09 Desember 1940

P U T U S A N NOMOR 530/PID/2016/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada

Terdakwa: : Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs,

ING

1. Nama lengkap

FICS. 2. Tempat Lahir

: Dolok Paribuan.

NT

3. Umur/Tanggal Lahir : 76 tahun / 09 Desember 1940. : Laki-laki.

5. Kebangsaan

: Indonesia.

6. Alamat

: Jalan Laut Tawar No. 26 Kelurahan Siopat Suhu,

ILA

4. Jenis Kelamin

Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar. : Kristen Protestan.

8. Pekerjaan

: Dokter Swasta (Pensiunan PNS).

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

NG AD

7. Agama

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016.

2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal

PE

19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016. Pengadilan Tinggi tersebut. Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 530/PID/2016/PT MDN tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan majelis hakim. 2. Surat

Penunjukan

Panitera

Pengadilan

Tinggi

G

tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Medan

Nomor:

530/PID/2016/PT MDN, tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti. 3. Berkas perkara yang bersangkutan. Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-04/PSIAN/Epp.2/01/2016, tanggal 1 Februari 2016 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

Bahwa ia terdakwa Dr. Med Polentyno Girsang pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tanggal 01 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2008 s/d Desember 2010 bertempat di Rumah Sakit Horas Insani di Jalan Medan Pematangsiantar Km 2,5 atau

hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar,”secara berturut-turut dan

ING

berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang

yang sama sekali atausebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana

NT

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang saham PT. Horas Insani Abadi Pematangsiantar telah

ILA

memutuskan dan mengangkat terdakwa Dr. Med Polentyno Girsang menjadi Direktur Rumah Sakit Horas Insani masa bakti terhitung mulai

tanggal 28 Februari 2007 s/d 28 Februari 2008 dan dikeluarkan SK

NG AD

Nomor: 016/D-PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007. -

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 saat berakhirnya masa jabatan terdakwa, terdakwa tidak mau menyerahkan Jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam PT. Horas INsani Abadi dan terdakwa tetap saja melakukan kegiatan selaku Direktur pada Rumah Sakit Horas Insani.

-

Kemudian pada tanggal 02 April 2008 terdakwa dengan sengaja dan

PE

melawan hak membuka Rekening pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pematangsiantar dengan Nomor Rekening No. 00000069-01-30000015-8 atas nama terdakwa qq RS Horas Insani. -

Bahwa selanjutnya untuk mempermudah terdakwa melakukan penarikan uang

dari

Rekening

bank

Tabungan

Negara

(BTN)

Cabang

Pematangsiantar dengan Nomor Rekening 00000069-01-30-000015-8 atas nama terdakwa qq RS HOras Insani lalu terdakwa membuat dan mengirimkan surat kepada Pimpinan Cabang BTN Pematangsiantar pada tanggal 12 September 2008 yang isinya menyatakan secara pribadi bertanggung jawab penuh atas penerbitan Cek/BG an RS Horas Insani Pematangsiantar kepada pihak BTN Pematangsiantar dan terdakwa juga membuat Surat Pernyataan tanggal 12 September 2008 yang isinya terdakwa

masih

menjabat

sebagai

Direktur

G

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

RS

Horas

Insani

Pematangsiantar. Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

-

Bahwa setelah terdakwa membuka Rekening pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pematangsiantar dengan nomor Rekening No. 00000069-01-30-000015-8 atas nama terdakwa qq RS Horas Insani, lalu terdakwa menyurati rekanan (pelanggan) berobat di RS Horas Insani untuk menyetorkan uang berobat ke Rekening No. 00000069-01-30-

Bahwa dari hasil Audit Penerimaan dan Pengeluaran Rekening No.

ING

00000069-01-30-000015-8 atas nama terdakwa qq RS Horas Insani periode tanggal 09 September 2008 s/d 30 April 2010 adalah:

1. Saldo awal rekening Koran tanggal 09 September 2008: Rp.

1.765.796.432,- (satu miliyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah

NT

tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

2. Penerimaan biaya pengobatan tanggal 09 September 2008 s/d 30

ILA

April 2010 sebesar Rp. 1.192.291.737,- (satu miliyar seratus Sembilan

puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Nama Perusahaan

01.

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero).

Jumlah Penerimaan (Rp)

NG AD

No.

60.722.853

02.

PP London Sumatera.

4.357.427

03.

Asuransi Aja Indonesia

04.

Asuransi Sinarmas

05.

Exa Mandiri Financial

06.

Asuransi Wintherthur

07.

PLN Pematang Siantar

6.905.429

08.

PT. Mitra Keuarga

4.561.304

09.

PT Pertamina

45.046.979

10.

Loppo General INS

5.562.013

11.

PT Inalum

24.731.135

12.

Yekes PT Telkom/Mitra Yakes Pens

23.159.787

13.

PT Arun NGL

137.749.163

20.811.103

PE

-

G

000015-8 yang dibuka terdakwa.

41.207.475 223.000 10.467.120


15.

Gami

9.792.192

16.

Handal Logististik

2.793.747

17.

Asuransi umum Mega

44.767.584

18.

Asih Eka Abadi

73.792.731

19.

Asuransi MAG

1.559.830

20.

PT Bumi Putra Uda

25.727.797

21.

DPRD Kab. Simalungun

117.000

22.

Asuransi Allianz Life

6.024.870

23.

Asuransi Purih Asih

6.331.890

24.

Hanjaya Mandala

2.122.688

25.

Ong PTG PNRM

3.982.712

26.

MKPS Bukopin

3.178.861

27.

AJ Manulife

168.112

.28.

Bank Bumi Putera

29.

Perseorangan

30.

Koperasi Kary PT CCA

31.

PT Sampurna

32.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

3.141.397

33.

SKN Tidak Diketahui Pelangganya

369.167.672

Jumlah Penyetoran dari pelanggan

1.020.343.591

Penyetoran Dari Kas Horas Insani

171.948.145

Total Penerimaan

1.192.291.736

34.

G

5.039.881

ING

PT Aquafarm Nusantara

NG AD

ILA

NT

14.

20.520.942 46.371.550 375.570

PE

9.864.778

3. Penerimaan Jasa Giro periode tanggal 09 September 2008 s/d 30 April 2010 Rp. 16.810.425,-. 4. Penarikan/pengambilan dana periode tanggal 09 September 2008 s/d 30 April 2010 Rp. 2.948.572.013,-. 5. Saldo akhir dana per 30 April 2010 Rp. 26.326.581.


Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mulai tanggal 09 September 2008 s/d 30 April 2010, Rumah Sakit Horas Insani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.948.572.013 (dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua rbu tiga belas rupiah), sesuai dengan Laporan Audit dari Drs. Tarmizi Taher yang terlampir dalam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

ING

pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 pasal 1 KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-

04/PSIAN/Epp.2/01/2016, tanggal 30 Mei 2016 pada pokoknya sebagai

NT

berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dr. Med dr Polentyno Girsang, SpB, KBD, FinaCS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

tindak pidana”Secara berturut-turut dan berulang-ulang melakukan

ILA

Penggelapan”sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Med dr Polentyno Girsang,

dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

a. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

NG AD

SpB, KBD, FinaCS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

3. Menyatakan barang bukti berupa:

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Akta Nomor: 7 tanggal 05 Maret 1997 tentang Perseroan Terbatas Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris

(satu)

lembar

fotocopi

yang

PE

Robert Tampubolon, SH Notaris di Kota Pematangsiantar. b. 1

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Surat Pengesahan PT Horas Insani Abadi oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-19775 HT.01.01.TH.2001 tanggal 09 November 2001 . c. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Anggaran Rumah Tangga PT Horas Insani Abadi tanggal 12 Juni 2015. d. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

G

berkas perkara.

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Keputusan RUPS Pt. Horas Insani Abadi tanggal 27 Februari 2008.


e. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Surat Hal Serah Terima dari PT. Horas Insani Abadi No. 05/D.PT.HIA/ST/III/08 tanggal 05 Maret 2008. f. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Akta Perubahan Nama Pemegang Saham PT. Horas

Hendri Sinaga, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar. (satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

ING

g. 1

Pematangsiantar Surat Undangan Serah Terima Ke-II dari PT. Horas Insani Abadi No. 11/D.PT-HIA/UST/III/08, tanggal 13 Maret 2008. h. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

NT

Pematangsiantar Surat Undangan Serah Terima Ke-III dari PT. Horas Insani Abadi No. 16/D.PT-HIA/UST/III/08 tanggal 19 Maret 2008.

i. 4 (empat) lembar fotocopi Surat Nomor: 193/RSHI-MKG/Eks/IV/2008

ILA

tanggal 3 April 2008 yang ditujukan kepada Manager PT. PP, London

Sumut Indonesia, Tbk, Pimpinan Brigeston Rubber Sumatera Dolok Malangir Serbelawan, Pimpinan PT. Pertamina dan Pimpinan PT. PLN

NG AD

Cab. Pematangsiantar dalam hal perubahan No. Rekening RS Horas Insani yang ditandatangani oleh DR. Med. Dr. Polentyno Girsang, SpB, KBD, FINACs. j. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Akta Berita Acara Nomor: 9 tanggal 27 Juni 2008 tentang pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT.

PE

Horas Insani Abadi yang dibuat Kantor Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar.

k. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Perihal Tanggung Jawab atas Penerbitan Cek/BG dari Rumah Sakit Horas Insani Nomor: 058/DIR/RSHI/Eks/PBC/IX/08 tanggal 12 September 2008. l. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Pernyataan DR. Med. Dr. Polentyno Girsang, SpB, KBD, FinaCS tanggal 12 Setember 2008. m. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

G

Insani Abadi Nomor: 8 tanggal 12 Maret 2008, yang dibuat oleh Notaris

Negeri

Pematangsiantar Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor: 1 tanggal 10 November 2008, tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar. Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

n. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-64879.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17 September 2008.

Abadi Surat Hal Rekening bank dari PT. Horas Insani Abadi No.

ING

053/D.PT-HIA/RBT/IX/08 tanggal 17 September 2008.

p. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani

Abadi Surat Hal Peringatan Ke-II dari PT. Horas Insani Abadi No. 054/D.PT-HIA/P/X/08 tanggal 13 oktober 2008.

NT

q. 1 (satu) lembar fotocopi surat Nomor 095/SDR/RSHI/Eks/A-RSHI/XI/08 tanggal 28 November 2008 yang ditujukan kepada seluruh rekanan

PT. Horas Insani Abadi dalam pemberitahuan yang ditandatangani

ILA

oleh DR. Med.dr. Polentyno Girsang, SpB, KBD, FINACS.

r. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir PT. Horas Insani Abadi Surat Hal Dana di bank Tabungan Negara dari PT. Horas Insani Abadi No.

NG AD

013/D.PT.HIA/DB/I/09 tanggal 14 Januari 2009.

s. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN Akta Berita Acara Nomor 5 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh

Notaris

Hendry

Sinaga,

SH,

Pematangsiantar. t. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

SpN

dilegalisir

Notaris

di

Pengadilan

Kota

Negeri

PE

Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi Nomor: 6 tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat oleh Eka

Ermasyafriza

Handayani

Pematangsiantar.

Firdaus,

SH,

G

o. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani

M.Kn

di

Kota

u. 20 (dua puluh) lembar Surat dalam hal permohonan pembayaran rekening yang ditandatangani Janike I Sitorus, SE selaku Kabag Keuangan RS. Horas Insani. v. 1 (satu) berkas fotocopi Rekening Koran atas rekening pda Bank BTN Cab. Pematangsiantar dengan nomor rekening 000000-01030000015-8. Serta bukti surat berupa: 1. 1 (satu) berkas Laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik Drs. Tarmizi Taher No: LSA-02/KAP-TT/IX/2015 tanggal 17 September 2015. Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

2. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani Abadi No. 016/D-PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang dilegalisir Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN. 3. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5

MHA qq PT. Horas Insani Abadi, yang dibuat oleh Notaris Hendry

ING

Sinaga, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar.

4. 1 (satu) lembar fc Surat Keputusan No. 01/D.PT.HIA/SK/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang pengendalian dan pemimpin sementara Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar.

berkedudukan

di

Pematangsiantar

NT

5. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani Abadi

No.

016/D-

PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan

ILA

Sdr Dr. Med.dr.Polentyno Girsang, SpB, KBD FinaCS sebagai

Direktur Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar Direksi PT. Horas Insani Abadi Pematangsiantar.

NG AD

6. 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Salinan Akta Berita Acara No. 18 tanggal 27 Februari 2007 dari Kantor Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN. Tetap terlampir dalam berkas perkara. 4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pematangsiantar

telah

PE

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri

menjatuhkan

G

tanggal 06 Maret 2008, para pihak Tuan Dokter Petrus Yusuf, MSC,

putusan

Nomor

25/Pid.B/2016/PN Pms tanggal 25 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan, Terdakwa Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan“. 2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan barang bukti berupa:


a. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Akta Nomor: 7 Tanggal 05 Maret 1997 tentang Perseroan Terbatas Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris Robert Tampubolon, SH Notaris di Kota Pematangsiantar. b. 1

(satu)

lembar

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

c. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

ING

Nomor: C-19775 HT.01.01.TH.2001 tanggal 9 Nopember 2001.

Negeri

Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Anggaran Rumah Tangga PT. Horas Insani Abadi tanggal 12 Juni

d. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

NT

2005.

Pengadilan

Negeri

e. 1

(satu)

Lembar

fotocopi

yang

dilegalisir

ILA

Pematangsiantar Keputusan RUPS PT. Horas Insani Abadi Tanggal 27 Februari 2008.

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Surat Hal Serah Terima dari PT. Horas Insani Abadi

f. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

NG AD

No. 05/D.PT.HIA/ST/III/08 tanggal 05 Maret 2008. dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Akta Perubahan Nama Pemegang Saham PT. Horas Insani Abadi Nomor: 8 Tanggal 12 Maret 2008, yang dibuat oleh Notaris HENRY SINAGA, SH,SpN Notaris di Kota Pematangsiantar. g. 1

(satu)

lembar

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

PE

Pematangsiantar Surat Undangan Serah Terima Ke-II dari PT. Horas Insani Abadi No.11/D.PT-HIA/UST/III/08, tanggal 13 Maret 2008. h. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Surat Undangan Serah Terima ke-III dari PT. Horas Insani Abadi No.16/D.PT-HIA/UST/III/08 tanggal 19 Maret 2008. i. 4 (empat) lembar fotocopi Surat Nomor:193/RSHI-MKG/Eks/IV/2008 tanggal 3 April 2008 yang ditujukan kepada Manager PT.PP, London Sumut Indonesia, Tbk, Pimpinan PT. Brigeston Rubber Sumatera Dolok Malangir Serbelawan, Pimpinan PT. Pertamina dan Pimpinan PT. PLN Cab. P.Siantar dalam hal perubahan No. Rekening RS Horas Insani yang ditanda tangani oleh DR. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB, KBD, FINACs. j. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

G

Pematangsiantar Surat Pengesahan PT. Horas Insani Abadi oleh

Negeri

Pematangsiantar Akta Berita Acara Nomor: 9 Tanggal 27 Juni 2008 Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. Horas Insani Abadi yang dibuat Kantor Notaris HENRY SINAGA, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar. k. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Perihal Tanggung Jawab atas Penerbitan Cek/BG dari

tanggal 12 September 2008.

ING

l. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Direktur PT.Horas Insani Abadi Surat Pernyataan DR. Med. Dr. POLENTYNO GIRSANG,SpB, KBD, FinaCS TANGGAL 12 September 2008. m. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

NT

Pematangsiantar Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor: 1 Tanggal 10 Nopember 2008, tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan

Komisaris pada PT.Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris

(satu)

lembar

fotocopi

yang

ILA

HENRY SINAGA, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar. n. 1

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

No:

AHU-64879.AH.01.02.

September 2008.

NG AD

Perseroan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tahun

2008

tanggal

17

o. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Hal Rekening Bank dari PT. Horas Insani Abadi No. 053/D.PT-HIA/RBT/IX/08 tanggal 17 September 2008.

