PeDegasan daD Penguatan Shtem Presidensiil Oleh
Prof.Dr. Yobanes Usfunan, Drs.,SH.,MH J) Fakultas Hukum Universitas Udayana SInitwr ketatmegaraan, menunjukkan NegerB Indonesia menganut sistem presidensiil. JMId'_"~__ oe pmydenggaraan
pemerintahan RI pasca amandemen Undang Undang Dasar Negara
••IIo,,,,'liPik Wrmsria Tahun 1945 ( UUD NRI Tahun 1945 ), secara konstitusional telah tertata
.,....""' ..... Samun, masih menimbulkan masalah terkait efektifitas sistim presidensiil.
'"L".1
7
Sistem Presidensil.
...., m ll.JD NRI Tahun A~
,- ,
III
7IC"'ailukan,
1945 Tentang Kekuasaan Pemerintahaan Negara, dalam PasaJ 4
Presiden Republik. Indonesia memegang kekuasaan pemerintahen mellurut
£ LDdmg Dasar. Kekuasaan eksekutif diberikan kepada Presiden dan para menteri yang
-=-~ipi"'iD dcpartemen / non departemen
mmgingat Presiden sebagai
bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada penyelenggara
pemerintahan tertinggi, delam
_..;....01''''.. apemerintahan Negara.
Srhapi pem.egang kekuasaan pemerintahan tertinggi, make Presiden menjalankan kekuasaan . . . . hidang Pemerintahan (ekselrutif) dengan menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari dan ~
semua aspek pembangunen. Dalam bidang penmdang-undangan, Presiden
4. "uk UU.Perpu, PP, Perpres, Kep.Pres. dan dalam bidang Kekuasaan
Kehakiman,
,.. . . . . . . .,; ~ib., Oalam,FGO Penegasan dan PenguatanSisreln Presidensiil, DiselenggBTllkan MPR -Bekerjllsuma Fllkuttas Hukum " '_ _ l'~ Hlllel Ramada Bintang, Kartika Plaza Kuw. 2lJuli 2017.
r
, . -......, manihXj kekuasaan untuk memberikan grasi- rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Hal ini
tI:-.I kh.Urer pemerintahan presidensiil. Ciri-eiri sistem pemerintahan presidensil.
~
.... c..
... L
~
&.
". J-
2
~
memaogku jabatan sehagai kepala pemerintahan dan kepala Degara.
Pr9IeD diplih melalui pemilu langsung oleh rakyat
_~ legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu)
Pn:sideu mempunyai hak prerogratif listimewa untuk mengangkat dan memberhentikan
DIIII:IlIeri-menteri. Kmine! (dewan menteri) dibentuk oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada presideD.
~ tidak: bertanggung jawab kepada Parlemen karena tidak dipilih o]eh Parlemen.
PaJcmeo memiliki kekuasaan legislatif sehagai lembaga perwakilan.
PItS;dCD tida.k. berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
Kcknasaan eksdrutiftidak bertanggung jawab kepada Parlemen.
Kdnasaan eksekutiftidak dapa! dijaWhkan Parlemen.
Bcrtitik tolak dari pandangan ini, hal-hal mendasar yang perlu dideskripsi dan dianalisis
"
........ Presiden dalam memangku dan rnenjalankan jabatan sebagai kepala pernerintahan
. . kqaaIa Negara, maim kekuasaannya perlu dibatasi dalam UUD NRl Tahun 1945, untuk
_"''1.,,-lJh
L
kemungkinan terjadi
kemerosotanlkegagalan
sistem pemerintahan presidensil
dcmobasi Caesarisrne (yang mernposisikan kekuasaan eksekutif sangat luas/ executibe
t.::.vy dan sebaliknya melemahkan kekuasaan legislative). b. Keonmgkinan militer memperoleh kekuasaan politik. Co
Kemungkinan turnt campumya eksekutif mengatur parlemen.
Sc:cara konstitusional UUD NRI Tahun 1945 rnengatur pembatasan wewenang Presiden RI
atait bidang legislasi dalam sejumlah Pasal. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah daoohasi Caesarisme agar tidak memposisikan kckuasaan eksekutif sangat luas (executive : blI Hapl:....... SupannaD. Perlladingan Lembaga Krpresidemm RI & Amerika Serilal, Usaha Nasion.al SlIJ1'JNya,1982,h, III
"'~"1.
l'atg dapat
~ saal
&Ira. Ll...~·
meLemahkan kekuasaan legislative seperti yang teIjadi pada era Orde
iru OPR hanya sebagai "tukang stempel" dalam mengesahkan suatu rancangan
njadi Lv. Hal i.ni sesuai versi Pasal5 Ayat (1) UUO 1945 (sebelum Amandemen DUD
1945L 1''q: meoenfUkan, Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan
DfIl.
