07

P U T U S A N No. 88 K/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PT. PARAMAJAYA SENTOSA (PLAZA PURWAKARTA), diwakili oleh HENDRO WARSITO, Direktur PT. Paramajaya Sentosa (Plaza Purwakarta), berkedudukan di Jalan Taman Pahlawan 24 – 25 Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ORI SETIANTO, SH., Advokat, berkantor di Sampoerna Strategic Square Tower B 19th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46, Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ; melawan: PANITIA

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

PERBURUHAN

PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi Termohon Kasasi

dahulu

sebagai

dahulu sebagai

Penggugat telah menggugat sekarang Tergugat

di

muka

persidangan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah putusan Tergugat No. 618/1915/371-3/X/PHK/5-2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat (Pengusaha) dengan Pekerja Sdri. Wiharti (Pekerja) ; bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 618/1915/371-3/X/PHK/5-2005 tanggal 12 Mei 2005 diterima Penggugat

pada tanggal 15 Juni 2005 dan

gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2005, sehingga jangka waktu diterimanya putusan Tergugat hingga gugatan ini diajukan adalah 63 hari, dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan formil mengenai jangka waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yaitu 90 hari sejak diterimanya putusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.88 K/TUN/07

bahwa surat keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu : - Putusan Tergugat adalah putusan Tata Usaha Negara yang konkrit karena sifatnya tertentu masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ; - Putusan Tergugat adalah putusan Tata Usaha Negara yang individual karena ditujukan bukan untuk umum. Putusan Tergugat ditujukan untuk pihak-pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan Sdri. Wiharti ; - Putusan Tergugat adalah putusan Tata Usaha Negara yang final, karena akibat hukum yang ditimbulkan telah definitif ; bahwa putusan Tergugat adalah suatu putusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 48 ayat (2) jo. pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, yang bergerak dibidang usaha retail (Supermarket) yang salah satunya adalah bernama Plaza Purwakarta di Purwakarta Jawa Barat ; bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat mempekerjakan karyawan/karyawati yang salah satunya adalah Sdri. Wiharti dan selajutnya disebut Pekerja ; bahwa pada tanggal 4 Januari 2004, pada sekitar pukul 21.00 WIB, Sdri. Dini Suardini (jabatan Satpam/Security) mendapat laporan dari Sdri. Irma Handayani (jabatan Senior Departemen Store) bahwa telah terjadi pengambilan secara tidak sah barang-barang milik perusahaan (mencuri) berupa : - 4 (empat) buah celana dalam perempuan merk Crocodile seharga Rp. 12.800,- dilakukan oleh Sdri. Awang Handayani ; - 3 (tiga) buah celana dalam merk Crocodile seharga Rp. 9.600,- dan pakaian anak kecil seharga Rp. 25.650,- yang dilakukan oleh Sdri. Nurmaningsih ; bahwa setelah mengetahui terjadinya pencurian tersebut, Sdri. Dini Suardini langsung mendatangi Pekerja, tetapi karena Pekerja sedang tidak ada, selanjutnya Sdri. Dini Suardini memberitahukan terjadinya pencurian kepada


Cucum Sumiarsih (Senior Supervisor) dan Mia Rosmiati (Kasir) dan mengadakan pembicaraan di rumah seorang karyawanan bernama Indang Nuraidah (Kepala Kasir) ; bahwa kemudian Pekerja datang ke rumah Ida Nuraidah ; bahwa pada pukul 24.00 WIB tanggal 4 Januari 2004, empat orang yang terdiri dari Sdri. Dini Suardini (Security), Sdri. Mia Rosmiati, Sdri. Ida Nuraidah dan Pekerja, mendatangi rumah Sdri. Irma Handayani (Senior Departemen Store) ; bahwa di rumah Irma Handayani, mereka yang hadir termasuk Pekerja membuat

