P U T U S A N No. 35 K/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PT. NATRABU TOURS & TRAVEL, diwakili oleh GANEFO DEWI SUTAN, Direktur PT. Natrabu Tours & Travel, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 29 A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : R. SUPRAMONO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Prapanca Buntu No. 119 B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ; melawan: 1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, 2. SURYA, bertempat tinggal di Jalan Petamburan I No. 25 Rt.008/Rw.01, Jakarta Pusat, NURSITI SANI, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya II E, Rt.09/Rw.09 No. 32, Jakarta Timur, IKA FISKA SARI, bertempat tinggal di Komplek Vila Pabuaran Indah, Jalan Aira I No. 6 Rt.02/Rw.16 Pabuaran Bojong Gede ; NINING D. PURI, bertempat tinggal di Jalan Batu Raya Ujung Rt.05/Rw.07 No. 25, Jakarta Pusat, H. NOER ICHLAS, bertempat tinggal di Jalan Otista, Gang Tanjung Lengkong Rt.03/Rw.07 No. 7, Jatinegara, Jakarta Timur, ATIK SYAHLANI, bertempat tinggal di Komplek Departemen Agama Blok B No. 45 Pabuaran, Bojong Gede ; ERMA GUSNI, bertempat tinggal di Jalan Omega Raya No. 150, Cimone Permai, Tangerang,
para Termohon Kasasi
dahulu Tergugat dan para Tergugat II Intervensi ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Tergugat II Intervensi di
Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
muka
persidangan
Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada
pokoknya atas dalil-dalil : bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah putusan Tergugat No. 2036/1923/386-14/IX/PHK/12-2004 tertanggal 6 Desember 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan para Tergugat II Intervensi ; bahwa salinan putusan Tergugat tersebut di atas telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Februari 2005 dan selanjutnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Mei 2005. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; bahwa keputusan Tergugat adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yakni yang bersifat konkrit, individual dan final yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; bahwa keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif, maka sesuai pasal 48 jo. pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini ; bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang biro perjalanan ; bahwa para Pekerja telah bekerja di perusahaan Penggugat dengan masa kerja, jabatan dan besarnya upah sebagaimana disebutkan dalam gugatan ; bahwa Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan para Tergugat II Intervensi atas dasar kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang sangat memprihatinkan semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia serta keadaan keuangan perusahaan yang semakin sulit (sebagaimana dilampirkan keterangan saksi-saksi) ; bahwa pada tanggal 25 Februari 2001 telah terjadi kebakaran pada gudang perusahaan Penggugat yang menghanguskan 3 (tiga) lantai gedung perusahaan Penggugat serta dokumen piutang yang merupakan salah satu asset perusahaan turut musnah terbakar (bukti P.1) ; bahwa kondisi perusahaan semakin sulit setelah terjadi Bom Bali tanggal 11 September 2002 yang berdampak sangat buruk bagi perusahaan, dimana hampir semua perusahaan travel mengalami hal yang sama dan ditambah lagi situasi Timur Tengah yang memanas yang disebabkan oleh perang Irak serta
Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
wabah penyakit Sars yang menyerang wilayah Asia Tenggara membuat kondisi perusahaan semakin tidak menentu ; bahwa Penggugat telah menunjukkan niat baiknya dengan musyawarah antara Penggugat dengan Pekerja dimana dalam musyawarah tersebut telah terjadi kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada prinsipnya Penggugat bersedia membayar hak-hak ke 7 (tujuh) Pekerja dengan cara dicicil setiap bulannya 1 (satu) bulan upah sampai lunasnya hak-hak ke 7 (tujuh) Pekerja dan Pekerja menyetujui kesepakatan tersebut (bukti P.2) ; bahwa dengan alasan kesekapatan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut pihak Penggugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap ke 7 Pekerja tersebut, dimana Penggugat bersedia membayar seluruh hak-hak Pekerja dengan cara diangsur, bahkan para Pekerja sudah pernah menerima sebagian pembayaran kompensasi pesangon yang dibayarkan dengan cara dicicil sehingga secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Pekerja telah terputus sejak disepakatinya