{, #u&s r*,
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEDoMANALoKASIDANABANTUANKEUANGANBERSIFAT KHUSUSKEPADAKABUPATEN/KoTADANPEMERINTAHANNAGARI TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang:
bahwaalokasidanabantuankeuanganbersifatkhususkepada -Pemerintahan Nagari telah pemerintahan r"urp"t"n/kota dan 'Peraturan Daerah Provinsi sumatera Barat
a
dialokasikan oaram
Nomorl0Tahunz0lstentangAnggaranPendapatandanBelanja Gubernur Sumatera Daerah Tahun Rnlgaran 2015 danFeraturan Anggaran Barat Nomor Zg"iatrun 2016 tentang Penjabaran 2016; F"nOaprtrn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
bahwadalamrangkaefektifitasdanefisiensipelaksanaan kepada p"nVJrt"n atoXasi dana bantuan keuangan khusus pedomannya i"ni'prt"r/kota dan pemerintahan nagari' perlu diatur lebih lanjut;
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam Gubernur tentang f,rirt, Oan frurut'5, plirfu meneiapkan Peiaturan Khusus kepada Bersifat pedoman Alokasiijin, Bantuan keuangan 2016; Anggaran KabupatenXota Oan iemerintahan Nagiri Tahun Mengingat
z
1.
Undang.UndangNomor6lTahunlg5StentangPenetapanUndangPembentukan Undang Darurat flo*ot 19 Tahun 1957 tentang Jambi dan Barat, Sumatera I Daerah_daeran bwantantra Tingkat Republik (Lembaran Riau sebagai Undang-Undang .Negara Negara Lembaran g5S"ttlom or-112, Tambahan lndonesia Tanun f 1646); Nomor lndonesia Republik
Undang-UndangNomorlTTahun2003tentangKeuanganNegara Nomor 47' (Lembaran Nfegara n;publik-lndo.nesia Tahun 2003 Tambahan t-emOaran
N"g"'
Republik lndonesia Nomor 4286);
-Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Nomor Negara (LemOa"ran r.r"gro Republik lndonesia Nomor 4355); lndonesia 5, Tambahan t_imOarri N"grE Republik
3.
4.Undang-UndangNomor15Tahun2oo4tentangPemeriksaan Pengelolaan-d.nPertanggunoiawabanKeuanganNegara Tahun 2004 Nomor 66, (Lembaran r.re#a nepuoririlno6hesia Nomor 4400); Tambahan r-"rni"rrn Negara Republik lndonesia
S.
tentang Sistem
Undang-Undang .Nomor 25. Tahun 2OO4 Negara Re.publik perencanaan'Poembantrnrn Nasional (Lembaran Lembaran Negara lndonesia rarrun iooi Noror 104, Tambahan RePublik Indonesia Nomor 4421);
6.
