uae1a\'\
,.,\~, \., ~,
JI
---_.-
Disebar1uaskan oleh :
Bagian Hukum Setda
Kota LUbuklinggau D1cetak Oleh : PERCT. MAWAR (0733-323202)
t!
~
,,-
Deuln & Lay Out RJoncang Rancak Studio O8ull1 (0733) 324408108136749094ll
yela\Ul~\\hll\\ ~()()'3 ~O.
~,. ~,~;" .
C_
~ ~ .I 'Illl
?,9
\a\J.
,,~t\t\~t\
.
. yet''6~ Rett\bU~et~~'l-1:~d~t\ 'ilW\\ Q\(}.~a V
ye\(}.~a\\a{\
c(}.\(}.\(}.\\
~v..\().
.
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor 04 Tahun 2003
Seri C PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 39 TAHUN 2003
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL
Menimbang
:
a.
bahwa dengan terbentuknya Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, dan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1987 yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi yang
sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan Akta Catatan Sipil dalam Kota Lubuklinggau; b.
1.
2.
3.
Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139);
6.
Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 117 tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan
bahwa pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatasperlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.
Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Paj ak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048 ); Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839 );
Catatan Sipil; 8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 1999 tentang Pedoman PenyelenggaraanPendaftaran Penduduk;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 2.
Pemerintah Lubuklinggau;
3.
Kepala Daerah adalah Walikota selanjutnya disebut Walikota;
5.
Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau;
6.
Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7.
Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia;
8.
Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil;
9.
Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dan Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi din yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran,
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 21 tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah.
DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
PERATURANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU TENTANG RETRIBUSIPENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN PELAYANANAKTA CATATANSIPIL
BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah
adalah
Pemerintah
Kota
Lubuklinggau
yang
')
) perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anakdan perubahan nama;
10. Kutipan akta kedua dan seterusnya
adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapt diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli ( pertama ) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
16. Retribusi jasa umum adalah retribusi
atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
17. Wajib retribusi
adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
11. Salinan akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon;
12. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja , Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil;
13. Retribusi
adalah yang selanj utnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi jasa untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah;
19. Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencetak blangko / formulir KTP dan Akta Catatan Sipil;
20. Pelayanan adalah jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dalam proses pembuatan Catatan
Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Sipil;
untuk adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
21. Pemeriksaan 14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah
Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
6
22. Penyidikan
Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu
7
4. 5. 6. 7.
membuat terang suatu tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI e.
Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan Akta Catatan Sipil.
Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pengadaan / pemegang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta pelayanan Akta Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi yaitu: a. b. c. d.
Biaya penerbitan Kartu Keluarga per set; Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Indonesia; Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Asing; Biaya pendaftaran kelahiran penduduk Warga Indonesia yaitu : 1. Biaya pelayanan Kartu Keluarga 2. Biaya pelayanan Kartu Penduduk Warga Indonesia. 3. Biaya pelayanan Kartu Penduduk Warga Asing.
Negara Negara
Biaya penerbitan pendaftaran Penduduk Sementara. Blangko Kartu Keluarga per set. Blangko Kartu Tanda Penduduk per lembar. Formulir - formulir pendaftaran penduduk dan keterangan kependudukan lainnya per set.
Biaya pembuatan Akta Catatan Sipil yaitu : 1. Akta Kelahiran 2. Akta Perkawinan 3. Akta Perceraian 4. Akta Pengesahan dan pengangkatan anak 5. Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing 6. Akta Kematian
Subyek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan / pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Wajib retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati atau menggunakan / memakai Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Negara BAB 1\1 GOLONGAN RETRIBUSI Negara Negara
sebagai pendukung I kelengkapan Tanda Penduduk.
pelayanan Akta Catatan SipH dalam wilayah Pemerintah Daerah Lubuklinggau termasuk jenis retribusi jasa umum. (2) BABIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal7 Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan serta cara mengukur tingkat jasa Retribusi adalah :
Sipil
a.