PE

p. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Hal Peringatan ke-II dari PT. Horas Insani Abadi No. 054/D.PT-HIA/P/X/08 tanggal 13 Oktober 2008. q. 1

(satu)

lembar

fotocopi

surat

Nomor:

G

Rumah Sakit Horas Insani Nomor: 058/DIR/RSHI/Eks/PBC/IX/08

095/SDR/RSHI/Eks/A-

RSHI/XI/08 tanggal 28 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Seluruh Rekanan RS. Horas Insani dalam pemberitahuan yang ditandatangani oleh DR. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB,KBD,FINACs. r. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir PT. Horas Insani Abadi Surat Hal Dana di Bank Tabungan Negara dari PT. Horas Insani Abadi No. 013/D.PT.HIA/DB/I/09 tanggal 14 Januari 2009. s. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Notaris HENRY SINAGA, SH, SpN Akta Berita Acara Nomor 5 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris HENRY SINAGA, SH, SpN, Notaris di Kota Pematangsiantar.


t. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi Nomor:6 Tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat oleh EKA ERMASYAFRIZA

HANDAYANI

FIRDAUS,SH,

M.Kn

di

Kota

Pematangsiantar.

rekening yang ditandatangani Janike I Sitorus, SE selaku Kabag

ING

Keuangan RS.Horas Insani.

v. 1 (satu) berkas fotocopi Rekening Koran atas rekening pada Bank BTN

Cab. Pematangsiantar dengan Nomor Rekening 00000069-01030-

NT

000015-8, Serta Bukti surat berupa:

1. 1 (satu) berkas Laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik

ILA

DRS. TARMIZI TAHER No: LSA-02/KAP-TT/IX/2015 tanggal 17 September 2015.

2. 2 (dua) Lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani

NG AD

Abadi No. 016/D-PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang dilegalisir Notaris HENRY SINAGA, SH,SpN. 3. 1

(satu)

berkas

fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 Tanggal 06 Maret 2008, para pihak Tuan Dokter PETRUS YUSUF, MSC.MHA qq PT. HORAS INSANI ABADI, yang dibuat oleh Notaris

PE

Henry Sinaga, SH,S.pN Notaris di Kota Pematangsiantar.

4. 1 (satu) lembar FC. Surat Keputusan No. 01/D.PT.HIA/SK/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pengendalian dan Pemimpin Sementara Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar. 5. 2 (dua) lembar FC Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani Abadi Berkedudukan di Pematangsiantar No. 016/D.PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, SpB.KBD FinaCs sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar Direksi PT. Horas Insani Abadi Pematangsiantar. 6. 1

(satu)

berkas

fotocopi

G

u. 20 (dua puluh) lembar Surat dalam hal permohonan pembayaran

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Salinan Akta Berita Acara No. 18 Tanggal 27 Februari 2007 dari Kantor Notaris HENRY SINAGA, SH, SpN. Tetap terlampir dalam berkas perkara.


5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah). Menimbang,

bahwa

Terdakwa

menyatakan

banding

terhadap

putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan

Banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2016.

ING

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap

G

Nomor 25/Pid.B/2016/PN Pms tanggal 28 Juli 2016. Permintaan banding

putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 25/Pid.B/2016/PN Pms tanggal 29 Juli 2016. Permintaan banding

Menimbang,

bahwa

sehubungan

dengan

NT

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2016. permintaan

banding

tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 2016

yang

diterima

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

ILA

Agustus

Pematangsiantar pada tanggal 16 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2016. bahwa

sehubungan

dengan

permintaan

NG AD

Menimbang,

banding

tersebut, Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tanggal 20 Oktober

2016

yang

diterima

di

Kepaniteraan

Pematangsiantar pada tanggal 20 Oktober 2016.

Pengadilan

Negeri

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan surat Nomor: W2.U2/1382/Pid.01.10/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016

PE

telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 tanggal

10

Agustus

2016

di

Kepaniteraan

sampai dengan

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar. Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 25/Pid.B/2016/PN-PMS tanggal 25 Juli 2016 dengan alasan yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan yag dilakukan terus menerus Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

sebagai perbuatan yang berlanjut, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena pidana penjara selama 8 (delapan) bulan belum adil dan wajar atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan pidana

penjara selama 8 (delapan) bulan

dikhawatirkan tidak

menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga akan mengulangi lagi

apalagi Terdakwa sudah residivis.

ING

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan menerima permohonan banding ini.

2.

Menyatakan terdakwa Dr. Med dr Polentyno Girsang, SpB, KBD,

NT

1.

FinaCS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

melakukan tindak pidana”Secara berturut-turut dan berulang-ulang

3.

ILA

melakukan Penggelapan”sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Med dr Polentyno Girsang,

Menyatakan barang bukti berupa: a. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Akta Nomor: 7 tanggal 05 Maret 1997 tentang Perseroan Terbatas Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris Robert Tampubolon, SH Notaris di Kota Pematangsiantar. b. 1

(satu)

lembar

fotocopi

PE

4.

NG AD

SpB, KBD, FinaCS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

yang dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Surat Pengesahan PT Horas Insani Abadi oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-19775 HT.01.01.TH.2001 tanggal 09 November 2001 . c. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Anggaran Rumah Tangga PT Horas Insani Abadi tanggal 12 Juni 2015. d. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

G

perbuatannya dan menimbulkan tanggapan yang negative dimasyarakat

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Keputusan RUPS Pt. Horas Insani Abadi tanggal 27 Februari 2008.


e. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Surat Hal Serah Terima dari PT. Horas Insani Abadi No. 05/D.PT.HIA/ST/III/08 tanggal 05 Maret 2008. f. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Akta Perubahan Nama Pemegang Saham PT.

oleh

Notaris

Hendri

Sinaga,

SH,

SpN

Notaris

di

Kota

g. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

ING

Pematangsiantar.

Negeri

Pematangsiantar Surat Undangan Serah Terima Ke-II dari PT. Horas Insani Abadi No. 11/D.PT-HIA/UST/III/08, tanggal 13 Maret 2008. (satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

NT

h. 1

Pematangsiantar Surat Undangan Serah Terima Ke-III dari PT. Horas Insani Abadi No. 16/D.PT-HIA/UST/III/08 tanggal 19 Maret

ILA

2008.

i. 4 (empat) lembar fotocopi Surat Nomor: 193/RSHI-MKG/Eks/IV/2008 tanggal 3 April 2008 yang ditujukan kepada Manager PT. PP,

NG AD

London Sumut Indonesia, Tbk, Pimpinan Brigeston Rubber Sumatera Dolok Malangir Serbelawan, Pimpinan PT. Pertamina dan Pimpinan PT. PLN Cab. Pematangsiantar dalam hal perubahan No. Rekening RS Horas Insani yang ditandatangani oleh DR. Med. Dr. Polentyno Girsang, SpB, KBD, FINACs. j. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

PE

Pematangsiantar Akta Berita Acara Nomor: 9 tanggal 27 Juni 2008 tentang pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. Horas Insani Abadi yang dibuat Kantor Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar.

k. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Perihal Tanggung Jawab atas Penerbitan Cek/BG dari Rumah Sakit Horas Insani Nomor: 058/DIR/RSHI/Eks/PBC/IX/08 tanggal 12 September 2008. l. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Pernyataan DR. Med. Dr. Polentyno Girsang, SpB, KBD, FinaCS tanggal 12 Setember 2008. m. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

G

Horas Insani Abadi Nomor: 8 tanggal 12 Maret 2008, yang dibuat

Negeri

Pematangsiantar Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor: 1 tanggal 10 November 2008, tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

Dewan Komisaris pada PT Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar. n. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

September 2008.

ING

o. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani

Abadi Surat Hal Rekening bank dari PT. Horas Insani Abadi No. 053/D.PT-HIA/RBT/IX/08 tanggal 17 September 2008.

p. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani

NT

Abadi Surat Hal Peringatan Ke-II dari PT. Horas Insani Abadi No. 054/D.PT-HIA/P/X/08 tanggal 13 oktober 2008. q. 1

(satu)

lembar

fotocopi

surat

Nomor

095/SDR/RSHI/Eks/A-

ILA

RSHI/XI/08 tanggal 28 November 2008 yang ditujukan kepada

seluruh rekanan PT. Horas Insani Abadi dalam pemberitahuan yang ditandatangani oleh DR. Med.dr. Polentyno Girsang, SpB, KBD,

NG AD

FINACS.

r. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir PT. Horas Insani Abadi Surat Hal Dana di bank Tabungan Negara dari PT. Horas Insani Abadi No. 013/D.PT.HIA/DB/I/09 tanggal 14 Januari 2009.

s. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN Akta Berita Acara Nomor 5 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat Notaris

Hendry

Sinaga,

Pematangsiantar. t. 1

(satu)

berkas fotocopi

SH,

SpN

PE

oleh

yang

dilegalisir

Notaris

di

Pengadilan

Kota

Negeri

Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi Nomor: 6 tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat oleh Eka

Ermasyafriza

Handayani

Firdaus,

SH,

G

Republik Indonesia No: AHU-64879.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17

M.Kn

di

Kota

Pematangsiantar. u. 20 (dua puluh) lembar Surat dalam hal permohonan pembayaran rekening yang ditandatangani Janike I Sitorus, SE selaku Kabag Keuangan RS. Horas Insani. v. 1 (satu) berkas fotocopi Rekening Koran atas rekening pda Bank BTN Cab. Pematangsiantar dengan no. rekening 000000-01030000015-8. Serta bukti surat berupa: Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

1. 1 (satu) berkas Laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Tarmizi

Taher

No:

LSA-02/KAP-TT/IX/2015

tanggal

17

September 2015. 2. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani Abadi No. 016/D-PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang

3. 1

(satu)

berkas fotocopi

yang

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

ING

Pematangsiantar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 06 Maret 2008, para pihak Tuan Dokter Petrus Yusuf, MSC,

MHA qq PT. Horas Insani Abadi, yang dibuat oleh Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar.

NT

4. 1 (satu) lembar fc Surat Keputusan No. 01/D.PT.HIA/SK/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang pengendalian dan pemimpin sementara Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar.

berkedudukan

di

Pematangsiantar

ILA

5. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani Abadi

No.

016/D-

PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan

NG AD

Sdr Dr. Med.dr.Polentyno Girsang, SpB, KBD FinaCS sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar Direksi PT. Horas Insani Abadi Pematangsiantar.

6. 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Salinan Akta Berita Acara No. 18 tanggal 27 Februari 2007 dari Kantor Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN.

5.

PE

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 25/Pid.B/2016/PN-PMS tanggal 25 Juli 2016 dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa

Hakim

Pengadilan

Negeri

G

dilegalisir Notaris Hendry Sinaga, SH, SpN.

Pematangsiantar

di

dalam

memeriksa dan mengadili Perkara ini terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu dua orang Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan satu orang Hakim lagi menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.


2.

Bahwa dalam perkara ini terhadap pertimbangan hukum yang diperbuat

dalam

putusannya

yang

dibuat

oleh

Hakim

Pasti

Tarigan,SH.MH kami membenarkannya dan pertimbangan Hakim Pasti Tarigan.SH.MH tersebut juga sekaligus termasuk alasan-

3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak dengan cermat di dalam menilai dan mempertimbangkan masalah-masalah hukum

PT.HIA dan RS HI. Adapun masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak

NT

dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2007 berdasarkan hasil RUPS

ILA

PT.HIA telah memutuskan dan mengangkat saya terdakwa Dr. P.Girsang menjadi Direktur RS HI masa bakti terhitung mulai

tanggal 28 Februari 2007 s/d 28 Februari 2008 sesuai SK No:

NG AD

016/D-PT.HIA/SK/111/2007 tanggal 2 Maret 2007 (BT.1) dan tanggal 8 Maret 2007 pemberitahuan kepada instansi terkait di kota Pematangsiantar (BT.2).

Bahwa hasil RUPS 27 Februari 2007 dituangkan dalam Akta No. 18 tanggal 27 Februari 2007 oleh Notaris Henry Sinaga (BT.3), namun tidak pernah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sampai habis masa jabatannya.

PE

-

ING

yang sangat Krusial yang menjadi penyebab Kekisruhan di tubuh

Bahwa berdasarkan Akta No. 18 tanggal 27 Februari 2007 ini sangat jelas terlihat Pemohon Banding masih menjabat sebagai Direktur RS HI. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat-surat yang keluar masih ditujukan kepada saya terdakwa yaitu: -

Berita Acara Pemeriksaan RS HI tanggal 12 Maret 2008 antara Direktur purnawaktu Dr.P.Girsang dengan team Pembina Dinas Kesehatan Sumatera Utara (BT.4).

-

Surat

Rekomendasi

Kepala

Dinas

Kesehatan

G

alasan kami di dalam Memori Banding ini.

Propinsi

Sumatera Utara No: 440.44112951/111/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang ditujukan kepada Dirjen Pelayanan Medik untuk melengkapi Permohonan memperoleh izin tetap RS HI periode


2008 s/d 2013 yang dimohonkan Dr. P.Girsang sebagai Direktur RS HI (BT.5). -

Surat Gangguan (HO) No. 503/395/738/ WK/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 An. Dr. Poientyno Girsang selaku Pemohon (BIS). Surat Ketua DPRD Kota Pematangsiantar yang ditujukan kepada Dr. P.Girsang No. 400/0575/DPRD/IV/2008 tanggal 4

ING

April 2008 (BT.7).

Berdasarkan ke-empat surat ini maka jelas terlihat saya

terdakwa masih sebagai Direktur RS HI dan berwenang untuk

NT

menggunakan uang milik RS HI demi untuk jalannya pelayanan

kesehatan, kesejahteraan karyawan di dalam Rumah Sakit Horas Insani.

ILA

Bahwa kemudian Pengurus PT.HIA menggelar RUPS pada tanggal 27 Februari 2008 dengan Akta No. 5 tanggal 6 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Henry Sinaga, SH.(BT.8).

NG AD

Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidak sah karena Pengurus PT.HIA tetap memaksakan kehendak nya untuk tetap menggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dan tidak setuju digelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaitu Terdakwa, dr. Salome Girsang, dan Jonggi Darma Situngkir. Namun, Pengurus PT.HIA tetap melaksanakannya.

Adapun alasan Terdakwa keberatan RUPS tanggal 27 Februari 2008

PE

-

G

-

dilaksanakan adalah karena Pengurus PT.HIA tidak mau tunduk dan patuh atau dengan kata lain telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang PT. No. 40 tahun 2007 yaitu:  Pasal 29 ayat (9) menyatakan: “Setelah lewat bates waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.”  Pasal 24 ayat (1): “Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal wajib mengubah Anggaran Dasamya Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak kriteria tersebut dipenuhi.”  Pasal 94 ayat (7): “Dalam hal terjadi pengangkatan penggantian dan

pemberhentian

anggota

Direksi,

Direksi

wajib

untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 hari

ING

terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”

G

memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri

Bahwa alasan tersebut adalah hal yang menjadi dasar yang paling

urgen bagi terdakwa untuk menolak RUPS 27 Februari 2008, karena RUPS tanggal 27 Februari 2007, Akta No. 18 tanggal 27

NT

Februari 2007 adalah tidak sah karena semua ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal hukum mengenai PT di dalam RUPS tersebut tidak dipatuhi

dan

ditaati

oleh

Pengurus

PT.HIA,

dengan

tidak

ILA

dipenuhinya pasal-pasal hukum yang diatur dalam Undang-Undang

PT dan Undang-Undang WDP, maka sangat jelas RUPS tanggal 27 Februari

2007

tidak

diperbolehkan

melaksanakan

RUPS

NG AD

selanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memiliki legal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008, Akta No. 5 yang berakibat semua keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengurus PT.HIA adalah batal demi hukum.