K..ioi pembar.asan terhadap kckuasaan Presiden tcrsebut sesuai prinsip-prinsi dalam Pasal I
_"-!& 13-1 Ll...l> NRJ Tahun 1945" Negara Indonesia adalah Negara hukum. Syarat-syarat agar _
Sepa. dilategori sebagai Negara hukum, sebagaimana dikemukakan, Burkens,J yaitu,
~
S1'''U1Il asas legalitas, pembangian kekuasaan, perlindungan HAM dan peradilan
Asas 'egalitas mensyaratkan setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Mas dascr itU, UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
*J'iiIbirLbi kelruasaan Presiden. Unsur pembagian kekuasaan negara bertujuan membatasi
""'*'esa1'n penguasa!Presiden, agar menghindari tindakan penyalagunaan wewenang "abuse aI
~
eb..tulif,
dan kesewenang-wenangan "wilekuer". Hakekat
pembagian kekuasaan kepada
legislatif dan yudicial, untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada salah satu
leiGca Negara tertentu yang dapat menimbulkan absolutisme.
Unsur ketiga menunjukkan secara jelas pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia merupatan suatu tuntutan yang harus dipenuhi Penyelenggara Negara (eksekutif, legislative diJn yurflSial). Unsur peradilan administrasi eksistensinya untuk melindungi warga negara yang
;; YClNnes Usfunan, HAM Politik - Kebebasan Berpendapat Di Indonesia, Udayana Universitiy Press.,2016,h.99.
•
J +.«*11 penyelenggara negara, dapat menuntut kerugian yang dialami melalui peradilan , - -01'06 (PTUN).
l.Inb.* kepentingan efisiensi penulisan berikutnya, dalam makalah ini penyebutan
Pnwakilan Rakyat, Ranc:angan Undang-Undang dan Undang-undang, Peraturan
Dc
i
III
itotih Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan
~
dalam uraian maupun ketentuan Pasal hanya menggunakan singkatan saja; DPR,
.... din UU, Perpu,PP,Per.Pres dan Kep.Pres. Meskipun
penyebutannya dalam diskusi ini
. . . . . - bdang menyebut sec:ara lengkap tanpa singkatan atau sebaliknya.
L
.....
n
pemootasan terhadap kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi.
~ ~~
(1) DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Ayat (2) Setiap RUU dibahas
.... DrR. din Presiden Wltuk mendapat persetujuan bersama. Ayat (3) Jika RUU itu tidak f Z- pcrscIUjuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalarn persidangan DPR masa . . _-\.~ (-4)
Presiden mengesahkan RUU yang telab disetujui bersama untuk menjadi undang
, _ Ayat (5) Dalam hal RUU yang telab disetujui bersarna tersebut tidak disahkan oleh . . -h::n daIam. waktu tiga puluh han semenjak RUU
tersebut disetujui, RUU tersebul sab
j ti undang-undang dan wajib diundangkan.
Kc,.....nan - ketentuan tersebut secara konstitusional menciptakan keseimbangan dalam ,. 4k§tllnaan
wewenang oJeh Presiden dan DPR. Dengan demikian, pembatasan penggunaan
_e-eDmg dalam ketentllan konstitusi tcrsebut bertujuan, meneegah penyalabgunaan wewenang
dim rindakan kesewenang - wenangan yang menirnbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan
mmgbambat akselerasi pembangunan.
'" fgL pcmbatasan lain terhadap kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait
- 2M ~-.g memaksa Pasal22 Ayat (I) DUO NRl Tahun 1945 menentukan,. Oalam hal
L.
-... .. _",,,'tall yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Namun Perpu tersebut ~
Ayal (2), itu hams mendapat persetujuan OPR dalarn persidangan yang berikut. Ayat (3)
.Jib. tida.k mendapat persetujuan, rnaka Perpu pernerintah itu harus dicabut.
Keempat, Hal-hal lain yang rnernbatasi kewenangan Presiden Republik Indonesia yaitu ~
babitan dengan peretujuan dan pertirnbangan OPR
PBaI. II Ayat (l) Presiden dengan persetujuan OPR rnenyatakan perang, rnernbuat perdamaian ... perjaojian dengan negara lain. Ayat (2), Presiden dalarn rnernbuat peIjanjian internasional ~,.
yang menirnbulkan akibat yang luas dan rnendasar bagi
k~pidupan
rakyat yang terkait
.. *If+' beban keuangan negara, dan/atau rnenghamskan perubahan atau pernbentukan UU harus
4 g
JIf"'SdJljllali OPR.
