$OSIAL - MENTERItr,rDONESIA REPUBLTK PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLII( INDONESiA NO]VIOR OB T'AHUN 2013 ,TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNC} DENGAN RAHMAT TUHAN YANC} MAHA trSA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa untuk me,ingkatkan kuatitas dan
,nspyesuaikan -' perkembangan dalam penyerenggaraan p",rJiarr.u" tirrggr cir bidang pekerjeart sosial, perlu mJnata kembali organisasi dan tata ke;ja sekorah Tinggi Kesejahteraan Sosiar 8"";";;;
b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
rlin.:rksi-rcl dalam huruf a, perlu menetapkan peraturarr lllenter:i Sosial
tent-a.g organisasi dan iata Keqja sekolah Kesejahteraan Sosial Bandung;
Mengingat
Tinggi
: 1. uncang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan- Nasional (Lernbaran Negara Republik Inclor-resia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LJmbara^-, N"guru Repubrik Indonesia Nomor a30 1);
2.
undang-undang Nomor 11 Tah,n 2oog tenta.g Kesejahtera..r.lr Scsial (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta'un 2oog Nomor 12, Tambahan Lemb"aian Negara Republik Indonesra
Nomor J.
4gGT);
'
undang-flndang Nomor 12 'rah,n 2or2 tenca.g; Fendidrkan Tinggi (Lembare.n Negara Reprrblik indonesia -l,hun 201,J Nornor 158, Tambahan Lernbaran Negar.a Republik indonesiar Nomor 5336);
4.
Peraturan Pemerintah Nornor rr Tahun 201o te,treng Pengelolaa. d.1 per:cliclikan (Lemr-ra:.a.n
-penyerenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nor-*oi:
Tarnbaharr Lembaran Negara Republik Indonesir:. 23, r,rorntrr s 1t-)s)
seba'gaimana telah dir.rbah ciengan per;rturarr pemerinlah Nornor 66 Tahun 20lo (Lembara., N,rgrra R.,:p,bl;k I.donesi;r 'llahun 2010 Nomor 112 Tarnbahan Lerrrbara. Nt:grtra Repr-ri_,1ik lndonesia Nomor S157); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahurr 20L2 tentars-1 Penyelerrggaraan Kesejahteraan_ sosial rl,ernba.ran Neg.ra Repr:blik Indonesia Tahu.n 2an Norrrcr 68, Tambaharr
Lembaran Nega.ra Republik Irrdonesia Nomor. S2ga);
MEN ERI SO$IAL
REPUBI.IK INDONESIA
6'
Keputusan Presiden Nomor 1,1- Tahun 2}ot tenteing penclirial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandr.ung;
7. Peraturan Presiden Nomo:: 4T 'lahu, 2aog tentamg Pembentukarr dan organisa.si Kenrenteriari Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah teraktrir derigan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2Al"I;
B. Peratureur Presiden Nomor 24,l.arhun 2010 Tenrarng Keciudukan, Tugas, rja, Fungsi Kement.erian Negara serta Susunan organisasi, Tugas, da.n Fungsi Eselo, i Kementerian Negara sebagairnana telah beberapi kali cliubah terrrkliir presiden dengan Peraturan
9.
Nomor 92 Tah,n
Peraturan Menteri Sosial Nomor sllHUKI2ooz tentang siatuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
10. Peraturan Mer:teri Sosial Nomor Memperha.tikan
2,Oll;
g6 rHUKl2o
1o
tentang
Persetujuan Menteri pendayagunaa.n Aparatr:r Negara cian Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B lsig lM.pAIV_ RBl2l2013 tanggal 26 Februar.i 2013; ,-:i
"
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
\Ji
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGAi'lISiliSI DAN T',{'l',r" KER.JA SEKOLAH TINGGI KESBJAHTERAAN SOSII\I., T]ANDUI\IG. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FI]NGSI Pa.sal
(1)
1
Sel
irri dirsebut S'rKS Bandung
rrrerupakan Kemet:terian. So-sial, dipimpin oleh Ketua yang bertanggungjawab kepada Menteri Sosial.