Bahwa kemudian setelah terdakwa sebagai Direktur RS HI melaporkan pertanggungjawaban kepada RUPS 27 Februari 2008

PE

maka sesuai dengan hasil KAP Facruhddin dan Mahyuddin yang ditunjuk oleh Pengurus PT.HIA, RS HI ada memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3,3 milyar, dan atas keuntungan ini terdakwa mengusulkan agar dibagi sebagai dividen kepada seluruh pemegang saham. Namun, atas usul tersebut pengurus PT.HIA tidak setuju yang berakibat ada beberapa orang pemegang saham walk out (WO) dari acara RUPS yaitu Jonggi Darma Situngkir, Akiman, Karmin Sutan. Rabuat Saragih, dr. Salome Girsang dan Terdakwa dengan jumlah saham 44 %. Walaupun demikian, RUPS tetap dilaksanakan dan memilih sendiri Pengurus untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian, atas Pengurus Terpilih hasil RUPS 27 Februari 2008 ini Akta No. 5 juga tidak pernah didaftarkan, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM yang berakibat RUPS tanggal 27 Februari 2008, Akta Notaris No. 5 tanggal 27 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

Henry Sinaga, SH adalah cacat hukum yang berakibat segala keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengurus PT.HIA adalah batal demi hukum.  Bahwa sebenarnya kepengurusan dari pelapor An. Dr.Petrus Yusuf

memiliki Legal Standing yang sah yaitu tepatnya terhitung sejak 14

ING

Maret 2007 dengan alasan sebagai berikut:  Bahwa dr. Petrus Yusuf (pelapor) tidak melaporkan dan tidak mendaftarkan

tentang

Perubahan

Anggaran

Dasar

PT.HIA

terutama mengenai perubahan Pengurus dan Pengalihan Saham

Daftar

NT

ke Kantor Wajib Daftar Perusahaan Ke MenkumHAM dan Kantor Wajib

Perusahaan

setempatiDisperindag

Kota

Pematangsiantar. Hal ini terbukti bahwa pelapor tidak dapat

 Nomor Pendaftaran di MenkumHAM

NG AD

 Nomor Pelaporan ke MenkumHAM

ILA

menunjukkan:

 Tanda Daftar Perusahaan di MenkumHAM  Surat

permohonan

agar

diumumkan

dalam

tambahan

Lembaran Negara oleh MenkumHAM.

Bahwa dengan adanya registrasi dari MenkumHAM barulah bisa mengurus TDP dan SITU di Disperindag kota Pematangsiantar,

PE

Nomor SITU dan TDP berikut SITU dan TDP-nya harus dipajang di depan pintu masuk kantor PT.HIA.

 Bahwa oleh karena Pengurus PT.HIA hasil RUPS 27 Februari 2007 Akta No. 18 tanggal 17 Februari 2007 yang dihubungkan dengan Surat Nota Dinas No. 07/D.PT.HIA/ND/1/08 tanggal 30 Januari 2008 (BT.9) tidak memiliki TDP dan SITU yang sah maka secara yuridis sesuai bunyi pasal 17 ayat (2) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhitung tanggal 14 Maret 2007 yaitu 14 hari sesudah RUPS maka dr.Petrus Yusuf sebagai Direktur menjadi tidak sah, yang berakibat Pengurus PT.HIA menjadi Status Quo sehingga diharuskan kepada situasi pengurus PT.HIA yang sah sebelumnya, yang telah dilaporkan, didaftarkan, dan disahkan oleh KemenkumHAM

sesuai

suratsuratnya

No.

G

pada periode 27 Februari 2007 dan 28 Februari 2008 adalah tidak

C-28142


H1.01.04.Tahun 2004 tanggal 9 November 2004 (BT.10) yang

: Dr. Polentyno Girsang

Direktur

: Karmin Sutan

Komisaris Utama

: dr. Paulus Suryanata

Komisaris

: dr. Krisman Girsang

Komisaris

: Esther Oskar

ING

Direktur Utama

G

pengurusnya adalah sebagai berikut:

 Bahwa sebenarnya Pengurus terpilih Hasil RUPS 27 Februari 2007

NT

adalah tidak sah dan tidak berlaku dengan alasan-alasan:

 Pengurus PT.HIA dalam hal ini pelapor saksi dr. Petrus Yusuf

telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak taat dan

tunduk pada Anggaran Dasar PT.HIA, UU No.1 tahun 1995, UU

ILA

No 40 tahun 2007 tentang PT dan UU No. 3 tahun 1982 tentang

WDP. Surat keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-PC 08.01 tanggal 11 Maret 1996 tentang tata cara pelaporan perubahan

NG AD

Anggaran Dasar (BT.11).

 Pasal 5 ayat 6 AD PT.HIA menyatakan: “Seseorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada AD dan kepada semua peraturanperaturan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta perundangundangan yang berlaku.

PE

 Pasal 25 ayat 1 menyatakan: “Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham mewakili 2/3 dari seluruh

pemegang

saham

yang

telah

dikeluarkan

yang

mempunyai hak suara yang sah dan keputusan tersebut disetujui oleh 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.  Pasal 25 ayat (3) menyatakan: “Perubahan AD selain yang menyangkut halhal tersebut dalam ayat (2) pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu selambatlambatnya 14 hari dan terhitung sejak tanggal keputusan didaftarkan ke Kantor Wajib Daftar Perusahaan.”  UU No. 1 tahun 1995 tentang PT pasal 15 ayat (3) menyatakan: “Perubahan AD selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu paling


lambat 14 hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan ke

dalam

Daftar

Perusahaan

sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”  Pasal 21 ayat (1) c menyatakan: “AD beserta laporan kepada

 Pasal 21 ayat (2) menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana

ING

dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.”

 Pasal 22 ayat (1) menyatakan: “Perseroan yang telah didaftar

NT

sebagaimana dalam pasal 21 diumumkan dalam tambahan Lembaran Negara RI.”

G

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).”

 Pasal 22 ayat (2) menyatakan:”Permohonan pengumuman

ILA

perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh direksi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pendaftaran.”

NG AD

 Pasal 22 ayat (3) menyatakan: “Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akta No. 18 27 Februari 2007 dan Akta No. 5 tanggal 6 Maret 2008 harus ada dilapor dan didaftarkan.”  Pasal 23 menyatakan: “Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum

PE

dilakukan direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan.” Bahwa didalam penjelasan Pasal 23 ini disebutkan selain sanksi pidana yang diatur dalam UU WDP pasal ini juga mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tidak dipenuhi.  Pasal 17 ayat (2) menyatakan: “Jelas disebutkan sanksi perdatanya yaitu perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berlaku sejak tanggal pendaftaran.  Pasal 94 ayat (7) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:”Jelas disebutkan dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.”  Pasal 94 ayat (8) UU No. 40 tahun 2007 menyatakan: Dalam hal

dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh

ING

Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

 Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar

perusahaan menyatakan: “Setiap perusahaan wajib di daftarkan

NT

dalam daftar perusahaan.”

 Pasal 5 ayat (2) UU No. 3 tahun 1982 menyatakan: “Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang

ILA

bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

 Pasal 10 UU No. 3 tahun 1982 menyatakan: “Pendaftaran wajib

NG AD

dilakukan dalam jangka watu 3 bulan setelah pemohon mulai menjalankan usahanya.”

 Pasal 11 ayat b (1) UU No. 3 tahun 1982 menyatakan:”Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang PT, hal-hal yang wajib

PE

didaftarkan adalah tanggal pendirian perseroan dan jangka waktu berdirinya perseroan.”

G

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum

 Pasal 11 ayat e UU No. 3 tahun 1982 menyatakan: “Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris adalah tanggal memulai menduduki jabatan.”  Pasal 11 ayat f UU No. 3 tahun 1982 menyatakan: “Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris.” Sanksi dari semua pasal-pasal yang termuat dalam UU No. 3 tahun 1982 yang dikemukakan di atas sangat jelas dituangkan dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang menurut UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaan nya yang dengan sengaja atau karena kelalaian nya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan


pidana penjara 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3 juta. Pasat 32 ayat (2) menyatakan: “Tindak pidana tersebut dalam Pasal 1 ayat ini merupakan kejahatan.”  Pasal 94 ayat (8) disebut dalam hal perbuatan sebagaimana

setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang

terdaftar dalam perseroan.  Bahwa

terhadap

pendaftaran,

pasal-pasal

perubahan

mengenai

Anggaran

pelaporan

Dasar

yang

ING

disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dan

dan

meliputi

NT

perubahan pengurus dan pengalihan saham pembuat undangundang mempergunakan kata-kata “Wajib

“yang berarti tidak

boleh tidak, harus dilaksanakan (vide Kamus Besar Bahasa

ILA

Indonesia, Balai Pustaka tahun 1984).

 Bahwa adapun pasal-pasal ini Pemohon Banding uraikan adalah untuk membuktikan fakta-fakta hukum yang diabaikan dan dilanggar

NG AD

oleh pengurus PT.HIA terpilih dr. Petrus Yusuf hasil RUPS 27 Februari 2007, dengan demikian legal standing keabsahan dari kepengurusan tersebut adalah cacat hukum yang mengakibatkan kepengurusan PT.HIA kembali kepada kepengurusan yang sah sebelumnya menunggu ada kepengurusan yang sah melalui RUPS PT. HIA yang sah.

G

dimaksud pada ayat 7 belum dilakukan Menteri wajib menolak

PE

 Bahwa demikian juga RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakan oleh Pengurus PT.HIA hash RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak berlaku lagi, sehingga keputusankeputusan yang diambil dalam RUPS adalah cacat hukum atau batal demi hukum. Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalah RUPS yang dipaksakan sebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dan tidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UU No.40 Tahun 2007 dan UU No.3 Tahun 1982 serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman No, M.03PC-08.01 Tanggal 11 Maret 1996 adalah batal demi hukum sehingga pengurus PT.HIA otomatis tidak dapat menggelar RUPS. Dengan demikian kepengurusan PT.HIA hasil RUPS 27 Februari 2007 tidak dapat melakukan perbuatan - perbuatan hukum


untuk dan atas nama PT.HIA terhitung tanggal 14 Maret 2007, apalagi menggelar RUPS 27 Februari 2008. Oleh

karena

RUPS

27

Februari

2008

adalah

illegal

maka

kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang sah sebelumnya

tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 Akta No. 2 tanggal 16

pengurus terbaru terpilih hasil keputusan RUPS yang sah.

ING

September 2004 Notaris Henry Sinaga, SH, SPN (BT.12) sampai ada

 Bahwa pengurus PT. HIA Hasil RUPS tanggal 27 Februari 2007 telah menunjukkan

ketidakmampuannya

atau

kebodohannya

kepada

NT

Pemohon Banding yaitu tidak mampu mengurus SITU dan TDP. Padahal untuk mengurus SITU dan TDP ini adalah menjadi tanggung jawab dan wewenang Pengurus PT. HIA bukan tanggung jawab

ILA

Direktur Rumah Sakit HI, dalam hal ini Pemohon Banding bukan termasuk organ PT. Ketidakmampuan pelapor dr. Petrus Yusuf jelas dimuat dalam suratnya perihal Nota Dinas No.07/D-PTHIA/ND/I/08

NG AD

Tanggal 30 Januari 2008.

G

yaitu yang disahkan oleh KemenkumHAM No. C. 28142.HI.01.04

Surat Nota Dinas ini juga sekaligus sebagai bukti dan pengakuan sendiri bahwa pelapor tidak mampu dan tidak sanggup memenuhi pasal-pasal hukum di dalam UU PT dan UU WDP serta AD PT.HIA sehingga kepengurusan PT.HIA hash RUPS 27 Februari 2007 tidak terdaftar di Kemenkumham dan kalau memang betulbetul sudah

PE

terdaftar, sudah tentu pelapor dapat menunjukkan Nomor berapa suratnya, kapan dan siapa yang menandatangani, padahal surat kepengurusan yang disahkan oleh Menkumhan RI seharusnya Fotocopy yang sah diserahkan kepada seluruh pemegang saham atau minimal dipajangkan di depan pintu masuk kantor PT. HIA, hal ini ternyata sampai detik ini sama sekali tidak pernah ada. Padahal Terdakwa sudah beberapa kali mempertanyakannya secara lisan maupun secara tertulis kepada Pengurus PT.HIA (5 Kali) yaitu surat tanggal 9 Maret 2007 (BT.13), 24 April 2007 (BT.14), 25 Mei 2007 (BT.15), 4 Juni 2007 (BT.16), dan 22 Juni 2007 (BT.17) tembusannya ditujukan kepada seluruh Pemegang Saham. Demikian juga oleh Pemegang Saham lain antara lain Rabuat Saragih, Salome Girsang, Jonggi Darma Situngkir, Karmin Sutan,


Akiman (melakukan mosi tidak percaya) Surat dr.Salome Girsang, Sp.B tanggal 23 Juni 2007 (BT.18) dan dilanjutkan dengan permohonan penyelenggaraan RUPS LB namun ditolak oleh Pengurus PT.HIA.

yang tidak mampu mengurus SITU dan TDP maka dr. Petrus Yusuf memanfaatkan pegawai Disperindag Pematangsiantar bernama

ING

Surya Bakti, SH agar diurus SITU dan TDP dengan biaya Rp.

G

— Bahwa untuk menutup-nutupi kelalaian dan ketidak mampuan Pelapor

7.500.000,- namun ternyata TDP dan SITU yang dikeluarkan oleh Disperindag Pematangsiantar No. Surat 503/153/Perindag/2007

NT

tanggal 19 Juni 2007 (BT.19) adalah Palsu, dibuktikan dengan pernyataan Drs. JaIiI Saragih sebagai Kepala Dinas Perindag melalui

suratnya No. 510/107/Perindag/2008 tanggal 25 Maret 2008 (BT.20).

Sehingga sesuai dengan hukum yang berlaku setiap orang yang

ILA

menggunakan dan mengeluarkan Surat Palsu adalah merupakan kategori sebagai perbuatan tindak pidana kejahatan namun dalam hal

ini dalam proses pemalsuan SITU dan TDP palsu yang dijadikan

NG AD

menjadi Tersangka hanyalah satu orang saja yaitu Surya Bakti, SH. Sementara dr. Petrus Yusuf sebagai pemohon yang menyuruh diurus dan pengguna Surat Keterangan Perpanjangan TDP dan SITU PT.HIA (Per-lope) Palsu tidak turut diadili.

— Bahwa yang paling fatal kesalahan dan ketidakmampuan Pelapor dr.

PE

Petrus Yusuf dan juga untuk mengelabui para Pemegang Saham adalah dengan Suratnya No.04.PT-HIA/PBP/III/08 Tanggal 4 Maret 2008 (BT.21) point 3 menyebutkan bahwa dalam UU PT tidak ada disebutkan bahwa Pengurus PT yang dipilih dalam RUPS tidak sah apabila belum/tidak dilaporkan ke Menteri Kehakiman dan HAM. Bahwa dari surat tersebut di atas sangat jelas Pelapor dr.Petrus Yusuf tidak mampu dan tidak dapat memahami pasal-pasal hukum yang tertuang di dalam AD PT.HIA, UU PT, UU WDP, sehingga wajar Pelapor dengan gampang membuat Surat secara tertulis kepada Terdakwa dan hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Pelapor tidak mampu mengelola PT.HIA dengan baik walaupun sudah diangkat melalui RUPS. Akan tetapi amanah RUPS tidak dilaksanakan dengan baik yaitu proses pelaporan, pendaftaran Ke MenkumHAM sama sekali tidak ada dilaksanakan, yang berakibat kepengurusan PT.HIA Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

RUPS 2007

tidak mempunyai dan

memiliki keabsahan

dari

MenkumHAM dengan demikian segala tindak tanduk dan perbuatan Pelapor di dalam mengelola dan mengurus PT.HIA selama kurun waktu 27 Februari 2007 dan 27 Februari 2008 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga segala keputusankeputusan yang di ambit oleh

— Bahwa untuk menyelamatkan agar operasional RSHI tidak ditutup

ING

oleh Depkes karena izin HO dan izin operasional sudah berakhir.

G

Pengurus PT.HIA adalah juga cacat hukum.

Biaya perpanjangan izin tetap RSHI tahun 2008 s/d tahun 2013. Izin

HO dan izin operasional sudah diperoleh terdakwa. Demi untuk

NT

mengedepankan kepentingan umum (pelayanan publik) di bidang

kesehatan melalui RSHI tetap kondusif. Pengurus PT.HIA tidak difasilitasi oleh Pemerintah Kota / Disperindag dan mengetahui PT.HIA sudah kolaps termasuk pengurusnya hal ini diketahui oleh

PT.HIA di Kantor Disperindag Kota Pematangsiantar.

