09 11:36

Perda No. 13 Tahun 2003

file:///media/cdrom0/13%20tahun%202003.htm

Home Galeri Foto Galeri Video klip Peraturan Daerah Tahun 2001 Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005

RETRIBUSI PEMAKAIAN JASA KEPELABUHANAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pelalawan mempunyai Wilayah Perairan yang cukup luas serta terdapatnya sarana dan prasarana Pelabuhan termasuk diantaranya dermaga sebagai penunjang dalam melayani masyarakat yang membutuhkan dibidang jasa perairan; b. bahwa atas dasar dan prinsip untuk menutupi sebagian biaya operasional pemberian izin, maka perlu mengatur tentang Retribusi Pemakaian Jasa Kepelabuhanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Jasa Kepelabuhanan Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 25); 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN JASA KEPELABUHANAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan. 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 9. Kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda. 10. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. 11. Pelabuhan Khusus Lokal yang selanjutnya disebut Pelabuhan Khusus adalah Pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. 12. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut DUKS adalah Dermaga Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan fasilitas pendukungnya yang dibangun, dioperasikan dan digunakan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

1 of 7

02/09/09 11:36


file:///media/cdrom0/13%20tahun%202003.htm 13. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, 4barang dan 1 2 3 1. Struktur dan besarnya tarifperjalanan Keselamatan Kerja : dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh atau hewan dalam satu atau lebih Penggunaan tanah dan perairan untuk bangunan – Perusahaan angkutan laut. Per M2 per tahun. bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal : BAB XI 14. Usaha Penunjang Angkutan Laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan Per M2 per tahun. Rp. 5. 000,a. Persewaan tanah pelabuhanan. 1 laut. Rp. 2. 000,b. Penggunaan perairan untukWILAYAH bangunanPEMUNGUTAN dan kegiatan 15. Usaha Penyewaan Peralatan Apung lainnya diatas air. Angkutan Laut atau Alat Pasal 15 adalah kegiatan usaha untuk menyediakan atau menyewakan peralatan penunjang angkutan laut dan atau alat-alat apung untuk pelayanan kapal. Penggunaan tanah untuk bangunan – bangunan Industri 16. pemungutan Daerah Lingkungan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada Wilayah RetribusiKerja adalah Kabupaten Per M2 per tahun. perusahaan – perusahaan : Pelalawan. Pelabuhan Umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan. Per M2 per tahun. Rp. 6. 000,a. Persewaan tanah pelabuhanan. 2 BAB 17. Daerah Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKP adalah wilayah perairan di sekelilingRp. daerah lingkungan 3. 000,b. Penggunaan perairan untuk bangunan danXII kegiatan MASA DAN SAAT TERHUTANG kerja perairan Pelabuhan UmumRETRIBUSI yang dipergunakan untukRETRIBUSI menjamin keselamatan pelayaran. lainnya diatas air. Pasal 16yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 18. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah Per ton / M2. Rp. 550,penerimaanBongkar lain-lain.Muat Barang Pelabuhanan : ton / M2. Rp. 200,3 a. Untuk Kapal berutertentu kuran 20. 000 ton . besarnyaijin retribusi terutang. yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 5. 000,Penggunaan untuk kepentingan lainnya : dalam rangka pemberian izin kepadaRp. 20. Perizinan tertentu adalahtanah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah orang pribadi atau Pasal 17 000,4 yang a. Toko, warung dan sejenisnya Per M2 per tahun. Badan dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Rp. yang1. berhubungan b. Perumahan Penduduk Per M2 per tahun. penggunaan tanah dan atau kawasan pantai dan Retribusidengan terhutang terjadi pada saatPelabuhan diterbitkannya SKRD atau dokumen lainlaut. yang dipersamakan. 21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau BadanPelabuhan. yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk Pengangkutan Jasa Tanda Masuk Rp. 1. 000,orang sekali Tanda masuk Pelabuhan. melakukana.pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusiPer tertentu. Rp. 3. 000,masuk b. Tanda Masuk Bu lanan / Buruh / 22. Masa Retribusi adalah suatu jangkaKaryawan waktu tertentu yangPelabuhan lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk BAB XIII Per orang sekali Perusahaan di Pelabuhan. menetapkan besarnya retribusi yang terutang. TATA CARA PEMUNGUTAN Rp. 10. 000,masuk c. Tanda masuk Bu lanan Kendaraan Bermotor Roda Dua 23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan. Pasal 18 yang Beroperasi di Pelabuhan. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat yang menentukan besarnya jumlah Rp. 20. 000,Per unit Per bulan. d. Tanda Masuk Bu lanan Kendaraan Kendaraan Bermotor 1. retribusi Pemungutan retribusi yang terutang. Roda Empat tidak ataudapat Lebihdiborongkan. yang Beroperasi di Pelabuhan. 2. Surat Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dokumen yang lain yang dipersamakan. 25. Tagihan Retribusi yang Roda selanjutnya disingkat STRD adalah surat melakukan tagihanRp. retribusi 1. 000,-dan atau Per unit Per bulan. e. Tanda MasukDaerah Kendaraan Duaatau Sepeda Motor. 3. sanksi Hasil5 pemungutan sebagaimana dimaksud administrasi berupaKen bunga dan atau denda. Rp. 2. 000,f. Tanda retribusi Masuk daraan Roda Tiga. dalam Pasal 14 disetor ke Kas Daerah. 26. Syarat Ketetapan Daerah Kurang Bayar adalah surat Rp. 3. 000,Per unitdisingkat persekaliSKRDKBT g. Tanda Retribusi Masuk Roda Empat (Sedan, Jeep,Tambahan Truck, Pickyang Up selanjutnya Rp. 4. 000,masuk ketetapandll). yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. BAB XIV Rp. 5. 000,Per unit persekali h. Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat. 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dan selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang masuklebih besar dari pada retribusi yang i. Tanda Kenpembayaran daraan Roda Empat dan lebihjumlah ( Bus,kredit retribusi SANKSI ADMINISTRASI menentukan jumlahMasuk kelebihan retribusi karena Per unit persekali Truck, dll ). . Pasal 19 terutang atau tidak seharusnya terutang. masuk