di iingkr.-rrLg:i-r beracla di bawah dan
(2)
F'embinaan teknis akademik STKS Bandung clila.ks^naka,n oleh Penriidikan d?l Kebudayaan clan pembina te[nis fungsiopeil STKS Menteri Banclur:rg clilalcsan akan Menteri Sosial
(3)
Mente-r'i Sosial n:elimpahkan wewenang kepada Kepala Badar.r pe,diclikan Penelitirin li.esejahteraan sosial untuk *?la.krkun p.*biraan srKs Bandung. 2
claLir
REHEHIffiI"*ffi,Hb^ Pasai 2
srKS Banclung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi akaderrrik, "' vokasri, da:.r prolesi di bidang peke4uur, .o-.iul.
Dalam m':lalcsanak3n tugas sebagain:"::t:,:"ksud dalarn pasal menyelengg:rakan fungsi : a' penyrlsrrlntrn kebijalcan peny'elenggaraan perrdiclikan
tinggi -'--'>D'
r;osial;
2, srKS
di bidang pekerjaan
pelaksarrr.ran pendiciikan dan pengajara.n di biclang pekerjaan sosial; pelaksar"aan penelitian pekerjaan sosial; pelaksanacLn petlgabdian kepad.a masyarakat;
pelaksanaan penjaminan mutu pendiiikan tinggi; p ela ksern a an pernbin.aeur civitas Lkademika; pengelolaan laboratoriurn pekerjaa.n sosial; per-i;t'loiaan erdmi^istrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan; darr pc'ngirlola.an
penunjangakademik.,r,+,
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
;
Bagian Kesatu Umum Pasai 4
STKS Bandung terdiri atas: a. Ketna darr Pembantu Ketua; b. Senat; c. Prograrn Diplorna pekerjaan Sosial; d. Program Pascasarjana pekerjaan Sosial; e. Pusa.t Penelitian; f. Puszrt Perrgabdian kepada Masyarakat; g. Pusat Fenjaminan Mutu; h. Laboratorium Pekerjaan Sosial; i. Bagian Administrresi Akademik dan Kemahasiswaan; j. Bagian Adrninist.rasi Umum; k. instaiasi Penunjang Akademik; dan 1. Kelonrpok,Jabatan Fungsional Dosen dan Fungsional Lainnya.
Banclung
REHfiHIffi**nT,Hb,o Pasal 5
pagan organisasi STKS Bandung sebagairnana tercanturn d.alam l,anrniran r lerupakar; bagian yarlg tidak terpisahkan dari peraturan ini. Bagian Kedua Ketua dan Pembantu Ketuzl Pasal 6
Ketua darr Pernbantu Ketua merupakan unsur pimpinan STKS Ban,Jrrng. Pasai 7
Ketua mempunyai tugas memimpin STKS Bandung. ..:i ii
Pasal
8
"i
(1) Dak:'rn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Fasal '7, Ketlla diba.t, 3 (tiga) ol'ang Pembantu lietua yang bertanggung jawab langsung kepa.cil Ket,a. (2)
Pt,:mba11i-r-l
a' b' o'
Ketua sebagairnana dimaksud dalam pasal 6 rerdiri atas
:
Ir':mbantu Ketua Bidang Akademik, selanjr.rtnya disebut pem.banlu Ket-r-ra I. Pen:rbaLrtu Bidang Admiriistrasi "da.n organisasi, selanjutnya disebur -Ketua_II; Pernb;lirtu Ketu.a dan Pernl--'arttr-r _Ketua Bidang Kem.ahasiswaan dan Alumni, selanjutnl,a ciisebut Peml_rerntu Ketua IIL Pasal 9
(r
)
{2)
Perrrl:a.etu Ketua. mempunyai tugas mernbantu Ketua clalam memirlpin _I_ pelaksa'naan pendidikan dan pengajarin, peneiitian pekerjaan sosial, pengabcliap kepada rr:asyarakat, penjaminan mutu, pengeloiaan- traboiatorium, dan kegiatan admj'iiisr-rasi akademik, serta penyelenggui.r.rit erja sama internal dan eksternai.
