NomorSOP Tan goal Pembuatan
Tanggal Efektif rnrnn—.ryn
Sekretaris Jenderal,
QMBUOSMAN REPgBLIK INDONESIA BIRO WW BAGIAN KEgANGAN
Disahkan oleh
Nama SOP
' m&JWAfcAH t§ PAQA PIHAK KETIQA
Dasar Mgkgm •m
1.
yncjang-uhdang 17 Tahgn 2003 tentang Kegangan N.egara (lumbar Negara Rl tahgn 2Q03 Nompr 47,
Tambahan lembar Negara ^ompr 4286); 2.
Undang-Vndang Mo 1 tahgn 2004 tentang Perbendaharaan N,egara (Lembar hlegara Rl Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembar Negara Nornor 4355);
3.
Kepgtgsan Presiden N.omor 42 Tahgn 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Kepgtgsan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahgn 2010);
4.
5. 6.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan $arang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah digbah dengan Perat/ran Presiqlen Rl Nomor 35 Tahgn 2Q11 Peratgran Menteri Kegangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; Peratgran Menteri Kegangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah
beberapa kali digbah terakhir dengan Peratgran Menteri Kegangan Nomor Q7/PMK.Q5/2008-
7.
8.
Peratgran Menteri Kegangan Nomor 91/PMK.05/20Q7 tentang Bagan Akgn Standar (BAS);' Peratgran Menteri Kegangan Nomor: 97/PMI£.Q5/201Q tentang Perjalanan Dinas Lgar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tiqla.U Tetap sebagaimana telah digbah qjengan Peratgran Menteri Kegangan Npmor: 64/PMK.05/2011;
9.
Peratgran
Menteri
Kegangan
atas $eban APBN pada Satgan Kerja
Npmor
170/PMK.05/201Q
tentang Penyelesaian tagihan
Uatar ^QlaUan^j
Qalam rangka penerbitan Sgrat Perintah ' Membayar Uang Persediaan/ Penggantian gang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Satgan Kerja Ombudsman Rl perlg o'ilakgkan kegiatan penggjian atas Sgrat Permintaan Pembayaran gang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan. Agar
kegiatan penerbitan tersebgt dapat cjilakgkan secara efektif, efisien, dan tertib administrasi, maka
diperlgkan standar pelayanan Waksgd dan Tgjyan 3»?
Maksgd pehetapan Standar Pelayanan Penerbitan Sgrat Perintah Membayar'"gang Persediaan/Penggantian gang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan pada Satgan Kerja Ombudsman Rl adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi
pengguna pelayanan mengenai proses penerbitan Sgrat Perintah Membayar gang Persediaan/ Penggantian Uang Persediaan/ Tambahan IJang Persediaan Satuan Kerja Satgan Kerja Ombudsman Rl.
tiBiaf
tun-:
Tgjgannya adalah gntuk memperkgat sistem dan meningkatkan' kinerja' gSgiiiTiJegaSqSnTSiam Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Satgan Kerja Ombudsman Rl sehingga dapat mendul una pelaksanaan tggas dan fgngsi unit kerja pada Satuan Kerja Ombudsman Rl. 9 nrenggkgng A- Rgang Ungkgp
1. Unit pelayanan yang melaksanakan penerbitan Sgrat Perintah Membayar Uanq
KeSan
Persediaan/Tambahan yang Persediaan adalah Bagian
2.
ITZ^lS^&Sf" Perbenciaharaan' "W* ^ Kegangan, Pengp.ah
3.
Penangggng jawab pelaksana pelayanan adalah Kepala Bagian Keuangan
4.
sssa.tssjar*2aar ™ *n°" «^-"-»S"S » Pengggna pelayanan adalah Kgasa Pengggna Anggaran atag Pejabat Pembuat Komitmen
p.
eendahara PepgeIgaran, Bendahara Pengelgaran Pembanty, Tn Strf TaStote ^l
Imgkgngan Satgan Kerja Ombudsman Rl, serta penerima Hak yan, terdiri dariPeialrfj
pegawai di lingkungan Satgan Kerja Ombgdsman R| dan PenSadfa. IJZ2JES 1 ?
pembayaran dlbayah Rp 50.000.000,00 (lima pgluh jgta rgpSh)
Keluaran (ogtpgt) pelayanan adalah:
6.
'
*»™ng/jaaa gntuk
° uSpersendiahanfembayar ^^ Persediaan/Pen3^n.ian Uang Persediaan/Tambahan o Sgrat Setoran Pajak.
7. Kemanfaatan (ogtcome) pelayanan adalah terbayarnya tagihan Uanq Persediaan/P^nnnantion 8. Definisi peristilahan
f.b. Satgan Kerja (Satker) Qmb^sman Rl adalah Bagian Anggaran 110 c.
d.
e.
f.
9-
i.
ii
jT» v
•*
menandatangani SPM.
Kompetonsi
a*."Memiliki pengetahgan mengenai peratgran kegangan negara, perbendaharan ne^aTcjan perpajakan
b. Mampg mengoperasikan Aplikasi SPM c. Mampu mengoperasikan kompgter program Microsoft Qffice
d. Mampg bekerja sama, berkoordinasi, cjan memiliki inisiatif kerja tinggi d. Bertangggng jayvab. rajin, MjUalM^toi^ 1—, ,—, , .
Poralatan/Perlengkapan
Alat tglis kantor, kompgter/notebOQk, printer, megin fotokopi, internet, scanner, LQD projector. Persyaratan
•v«
*» '.,| m
E3. Prosedur
Verifikasi
5PM-LS ^*Avwmtw!\mvm
_•
5P2P-L5
SPP-IS
PPSPM
KPPN
PPK
PEMBUKUAN
PQSTIftlQ
KONTRAK
BENDAMARAWAN
^wwtW'Miwaiwwwww*^^
•
1. Pejabat Pembgat Komitmen (PPK) mengacjakan kontrak qienggn penyedia barang tfan jasa;
.2. Pembayaran atas kewajiban yang tjmfcgl qjarj kontrak tewjwt, cjilakgkan dengan menerbitkan SPP LS oleh PPK gntgk diserahkan ke PP SPM; 3. PP SPM menerbitkan SPM LS setelah menguji dan memeriksa SPP dari PPK dan selanjgtnya diserahkan ke KPPN.
4. KPPN menerbitkan SP2Q dan memerintahkan Bank Operasional gntgk melakukan transfer atag pemindahbgkuan ke rekening penyedia barang clan jasa atag piha|c ke-3.
§. SPM yang telah diterbitkan $P2D-nya dijurnal pada Sistem Akgntansi Kegangan (SAK) cji yAKPA.
6. Bendahara Pengelgaran menen'ma clan membukgkan SPM/SP2Q pacja BKU dan bgkg pembantgnya.
HHHHfl^^HH HH I •^H HHIHi^-_i
:,'•••
I,
DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP •
PEMBAYARAN OLEH BP DARI DANA LS BENDAHARA . . .
Revisi
yraian Materi Reyisi
ke-
Tanggal ysglan
Tanggal Perlakg
i
*
'"
! • ""'j
• *• '»"
1'
i "
i l
< "
r"
"
--.
i
i "i ".
' f
—
., , ii
' vTf•,'•u • r
f -.
•
.
•...
"—J
"
'
.
•
•
~"
-
'4
—arn
-
11 M
' ' '
'^
'"
* •• — ! VV -.-A
'
''
* ' ->
"V i
"
' «
« •n
; •«