o3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Nomor Daerah lLem;a"ran Negara Republik lndonesia kali' terakhir dengan 244, ,"org.';rm teLn diubah beberapa tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 4 lentang Pemetintahan 201 Atas Unda.g-ijii""g' No*o, 23 Tahun Tahun 2015 Nomor Daerah (l_emoaran N"g"r, Republik lndonesia lndonesia Nomor 5679); 5g, Tambanan iemoarrn Negara Republik
t.TUndang.UndangNomor6Tahun2Ol4tentangDesa(Lembaran N;il n"prt]ir.-indonesia Tahun ZO14 Nomor 7, tambahan Leilbaran Negara Nomor 5495
);
g.Undang-UndangNom.or30Tahun2Ol4tentangAdministrasi PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2014 Nomor 292);
g.PeraturanPemerintahNomorS6Tahun2o0stentangSistem Republik lndonesia
KJ;;;;; lndonesia N;;;
Daerah (Lembaran Negara lnformasi Negara Republik Tahun 2oOs--No-mor 13g, Tambahan Lembaran diubah dengan 4576), sebagaiman'-J9]-'!,
PeraturanPemerintahNomor65Tahun20l0(LembaranNegara Tambahan Lembaran 110, Republik lnoln"rir-iahun 2010 Nomor Negara Republik lndonesia Nomor 5155);
10'PeraturanPemerintahNomor53Tahun2005tentangPengelolaan Republik lndonesia Tahun Keuangan D;;;'h (Lembaran Negara Negara Republik lndonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lemniran Nomor 4578);
ll,PeraturanPemerintahNomorSTahun2006tentangPelaporan (Lembaran Negara Keuangan d;; kinerla lns_tansi Pemerintah 25' Tambahan Lembaran Republik rnJonesia tifrun 2006 Nomor N"irm RePublik lndonesia Nomor ail$;
l2.PeraturanPemerintahNomor43Tahun20l4tentanPelaksanaan Republik lndonesia Undang-Undang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123);
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan kali, Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa 2015i t.rr[f,It dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun telah sebagaimana Daerah, peOoman eengetoL;n Keuingan Dalam Menteri OiuUan beberafa kali terakhir dengan Peraturan Negeri Nomor 21 Tahun 2011; PeraturanKepalaLembagaKeb.rjakanPengadaanBarangdanJasa dan Pemerintah Nomor 13 Ta]hun 20i 3 tentang Pengadaan. Barang Kepala Peraturan dengan Jasa Desa, sebagaimana telah dirubah Barang dan Jasa .Pemerintah L"tnOrg, (ebijakin Pengadaan pengadaan Barang dan Jasa Desa. Nororlz Tahuh 2015 tenting Tahun 2008 Peraturan Daerah Provinsi sumatera Barat Nomor 10 Daerah; tentang Pengelolaan Keuangan 2015 Peraturan Daerah Provinsi sumatera Barat Nomor 10 Tahun Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
i;6g
tentang Peraturan Gubernur sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2015 Tahun Daerah Belanja dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Anggaran 2Q16;
MEMUTUSKAN: MenetaPkan:
PERATURANGUBERNURTENTANGPEDoMANALoKASIDANA
eAr.rrunr.r reuAr.rcnr.r BERSIFAT KHUSUS
KEPADA
PEMERiNTAHxnaupnTEN/KoTADANPEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
:
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat' 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat' 3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
kabupaten/kota penerima dana
bantuankeuanganbersifatkhususdariPemerintahProvinsisumateraBarat.
4.
DPRD adalah Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat PerwakilanRakyatDaerahProvinsisumateraBarat. 3
5.
penerima dana bantuan keuangan Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari pemerintah Provinsi sumatera Barat. yang bersifat khusls dari
6.
yang menerima dana bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus dari.
7.
DPKD adalah Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah,yang selanjutnya disingkat PengelolaanKeuanganDaerahProvinsisumateraBarat.
g.
disebut $KPD satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya pada Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota adalah satuan Kerja Perangkat Daerah keuangan yang bersifat khusus' secara teknis terkait dengan kegiatan dana bantuan
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sumatera Barat, yang selanjutnya disingkatAPBDProvinsiadalahrencanakeuangantahunanpemerintahandaerah Perwakilan Rakyat yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi sumatera Barat dan ditetapkan dengan Sumatera Barat' dan
Kabupaten/Kota 10. Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah dari Belanja Bantuan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 adalah bagian Nagari Keuangan xepaia pemerintal Kabupaten/Kota dan Pemerintahan sumatera Barat Nomor 10 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Tahun20l5tentangAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran20l6 2015 tentang Penjabaran dan Peraturan Gubernur sumatera Barat Nomor 78 Tahun AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran2016,
yang
selanjutnya
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, tahunan pemerintahan disingkat APBD Kabupaten/Kota aialah rencana keuangan daerahyangdibahasdandisetujuiolehPemerintahDaerahdanDewanPerwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Peraturan KabuPaten/Kota.