Pemutusan Hubungan Kerja ; bahwa akan tetapi Pekerja dengan tidak memberitahukan bahkan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dengan semena-mena dan secara arogan membatalkan kesepakatan secara sepihak dengan dibuktikan Pekerja mengadukan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ke Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta, sehingga timbullah masalah yang seharusnya telah diselesaian dengan baik ; bahwa Penggugat dalam sidang pemerantaraan di Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta pada prinsipnya bersedia membayar hak-hak ke 7 (tujuh) Pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 asalkan dapat dicicil setiap bulannya 1 (satu) bulan upah sampai lunasnya hak-hak ke 7 (tujuh) Pekerja, namun dalam sidang pemerantaraan tersebut juga tidak ditemukan kata sepakat sehingga pihak Pemerintah dalam hal ini sebagai pemerantara menyimpulkan bahwa Penggugat dan Pekerja tidak sepakat dalam perundingan tersebut dan pada tanggal 6 November 2003 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Anjuran No. 6910/-1.838.8 adapun anjuran tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 9; bahwa Penggugat keberatan atas Surat Anjuran No. 6910/-1.838.8 tanggal 6 November 2003 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, oleh karena itu kemudian Penggugat mengajukan keberatan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi DKI Jakarta dan atas keberatan Penggugat tersebut, P4D Propinsi DKI
Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
Jakarta mengeluarkan putusan No. 421/P.831-2003/14/IX/PHK/VI-2004 tanggal 30 Juni 2004, yang amar putusan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 10 ; bahwa atas putusan P4D Propinsi DKI Jakarta tersebut di atas, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan kemudian Tergugat menerbitkan keputusan No. 2036/1923/386-14/IX/PHK/12-2004 tertanggal 6 Desember 2004 yang amar putusan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 11 ; bahwa Penggugat pada prinsipnya atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap ke 7 Pekerja tersebut bersedia melaksanakan kewajibannya dengan bersedia membayar hak ke 7 Pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 namun dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Pekerja ; bahwa Penggugat keberatan atas dalil Tergugat halaman 12 alinea 7 putusan Tergugat No. 2036/1923/386-14/IX/PHK/12-2004 tertanggal 6 Desember 2004 yang menyatakan “……Panitia Pusat sependapat dengan Panitia Daerah DKI Jakarta yang menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha dengan ke 7 Pekerja tersebut putus terhitung sejak akhir bulan Juni 2004 dan mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayar secara tunai kepada ke 7 Pekerja”. Karena dalil Tergugat dengan membuat keputusan agar Pengusaha membayar secara tunai sangatlah tidak adil. Dengan alasan Tergugat dalam membuat amar putusannya tidak melihat adanya fakta mengenai kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Pekerja yaitu bahwa Penggugat bersedia membayar hak ke 7 Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dengan cara mencicil sesuai dengan jumlah upah yang diterima para Pekerja setiap bulannya ; bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran pesangon dengan cara dicicil kepada Pekerja. Oleh karenanya pada saat pemerimaan pembayaran tersebut
Pekerja
membuktikan
tidak
bahwa
menyatakan
Pekerja
setuju
keberatannya, terhadap
maka
hal
tersebut
kesepakatan Pemutusan
Hubungan Kerja yang dibuat dengan Penggugat artinya dengan telah diterimanya hak-hak Pekerja maka proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja telah sah, final dan mengikat secara hukum ; bahwa kemampuan Penggugat untuk membayar hak Tergugat dengan cara
mencicil dilatarbelakangi oleh
kemampuan
keuangan perusahaan
Penggugat yang sampai saat ini dalam keadaan kritis dan apabila Penggugat membayarkan hak ke 7 Pekerja tersebut secara tunai maka Perusahaan
Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