skenario

bahwa

barang-barang

yang

dicuri

akan

dibayar

saja/diselesaikan di luar perusahaan dan mencoba mempeti-eskan masalah tersebut ; bahwa benar keesokan harinya tanggal 5 Januari 2005, saat Pekerja masuk kerja, barang yang dicuri akhirnya diselesaikan dengan cara dibayar ; bahwa kasus tersebut baru terbongkar ± 1 bulan kemudian setelah pada tanggal 1 Februari 2004 ada karyawan lain yang merasa cemburu social karena 2 orang karyawan yang kedapatan mencuri (sdri. Awang Handayani dan Sdri. Nurmaningsih) dilindungi dan tidak dilaporkan kepada Penggugat ; bahwa dengan terbongkarnya kasus itu, Penggugat baru mengetahui adanya praktek-praktek dan persekongkolan kotor yang sangat merugikan perusahaan ; bahwa Penggugat mempunyai kebijakan/aturan perusahaan yang mengatur bahwa segala bentuk pencurian sekecil apapun harus dilaporkan pada perusahaan untuk diproses menurut hukum ; bahwa dari uraian di atas terbukti Pekerja telah melakukan perbuatanperbuatan, yaitu : - Pekerja turut aktif bersama-sama karyawan lain membuat scenario melindungi pencurian ; - Pekerja pada tanggal 5 Februari 2004 saat bekerja, membiarkan terjadinya pembayaran barang-barang yang dicuri, sehingga seolah-olah tidak ada pencurian (tidak melaporkan pada Penggugat adanya penyelesaian pencurian dengan cara membayar) ; - Pekerja secara nyata-nyata melindungi karyawan yang kedapatan mengambil barang perusahaan ; bahwa Penggugat menilai perbuatan-perbuatan Pekerja tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan berat, yaitu :


a. Melakukan

penipuan,

pencurian

atau

menggelapkan

barang

milik

perusahaan (pasal 158 ayat (1) a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) ; b. Memberikan keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan (pasal 158 ayat (1) b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) ; c. Membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 158 ayat (1) f UndangUndang No. 13 Tahun 2003) ; bahwa untuk itu, Penggugat telah memasukkan surat permohonan ijin kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja ; bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Pekerja memohon perantaraan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta telah mengeluarkan anjuran yang intinya sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin V ; bahwa oleh karena Penggugat tidak menerima anjuran tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja melimpahkan masalah ini kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Barat di Bandung, dimana kemudian P4D Propinsi Jawa Barat memberikan putusan yang pada intinya sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin VI ; bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menerima putusan P4D Propinsi

Jawa

Barat

tersebut,

maka

Penggugat

mengajukan

banding

administratif kepada Tergugat, yang mana putusannya pada intinya adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin VII ; bahwa Penggugat menolak dan berkebaratan terhadap putusan Tergugat karena melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur) ; bahwa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan formal dan asas kehati-hatian), dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Dalam pertimbangannya Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati dengan mengabaikan

sejumlah

fakta

dan

bukti

yang

mengemuka

dalam

pemeriksaan antara lain di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta, sehingga dengan demikian Tergugat telah bertindak tidak adil dalam pertimbangan-pertimbangannya ; b. Tergugat juga tidak cermat dan tidak hati-hati melihat permasalahan yang sesungguhnya, yang menandakan Tergugat tidak memahami secara detail permasalahan dan fakta ;


c. Pengabaian fakta serta ketidakcermatan Tergugat itu dapat dilihat dari halaman 7 alinea (5) dan (6) putusan Tergugat menyebutkan bahwa Pekerja telah mengetahui kejadian “pengambilan barang” melalui telepon dari para pelaku “pengambilan barang” 1 bulan kemudian ; d. Pertimbangan Tergugat keliru. Apabila Tergugat teliti melihat bukti berupa Berita

Acara

Pemeriksaan

Pekerja.

Pekerja

sendiri

mengakui

dan

mengetahui kejadian “pengambilan barang” pada tanggal 4 Januari 2004, bukannya 1 bulan setelah kejadian ; e. Namun, kendati Pekerja yang telah mengetahui adanya “pengambilan barang” bukannya melaporkan pada manajemen perusahaan, tetapi justru bersama-sama karyawan lain membuat scenario bahwa barang yang dicuri akan dibayar saja/diselesaikan di luar perusahaan dan mencoba mempetieskan masalah tersebut ; f. Bahwa

fakta

yang

mengemuka

adalah

kesaksian-kesaksian

yang

mengatakan bahwa pada tanggal 5 Janauri 2004 saat Pekerja masuk kerja justru mendiamkan terjadinya pembayaran untuk menyelesaikan masalah pencurian, dan untuk selanjutnya, Pekerja yang mengetahui terjadinya pencurian tidak pernah memberitahu Penggugat akan adanya kejadian tersebut ; g. Bahwa sesuai dengan kebijakan/aturan perusahaan, bahwa pengambilan barang (pencurian) sekecil apapun tidak bisa ditolerir. Semua pegawai apabila Satpam mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Penggugat, untuk dilakukan penindakan secara hukum ; h. Bahwa status Pekerja adalah seorang Satpam, yang bertugas menjaga setiap kejadian yang membahayakan/merugikan perusahaan, bukannya membiarkan bahkan menyetujui agar masalah “pengambilan barang” diselesaikan dengan cara membayar kemudian ; bahwa seluruh pertimbangan Tergugat pada halaman 7 dan 8 putusan Tergugat sepenuhnya adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kehati-hatian ; bahwa Tergugat hanya semata-mata melihat bahwa Pekerja libur pada hari “pengambilan barang”, tanpa mengupas kejadian lanjutan dan tanggung jawab Pekerja selaku Satpam sebagaimana yang Penggugat uraikan di atas ; bahwa

