09 11:26

Perda No. 10 Tahun 2004

file:///media/cdrom0/10%20tahun%202004.htm

Home Galeri Foto Galeri Video klip Peraturan Daerah Tahun 2001 Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha khususnya dibidang peternakan diperlukan adanya langkah-langkah untuk menciptakan ikilm usaha yang kondusif; b. bahwa salah satu langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta untuk pengawasan dan pembinaan adalah adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824 ) ; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan. 5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan. 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan. 7. Jenis (species) adalah segolongan hewan yang mempunyai sifat dan ciri yang sama. 8. Rumpun adalah golongan hewan dari suatu jenis yang sama mempunyai bentuk dan sifat keturunan keturunan yang sama. 9. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dalam waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ ternak potong), telur, susu serta menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi jumlah yang ditetapkan untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 10. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan atau cabang usaha yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis-jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 11. Budidaya adalah kegiatan memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen. 12. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak bukan untuk keperluan sendiri. 13. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas, dan embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu yang lebih baik rata-rata mutu ternak.

1 of 7

02/09/09 11:26


file:///media/cdrom0/10%20tahun%202004.htm 14. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya diareal tertentu yang tercantum dalam Izin Pasal Pasal19 4 3 1Usaha Peternakan atau2Tanda Daftar Peternakan Rakyat. 4 15. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Sapi potong 100 ekor campuran 100 ekor campuran Wilayah 1pemungutan Jenis kewenangan Retribusi meliputi adalah : Kabupaten Pelalawanperusahaan perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan peternakan. Pemberian Usaha Peternakan; Sapi perah 20 ekor campuran ekor campuran 16. 2a. Tanda Daftar Izin Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TDPR adalah tanda daftar 20 tertulis yang diberikan oleh BAB XV b. Pemberian Daftaruntuk Peternakan Rakyat. yang Tanda berwenang peternakan rakyat untuk kegiatan peternakan. 75 ekor campuran 3Instansi Kerbau 75melaksanakan ekor campuran TATA CARA PEMUNGUTAN 17. 4Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak diatas yang telah diizinkan. Kuda 50 ekor 50 ekor campuran Pasal BAB IV 20 campuran 18. Pedoman Teknis Peternakan adalah Pedoman Teknis Perusahaan Peternakan yang dikeluarkan Dinas Peternakan dan atu 5 Kambing dan Domba 300 ekor campuran 300 ekor campuran NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Instansi lain yang terkait. 1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Pasal 5ekor prod/siklus 6Badan adalahAyam ras pedaging 15. 000 000 ekor prod/siklus 19. suatudengan bentuk badan usaha,SKRD yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 15. Komanditer, Perseroan lainnya, 2. Retribusi dipungut mengunakan atau dokumen lain yang dipersamakan. BadanRetribusi Usaha Ayam Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan dan Firma, ras petelur 10. 000dalam ekor induk 10. 000 ekorpembayaran induk Dengan 3. 7nama Hasil pungutan Izin retribusi Usaha sebagaimana Peternakan dan dimaksud Pendaftaran dalam Usaha Pasal Peternakan 18 disetor ke di Kas pungut Daerah Retribusi sesuai sebagai dengan ketentuan yang atas Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi sejenis Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk 8berlaku. Ayam buras 10. 000 ekor induk 10. 000 ekor induk pemberian Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftaryang Peternakan Rakyat. Badan Usaha lainnya. 9 Rusa 300 ekor campuran 300 ekor campuran 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan BAB yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan PasalXVI 6 10 Kelinci Retribusi, termasuk pemungutan 1. 500 ekoratau campuran 500 ekor campuran untuk melakukan pembayaran pemotongan Retribusi1. tertentu. MASA RETRIBUSI DAN SAAT Obyek adalah pemberian Izin Usaha Peternakan kepada Perusahaan Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan 21.Retribusi Masa Retribusi adalah waktu tertentu yang merupakan waktu wajib RetribusiRakyat untuk 11 Itik,an gsa danjangka entok 15. 