Tinggi • Kebijakan persaingan • Perlindungan konsumen, HKI • Pembangunan infrastruktur • Kerjasama energi • Perpajakan • E-commerce

Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata • Pengembangan UKM • Mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara ASEAN

Integrasi dengan Perekonomian Dunia • Pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, • Partisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global

29

IMPLEMENTASI AEC 2015 Mendorong dan melindungi investasi antar negara ASEAN atas dasar perlakuan Nasional.

Bea masuk turun ke 0% pada 2010 (kecuali CLMV pada 2015)

Mengijinkan saham asing sampai 70%

Mendorong hubungan pasar modal dan pengembangan pasar saham.

Sumber: Dwi Martani

Mutual Recognition Agreements (MRA) untuk 8 jasa profesi

Mode 1 adalah pasokan lintas batas (cross border supply) • penyediaan jasa di dalam suatu wilayah negara anggota untuk melayani pemakai jasa dari negara anggota lainnya. Mode 2 adalah konsumsi luar negeri (consumption abroad) • penyediaan jasa dari dalam wilayah suatu negara anggota ke dalam wilayah negara anggota lainnya. Mode 3 adalah kehadiran komersial (commercial presence) • penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari suatu negara anggota melalui kehadiran perusahaan jasa di dalam wilayah negara anggota lainnya. Mode 4 adalah pergerakan manusia (movement of natural person) • pernyediaan jasa oleh penyedia jasa dari satu negara anggota melaluikehadiran natural person dari suatu negara anggota di dalam wilayah negaraanggota

Sumber: Dwi Martani

MRA ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan/fairness.

Terdapat sejumlah hakikat dari MRA. • Pertama, negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil. • Kedua, negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat. Ketiga, pengakuan tidak bersifat otomatis.

Sumber: Dwi Martani

Jasa akuntansi meliputi jasa audit, pembukuan

MRA tidak akan meliputi jasa audit atas laporan keuangan. dan atau praktik akuntan independen. Akuntan berizin (akuntan publik) yang berhak memanfaatkan MRA dan mendaftar menjadi ASEAN CPA.

Peningkatan profesionalitas akuntan • Menjaidi tuan di negeri sendiri • Siap masuk ke pasar Asean

Pengakuan global kompetensi dan profesionalitas Kompetensi umum dan khusus bidang profesi tersebut Kombinasi pendidikan formal dan ujian Mengikuti ketentuan umum kurikulum internasonal. Misal untuk Akuntansi  IES ditentukan oleh IFAC Pengakuan antar profesi - MRA

34

Bidang Profesi         

Akuntan Publik Akuntan Manajemen Akuntan / Auditor Pemerintah Konsultan Pajak / Manajemen Internal Auditor Akuntan Pendidik Keuangan Perusahaan Pengusaha Lainnya

Sertifikasi Nasional • CPA  akuntan publik • CPMA  akuntansi manajemen • QIA  internal auditor • USKP  konsultan pajak • CPSAK  sertifikasi PSAK • SAS  Akuntan Syariah • US-AAP  Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan • CA  konsultan jasa akuntansi, financial preparer

35

CA Chartered of Accountant

CPA Ind Certified Public Accountant

• CA – gelar profesi  IAI Ikatan Akuntan Indonesia • Prasyarat  S1  ujian profesi CA Pendidikan Profesi Akuntansi - Ak • Ak gelar akedemik PPAK • Memberikan Jasa Akuntan selain atestasi • Akuntan Publik  IAPI Institut Akuntan Publik Indonesia • Prasyarat  S1 Akuntansi  ujian profesi CPA • Dapat memberikan jasa atestasi sesuai dengan UU AP

CMA

CPMA

• Certified Management Accountant di bawah Institute Management Accountant (Australia) • 7 level member, CMA (S2), AMA & GMA (S1) • Melalui pendidikan S2 atau pelatihan untuk mata ajar tertentu.

• Certified Profesional Management Accountant • S1 Akuntansi / DIV + 1 thn pengalaman, / S1 non akuntansi + 2th pengalaman , DIII + 8than pglmn. • Organisasi Profesi IAMI

QIA

CIA

CFA Chartered Financial Analyst

• Qulifying Internal Auditor • Prasyarat  S1 Akuntansi dan Pengalaman sebagai Internal Auditor • Internal Auditor Pemerintah dan BUMN/D/S • Certified Internal Auditor • Prasyarat S1 • Pasar menilai berbeda internal auditor yang memiliki gelar CIA • Chartered Financial Analyst • S1 • Pasar menilai berbeda analis yang memiliki CFA walaupun masih level 1 dari 3 level CFA.