Pernbantu lietua
II mempunyai tugas membantu Ketua clalam memimpin u*u* dan organisasi. Pernbatrt'i-t Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua. clalan-r rnernimpin
pelaksanaa.n kegiatan administrasi (3)
pelaksaniean kegiatan administrasi kemahasiswaan
da. alumni.
REH5Ulfi[loioo3,{tb," Bagizin Ketiga Senat STKS Bandung,
Pasal 10
srl(s Bandung me'upakan t'adan norma_tif clan peri.rzaki)i,rL tertinggr si.l{,cj Bandung yang diat,r Guih, la,3.rt dalam statuta srKS Bandung. Senat
Bagian Keempat prograrn pendidikan Diplorna Pasai
11
(1)
ProgratrL Diploma Pekerjaan sosial merupakan dipimpin oleh Ketua piogram yang berada unsur pelaksaLna aicademik yang cii bawah dan be.trrrrggung javrab ur J ----c' kelracla Ketua.
(2) (3)
Program Diploma Pekerjaan sosial mempunyai tugas melai<sanakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan sosial. Program Diploma Pekerjaan Sosial sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Program studi Diploma IV PengemuJ"g"" sosial Masyarakat cla, Rehabiljtasi Sosial.
(4)
Dalam rnelaksanakan tugets, Ketua Program dibantu oleh sekretar:is progra,. Bagian Kelima Program pendirlikan pascasarjana Pasal 12
(1)
(2)
Pr;'rgrar' Pascasadana Pekerjaan sclsial merupakan unsur pelal<sana. akaclenrik yang cipimpin oleh Ketua Progra-m yang berada dj bawah dair bertanggurlg jawab l<epada K.etua.
Progra.rn P."".*?1.l??- pekerjaan Sosial mempunya_i tl"ga:r melilksanerkarr
pendidi'
Prograrn Pascasarjana sebagaimana dirrraksr-rcl pada ayat (t) l'..I.rj..rl, terdi::i ertas program Studi Spesia.rislo:i.i 1 (satu) p.L?rj"ur, sosiar,
(4)
Dalarrr meiaksanakan tugas, Ketua Program dibantu oleh Sekretar:is prograrn.
5
MENTERI SOSLE,L ,:i REPTI B LIK iNDG$$E$[,,A
Bagian Keenam Laboratorium Pel<erjaan Sosial Pasal 13 (1)
Labt:ratorium Pekerjaan Sosial merupakan unsr-r.r pelaksana akadernik y€rng dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang berada di bawah dan berl-anggung jau'ab k:1rada I(etua.
(2)
Li"tl'i'lrator:ium Pekerjaan Sosial mempunyai lugas pengeloiaan praktikum dan sarlrrr.t dan prasarana laboratorium.
(3)
l)alarn rnelaksanakan tugas, Kepa.la Laboratorium dibantu oleh Labora" -ol'ium.
Sekrer.ar-is
Bagian Ketujuh Pusat Penelitian Pasal 14 (1)
Pusat P,":relitian merupakan unsllr pelaksana akad.emik l/ang clipirnpin llelr i(epala Pusal yang berada di bawah dan bertanggung.jawab
krlpa-,ciar
Ketua.
(2)
Pusat Penelitianlnemptrnyai tugas melakukan penelitian darr lrengembangan ih::lr dan teknologi di bidang pekerjaan sosial.
