Palopo, 24 September 2016 Lampiran
: 3 (tiga) berkas
Perihal
: Keberatan dan Somasi atas Pengukuran Tanah Milik Hj. JASNIA
Kepada Yth : Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Di Palopo
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: M. ASWAN SAHRUDDIN, SH.
Umur
: 33 Tahun
Pekerjaaan : POLRI Alamat
: Jalan Andi Attas No. 14 Masamba Kab. Luwu Utara
Kontak
: HP / WA 085342516222 - Email
[email protected]
Untuk dan atas nama orang tua kami Hj. JASNIA, dalam hal ini sebagai Ibu kandung yang sedang dalam kondisi sakit menahun (stroke) beralamat di Kelurahan Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo, dengan ini menyampaikan keberatan dan somasi kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, dengan uraian sebagai berikut : 1. Keberatan dan somasi ini kami sampaikan sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Palopo dalam objek tanah milik Hj. JASNIA di Kelurahan Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 17.00 Wita. 2. Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Palopo pada saat itu adalah dalam rangka pengukuran dan penentuan batas-batas tanah sengketa pasca eksekusi berdasarkan permohonan Sdr. M. NUR sebagai pihak pemenang sengketa. Namun kenyataannya pihak Kantor Pertanahan Kota Palopo juga melakukan pengukuran dalam tanah milik Hj. JASNIA yang notabene tidak termasuk dalam objek sengketa. /. 3. Bahwa... -1-
3. Bahwa tanah milik Hj. JASNIA tersebut adalah merupakan tanah warisan dari orang tua Hj. JASNIA an. Alm. GAJI yang turun temurun kami kuasai dan digarap secara terus menerus karena tidak pernah sekalipun dalam status sengketa. Termasuk dengan/oleh Sdr. M. NUR tidak pernah sekalipun ditemukan adanya klaim terlebih fakta hukum yang menyebut nama Hj. JASNIA maupun orang tuanya Alm. GAJI sebagai pihak tergugat. Baik dalam gugatan-gugatannya terdahulu maupun dalam putusan yang dimenangkannya, hingga pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3073/K/PDT/1994 tanggal 26 Agustus 1998 dan putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor : 367 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Maret 2009 yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan eksekusi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 di Sampoddo.
4. Bahwa adalah merupakan fakta hukum yang jelas dan tak dapat terbantahkan atas tidak ditemukannya nama Hj. JASNIA maupun Alm. GAJI sebagai pihak tergugat dan/atau pihak terkait lainnya dalam gugatan maupun putusan pihak yang bersengketa di Sampoddo dalam perkara perdata Sdr. M. NUR di semua jenjang lembaga peradilan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Komprehensif Kronologi Putusan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo pada Rabu 18 Mei 2016 yang selanjutnya dipost pada blog Samekto Ing Gati oleh Bapak Ketua PN Palopo tertanggal 18 Juni 2016 yang print outnya terlampir pada berkas lampiran 1 (satu) surat kami ini. 5. Bahwa perlu kami tegaskan, pada pelaksanaan eksekusi objek sengketa yang dimenangkan Sdr. M. NUR di Kelurahan Sampoddo Kec. Wara Selatan pada Senin 18 Juli 2016, tanah milik Hj. JASNIA tidak termasuk sebagai objek tanah yang dilakukan eksekusi karena memang tidak termasuk dalam objek sengketa. Dan bahkan Sdr. M. NUR sendiri pada saat itu mengakui dihadapan keluarga kami dan orang banyak di depan umum bahwa tidak ada tanah milik Alm. GAJI yang masuk sengketa, seraya mengatakan "Sedangkan daun sagu milik Alm. GAJI tidak berani diambil, apalagi kalau tanahnya". 6. Bahwa berdasarkan luas lahan sengketa yang dimenangkan Sdr. M. NUR dan telah dilakukan eksekusi yang luasnya diklaim 25,5 Ha, maka hal itulah yang mendasari /. kekhawatiran... -2-
kekhawatiran kami atas kemungkinan dapat terjadinya upaya atau tindakan semena-mena melawan hukum seperti penyerobotan dan/atau perampasan hak milik yang sah terhadap kami sebagai implikasi dari ketidakjelasan faktual atas luas dan batas-batas objek tanah sengketa. Bilamana hasil resmi pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Palopo nantinya, ternyata tidak mencapai luas 25,5 Ha sebagaimana yang diklaim tersebut. 7. Bahwa perlu kami tegaskan pula, tanah milik Hj. JASNIA di Kelurahan Sampoddo tersebut telah memiliki alas hak yang sah yakni sertifikat sebagai tanda bukti hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. JASNIA dengan Nomor : 00114 dari Kantor Pertanahan Kota Palopo tertanggal 17 Desember 2008. 8. Bahwa sertifikat tanda bukti hak milik Hj. JASNIA tersebut berdasarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) pada Kantor Pertanahan Kota Palopo dengan Nomor : 20.25.03.01.1.00114. 9. Bahwa sertifikat tanda bukti hak milik Hj. JASNIA tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Nomor : 194-520.1-53.252008 tanggal 17 Desember 2008, sebagaimana foto copy sertifikat terlampir pada berkas lampiran 2 (dua) surat kami ini. 10. Bahwa sertifikat tanda bukti hak milik Hj. JASNIA tersebut berdasarkan Surat Ukur Kantor Pertanahan Kota Palopo Nomor : 116 / Sampoddo / 2008 tanggal 15 Oktober 2008. Dengan luas tanah adalah 11.534 M2 (Sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi). 11. Bahwa lokasi tanah milik Hj. JASNIA terletak di Kelurahan Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo, sebagaimana tercantum pada data yuridis dalam sertifikat. Kami perjelas dengan menunjukkan letak dan detail lokasi tanah Hj. JASNIA melalui print out peta satelit yang terlampir pada berkas lampiran 3 (tiga) surat kami ini. 12. Bahwa sebagaimana sertifikat tanda bukti hak milik Hj. JASNIA tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo sejak tanggal 17 Desember 2008, maka dengan merujuk pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan jelas disebutkan bahwa : /. (1) Sertifikat... -3-
