07

P U T U S A N No. 11 K/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. AMIN, 2. SUHEDI, 3. JULIANTO, 4. WELKY SIMANJUNTAK, 5. SUSIANTOO, 6. HERI KISWANTO, 7. SUNARTO, 8. LUGIMIN, 9. TRIDODI, 10. KUTAR, 11. M. ADI, kesemuanya Pekerja pada PT. Musim Mas, berkedudukan di Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Muras, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada : PARULIAN SIANTURI, SH., dk., Advokat, berkantor di Jalan Otista III No. 20, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ; melawan: 1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, 2. PT. MUSIM MAS, berkedudukan di Jalan K.I. Yos Sudarso Km. 7,8 Medan, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi

dahulu

sebagai para Penggugat telah menggugat

sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.11 K/TUN/07

bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 1384/1420/91-6/IV/PHK/8-2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Musim Mas, Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau yang selanjutnya disebut Pengusaha dengan Sdr. Amin dkk. (12 orang) sekarang 11 orang, yang selanjutnya disebut Pekerja (bukti P.1) ; bahwa Keputusan Tergugat tersebut diterima para Penggugat pada tanggal 17 September 2004 dan gugatan ini diajukan dihadapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh karenanya gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga memenuhi unsur pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 ; bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah surat penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat, karenanya keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai obyek gugatan ; bahwa

Surat

Keputusan

Tergugat

adalah

keputusan

banding

administrative sebagaimana diatur dalam pasal 48 jo. pasal 51 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986, karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini ; bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 maka Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau agar dinyatakan tidak sah ; bahwa tanggal 12 Juni 2004, diperusahaan PT. Musim Mas ada pengumuman baru tentang perubahan peraturan disiplin (bukti P.2) yang ditujukan kepada para Pekerja, dimana sangat berbeda dengan pengumuman (peraturan) sebelumnya hak absensi yang telah disepakati oleh managemen dengan perwakilan karyawan PKS (bukti P.3) ; bahwa akibat pengumuman mendadak ini, telah membuat reaksi mogok kerja spontan yang berdampak pada penolakan seluruh karyawan yang mogok sebanyak 185 orang shift II (bukti P.4) ; bahwa tindakan pihak perusahaan tersebut sangat merugikan pihak Pekerja dan telah bertentangan dengan pasal 25 dan 27 Undang-Undang No.


21 Tahun 2000 (bukti P.5), dimana Pengusaha tidak mengakui adanya Serikat Buruh yang ada diperusahaan yaitu PK SBSI Hukatan PT. Musim Mas yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan (bukti .6) ; bahwa dengan adanya keberadaan Serikat Buruh tentu senantiasa selalu dirundingkan apabila menyangkut syarat-syarat kerja ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kerja, akan tetapi pihak Pengusaha nyatanyata tidak melakukannya ; bahwa akibat skenario pengumuman perubahan peraturan disiplin pada poin 1, sesungguhnya pihak perusahaan telah dan memprediksi suatu kondisi akan terjadi mogok kerja spontan berikut dengan segala akibatnya ; bahwa dari kejadian tersebut telah terjadi mogok kerja dan Pengusaha menuduh Pekerja Amin, Suhedi, Julianto, Welky Simanjuntak, Susianto, Heri Kiswanto,

Sunarto,

Lugimin

dan

Tridodi

melakukan

kesalahan

yaitu

menghentikan operasional pabrik kelapa sawit PT. Musim Mas, tanpa mengikuti standard operating prosedur (SOP) sehingga mengakibatkan : - Kerusakan mesin 1 (satu) unit gear box dan 6 (enam) presan kopling lepas dan tuduhan ini dibantah oleh Pekerja bahwa sebelum terjadi mogok kerja satu unit gear box tersebut sudah mengalami kerusakan ; - Terhentinya 6 (enam) alat unit produksi selama 2 hari tidak benar karena saat mogok kerja lebih kurang 2 (dua) jam ke 6 (enam) unit alat produksi tersebut dioperasikan staf dan mandor serta buruh harian lepas dimana posisi Pekerja tidak ditempat kerja ; - CPO tumpah pada stasiun clarifikasi lebih kurang 10.000 kg. tidak benar, karena saat mogok kerja semua unit mesin sudah dimatikan dan semua karyawan sudah dikunci oleh Sdr. Amin dan Suhedi, akan tetapi setelah lebih kurang 2 jam mogok kerja mesin yang ada di stasiun clarifikasi dioperasikan kembali oleh staf dan dibantu buruh harian lepas yang pada saat itu tidak ikut mogok kerja, sehingga saat itulah terjadi tumpahnya CPO adanya surat bantahan (bukti P.7) ; bahwa atas tuduhan tersebut diatas, tindakan Pengusaha telah mengkategorikan kesalahan berat sesuai dengan pasal 158 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 akan tetapi justru tindakan Pengusaha bertentangan dengan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (bukti P.8) yaitu kesalahan berat tersebut tidak tertangkap tangan dan tidak adanya pengakuan ; bahwa