ILA

instansi tersebut karena pelapor tidak dapat mengurus TDP dan SITU

NG AD

Bahwa sesuai dengan Putusan RUPS 27 Februari 2007 Akta No. 18 yang dibuat oleh Notaris Henry Sinaga, SH adalah:

 Struktur organisasi PT.HIA dan RSHI dipisah untuk pertama kali sesuai bunyi Akta Pendirian PT.HIA No. 7 tanggal 5 Maret 1997  Tujuan Pendirian PT.HIA adalah untuk membuka usaha di bidang pelayanan melalui rumah sakit, di bidang apotik, usaha expor-

PE

impor, pendidikan, pelayanan jasa konsultan, dan lain-lain.  Hingga saat ini RSHI adalah satu-satunya unit usaha PT.HIA  Susunan Pengurus Terpilih PT.HIA RUPS 27 Februari 2007 Direktur

: Dr. Petrus Yusuf

( 21 lembar saham)

Komisaris Utama

: Ir. Alimin Sipayung

( 21 lembar saham)

Komisaris

: Dr. Paulus Suryanata (209 lembar saham)

Komisaris

: 'man Ika

Direktur RS HI

: Dr. P.Girsang

( 25 lembar saham) (470 + 25 = 495 lembar

saham)  Masing-masing untuk masa jabatan 1 tahun sebagai uji komitmen keseriusan Pengurus Terpilih dalam mengemban

i


tugas masing-masing sebagai tindak lanjut daripada Berita Acara Perdamaian No. 26/Pdt.G/2005/PN-PMS tanggal 21 Februari 2007 (BT.22).  Bahwa jauh-jauh hari sebelumnya terdakwa sama sekali tidak

terdakwa adalah mengurus Rumah Sakit/ Manajemen Rumah

ING

Sakit.

G

bersedia dipilih menjadi Pengurus PT.HIA karena keahlian dari

 Terdakwa yang mengusulkan pada saat itu karena tidak ada yang

mau mengurus PT.HIA, bahwa pelapor mau menjadi Direktur RSHI namun tidak dapat menjamin omset RSHI naik 4 % diatas

NT

omset terakhir RSHI yaitu 31 Desember 2006 dan tidak dapat memenuhi syarat umum memiliki 5 °A saham / 100 lembar

saham. Ternyata terdakwa sendiri dapat menjamin kenaikan

ILA

omset minimal di atas 10 % yaitu 15 % dan ternyata kemudian

omset naik bombastis sampai 45,43 % dari realisasi pendapatan RSHI per 31 Desember 2006 dan terdakwa sendiri telah

NG AD

mendapat Juara I Penampilan Rumah Sakit Swasta Terbaik Setara Tipe B Se-Sumatera Utara yang diterima dari Gubernur Sumut pada Hari Kesehatan Nasional di Lubuk Pakam atas nama Depkes.  Apabila

terdakwa

tidak

mampu

memenuhi

sebagaimana

dijanjikannya maka terdakwa siap untuk mundur. Dan pada waktu

PE

terdakwa sebagai Direktur RSHI sejak tanggal 27 Februari 2007 terdakwa tetap menyampaikan laporan RSHI dan Neraca Laba/Rugi setiap bulan yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh pemegang saham PT.HIA dan Pengurus PT.HIA.  Sesuai dengan laporan masyarakat Tiga Balata tindakan pelapor yang tidak mau tau dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tiga Balata yang merupakan tugas pokok pelapor sehingga tim BinYankes dari Jakarta turun dan mengirimkan surat ke Pemkab Simalungun agar memberikan sanksi kepada pelapor atas tindakan yang tidak melaksanakan tugas nya sebagai dokter fungsional

di

Puskesmas

Tiga

Balata

vide

Surat

No

Kp.01.02.4.1.1848 Tanggal 25 Agustus 2008, Perihal status dr.Petrus Yusuf (BT.23).


-

Pembayaran biaya Pokja untuk mendapatkan Akreditasi yang selama ini diabaikan oleh Penggugat sejak tahun 2003 s/d tahun 2007 diurus dan disiapkan oleh Tergugat untuk menghindari dicabutnya izin operasional RSHI. Bahwa Tim KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) dari Depkes Pusat Jakarta telah turun dan memeriksa data-

terpenuhi

untuk

mendapatkan

sertifikat

akreditasi

dan

akreditasinya/sertifikat

diterbitkan,

juga

dalam

rangka

ING

kekurangannnya disuruh dilengkapi dalam waktu 1 minggu dan

untuk

terpenuhinya visi dan misi RSHI menjadi “the hospital of choice “Tergugat lah yang menyelesaikan dan memperoleh sertifikat

NT

Akreditasi Internasional RSHI yaitu Sertifikat ISO AS/NZS ISO 9001: 2000 Quality Management Systems (BT.24). Akreditasi RS HI dari

Depkes dengan perolehan Sertifikat akhirnya terpaksa gagal karena

ILA

tanggal 8 September 2008 Penggugat keburu mengusai gedung dan seluruh manajemen RS HI secara paksa.

Sebelumnya RSHI sudah juga mendapat Piagam Penghargaan dari

NG AD

Walikota Pematangsiantar tanggal 17 Agustus 2007 atas turut sertanya RSHI memenangkan Adipura Kota Pematangsiantar, Surat Penghargaan

dari

PT.Telkom

pada

bulan

Juli

2003

atas

kerjasamanya yang balk dibidang kesehatan dan surat penghargaan “The Best Achievement for The Higher Dedication Award in Public

PE

Services “tanggal 19 Januari 2008 di Jakarta (BT.25). 

Biaya untuk mengikuti sebagai peserta pameran Hospital Expo Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di Conference Hall Hotel Tiara Medan selama 1 minggu, dimana biaya seluruhnya ditanggung oleh RSHI.



Biaya transportasi untuk menerima Piagam-Piagam Penghargaan di Kota Pematangsiantar dan di luar Kota Pematangsiantar.



Mengupayakan hak-hak 34 karyawan RSHI yang setia kepada Terdakwa sejak bulan September 2008 s/d 16 November 2009.



G

data RSHI tanggal 5 September 2008 dan dinyatakan 95% sudah

Biaya transportasi beberapa saksi karyawan RSHI dan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum di PTUN Jakarta termasuk juga biaya Penasehat Hukum. (Reg.Perkara Salinan Putusan Kasasi


No. 405K/TUN/2009 tanggal 8 Juli 2010 antara Dr.P.Girsang melawan Dirjen Administrasi Hukum Umum DEPKUHAM RI Jan PT.HIA. Bahwa perlu diketahui keuangan RSHI dan PT.HIA adalah berbeda dan tidak dapat disatukan, hal ini dapat dilihat organ PT.HIA dengan

berbeda. Oleh karena pengelolaan uang yang ada di rekening RSHI di BTN dipergunakan untuk operasional RSHI maka sangat jelas dalam

ING

perkara ini tidak ada penggelapan apalagi Terdakwa adalah

G

RSHI (mempunyai departemen teknis tersendiri yaitu Depkes) adalah

pemegang saham yang signifikan di PT.HIA, oleh karena alasan yang diuraikan oleh JPU tidak didasari oleh fakta hukum yang berlaku maka

NT

alasan-alasan JPU tersebut adalah tidak benar dan terkesan dipaksakan.

4. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak dengan cermat di

ILA

dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Putusannya sehingga mengakibatkan Putusan dalam perkara ini keliru dan tidak tepat.

NG AD

5. Bahwa terhadap unsur barang siapa Hakim Pengadilan Negeri Tingkat

Pertama tidak tepat dan keliru di dalam menyatakan secara subjek hukum dalam perkara ini dan secara Yuridis Formal telah terpenuhi. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan:

PE

— Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pelaku penggelapan dalam pekerjaannya yang dapat dihukum dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang atau sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. — Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yaitu. Saksi dr. Petrus Yusuf dimana keterangan Saksi ini ada yang benar dan ada yang tidak benar, Saksi Ir. Alimin Sipayung, Maphilindo Agustina Saragih, Stefanus Oskar, Netty Simanjuntak, Herna Rinawati, Jennike Sitorus, Drs. H.Tarmiji Tahir, Alamsyah, Dr. Mei Hardi Silitonga, Mamopar Girsang, Jenriah Saragih, Drs. Erwin Abubakar.MBA, A.Y.Silaen, Roi Kinayanta, Khairul Al Ashar Batubara dimana atas keterangan Saksi ini Terdakwa sangat-sangat keberatan, kemudian Saksi Rikanson


Jutamardi

Purba,

Kristin

Honesti

Purba,

Prof.DR.

Tan

Kamelo.SH.MS, Drs. Martua Situngkir keterangan ini dibenarkan oleh Terdakwa. — Bahwa dari 20 orang Saksi yang diajukan di dalam Persidangan dan

yang mengetahui atau melihat secara langsung Terdakwa melakukan

ING

Perbuatan Penggelapan.

G

dari keterangan saksi-saksi tersebut satu orangpun Saksi tidak ada

— Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur RS HI dan ada mendapat

upah sesuai SK No.016/D-PT.HIA/SK/111/2007 Tanggal 2 Maret

2007, dan selama menjadi Direktur RS HI Terdakwa berhak

NT

mengelola segala keuangan RS HI dan menggunakannya untuk menjalankan usaha Rumah Sakit bagaimana supaya Maju dan dapat

melayani pelayanan kesehatan secara optimal di tengah-tengah

ILA

masyarakat.

Dan seluruh uang yang di simpan di BTN adalah atas nama RS HI bukan atas nama PT.HIA. jadi terhadap keuangan RS HI adalah

NG AD

menjadi wewenang dan tanggung jawab penuh dari Terdakwa untuk mempergunakannya di dalam operasional RS HI.

 Bahwa Terdakwa sebagai Direktur RS HI harus tunduk dan patuh kepada Pengurus PT.HIA dengan cara melaporkan kegiatankegiatan, neraca laba rugi RS HI setiap bulannya kepada Pengurus

oleh Terdakwa dengan baik.

PE

PT.HIA maupun Para Pemegang Saham, hal ini telah dilaksanakan

— Bahwa walaupun Terdakwa telah mebenarkan identitasnya bukan berarti Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebab yang dimaksud dengan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah benar-benar orang yang melakukan penggelapan namun sampai saat ini menurut keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa satu orangpun tidak ada melakukan penggelapan. — Bahwa

Hakim

Pengadilan

Tingkat

Pertama

tidak

pernah

mempertimbangkan Terdakwa tidak pernah mengakui Pengurus PT.HIA hasil RUPS 27 Februari 2007 dan 27 Februari 2008 apalagi membenarkannya dan dikuatkan lagi dengan kepengurusan RUPS 2007 dan 2008 tersebut sama sekali tidak mau mematuhi dan Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

mentaati segala peraturan hukum yang berlaku terutama AD PT.HIA, UU PT, UU WDP, Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 11 Maret 1996 dan peraturan peraturan pengelolaan Rumah Sakit serta tidak mau tunduk dan melaksanakannya sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan dan juga untuk menjaga pelayanan

biasanya dan dengan tegas tidak mengakui kepengurusan RUPS

ING

2007 dan 2008 yang tidak mendapat pengesahan dari Menkumham RI.

 Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan

NT

mengadili perkara ini keliru di dalam menafsirkan uraian-uraian tersebut di atas dan tidak dapat memahami dan melihat dengan benar

fakta-fakta hukum nyata yang berlaku di PT.HIA, padahal sudah

sangat jelas orang-orang yang mengikatkan did kepada Perseroan

ILA

Terbatas tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh kepada AD PT.HIA, UU PT, UU WDP, Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI dan peraturan-peraturan

Rumah

Sakit,

dengan

demikian

Terdakwa

NG AD

sebagai Interpreneur, Pendiri, Pemegang Saham Signifikan dan dr Spesialis Bedah Konsultan di RS HI tidak boleh tidak harus tunduk dan patuh kepada AD PT.HIA, UU PT, UU WDP, Surat Keputusan Menkumham RI dan peraturanperaturan Rumah Sakit. Dan selaku Pemegang Saham, Interpreneur, Pendiri dan Dokter Spesialis Bedah Konsultan

juga

ikut

bertanggung

jawab

secara

moral

atas

PE

kelangsungan dari organisasi PT.HIA terutama unit usahanya yaitu RS HI (vide Pasal 5 ayat (6) AD PT.HIA).

Bahwa menurut prosedur organ PT.HIA dan organ RS HI adalah sangat jelas sudah berbeda dan juga struktur kepengurusannya pun berbeda, demikian juga keuangan jelas terpisah. Bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur RS HI yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan operasional dari RS HI dan hal ini sudah dibuktikan oleh Terdakwa di dalam kurun waktu 2007 — 2008 RS HI telah mendapat banyak

G

publik RSHI tetap terjaga, Terdakwa tetap bekerja sebagaimana

penghargaan

dan

pengakuan

baik

nasional

maupun

Internasional dan ini semua diperoleh oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Direktur RS HI dan adapun prestasi yang di dapat dan diperoleh oleh Terdakwa di dalam mengelola RS HI adalah sebagai berikut:


a. Penampilan Rumah Sakit Swasta setara tipe B se Sumatera Utara (BT.26 b. Mendapat penghargaan ISO (Badan Akreditasi Rumah Sakit Internasional) pertama di Sumatera.

d. Pilot proyek untuk limbah oleh Fakultas Kedokteran USU.

ING

e. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terbaik di Sumatera Utara

f. Pionir dalam melaksanakan bedah bersahabat di Sumatera (MIS)

NT

g. Minimal Invasif Surgery h. Circumference Stapling 1992

ILA

i. Haemorhoidetomie (CRSH) j.

Website Rumah Sakit Internasional, RSHI salah satu yang direkomendasikan di Asia Tenggara untuk Tourist

NG AD

k. Penghargaan dari Walikota sebagai Rumah Sakit Berpenampilan Terbaik di Pematangsiantar.

Bahwa oleh karena Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur RS HI maka adalah pantas dan wajar serta beralasan bilamana segala uang yang ada di dalam Rekening BTN dipergunakan sebagai berikut: a. Untuk menyelamatkan agar operasional RS HI tidak di tutup oleh

PE

Departemen Kesehatan Pematangsiantar karena Izin HO dan Operasional sudah berakhir.

G

c. Pengelola limbah terbaik (AMDAL) se Sumatera Utara.

b. Biaya perpanjangan izin operasional tetap RS HI 2008 — 2013. c. Untuk mengedepankan pelayanan public kepentingan umum di bidang kesehatan agar RS HI tetap kondusif sebagaimana juga diharapkan oleh Muspida Pematangsiantar dan Simalungun. d. Pembayaran biaya Pokja untuk mendapatkan Akreditasi serta untuk menghindari dicabutnya izin operasional HI, seyogianya sudah selesai pada tahun 2008. e. Biaya mengikuti pameran Hospital Expo selama satu minggu di Medan dimana biaya ditanggulangi oleh RS HI dan Terdakwa turut serta memberikan pemaparan tentang pelayanan dan


kemajuan RS HI di hadapan Muspida Plus Sumatera Utara di Gubernuran pada tanggal 8 September 2008. f. Biaya transportasi untuk menerima piagam-piagam penghargaan di Kota Pematangsiantar maupun di luar Kota Pematangsiantar.

2008 sampai dengan bulan Nopember 2009.

ING

ltulah sebagai wujud dan tanggung jawab moral dari Terdakwa

kepada masyarakat umum, pemerintah co. Depkes dan seluruh

Pemegang Saham PT.HIA untuk sebagai Interpreneur, Pendiri, Pemegang

Saham

Signifikan

dan

Dokter

Spesialis

Bedah

NT

Konsultan untuk memajukan dan menghindari agar RS HI tidak tutup. Untuk pelaksanaan tindak lanjut dari pada uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen setempat

menghunjuk/memfasilitasi

ILA

Kesehatan

Terdakwa untuk menyelesaikannya dan sudah terlaksana dan RS HI tidak jadi ditutup operasionalnya. Hal ini adalah karena itikad balk dari

Bahwa

menurut

prosedur

segala

NG AD

Terdakwa untuk mencerminkan standar keadilan atau kepatutan kesejahteraan masyarakat.

sesuatu

yang

menyangkut

operasional dari RS HI adalah menjadi tanggung jawab penuh dari Direktur RS HI dalam hal ini Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam

PE

butir 5 izin operasional tetap RS HI (BT.27).