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang Per unit persekali Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. masuk bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih 29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai dengan menggunakan STRD. Jasa Pen umpukan Barang / Hewan. Rp.itu 500,Pengguna Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti membuat titik Rp. 1. 000,Per M3 Per etmal. a. Setiap Ton. terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi BAB XV serta menemukan tersangka. 6

Per ekor per etmal

b. Kuda, Sapi, Kerbau. c. Kambing, Domba, Rusa. d. Ayam, Unggas.

Rp. 1. 000,-

TATA CARA PEMBAYARAN Rp. 10,Per ekor per etmal Per ekor per etmal Pasal 20 BAB II Pungutan Penerbitan Pemberian Izin Jasa keKELAUTAN Pelabuhanan . KEWENANGAN 1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Pasal 2 belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain 2. Retribusi a. yang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima Rp. 7. 500,Per M2 per tahun. Izinterutang Pengoperasian PELSUS Lokal yang disamakan. Rp.yang 2. 000,Per M2 per tahun.Propinsi Izin Pengoperasian Pompa Air. Daerah mempunyaib.Kewenangan di Wilayah Laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari batas Kewenagan Daerah diukur dari 3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat Retribusi diatur dengan Kepala Daerah. Rp. 1. 500,Per Keputusan M2 per tahun. Izin Penumpukan Kayu (Log pembayaran Pond). garis pantai kearahc.laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan. Rp. 10,Per M2 per tahun. d. Izin Pengoperasian Kanal. BAB XVIPelayaran , Rp. 1. 000. 000 Berkas e. Izin Perusahaan Bongkar muat, Perusahaan CARA PENAGIHAN Perusahaan Pelayaran Rakyat,TATA EMKL, JPT (Jasa Pengurusan BAB III Transportasi) dan sejenisnya. Pasal 21 KAWASAN KEPELABUHANAN Rp. 3. 000. 000 Berkas f. Penetapan DLKr, DLKp. Pasal 3 Rp. 2. 000. Retribusi 000 g. Izin Salvage. 1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awalBerkas tindakan pelaksanaan penagihan Rp. 2. 000. 000 Berkas h. segera Izin PBA ( Izin7Pekerjaan Air).tempo pembayaran. dikeluarkan setelah (tujuh) hariBawah sejak jatuh 7

