Bab I Bab II
: Ketentuan Umum : Pemberian & Permohonan Hak atau Izin & Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan Bab III : Pemanfaatan Areal PS Bab IV : Jangka Waktu dan Evaluasi Bab V : Hak dan Kewajiban Bab VI : Fasilitasi Bab VII : Pembiayaan Bab VIII : Pembinaan dan Pengendalian Bab IX : Ketentuan Peralihan Bab X : Ketentuan Penutup
1. Perdirjen PSKL No: P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD 2. Perdirjen PSKL No: P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm 3. Perdirjen PSKL No: P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan UPHHK-HTR 4. Perdirjen PSKL No: P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Kerja Pokja PPS 5. Perdirjen PSKL No: P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pelayanan Online/Daring Perhutanan Sosial 6. Perdirjen PSKL No. P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan RPHD, RKU dan RKT 7. Perdirjen PSKL tentang Pedoman Penyusunan Nota Kesepakatan Kerjasama 8. Perdirjen PSKL tentang Pedoman Monev PS 9. Perdirjen PSKL tentang Pedoman Bimbingan Teknis 10. Perdirjen PSKL tentang Pedoman Pembinaan dan Pengendalian 11. Perdirjen KSDAE tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan dengan Mitra Konservasi
Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
Keadilan
Bertangg ung gugat
Keberlanj utan
PRINSIP PERHUTANAN SOSIAL
Partisipat if
Kepastian Hukum
Hutan Desa Hutan Kemasyar akatan
Hutan Rakyat
RUANG LINGKUP PERHUTANAN SOSIAL Hutan Tanaman Rakyat
Hutan Adat
Kemitraan Kehutanan
Pemberian IUPHKm dan IUPHHK-HTR berdasarkan permohonan masyarakat dibantu oleh Pokja PPS Pemberian Ijin dan Hak kelola PS berdasarkan PIAPS dimungkinkan diberikan di luar PIAPS PIAPS ditetapkan oleh Menteri & direvisi setiap 6 bulan sekali. HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR diberikan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada Gubernur PS termuat dalam RPJMD atau Pergub + APBD Pendelegasian ditetapkan dengan keputusan Menteri.
HPHD • HP/HL belum berizin • HL di Jawa • Wil. Tertentu dlm KPH
IUPHKm • HP/HL belum berizin • HL di Jawa • Wil. Tertentu dlm KPH
IUPHHK-HTR • HP belum berizin
2 Juta Ha
817.081 Ha 311.487 Ha 80.833 Ha Target s.d 2014
Evaluasi + Usulan 24 Prov 123 Kab/Kota
Penetapan Areal Kerja
IUPHKm
822 KTH/ Gapoktan/ Koperasi
510 KTH/Gapoktan/ Koperasi
77.555 KK
21.593 KK
759.606 Ha
500.000 Ha
203.009 Ha
Target s.d 2014
51.492 Ha
Usulan
19 Prov 69 Kab/Kota
Penetapan Areal Kerja
69 Kab 83 Desa
HPHD
24 Desa
Ditembuskan kepada: Gubernur, Bupati / walikota, Kepala UPT, dan Kepala KPH
PEMOHON
MENTERI LHK
Unsur tim verifikasi: Dinas Prov atau Kab/Kota, UPT terkait, KPH, Anggota Pokja PPS
BALAI PSKL
DIRJEN PSKL
TIM VERIFIKASI TEKNIS 1 hari
2 hari
7 hari Tidak terpenuhi
VERIFIKASI ADMINISTRASI
7 hari VERIFIKASI TEKNIS Tidak terpenuhi Terpenuhi
PENERBITAN IJIN / HAK OLEH DIRJEN ATAS NAMA MENTERI
DIRJEN PSKL 5 hari
Ditembuskan kepada: Menteri LHK, Bupati / walikota, Kepala UPT, dan Kepala KPH
PEMOHON
Unsur tim verifikasi: Dinas Prov atau Kab/Kota, UPT terkait, KPH, Anggota Pokja PPS TIM VERIFIKASI TEKNIS
DINAS PROVINSI
GUBERNUR 2 hari
7 hari Tidak terpenuhi
VERIFIKASI ADMINISTRASI
7 hari VERIFIKASI TEKNIS Tidak terpenuhi Terpenuhi
PENERBITAN IJIN / HAK OLEH GUBERNUR 5 hari
MENYIAPKAN KONSEP SK GUBERNUR 3 hari
DINAS PROVINSI
Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan
MASYARAKAT
IUPK; IUPJL; IUPHHKHA; IUPHHK–HT; IUPHHBK-HA; IUPHHBK-HT; IUP Air; IUP Energi Air; IUPJWA; IUPSJWA; IUPRAP-KARBON; IUPPAN-KARBON; IPKH); IUIPHH
KPH BB/B KSDA BB/B TN Pengelola KHDTK UPTD Tahura BUMN/BUMD
areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin;
areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat;
areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI;
zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona rehabilitasi pada Taman Nasional atau blok pemanfaatan pada Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya; dan/atau
areal yang terdegradasi di kawasan konservasi.