Dan sebagai Direktur RS HI Terdakwa harus patuh dan tunduk kepada Pengurus PT.HIA dan sebagai wujud tanggungjawabnya Terdakwa

secara

terus

menerus

selalu

melakukan

G

g. Membayar hak-hak 34 Karyawan RS HI sejak bulan September

atau

menyerahkan laporan bulanan Neraca Laba Rugi, Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan RS HI kepada Pengurus PT. HIA dan selama Terdakwa mengelola RS HI 2007-2008 ternyata hasil yang dicapai adalah sangat memuaskan yaitu terdapat peningkatan pendapatan yang bombastis yaitu dari target 15% menjadi 45,43%. Oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari unsur ini di dalam pemeriksaan di Tingkat Banding. 6. Bahwa terhadap unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang atau sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain


Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan keliru menyatakan unsur ini telah terpenuhi. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan: — Bahwa yang menjadi objek permasalahan dalam perkara ini adalah

G

uang yang ada di BTN dengan Rekening No.00000069-01-30-

ING

000015-8 atas nama Terdakwa cq. Rumah Sakit Horas Insani bukan atas nama PT.HIA.

— Bahwa uang yang ada di BTN ini sama sekali tidak pernah diambil

oleh Terdakwa dan menurut keterangan saksi-saksi Terdakwa juga

NT

tidak pernahmengambil uang tersebut kemudian mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri.

 Bahwa Terdakwa mempergunakan uang yang ada di Rekening Bank

ILA

BTN atas nama Terdakwa cq. Rumah Sakit Horas Insani sebagai Direktur adalah menandatangani Cek untuk divangkan dan di ambil sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Horas Insani.

NG AD

 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang ke BTN melainkan yang mengambilnya adalah bagian keuangan Rumah Sakit Horas Insani.

Bahwa adapun sistem pengambilan uang ke BTN adalah didasarkan kepada masing-masing bagian-bagian atau unit di Rumah Sakit Horas Insani yang mengajukan kebutuhan uang seperti bagian bagian

obat-obatan,

bagian

PE

kepegawaian,

perlengkapan

dan

peralatan dan sebagainya. Jadi berapa yang dibutuhkan oleh bagian masing-masing jumlah itulah yang ditulis di dalam cek kemudian di tandatangani oleh Terdakwa dan atas uang tersebut diberikan kepada Sekretaris Rumah Sakit Horas Insani dan bagian-bagian langsung menerimanya dari Sekretaris Rumah Sakit Horas Insani bukan dari Terdakwa. Dengan demikian adalah tidak benar sama sekali uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri. Bahwa uang yang ada di Rekening BTN atas nama Terdakwa bukanlah dipergunakan untuk keperluan yang lain akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan-keperluan operasional RS HI agar dapat tetap beroperasi serta pelayanan operasional RS HI

I


tetap kondusif sebagaimana amanah izin oeprasional Rumah Sakit Horas Insani butir 5. Dan juga untuk pembayaran gaji karyawan terutama memperbaharui HO yang sudah berkahir dan Izin Tetap Operasional yang sudah berakhir bukan Maret 2008 dan harus diperbaharui

untuk tahun

2008

sampai dengan 2013.

Dan,

sebagai Direktur RS HI.

ING

Bahwa uang yang ada di Rekening BTN jelas bukanlah kepunyaan

G

kesemuanya itu adalah berdasarkan kepada itikad baik dari terdakwa

orang lain melainkan kepunyaan RS HI dalam hal ini Terdakwa

sebagai Direktur RS HI berhak untuk mengelola RS HI sepanjang

NT

Keuangan RS HI tersebut diperuntukkan untuk kegiatan operasional

RS HI terbukti bahwa Terdakwa benar-benar mempergunakan RS HI untuk kepentingan RS HI adalah untuk mengurus:

Kota. b. Mengurus izin HO dan Izin Operasional RS HI

ILA

a. Operasional RS HI agar tidak ditutup oleh Depkes/Pemerintah

NG AD

c. Membayar biaya Pokja untuk mendapatkan Akreditasi, AS/NZS ISO 9001: 2000 tanggal 13 Agustus 2008.

d. Biaya mengikuti pameran Hospital Expo (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) selama satu minggu di Medan dimana Terdakwa selaku Direktur RS HI sekaligus memperkenalkan satu sistem bagaimana membuat RS siap melayani 24 Jam sehari

PE

yang pertama kali di Indonesia di tampilkan, dalam rangka meningkatkan perfomence RS HI.

e. Transportasi menerima Piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun Iuar Kota Pematangsiantar. f. Membayar hak-hak 34 Karyawan RS HI sejak September 2008 sampai dengan 16 November 2009. Dari uraian ini terbukti bahwa uang yang ada di BTN sangat jelas bukan dipergunakan untuk kepentingan lain atau pribadi melainkan beritikad baik untuk kepentingan RS HI secara umum. Bahwa terungkap di Persidangan saksi Tarmiji Tahir benar-benar 1 telah melakukan audit investigasi beserta Tim tanggal 8 September 2015 bahwa untuk melakukan audit Investigasi haruslah melalui


keputusan RUPS dan ternyata sewaktu RUPS PT.HIA dilakukan beberapa kali tidak pernah ada keputusan untuk melakukan Audit Investigasi. Bahwa Terdakwa juga sebagai Interpreneur, Pendiri, Pemegang

tidak pernah ada keputusan Audit Investigasi, dengan demikian pernyataan

Saksi Tarmiji

Tahir

dan

Audit

Investigasi

yang

ING

dilakukannya adalah cacat hukum. Sebab, untuk melakukan audit

G

Saham Signifikan selalu menghadiri RUPS PT.HIA dan sama sekali

investigasi harus ada persetujuan RUPS dan ada permohonan ke

Pengadilan Negeri setempat. Namun, hal ini terbukti tidak ada

NT

disebutkan di persidangan, apalagi saksi Tamiiji Tahir sebagai saksi ahli tidak mampu menunjukkan kepada Majelis Hakim kompetensi keahliannya.

ILA

Bahwa kalaulah benar ada Audit Investigasi yang dilakukan oleh

Tarmiji Tahir selaku Akuntan Publik seharusnyalah menganut azasazas prinsip-prinsip akuntansi yang balk dan independen tanpa

NG AD

memihak kepada siapapun.

Bahwa saksi Tarmiji Tahir tidak pernah melakukan Audit Investigasi hal ini terbukti selaku Tim Investigator harus bertanya secara langsung kepada para pihak yang terkait dengan yang mau di Investigasi, di dalam hal ini saksi sama sekali tidak pernah menginvestigasi Terdakwa maupun Bank BTN dan pihak terkait

PE

lainnya. Selaku Tim Investigator sudah sepatutnya bertanya langsung dan meminta data-data kepada Terdakwa kemana saja uang RS HI yang ada di BTN tersebut dan siapa Penerima serta dimana Kasbonnya. Hal ini dipertegas lagi atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dan anggotanya yang menanyakan apakah saksi pernah bertemu dan berbicara dengan mereka-mereka yang mengambil uang dari Bank BTN dan didistribusikan kepada siapa, demikian juga kepada Terdakwa apakah saksi pernah bertanya tentang penggunaan uang tersebut, ternyata di dalam persidangan saksi Tarmizi Tahir mengatakan tidak pernah berbicara secara langsung kepada Terdakwa. Dengan demikian keterangan saksi sebagai tim investigator tidak dapat dipertimbangkan keterangannya, karena telah menyalahi aturan-aturan dan tupoksi dari investigasi. Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

Oleh karena Tim Investigasi hanya melakukan Investigator secara sepihak maka segala hasil Investigasi maupun hasil audit KAP yang dilakukan oleh Tarmiji Tahir dan Abu Bakar adalah tidak benar atau cacat hukum dengan demikian hasil Tim Auditor ini sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan

Bahwa adapun Terdakwa menggunakan uang yang ada di Rekening

ING

BTN adalah disebabkan pengurus PT. HIA telah membuat dan

G

tindak pidana kejahatan.

mengirim Surat Nota Dinas kepada Terdakwa untuk mengurus SITU

dan TDP tanggal 30 Januari 2008 yang ditembuskan kepada seluruh

NT

pemegang saham yang berarti menurut surat ini secara tidak Iangsung Pengurus PT. HIA telah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam pengurusan SITU

ILA

dan TDP dimaksud.

Bahwa dalam pengelolaan RS HI yang didasarkan kepada itikad balk dari Terdakwa mengusulkan pengeluaran cek dari rekening RS HI di

NG AD

beberapa Bank salah seorang dari Pengurus PT.HIA Direktur atau Komisaris Utama sebagai counter sign untuk pencairan cek di atas senilai Rp. 5 juta dengan syarat PT.HIA adalah sah menurut hukum. Jadi sesudah 28 Februari 2008 sepengetahuan Terdakwa Pengurus PT.HIA hasil RUPS 27 Februari 2008 adalah cacat hukum dan tidak sah. Dengan demikian Terdakwa tidak perlu lagi untuk counter sign

PE

dari pengurus PT.HIA .

- Bahwa perlu diketahui adalah suatu hal yang tidak dimasuk akal sehat apabila Terdakwa sebagai Direktur RS HI tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang RS HI yang ada di Rekening BTN, kalau demikian halnya dari mana uang diperoleh oleh Terdakwa untuk menjalankan operasional dan kegiatan RS HI?. Dengan demikian tindakan Terdakwa sebagai Direktur RS HI untuk mengambil uang yang ada di BTN dalam rangka melaksanakan kegiatan atau operasional RS HI adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Terdakwa tidak terbukti memiliki dengan melawan hak dalam perkara ini dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dalam unsur ini di Tingkat pemeriksaan Banding.


Bahwa terhadap unsur barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyatakan telah terbukti dan terpenuhi. Bahwa terhadap unsur ini kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di dalam

ING

Persidangan yang terbuka untuk umum terungkap dengan jelas bahwa satu orangpun saksi tidak ada yang menyatakan dan mengetahui

Terdakwa

ada

menggelapkan

uang

dan

juga

menyatakan Terdakwa ini tidak ada menggelapkan uang yang ada

NT

di BTN milik RS HI.

Bahwa sebenarnya seluruh uang milik RS HI yang ada di rekening

BTN adalah dipergunakan untuk usaha operasional dan jalannya

ILA

Rumah Sakit Horas Insani, barang itu ada di tangan saya bukan karena kejahatan, akan tetapi barang itu ada adalah karena jerih payah saya Terdakwa untuk meningkatkan pendapatan RS HI

NG AD

melalui pelayanan Kesehatan yang maksimal sampai dapat meraih keuntungan yang bombastis dari 15% menjadi 45,43% dan semua hasil tersebut adalah saya pergunakan untuk kemajuan dan kebesaran RS HI sehingga menjadi Rumah Sakit yang disegani di Pematangsiantar khususnya Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya dan Dunia Internasional hal ini terbukti kebesaran RS HI di bawah kepemimpinan Terdakwa telah banyak pujian dan sanjungan dari Dunia Internasional melalui Website Internasional tentang Perumahsakitan.

G

keberatan dengan alasan sebagai berikut:

PE

7.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebahagian kepunyaan orang lain jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain. Bahwa sebenarnya pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak berdasar pada fakta hukum nyata sebab Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan penggelapan terhadap uang RS HI, malahan sebaliknya Terdakwa akan mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan sejujurnya bahwa pengurus PT.HIA lah yang melakukan penggelapan, kebohongan dan pengingkaran terhadap


itikad balk dari Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemegang saham PT.HIA. Adapun uang yang digelapkan oleh pengurus PT.HIA termasuk yang digelapkan oleh pelapor bersama dengan kroni-kroninya adalah

a. Uang kontan dari kas dan brankas RSHI sebesar ± Rp. 200 juta

ING

sertifikat deposito Bank Mandiri sebesar Rp. 3,5 milyar, dana-dana tabungan yang ada di beberapa bank seperti Bank Mandiri. Syariah Mandiri, BRI,

BNI'46,

Surat-Surat Berharga, Barang-Barang

Bergerak dan Tidak Bergerak misal: suratsurat berharga lainnya

NT

dan ada 6-7 unit kendaraan, uang cash dan setara cash sebesar

Rp. 200 juta + deposito dan tabungan total setara cash = Rp. 200 juta + Rp. 10,7 milyar (sampai dengan 29 April 2010 masih terblokir

ILA

oleh Pengurus PT dan Dr.P.Girsang sebagai Direktur RSHI) = Rp. 10,9 milyar. Sesuai keterangan saksi, Janike Sitorus dibawah

sumpah pada persidangan PN Pematangsiantar pidana No. Ref.

NG AD

PDM-04/PSIAN/Epp.2/01/2016 tanggal 17 Maret 2016 dana sebesar Rp. 10.779.504.952,-. sudah tidak ada lagi . Dengan demikian

kerugian

yang

dialami

Dr.P.Girsang

adalah

Rp.

10.779.504.952 x 18,74% = Rp. 2.020.079.228,-

b. Dividen setiap tahun milik pemegang saham dalam hal ini termasuk

 Kerugian tahun 2007

PE

Terdakwa diperkirakan sebagai berikut:

Sesuai Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Maret 2011 Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan Pasal 25 dibayar oleh dr.Petrus pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp. 813.975.661,diasumsikan

keuntungan

bersih

sebesar

minimal

Rp.

8.139.756.610,- Dividen yang seharusnya diterima Dr.P.Girsang dari keuntungan bersih Rp. 8.139.756.610,- x 18,74% = Rp. 1.525.390.389, Kerugian tahun 2008. Sesuai Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Maret 2011 Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan Pasal 25 dibayar oleh dr.Petrus pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp. 1.140.035.500,diasumsikan

G

sebagai berikut:

keuntungan

bersih

sebesar

minimal

Rp.


11.405.035.000,-

Dividen

yang

seharusnya

diterima

Dr.P.Girsang dari keuntungan bersih Rp. 11.405.035.000,- x 18,74% = Rp. 2.136.426.527,-

Kerugian tahun 2011:

KAP Fachrudin & Mahyuddin dan KAP Tarmizi Taher halaman

Dividen

yang

seharusnya

diterima

Dr.P.Girsang

ING

12 tutup buku 31 Desember 2011 sebesar Rp. 292.336.847,dari

keuntungan bersih Rp. 2.923.368.470,- x 18,74% = Rp.

-

NT

547.839.251,Kerugian tahun 2012:

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan Pasal 25 hasil Audit

ILA

KAP Tarmizi Taher tutup buku 31 Desember 2012 pada halaman 12 sebesar Rp. 569.809.126,Dividen

yang

seharusnya

diterima

Dr.P.Girsang

dari

-

Kerugian tahun 2013:

NG AD

keuntungan bersih Rp. 5.698.091.260,- x 18,74% = Rp. 1.067.822.302,-

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan Pasal 25 hasil Audit KAP Fachrudin & Mahyuddin tutup buku 31 Desember 2013 pada halaman 12 dan LPJ Pengurus PT.HIA tutup buku 31

yang

seharusnya

PE

Desember 2013 sebesar Rp. 446.547.600,Dividen

diterima

Dr.P.Girsang

dari

keuntungan bersih Rp. 4A65.476.000,- x 18,74% = Rp. 836.830.202, Kerugian tahun 2014: Jumlah PPh Badan Pasal 25 dibayar dimuka hasil Audit KAP Dra. Rosalia Hawani, MM & Rekan tutup buku 31 Desember 2014 halaman 11 sebesar Rp. 496.152.29TDividen

yang

seharusnya

diterima

Dr.P.Girsang

G

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan Pasal 25 hasil Audit

dan

keuntungan bersih Rp. 4.961.522.970,- x 18,74% = Rp. 929.789.405, Kerugian tahun 2015: Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

Jumlah PPh Badan Pasal 25 dibayar dimuka hasil Audit KAP Dra. Rosalia Hawani, MM & Rekan tutup buku 31 Desember 2015 halaman 11 sebesar Rp. 496.152.297,Dividen

yang

seharusnya

diterima

Dr.P.Girsang

dari

929.789.405,-

ING

c. Ketidakbenaran pengisian SPT PT.HIA karena mengabaikan himbauan Kantor Pajak Pratama (KPP) Pematangsiantar, sebagai berikut:  Tahun

2007

sebesar

Rp.1.627.951.322,-

telah

dibayar

NT

dr.Petrus Yusuf tanggal 21 Februari 2011 sebagai Direktur PT

sesuai Surat Setoran Pajak (SSP). Atas pembayaran ini Dr. P.Girsang dirugikan sebesar Rp. 305.078.078,-

ILA

 Tahun 2008 sebesar Rp. 1.710.053.030,- telah dibayar dr.Petrus Yusuf tanggal 21 Februari 2011 sebagai Direktur PT sesuai Surat Setoran Pajak (SSP). Atas pembayaran ini Dr.

