09 11:56

Perda No. 24 Tahun 2001

file:///media/cdrom0/24%20tahun%202001.htm

Home Galeri Foto Galeri Video klip Peraturan Daerah Tahun 2001 Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem Pemungutan Retribusi yang sederhana, adil, effektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menertibkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Retribusi Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; c. bahwa semakin bertambahnya jumlah bangunan maka perlu adanya usaha intensifikasi pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Indiche Contabilited Wet (ICW) stbl – 1925 Nomor 448, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507); 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1993); 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 9. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Nomor 3902); 10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; 16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaannya; 18. Peraturan Menteri PU Nomor 66/PRT/1993; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi Proyek-proyek PMA dan PMDN di Daerah; 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1993; 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM

1 of 5

02/09/09 11:56


file:///media/cdrom0/24%20tahun%202001.htm WILAYAHPasal PEMUNGUTAN 1 a. Bangunan Untuk Pabrik - Skala Besar Rp. 5. 000/M2 Pasal 10 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : - Skala Kecil Rp. 2. 500/M2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di Kabupaten Pelalawan. b. Bangunan Usaha : 1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. 1. Permanen Rp. 2. 000/M2 2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan. BAB IX Semi Permanen Rp. 1. 500/M2 3. 3.Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.TATA CARA PEMUNGUTAN Pri Permanen Rp. 1. 000/M2 4. 4.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan. Pasal 11 Bangunan yang bertingkat 5. ditambah Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. 50 %adalah dari lantai sebelumnya Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 6. 1. Jalan adalah semua yang c. Bangunan Non jalan Usaha : terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang, dan jalan kenderaan, lapangan dan 2. Retribusi dipungut dengan menggunakanjalan, SKRD atau dokumentrotoar, lain yang dipersamakan. pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir lereng-lereng, saluran danRp. peralatan-peralatan semacam itu, 1. 200/M2 1. Permanen 3. Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat disetorkan Kas Daerah sesuai dengankota diukur antara garis-garis sempadan pagar, selanjutnya tiap-tiap jalur(2)tanah, yang menurut rencana perluasan Rp. ke 700/M2 2. Semi Permanen ketentuan yang berlaku. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar 3.diperuntukkan Bangunan yang ditambah 50sesuatu % dari lantai sebelumnyapula memperlebar sesuatu jalan, baik yang dibuat buat bertingkat jalan, dengan membuat jalan dimaksudkan tepat pada waktunya atau swasta. kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) tiap Pemerintah Daerah maupun d. Surat Keterangan Pengukuran Situasi : bulan keterlambatan dariatau Retribusi yang bangunan terutang atau kurang ditagih STRD.untuk 7. 1.Bangunan adalah sebuah sekelompok yang akan dibayar didirikandan atau telah dengan didirikanmenggunakan yang dipergunakan Formulir Permoh onan atau tempat /tinggal serta jenis atau situasi bagianbangunan yang bersangkutan Rp. 2.bangunan 500/Exlp itu yang bersifat 2.tempat Biaya usaha Surat Keterangan Retribusi pengukuran dihitung dengan BAB XI berdasarkan luaspermanen lantai dalam bertingkat dengan induk permanen, semi maupunkategori darurat di atas tanahdikalikan atau perairan. TATA CARA PEMBAYARAN jalan dan indu k lokasi dengan keputusan Kepala Daerah. bangunan. 8. kelas Mendirikan bangunan adalahditetapkan usaha / pekerjaan untuk membuat atau mendirikan Pasal 13 9. Merubah bangunan adalahterhadap usaha / pekerjaan dasar dan sifat banguan semula induk maupun e. Retribusi Pemetaan pelayananuntuk yangmerubah diberikanbentuk adalah sebagai berikut : turunan. bangunan 1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Rp. 3. 000/lembar Peta Dasar bangunan : 10. 1.2. Memperbaiki adalah usaha / pekerjaan untuk memperbaiki bangunan yang telah ada dengan tidak merubah Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen Rp. 6. 