(3)
Dala.rrr rrrelaksanakan tugas sebagaimana dimaksr.rd pacla.5,211- (2), plr.;err Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang kemrskirran clan kebijaka:-r sosial; b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang bencana dan pengungsi; c. pelaksanaan pengkajian clan penelitian di bidang kelembagu"r, a"r, p61*yur,u1 masyarakat; pelaksanaan d. pengkajian d.an penelitian di bidang keluarger; e. pelalisanaan pengkajian dan penelitian di biclan[ p.."*[u.rri f' pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidan[ inak; g. pelaksanaan pengkajian dan perrelitian cli bidang lanjut usii:; h. pelaksanaan pengl
(4)
Da]arrt n-elaksanakan tugas, Kepa.la Pusat dibantu oleh Sekretans pr-rsat.
MENTERI $OSIAL REPUBLTK IND@hIESIA Pasal 15 (1)
Pusat Penelitian terdiri atas U:rit l(ajian Kemiskinan dan I{ebijakan Sosial; ? b. Unrt l(ajiar: Bencana dan pengu.ngsi; ! Unit Kajian Kelembagaan dan-pelayanan Mersyarakat; :
cl, unit Kajian Keh:.arga;
e. LInit I(ajian perempuan; f. Llnit Kajian Anak; q. Lrnit Kajian La.njut Usia; h. Unit Kajian HIV/AIDS; i. Unit Kajian NApZA; j. LInit liajian Disabilitas; Kajian Kornunitas Adat Terpencil; dan I1. Unit Unit Kajian lain yang dipandang perlu.
(2)
Unit Kaiian ,Cipimpin oleh Kepala Unit. Pasal 16
(1)
lJnit K'ajian Kemiskinan dan Kebiiakan sosial mempun,;eri tugas lrgl:aliia.n oe
dan penelitian di bidang kemiskinan dan kebilakar* s;osiai.
rnelal,;r,l<:rrr
(2)
tJtrir: Ka-jian Bencana dau Pengungsi mempunyai tugas melal.,irka.n penelitian di bidang kebenca:.:aun da, pengungsl.
(3)
Unit Kzrjiari
(4)
Unit l(ajiiln Keltrarga nlempunyai .tugas melakukan pengka.lian dan penelitiar-r bidang
pengkajia. da,
Kelernbagaan dan Pelay'anan Masyarakat rrrer:rpllnyar tugas melakirkan pengkajian dan penelitian di bidang kelembagaan clan pelayani,rn
keluarga.
,cr
(s)
I'Jnit Kajian Perempuan melrlpunyai tugas melakukan pengkajian clein penelitia.n rii bidairg perempuan.
(6)
Unit l(ajian Anak mempunyai tugas melakukan pengkajian d.an bida.ng anak.
peneliu-i:Ln cli
(7)
YSll 5u,tan Lanjut.usia mempunyai tugas melakukan pengka.lia.n di bidang lanjut usia.
(B)
unit Kajian HIV/AIDS mempunyai tugas mela.kukan pengkajian dern penelitian di !!i bi,1ar.g HIV/AIDS
,.i
clar., penelirian
*
-
(e)
unit Kajian NAPZA mempunyai tugas melakukarr pengkajiari clan pelelitia, bidang NAPZA.
dj
REHfiHlf;Il**ffib* (10) IJnit Kajian Disabilitas mempunyai tugas melakukan pengkajiarr 6an penelitian bidang disabilitas. (11)
unit Kaiian Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas r:relakukan dan penelitian di bicla,g kornunitas adar terpencil.
cii
pengl":a1i,n
Bagia.n Kedelapan Pusat Pengabdian kepada Ivlasyarakat
Pasal 17 (1)
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat merr-rpakan unsLlr pelaksana akadeinik Iutg dipiinpin oleh Kipala Pusat yang beracla di bawah da.r, berl.anggung jawal-, l<epada. Ketua.
(2)
Fusa't Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas m:lnkpkan pelay:rnran pekerjaa, sosial dan aplikasi teknologi pekerjaarr sosial.