dari

rangkaian

mogok

kerja

tersebut,

pihak

Pengusaha

memaksakan kehendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada


Pekerja Amin dkk. (9 orang) dan tindakan tersebut telah bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 (bukti P.9) dimana Pengusaha tidak pernah merundingkan kepada yang bersangkutan atau ke Serikat Buruh yang ada di perusahaan PT. Musim Mas dalam hal ini PK. SBSI Hukatan PT. Musim Mas ; bahwa oleh karena perselisihan ini tidak disepakati para pihak, kasus tersebut telah diperantarai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan mengeluarkan anjuran No. 567/DISNAKER/PHI/189 tanggal 1 Juli 2004 (bukti P.10) yang isinya antara lain sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 9 ; bahwa dalam anjuran tersebut benar adanya tidak terdapat kesalahan berat seperti yang dituduhkan kepada Pekerja dan ini juga diperkuat oleh pertimbangan hukum pendapat pegawai perantara yang menyebutkan dalam bukti P.10 halaman 4 huruf I, bahwa kejadian pemogokan tersebut tidak terlepas dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pengusaha dan tidak adanya tenaga operator yang bersertipikat yang mengoperasikan peralatan yang ada yang sesuai dengan ketentuan yang ada ; bahwa adanya keterangan saksi ahli Sdr. Ali Amran (Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan) adalah sesungguhnya benar, yaitu adanya prosedur operasional stasiun boiler, stasiun pressan, stasiun clarifikasi dan stasiun kamar mesin (bukti P.11), akan tetapi tidak menjadi bukti tuduhan bahwa Amin dkk. yang melakukan kerusakan mesin seperti yang dituduhkan sebelumnya ; bahwa ternyata pihak Pengusaha telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja juga Pekerja Kutar dan M. Adi yang bertugas dibagian satpam, karena menolak menandatangani surat persyaratan kerja (surat pernyataan) yang telah disediakan oleh Pengusaha (bukti P.12) yang disebutkan : apabila tertidur dalam menjalankan tugas maka bersedia dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa uang pesangon, dimana ketentuan ini bertentangan dengan pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang tidak mengatur adanya perbuatan tertidur menjadi kesalahan berat dan tidak mendapat pesangon, dan juga persyaratan kerja tidaklah patut diberlakukan kepada Pekerja Kutar dan M. Adi yang sudah bekerja dan selayaknya persyaratan kerja diberlakukan kepada karyawan yang baru masuk kerja ; bahwa akibat tidak mau menandatangi surat persyaratan kerja (surat pernyataan) tersebut, Kutar dan M. Adi dimutasi ke bagian perawatan (bagian membabat, membersihkan rumput) sehingga mutasi ini jelas ditolak karena


bidang pekerjaan satpam adalah skill bertugas melakukan pengamanan dan tidak patut pula dimutasi dibagian perawatan dan wajar saja ditolak ; bahwa penolakan yang dilakukan Kutar dan M. Adi berbuntut menjadi Pemutusan Hubungan Kerja, dengan alasan pihak Pekerja Kutar dan M. Adi telah dianggap mengundurkan diri karena telah dipanggil oleh Pengusaha dan tidak mau bekerja, dan ini dibantah oleh Kutar, karena mereka senantiasa hadir, cuma saja tidak menerima pemaksaan mutasi tersebut ; bahwa tindakan Pengusaha yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Kutar dan M. Adi bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, dimana maksud Pemutusan Hubungan Kerja tersebut yang bersangkutan tidak pernah diajak berunding, sehingga pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tidak berlaku karena merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pasal 2 nya ; bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak, kasus ini telah diperantarai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan Anjuran No. 567/DISNAKER/PHI/2002 tanggal 17 Juli 2004 (bukti P.13) yang isinya menyatakan bahwa tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan Kutar dan M. Adi, yaitu dengan adanya pesangon yang didapat berdasarkan pasal 156 ayat (2), (3), ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ; bahwa ternyata kasus Amin dkk. (9 orang) dan Kutar serta M. Adi digabungkan menjadi kasus Pemutusan Hubungan Kerja massal menjadi 11 orang, dan karenanya pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan melimpahkannya kepada Tergugat untuk mendapatkan keputusan ; bahwa kasus Amin dkk. menjadi 11 orang dan oleh Tergugat telah memberikan putusan No. 1384/1420/91-6/IV/PHK/8-2004 tanggal 25 Agustus 2004, dimana para Penggugat menolak dengan tegas karena Tergugat salah menerapkan hukum, kebiasaan dan keadilan ; bahwa para Penggugat menolak alasan hukum Tergugat pada putusan Tergugat No. 1384/1420/91-6/IV/PHK/8-2004 tanggal 25 Agustus 2004 halaman 9 alinea 1, karena menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 sangat berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga pemberlakuan ketentuan pasal 3 ayat (1) tersebut harus didahului oleh ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 yaitu harus ada perundingan terlebih dahulu dan ternyata pihak Pengusaha tidak pernah melakukannya dan juga adanya surat dari Serikat Buruh PK.SBSI Hukatan PT. Musim Mas, hal perundingan, tertanggal 12 Juni 2004 (bukti P.14) tidak pernah ditanggapi oleh