seandainya

Tergugat

tidak

sewenang-wenang

dalam

mengeluarkan putusan, serta bertindak adil serta cermat dalam melihat faktafakta dan bukti-bukti, maka seharusnya Tergugat tidak sampai pada


mengeluarkan putusan

yang amar putusannya menghukum Penggugat

membayar pesangon sebesar total Rp. 14.925.250,- ; bahwa sudah seharusnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tergugat seharusnya menyetujui alasan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Pekerja melakukan kesalahan berat ; bahwa menyimpang dari nalar sehat (willekeur) yang dilakukan oleh Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut : - Bahwa fakta-fakta telah membuktikan bahwa Pekerja telah aktif membuat skenario agar pencurian diselesaikan dengan cara dibayar, membiarkan terjadinya

pembayaran

untuk

menutupi

pencurian,

serta

melingdungi

karyawan yang melakukan pencurian ; - Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Tergugat secara nalar sehat seharusnya tidak sampai pada memberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam putusan Tergugat a quo ; - Bahwa dengan demikian, Tergugat telah bertindak menyimpang dari nalar yang sehat (willekeur) ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti putusan Teruggat dibuat dengan menyimpang dari nalar (willekeur) dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik maka putusan Tergugat tersebut patut dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkenan memutuskan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menyetujui Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Sdri. Wiharti (Pekerja) dengan alasan kesalahan berat tanpa pemberian pesangon ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 618/1915/371-3/X/PHK/5-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Plaza Purwakarta (Pengusaha) dengan Sdri. Wiharti (Pekerja) ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang berisi menyetujui Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Plaza Purwakarta (Pengusaha) dengan Sdri. Wiharti (Pekerja) dengan alasan kesalahan berat tanpa pemberian pesangon ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;


Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil

putusan, yaitu putusan No. 299/G/

2005/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 192.000,(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima Penggugat pada tanggal 6 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 96/K/2006/PT.TUN. JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Oktober 2006 ; bahwa setelah Tergugat yang

pada tanggal 5 Oktober 2006

telah

diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat telah tidak diajukan jawaban memori kasasi ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut masing-masing pada pokoknya ialah : a. Bahwa putusan Judex Factie kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiverd). Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Termohon Kasasi/ Tergugat, tanpa melakukan pemeriksaan secara rinci atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat baik surat maupun saksi. Oleh karena putusan yang diambil oleh Judex Factie terbukti tidak cukup pertimbangan

(onvoldoende

gemotiverd)

sehingga

berdasarkan

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiverd) harus dibatalkan ; b. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13


Tahun 2003, khususnya pasal 158 karena telah terbukti Pekerja yang bertugas melakukan pengamanan tetapi justru mengajak lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan ; Peristiwa yang terjadi adalah pengambilan barang milik perusahaan secara tidak sah oleh 2 (dua) orang karyawan ; Bahwa memang benar pencurian stok dagang milik perusahaan (Pemohon Kasasi/Penggugat) terjadi pada saat Pekerja libur, tetapi pada hari libur itulah Pekerja secara aktif memberikan petunjuk-petunjuk kepada dua karyawan yang mencuri, agar pencurian yang dilakukan kedua orang tersebut tidak ketahuan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Selanjutnya pada saat Pekerja bertugas masuk kerja, Pekerja malah membiarkan kejadian pencurian

ditutup-tutupi

dengan

menjalankan

scenario

yang

telah

direncanakan oleh Pekerja sendiri sehari sebelumnya, yang akibatnya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut dan mengalami kerugian karena inventaris kantor dicuri. Baru setelah ± 1 (satu) bulan kemudian kejadian pencurian dan perbuatan menutupi pencurian tersebut diketahui oleh Pemohon Kasasi/Penggugat karena ada Pekerja lain yang ketahuan mencuri dan diberi sanksi oleh Perusahaan melakukan protes karena diperlakukan tidak adil. Karyawan yang diberi sanksi tersebut memberikan informasi bahwa ada karyawan-karyawan lain yang kedapatan mencuri tetapi dilindungi oleh Satpam (Pekerja), maka berasal dari informasi itulah perbuatan Pekerja selama ini terkuak ; Adapun kejadiannya diuraikan secara singkat sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2004, pada sekitar pukul 21.00 wib, Sdri. Dini Suardini (jabatan Satpam/Security) mendapat laporan dari Sdri. Irma Handayani (jabatan Senior Dept. Store) bahwa telah terjadi pengambilan secara tidak sah barang-barang milik perusahaan (mencuri) berupa : - 4 (empat) buah celana dalam perempuan merk Crocodile seharga Rp. 12.800,- yang dilakukan oleh Sdri. Awang Handayani ; - 3 (tiga) buah celana dalam merk Crocodile seharga Rp. 9.600,- dan pakaian anak kecil seharga Rp. 25.600,- yang dilakukan oleh Sdri. Nurmaningsih ; 2. Setelah mengetahui terjadinya pencurian, Sdri. Dini Suardini (Satpam/ Security) langsung mendatangi Pekerja, tetapi karena Pekerja sedang tidak ada, selanjutnya Sdri. Dini Suardini memberitahukan terjadinya pencurian kepada Cucum Sumiarsih (senior supervisor) dan Mia Rosmiati (kasir) dan