(3)
DaLlam melaksanakan ttigas sebagerimana dimaksuc. parla aya.t {Z) purrar PengzrLdian kepada Masyarakat me,yerenggarakan fungsi a. }:elal;s'anaan pelayanan dan aplikasi leknologi pikerjaa,-, sosial rJi bicla,,g l:r:rrri skirran dan kebijakan sosial; b. pelaksanaan pelayanan <1an aplikasi teknologi pekerjaarL sosial di biclang bencana dan pengungsi; pelaksanaan pelayanan dani aplikasr teknc':logi pel<erjaan sosial di biCang icelernbagaan da.n pelayanan moiyarakat; d. peJax-sanaan pelayanan dan aplil
usirr;
h
i. j k. (4)
P:i:1,:1f." Fit\r//rIDS;
pelayanan dan aplikasi teknologi pekerjaan sosiat
di sosial di
pelaksanaan pelayanan clan apiikasi teknologi pekerjaan rrarkr:1-ika, psikotropika, dan zat acliktif lainnya (NAPZA); pt,l.ak.s;anaan pelayanan dan apl.ikasi teknologi pekerjaan sosiarl disa.bilitas; dan pei:t,<sanaan pelayanan korrunitas adat terpencil.
bidang bictang
di
bic_iang
dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial di
biclang
.1 ,I
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pusat dibantu oleh Sekret-aris pusat.
MENTERI SO$LrANREpUtst"tK |NDO0,{ESIA Pasal 18
(1)
Pusa.l- Pengabdian kepada Masyarakat tercliri atas : {-1njt Layanan Kemiskinan dan Kebijakan Sosial.;
a. b. Unit Layanan Bencana dan pengungsi; c ur-rit Layanan Kelembagaan dan pelayanan iMasyarakat; d. Unit Layanan Keluarga; e. tJnit Layanan perempuan; f. Un:it'.ayanan Anak; g. Unit_ Layana.n Lanjut Usia: h. Ur:rit Layanan HIVIAIDS; i. TJnit Layanan NApZA; .,. tJnit Layanan Disabilitas; k. Unit Layanan Komunitas Adat Terpencil; dan i. Llnit Layanan lain yang dipandang perlu.
(2) Unit La'yanan dipimpin oieh Kepala Unit. Pasal 19 (1)
Unit Layanan Kemiskinan dan Ifebijakan Sosial
mempun.yar.i [ugas mela]
pengkajian dan penelitian di bidang kerrriskinan dan kebijakan sosial,
(2)
Unit Layanan Bencana dan Pengungsi mempunyai tugas rnelakukan dan pr:nelitian di bidang kebencanaan dan pengungsi.
(3)
pengl
Unit
l,ay'ana"n Kelembagaan dan Pelayanan Masyarakat rnempunyai tugas rrtelakulran pengkajian dan penelitian di bidang kllembagzr,rn da"n peiay"iu.., masyurlakat.
(4)
Unit Lalranan Keluarga mempunyai tugas melakukan pengkajran dan penelitiarL di bidang keluarga.
(5)
IJr:rit Laya,nan Perelnpuan mempunyai tugas melakukan pengk,{ian dan peneliLl.rn di blcJ;rng perernpuan. r!;
(6)
Unit Laf ii-nan Anak mempunyai tugas melakukan pengkajian bldang anak.
c-kLn
pepelitian d;
(7)
Unit l,ri'yanan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan pengkajian da;r d'i bidang lanjut usia.
(B)
Unit L,n"lm.an I-IIV/AIDS memplrnyai tugas melakukan di bidang HIV/AIDS.
(e)
tJnit Lra'vanan NAPZA nlempunyai tugas melakukan pengkajiarr Can penelitian bi,lang NAPZA.
penp;.1{aj.ia1
per1eti1r1a.n
dan penelirian r1i
MENTERT $OSIAL REPUBLIK INDONESIA
(10) Unit Lavi-,rnan Disabilitas mempunyai tugas melakukan pengkajial clar penelitiar-r di bidarig disabilitas. (11) Unit La5'anan Komunitas Adat Terpencil nrernpunyai tugas mela.kukan pengl:a;ian dan p,,:n,.itian di bidang komunitas adat terpencil. Bagian Kesentbilan Pusa.t Penjaminarr iVlutu Pasal 20 (1)
Prt;a.t Penjarninan lvlutu merupakan unsi-tr penjarriinan mutu, y'ang clipimpin oleh Kcp'a.1a Ptrsat yang berada cli bawah dan bertanggung jawab kepad.a Ketu.a.