Pengusaha dan tindakan ini juga telah bertentangan dengan pasal 25 dan 27 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 ; bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Amin tidak dapat dibenarkan karena Pekerja Amin adalah Pengurus Serikat Buruh sebagaimana tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan (vide bukti P.6) dan menurut pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, disebutkan Pengurus Sertikat Buruh tidaklah patut dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja karena memang nyata Pekerja Amin melakukan aktifitas sebagai Pengurus Serikat Buruh di PT. Musim Mas ; bahwa para Penggugat membantah tanggapan hukum putusan Tergugat halaman 9 alinea 8, dimana para Penggugat sama sekali tidak melakukan penghentian operasional pada pabrik kelapa sawit tanpa mengikuti standard operating prosedur (SOP) sehingga mengakibatkan kerugian besar dan tuduhan itu telah para Pengugat bantah (vide bukti P.7) ; bahwa para Penggugat membantah tanggapan hukum putusan halaman 10 alinea 1, dimana para Penggugat tidak menerima skorsing karena alasan skorsing tidak tepat dan berdasarkan hukum yang ada tidak ada alasan yang cukup para Penggugat bertanggung jawab terhadap kerusakan mesin karena tidak terbukti sama sekali tuduhan Pengusaha dan mogok kerja (demo) adalah dilakukan secara spontan dan tidak ada perencanaan dan lagi pula yang mogok kerja saat itu sebanyak 185 orang, akan tetapi justru yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja hanya Amin dkk (9 orang), berarti Pengusaha dengan nyata dan sengaja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara rekayasa, dan tidaklah tepat pasal 158 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 diterapkan, mengingat tidak ada perbuatan itu tidak tertangkap tangan dan tidak adanya pengakuan yang bersangkutan jadi bertentangan dengan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ; bahwa para Penggugat jelas menolak alasan Tergugat pada halaman 10 alinea 6 yang menilai Pekerja Amin dkk. (9 orang) melakukan demo tanpa prosedur, karena mogok kerja tersebut adalah spontan akibat kecerobohan Pengusaha yang melakukan pengumuman baru tentang disiplin kerja (absensi) dan mogok itu tidak direncanakan dan tidak terbukti dan alasan Tergugat menguatkan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan para Penggugat melanggar ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan para Penggugat dengan tegas menolak, karena Tergugat tidak menerapkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;


bahwa para Penggugat menolak pertimbangan hukum putusan Tergugat halaman 11 alinea 1, dimana Pekerja Kutar dan M. Adi bukanlah mengundurkan diri, akan tetapi rekayasa pihak Pengusaha yang melakukan itu dengan cara mutasi yang tidak patut dan ditentukannya syarat-syarat kerja terhadap satpam yang sudah bekerja sehingga rangkaian skenario Pengusaha tersebut tidak ada dasar hukumnya dan bukti-bukti lemah ; bahwa Tergugat salah menerapkan hukum pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 12 Tahun 1964, karena pasal 3 tersebut sangat berkaitan dengan pasal 2 nya ; bahwa berdasarkan hal-hal