NG AD

P.Girsang dirugikan sebesar Rp. 320.463.938,-

d. Dividen 75 lembar saham Dr. P. Girsang untuk tahun buku 31 Desember 2010 sebesar Rp. 330.000 per lembar saham = Rp. 24.750.000,-

e. Sesuai laporan pemeriksaan keuangan PT.HIA Pematangsiantar pada bulan September s/d Desember 2008 disusun oleh Walben

PE

Sijabat dan Ira Tresia Purba S.AB pada bulan Februari 2009, halaman II, Jumlah pengeluaran selama bulan September s/d Desember 2008 seharusnya sebesar Rp. 8.242.161.240 dibukukan sebesar

Rp.

6.644.447.498,82

selisih

sebesar

Rp.

1.597.713.741,18. Dr.P.Girsang dirugikan Rp. 299.411.555,f. Sesuai legal opinion Robin Sulaiman & Partners Advocates, Corporate Lawyers Specialist tanggal 12 Maret 2015 dengan mengaudit

Buku-Buku

Hasil

Audit

Kantor

Akuntan

Publik

Independen untuk PT.HIA periode 2007 s/d 2013 ada pengeluaranpengeluaran fiktif PT.HIA yang tidak dapat dirinci pengeluaranpengeluarannya

sebesar

Rp.13.322.062.519.-

G

keuntungan bersih Rp. 4.961.522.970,- x 18,74% = Rp.

Kerugian

Dr.P.Girsang Rp.13.322.062.519 x 18,74% = Rp. 2.496.554.516,g. Honor Dr.P.Girsang atas 19 orang pasien operasi tahun 2009 yang sudah lunas pembayarannya ke kasir RSHI dan pajak PPh 21 atas Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

honor tersebut telah dikutip oleh Dr.Petrus dan dibayar ke kantor pajak namun honor Dr.P.Girsang sebesar Rp. 92.000.000,- biarpun sampai beberapa kali diminta untuk dibayarkan namun sampai sekarang belum ditanggapi.

bersama-sama dengan kroni-kroninya yang secara nyata-nyata sejak tahun 2007 ski 2015 adalah sebesar Rp. 13.532.224.795,- (Tiga Belas

ING

Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Inilah yang digelapkan oleh Pelapor yaitu Pengurus PT.HIA yang sama

NT

sekali walaupun sudah beberapa kali dilaporkan oleh Terdakwa kepada Pihak yang berwajib namun sampai saat ini belum ada hasilnya.

ILA

8.Bahwa terhadap unsur secara berturut-turut dan berulang-ulang sehingga

harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terpenuhi dan terbukti dengan sah.

NG AD

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan tidak benar dengan alasan:

— Bahwa menurut pengertian Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai perbuatan yang diteruskan haruslah terlebih dahulu dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut

Umum

perbuatan

Terdakwa

terlebih

dahulu

yang

merupakan suatu perbuatan peristiwa pidana yang dilakukan secara

PE

berulang-ulang dan mendapat putusan yang tetap. Dan menurut analogi pasal 64 ayat 1 KUHP yang didakwakan/ dituntut Jaksa Penuntut Umum telah semakin menambah kekaburan dan kekeliruan dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena menurut fakta-fakta di persidangan perbuatan saya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana melainkan adalah perbuatan itikad baik sejak awal (vide Berita Acara Perdamaian 21 Februari 2007 No.26/Pdt.G/2005/PN-PMS)

untuk

G

Jadi, Total uang Terdakwa yang digelapkan oleh pengurus PT.HIA

menyelamatkan

pelayanan

kesehatan di RS HI agar tetap kondusif dan tidak tutup.  Bahwa pembayaran seluruh biaya pengurusan yang berhubungan dengan keperluan tetap kondusif-nya operasional RS HI, seharusnya sekarang dan ke depan yang diperlukan oleh Terdakwa bukanlah


secara sekaligus melainkan secara bertahap dengan demikian pengambilan uang pun harus secara bertahap dan berulang-utang.  Bahwa jika benar ada Audit Investigasi oleh Saksi Tarmiji Tahir pasti dapat terungkap di BTN siapa saja yang mengambil uang tersebut

sepatutnya benar-benar di Investigasi oleh saksi Tarmiji Tahir dan Abu bakar untuk membuktikan apakah uang tersebut dipergunakan

ING

atau digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pribadi.

 Bahwa perlu dipahami oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa uang yang

ada di BTN bukanlah diperuntukkan untuk kepentingan Pribadi

NT

melainkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan operasional

RS HI agar tidak tutup, hal ini adalah sebagai wujud itikad baik bukan malah menjadi ditutup dan tanggung jawab moral dari Terdakwa

ILA

sebagai Interpreneur, Pendiri, Pemegang Saham Signifikan dan Dokter Spesialis Bedah Konsultan yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan operasional RS HI karena selama Terdakwa menjadi

NG AD

Direktur RS HI sudah banyak berbuat untuk orang banyak sehingga banyak mendapat piagam penghargaan dari Pemerintah.

Dengan demikian unsur secara berturut-turut ini tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Unsur ini.

Berdasarkan uraian-uraian dari unsur-unsur tersebut di atas yang di

PE

dasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan maka Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil atau tidak dapat membuktikan unsur-unsurnya dalam tuntutannya maka sesuai dengan

Yuris

Prudensi

MA

No.234/K/KR/1978

G

dan kepada siapa diserahkan serta untuk keperluan siapa, hal ini

Tanggal

10

September 1979 yang menyatakan bahwa tuduhan yang tidak jelas harus dinyatakan batal demi hukum sehingga dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini harus di batalkan.  Bahwa benar uang RS HI yang ada di BTN di ambil secara berulangulang dan berturut-turut dan setelah diambil uangnya kemudia diserahkan kepada Sekretaris Direktur RS HI kemudian masingmasing bagian yang telah memintanya sesudah diambil dari BTN datang mengambilnya kepada Sekretaris RS HI untuk dipergunakan pada bagian masing-masing agar segera dilakukan pembayaran.


 Bahwa untuk membuktikan Terdakwa terbukti melanggar unsur ini seharusnya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus Iebih dahulu membuktikan apakah Terdakwa yang mengambil uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak? Disinilah perlunya Cross Cek langsung mengenai penggunaan uang

dapatlah diketahui ada atau tidak penggelapan.

ING

Bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Saksi Drs.

G

tersebut, dan apabila betul-betul sudah ada Cross Cek maka

Tarmizi Taher yang melakukan Audit atas uang yang ada di BTN tersebut untuk pemeriksaan perkara ini, namun dalam hasil audit

NT

yang dituangkan dalam laporan audit dari Drs. Tarmizi Taher jelas

dilihat bahwa Saksi tersebut tidak pernah melakukan Cross Cek penggunaan uang yang ada di KeKening Li I N I erriaclap erdakwa

yang membuka rekening tersebut dengan demikian Audit tidak

ILA

dilakukan secara equality and balance.

 Bahwa dalam perkara ini telah terjadi pergantian Direktur Rumah

NG AD

Sakit namun berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini pergantian Direktur tersebut sama sekali tidak ada disebutkan, dan Terdakwa tidak mau menyerahkan kepemimpinan Rumah Sakit sebagai Direktur disebabkan oleh Terdakwa berpendapat bahwa dr.Petrus Yusuf yang berkedudukan sebagai Direktur PT. Horas Insani Abadi belum disahkan oleh Menteri Kehakiman sehingga tidak

PE

berhak melakukan tindakan hukum berupa melakukan Penggantian Direktur Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar, dan pendapat Terdakwa tersebut juga dikuatkan oleh saksi ahli Prof.Dr. Tan Kamelo,SH,Msi

yang

merupakan

ahli

Hukum

Korporate

dari

Universitas Sumatera Utara.  Menimbang, bahwa perlu pula diperhatikan dalam hal pergantian Direktur Rumah Sakit tidak terlepas dari Peraturan yang mengatur operasional Rumah Sakit yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 159b/Menkes/Per/I1/1988 tentang Rumah Sakit beserta dengan perubahannya yang berlaku pada saat itu dan kemudian sekarang ini berubah menjadi Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 147/Menkes/Per/XI/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.


 Menimbang, bahwa bedasarkan perundang-undangan terebut, maka setiap Kepengurusan Rumah Sakit tentu harus memiliki Regristasi, Izin,

Operasional,

Akreditasi,

Amdal

serta

Manajemen

yang

memenuhi persyaratan perundangundangan, dengan demikian jika ada pergantian Direktur Rumah Sakit di suatu daerah yang mana

pembinaan Rumah Sakit di Daerah tentu tidak sembarangan untuk

ING

menduduki jabatan Direktur Rumah Sakit, dan jika seandainya pada

waktu pergantian Direktur Rumah Sakit tidak memiliki cacat hukum

tentu Pemerintah Daerah akan segera mengambil tindakan, karena dalam hal

melakukan

tindakan

medis

terhadap

orang

yang

NT

memerlukan orang yang berkompeten di bidangnya.

 Bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah pertanggungjawaban Direktur atau Pengurus Korporasi, maka harus

ILA

dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan atau kewajiban

kewenangan yang dimilikinya. Pengurus Korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar niat balk yang dipercayakan dalam

menjalankan

Korporasi

atau

Perusahaan

NG AD

padanya

sebagaimana diatur dalam prinsip Fiduciary Duty. Danb jikalau dihubungkan dengan teori Identifikasi kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Direksi atau pejabat Korporasi lainnya hanya dapat dibebankan pada Korporasi jika memenuhi syarat.

dilaksanakan

setelah

PE

 Bahwa penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana baru dapat

adanya

tindakan

hukum

G

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan

berupa

pertanggungjawaban Sanksi Administrasi. Dimana penerapan Sanksi Pidana dalam perbuatan Korporasi adalah merupakan Ultimatum Remidium atau suatu hal yang sangat terpaksa yang artinya sifat hukum acara sebagai ketentuan hukum publik diakui secara Imperatif tetapi tidak seluruhnya Absolut. Ada ketentuan yang dapat dilenturkan atau Fleksibel, ada yang dikembangkan atau Growth bahkan disingkirkan atau Overrule sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.  Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.


Terhadap unsur ini dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari unsur ini di dalam tingkat pemeriksaan Banding. 9. Bahwa di dalam perkara ini Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak ada mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dialami oleh

HI maupun sebagai Interpreneur, Pendiri dan pemegang saham

 Bahwa

Terdakwa

kepersidangan

ini

ING

signifikan antara lain: adalah

tanpa

mempertimbangkan dan memperhatikan dengan seksama siapa sebenarnya yang telah melanggar hukum terutama AD PT.HIA, UU

halaman

2

izin

oeprasional

tetap

RS

HI)

NT

PT, UU WDP, Per Menkumham dan Peraturan tentang Rumah Sakit (vide

sehingga

mengakibatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini adalah Prematur.

ILA

 Bahwa sangat jelas dalam perkara ini Pengurus PT.HIA Iah yang beritikad baik tidak mau tunduk, patuh dan taat pada Pasal-pasal hukum yang di atur AD PT.HIA, UU PT, UU WDP, Per Menkumham Peraturan

tentang

Rumah

Sakit

yang

mengakibatkan

NG AD

dan

Kepengurusan PT.HIA di bawah kepemimpinan dr.Petrus Yusuf tidak pernah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI maupun Disperindag Kota Pematangsiantar terlepas dari putusanputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.  Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempedomani masalah

PE

legalitas Pengurus PT.HIA, yang seharusnya sebelum perkara ini di ajukan di Persidangan Jaksa Penuntut Umum selaku orang yang memahami

Perundangundangan

seharusnya

G

Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dijolimi sebagai Direktur RS

terlebih

dahulu

mempertanyakan legalitas pelapor apakah sudah ada pengesahan dari MenkumHAM RI maka pelapor sebagai Pengurus PT.HIA tidak memiliki Legal Standing untuk mengadukan Terdakwa, dibuktikan dengan tidak adanya SITU dan TDP dari Pengurus PT.HIA yang sah.  Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya dapat memahami apabila Pengurus PT.HIA tidak memiliki Legal Standing maka kepengurusan yang berlaku adalah kepengurusan yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham sebelumnya menunggu adanya pergantian pengurus baru PT.HIA hasil RUPS yang sah, dengan demikian oleh karena Terdakwalah yang diakui oleh


Menkumham sebagai Pengurus PT.HIA sebelumnya maka segala sesuatu mengenai operasional PT.HIA adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya.  Bahwa perlu untuk diketahui sampai saat ini pelapor belum dapat

Surat

Pengesahan

Pelapor

sebagai

pengurus

PT.HIA

dari

KemenkumHAM RI dan kalau ada tolong Jaksa Penuntut Umum

ING

tunjukkan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini maupun kepada

G

menunjukkan kepada para Pemegang Saham termasuk Terdakwa

Para Pemegang Saham, tanggal berapa suratnya diterbitkan, nomor

berapa dan siapa yang menandatangani serta kapan diundangkan

NT

dalam tambahan Lembaran Negara hal ini sangat perlu untuk terang

dan jelasnya masalah hukum yang terjadi di kepengurusan PT.HIA 2007/2008 terutama TDP dan SITU dari setiap adanya pergantian

Bahwa sepatutnya Jaksa Penuntut Umum dapat memahami apa yang dimaksud dengan Audit Investigasi Independen yaitu Tim Audit

NG AD

yang tidak berpihak kepada siapapun, yang berarti untuk mengaudit Investigasi Sudah seharusnya Tim Audit Investigasi harus Crosscek langsung kepada semua pihak yang terkait terhadap masalahmasalah yang di hadapi RS HI sehingga hasilnya benar-benar Independent, dalam hal ini saya Terdakwa mengenai uang yang ada di BTN sama sekali tidak pernah dipertanyakan oleh Tim Investigator kemana, untuk apa. Dan siapa yang mengambil uang di BTN dan

PE



ILA

Pengurus PT.HIA yang sah.

kemana peruntukannya dan apabila benar-benar Terdakwa di Investigasi oleh Tim investigator Tarmiji Tahir maka saya Terdakwa akan memberitahukannya secara Transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi, hal ini demi untuk transparansi keuangan RS HI agar para

Pemegang

Saham

dapat

memperoleh

Dividen

setiap

tahunnya. Dan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melaporkan Keuangan RS HI secara Transparan Terdakwa selalu membuat laporan bulanan Laba Rugi kepada Pengurus PT.HIA dan Laporan tersebut ditembuskan kepada seluruh pemegang saham dan perlu JPU ketahui untuk melakukan investigasi harus ada usulan dan persetujuan dari RUPS kemudian atas usulan tersebut diajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyetujui pelaksanaan investigasi.