K.cIanuan Pasal 13 Ayat (1) Presiden rnengangkat duta dan konsul. Ayat (2) Oalarn hal - ng.ugkat duta, Presiden rnernperhatikan pertimbangoll OPR Ayat (3) Presiden rnenerima
P,c 1+'an duta negara lain dengan rnenperhatikan pertirnbangan OPR.Pasal 14 Ayat (1) Il
Ptesideu memberi grasi dan rehabilitasi dengan rnernperhatikan pertirnbangan Mahkamah
.-\pmg. Ayat (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan rnernperhatikan pertimballgon
DPIL J
Pc'tiWWlll kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 15,16 ... Pasa.I 17 UUD NRJ Tahun 1945, tetap dibatasi penggunaan wewenang Presiden berdasarkan LL. PasaI 10 Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan _~ M ' I I
Ra'
I
Udara. Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya
babaya diterapkan dengan UU. Pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain
... IIDda kehorrnatan yang diatur dengan UU. Pasal 16, Presiden membentuk suatu dewan
pai••Ii_llgan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang -
I
jauya diatur dalam UU .
....... 17 (I) Presiden dibantu oleh menteri·menteri Negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi musan tertentu dalarn pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam
uu. Penggunaan hak
prerogative
Presiden dalam hal pengangkatan Menteri, belum
!iIepeIIubnya "independen" karena intervensi parpol untuk memasukkan calon menterinya.Pada
... scsuai dengan hakekat sistim pemerintahan presidensiil semestinya wewenang tersebut maupakan wewenang mutlak (mumi) Presiden yang tidak boleh diintervensi. Pada hal Presiden maupakan presenlasi rakyat pernilih karena dipilih meJalui pemilu. Namun demikian, untuk m
noujudkan kerjasama "chek and balances system" dalam rnewujudkan tata kelola pemerinlahan
-good governanee" dan pemerinrahan yang bersih "clean govemance".demi terwujudnya kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip Negara hukum, maka
IIIICDUIUI hemat saya, ajaran trias politika "seperation of power "(pemisahan kekuasaan) tidak -.gkin diterapkan seeara efektif. Manakala hal itu dilakukan, justru berpotensi menimbulkan pc:n~wahgunaan wewenang
"abuse power" dan kesewenang-wenang "wilekeur",karena
IIIrjlilllOOlkan kesulitan untuk melakukan eheek and balanees diantara lembaga legislative,
cbettnif (tennasuk lembagajudisial). Keeuali itu, menggunakan pembagian kekuasaan
-dtsu'ibution of power" sebagai pengganti ajaran separation of power yang kurang tepat untuk mpagunakan karena seeara hakiki ajaran ini intinya agar kekuasaan legislative,eksekutifdan ~wdisc:iaJ. hams
dipimpin oleh orang yang berbeda dan bukan di tangan satu orang seperti Raja.
II.Pmpatao Sistem Presideosil.
Ptmbahasan dalam bagian ini terkait, a) Penyederhanaan Parpol Konsekuensi Terhadap "
PcwbUilUkan fraksi Di DPR,b) monompoli partai dalam pemilu Presiden. e) Hak Veto Presiden, tlJ Pwgawasan DPR untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap hak Presiden . . . . hal pengangkatan pejabat Negara.
a..Pmyederhanaao Parpol. Ke depan perlu dibatasi jumlah partai politik agar meneiptakan suasana demokrasi yang Ebih dektif. Penyederhanaan partai politik (parpol) dalam bentuk kuantitas perlu dilakukan
apr pc:ngendaliannya bisa efektiv untuk menghasilkan pemilihan umum yang jujur,adil dan
hcrmutabal. Menurut hemat saya jumlah parpol yang ideal di Indonesia paling rendah 5 partai poIitik dan maksimal 7 parpol. Sitim Parpol yang jumlahnya sedikit akan menghasilkan anggota
[)eoa-an yang berkualitas. Jumlah partai politik yang relative banyak disatu sisi mendukung terwujudnya demokratisasi untuk menyalurkan aspirasi. S e b a I i k n y a sistim multi partai juga berpotensi
r
_.~.. "", ..NJ.Ibn gangguan terhadap stabilitas nasional dalam bidang, politik, ekonomi. sosial dsb.
#0 Benturan kepentingWl pal})ol sebagai akibat penonjolan kepentingan masing
masing parpol. ,. konflik karena di dalam partai politik lerdapat oknum "aktor-aktor" politik kOlor, sehingga menganggu efektifitas penyelenggaran pemerintahan. ,.
Semenjak refonnasi hingga kini sistem mulltipartai di Indonesia belurn
signifikan memberikan dukungan terhadap pengelolaan tata pemerintahan yang efehif dan efisien.