disingkat APB Nagari 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya yang dibahas dan disetujui adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari nama lain yang oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari atau dipersamakan dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari'
dengan cara 13. Pergeseran anggaran adalah pergeseran anggaran yang dilakukan dasar
APBD sebagai mengubah peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Daerah tentang pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Perubahan APBD'
yang ditanda tangani oleh 14. Surat Pernyataan Kesanggupan adalah surat pernyataan untuk melaksanakan kepala daerah dan wali nagari, yang menyatakan kesanggupan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 15. Laporan Penyerapan Penggunaan Dana tangani oleh kepala daerah dan wali Anggaran 2016 adalah laporan yang ditanda nagari,yangmenyatakancapaianxinerlakeuangansetiaptahapanpelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan'
BAB II ALoKASIDANABANTUANKEUANGANBERSIFATKHUSUS Pasal 2
(1)Alokasidanabantuankeuanganbersifatkhususyaitualokasidanayangbersumber dariAPBDProvinsiTahunAnggaran2016yangdialokasikankepadadaerah tertentu' Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari
(2)Alokasidanabantuankeuanganbersifatkhusussebagaimanadimaksudpadaayat(1)' pada Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk bidang jemoangunan infrastruktur
untukmembantudanmendukungpencapaiankinerjaprogramdankegiatan urusan pemerintahan sesuai dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan yangmenjadikewenangannyadanmenjadiprioritasdaerahpenerimabantuan.
(3)Alokasidanabantuankeuanganbersifatkhusussebagaimanadimaksudpadaayat(1) pembangunan Nagari percepatan pada Pemerintahan Nagari digunakan dalam rangka sesuai dengan kewenangan Nagari' Pasal 3
(1)
Nagari penerima bantuan keuangan wajib Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan oeriifat khusus sesuai dengan bidang menggunakan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan'
(2)
bersifat khusus sebagaimana dimaksud Daerah penerima dana bantuan keuangan pergeseran alokasi anggaran antar pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan bidang dan kegiatan' Pasal 4
(1)Nagaripenerimabantuankeuanganwajibmenggunakandanabantuankeuangan bersifatkhusussesuaidenganbidangpembangunaninfrastrukturnagariyangmenjadi kewenangan dan menjadi prioritas Nagari'
(2)Nagaripenerimadanabantuankeuanganbersifatkhusussebagaimanadimaksud pergeseran alokasi anggaran antar pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan bidang dan kegiatan'
5
Pasal 5
Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari penerima dan besaran alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan KePutusan Gubernur. BAB III MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS Bagian Kesatu Mekanisme Penganggaran Pasal 6
(1)
Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
(2)
pendapatan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
(3)
Belanja daerah KabupatentKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk kegiatan pada masing-masing SKPD di kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 7
(1)
Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan bagian dari pendapatan dan belanja nagari dan dianggarkan dalam APB Nagari atau Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2016.
(Z)
Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dana Transfer Bantuan Keuangan dariAPBD Provinsi'
(3)
Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bidang Pembangunan Desa/Nagari sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal
I
Dalam hal penyaluran dana bantuan yang telah dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila objek/lokasi kegiatan tersebut menurut Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan adalah merupakan kewenangan pemerintah Nagari/Desa, maka pemerintah Kabupaten lKota dapat melaksanakan sendiri kegiatan tersebut dan/atau menyalurkannya dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari'
Pasal 9
(1)
Pasal 6 ayat Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam (1) yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD KabupatenlKota, Kabupaten/Kota tentang dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan cara : APBD menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Kabupaten/Kota dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; pelaksanaan menyusun RKA-SKpD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar kegiatan; dan Kabupaten/Kota, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dis#paikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Kabupaten/Kota APBD' telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan
a.
b. c.