(2t
F'usat l:'enjaminan Mutu mernpr:nyai tuga.s melaksanakan penjurnrinan mutu peny'ele'nggaraan pendidikan ting
(3)
Dalam rnelaksanakan tugas, Kepala. pusat d.ibantu oleh Sekretaris. Ba.gian Kesepuluh Bagian Administrasi Akademik dan KemahasisweLi*n
Pasal 2 1
Bagietn ,rt'rlministrasi Akademik dan Kemahasiswaan aclalah unsur pelal<sana adrninistrersi di bidang akadernik dan kemahasiswaan yang berzrcJa cli bawah rlan be.rtanggung .jawab kepada Ketua dan dibina oleh Pembantrr l.,.etua 1 sepanjir:r.-, menyangktrt. bidang administrasi akademik dan Pembantu Kelua III rne:r5,ar,?1
Dala.m melal:sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarrr
Pirs;ar1
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi a. pelalo:rsanaan adrninistrasi pengajaran; b. peial<sareaan registrasi dan pengelolaan data mahasiswa: c. pelaksraneran a,Cministrasi kemahasisrn,aan dan ah-rmni; dern d. pen)rLlsunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sarna
10
:
22.
i3aglan
MENTERI SOSIAL REPUBLIK I${DOS{ESI,A
Pasal24 Bagian Aciministra.si Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas a. Subbagian Administrasi pengajaran; b. Subbagian Registrasi dan Data Mahasiswir; c, subbagra.n Admirristrasi Kemahasiswaan dan Alumni; dan d. Subbagiein Perencanaan dan Kerja Sama. Pasal 25
(1) Subba.prtan AdminisLrasi Pengajaran mempunyai tugas
melcr.l
lren.gajaran.
(2) Suhbargian Registrasi dan Data Mahasiswa mempLrnyai tug,as rlr:li-rlrt-rkan registrasri dan pengelolaan data mahasiswa. (3) Subbagian Adrninistrasi Kernahasiswaan da.n A1umni mempu.l1'a:L tugas melakrrka.iL a dmir.istra si k.emahasisr,vaan dan alumni. (4) subbagiLeii: Perencana.an clan Kerja sama mernpurrlrai perlyl.rsltrlan rencana) program, dan anggaran, serta kerja sama,.
tugas
nL.elakukan
Bagiarl,,Kesebelas Bagian Administrasi Umurn Pasai 26
Bagian .,\orninistrasi Umum adalah u.nsur pelaksarra eiclministrasi di bidang administrasL umr-tm yarlg berada di bawah dan bertanggurlg jawab [6:pacla Ketr,ra r]an dibina oleh Pembantu Ketua IL Pasal 27
Bagian Ackain.istrasi Umum rnempunyai tugas meiaksanakan pelayar-ran administr:asi kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, tata usaha, peilerrgkapan, clar rurnah tangga.
11
MENTERI $OSIAL RHPUBLIK INDONESIA Pasal 28
D{am
r'nelaksanakan tugas sebaga.im.ana dimaksud dalarrL pe^sai 27 istrasi U mum me nyele nggaraka]t f.,rngsi : pelaksanaan administrasi kepegawaian pengelolaein keuangan; pelaksanaan urusan Lrubungan masyarakat dan tata usaha; diln pengelolaan perlengkapan din runah tangga.
Adrn in
a. b. c. d.