CMeb karena itu, dalarn rangka meneiptakan stabilitas fiasional dan efektivitas ~,
pt.crintah, ke depan diperlukan penyederhanaan parlai politik dengan
.clakukan defusi terhadap partai-partai berdasarkan kesamaan visi pcrjuangan ke dalam satu kategoriparpol. Misalnya,
parpol yang
lterhaluan demokrasi difusikan menjadisatuparpol,parpolyang nasionalis katAl.ig dalam satu panai politil::, dan panai politik yang visinya agama difusikan dalam satu . . . ~ sehingga mendukung stabilitas nasional dan efektifitas pemerintah.
MI.lpoIi Parpol Dalam Pencalooan PresidenlWakil Presiden. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemilihan anggota legislatif (pileg) .... pemilihan presiden (pilpres) dilaksanakan secara serentak pada Pemilu 2019. Perlu rroel..,ert:imbangkan persyaratan mengenai presidential threshold (ambang batas calon presiden), dengan alternative prosentasi ambang batas calon leblh ringan atau kemungkinan alternative ketentian terkait ambang batascalon presiden tidak diperlukan. Dengan cara itu
...... ~ pe5ef1a pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden yang lebih
n
a:endiJti dalam putusan MK tidak secara eksplisit menyatakan Pemilu 2019 tanpa P
C biI3s .,.-esidensial threshold, akan tetapi MK telah memberi batasan-batasan. Oleh
..... iibJ. tetentuan tentang presidential threshold diharapkan segera dituntaskan oleh Patws RUU Pemilu .
. . . - , ..... Preriden. Picsidtn memilili hak istimewa seperti diatur
dalam UUD Negara Republik Indonesia
T.... 1945. Hak tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (2) "seliap RUU dibahas oleh DPR dan Pw::sidu:J untuk mendapat persetujuan bersama."Ketentuan tersebut memberikan hak kepada
p
..ten untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU. Socan konstitusional UUD NRI Tahun J 945 memberikan kekuasaaan kepada OPR untuk
_
Ph
Ii· IInJ.k. UU, namun hal itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh DPR keeuali bersama-sama sM\ell
SqwJjang Presiden menilai suatu RUU belum tuntas pembentukannya, maka RUU
m:v+ue bdum dapat disetujui. Rat veto tidsk dikenal dalam sistim hukum Indonesia, karena hak Presiden untuk
-
Mlaikan persetujuan terhadap suatu RUU mempakan hak konstitusional. Hak veto adalah
.IIIk IIIlIUk membatalkan suatu keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, RUU atau sebuah
R:KJhJsi. Hak veto biasanya melekat pada salah satu lcmbaga tinggi negara atau pada dewan knoyman
pads lembaga PBE. Atas dasar itu, hak veto untuk Indonesia kiranya belum saatnya
dil!'D"'1
uungsi Pengawasan DPR.
r
F 1 ~
' _ oIdI Pn:sidc:n sebagai kepala pemerintahan sangat signif:Lkan, dalam rangka
• -
chcd: and ba1aDces. Oleh sebab itu, anggota DPR yang memiliki hak angket,
....
•
7
-
'
ci . .
.bak menyatakan pendapat, penggunaannya justru untuk menguatkan sistem
3 bin:ID salah
saIU
fungsi DPR yaitu melakukan pengawasan (seisin fungsi legislasi
-~
&
S;jwm
_
DPR tabadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
R 7 j
a
£ .mom
presideosiil pasca amandemen UUD 1945 yaitu juga menekankan masalah eheek
~'_oaCS:5 sYSlen1 -keseimbangan dan pengawasan Parlemen".Parlemen yang terdiri atas dua
.''12_
,1M ·"mJ1). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
~ ,.a ~ y a meropakan
anggota MPR. DPR selain memiliki wewenang legislasi juga
_lIIICUgawasi jalannya pemerintaban.
_
5
j
,
b
"
\-.lasl dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sebagai berikut :
a.. Plcsidt:n sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas llsul dari DPR. Karenanya,
DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
.... P'n:siden dalam mengangkat penjabat Negara tertentu perlu pertimbangan atau
pcnetujuan dari DPR.
c.. Pregden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu penimbangan atau persetujuan dari DPR. d
Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besaT dalam hal membentuk undang-undang dan hal< budget (anggaran),
7
)J.
E r
I
E ~
'
lDCJjMnin terlaksananya sistem check and balances sesuai prinsip-prinsip
Sqaa ..tum, good governance dan clean governance uotuk mewujdkan bsjlhlo'aan umum, maka ajaran trias politika lentang seperation of power tidak bisa d:iterapkan secara mumi di Indonesia. Kecuali itu Indonesia menggunakan
poIa distribution of power.
.2
Hal: veto Presiden belum diakui dalam slstem hukum Indonesia.
Tcbit dengan penggunaan hak prerogatif Presiden untqk
mengangkat pejabat
.m:gma, kiranya kedepan tidak perlu persetujuan DPR kecuali cukup
pcrtimbangan DPR yang tidak mengikat.....
meminta