— Bahwa adapun Laporan Bulanan Laba Rugi yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Pengurus PT.HIA dan kepada seluruh Pemegang Saham yaitu: a. Laporan Keuangan Bulan Februari 2008 tanggal 5 April 2008

b. Laporan Keuangan Bulan April 2008 tanggal 21 Mei 2008 (BT.29)

ING

c. Laporan Keuangan Bulan Mei 2008 tanggal 10 Juni 2008 (BT.30) d. Laporan Keuangan Bulan Juni 2008 tanggal 12 Juli 2008 (BT.31)

e. Laporan Keuangan Bulan September 2008 tanggal 16 Oktober

NT

2008 (BT.32)

— Bahwa selama kepengurusan yang di pimpin oleh dr.Petrus Yusuf sama sekali para Pemegang Saham belum pernah mendapat

ILA

Dividen kecuali Tahun 2010. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa

Kepengurusan PT.HIA di bawah pimpinan dr.Petrus Yusuf tidak benar-benar

dan

sungguh-sungguh

menjalankan

maupun

untuk

menutup-nutupi

NG AD

mengelola PT.HIA bahkan seolah-olah Pengurus PT.HIA selalu berusaha

G

(BT.28)

kebobrokan

dan

ketidakmampuannya di dalam mengurus PT.HIA dengan selalu mengkambing-hitamkan Terdakwa dan pengurus PT.HIA selalu menyatakan RS HI rugi hal ini terbukti Equitas PT.HIA 2007/2008 sebesar 18 milyar dan pada tahun 2015 drastis turun menjadi 11

PE

milyar sebagaimana laporan keuangan KAP Dra Rosalina Hawani yang tidak disetujui oleh empat orang pemegang saham, dimana pelapor sebagai pengurus PT.HIA namun berapa pajak PPh Badan berdasarkan Pasal 25 lebih dari Rp. 7,5 milyar sudah dibayar. Seyogianya ada keuntungan lebih Rp. 75 milyar yang dapat dibagibagikan kepada seluruh pemegang saham sebagai dividen. — Bahwa adapun Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Pengurus PT.HIA adalah sebagai bukti tertulis dan pengakuan sendiri bahwa mereka tidak memiliki TDP dan SITU, setiap kali ada pergantian pengurus PT.HIA sebagai dasar untuk berbuat dan bertindak melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atasnama PT.HIA, oleh karenanya Terdakwa tidak perlu meminta izin untuk menggunakan uang yang ada di BTN. Adapun Terdakwa mau mempergunakan uang yang ada di BTN, tanpa seizin dari pengurus PT.HIA terpilih Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

RUPS 2007/2008 adalah disebabkan karena pengurus tidak memiliki legal standing (lex title) di dalam mengelola PT.HIA.  Bahwa menurut Prof. Tan Kamelo di persidangan pengurus PT.HIA yang sekarang sebagai Pelapor sejak awal tidak mempunyai legal

pernah melapor dan mendaftar ke MenkumHAM RI dalam kurun waktu 14 hari. Dan kemudian di dalam persidangan Hakim Majelis

ING

bertanya apakah masalah legal standing tidak melalui proses

G

standing sebagai Pelapor dalam perkara ini dengan alasan tidak

pengadilan ? Prof. Tan Kamelo menjawab: bisa-bisa saja namun norma hukum tidak menyatakan demikian karena norma hukum jauh

NT

lebih tinggi dari Putusan Pengadilan dan kata-kata “Wajib “harus, tidak boleh tidak itulah normanya. Sebagaimana keterangan kami

yang diuraikan oleh terdakwa dalam uraian tentang keterangan saksi

ILA

ahli Prof. Dr. Tan Kamelo, SH, MS.

 Bahwa sebenarnya di dalam uji komitmen sebagaimana disebutkan di atas oleh terdakwa juga telah beritikad baik, hal ini perlu terdakwa

NG AD

lakukan adalah untuk memajukan operasional RS HI.

 Bahwa itikad balk terdakwa tidak hanya mengacu kepada itikad balk para pihak akan tetapi itikad balk yang mengacu kepada nilal - nilai dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebab,

itikad

balk

yang

terdakwa

lakukan

adalah

akhirnya

mencerminkan standar keadilan atau kepatutan kesejahteraan

PE

masyarakat. Dengan adanya usaha itikad balk tersebut maka akan menjadikan itikad baik sebagai sesuatu yang universal social force yang mengatur hubungan antara sosial mereka ditengah-tengah para pemegang saham. Dan di dalam hal ini setiap warga negara dituntut harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan beritikad balk terhadap semua warga negara.  Bahwa untuk tidak adanya permasalahan hukum yang berlarut-larut menurut

pengurus

PT.HIA

sepatut

dan

sepantasnya

harus

dilandaskan kepada itikad balk dan norma-norma keadilan dan kepatutan. Kiranya juga dalam perkara ini dituntut kepada Majelis Hakim yang terhormat, bilamana ada perselisihan diantara pihak yang berkaitan dengan ketentuan yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak Hakim memutus apa yang menjadi


keharusan para pihak yang didasarkan kepada itikad baik. Ini berarti bahwa para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dinyatakan daiam perjanjian, tetapi juga kepada apa yang diyakini juris yang naturally inplied in the agreement vide hukum dan etika bisnis tahun 2012 karangan Dr. H. Budi Untung, SH.,MH halaman

PT.HIA yang sah semakin dapat menyadari kekeliruannya yang tidak

ING

mau tunduk dan patuh kepada AD PT.HIA, UU PT. UU WDP, Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan terutama peraturan-peraturan pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana tertera dalam halaman 2

NT

surat izin penyelenggaraan Rumah Sakit Horas Insani (BT.39).

10. Bahwa di dalam perkara ini seorang Hakim yaitu Pasti Tarigan.SH.MH menyatakan bahwa Penuntutan Terhadap Terdakwa tidak dapat diterima

ILA

dengan alasan:

a. Adanya Penuntutan yang berulang atas kasus yang serupa (Nebis in idem).

NG AD

b. Adanya pembebanan pembiayaan operasional Rumah Sakit Horas Insani kepada Terdakwa selama Terdakwa menjabat Direktur Rumah Sakit dengan mengabaikan pembiayaan operasional Rumah Sakit yang sebenarnya.

G

92. Dengan mempedomani kepada itikad baik ini, kiranya Pengurus

c. Pemberlakuan hukum pidana terhadap Terdakwa yang melakukan Tugastugas Korporasi sebagai Direktur Rumah Sakit.

PE

Bahwa alasan Hakim Pasti Tarigan.SH.MH tersebut, kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan alasan tersebut karena uraianuraian yang dikemukakan oleh Hakim Pasti Tarigan SH.MH telah tepat dan benar. Bahwa terhadap uang yang ada di BTN dengan Nomor Rekening yang sama telah pernah dilakukan penuntutan atas diri Terdakwa dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman dan telah menjalaninya yang walaupun Terdakwa melakukan Peninjauan Kernbali. Oleh karena Nomor Rekening yang di BTN adalah sama dengan rekening BTN dalam penuntutan terhadap perkara ini maka jelas dalam perkara ini tidak boleh lagi ada penuntutan yang ternyata dalam hal ini Terdakwa diajukan kembali dalam persidangan padahal seharusnya telah berlaku azas Nebis in idem. Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

Bahwa sebagaimana terbukti uang tersebut yang ada di BTN adalah diperuntukkan untuk kegiatan jalannya operasional RS HI yaitu: a. Untuk menyelamatkan agar operasional RS HI tidak di tutup oleh Departemen Kesehatan Pematangsiantar karena Izin HO dan

b. Biaya perpanjangan izin operasional tetap RS HI 2008 - 2013.

ING

c. Untuk mengedepankan pelayanan public kepentingan umum di bidang kesehatan agar RS HI tetap kondusif sebagaimana juga diharapkan oleh Muspida Pematangsiantar dan Simalungun.

NT

d. Pembayaran biaya Pokja untuk mendapatkan Akreditasi serta untuk

menghindari dicabutnya izin operasional HI, seyogianya sudah selesai pada tahun 2008.

ILA

e. Biaya mengikuti pameran Hospital Expo selama satu minggu di

Medan dimana biaya ditanggulangi oleh RS HI dan Terdakwa turut serta memberikan pemaparan tentang pelayanan dan kemajuan RS

NG AD

HI di hadapan Muspida Plus Sumatera Utara di Gubernuran pada tanggal 8 September 2008.

f. Biaya transportasi untuk menerima piagam-piagam penghargaan di Kota Pematangsiantar maupun di luar Kota Pematangsiantar. g. Membayar hak-hak 34 Karyawan RS HI sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009.

PE

Bahwa penggunaan uang yang ada di BTN oleh Terdakwa sama sekali diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seharusnya ini tidak boleh terjadi karena Terdakwa sebagai Direktur yang mengelola RS HI dengan mempergunakan uang RS HI tiba-tiba diganjar hukuman, ini namanya penzoliman dan tidak boleh terjadi dan Terdakwa sebagai Direktur Rumah Sakit harus dilindungi secara hukum. -

G

Operasional sudah berakhir.

Bahwa setiap orang yang melakukan tugas-tugasnya demi untuk kepentingan RS HI maupun pelayanan operasional Rumah Sakit tidak dapat dihukum.

Dengan demikian alasan-alasan yang diperbuat oleh Hakim Pasti Tarigan.SH.MH dapat dibenarkan dan pertimbangan Hakim Pasti


Tarigan.SH.MH tersebut harus dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dalam perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia Bahwa sudah hampir 13 tahun lebih saya, Dr. P.Girsang mencari

kembali saya bermohon dengan segala hormat dan kerendahan hati

ING

pada usia mendekati 76 tahun kepada Majelis Hakim agar dalam menerapkan dan berpedoman kepada norma-norma hukum dan norma-norma

kehidupan

ditengah-tengah

masyarakat

dalam

menetapkan amar putusannya dengan mempertimbangkan hal-hal

pakar-pakar

hukum

di

zaman

menyatakan: “Uno valsus, Uno Omnibus

Romawi

NT

yang sangat krusial sekaligus juga sudah menjadi dasar pemikiran daripada

kuno

yang

“yang artinya salah dasar

ILA

maka salah seluruhnya. Untuk ini izinkanlah saya Dr.P.Girsang kembali

mengungkap peristiwa awal yang menimbulkan kekisruhan di RS HI cq. sejak

tahun

2003

sampai

mengakibatkan timbulnya lebih

dengan

sekarang

yang

kurang 70 laporan polisi, gugatan

NG AD

PT.HIA

perdata pidana di pengadilan, bahwa menurut dr. Petrus Yusuf pada RUPS PT.HIA 4 Juni 2016 yang lalu bahkan sudah mencapai 80 laporan polisi Perdata dan Pidana.

G

keadilan, namun hampir sirna selalu dipihak yang kalah. Namun,

Bahwa pada 27 Februari 2007 ada RUPS PT.HIA untuk memilih pengurus baru PT.HIA dan direktur RS HI sebagai tindak lanjut

PE

daripada Berita Acara Perdamaian No. 26/Pdt.G/2005/PN-PMS tanggal 21 Februari 2007 juga berawal dari itikad baik terdakwa dimana Berita Acara ini menjadi pengganti eksekusi Putusan Pengadilan No. Register Perkara 26/Pdt.g/2005/PNOPMS tanggal 1 Desember 2005 yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Bahwa, dalam acara RUPS 27 Februari 2007 yang pertama dipilih adalah direktur RS HI, dimana dipersyaratkan harus dapat melaksanakan RAPB RS HI yang telah disusun Direktur dan Pengurus PT.HIA sebelumnya dan dapat menaikkan omzet 4 % diatas pendapatan RS HI tutup buku 31 Desember 2006. Bahwa dari 5 orang dokter pemegang saham PT.HIA hanya 2 orang yang bersedia menjadi direktur RS HI atau dipilih.


Bahwa dari kandidat direktur yang pertama didengar visi dan misi yaitu dr. Petrus Yusuf menyatakan: - Tidak dapat menjamin kenaikan omzet 4%. - Tetapi berupaya sebaik-baiknya untuk memajukan RS HI bisa dipilih

1. Dapat menaikan omzet RS HI minimal 10% tetapi akhirnya

ING

disepakati 15 sesuai usulan drs. Martua Situngkir, kuasa saham Jonggi Darma Situngkir.

2. Menyatakan akan memberi dana sebesar Rp. 100.000 per 20

NT

lembar saham kepada semua pemegang saham PT.HIA disetor

sebelum tanggal 4 bulan berjalan mulai tahun 2007 dan untuk tahun

2008 akan naik 250.000,- Per 20 lembar saham (Dividen dibayar

ILA

dimuka).

3. Berupaya, mewujudkan visi dan misi RS HI seperti disepakati semua pihak pada Berita Acara Perdamaian alinea 1 yang berbunyi

NG AD

lebih mengutamakan terwujudnya visi dan misi RS HI yatu Rumah Sakit pilihan di masyarakat the hosopital of choice, nasional dan internasional.

4. Bahwa terlepas dari berhasil tidaknya Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya dalam perkara ini marl kita renungkan sejenak sebagai bangsa yang besar yang berlandaskan kepada

PE

Pancasila sudah tiba waktunya para Penegak Hukum berani dengan tegas dan sigap memulai dan menegakkan pilar-pilar keadilan dan norma-norma hukum khususnya bagi orang-orang yang ingin mengembangkan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat

tanpa

pamrih

G

Bahwa Dr. P.Girsang menyampaikan visi dan misi:

dengan

sukarela

mengerjakan

pekerjaannya untuk kemajuan rumah sakit dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit khususnya RS HI hingga menjerumuskan Terdakwa ke terali besi tanpa mempertimbangkan perbuatanperbuatan terutama itikad baik agar pelayanan public kepentingan umum RS HI tetap kondusif yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sementara orang yang tidak patuh dan tunduk kepada UU PT, UU WDP berdiri dengan gagah serta tidak memperdulikan kelanjutan Rumah Sakit cq PT.HIA.


5. Bahwa karena banyak pemegang saham PT.HIA tidak bersedia dipilih menjadi Pengurus PT.HIA terutama pemegang saham dengan jumlah saham diatas 5% atau 100 lembar.

: dr. Petrus Yusuf (21 lembar)

Komisaris Utama

: Ir. Alimin Sipayung (21 lembar)

Komisaris

: Iman Ika (25 lembar)

Komisaris

: dr. Paulus Suryanata (209 lembar)

ING

Direktur

G

Pengurus Terpilih PT.HIA 27 Februari 2007 sebagai berikut:

Karena sesuai keptusan RUPS PT.HIA 21 Oktober 2001, pengurus

NT

hanya pemegang saham yang memiliki 5 % saham atau setara 100 lembar. Kecuali dr. Paulus yang lain tidak memenuhi persyaratan.

Itu jugalah sebabnya salah satu dan pertimbangan hukum Majelis

ILA

Hakim kenapa kepengrusahan PT.HIA hasil RUPS 27 November 2004

sampai 27 Februari 2009 batal demi hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap.

NG AD

Demi keinginan luhur untuk berdamai dan itikad baik supaya RS HI cq. PT.HIA dapat berjalan lancar, saya Dr.P.Girsang mengusulkan: 1. Biarpun sudah diangkat 5 tahun sesuai Anggaran Dasar PT.HIA sebagai Direktur RS HI. saya bersedia mundur sesudah satu tahun melaksanakan tugas direktur, bila tidak berhasil mewujudkan visi

PE

dan misi RS HI. Saya sendiri dengan visi dan misi Rumah Sakit menjadi The Hospital of Choice. Bahwa begitu juga pengurus terpilih PT.HIA harus siap mundur sesudah 1 tahun bila tidak mampu melaksanakan tupoksi mereka sebagai organ PT. 2. Bahwa pada RUPS 27 Februari 2008 saya, Dr.P.Girsang telah menyampaikan LPJ RS HI tentang pengelolaan, dan LPJ keuangan RS HI yang sudah diaudit oleh KAP (Facruhddin dan Mayuddin) yang

dihunjuk

sendiri

oleh

pengurus

PT.HIA

selanjutnya

menyampaikan neraca laba rugi setiap bulan Maret s/d Desember 2007 dan kepada semua pemegang saham. 3. Bahwa hasil audit (KAP):


 Ada kenaikan omset RS HI yang bombastis bukan hanya 15 % sebagaimana ditargetkan tetapi mencapai kenaikan 45,43 % dari realisasi pendapatan 31 Desember 2006.  Ada laba bersih Rp. 3,3 Milyar yang dapat dibagikan sebagai dividen.

G

 Dengan catatan Rp. 4,8 Milyar dari laba juga sudah dikeluarkan

Iebih kurang Rp. 4,8 Milyar sesuai Audit Facruhddin dan Mayuddin dari KAP.

ING

untuk menutupi kerugian-kerugian sejak tahun 2000 s/d 2006

 Memperoleh penghargaan juara I Penampilan Rumah Sakit

NT

Swasta Terbaik setara Tipe B Se-Sumut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara Dr. Rudolf Pardede pada Hari Kesehatan Nasional di Lubuk Pakam atas nama Menteri Kesehatan.

ILA

 Mendapat Sertifikat Penghargaan “The Best Achievment for the

Higher deducation in Public Service “dari Yayasan Citra Insani

januari 2008 di Jakarta.

NG AD

Jakarta disampaikan oleh Deputi Menteri Sosial tanggal 19

4. Bahwa sesuai hasil audit KAP Facruhddin dan Mahyuddin tutup buku 31 Desember 2007 ada laba bersih sebesar Rp. 3,3 Milyar dapat dibagikan sebagai deviden.