mengadakan pembicaraan di rumah seorang karyawan bernama Idah Nuraidah (Kepala Kasir) ; 3. Bahwa kemudian Pekerja datang ke rumah Idah Nuraidah ; 4. Pada sekitar pukul 24.00 tanggal 4 Januari 2004, empat orang yang terdiri dari Sdri. Dini Suardini (security), Sdri. Mia Rosmiati, Sdri. Idah Nuraidah dan Pekerja, mendatangi rumah Sdri. Irma Handayani (Senior Dept. Store) ; 5. Bahwa di rumah Irma Handayani orang-orang yang hadir, termasuk Pekerja, membuat skenario bahwa barang yang dicuri akan dibayar saja/diselesaikan di luar perusahaan dan mencoba mem-peti es-kan masalah tersebut agar tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (Perusahaan) ; 6. Bahwa keesokan harinya, tanggal 5 Januari 2005, saat Pekerja masuk kerja, dilakukan perbuatan menutupi pencurian tersebut ; 7. Bahwa kasus tersebut baru terbongkar ± 1 bulan kemudian setelah pada tanggal 1 Februari 2004 ada karyawan lain yang merasa cemburu social karena 2 orang Karyawan yang kedapatan mencuri (yaitu Sdri. Awang Handayani dan Sdri. Nurmaningsih) dilindungi dan tidak dilaporkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat ; 8. Bahwa dengan terbongkarnya kasus itu, Pemohon Kasasi/Penggugat baru mengetahui adanya praktek-praktek dan persekongkolan kotor yang sangat merugikan perusahaan ; 9. Bahwa

Pemohon

Kasasi/Penggugat

mempunyai

kebijakan/aturan

perusahaan yang mengatur bahwa segala bentuk pencurian sekecil apapun harus dilaporkan pada perusahaan untuk diproses menurut hukum dan Satpam seperti Pekerja adalah bagian yang bertanggung jawab secara khusus untuk masalah keamanan ; 10. Bahwa dari uarian di atas terbukti Pekerja telah melakukan perbuatanperbuatan yaitu : - Pekerja turut aktif bersama-sama karyawan lain membuat skenario melindungi pencurian ; - Pekerja pada tanggal 5 Februari 2004 saat bekerja, membiarkan terjadinya pembayaran barang yang dicuri, sehingga seolah-olah tidak ada pencurian (tidak

melaporkan

pada

Termohon

Kasasi/Penggugat

adanya

penyelesaian pencurian dengan cara membayar) ; - Pekerja secara nyata-nyata melindungi karyawan yang kedapatan mengambil barang perusahaan ; 11. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menilai perbuatan-perbuatan Pekerja tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan berat, yaitu :


a. Membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 158 ayat 1 f UndangUndang No. 13 Tahun 2003) ; b. Melakukan penipuan, pencurian atau menggelapkan barang milik perusahaan (pasal 158 ayat (1) a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) ; c. Memberikan keterangan palsu, sehingga merugikan perusahaan (pasal 158 ayat (1) b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) ; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam kasus ini telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 sebagaimana disebut di atas. Seharusnya apabila Majelis Hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan benar maka tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat tanpa pesangon adalah benar ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan kasasi tersebut di atas : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi tidak

dilaksanakan

atau

ada

kesalahan

hanya berkenaan dengan dalam

penerapan

atau

pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

dalam perkara

ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Paramajaya Sentosa (Plaza Purwakarta) tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah


diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PARAMAJAYA SENTOSA (PLAZA PURWAKARTA), tersebut ; Menghukum

Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.

Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Matheus

Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim – Hakim Anggota : ttd. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd. Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ketua : ttd. Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai --------------- Rp.

6.000,-

2. Redaksi -------------- Rp.

1.000,-

ttd. Matheus Samiaji, SH.,MH.

3. Administrasi ---------Rp. 493.000,Jumlah =

Rp. 500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754


07

Recommend Documents