000/lembar - induk Skalamaupun 1 : 1. 000 bangunan turunan. lain1yang disamakan. Rp. 7. 000/ lembar bangunan. Skala : 5. 000 11. - Membongkar bangunan adalah usaha / pekerjaan untuk membongkar atau menghilangkan / meniadakan Tata pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur denganRp. Keputusan Kepala Daerah. 10. 000/lembar - 3. Skala 1 :cara 10. 000 12. Harga bangunan adalah harga bahan bangunan ditambah dengan biaya / upah pekerjaan yang merupakan kesatuan - Skala 1 : 20. 000 harga dari bangunan / borongan pekerjaan. BAB XII Rp. 7. 000/ lembar 2. Foto Udara Format standar (23 X 23 Cm) : 13. - Uang sebagai biaya untuk bimbingan dan pembinaan atas bangunan selama dan TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Rp. 10. 000/lembar Skala Retribusi 1 : 5. 000 adalah sejumlah pembayaran sampai siap didirikan. - atau Skala 1 : 10. bangunan 0003. Pasal 14 14. Mozaik Izin Mendirikan Bangunan, persetujuan Rp. 150. 000/ lbr resmi dari Kepala Format 50 X 50 Cm :merubah, memperbaiki, dan merobohkan bangunan adalah 300.merobohkan 000/lbr - 1. Skala 1 :untuk 10. 000 Daerah Pengeluaran memulai Surat Teguran/Peringatan/Surat / mengakhiri pekerjaan mendirikan, lain yang sejenis merubah, sebagai memperbaiki awalRp. tindakan atau pelaksanaanbangunan penagihan yang - selanjutnya Skala 1 : 20.disebut 000 retribusi dikeluarkan IMB.segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 15. 2. Surat Izin Bekerja jangka Perencana 7 ( tujuh Bangunan ) hari adalah setelah surat tanggal izin Surat yangAsap, diberikan Teguran/Peringatan/Surat kepada perencanalain / seseorang yang sejenis, yang bertugas wajib f.Dalam Retribusi Izinwaktu Mendirikan Bangunan Tangki, Cerobong Anggaran Biaya Bangunan mengerjakan Retribusi dan harus perencanaan melunasi bangunan retribusinya digbidang yang planologi/arsitektur atau konstruksi dan atau instalasi di Wilayah Terowongan lain jenisnya dihitun 1,5 %terutang. dari anggaran biayadan bangunan X 1,5 % tersebut. 3. Kabupaten Surat Teguran Pelalawan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 15 Bentuk16. Izin Lokasi formulir adalah persetujuan digunakan dariuntuk Kepala pelaksanaan Daerah atau penagihan pejabat Retribusi yang Daerah untuk sebagaimana itu dalam mengarahkan dimaksud lokasi, Luas Bidang / dalam Sisi g.bentuk Retribusi Izinyang Merubah Bangunan/Perubahan Tata Ben tuk padaditunjuk Suatu menentukan pasal 14 peruntukkan ayatdihitung (1) ditetapkan dan fungsi oleh serta Kepala penggunaan Daerah. tanah atau bangunan yang akan didirikan.yang diubah X Rp. Bangunan Sisi Bangunan, berdasarkan lu as bidang / sisi bangunan yang diubah 2. 000,dengan Rp. 2000,17. dikalikan Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan BAB XIII koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap. dalam bentuk apapun, persekutuan,Bangunan firma, kongsi, perkumpulan h. Retribusi Izin Mendirikan Pagar dihitung berdasarkan luas KADALUARSA 18. bidang Wajib pagar retribusi adalah dengan orang pribadi atau badan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk dikalikan tarif Retribusi IMB yang pagar menurut ditetapkan sebagai Pasalatau 16 pemotongan retribusi tertentu. melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan berikut : Rp. 300/M2 Permanen Mewah 19. 1.Garis Sempadan Muka Bangunan adalah garis yang mengatur jarak bangunanRp. yang menghadap jalan, baik muka 250/M2 1. Penagihan Retribusi setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun Daerah terhitung sejak saat 2. Permanen bangunan maupun sampingkadaluwarsa bangunan (untuk persiil pokok) dengan batas pinggir jalan (Patok Milik Jalan). terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 20. Garis SempadanBalik Belakang adalah 5garis yang Retribusi mengatur IMB batas yang bangunan bagian belakang dengan batas i. Retribusi NamaBangunan IMB sebesar % dari Retribusi apabila IMB X 5: % 2. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh bersangkutan. persil bagian belakang. a. Diterbitkan Surat Teguran atau; 21. Garis Sempadan Samping (kanan dan kiri) bangunan adalah garis: yang mengatur batas bangunan bagian belakang j. Retribusi Pelayan an Surat Izin Bekerja Perencanaan (SIBP) b. Ada pengakuan utang retribusi dengan batas persil bagian samping (kanandari danwajib kiri). retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 1. SIBP Baru :