BiLqia:.r
Pasal 29
Bagian Administrasi Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Srrbbagian Keuangan; Subba-gi*n Hubungan Masyarakat clan Tata Usaha; dan 9. d. Subbagian Perlengkapan dern Rumah Tangga. Pasal 3O (1)
Subbagian Kepegawaian mempunyaiutrgu. melakukan aclministrasi kepegawaian
(2)
St-tbba51iar.t
(s)
Subtragi;rn I'lubungan Masyarakat dan Tata Usalra. mempun.vai tugas melaku!:an urusarl hubrrngan masyarakat dan tata usaha.
(4)
SublcagieLn Perlengkapan dAn Rumah Tangga, mempunyai tugers melakukan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.
Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan.
Bagian Keduabelas Instalasi Penunj ang Akademik Pasal 31 (1)
Instalarsi Penunja.rg Akademik urenrpakan unsur penunjang penyelenggaraan kegsiatarr penclidikan tin.ggi pekerjaan sosial yang dipimpin-oleir kep?rla iriJralasi, l:eradal di bawah dan bertanggung javirab kepader retua.
(2)
Instalasi tren'un;ang Akademik sebagaimana dimaksud pada a.yat (l) meliputi: a Instalasi Perpustakaan;
b c d e f
Instr..la.si Bahasa; In.sterla.siTeknologj Informatika;
Instaia.si Pendidikan /rgama; Instaii..,i Media pembelajeiran; dan Instaiasi Penerbitan 72
MENTERT $OSIAL REPUBLIK INDONESIA Pasal 32
(1) h:stalasi Perpustakaan mempunyai tugas melar.kukan
pengelolaa,n clan pelayarnan
lreri.rrtstal
t2)
Insta.lasii Bahasa mempunyai tugas meiakukan penyelenggaraan penirigl,,atan kernampuan berbahasa,
(3) Instalasi Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelavanan teknologi informatika.
(4) insta}asi Pendidikan Agama mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan l,;erohanian.
(5) Instalasi Media Pembelajaran rnempunyai tugas melakr-rkan 1:ela-ra1an dan pergembangan media pembelajaran. .!.
pengelolaan,
'.)
(6) Instalasi Penerbitan mempunyai tugas melakukan pengelolaarr dan penerbitan.
pela./anr-Ln
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DA}I JABATAAI FUNGSIONAL I,AINNYA Pasal
33
t
Kerorrrpc;k .]abatan Fungsional Dosen
dan Jabatan Fungsional lainnya mempun5,ai tugas m,elaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsioner.lnya berdasarl<arr ketentu,a n peraturan
p
erundern g-r-rndan gan.
Pasal 34 (1)
Kelonrpolr Jabatan Furrgsional sebagaimana dimaksr.rd dalant Pasi:l
313,
tercliri atas
sejumlah tenaga filngsional yang terbagi dalam berbageii kclci:npok jabatar:
fungsional sesuai dengan bidarrg keahliannya. (2)
\{as;i.ng-rnasing kelompok jabatarr fungsional sebagaimana diraa}<sut1 pacia al\'.,,t (1),
(3)
Jurnlah tenaga fungsional sebagaimanei dimaksud pada
.a1,at
(1), ditentr-rkar,
berd,asa:.kan kebutuhan Can beban l<erja. (4)
jabatan fungsional sebagairnana
JerLts tla.n jenjang
13
src-surar
MENTERI SOSIAL REPUBI-IK INDONESIA . BAB IV
TATA KERJ,\ Pasal 35
Dalam mela.ksanakan tugas, setiap pi.rnpinau satuan organisasi cli lingkungan S'IKS Band:ung u'arjib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam ling4kurrg,tn masing-rnasing maupun arr.tar satuan organisasi di lingkungan STi(S Ranclung s'crta denga.n instansi lain sesr.rai dengan bidang tugas nrasing-rriasing. Pasal 36