38

CIMA  Certified Institute Management Accountant CGMA  Certified Global Management Accountant

UJIAN CIMA

Lulus S1/ Experience

Management Level Proffesional Level

Member CIMA Pengalaman (min 3 thn)

Gelar Sertifikasi CGMA

Terdapat 3 level ujian : dasar, managerial level dan proffesional level Mahasiswa Akuntansi dapat memperoleh Exam waiver sampai level tertentu  maksmimum semua level magement level

Sumber: Dwi Martani

39

As part of its admission requirements, a professional body needs entrance examinations and training requirements. These should follow the International Education Standards (IES) issued by the International Accounting Education Standards Board (IAESB) under the auspices of IFAC. The IES cover: IES 1 Entry requirements to a program of professional accounting education IES 2 Content of professional education programs IES 3 Professional skills IES 4 Professional values, ethics and attitudes IES 5 Practical experience requirements IES 6 Assessment of professional capabilities and competence IES 7 Continuing professional development IES 8 Competence requirements for audit professionals











Professional accountant: an individual who is a member of an IFAC member body. Working Area : accountancy, including auditing, financial accounting, management accounting, and tax accounting. The overall objective of accounting education is to develop competent professional accountants. Competence is defined as the ability to perform a work role to a defined standard with reference to working environments. To demonstrate competence : • professional knowledge, • professional skills, • Professional values, ethics, and attitudes.

41

CA adalah akuntan profesional yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan melaporkan laporan keuangan kepada pemegang saham dan publik. 2. CA dapat menganalisis dan mengevaluasi informasi keuangan, membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, dan merencanakan implementasi keputusan yang diambil. 3. CA dapat bertindak sebagai konsultan mengenai masalah akuntansi, perpajakan, keuangan, pelaporan manajemen, dan sistem informasi, serta diberikan lisensi untuk mendirikan kantor jasa akuntansi selain jasa asurans. 4. CA dapat menandatangani laporan keuangan perusahaan. 1.

Sumber: Dwi Martani IAI

CHARTERED ACCOUNTANT

Adalah Akuntan Profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut: memiliki register akuntan sesuai perundang-undangan yang berlaku; dan

dengan

peraturan

memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik; dan menaati dan melaksanakan Standar Profesi; dan menjaga kompetensi berkelanjutan


melalui

pendidikan

profesional

Sumber: Dwi Martani

CHARTERED ACCOUNTANT INDONESIA 1.

Mensejajarkan Ak dengan gelar profesi akuntan internasional seperti CPA, ACCA, CIMA, CMA

2.

Memberi nilai tambah Akuntan Beregister • Pengakuan sebagai Akuntan Profesional sesuai dengan panduan internasional (IFAC) • Dijaga kompetensinya sesuai dengan ketentuan IAI yang mengacu ke standar internasional • Pengakuan Akuntan diberikan tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang signifikan dalam bidang-bidang yang terkait dengan pelaporan keuangan untuk kepentingan publik. • Dapat diakui oleh PAO negara lain (tidak perlu menempuh beberapa mata ujian)

35

Pelaporan korporat (corporate reporting) Manajemen stratejik dan kepemimpinan (strategic management and leadership) Etik profesi dan tata kelola korporat (ethic and corporate governance Akuntansi manajemen lanjutan (advanced management accounting Manajemen perpajakan (taxation management) Manajemen keuangan lanjutan (advanced financial management Sistem informasi dan pengendalian intern (information system Sumber: Dwi Martani IAI

46

 





Pengenalan mengenai pelaporan korporat Peran dan tanggungjawab akuntan profesional dalam pelaporan korporat (entitas pemerintahan, komersial, nirlaba, syariah) 3-6 Analisis substansi transaksi (aset, liabilitas, pendapatan, biaya) untuk entitas pemerintahan, entitas komersial, entitas nirlaba, entitas syariah 7-10 Analisis laporan keuangan: •

Kepatuhan terhadap standar pelaporan

•

Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan

•

Kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuanganuntuk entitas pemerintahan, entitas komersial, entitas nirlaba, entitas syariah



Pelaporan tata kelola



Pelaporan berkelanjutan



Pelaporan integrasian



Isu-isu terkini


47

1.

Pengantar

2.

Pemetaan arah perusahaan: visi dan misi, tujuan, dan strategi

3.

Evaluasi lingkungan eksternal perusahaan

4.

Evaluasi sumber daya, kapabilitas, dan daya saing

5.

Strategi kompetitif generik

6.

Penguatan posisi kompetitif: langkah stratejik, waktu, dan lingkup operasi

7.

Strategi bersaing di pasar internasional

8.

Strategi korporat: diversifikasi dan multibisnis

9.