(2)
dalam Pasal 7 ayal Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud (1) yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APB Nagari, dapat Perubahan APB Nagari dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang dengan cara: APB Nagari menetapkan peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran atau nama lain dan memberitahukan kepada Pimpinan Badan Musyawarah Nagari yang diPersamakan; dan mengesahkan RAB oleh wali Nagari sebagai dasar
a.
b.
menyusun RAB
pelaksanaan kegiatan; dan
c. ditampung dalam Peraturan
Nagari tentang Perubahan APB Nagari,
atau
telah menetapkan disampaikan dalam Laporan RealisasiAnggaran, apabila nagari Nagari' Perubahan APB Nagari atau /tidak melakukan Perubahan APB Pasal 10
anggaran Dana sisa bantuan keuangan bersifat khusus yang berasal dari tahun keuangan bersifat khusus sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran
sebelumnya dan/atau tahun anggaran 2016 dengan ketentuan:
a.
b.
bantuan apabila terdapat sisa tender pada kegiatan yang bersumber dari
untuk mendanai keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2016, harus digunakan program program dan kegiatan dalam rangka menambah volume/target capaian bantuan dan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang dananya bersumber dari keuangan bersifat khusus dimaksud; dan Daerah' tetapi bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah diterima di Kas program dan kegiatan belum terlaksana pada tahun anggaran 2016, maka 2017 program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun anggaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis tahun anggaran 2016'
7
Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan Paragraf 1 Bentuk Kegiatan Pasal
(1)
11
Bantuan keuangan bersifat khusus diprioritaskan untuk membantu Kabupaten/Kota dalam pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangannYa.
(2) Arah kebijakan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
a.
pembangunan sub-bidang jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa serta hasil produksi yang diprioritaskan
untuk mendukung sektor pertanian, industri dan pariwisata
b. c.
sehingga
memperlancar pertumbuhan ekonomi regional; pembangunan sub-bidang irigasi dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan membangun prasarana irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan; dan pembangunan sub-bidang prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dalam rangka mengoptimalkan infrastruktur permukiman yang menjadi pemerintah di kewenangan kabupaten/kota, dalam rangka mendukung program bidang peningkatan kualitas permukiman masyarakat'
(3)
paCa ayat (2) huruf Lingkup kegiatan infrastruktur permukiman sebagaimana dimaksud c meliputi :
a. jalan lingkungan perumahan, jalan produksi pertanian; b. bangunan prasarana kabupaten/kota dan nagari seperti kantor, pasar, balai
c.
pertemuan; dan sarana dan prasarana penyehatan masyarakat'
(4)
pembangunan/peningkatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instansi teknis dan/atau SKPD terkait di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'
(5)
Pembangunan/peningkatan infrastruktur bagi pemerintahan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khr'tsus' Pasal 12
(1)
Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Nalari digunakan untuk membantu Nagari dalam rangka pencapaian sasaran per; l,angunan/peningkatan bidang infrastruktur yang menjadi kewenangannya'
(2)
dimaksud pada ayat (1) Pembangunan /peningkatan bidang infrastruktur sebagaimana dialokasikan untuk:
a,pembangunangedungkantorwalinagari,gedungpertemuan/serbaguna; b. pengadaan sarana dan prasarana jalan desa/nagari;
c. d.
Pengadaan meubelair; dan pembangunan sarana prasarana fasilitas umum;
Pasal 13
(1)
teknis konstruksi harus Pembangunan di bidang infrastruktur untuk spesifikasi peraturan perundangmengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan undangan.
(2)
dana bantuan keuangan Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan pembangunan fisik sebagai berikut: bersifat khusus di bidang infrastruktur di luar administrasi kegiatan; 3 % dari alokasi perencanaan pembangunan infrastruktur paling tinggi sebesar fisik kegiatan; dan 3 o/o dari alokasi pengawasan pembangunan infrastruktur paling tinggi sebesar fisik kegiatan;
a. b. c.
(3)
peruntukan sebagaimana Pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur'
Paragraf
2
PenYaluran Dana Pasal 14 (1)
dilakukan dengan cara pemindah Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah
bukuan dari Rekening Kas
Kabupaten/Kota dan Kas Umum Nagari (2)
sebagaimana dimaksud pada Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus ,yri (t) dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari: a,. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen);dan tahap ll sebesar 40% (empat puluh persen)'
b.