1. Kewenangan di Wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perlu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat 2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi banyak. Pungutan Penerbitan Perizinan Angku tan. harus melunasi yang terutang. Rp. 2. 500,Per GT per di tahun IzinRetribusi Operasi /Trayek Penumpang. 2. Salah satua.kewenangan Daerah di Kapal Wilayah Laut adalah Penyelenggaraan Pemerintahan kawasan Pelabuhan. 3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ggandeng dikeluarkan oleh pejabat Per yangGT ditunjuk. Rp. 50,per tahun b. Izin Operasi Kapal 3. Dalam rangka penyelenggaraanMotor/Penarik/Pen Pelabuhan, perlu ditetapkan Kawasan Pelabuhan yang mengacu kepada Tata Ruang Rp. 2. 500,Per GT per tahun c. Izin Operasi / Trayek Kapal Barang Daerah. Pasal 22 8

d. Penerbitan Pas Kapal. e. Penerbitan Sertifikat.

Per GT per tahun Per GT per tahun

Rp. 5. 000,Rp. 5. 000,-

h. Penerbitan Surat Daftar Awak Kapal.

Per Kapal.

Rp. 2. 500,-

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan penagihan Retribusi Daerah dimaksud dalam Pasal Rp. 7. 500,Per GTsebagaimana per tahun f. Penerbitan Surat Ukuruntuk 7 GTpelaksanaan keatas. Pasal 4 Rp. 2. 500,Per Kapal. g. Penerbitan Izin Berlayar. 21 ayat (3) ditetapkan oleh KepalaSurat Daerah. Kawasan Pelabuhan ditata, gunaSurat mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan mampu menunjang Rp. 25.pelaksanaan 000,Per Kapal. i. Penerbitan Keterangan Kecakapan. B A B XVII Pembangunan Daerah. Per Liter sekali Jalan. Rp. 10,j. Penerbitan Izin Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM). KADALUARSA Pasal 23 Pasal 5 waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya 1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. 1. Daerah mempunyai kewenangan atas Kawasan Pelabuhan untuk kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Port 2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : Outhority). a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ; 2. Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. a. Pelabuhan Umum; b. Pelabuhan Khusus; c. Pelabuhan untuk Kepentingan Sendiri; BAB XVIII d. Pelabuhan Penyeberangan; K E B E R AT AN e. Pelabuhan Marina. Pasal 24 3. Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kegiatannya dilarang untuk melayani kepentingan umum, izin Kepala Daerah. 1. kecuali Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang persamakan kepada Kepala Daerah. BAB IV 2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan – alasan yang jelas. NAMA, OBYEK 3. Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatanDAN atasSUBYEK ketetapanRETRIBUSI retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan Pasal 6 ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut. 4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB Dengan nama Retribusi Pemakaian Jasa Kepelabuhanan Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan dipungut Retribusi sebagai atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau Badan yang melakukan kegiatan – kegiatan di kawasan kepelabuhanan. dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 7dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Pengajuan keberatan menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Obyek6.Retribusi adalah setiap tidak kegiatan yang memanfaatkan kawasan pelabuhan. Pasal Pasal25 8 1. Retribusi Kepala Daerah (enam) bulan sejak tanggal suratmilik keberatan diterima harus memberikan Subyek adalahdalam orang jangka pribadiwaktu atau paling Badan lama yang 6memperoleh jasa kepelabuhanan Pemerintah Kabupaten Pelalawan keputusan atas keberatan yang diajukan. untuk memanfaatkan kawasan pelabuhan. 2. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. BAB 3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayatV (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu GOLONGAN RETRIBUSI keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 9 Retribusi Izin Kepelabuhanan termasuk golongan Retribusi Perizinan BAB XIX Tertentu. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB VI Pasal 26 IZIN KEPELABUHANAN