Pada areal kerja pengelola hutan •maksimal 2 hektar / KK
Pada areal kerja pemegang izin •maksimal 5 hektar / KK
Pada areal kerja pengelola hutan Ketentuan luas areal kemitraan kehutanan tidak berlaku dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan. Untuk areal yang sedang terjadi konflik disesuaikan dengan kondisi lapangan secara bertahap.
PENGELOLA / PEMEGANG IZIN
MENTERI LHK
DIRJEN PSKL
PEMRIKSAAN LAPANGAN
NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA (NKK)
Pengelola atau pemegang izin di kawasan konservasi wajib melaksanakan kerjasama kemitraan dengan Mitra Konservasi dalam rangka pelaksanaan Perhutanan Sosial di kawasan konservasi diatur dalam Perdirjen KSDAE
latar belakang; identitas para pihak yang bermitra; lokasi kegiatan dan petanya; rencana kegiatan kemitraan; obyek kegiatan; biaya kegiatan; hak dan kewajiban para pihak;
menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan; memberi tanda batas areal kerjanya; menyusun RPHD atau RKU dan RKT, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin; melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya; melaksanakan tata usaha hasil hutan; membayar provisi sumber daya hutan (PSDH); mempertahankan fungsi hutan; dan melaksanakan perlindungan hutan. Dalam hal areal HD, HKm, dan HTR berada pada batas luar atau batas fungsi kawasan pemberian tanda batas dilaksanakan oleh UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan.
HPHD
IUPHKm
IUPHHK-HTR
• Hutan lindung: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasling, dan pemanfaatan serta pemungutan HHBK; dan • Hutan produksi: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasling, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan HHBK.
• Hutan lindung: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasling, dan pemanfaatan serta pemungutan HHBK; dan • Hutan produksi: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasling, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan HHBK.
• Hutan Produksi: Pemanfaata n hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan belukar tua.
KEMITRAAN KEHUTANAN
• HHBK dan Jasling hutan di hutan lindung dan hutan produksi • HHBK, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan produksi.
HUTAN ADAT
• Tidak boleh mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatka n dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak
APBN APBD Pinjaman Pembiayaan pembangunan Hutan Dana Desa Dana Rehabilitasi Hutan Sumber Lain yang sah
Seluruh proses pengusulan PAK, pencadangan, permohonan, dan areal yang telah diverifikasi sebelum PermenLHK P.83, tetap diproses untuk penerbitan hak atau izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini. Usulan Penetapan Areal Kerja (PAK) dan pencadangan yang saat ini dalam proses pengajuan di Gubernur, agar dikembalikan kepada pengusul untuk diteruskan langsung ke Menteri LHK sesuai dengan PermenLHK P.83. Usulan penerbitan hak dan izin yang saat ini dalam proses di Gubernur/Bupati/ Walikota, agar diteruskan langsung ke Menteri LHK, kecuali bagi Provinsi yang sudah mendapatkan delegasi dari Menteri LHK untuk penerbitan hak dan izin. Kemitraan kehutanan (termasuk dalam Kawasan Konservasi) yang telah dilaksanakan tetap berlaku untuk selanjutnya disesuaikan dengan PermenLHK P.83 Kegiatan PHBM, yang dilaksanakan pada areal selanjutnya disesuaikan dengan PermenLHK P.83
Perum
Perhutani