tersebut diatas para Penggugat mohon

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar

memberikan putusan

sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Putusan Tergugat No. 1384/1420/91-6/IV/PHK/82004 tanggal 25 Agustus 2004 ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang isinya mempekerjakan kembali Amin dkk. 11 orang ditempat semula ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : bahwa Tergugat II Intervensi dapat menerima dengan baik putusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan menerima Tergugat II Intervensi sebagai pihak intervensi dalam perkara ini ; bahwa Tergugat II Intervensi membantah keseluruhan dalil-dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat dalam perkara ini, kecuali sepanjang yang diakui dengan tegas dalam jawaban ini ; bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2004, Tergugat II Intervensi mengumumkan perubahan peraturan disiplin kerja yang dikarenakan berkaitan dengan seringnya terjadi kemangkiran Pekerja di Perusahaan ; bahwa benar juga pada tanggal 12 Juni 2004 telah terjadi mogok kerja dan dilakukan tanpa prosedur yang berlaku serta kemudian secara tiba-tiba para Penggugat menghentikan operasional pada pabrik kelapa sawit tanpa mengikuti standard operasional prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga Tergugat II Intervensi mengalami kerugian besar senilai Rp. 3.718.800.000,(tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk :


a. Kerusakan pada 1 (satu) unit gear box dan 6 (enam) pressan kopling lepas dengan nilai kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- ; b. Terhentinya proses 6 (enam) alat unit produksi selama 2 (dua) hari dengan nilai kerugian sebesar 6 unit x 15.000 kg/jam x 24 jam x 2 hari x 21 % = Rp. 907.200 kg. CPO ; c. CPO tumpah pada stasiun klarifikasi ± 10.00 kg x Rp. 4.000,-/kg = Rp. 40.000.000,- ; Dan untuk kebenarannya akan dimajukan alat bukti pada pemeriksaan berikutnya ; bahwa perubahan peraturan disiplin kerja adalah merupakan hak dan wewenang Tergugat II Intervensi sepanjang tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada dan pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Juni 2004 bukanlah merupakan suatu pelanggaran hukum dan bukan juga membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengakui adanya Serikat Buruh di Perusahaan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalil para Penggugat ; bahwa justru sebaliknya dengan melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 137 sampai dengan 145 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka tindakan dan perbuatan para Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dijelaskan pada butir 4 di atas; bahwa seharusnya apabila para Penggugat tidak berkenan atas pengumuman Tergugat II Intervensi tersebut, maka dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaianya dapat melalui prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku (vide pasal 36 Undang-Undang No. 13 ahun 2003) dan tidak melakukan tindakan yang telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat II Intervensi ; bahwa para Penggugat salah menafsirkan pasal 158 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, dimana ada 3 (tiga) syarat yang dibutuhkan untuk memenuhi unsur kesalahan berat, yang masing-masing syarat berdiri sendiri, yakni tidak hanya tertangkap tangan dan pengakuan saja, tetapi adanya bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang saja, tapi adanya bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi ;


bahwa suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan pada tanggal 12 Juni 2004, para Penggugat telah melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan aturannya dan akibatnya menimbulkan kerugian kepada Tergugat II Intervensi dan kesalahan berat para Penggugat tersebut didukung oleh laporan kejadian dari pihak Tergugat II Intervensi yang diketahui oleh Pegawai K3 Dinas Tenaga Kerja Pelalawan yang juga dijadikan sebagai saksi ahli dalam perkara ini, serta didukung oleh beberapa orang saksi yakni : Suprianto, Jafmin, Sawino, Fendi, Porman dan Arianto sesuai dengan pernyataannya yang pada taraf pembuktian nanti akan dijadikan sebagai bukti tertulis, sehingga unsur kesalahan berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah terpenuhi secara syah dan meyakinkan ; bahwa kebijakan terhadap para Penggugat (Kutar dan M. Adi pada bagian Satpam) merupakan kebijakan Tergugat II Intervensi yang merupakan hak dan wewenangnya untuk memutasikan dari jabatan satu ke jabatan lain, dalam hal ini dikarenakan para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Satpam/Penjaga Malam, maka Tergugat II Intervensi menyalurkan bakat, minat dan kemampuan serta ketrampilan para Penggugat pada bidang lain, apalagi pada saat dibuat Perjanjian Kerja antara para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dimana para Penggugat bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sepanjang gaji yang telah diterima tidak berkurang ; bahwa para Penggugat (Kutar dan M. Adi pada bagian Satpam) menolak mutasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga tidak datang atau masuk kerja untuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan Tergugat II Intervensi telah memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali melalui Surat Panggilan sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak diindahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun

2003

dapat

diputuskan

hubungan

kerjanya

karena

dikwalifisir

mengundurkan diri atas kemauan sendiri ; bahwa para Penggugat mengakui bahwa dalam perkara ini menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja Massal dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan No. 567/DISNAKER/PHI/208 tanggal 22 Juli 2004, masalah dalam perkara ini juga diakui sebagai kasus Pemutusan Hubungan Kerja Massal ; bahwa dengan demikian Tergugat tidak salah dalam menerapkan hukum, kebiasaan dan keadilan karena berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 disebutkan bahwa wewenang untuk Pemutusan Hubungan Kerja


Massal (besar-besaran) adalah kewenangan dari Tergugat dan oleh karena itu Tergugat berdasarkan putusannya yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini telah memberi ijin kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat, dengan demikian kelihatannya hanya para Penggugat saja yang salah menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 ahun 1964 pada pasal 3 tersebut ; bahwa disamping itu Tergugat juga telah mengadakan sidang angket tanggal 13 Agustus 2004 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; bahwa para Penggugat mengakui pada tanggal 12 Juni 2004 jam 13.15 telah terjadi mogok kerja tanpa prosedur yang berlaku, sehingga merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi dan para Penggugat mau menerima hukuman disiplin yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi, tetapi menolak Pemutusan Hubungan Kerja serta ingin tetap bekerja di perusahaan tidak dapat dibenarkan, karena dapat merusak disiplin kerja yang telah lama dibina selama ini bagi karyawan yang lain ; bahwa karena para Penggugat bersedia menerima hukuman disiplin dari Tergugat II Intervensi, hal ini membuktikan bahwa tindakan mogok dan memberhentikan operasional secara tiba-tiba pabrik kelapa sawit tanpa mengikuti Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku adalah kesalahan para Penggugat dan para Penggugat telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat II Intervensi ; bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 370/G/2004/PT.TUN. JKT tanggal 27 September 2005 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menolak gugatan para Penggugat/Pekerja Amin dkk. (11 orang) untuk seluruhnya ; 2. Menghukum para Penggugat/para Pekerja Amin dkk. (11 orang) untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp. 184.500,- (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima oleh para Penggugat/para Pembanding

pada tanggal 27 September 2005 kemudian

terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 207/K/2005/PT.TUN-JKT.

yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,


permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Oktober 2005 ; Bahwa

Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding

masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding

dan terhadap memori kasasi

tersebut, telah tidak diajukan jawaban memori kasasi ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat masing-masing dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum didalam putusan yang menyatakan dalil-dalil para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak terbukti ; 2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memperhatikan tentang duduk persoalan sesungguhnya, dimana para Pemohon Kasasi/para Penggugat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja karena dituduh melakukan pengrusakan mesin (mematikan mesin tanpa melalui prosedur) oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi yang mengakibatkan tumpahnya minyak CPO dan tidak terbukti sama sekali di persidangan ; 3. Bahwa dalam pembuktian Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi-saksi I, II, III dan IV, tidak satupun yang melihat siapa sesungguhnya yang mematikan mesin dan menumpahkan minyak kelapa sawit (CPO) pada tangal 12 Juni 2004 saat terjadinya mogok kerja ; 4. Bahwa terhadap keterangan dari Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi yaitu saksi I Ali Amran (Pegawai Disnaker) hanya berupa keterangan prosedur cara mematikan dan menghidupkan mesin dan tidak ada kaitannya dengan tuduhan terhadap para Pemohon Kasasi/para Penggugat, karena saksi Ali Amran sama sekali tidak melihat, mendengar dan mengalami kejadian tanggal 12 Juni 2004 (matinya mesin dan tumpahnya minyak), dan lagi pula keterangan saksi Ali Amran pada tanggal 12 Juni 2004 datang ke lokasi kejadian (perusahaan) pada hal saksi II Ir. Gunawan Siregar menyatakan bahwa saksi Ali Amran datang setelah 2 hari kejadian (tanggal