000 ekor campuran 15.bagi 000 ekor campuran RETRIBUSI TERHUTANG batas-batas kepada Peternakan Rakyat. memanfaatkan jasa Kalkun pelayanan fasilitas. Pasal 12 10. 00021 ekor campuran 10. 000 ekor campuran 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya 13 Burung puyuh 25. 0007ekor campuran 25. 000 ekor campuran Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanyaPasal ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan jumlah retribusi yang terhutang. Burung dara 000selanjutnya ekor campuran 000 ekor campuran besarnya Retribusi terhutang. 23. 14 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 25. yang disingkat SKRDKB25. adalah Surat Ketetapan yang Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha peternakan dan tanda daftar peternakan rakyat. menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi,besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. BAB V Pasal 22 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yangTANDA selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat PERIZINAN PERUSAHAAN DAN Ketetapan yang menentukan tambahanDAFTAR atas jumlah yang telah ditentukan. PETERNAKAN RAKYAT Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 25. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk Pasal 8 melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang BAB XVII ditetapkan oleh Kepala Daerah. 1. Perusahaan Peternakan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia SANKSI ADMINISTRASI 26. berbentuk Surat Tagihan Retribusi Daerah Perseroan Terbatas atauselanjutnya Koperasi. disingkat PasalSTRD 23 adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 2. Perusahaan Peternakan dapat dilakukan olehdenda. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari dankurang mengumpulkan dan mengelola data Administrasi dan/atau keterangan Dalam 3. hal Khusus wajib untuk retribusi buditidak daya membayar ayam raskegiatan tetap pedaging pada dan waktunya peteluratau yang terkaitmembayar, pada ayat (2) dikenakan wajib melakukan sanksi kemitraan dengan berupa lainnya2% untuk menguji pemenuhan kewajiban Retribusi dan untukyang tujuan lainatau dalam rangka melaksanakan bunga sebesar peternakan (dua rakyat persen) ayam kepatuhan ras setiap petelur bulan dandari pedaging. besarnya retribusi yang terutang, tidak kurang bayar dan ditagih ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturanpeternakan perundang-undangan. dengan 4. menggunakan Untuk melakukan STRD. kegiatan peternakan, perusahaan wajib memilki IUP. 28. Penyidikan tindakkegiatan pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian yang dimaksud dilakukan dalam oleh Penyidik 5. Untuk melakukan peternakan, peternakan rakyat yang diwajibkan tindakan sebagaimana Pasal 3Pegawai ayat (5) BAB XVIII serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat Negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari wajib memiliki TDPR. TATA CARA PEMBAYARAN terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pasal Pasal24 9 1. Pembayaran IUP berlaku masing-masing Retribusi yang terutang : harus dilunasi sekaligus. 2. Retribusi a. Untuk yang ternak terutang besar dilunasi selama selambat-lambatnya 25 tahun, dan BAB selanjutnya 15II(lima belas) dapat hari diperpanjang sejak diterbitkan lagi selama SKRD15atau tahun dokumen sepanjang lain yang dipersamakan. memenuhi persyaratan; JENIS DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN 3. Tata cara b. Untuk pembayaran, ternak kecil penyetoran, selamatempat 15 tahun, pembayaran dan Pasal selanjutnya Retribusi dapat diatur diperpanjang dengan Keputusan lagi selama Kepala Daerah. 10 tahun sepanjang 2 memenuhi persyaratan; XIX 1. Jenisc. kegiatan meliputi :selama 15 tahun,BAB UntukPeternakan pembibitan unggas dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama 10 tahun sepanjang TATA CARA PENAGIHAN a. Pembibitan Ternak; memenuhi persyaratan; 25selama 10 tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi b. Budidaya Peternakan. d. Untuk budidaya ayam ras pedaging atauPasal petelur 2. Pembibitan Ternak dan atau Budidaya Peternakan meliputi jenis – jenis ternak : selama 5 tahun sepanjang memenuhi persyaratan; 1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihanmemenuhi Retribusi a. Sapi Potong; e. Untuk budidaya unggas selain sebagaimana dimaksud pada huruf d, selama 5 tahun sepanjang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. b. Sapi perah; persyaratan. 