setiap pirnp:,ner.n satuan organisasi di linglrungan STI(S Bandung walib: a. rnen.ga',1'asi bawahan masing*masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengttm.tril langkah-langkah y.ang diperlukan sesii6,i ,Jengan pererturan perundang-
b,
und:Lngan; dan Ir,er.P;il(r-iti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada arasa.n rnrrsing rnasrrilz, can menl,ampaikan laporan berkala tepat parda waktr-rnya,
Pasal 37
Setiap laporan yang diterima oleh pemirnpin satuan organisast v,,a;rtr cri
Dalanl fiIr:rnyE].Irlpail
Setiap petnimpin satuan organisasi di lingkungan STKS Bandung bertanggung
memimpin clan mengoordinasikan bawahannya masing-masing clan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. BAB V ESELON Pasal 40
(1) K.etua nerupakan jabatan struktural eselon Il.a. (2) Kepala Ragian merupakan jabatan strukturral eselon IILa, (3) Keparla Siubbagian merupa.kan jabatan struktural eselon iV.a. L4
jaw,r,L[r
rnerrrberrikan
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INBCINE$IA Fasal 41 (1)
Ketua Program, Kepala pusat, Kepa.la Laboratorium, Kepala Ur.'it" clan
Insta.lasi merupakan jabatan non eselon. (2)
l,lepa.la
Sekretaris Frogram, Sekretaris pusat, dan Sekretaris Labc rat-oriurrr, merupai.:a jabatan non eseion. BAB VI LOKASI
rr
,I'
Pasal 42
srKS Ba,cir.rrig berlokasi di Baiidr-rng Jawa Barat. BAB VII KETE},ITUAN PERALIHAN Pasal 43 Pacia saat t.n.t-rlai berlakrny;1 Peraturan ini, seluruh jabatan ya11g adil beserta pejabat yang memarrgku jabatan di iingktrngan STKS Bandung tetap rnelaLkui.rzrn tugils ilari fungsi ST'KS Rarrdung sampai denga.n aiatur kembali berdasarkarr pe,ra.t,r:rn i,i,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44
Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh MenLeri Sc'si"l, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menr-eri yang mernbidangi u'rusan pemerintahan di bidang p"rrduy.g.lnaanLp,a.ratur negara. Pasal 45
Pada saat mu.lai berlakunya Peraturan Nlenteri ini, maka Keputusan Menteri Republik Tnclonesia |tromor 24lPEGbIUKl2OO2 tentang Organisasi dan Tata Sosial Ker.la Sekoiah Tinggi Kese.lahteraan Sosial Banciung, dicaburt dln diiyeitakan tidah berlaku.
15
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESI.A Pasal 46
Pera.turan dan ketentuan sebagai peiaksanaan I(eputusa"n M,:nteri tlosial Norn,:rr 24IPEGLIU!
Agat seti:.p oral1g mengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan Peraturarn ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.. Ditetapkan di J,lkarta
Mente:,-i
nggal Z:l ,o,pr.i 1 2013 OSI,\L DONESIA,
AF'AL JUFRI Diundaregkan d i Jakarta pada tanggal 26 Apri 1 ZO13 MEN'I'FII?I I{UKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUFJ I,i
K
&*z
-j
l?
I
N
DOi{ESIA,
/ ,r4-Lr-,-
/,
AMIR SYAI\,ISUDK ttERI
1.p,.
I\UGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
16
20i3 NOMOR
647
MEhITERI SOSIAL REPUBLIK INDONESI,,A ,!,
,\
I,AMPiRq.N ITEF}\'IURAN MENTERI SOSIAL Iti NONiOR ] : OB TAHUN 2013 TA lrlGrfAI: 23 APRIL 2oL3 TEITIT.,\IT (} : BAGAN SUSI.JNA]\ ORGANISASI SEKOLAH TINC}C.I KESEJAHTDRAAN SOSIAL BANDUI\,IG
BANDUNG
_l
lffiffii*ffi
L-
KE'IERANGAN I(EIOMPOK ---------.-]JABATA] FUNGS]ONAL DC)SEN DAN .
W
:
; Stn,ir r-r:-al Non Ersel,:rr : Strrr-
JASAITN PUNOSIONAI. ., .;-..-,..
i.
]OSIAL )iDONESIA,
AT,
t7
JUFRI