5. Bahwa sebagai Direktur RS HI saya, Dr. P.Girsang sewaktu

PE

menyampaikan LPJ dan memohon agar hasil laba bersih dapat dibagikan sebagai dividen Rp. 1.249.527,- per lembar saham. Namun tidak disetujui oleh Pengurus PT.HIA dan kroni-kroninya, ada apa yaaa ???????

6. Bahwa saya Dr.P.Girsang bersama pemegang saham PT.HIA Iainnya menyatakan pengurus terpilih RUPS PT.HIA 27 Februari 2007 cacat hukum dan tidak menyetujui RUPS PT.HIA digelar / dilaksanakan atas undangan mereka dengan alasan tidak ada legal standing sambil mengutip Pasal-Pasal hukum, Anggaran Dasar PT.HIA, UU Perseroan, UU PT, UU WDP, peraturan Menteri Kehakiman karena tidak memiliki TDP dan SITU. 7. Bahwa pengurus terpilih PT.HIA RUPS 27 Februari 2007 tetap ngotot menyelenggarakan RUPS dan memilih mereka sendiri


kembali dengan melanggar pasal-pasal hukum tentang pelaporan dan pendaftaran di instansi terkait, sekaligus 1 tahun masa jabatan sebelumnya menjadi 5 tahun yaitu 2008 s/d 2013. 8. Bahwa perlu dicatat, bahwa pada saat itu tidak ada satu perkara pun

Majelis Hakim yang mulia,

ING

Bahwa, kalaulah pada saat itu pemegang saham PT.HIA mau

G

yang bergulir di pengadilan atau pun berupa laporan polisi.

mematuhi amanah norma-norma hukum dan norma-norma hidup bermasyarakat terutama warga negara Indonesia yang berdasarkan

Pancasila maka 70-80 kasus laporan polisi, perkara perdata dan pidana

NT

yang terjadi hingga saat ini jelas tidak akan terjadi sama sekali dan

biaya — biaya perkara laporan polisi dan pengaduan masyarakat

antara sesama pemegang saham PT.HIA. Sesuai pernyataan pengurus

ILA

PT.HIA dr.Petrus Yusuf dan Ir. Alimin Sipayung sudah Iebih dari Rp 3

Milyar dan akan bertambah terus yang dikeluarkan dana-dana PT.HIA dan dapat dikatagorikan dengan unsur kesengajaan daripada pengurus

NG AD

PT.HIA untuk dasar bagi Terdakwa saya mengingatkan kepada kita apa yang pernah terungkap di zaman Romawi Kuno, “Uno valsus, Uno Omnibus “yang artinya salah dasar maka salah semua.

Dengan demikian kiranya pencarian keadilan selama 13 tahun Iebih oleh Dr.P.Girsang akhirnya dapat menemukan realisasi yang sejati dan inilah juga sebagai perwujudan daripada filsafah bumi Simalungun yang

PE

tergambar dalam logo kedua daerah yang berbunyi:

 “Habonaron do Bona “yang artinya kebenaran adalah awal dari segalanya. dan,  “Sapangambei Manoktok Hitei kegotongroyongan

dan

“yang artinya kebersamaan,

kesepakatan

bersama

mewujudkan

kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan dengan cermat dan benar sebab musabab terjadinya peristiwa pidana tersebut di atas dan adalah

sangat

ironis

mempertanggungjawabkan

apabila suatu

Terdakwa

perbuatan

disuruh

yang

bukan

untuk untuk

kepentingan diri sendiri melainkan atas dasar itikad balk untuk kepentingan kondusif-nya operasional RS HI Iebih balk apalagi Terdakwa adalah sebagai Interpreneur, Pendiri, Pemegang Saham Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

Signifikan dan Dokter Spesialis Bedah Konsultan yang sejak dini di dalam niat dan pikiran Terdakwa berusaha untuk menjadikan RS HI menjadi Rumah Sakit terbaik dan bertaraf Internasional serta disegani di seluruh Indonesia. Terdakwa ingin menjadikan RS HI yang benarbenar multiguna sehingga masyarakat Sumatera Utara tidak perlu Iagi berobat

Sumatera Utara berobat ke Penang dan Singapura.

ING

Dengan demikian bahwa sejak dini sudah memperingatkan kepada kita

G

ke Luar Negeri, seperti saat sekarang ini berlomba-lomba orang

jangan sampai hukum dan penerapannya keliru diterapkan kepada

Masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidak percayaan pencari

NT

keadilan atas pelaksanaan perundang-undangan yang tidak dipatuhi dan di taati oleh siapapun.

Bahwa sebagai bangsa yang besar yang tunduk dan patuh kepada

ILA

ketentuan norma-norma hukum yang berlaku marilah kita bangkit untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki agar bangsa ini tidak tersesat oleh arus yang menyimpang dari cita-

NG AD

cita hukum bangsa Indonesia. Oleh sebab itu diharapkan penegak hukum yang berani, handal dan peduli terhadap setiap orang yang berbuat untuk kemajuan usaha terutama untuk kemajuan pelayanan kesehatan tanpa memandang status, golongan dan agama sesuai norma-norma hukum sehingga cita-cita keadilan maupun putusanputusan pengadilan yang telah pernah ada dapat terwujud dengan

PE

baik.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan di atas maka kami Pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan alasan-alasan dari Pemohon Banding dan selanjutnya mengabil keputusan sebagai berikut: 1. Menyatakan dalam hukum saya Terdakwa Dr Polentyno Girsang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur dan di ancam dalam pasal 372 KUHP yo pasal 64 ayat 1 KUH Pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 2. Menyatakan batal tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang di ajukan dalam perkara ini atas diri saya Terdakwa dr Polentino Girsang.


3. Membebaskan saya Terdakwa dr Polentyno Girsang dari segala tuntutan hukuman atau setidak-tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. 4. Memulihkan hak-hak dan martabat Terdakwa sebagai semula.

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding baik yang

ING

diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini.

NT

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan

salinan putusan

Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 25/Pid.B/2016/PN-PMS tanggal

25 Juli 2016, serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding

ILA

sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

NG AD

dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di sidang dan dibenarkan

PE

oleh Terdakwa dalam memori bandingnya ternyata Terdakwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1543 K/Pid/2011 tanggal 8 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 802/Pid/2010/PT MDN tanggal 20 Desember 2010

G

5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara.

jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor

459/Pid.B/2009/PN Pms tanggal 31 Agustus 2010, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menimbang, bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, keadaan Terdakwa yang sudah pernah dihukum merupakan keadaan yang memberatkan. Dengan demikian maka beralasan menurut hukum untuk mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini.


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 25/Pid.B/2016/PN-PMS tanggal 25 Juli 2016 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yag dijatuhkan oleh Majelis

ING

Hakim tingkat pertama jauh dari rasa keadilan, menurut pendapat Majelis

G

dikuatkan.

Hakim tingkat banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut di atas dalam

Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

NT

mempertimbangkan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Terdakwa

ILA

yang pada pokoknya menyatakan adanya penuntutan yang berulang atas

kasus yang serupa (nebis in idem) terhadap Terdakwa dengan mengambil alih pertimbangan dari Hakim Pasti Tarigan, SH., MH yang berbeda

NG AD

pendapat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1543 K/Pid/2011 tanggal 8 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 802/Pid/2010/PT MDN tanggal 20 Desember 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 459/Pid.B/2009/PN Pms tanggal 31 Agustus

PE

2010, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut dalam kurun waktu (tempus delikti) Maret 2008 sampai dengan Agustus 2008 dengan kerugian sejumlah Rp. 1.596.312.120,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah) dengan perincian:  Terdakwa

menerima

gaji

sebagai

Direktur

Umum sejumlah

Rp.

90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).  Biaya BBM untuk kendaraan bukan asset perusahaan Rp. 9.565.250,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)  Menyetujui Gaji Wakil Direktur Adminstrasi Keuangan sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).


 Menguasai Rekening di BTN sejumlah Rp. 1.596.312.120 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah). Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan

dalam kurun waktu (tempus delikti) September 2008 sampai dengan April 2010 dengan kerugian sejumlah Rp. 2.948.572.013,00 (dua milyar Sembilan

ING

ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga belas rupiah) dengan perincian:

 Saldo awal rekening yang dibuka Terdakwa di Bank Tabungan Negara

NT

Cabang Pematang Siantar Rp. 1.765.796.432 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)

ILA

 Penerimaan biaya pengobatan sejumlah Rp. 1.192.291.737,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

NG AD

 Penerimaan jasa giro Rp. 16.810.425,00 (enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

 Penarikan/pengambilan dana sejumlah Rp. 2.948.572.013,00 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga belas rupiah).

PE

 Saldo akhir dana Rp. 26.326.581,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas bahwa waktu terjadinya tindak pidana (tempus delikti) dan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini berbeda dengan yang telah diputus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1543 K/Pid/2011 tanggal 8 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 802/Pid/2010/PT MDN tanggal 20 Desember 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 459/Pid.B/2009/PN Pms tanggal 31 Agustus 2010. Dengan demikian maka tidak ada penuntutan yang berulang atas kasus yang serupa (tidak nebis in idem). Menimbang,

bahwa

G

tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. 64 ayat (1) KUHP

terhadap

alasan-alasan

memori

banding

Terdakwa lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-


alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan Terdakwa tersebut dalam memori bandingnya tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan. Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana

ING

disebutkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

NT

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum.

-

Mengubah

putusan

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar

Nomor

ILA

25/Pid.B/2016/PN-PMS tanggal 25 Juli 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD,

NG AD

FinaCs, FICS. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3. Menetapkan

masa

penahanan

yang

telah

dijalani

Terdakwa

PE

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa:

G

pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua

a. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Akta Nomor: 7 Tanggal 05 Maret 1997 tentang Perseroan Terbatas Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris Robert Tampubolon, SH Notaris di Kota Pematangsiantar. b. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Surat Pengesahan PT. Horas Insani Abadi oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-19775 HT.01.01.TH.2001 tanggal 9 Nopember 2001. c. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Anggaran Rumah Tangga PT. Horas Insani Abadi tanggal 12 Juni 2005.


d. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Keputusan RUPS PT. Horas Insani Abadi Tanggal 27 Februari 2008. e. 1 (satu) Lembar fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Surat Hal Serah Terima dari PT. Horas Insani

f. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri

ING

Pematangsiantar Akta Perubahan Nama Pemegang Saham PT.

Horas Insani Abadi Nomor: 8 Tanggal 12 Maret 2008, yang dibuat oleh

Notaris

HENRY

SINAGA,

SH,SpN

Notaris

di

Pematangsiantar.

Kota

NT

g. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri

Pematangsiantar Surat Undangan Serah Terima Ke-II dari PT.

ILA

Horas Insani Abadi No.11/D.PT-HIA/UST/III/08, tanggal 13 Maret 2008.

h. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Surat Undangan Serah ke-III

dari

PT.

Horas

Insani

HIA/UST/III/08 tanggal 19 Maret 2008. i. 4

(empat)

lembar

fotocopi

Abadi

No.16/D.PT-

NG AD

Terima

Surat

Nomor:193/RSHI-

MKG/Eks/IV/2008 tanggal 3 April 2008 yang ditujukan kepada Manager PT.PP, London Sumut Indonesia, Tbk, Pimpinan PT. Brigeston Rubber Sumatera Dolok Malangir Serbelawan, Pimpinan PT. Pertamina dan Pimpinan PT. PLN Cab. P.Siantar dalam hal

PE

perubahan No. Rekening RS Horas Insani yang ditanda tangani oleh DR. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB, KBD, FINACs. j. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Akta Berita Acara Nomor: 9 Tanggal 27 Juni 2008 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. Horas Insani Abadi yang dibuat Kantor Notaris HENRY SINAGA, SH, SpN Notaris di Kota Pematangsiantar. k. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Perihal Tanggung Jawab atas Penerbitan Cek/BG dari Rumah Sakit Horas Insani Nomor: 058/DIR/RSHI/Eks/PBC/IX/08 tanggal 12 September 2008. l. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Direktur PT.Horas Insani Abadi

Surat

Pernyataan

DR.

Med.

Dr.

G

Abadi No. 05/D.PT.HIA/ST/III/08 tanggal 05 Maret 2008.

POLENTYNO

GIRSANG,SpB, KBD, FinaCS TANGGAL 12 September 2008. Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

m. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor: 1 Tanggal 10 Nopember 2008, tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT.Horas Insani Abadi yang dibuat oleh Notaris HENRY SINAGA, SH, SpN Notaris di Kota

n. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri

ING

Pematangsiantar Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-64879.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 September 2008.

NT

o. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani

Abadi Surat Hal Rekening Bank dari PT. Horas Insani Abadi No. 053/D.PT-HIA/RBT/IX/08 tanggal 17 September 2008.

ILA

p. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Direktur PT. Horas Insani Abadi Surat Hal Peringatan ke-II dari PT. Horas Insani Abadi No. 054/D.PT-HIA/P/X/08 tanggal 13 Oktober 2008.

NG AD

q. 1 (satu) lembar fotocopi surat Nomor: 095/SDR/RSHI/Eks/ARSHI/XI/08 tanggal 28 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Seluruh Rekanan RS. Horas Insani dalam pemberitahuan yang ditandatangani oleh DR. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB,KBD,FINACs.

G

Pematangsiantar.

r. 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir PT. Horas Insani Abadi

PE

Surat Hal Dana di Bank Tabungan Negara dari PT. Horas Insani Abadi No. 013/D.PT.HIA/DB/I/09 tanggal 14 Januari 2009. s. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Notaris HENRY SINAGA, SH, SpN Akta Berita Acara Nomor 5 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris HENRY SINAGA, SH, SpN, Notaris di Kota Pematangsiantar. t. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi Nomor:6 Tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat oleh EKA ERMASYAFRIZA HANDAYANI FIRDAUS,SH, M.Kn di Kota Pematangsiantar. u. 20 (dua puluh) lembar Surat dalam hal permohonan pembayaran rekening yang ditandatangani Janike I Sitorus, SE selaku Kabag Keuangan RS.Horas Insani. Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN

v. 1 (satu) berkas fotocopi Rekening Koran atas rekening pada Bank BTN Cab. Pematangsiantar dengan Nomor Rekening 0000006901030-000015-8, Serta Bukti surat berupa:

Publik DRS. TARMIZI TAHER No: LSA-02/KAP-TT/IX/2015 tanggal

ING

17 September 2015. 2. 2 (dua) Lembar fotocopi Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani Abadi No. 016/D-PT.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang dilegalisir Notaris HENRY SINAGA, SH,SpN.

NT

3. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri

Pematangsiantar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 Tanggal 06 Maret 2008, para pihak Tuan Dokter PETRUS YUSUF,

ILA

MSC.MHA qq PT. HORAS INSANI ABADI, yang dibuat oleh Notaris Henry Sinaga, SH,S.pN Notaris di Kota Pematangsiantar.

4. 1 (satu) lembar FC. Surat Keputusan No. 01/D.PT.HIA/SK/II/2008

NG AD

tanggal 29 Februari 2008 tentang Pengendalian dan Pemimpin Sementara Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar. 5. 2 (dua) lembar FC Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani Abadi

Berkedudukan

016/D.PT.HIA/SK/III/2007

di tanggal

Pematangsiantar

02

Maret

G

1. 1 (satu) berkas Laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan

2007

No. tentang

Pengangkatan Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, SpB.KBD FinaCs

PE

sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar Direksi PT. Horas Insani Abadi Pematangsiantar. 6. 1 (satu) berkas fotocopi yang dilegalisir Pengadilan Negeri Pematangsiantar Salinan Akta Berita Acara No. 18 Tanggal 27 Februari 2007 dari Kantor Notaris HENRY SINAGA, SH, SpN. Tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 oleh BENAR KARO–KARO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH dan Dr. ALBERTINA HO, SH, MH masing-masing


sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 7 November 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh KHAIRUL, SH, MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

ING

AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH

G

HAKIM KETUA,

BENAR KARO-KARO, SH, MH

NT

HAKIM ANGGOTA:

PE

KHAIRUL, SH, MH

NG AD

PANITERA PENGGANTI

ILA

Dr. ALBERTINA HO, SH, MH


09 Desember 1940

Recommend Documents