2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Restribusi c. Kerbau; 2. TDPR berlaku masing-masing: harus yangselama terutang. d. Kuda; a.melunasi Untuk Retribusi ternak besar 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 5 tahun sepanjang memenuhi 3. Surat teguran sebagimana e. Kambing dan atau domba;dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. persyaratan; f. Ayam pedaging; b. ras Untuk ternak kecil selama 10 tahun danPasal dapat 26 diperpanjang lagi selama 5 tahun sepanjang memenuhi g. Ayam ras petelur; persyaratan; h. Ayam buras; c. Untuk budidaya ayam ras petelur selama 5 tahun danRetribusi dapat diperpanjang lagi selama 5 tahundalam sepanjang Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal i. Rusa; memenuhi persyaratan; 25 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. j. Kelinci; d. Untuk budidaya ayam ras pedaging selama 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 1 tahun sepanjang k. Itik danmemenuhi angsa, entok; persyaratan; BAB XX l. Kalkun; e. Untuk budidaya unggas selain PENGURANGAN, tersebut pada huruf KERINGANAN c dan d selama DAN5 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama m. Burung puyuh; 1 tahun sepanjang memenuhi persyaratan. PEMBEBASAN RETRIBUSI n. Burung dara. Pasal 27 3. Jenis kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih 1. Kepala Daerah dapat pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. dan tidak dibatasi olehmemberikan rumpun sesuai dengan teknis Peternakan. Pasal 10 2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Pasal 3 kemampuan masyarakat. 1. Tata IUP diberikan oleh Kepalakeringanan Daerah. dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 3. cara pengurangan, 2. Daerah dapat dapat melimpahkan kewenangan pemberian IUP kepada Peternakan Instansi yang 1. Kepala Kegiatan Peternakan diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan danberwenang. atau Peternakan Rakyat. 3. diberikan oleh Instansi yang berwenang. 2. TDPR Pembibitan Ternak hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dengan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak. B A B XXI 3. Budidaya Peternakan dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan atau Peternakan Rakyat dengan Jenis dan Jumlah KADALUARSA BAB VI ternak sebagaimana tercantum dalam ayat (4). Pasal 28 PERSYARATAN PERIZINAN 4. Klasifikasi jenis dan jumlah ternak Kegiatan Budidaya Peternakan pada Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat : Pasal 11 waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya 1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. 1. Kadaluarsa Untuk memperoleh IUPRetribusi sebagaimana dimaksuddimaksud dalam Pasal 8 ayat wajib melengkapi persyaratan. 2. penagihan sebagaimana pada ayat (1) (1) pemohon tertangguh apabila : 2. Untuka.memperoleh peternakan DiterbitkanTDPR, Surat Teguran danrakyat atau ;yang wajib TDPR wajib melengkapi persyaratan. 3. Persyaratan, ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian IUP dan TDPR sebagaimana dimaksud b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB VII BERAKHIRNYA BAB IUP XXII DAN TDPR Pasal 12 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARASA 1. IUP berakhir, karena: Pasal 29 a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir; b. Piutang Diserahkan kembaliyang oleh pemegang izin ditagih kepada yang berwenang jangka waktu yang diberikan berakhir; dapat 1. Retribusi tidak mungkin lagi karena hak sebelum untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa c. dihapus. Dicabut yang berwenang memberikan IUP karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran; d. Kepala Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya. 2. Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluarsa sebagaimana 2. TDPR berakhir, karena: dimaksud pada ayat (1) a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir; b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada yang BAB berwenang XXIII sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; c. Dicabut yang berwenang memberikan IUP karena INSTANSI pemegang PEMUNGUT izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran; d. Peternak pemegang TDPR yang bersangkutan menghentikan Pasal 30 usahanya. 1. Instansi pemungut Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan BAB sebesar VIII 5 % dari jumlah pungutan. PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN BAB PasalXXIV 13 PENGAWASAN IUP akan dicabut apabila Perusahaan Peternakan : Pasal 31 Kepala a. Daerah Tidak menunjuk melakukanpejabat kegiatan tertentu Peternakan untuk melakukan secara pengawasan nyata dalamterhadap waktu 3pelaksanaan (tiga) bulan Peraturan sejak dikeluarkannya Daerah ini. IUP atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;

