Perda No. 11 Tahun 2003
file:///media/cdrom0/11%20tahun%202003.htm
Home Galeri Foto Galeri Video klip Peraturan Daerah Tahun 2001 Tahun 2002
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005
PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa pemeliharaan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat; b. bahwa seiring dengan meningkatnya perekonomian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, sehingga berdampak pula upaya masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KESEHATAN SWASTA.
KABUPATEN
PELALAWAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN
SARANA
PELAYANAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan. 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan. 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan. 7. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan dan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya. 8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memeiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. 9. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. 10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan masyarakat. 11. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, penunjang medik dasar dan spesialistik, rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. 12. Rumah sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis tertentu, penunjang medik, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat tertentu. 13. Balai Pengobatan Umum adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan. 14. Balai Pengobatan Khusus adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar tertentu secara rawat jalan.
1 of 6
02/09/09 11:29
Perda No. 11 Tahun 2003
file:///media/cdrom0/11%20tahun%202003.htm 15. Rumah Bersalin adalah tempat menyelenggarakan WILAYAH PEMUNGUTAN pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan fisiologik, perawatan masa nifas, pelayanan Keluarga Pasal Berencana, 14 pelayanan imunisasi dan perawatan bayi baru lahir. 16. Optikal adalah tempat di mana diselenggarakan pelayanan kacamata, baik memalui resep dokter maupun dengan Wilayah melakukan pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan. pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata. 17. Klinik Radiologi adalah tempat pelayanan kesehatan yang mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-ray. 18. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialais secara berkelompok yang BAB XI dilaksanakan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG 19. Surat Izin adalah bukti tertulis yang diberikan Kepala Dinasa kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan Pasal 15 pelayanan kesehatan. 20. Apotik adalah tempat pelayanan resep dokter dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan kepada pasien. besarnyadiserahkan retribusi terutang. 21. Klinik Fisiotrapi adalah tempat pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi, memulihkan terhadap kelainan dan ketunaan fisik beserta dampaknya. 22. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat untuk memberikan Pasal 16pelayanan asuhan keperawatan secara rawat jalan. 23. Klilnik Konsultasi Gizi adalah tempat pelayanan konsultasi gizi secara rawat jalan. Retribusi 24. Balai terhutang Khitanterjadi adalahpada tempat saatpelayanan diterbitkannya khitanan. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 25. Praktek Perorangan adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan bidan sesuai dengan kewenangannya secara rawat jalan. BAB XII 26. Klinik Laboratorium Kesehatan adalah tempat pelayanan yang ditujukan untuk melakukan pemeriksaan haematology, TATA CARA kimia klinik, mikrobiologi, imunserologi, toksikologi danPEMUNGUTAN kimia lingkungan dalam upaya penegakan diagnosis. Pasal 17 27. Toko Obat adalah tempat yang digunakan untuk menjual obat-abatan babas tanpa resep dokter. 28. Praktek Pengobatan Tradisional adalah tempat penyelenggaraan pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan obat 1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. / bahan hewan, bahan mineral, sediaan gatenik atau campuran berdasarkan pengalaman dan atau menggunakan 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan. cara-cara tertentu. 3. Klinik Hasil Kebugaran pemungutanadalah retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13tubuh, disetor ke Kas Daerah. 29. tempat yang digunakan untuk membentuk membuat tubuh tetap bugar atau meningkatkan kebugaran tubuh yang mempergunakan bahan / alat BAB bantuXIII kesehatan. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan SANKSI ADMINISTRASI besarnya jumlah Retribusi yang terutang. Pasal 18 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa 32. sebesar Surat Ketetapan Retribusisetiap Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat yang SKRDKB Suratbayar Ketetapan yang bunga 2% (dua persen) bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, tidak adalah atau kurang dan ditagih menentukan besarnya dengan menggunakan STRD. Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi,besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang BABtelah XIV ditentukan. 34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi TATA CARA Daerah PEMBAYARAN adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, Pasal 19untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat titik terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka. 1. Pemeriksaan Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 35. adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan 2. lainnya Retribusi yangrangka terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 kewajiban (lima belas) hari sejakperaturan diterbitkan SKRD atau dokumen lain dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan berdasarkan perundang-undangan yang yang disamakan. berlaku. 3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB II BABKESEHATAN XV BENTUK PELAYANAN SWASTA TATA CARA PENAGIHAN Pasal 2 Pasal 20 Pelayanan kesehatan swasta terdiri dari : 1. a. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan kesehatan dasar; dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. b. Pelayanansegera medik spesialistik; 2. c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Pelayanan penunjang medik; hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi d. Pelayanan rumah sakit. yang terutang. 3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 Pasal 21 1. Bentuk pelayanan kesehatan dasar adalah : Bentuk –a. bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Praktek perorangan dokter umum; 20 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah. b. Praktek perorangan dokter gigi; c. Balai pengobatan umum; B A B XVI d. Balai pengobatan khusus; KADALUARSA e. Rumah bersalin; Pasal 22 f. Praktek perorangan bidan; Balai Konsultasi gizi;kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya 1. g. Penagihan Retribusi, h. Balai asuhan keperawatan; Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. i. Balai khitan. 2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 2. Bentuk pelayanan medik spesialistik adalah: a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ; a. Praktek perorangan dokter spesialis; b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. b. Praktek berkelompok dokter spesialis. 3. Bentuk pelayanan penunjang medik adalah : a. Klinik radiology; B A B XVII b. Klinik fisioterapi; TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA c. Laboratorium kesehatan; Pasal 23 d. Apotek; 1. e. Piutang Optikal.Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat 4. Bentuk dihapus. pelayanan rumah sakit adalah : 2. a. Kepala Rumah Daerah sakit umum; menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana b. dimaksud Rumah sakit padakhusus. ayat (1).
1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 7.
BBAB A B XVIII III PENGURANGAN, PERIZINAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 4RETRIBUSI Pasal 24 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta harus mendapat izin dari Kepala Daerah. Izin Kepala sebagaimana Daerah dapatdimaksud memberikan pada pengurangan, ayat (1) diberikan keringanan setelah dan pembebasan sarana pelayanan Retribusi.kesehatan tersebut, memenuhi persyaratan Pemberian pengurangan sesuai dengandan Peraturan keringanan Perundang-undangan Retribusi sebagaimana yang berlaku dimaksud untuk memperjelas pada ayat (1)atau dengan mendapat memperhatikan koordinasi dari kemampuan Dinas Kesehatan. masyarakat. Izin Tatapenyelenggaraan cara pengurangan, sarana keringanan pelayanan dan pembebasan kesehatan swasta, Retribusiberlaku ditetapkan selama oleh5Kepala (lima)Daerah. tahun dan wajib melaksanakan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun. XIX dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan Izin penyelenggaraan yang sudah habis masa BAB berlakunya, INSTANSI PEMUNGUT perpanjangan. Pasal 25 bulan sebelum masa izin berakhir. Permohonan perpanjangan izin dilakukan paling lambat 3 (tiga) Untuk Rumah Sakit, izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sesudah mempunyai izin Instansi pemungut Retribusi IzinujiPenyelenggaraan Saranarumah Pelayanan mendirikan rumah sakit dan izin coba penyelenggaraan sakit. Kesehatan Swasta ditetapkan oleh Kepala Daerah. Uang perangsang atassakit pungutan Retribusidimaksud ini ditetapkan % dari jumlah Izin mendirikan rumah sebagaimana padasebesar ayat (6)5 diberikan padapungutan. saat rumah sakit akan didirikan dan
akan dicabut kembali apabila dalam waktu 1 (satu) tahun rumah sakit tersebut belum berdiri. 8. Izin uji coba penyelenggaraan rumah sakit sebagaimana pada ayat (6) berlaku selama 2 (dua) tahun. B A Bdimaksud XX P E N BAB G A WIVA S A N Pasal 26 PENYELENGGARAAN Pasal 5 terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan
2 of 6
02/09/09 11:29
Perda No. 11 Tahun 2003
file:///media/cdrom0/11%20tahun%202003.htm Tata cara dan syarat-syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XXI P E NPasal Y I D 6I K A N Pasal 27 1. Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa uang muka terlebih 1. memungut Pejabat Pegawai Negeri Sipil dahulu. tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 2. Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib Retribusi melaksanakan pencatatan dan dimaksud pelaporandalam sesuai dengan Peraturan melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Daerah, sebagaimana Undang-undang Hukum Perundang-undangan yang berlaku. Acara Pidana yang berlaku 3. pelayanan kesehatan swastadimaksud wajib memberikan berkala kepada Pemerintah Daerah. 2. Upaya Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayatpelaporan (1) adalahsecara : 4. Upayaa. pelayanan wajib membantu program Pemerintah dibidangberkenaan pelayanan kesehatan menerima,kesehatan mencari, swasta mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dengan tindakkepada pidana masyarakat. dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 5. Upayab.pelayanan wajib bekerja sama dengan sarana kesehatanorang Pemerintah meneliti, kesehatan mencari, swasta mengumpulkan keterangan keterangan mengenai pribadidalam atau rangka Badan rujukan tentang medik, pendayagunaan tenaga yang medisdilakukan dan pendayagunaan medikpidana canggih. kebenaran perbuatan sehubunganperalatan dengan tindak Retribusi Daerah ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang BAB V Retribusi Daerah ; OBJEK,dan DANdokumen-dokumen SUBJEK RETRIBUSI d. memeriksa buku-buku, NAMA, catatan-catatan lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pasal 7 Retribusi Daerah ; melakukan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan Izin dokumen-dokumen lain Dengan nama e. Retribusi Izin penggeledahan Penyelenggaraan Sarana Pelayananbahan Kesehatan Swasta dipungut Retribusi Penyelenggaraan serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; Pelayanan Kesehatan Swasta. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; Pasal 8 g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan Objek Retribusi meliputi sedangsetiap berlangsung pemberiandan Izinmemeriksa penyelenggaraan identitasSarana orang Pelayanan dan/atau dokumen Kesehatan yang Swasta. dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; Pasal 9 pidana Retribusi Daerah ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; Subyek Retribusi meliputi setiap orang atau badan yang mendapat fasilitas pemberian izin penyelenggaraan sarana pelayanan j. menghentikan penyidikan ; kesehatan swasta. k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab.BAB VI 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada GOLONGAN ayat (1) memberitahukan RETRIBUSI dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 10 ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu. BAB XXII KETENTUAN BAB VIIPIDANA Pasal 28PENGGUNAAN JASA CARA MENGUKUR TINGKAT Pasal 11 1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama (enam) bulan atauSarana denda paling banyak Rp. 5.000.000,Rupiah) dengan tidak Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin6 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (lima diukurjuta berdasarkan pada jenis mengurangi kewajiban membayar Retribusi yang terhutang. Izin Penyelenggaraan Pelayananuntuk Kesehatan Swasta. 2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 3. Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII BA B XXIIIBESARNYA TARIF RETRIBUSI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pasal 29 Prinsip penetapan tarif Retribusi berdasarkan kepada penggantian biaya administrasi, biaya operasional serta biaya pembinaan. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah . BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal13 30 Pasal Peraturan Daerah ini mulai berlakusarana pada tanggal diundangkan. 1. Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipungut retribusi dengan ketetapan tarif sebagai berikut:
Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 1 Oktober 2003 BUPATI PELALAWAN, Dto. T. AZMUN JAAFAR Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 1 Oktobert 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, MARWAN IBRAHIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 11
3 of 6
02/09/09 11:29
Perda No. 11 Tahun 2003
4 of 6
file:///media/cdrom0/11%20tahun%202003.htm
02/09/09 11:29
Perda No. 11 Tahun 2003
5 of 6
file:///media/cdrom0/11%20tahun%202003.htm
02/09/09 11:29
Perda No. 11 Tahun 2003
6 of 6
file:///media/cdrom0/11%20tahun%202003.htm
02/09/09 11:29