Penggugat akan mengalami kebrangkutan padahal Penggugat mempunyai kewajiban untuk harus tetap menghidupi ke 25 (dua puluh lima) Pekerja yang masih bekerja di Perusahaan Penggugat dan hal tersebut sangat membebani Penggugat ; bahwa dikarenakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Pekerja berdasarkan kesepakatan, maka hubungan kerja diantara keduanya telah dinyatakan putus. Oleh karenanya tidak pantas Penggugat memasukkan upah proses dalam tuntutannya kepada Penggugat. Maka seharusnya perhitungan hak Pekerja yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan 16 ; bahwa atas dasar keberatan-keberatan sebagaimana yang diuraikan di atas, keputusan Tergugat yang diwajibkan Penggugat untuk memberikan hak Pekerja secara tunai adalah bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdata ; bahwa Keputusan Tergugat No. 2036/1923/386-14/IX/PHK/12-2004 tertanggal 6 Desember 2004, yang menjadi obyek dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan, yaitu Tergugat menerbitkan keputusan yang amarnya menyatakan agar Penggugat mewajibkan agar membayarkan semua hak Pekerja akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut secara tunai, dimana seharusnya Tergugat dalam menerbitkan keputusannya yang amarnya menyatakan bahwa sehubungan dengan ketidakmampuan Penggugat untuk membayarkan ke 7 orang Pekerja tersebut secara tunai maka sesuai dengan kesepakatan secara lisan yang pernah dibuat antara Penggugat dengan ke 7 orang Pekerja dan kesepakatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuat kesepakatan, pembayaran semua hak ke 7 orang Pekerja dilaksanakan dengan cara dicicil dengan mekanisme pembayaran yang akan disepakati antara Penggugat dengan Pekerja ; bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan telah salah dalam menerapkan hukum ; bahwa jelas keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan nilai kepatutan karena Tergugat menebitkan putusannya yang amarnya memasukan upah proses ke dalam pesangon karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Pekerja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka hubungan kerja diantara keduanya telah dinyatakan putus sehingga tidak pantas Pekerja memasukkan upah proses dalam tuntutannya kepada Penggugat ;
Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan telah bertindak menurut kemauan sendiri ; bahwa terhadap fakta-fakat hukum yang demikian ini nampak bahwa keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; II. Menyatakan batal Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 2036/1923/386-14/IX/PHK/12-2004 tertanggal 6 Desember 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Natrabu Tours & Travel, d.a. Sdr. R. Supramono, St. Syah Alam & Partners (SSAP) di Jalan Prapanca Buntu No. 119 B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut Pengusaha dengan 1. Sdr. Surja, 2. Sdr. H. Noer Ichlas, 3. Sdri. Atik Syahlani, 4. Sdri. Nining D. Puri, 5. Sdri. Erma Gusni, 6. Sdri. Nursiti Sani, 7. Sdri. Ika Fiska Sari dengan alamat Sdr. Adlan Adonis, B.Ac.,SH.,MH. (Kuasa Hukum), Pengacara dan Konsultan HR pada Law Office Adonis & Partners di Pondok Melati Indah Jalan Kelud II Blok A IV No. 5 Pondok Gede, Bekasi 17000 yang selanjutnya disebut Pekerja ; III. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang amarnya berbunyi sebagai berikut : a. Memberikan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. Natrabu Tour & Travel (Pengusaha) dengan Pekerja Sdr. Surja dkk. (7 orang), terhitung sejak akhir bulan Juni 2004 ; b. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Natrabu Tours & Travel untuk membayar hak Pekerja dengan cara dicicl kepada Pekerja dengan mekanisme pembayaran yang akan disepakati antara Pengusaha dengan Pekerja, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut : 1. Pekerja Surja berupa : - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.160.000,-
Rp. 20.880.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp. 1.160.000,-
Rp. 11.600.000,-
- Uang penggantian pengobatan dan perumahan 15 % x (Rp. 20.880.000,- + Rp. 11.600.000,-)
Rp. 4.872.000,-
Jumlah
Rp. 37.352.000,-
Terbilang : tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah ;
Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
2. Pekerja H. Noer Ichlas berupa : - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.500.000,-
Rp. 27.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp. 1.500.000,-
Rp. 10.500.000,-
- Uang penggantian pengobatan dan perumahan 15 % x (Rp. 27.000.000,- + Rp. 10.500.000,-)
Rp. 5.625.000,-
Jumlah
Rp. 43.125.000,-
Terbilang : empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ;
3. Pekerja Atik Syahlani berupa : - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.100.000,-
Rp. 19.800.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp. 1.100.000,-
Rp. 6.600.000,-
- Uang penggantian pengobatan dan perumahan 15 % x (Rp. 19.800.000,- + Rp. 6.600.000,-)
Rp. 3.960.000,-
Jumlah
Rp. 30.360.000,-