Etika, tanggung jawab sosial korporat, keberlanjutan lingkungan, dan strategi

10. Membangun organisasi yang mampu melaksanakan strategi dengan baik: sumber daya manusia, kemampuan, dan struktur 11. Mengelola operasi internal: tindakan yang mendorong pelaksanaan strategi dengan baik 12. Budaya perusahaan dan kepemimpinan: kunci pelaksanaan strategi dengan baik 13. Kepemimpinan stratejik 14. Perubahan Stratejik dan Organisasi Sumber: Dwi Martani IAI

48

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pengantar Teori Etika dan Pengambilan Keputusan Beretika Lingkungan Etika dan Akuntansi Etika Akuntan Profesional (Kode Etik Akuntan Profesional dan IFAC Code of Etics (Part A dan Part C) Etika Akuntan Profesional (IFAC Code of Etics (Part B)) Iklim Etika dan Integritas Organisasi I. Alasan diperlukan tata kelola yang baik dan etika bisnis II. Definisi dan Prinsip dasar tata kelola III. Tinjauan struktur tata kelola di Indonesia IV. Prinsip-prinsip tata kelola menurut OECD V. Manfaat Tata kelola bagi korporat dan lingkungan VI. Overview regulasi dan pedoman tata kelola di Indonesia VII. Instrumen penilaian dan bukti empiris terhadap praktek tata kelola di Indonesia dan ASEAN Prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham Prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham Prinsip Tanggung Jawab Dewan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris Disclosure dan Transparency, Internal Control Peran dan tanggung jawab Auditor Eksternal dan Internal Prinsip peran pemangku kepentingan dan tanggun jawab korporat


49

1.

Pendahuluan

2.

Pengembangan sistem manajemen biaya

3.

Penggunaan Sistem Manajemen Biaya untuk Effisiensi

4.

Penggunaan Sistem Manajemen Biaya untuk Pengambilan Keputusan Stratejik – Pelanggan

5.

Penggunaan Sistem Manajemen Biaya untuk Pengambilan Keputusan Stratejik – Produk

6.

Penggunaan Informasi Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan Jangka Pendek

7.

Penggunaan Informasi Akuntansi untuk Perencanaan Laba

8.

Akuntansi Manajemen Lingkungan

9.

Landasan Sistem Pengendalian Stratejik

10.

Poses Penyusunan Anggaran

11.

Sistem Pengendalian Stratejik –Penekanan pada Pengendalian Keuangan

12.

Sistem Pengendalian Stratejik Terintegrasi

13.

Sistem Pengendalian Stratejik –Proses Pembangunan “Awareness dan Keselarasan (Alignment)

14.

Sistem Pengendalian Stratejik –Keterkaitan dengan Sistem Kompensasi


50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10. 11. 12. 13. 14.

Overview KUP Overview PPh Overview PPN Pengertian Dasar Manajemen Pajak Pemilihan Sumber Pembiayaan (bagian 1) Pemilihan Sumber Pembiayaan (bagian 2) ax Planning dan Pengendalian atas Penghasilan Usaha dan Penghasilan Lainnya Tax Planning dan Pengendalian atas Unsur-unsur Harga Pokok Penjualan dan Pengurang Penghasilan Bruto Tax Planning dan Pengendalian atas PPh Pasal 21 Tax Planning dan Pengendalian atas unsur-unsur objek withholding tax (selain PPh Pasal 21) Tax Planning dan Pengendalian atas Pajak Pertambahan Nilai Tax Planning dalam pemanfaatan tax incentives Konsep dasar pajak internasional Muatan Lokal


51

1. Pengelolaan Nilai Perusahaan, Strategi, dan Nilai Perusahaan 2. Perhitungan Penciptaan Nilai 3. Pengukuran kinerja perusahaan keseluruhan 4. Merjer, akuisisi, dan divestasi 5. Kesulitan keuangan 6. Manajemen Tresuri dan modal kerja 7. Options dan Manajemen Keuangan 8. Warrants dan convertibles 9. Derivatif dan Lindung Nilai Resiko 10. Manajemen Risiko Perusahaan 11. Strategi Pendanaan 12. Teori dan Pasar Valuta Asing 13. Penentuan dan Peramalan Nilai Tukar, Transaction Exposure 14. Operating Exposure dan translation exposure


52

1. Sekilas Mengenai Sistem Informasi 2. Sistem Informasi Eksekutif (EIS) 3. PeranTeknologi Informasi dalam Mendukung Sistem Informasi 4. PeranTeknologi Informasi dalam Mendukung Sistem Informasi 5. Sistem Informasi dan Pengendalian Internal 6. Sistem Informasi dan Pengendalian Internal 7. Auditatas Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi 8

.Siklus Proses Bisnis

9. Pembahasan Kasus: mengidentifikasi kelemahan dari narasi suatu siklus akuntansi dan memberikan rekomendasi pengendalian yang disarankan. 10. Siklus Proses Bisnis Pendukung: Manajemen Sumber Daya Manusia dan Siklus Penggajian 11. Siklus Proses Bisnis Pendukung:Buku Besar(General Ledger) dan Siklus Pelaporan 12. Internal ControloverFinancial Reporting:Implementasi and Desain IcoFR 13. Internal ControloverFinancial Reporting: Evaluasi dan PelaporanICoFR 14. Pembahasan kasus : siklus dalam industri jasa keuangan.