Rp. 500. 000,-

22. - Garis Sempadan Pagar bangunan adalah garis yang mengatur batas pagar bangunan dengan batas pinggir jalan Perencanaan Golongan A BAB XIV Rp. 400. 000,- (Patok Perencanaan B besarnya garis sempadan pagar bangunan ditetapkan 1 (satu) meter. Daerah Golongan Milik Jalan), Rp. 300. 000,PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Perencanaan C 23. - Pejabat adalahGolongan pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Rp. 200. 000,- peraturan perundangPasal 17 - undangan Perencanaan Golongan D yang berlaku. Biaya Golongan (A/B/C/D) X 50 Perpanjangan SIBP ; 24. 2.1. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum mengenai sesuatu hal yang berkaitan % Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan danbiaya pembebasan Setiap Perpanjangan SIBP dihitung Retribusi sebesar 50 % dari masing-Retribusi. dengan tugas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum. 2. Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masing Golongan 25. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya SSRD surat yangpengusaha digunakan kecuali oleh wajib retribusi untuk memperhatikan kemampuan wajib Retribusi,disingkat antara lain, dapatadalah diberikan kepada untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang mengangsur. ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala 3. Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh antara lain Daerah. diberikan kepada wajib Retribusi yang 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya ditimpa bencana alam, kerusuhan. jumlah yang terhutang. 4. Tataretribusi cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada BAB XV retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 28. Surat Tagihan TATARetribusi CARA PENGHAPUSAN Daerah selanjutnya PIUTANG disingkat RETRIBUSI STRD adalah YANG surat KADALUARSA untuk melakukan Pasal tagihan 18 retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat atau 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan dihapus.lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan keterangan 2. Kepala Daerah menetapkan perundang-undangan retribusi.keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud (1). Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 30. Penyidikan Tindak Pidana ayat di Bidang Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadiBAB sertaXVI menemukan tersangkanya. PENGAWASAN Pasal BAB 19 II PERIZINAN 1. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini secara fungsional dilaksanakan oleh Pasal 2 Dinas/Instansi terkait dan apbila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim. 2. Untuk pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan, memperbaiki, menambah, merubah dan membongkar 1. Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mendapat izin Kepala Daerah. bangunan ditunjukpersyaratan Kepala Dinas. 2. Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB BABXVII III INSTANSI NAMA, OBYEK, DANPEMUNGUT SUBYEK RETRIBUSI Pasal 20 Pasal 3 1. Instansi pemungut RetribusiBanguan Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Kepala Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan dipungut retribusi ini atas setiap pemberian IzinDaerah. Mendirikan Banguan. 2. Uang perangsang atas pungutan Retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari seluruh jumlah pungutan. Pasal 4 XVIII Obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap P E N pemberian Y I D I K AN izin untuk mendirikan bangunan, menambah luas, dan meningkatkan bangunan. Pasal 21 1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pasal 5 Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: BAB IV a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PerpajakanGOLONGAN Daerah dan RETRIBUSI Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut Pasal 6 menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Izin meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang Golongan Retribusi Mendirikan Bangunan termasuk Jenis Retribusi perizinan tertentu. kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; BAB V c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badanJASA sehubungan dengan tindak pidana di CARAdan MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; Pasal 7 d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Cara mengukur tingkat bidang penggunaan Perpajakan jasaDaerah retribusidan adalah Retribusi : Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen a. Luas bangunan yang didirikan;

2 of 5

02/09/09 11:56


file:///media/cdrom0/24%20tahun%202001.htm b. Jenis bangunan lain,yang sertadidirikan. melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang BAB VI perpajakan daerah dan retribusi; PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI g. menyuruh berhenti, melarang seseorangSTRUKTUR meinggalkanDAN dan memeriksa tempat pada saat pemeriksaan 8 orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana sedang berlangsung dan memeriksa Pasal identitas dimaksud huruf e; Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah luas bangunan dan jenis bangunan yang h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi; didirikan. i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; BAB VII k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat Pasal 9 dipertanggung jawabkan. 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah : ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 1. Besarnya pengenaan Retribusi berdasarkan Luas Bangunan, Jenis Bangunan yang didirikan. BAB XIX 2. Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : KETENTUAN PIDANA Pasal 22 1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang. (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 2 Juli 2001. BUPATI PELALAWAN, d.t.o. T. AZMUN JAAFAR

3 of 5

02/09/09 11:56


4 of 5


02/09/09 11:56


5 of 5


02/09/09 11:56

09 11:56

Recommend Documents