Terbilang : tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah ;
4. Pekerja Nining D. Puri berupa : - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 895.000,-
Rp. 16.110.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp. 895.000,-
Rp. 6.265.000,-
- Uang penggantian pengobatan dan perumahan 15 % x (Rp. 16.110.000,- + Rp. 6.265.000,-)
Rp. 3.356.250,-
Jumlah
Rp. 25.731.250,-
Terbilang : dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah ;
5. Pekerja Erma Gusni berupa : - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 945.000,-
Rp. 17.010.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp. 945.000,-
Rp. 9.450.000,-
- Uang penggantian pengobatan dan perumahan 15 % x (Rp. 17.010.000,- + Rp. 9.450.000,-)
Rp. 3.969.000,-
Jumlah
Rp. 30.429.000,-
Terbilang : tiga puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah ;
6. Pekerja Nursiti Sani berupa : - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.140.000,-
Rp. 20.520.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp. 1.140.000,-
Rp. 9.120.000,-
- Uang penggantian pengobatan dan perumahan 15 % x (Rp. 20.520.000,- + Rp. 9.120.000,-)
Rp. 4.446.000,-
Jumlah
Rp. 34.086.000,-
Terbilang : tiga puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah ;
7. Pekerja Ika Fiskan Sari berupa : - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 810.000,-
Rp. 14.580.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp. 810.000,-
Rp. 4.860.000,-
- Uang penggantian pengobatan dan perumahan
Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
15 % x (Rp. 14.580.000,- + Rp. 4.860.000,-)
Rp. 2.916.000,-
Jumlah
Rp. 22.356.000,-
Terbilang : dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ;
IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Tergugat : bahwa Penggugat menyatakan telah menerima putusan Tergugat No. 2036/1923/386-14/IX/PHK/12-2004 tertanggal 6 Desember 2004 pada tanggal 8 Februari 2005 dan kemudian mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang didaftarkan pada tanggal 4 Mei 2005 ; bahwa selanjutnya Penggugat baru mengajukan perbaikan gugatannya dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005 ; bahwa oleh karena itu, perbaikan gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena perbaikan gugatan tersebut dari tanggal 4 Mei 2005 s/d tanggal 27 Juli 2005 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; para Tergugat II Intervensi : bahwa gugatan Penggugat tanggal 4 Mei 2005 dengan uraian yang panjang lebar, menurut hemat Tergugat II Intervensi sangat tidak jelas, namun tampaknya Penggugat mempermasalahkan mengenai Keputusan Tergugat No. 2036/1923/386-14/IX/PHK/12-2004 tertanggal 6 Desember 2004 (selanjutnya disebut “Keputusan”) ; bahwa seandainya Penggugat mempermasalahkan Keputusan tersebut, ternyata dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 4 penghitungan hak Pekerja yang harus dibayarkan oleh Penggugat pada Pekerja Nining D. Puri tertulis jumlah Rp. 25.731.250,- sedangkan seharusnya pada Keputusan Tergugat yang mewajibkan Pengusaha untuk membayar tunai. Tanpa cicilan kepada Pekerja Nining D. Puri jumlahnya adalah Rp. 36.471.250,-. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tampaknya kurang menguasai permasalahan khususnya mengenai Keputusan Tergugat ;
Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
bahwa disamping itu dalam posita gugatan Penggugat pada butir ke 3, butir ke 6, butir ke 7, butir ke 12, butir ke 13, butir ke 14 dan butir ke 16 hanya mengulang-ulang maksud yang sama yang menyatakan pada pokoknya Pemutusan Hubungan Kerja karena kesepakatan. Bahkan pengulangan maksud yang sama pada kesimpulan yang terdapat pada halaman 10 huruf a baris 9 juga menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat dengan kesepakatan secara lisan. Sehingga posita gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan samara yang hanya dengan mengulang-ulang maksud yang sama ; bahwa selanjutnya gugatan Penggugat juga bertambah tidak jelas dan samar. Karena dalam posita gugatan Penggugat butir 13 yang menyatakan Penggugat keberatan atas putusan Tergugat No. 2036/1923/386-14/IX/PHK/122004 tertanggal 6 Desember 2004 yang menyatakan “……Panitia Pusat sependapat dengan Panitia Daerah DKI Jakarta yang menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha dengan ke 7 Pekerja tersebut putus terhitung sejak akhir bulan Juni 2004 dan mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayar secara tunai kepada ke 7 Pekerja”. Sedangkan dalam petitum Tergugat meminta untuk diterbitkan keputusan baru yang amarnya berbunyi sebagai berikut: “Memberikan ijin Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Natrabu Tours & Travel (Pengusaha) dengan Pekerja Sdr. Surjani dkk. (7 orang) terhitung sejak akhir bulan Juni 2004” ; bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan samar (obscuur libel) dan terkesan sangat mengada-ada, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ; bahwa para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya ; bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir ke 3, butir ke 6, butir ke 7, butir ke 12, butir ke 13, butir ke 14, butir ke 16 tidak benar, karena para Tergugat II
Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
Intervensi tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja. Malahan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Tergugat II Intervensi (Surja yang telah bekerja selama 33 tahun, Erma Gusni yang telah bekerja selama 25 tahun, Nursiti Sani yang telah bekerja selama 21 tahun, H. Noer Ichlas yang telah bekerja 17 tahun, Nining D. Puri yang telah bekerja selama 17 tahun, Atik Syahlani yang telah bekerja selama 14 tahun, Ika Fiska Sari yang telah bekerja selama 13 tahun) ; bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir ke 14 tidak benar, karena para Tergugat II Intervensi tidak pernah menerima sebagian pembayaran kompensasi pesangon, apalagi dicicil ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil
putusan, yaitu putusan No. 135/G/
2005/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada
Penggugat
sebesar Rp. 212.500,- (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 14 Agustus tanggal 18 Agustus 2006
2006 dan diterima Penggugat pada
kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 234/K/2006/PT.TUN. JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 September 2006 ; bahwa setelah Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing pada tanggal 29 Septemberi 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat telah tidak diajukan jawaban memori kasasi ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut masing-masing pada pokoknya ialah :
Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, setidak-tidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1985) dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat
melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi atas dasar kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi dimana hal tersebut disebabkan oleh kondisi perusahaan yang sangat memprihatinkan semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia serta keadaan keuangan perusahaan yang semakin sulit ; b. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2001 telah terjadi kebakaran pada gudang perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat yang menghanguskan 3 (tiga) lantai gedung perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat serta dokumen piutang yang merupakan salah satu asset perusahaan turut musnah terbakar ; c. Bahwa kondisi perusahaan semakin sulit setelah terjadi Bom Bali pada tanggal 11 September 2002 yang berdampak sangat buruk bagi perusahaan, dimana hampir semua perusahaan travel mengalami hal yang sama dan ditambah lagi situasi di Timur Tengah yang memanas yang disebabkan oleh perang Irak serta wabah penyakit Sars yang menyerang wilayah Asia Tenggara membuat kondisi perusahaan semakin tidak menentu ; d. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah menunjukkan niat baiknya dengan mengadakan musyawarah antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi dimana dalam musyawarah tersebut telah terjadi kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Penggugat bersedia membayar hak-hak para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi dengan cara dicicil setiap bulannya 1 (satu) bulan upah sampai lunasnya hak-hak para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi dan para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi menyetujui kesepakatan tersebut ; e. Bahwa dengan alasan kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut pihak
Pemohon
Kasasi/Penggugat
mengeluarkan
surat
Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap para Termohon Kasasi II/para Tergugat II
Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
Intervensi
tersebut,
dimana
Pemohon
Kasasi/Penggugat
bersedia