Sumber: Dwi Martani IAI 53

Kualifikasi sebagai akuntan profesional:  Professional values  Ethics  Attitudes Tiga bidang utama IES 2:  Accounting, finance, and related knowledge  Organizational and business knowledge  Information technology knowledge and competence

Keahlian/Skill (IES 3):     

Intellectual skills Technical and functional skills Personal skills Interpersonal and communication skills Organizational and business management skills



Pendidikan : Mengubah Perilaku sesuai dengan harapan / tujuan pendidikan yang ditetapkan.



Menekankan pada “mengajarkan mahasiswa untuk belajar”, tidak sekedar menerima informasi



Menekankan pada belajar secara mandiri, mahasiswa sebagai subyek yang melakukan pembelajaran



Hakekat belajar

Dari belum mengerti menjadi mengerti Dari sedikit bisa menjadi sangat mahir Dari kurang beradab menjadi lebih beradab Dari kurang berminat menjadi sangat antusias Dari kurang bisa bergaul menjadi sangat komunikatif

55

Kegiatan belajar mengajar di kampus – intelectualskill Belajar mandiri di perpustakaan dan di rumah – mengasah kemampuan untuk longlife learning Kegiatan kemahasiswaan di kampus - softskill Kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal - softskill Membantu orang tua – softskill, spiritualskill Mengembangkan hoby dan potensi diri lainnya – softskill, spiritualskill

56

Definisi Penjaminan Mutu Umum Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Khusus Pendidikan Tinggi Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. 57

Tujuan Penjaminan Mutu Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

MUTU

PENJAMINAN MUTU (Eksternal) BAN/Lainnya

PENJAMINAN MUTU (Internal) PT.Ybs.

58

Strategi Penjaminan Mutu a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan Pedoman Penjaminan Mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi b. Perguruan tinggi menggalang komitmen menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi c. Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu pendidikan tinggi pada setiap jurusan/program studi d. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu pendidikan tinggi e. Perguruan tinggi melakukan benchmarking mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negeri

59

Butir-Butir Mutu Pemilihan dan penetapan standar mutu untuk tiap program studi dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu, antara lain: • • • • • • • • • • • • • Sumber: UGM

Kurikulum program studi Sumber daya manusia (dosen, dan tenaga penunjang) Mahasiswa Proses pembelajaran Prasarana dan sarana Suasana akademik Keuangan Penelitian dan publikasi Pengabdian kepada masyarakat Tata pamong (governance) Manajemen lembaga (institutional management) Sistem informasi Kerjasama dalam dan luar negeri 60

Proses Penjaminan Mutu a. Perguruan tinggi menetapkan visi dan misi b. Setiap jurusan/program studi menetapkan visi dan misi berdasar visi dan misi perguruan tinggi c. Visi setiap program studi dijabarkan oleh program studi menjadi serangkaian standar mutu dalam setiap butir mutu Standar mutu : ramuan visi program studi dan kebutuhan stakeholders. ABCD

d. Perguruan tinggi menetapkan organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu e. Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan manajemen kendali mutu f. Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar mutu melalui benchmarking secara berkelanjutan Sumber: UGM

61

Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi dapat dilaksanakan, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi

a. Komitmen b. Perubahan Paradigma c. Sikap Mental d. Pengorganisasian

Sumber: UGM

62

Posisi dan Arti Penting Penjaminan Mutu Di masa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak sematamata tergantung pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Agar eksistensinya terjamin, maka perguruan tinggi mau tidak mau harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Karena penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka penjaminan mutu pun harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (continuous improvement).

Sumber: UGM

63



  

  

Nasir Azis,. 2007. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Perencanaan dan Penganggaran). Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh (Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam- 31 Januari 2007. Dadang Suwanda Dailibas,. 2013. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PPM Manajemen. Dwi Martini. DPN Ikatan Akuntan Indonesia. Ilah Sailah. Peningkatan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Kurikulum Mengacu Kepada KKNI.Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI. Sistem pengendalian intern pemerintah (spip) dan peranan apip dalam reviu laporan keuangan. Bpkp Sistem Penjamin Mutu. 2006. Kantor Jaminan Mutu.UGM. Sumarni tjokromidjoyo ,widyaiswara madya. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik. Ppmkp ciawi-bogor.

Jadi calon akuntan berkualitas :  Motivasi  Ability  Skill  Attitude  Knowledge

TERIMAKASIH

1. Akuntan, akuntan yang mana? 2. Berkualitas 3. Bandung Juara. Prof. Dr. Winwin Yadiati, SE., M.Si., Ak

Recommend Documents