2 of 7

02/09/09 11:36


file:///media/cdrom0/13%20tahun%202003.htm 1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi Pasaldapat 10 mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. 1. Izin kepelabuhanan diberikan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan kawasanpembayaran Pelabuhan 2. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan yang meliputi : Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan. a. jangka Izin penggunaan tanah untuk bangunan kapal, dan bangunan dan usaha 3. Apabila waktu sebagaimana dimaksud padaIndustri ayat (2)galangan telah dilampaui KepalaIndustri Daerah Perusahaan tidak memberikan suatu Pelabuhan lainnya;retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) keputusanpenunjang permohonan pengembalian bulan.b. Izin kerja keruk; c. wajib Izin reklamasi pantai; 4. Apabila retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam d. langsung Izin pengurugan; ayat (1) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut. e. Izin pekerjaan bawah air (Salvage); 5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu Izin2Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan palingf.lama (dua) bulan sejak diterimannya SKRDLB. sendiri (DUKS), Pelabuhan Khusus (PELSUS) dan Pelabuhan Umum; 6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah g. Izin Pembangunan dan pengoperasian Marina untuk kepentingan wisata bahari; memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. h. Untuk kepentingan usaha lainnya; i. Izin Bongkar Muat Barang Umum di Pelabuhan PasalKhusus. 27 1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan : BAB VII a. Nama dan alamat Wajib retribusi; KETENTUAN PERIZINAN b. Masa retribusi; Pasal 11 c. Besarnya kelebihan pembayaran; 1. d. Setiap orang Badan yang memanfaatkan fasilitas kepelabuhanan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Alasan yangatau singkat dan jelas. Daerah. 2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalaui pos tercatat. 2. Bukti Tata cara pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Keputusan Daerah. diterima oleh 3. penerimaan olehizin pejabat daerah atau bukti pengiriman posdiatur tercatat merupakan bukti Kepala saat permohonan Kepala Daerah. BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT Pasal 28 PENGGUNAAN JASA Pasal 12 1. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan reteribusi. 2. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana di maksud dalam Cara mengukur tingkat pemakaian jasa dengan kepelabuhanan milik Pemerintah Kabupaten didasarkan pada jenis Pasal 27 ayatpenggunaan (4), pembayaran dilakukan cara memindahkanbukuan dan buktiPelalawan pemindahbukuan juga berlaku kegiatan,sebagai volume pekerjaan dan jangka waktu penggunaan izin. bukti pembayaran. B A B XX BAB IXRETRIBUSI YANG KADALUARSA TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PRINSIP YANG DIANUT DALAM Pasal 29PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena Pasal hak 13 untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. 1. Kepala Prinsip Daerah dan sasaran dalamKeputusan penetapanpenghapusan retribusi daerah didasarkan tujuan menutup sebagian atau sama 2. menetapkan Piutang Retribusipada Daerah yanguntuk sudah kadaluarsa sebagaimana dengan biaya pemberian izin kepelabuhanan. dimaksud padapenyelenggaraan ayat (1). 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya operasional dalam rangka pengawasan dan pengendalian. 3. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat B (2) A Bdiatur XXI dengan Keputusan Kepala Daerah. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN BAB RETRIBUSI X PEMBEBASAN STRUKTUR DAN BESARNYA Pasal 30 TARIF RETRIBUSI Pasal 14 1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. Struktur besarnyapengurangan tarif Retribusidan Pemakaian Jasa Retribusi Kepelabuhanan Milik Pemerintah Daerah sebagai berikut : 2. dan Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. 3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XXII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 31 1. Instansi pemungut Retribusi Pemakaian Jasa Kepelabuhanan Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2. Uang perangsang atas pungutan Retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan. B A B XXIII P E N G AW AS AN Pasal 32 Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB XXIV P E N Y I D I K AN Pasal 33 1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku 2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab. 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XXV KETENTUAN PIDANA

3 of 7

02/09/09 11:36


file:///media/cdrom0/13%20tahun%202003.htm Pasal 34 1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terhutang. 2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 3. Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 1. Pelabuhan Laut yang pada saat ini telah ada didalam Kawasan Pelabuhan Izin Pembangunan dan Pengoperasiannya tetap berlaku, dengan ketentuan didaftarkan ulang kepada Dinas Perhubungan. 2. Tanah Pantai di Wilayah Daerah yang sudah memiliki Hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan atas nama Badan Hukum tertentu pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan diusulkan untuk dicabut, dan diatas namakan HPL Pemerintah Daerah. 3. Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila masa berlakunya Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Badan Hukum tertentu berakhir. BA B XXVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah . Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 1 Oktober 2003 BUPATI PELALAWAN, Dto. T. AZMUN JAAFAR Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 1 Oktobert 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, MARWAN IBRAHIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 13

4 of 7

02/09/09 11:36


5 of 7


02/09/09 11:36


6 of 7


02/09/09 11:36


7 of 7


02/09/09 11:36

09 11:36

Recommend Documents