membayar seluruh hak-hak para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi dengan cara diangsur, bahkan para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi sudah pernah menerima sebagian pembayaran kompensasi pesangon yang dibayarkan dengan cara dicicil sehingga secara hukum hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi telah terputus sejak disepakatinya Pemutusan Hubungan Kerja ; f. Akan tetapi para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi dengan tidak memberitahukan bahkan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi/Penggugat dengan semena-mena dan secara arogan membatalkan
kesepakatan
secara
sepihak
dengan
dibuktikan
para
Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi mengadukan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ke Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta, sehingga timbullah masalah yang seharusnya telah diselesaikan dengan baik ; g. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat pada prinsipnya atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi
bersedia
melaksanakan
kewajibannya
dengan
bersedia
membayar hak para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 namun dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi ; h. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan membuat keputusan agar Pemohon Kasasi/Penggugat membayar secara tunai hakhak para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi sangatlah tidak adil. Dengan alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam membuat
amar
putusannya
tidak
melihat
adanya
fakta
mengenai
kesepakatan yang telah dibuat antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi, yaitu bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat bersedia membayar hak para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan cara mencicil sesuai dengan jumlah upah yang diterima para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi tiap bulannya ; i.
Bahwa
Pemohon
Kasasi/Penggugat
telah
melakukan
pembayaran
pesangon dengan cara dicicil kepada para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi dan diterima dengan baik oleh para Termohon Kasasi
Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
II/para Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya pada saat penerimaan pembayaran tersebut para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi tidak menyatakan keberatannya, maka hal tersebut membuktikan bahwa para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi setuju terhadap kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat maka proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja telah sah, final dan mengikat secara hukum ; j.
Bahwa kemampuan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar hak para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi dengan cara mencicil dilatarbelakangi
oleh
kemampuan
keuangan
perusahaan
Pemohon
Kasasi/Penggugat yang sampai saat ini dalam keadaan kritis dan apabila Pemohon Kasasi/Penggugat membayarkan hak para Termohon Kasasi II/para Tergugat II Intervensi tersebut secara tunai maka perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat akan mengalami kebangkrutan padahal Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai kewajiban untuk harus tetap menghidupi ke 25 (dua puluh lima) Pekerja yang masih bekerja di perusahaan
Pemohon
Kasasi/Penggugat
dan
hal
tersebut
sangat
membebani Pemohon Kasasi/Penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung
berpendapat : Mengenai alasan-alasan a s/d j : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi tidak
dilaksanakan
atau
ada
kesalahan
hanya berkenaan dengan dalam
penerapan
atau
pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
dalam perkara
ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Natrabu Tours & Travel tersebut harus ditolak ;
Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
: PT. NATRABU
TOURS & TRAVEL, tersebut ; Menghukum
Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.
Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Matheus
Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim – Hakim Anggota : ttd. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd. Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.
Ketua : ttd. Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
Biaya-Biaya : 1. Meterai --------------- Rp. 6.000,2. Redaksi -------------- Rp. 1.000,3. Administrasi ---------Rp. 493.000,Jumlah = Rp. 500.000,-
Panitera Pengganti : ttd. Matheus Samiaji, SH.,MH.
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara.
ASHADI, SH. NIP. 220000754
Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.35 K/TUN/07