14 Juni 2004) dan keterangan ini juga diperkuat oleh saksi para Pemohon Kasasi/para Penggugat, yaitu Saksi I Suwandi dan Saksi II Firmansyah yang menyatakan tidak melihat Sdr. Saksi II Ali Amran tanggal 12 Juni 2004, karena jauhnya jarak antara perusahaan dengan Kantor Disnaker. Oleh karena itu tidaklah relevan kesaksian Ali Amran dengan kejadian tumpahnya minyak tanggal 12 Juni 2004, sehingga tidak patut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; 5. Bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 58 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah tidak ada relevansinya dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi, karena menurut pasal 58 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah : Ayat (1) : Perjanjian untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, Ayat (2) :Dalam hal diisyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang diisyaratkan batal demi hukum ; 6. Bahwa kalaupun dimaksud dalam putusan tersebut adalah pasal 158 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Hak Uji Materil atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (tentang Ketenagakerjaan), khusus mengenai pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah tidak mengikat dan diperkuat lagi oleh Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. SE.13/MEN/SJ-HK/I 2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada angka 3 huruf a disebutkan : Pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat (1) maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak relevan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga tidak patut dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum ; 7. Bahwa adanya pendapat Majelis Hakim yang menyatakan para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang mematikan station boiler, menghentikan station pressan, mematikan station clarifikasi dan mematikan turbin tidak sesuai


dengan presedur karena mogok kerja spontan adalah suatu pendapat yang keliru dan terlalu premature yang tidak didukung dengan bukti-bukti saksi dan pendapat Majelis Hakim telah mengabaikan azas pembuktian yang patut dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang ada yaitu : 1. para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah orang yang skill mengetahui Pemohon

pengoperasian Kasasi/para

mesin-mesin,

Penggugat

klarifikasi

bekerja

dibidang

(karena

para

mesin-mesin

tersebut) sehingga menghidupkan atau mematikan adalah tugas yang setiap hari dilakukan karenanya tentulah dengan mudah dilakukan ; 2. Saksi para Pemohon Kasasi/para Penggugat Sdr. Firmansyah adalah karyawan yang ikut mogok kerja dan bekerja dibagian mesin pressan, dalam kasus ini tidak dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja, karenanya kasus Pemutusan Hubungan Kerja ini dijadikan skenario untuk menghalangi aktifitas Sdr. Amin dkk. (para Pemohon Kasasi/para Penggugat) yang kebetulan sebagai pengurus serikat buruh di perusahaan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi ; 3. Tidak satupun saksi Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi melihat siapa sebenarnya yang mematikan mesin-mesin sampai tumpahnya minyak ; 4. Adanya staf lain yang menghidupkan atau mengoperasikan mesin-mesin ketika ditinggalkan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam keadaan

baik

(dimatikan

secara

prosedur)

waktu

mogok

kerja

berlangsung dan ini yang tidak ditelusuri sebagai indikasi kuat pelaku yang mematikan mesin-mesin ; 8. Bahwa terhadap para Pemohon Kasasi/para Penggugat Sdr. Kutar dan M. Adi dibagian satpam adalah kasus yang berbeda dengan para Pemohon Kasasi/para Penggugat Sdr. Amin dkk. (9 orang), mengingat kasus mereka adalah kasus mutasi (dimutasi ke bagian pembabatan rumput) sehingga mutasi ini tidak patut sehingga ditolak, karena mereka mempunyai skill dibidang pengamanan. Dan lagi pula kasus ini tidak lazim disatukan dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja Amin dkk. (9 orang) yang kronologis kasusnya berbeda. Karenanya kasus Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja perorangan yaitu : - Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Amin dkk (9 orang), - Pemutusan Hubungan Kerja Kutar dan M Adi (satpam 2 orang), sehingga menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 22


Tahun 1957, sepatutnya wajib melalui proses hukum di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D Propinis Riau), namun seolah-olah kasus ini dijadikan kasus Pemutusan Hubungan Kerja massal, untuk itu kasus ini wajiblah dikembalikan sesuai prosedurnya ; Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum ketenagakerjaan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini dan atau setidak-tidaknya telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan kasasi ke 1 s/d ke 8 : bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku seperti dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Amin dkk. tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari

Undang-Undang No. 14 tahun 1985

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 serta

peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. AMIN, 2. SUHEDI, 3.

JULIANTO, 4.

WELKY SIMANJUNTAK, 5.

SUSIANTOO, 6.


HERI KISWANTO, 7.

SUNARTO, 8.

LUGIMIN, 9.

TRIDODI, 10. KUTAR

dan 11. M. ADI, tersebut ; Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat

untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 oleh Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua

Majelis, Prof.DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Marina

Sidabutar, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : ttd. Prof.DR. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd. Marina Sidabutar, SH.,MH.

Ketua : ttd. Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai -------------- Rp.

6.000,-

2. Redaksi ------------- Rp.

1.000,-

ttd. Matheus Samiaji, SH.,MH.

3. Administrasi -------- Rp. 493.000,Jumlah

=

Rp. 500.000,Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754


07

Recommend Documents