2 of 7

02/09/09 11:26


file:///media/cdrom0/10%20tahun%202004.htm b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan Peternakan BAB tanpa XXVpersetujuan tertulis dari Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3); P E N Y I D I K AN c. Melakukan Perluasan Usaha Peternakan tanpa memilki Pasal izin; 32 d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan Peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau 1. menyampaikan Pejabat Pegawai NegeriPeternakan Sipil tertentu dilingkungan kegiatan yang tidak benar;Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum e. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada PejabatDaerah, Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Acara Pidana yang berlaku. (3); 2. Wewenang PenyidikPasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f. Tidak melaksanakan 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini;adalah : menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dengan tindak pidana g. Tidaka.melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan berkenaan menular serta keselamatan kerja dibidang Retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang atau berlaku; meneliti, mencari, keterangan orang ditetapkan pribadi atau h. Tata b. cara dan ketentuan lainmengumpulkan yang berhubungan denganketerangan pencabutanmengenai IUP dan TDPR lebihBadan lanjut tentang melalui kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; Keputusan Kepala Daerah. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; BAB IX d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan PENDAFTARAN danPETERNAKAN dokumen-dokumen RAKYAT lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Pasal 14 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain Peternakan Rakyatserta sebagaimana Pasal 3 ayat (1) tersebut tidak wajib melakukandimaksud penyitaandalam terhadap bahan bukti ; memiliki IUP. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi BAB X Daerah ; GOLONGAN RETRIBUSI g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan Pasal 15 sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan Rakyat termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; BAB XI j. menghentikan penyidikan CARA ;MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah Pasal 16 menurut Hukum yang bertanggung jawab. Tingkat 3. penggunaan Penyidik sebagaimana jasa Retribusi dimaksud Izin Usaha padaPeternakan ayat (1) dan memberitahukan Tanda Daftardimulainya Peternakan penyidikan Rakyat diukur danberdasarkan menyampaikan klasifikasi hasil dan jenis.penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA DAN TARIF BAB RETRIBUSI XXVI KETENTUAN Pasal 17PIDANA Pasal 33 Prinsip tarif Retribusi izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan Rakyat berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian 1. Barang atau seluruh siapa yang biayatidak penyelenggaraan memenuhi ketentuan pemberian sebagaimana izin usaha diatur peternakan dalam Peraturan dan Tanda Daerah DaftariniPerusahaan dapat diancam Serta dengan untuk pengendalian Pidana dan kurungan pengawasan. paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang. 2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIIIberlaku. 3. Atau sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI BAB Pasal XXVII 18 KETENTUAN LAIN-LAIN Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : 34 Pasal A. PERUSAHAAN PETERNAKAN Perusahaan Peternakan yang melakukan pengalihan IUP wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebelum melakukan pengalihan. Pasal 35 Perusahaan Peternakan yang melakukan kegiatan penyediaan daging untuk eksport, Izin Usaha Peternakan yang diberikan oleh Kepala Daerah dapat sekaligus diberikan Izin Usaha Pemotongan Hewan / Unggas Kelas A katagori I, dengan ketentuan bahwa Perusahaan Peternakan dengan tegas menyatakan dalam permohonan IUP. BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 IUP dan TDPR yang telah dimiliki Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftar ulang untuk diklarifikasi keabsahannya dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya. BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal BUPATI PELALAWAN, Dto. T. AZMUN JAAFAR Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 10

3 of 7

02/09/09 11:26


4 of 7


02/09/09 11:26


5 of 7


02/09/09 11:26


6 of 7


02/09/09 11:26


7 of 7


02/09/09 11:26

09 11:26

Recommend Documents