Biaya lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengadaan Ka~tu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipi!.
b.
Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah biaya administrasi proses pembuatan Penduduk dan Akta Catatan Sipi!.
Daerah sebagai Kartu Tanda
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1)
Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya. Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah : a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Kartu Tanda Penduduk; b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk; c. Biaya lainnya yang berupa blangko dan formulir
pembuatan
Kartu
Biaya cetak dan pelayanan Akta Catatan Sipil Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah : a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengadaan Akta Catatan Sipil; b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatanAkta Catatan Sipil; c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Akta Catatan sipi!.
BABVI STRUKTUR BESARNYATARIF RETRIBUSI Pasal9 (1)
(2)
Biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk yaitu: a. Biaya Pelayanan Kartu Keluarga .......... Rp. b. Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNI... Rp. c. Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNA.. Rp. d. Blanko Kartu Keluarga Per Set ........... Rp. e. Biaya penerbitan Pendaptaran Penduduk sementara .................................. Rp. f. Blangko Kartu Tanda Penduduk Perlembar .................................... Rp. g. Formulir-formulir Pedaftaran Penduduk dan Keterangan Kependudukan lainnya Per set ............................. Rp. Biaya Pembuatan
2.500,4.000,7.500,2.000,5.000,1.500,-
1.000, -
Akta Catatan Sipil:
11
--
a.
b.
c.
d.
e. f.
g. h. i. (3)
Akta Kelahiran Umum 1. Anak pertama dan kedua Rp. 9.000,· 2. Anakketiga dan seterusnya Rp. 13.000,· Akta Kelahiran Dispensasi 1. Anakpertama dan kedua R p. 9.000" 2. Anakketiga dan seterusnya Rp. 13.000,Akta Kelahiran Istimewa 1. Anakpertama dan kedua Rp. 15.000,2. Anak ketiga dan seterusnya Rp. 19.000,Akta Perkawinan 1. Dalam kantor Rp.25.000,2. Luarkantor Rp.50.000,Akta Perceraian Rp. 50.000,Akta Pengesahan dan Pengakuan anak.. Rp. 5.000,Akta ganti nama bagi Warga NegaraAsing Rp. 20.000,Akta Kematian Rp. 5.000,Biaya SuratKeterangan Catatan Sipil. Rp. 2.500,'
Biaya Salinan Akta Catatan Sipil per eksemplar : a. Akta Kelahiran Rp. 10.000,b. Akta Perkawinan Rp. 25.000,c. Akta Perceraian Rp.30.000,· d. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 30.000,e. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Rp. 20.000,BAB VII WILAYAHPEMUNGUTAN Pasal 10
Retribusi yang terhutang pelayanan diberikan.
dipungut
diwilayah daerah tempat
BAB VIII INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUTAN Pasal11 Instansi pengelola dan pemungut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
lebih lanjut
BABIX TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal12 (1)
Retribusi dipungut pada saat penduduk mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
(2)
Setiap pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memberikan tanda bukti setoran pembayaran.
(3)
Hasil pungutan retribusi dimaksud ayat (2) selanjutnya disetor ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
BAB X KETENTUAN PIDANA. Pasal13 (1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retrbusi yangterhutang.
) (2)
Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud (1) pasal ini adalah pelanggaran.
}
,
pada ayat
barang bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa . identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e); h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menu rut yang dapat hukum dipertanggungjawabkan.
f.
BAB XI PENYIDIKAN Pasal14 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memriksa buku - buku , catatan - catatan , dokumen - dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
14
(3 )
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal15 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
15
'-
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan pada tanggal
di Lubuklinggau. 30 Desember 2003
Diundangkan di Lubuklinggau Pada tanggal 31 Desember 2003
H. UBAIDILLAH IDRUS, SH PEMBINATK. I NIP. 440012311 LEMBARAN DAERAH KOTAlUBUKLINGGAU TAHUN 2003 NOMOR 04 SERI C