(3)
sebagaimana dimaksud pada ayat Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus pengadaan barang siap pakai' (1) yang sifat kegiatannya tidak pembangunan fisik atau maka penyaluranya sekaligus 100%'
9
Pasal 15 (1)
14 ayat' (2) penyaluran dana bantuan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal menyampaikan Peraturan huruf a dilaksanakan setelah Pemerintah Kabupaten/Kota 2016 dengan melampirkan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran persyaratan sebagai berikut :
a.
surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai
b.
surat
dengan
dan peruntukannya yang ditanda tangani oleh BupatiArualikota; anggaran pernyataan tanggung jawab kesanggupan menglalokasikan
pemeliharaanterhadapkegiatanyangtelahdilaksanakan. (2)
(2) penyaluran dana bantuan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat pemerintahan Nagari menyampa,kan Peraturan Nagari huuf a dilaksanakan setelah melampirkan persyaratan sebagai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2016 dengan
berikut:
a.
yang sesuai dengan surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan
b.
anggaran surat Pernyataan Tanggung Jawab kesanggupan menqalokasikan
peruntukannya yang ditanda tangani oleh Wali Nagari; dan
pemeliharaanterhadapkegiatanyangtelahdilaksanakan. (3)
(4)
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Surat pernyataan Kesanggupan -iormat sebagaimana yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I disusun sesuai dengan Gubernur ini' merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
(1) dan ayat (2) disampaikan kepada Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat pada akhir bulan April 2016' Gubernur c/q DPKD paling lambat diterima Pasal 16
(1)
(2)
dalam Pasal 14 ayal (2) Penyaluran dana bantuan Tahap ll sebagaimana dimaksud penggunaan dana bantuan huruf b dilaksanakan setelah laporan realisasi penyerapan oleh Gubernur c'q' DPKD' keuangan bersifat khusus tahap sebelumnya diterrma
ll sebagaimana dimaksud Apabila sampai batas akhir penyaluran dana bantuan tahap
padaayat(1)yaknisampaiakhirbulanNopembertahunberjalan,pelaksanaan c]apat cisalurkan dana pembangunan fisik kegiatan baru mencapai 75o/o, maka bantuan keuangan sampai
lOOo/o
dari pagu anligaran yang tersedia'
10
BAB IV PELAPORAN
Pasal 17
(1)
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahap l, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilengkapi dengan Tahap rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
(2)
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
ll
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemerintahan Nagari disesuaikan dengan mekanisme yang bertaku pada masing-masing Nagari'
(3)
Format laporan penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'
(4)
Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format yang merupakan bagian tidak sebagaimana tercantum dalam Lampiran terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'
lll
Pasal 18
(1)
Laporan penyerapan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota.
(2)
Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diterima paling lambat akhir bulan Oktober 2016.
(3)
Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap ll sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diterima akhir bulan Desember 2016. Pasal 19
(1)
pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dapat diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2016.
(2)
Hasil dari kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2016.
11
Pasal 20
(1)
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari penerima Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterima.
(2)
Optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan pada bidang yang sama.
(3)
Dalam hal Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran 2016, maka Pemerintah KabupatenlKola wajib mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APBD Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.
(4)
Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran 2016, maka Pemerintahan Nagari wajib mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APB Nagari pada tahun anggaran berikutnya.
BAB V PENGAWASAN Pasal 21
(1)
Pengawasan teknis terhadap kegiatan dan pengalokasian Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan oleh SKPD terkait.