(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)
tahun
sejak
diterbitkannya
sertifikat
itu
telah
tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 13. Bahwa selanjutnya berdasarkan atas Pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pemeliharaan pendaftaran,
gambar
ukur
dan
peta
dasar
pendaftaran,
peta
data-data ukur terkait, merupakan tanggung
jawab Kepala Kantor Pertanahan. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sehingga kami menyampaikan keberatan dan somasi kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo atas dilakukannya pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Palopo dalam objek tanah milik Hj. JASNIA pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 17.00 Wita. Dengan merujuk pada data dan fakta hukum, sesuai data fisik dan data yuridis sebagai alat bukti yang kuat, dengan alasan mendasar dan analisis sederhana sebagai bentuk penegasan berikut ini : 1. Tanah milik Hj. JASNIA yang terletak di Kelurahan Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo dengan luas tanah adalah 11.534 M2 (Sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi), notabene telah memiliki alas hak yang sah berupa sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Hj. JASNIA yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Palopo sejak tanggal 17 Desember 2008. /. 2. Tanah... -4-
2. Tanah milik Hj. JASNIA tidak termasuk dalam objek sengketa yang digugat dan dimenangkan Sdr. M. NUR. 3. Tanah milik Hj. JASNIA tidak termasuk dalam objek eksekusi perkara perdata yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016. 4. Tanah milik Hj. JASNIA tidak pernah sekalipun dalam status sengketa, termasuk dengan/atau oleh Sdr. M. NUR. 5. Bahwa sebagaimana fakta hukum nama Hj. JASNIA maupun orang tuanya Alm. GAJI sebagai pewaris sangatlah jelas, terang dan benar sama sekali tidak pernah disebutkan sebagai pihak-pihak yang dinyatakan tergugat dan atau pihak terkait lainnya oleh Sdr. M. NUR baik dalam dokumen hukum gugatan gugatannya terdahulu maupun dalam putusan yang dimenangkannya sesuai putusan pengadilan, hingga pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3073/K/PDT/1994 tanggal 26 Agustus 1998 dan putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor : 367 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Maret 2009 yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi pada Senin 18 Juli 2016 dan selanjutnya menjadi dasar dilaksanakannya pengukuran dan penentuan batas-batas tanah sengketa pasca eksekusi pada hari Kamis dan Jumat tanggal 22 - 23 September 2016. 6. Hal tersebut di atas sebagaimana fakta hukum dalam salinan gugatan dan putusan di semua jenjang lembaga peradilan terkait perkara perdata Sdr. M. NUR. Yang juga telah tertuang dalam uraian data dan fakta hukum pada Penjelasan Komprehensif Kronologi Putusan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo pada Rabu 18 Mei 2016. Olehnya itu kami berharap, kiranya Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo dapat dengan bijak dan profesional menyikapi surat penyampaian keberatan dan somasi kami ini. Sekaligus memohon kesediaan Bapak untuk sekiranya berkenan memberikan klarifikasi terkait alasan sesungguhnya sehingga pengukuran juga dilakukan pada tanah milik orang tua kami yang tidak termasuk dalam objek sengketa perkara perdata sesuai putusan pengadilan yang telah dieksekusi. /. Berkaitan... -5-
Berkaitan dengan hal ini, kami pun masih yakin dan percaya pada profesionalitas dan integritas Kantor Pertanahan Kota Palopo yang akan menjunjung tinggi kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran tidak pernah memihak terlebih diintervensi oleh pihak manapun juga. Sebagaimana momentum dan semangat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2016 dengan mengusung tema "Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Berkeadilan" yang bertetapatan dengan surat kami pada hari ini tanggal 24 September 2016.
Namun bilamana kemudian terjadi tindakan melawan hukum yang merugikan kami, maka kami sebagai warga negara yang taat hukum tidak akan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Dengan melakukan upaya hukum sebagaimana mestinya, baik pidana maupun perdata atas dasar dan jaminan Undang - Undang dan segala Peraturan terkait. Demi mempertahankan hak kami yang sah dan melawan segala bentuk upaya / tindakan perampasan hak kami yang sah, sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.
Hormat Kami,
M. ASWAN SAHRUDDIN, SH. Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Kementerian Agraria & Tata Ruang / Kepala BPN RI di Jakarta; 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta; 3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 4. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar; 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar; 6. Kapolda Sulselbar di Makassar; 7. Ketua Pengadilan Negeri Palopo di Palopo; 8. Kajari Palopo di Palopo; 9. Kapolres Palopo di Palopo; 10. Walikota Palopo di Palopo; 11. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo; 12. Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu di Palopo; 13. Kuasa Hukum Sdr. M. NUR di Tempat; 14. Pertinggal.
-6-