(2)
SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 22
Pengawasan fungsional pemeriksa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
t2
BAB V! KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal,to b'^argl 2016
"'ffipz'
Diundangkan di Padang pada tanggal, (p nrr",loy 2016
BERTTA DAERAH
pRovrNsr suMATERA BARAT TAHUN 2016 NoMon
...0 1"'
13
IAMPIRAN I
:
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR
:
TANGGAT TENTANG
: 10 Maae{ 1,alb : PEDOMAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
QrnHUru
KH
ZO1O
USUS KEPADA KABUPATEN/KOTA
DAN
PEMERINTAHAN
NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2016
SU
RAT PERNYATAAN KESANGG
U
PAN M EIAKSANAKAN KEG IATAN
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota/Wali Nagari *) Kabupaten/Kota/Nagari ( diisi nama daerah/nagari )......... menyatakan akan mencantumkan Dana Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Tahun Anggaran 2014 dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun ZOLG dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2076/ Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2014 dan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2015 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima dana transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Terlampir disampaikan jadwal (time schedule) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2015.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap
I Dana Bantuan
Keuangan
Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2015.
Tempat, tanggal, bulan, tahun
Bupati/Walikota/Wali Nagari *)..........
(Cap dan tanda tangan) ( Materai Rp.6.000,-)
Nama.............
*) Coret yang tidak perlu
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
hrryl> X*PRA\N. 74
IAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR SUM^TERA BARAT ,Q TAF]' 'rrO't NoMoR
,
1Ott,t46a1 nob
TA:rGGA , T[lJTnl'JG
:
AtO(^Sl DANA BANTUAN KEUANGAIJ Y,^:]G BERSIFAT KHUSUS KEPADA r(AiIUPATEN/KOTA DAN PIMIi]II]T^' ' ,] I]AGARI TAHUN PEDOMAI'J
ANGG/
.:].'': YANG BERSIFAT I/I'' ''I '.-: ^
LAPORANREAL]SASI
BANTUAN KEUANGAN
P[]]
Yang bertanda tangan dibawah iniBupati/Walikota/Wali Nasari
*) ....... ...
saya bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Re:,risasi Penyerap.: Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2016 Tahap 5o' , ' e i r,prilzr rr ' Penerimaan dariKas Umum Daerah ProvinsiSumater--r f'
Tahap I Tahap ll Tahap lll
Rp. ...............
Total
Rp. ...............
,'
,1
N
rl
.
2'
16
.. menyatakan bahwa
llantuan Keuangan
:
Rp. ................ Rp. ................
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melaluiSP2D Daorrh Tahap ini
Rp. ...............
Kumulatif s/d tahap ini
Rp. ...............
Sisa dana di R/K Kas Daerah
Rp. ................
Persentase sisa dana
:%o
:
REALIST'
qNilr' Tin
Ht.
SEBELU
J.
15
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan pemeriksaan aparat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawas fungsional Demikianlah laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Tempat, tanggal, bulan, tahun
Bupati/Walikota/Wali Nagari ( Cap dan Tanda tangan )
*)...........
Nama .........
Keterangan
*)
:
coret yang tidak Perlu
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
15
TAMPIRAN III
:
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NoMOR,?
rAHUN2O16
TANGGA: futl,rq6{+
zW# DANA BANTUAN
TENTANG: PEDOMAN ALOKASI
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN KEUANGAN
ANGGARAN 2016.
KOP SURAT
REKAPITULASISP2D YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG DIDANAI OIEH DANA ALOKASI BANTUAN KEUANGAN YANG BERSTFAT KHUSUS TAHAP ,latla/,,*l
TAHUN ANGGARAN 2015
NO 1
SP2D
NOMOR
TANGGAL
JUMTAH ATOKAS! DANA BANTUAN
KEG]ATAN
**)
KET
JUMLAH
%
JUMLAH
Catatan
:
*) diisi sesuai dengan tahapan yang dilaporkan
**) disesuaikan dengan realisasi kegiatan yang mendapatkan alokasianggaran ***) coret yang tidak perlu Tempat, tgl. Bln thn Bupati/Walikota/Wali Nagari ** *) Ttd
(Nama.........)
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
tLsc\ )
-.-
\
IN PRAYITiIO
t7
