: dr. H. Ld. Sudil Baenu, M.M., M.Kes.;

1

PUTUSAN Nomor 40/PHPU.D-IX/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada

tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, yang diajukan oleh: [1.2] 1.a. Nama

: Drs. Aslaman Sadik;

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil;

Alamat

: Tebangka Kecamatan

II

Kelurahan

Wangi-Wangi,

Wanci, Kabupaten

Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; b. Nama

: Andi Hasan, S.Pd.;

Pekerjaan

: Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi;

Alamat

: Lingkungan Kecamatan

Pongo

II,

Desa

Wangi-Wangi,

Pongo,

Kabupaten

Wakatobi; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, Nomor Urut 1; 2.a. Nama

: dr. H. Ld. Sudil Baenu, M.M., M.Kes.;

Pekerjaan


Alamat

: Jalan Betoambari Nomor 74, Kecamatan Betoambari,

Kota

Sulawesi Tenggara; b. Nama Pekerjaan

: Halimudin Adam; : Wiraswasta;

Bau-Bau,

Provinsi

2

Alamat

: Kelurahan Mandati I, Kecamatan WangiWangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, Nomor Urut 2; 3.a. Nama

: Ediarto Rusmin, BAE, S.Sos.;

Pekerjaan

: Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi;

Alamat

: Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati I, Kecamatan

Wangi-Wangi

Selatan,

Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; b. Nama

: Drs. H. La Ode Hasimin;

Pekerjaan


Alamat

: Dusun Topakula I, Kelurahan Waelumu, Kecamatan

Wangi-Wangi,

Kabupaten

Wakatobi; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, Nomor Urut 3; 4.a. Nama

: H. La Ode Bawangi, S.E.;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

Alamat

: Dusun One Sipi, Kelurahan/Desa Liya One, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. Nama

: H. La Ode Bahasani, S.H.;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

Alamat

: Jalan

Tanjung

Raya

Nomor

48,

Desa/Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

3

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, Nomor Urut 4; 5.a. Nama

: Prof. Dr. H La Onu La Ola, S.E., M.S.;

Pekerjaan

: Guru Besar Universitas Haluoleo;

Alamat

: Jalan Kancil Nomor 1 Lr Nomor 1, Kelurahan

Andounohu,

Kecamatan

Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; b. Nama

: Drs. Ec. H. La Ode Boa Sardiman, Bc.Kn., M.Si.;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

Alamat

: Jalan Bunga Matahari Nomor 50B, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, Nomor Urut 6; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 April 2011, memberi kuasa kepada i) M. Iskandar, S.H.; ii) Solihin, S.H.; iii) Gaos Hadiman, S.H.; iv) Ary Nizam, S.H.; v) Ilham Adhyatama, S.H.; dan vi) Surya Arthika, S.H., yaitu para Advokat pada Law Office Jimmy Solihin & Partners, yang beralamat di Jalan Kedoya Utara Raya Nomor 36C, Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; Terhadap: [1.3]

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, berkedudukan di

Jalan Perkantoran Manugela, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1/MK/IV/2011 bertanggal 18 April 2011 memberi kuasa kepada Safarullah, S.H., yaitu advokat/konsultan hukum yang berkantor di Jalan Bunga Tanjung Nomor 36B, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/PKWK/IV/2011 bertanggal 15 April 2011 memberi kuasa kepada Hulman Napitupulu, S.H., yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, beralamat di Kompleks Perkantoran Numana, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama

: Ir. Hugua;

Tempat/Tanggal Lahir

: Usuku, 31 Desember 1961;

Agama

: Islam

Alamat


Endapo,

Desa

Mandati,

Wangi-Wangi

Selatan,

Kabupaten Wakatobi; 2. Nama

: H. Arhawi, S.E.;

Tempat/Tanggal Lahir

: Wanci, 10 November 1964

Agama

: Islam

Alamat


Pongo

II,

Desa

Wangi-Wangi,

Pongo,

Kabupaten

Wakatobi; Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, Nomor Urut 5; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 April 2011, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Samsul Huda, S.H.; iii) Misbahuddin Gasma, S.H.; iv) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; v) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; vi) Heru Widodo, S.H., M.H.; vii) Vinsensius H. Ranteallo, S.H.; viii) Bonafisius Gunung, S.H.; ix) Mona Bidayati, S.H.; x) Robinson, S.H.; xi) Sattu Pali, S.H.; xii) Totok Prasetiyanto, S.H.; xiii) Samsudin, S.H.; xiv) Dhimas Pradana, S.H.; dan xv) Kristian Masiku, S.H., yaitu advokat/konsultan hukum yang beralamat di Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pihak Terkait;

5

[1.5]

Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon

dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1]

Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal

6 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 40/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 14 April 2011, menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa, para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 periode tahun 2011-2016 dengan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, dan nomor urut 6 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 274/11/KEP/PKWK/II/2011 bertanggal 09 Februari 2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011; 2. Bahwa, para Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 juncto Nomor 274/20/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi

6

Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum; 3. Bahwa, hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon dalam keputusannya Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Kabupaten

Wakatobi

Tahun

2011

juncto

Nomor

274/20/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 itu, dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, mengakibatkan suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon dalam keputusannya tersebut bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya, tetapi merupakan rekayasa karena tekanan dan perasaan takut, berkuasanya politik uang, dan/atau setidaknya pemilukada Wakatobi yang diselenggarakan tanggal 27 Maret 2011 itu merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindakan-tindakan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif. Pemilukada yang dihasilkan dari dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran

dan

kekeliruan

serta

mempunyai

kaitan

langsung

dan

mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut, yaitu: a. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi dengan nomor Urut 1 atas nama Drs. Aslaman Sadik sebagai Calon Kepala Daerah dan Andi Hasan S.Pd sebagai Calon Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sejumlah 2.870 (5,65%); b. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Nomor Urut 2 atas nama dr. H. LD Sudil Baenu sebagai Calon Kepala Daerah dan Halimudin Adam sebagai Calon Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sejumlah 1.798 (3,54%); c. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Nomor Urut 3 atas nama Ediarto Rusmin, BAE S.Sos

7

sebagai Calon Kepala Daerah dan H. La Ode Hasimin, M.M. sebagai Calon Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sejumlah 14.305 (28.18%); d. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Nomor Urut 4 atas nama H. La Ode Bawangi, SE sebagai Calon Kepala Daerah dan H. La Ode Bahasani, SH sebagai Calon Wakil Kepala daerah memperoleh suara sejumlah 4.116 (8.11%); e. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Nomor Urut 5 atas nama Ir. Hugua sebagai Calon Kepala Daerah dan H. Arhawi, S.E. sebagai Calon Wakil Kepala daerah memperoleh suara sejumlah 24.584 (48.43%); f. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Nomor Urut 6 atas nama Prof. Dr. H. La Onu La Ola, S.E., M.S. sebagai Calon Kepala Daerah dan Drs. Ec. H. La Ode Boa Sardiman, Bc. Kn. M.Si sebagai Calon Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sejumlah 3.087 (6,08 %); 4. Bahwa menurut para Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistemik, dan terstruktur di hampir seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi yang meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Wangi-wangi, Kecamatan

Wangi-Wangi

Selatan,

Kecamatan

Kaledupa,

Kecamatan

Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomiya, Kecamatan Tomiya Timur, Kecamatan Binongko, dan Kecamatan Togo Binongko. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut: A. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis a. Pelanggaran

sistematis

terlihat

dari

adanya

perencanaan

yang

sistematis yang dirancang oleh Termohon dengan cara-cara membuat Daftar Pemilih Tetap yang jumlah pemilihnya lebih besar dari pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara dengan perbedaan signifikan dikaitkan dengan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia dan atau sudah tidak berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Wakatobi

karena

sementara

merantau

pada

saat

menjelang,

pelaksanaan dan sesudah Pemilukada dan atau pemilih yang dimobilisasi lewat kapal motor dan perahu tiba-tiba didatangkan dari

8

penduduk luar Kabupaten Wakatobi atau pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; b. Sebagai pelaksanaan dari strategi a quo di atas, tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 HUGUA-ARHAWI, melalui Partai

Pengusungnya

telah

mengeluarkan

surat

ketetapan Tim

Pemenangan Internal Nomor 010/SK-TP/DPC-WKTB/X/2010 bertanggal 30 Oktober 2010 tentang Komposisi Tim Kampanye Pemenangan SURGAWI (akronim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi HUGUA-ARHAWI) di mana di dalam tim tersebut telah menempatkan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Hamirudin (selaku Bendahara); c. Bahwa telah terjadi mobilisasi peserta pemilih Pemilukada yang ilegal dari Desa Leku, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku atas nama HARUMASI dan Wa Ode Nuriana dari Maluku, Wa Ulu dari Desa Leku, Kabupaten Buru Selatan, Maluku yang didatangkan oleh H. Arhawi Ruda, S.E., Calon Wakil Bupati Wakatobi Periode 2011-2016 Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Maret 2011 dengan menumpang Kapal Motor Cahaya Murni, milik H. Arhawi tersebut; d. Bahwa terhadap hal-hal pelanggaran yang bersifat sistematis ini masih sangat banyak namun hal itu akan kami kemukakan pada kesempatan lain

dan

dalam

pembuktian

di

depan

persidangan

dengan

mendatangkan bukti surat dan saksi-saksi yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi ; B. Jenis-jenis Pelanggaran yang bersifat Terstruktur a. Bahwa telah terjadi

tindakan penggandaan, penambahan serta

rekayasa dan manipulasi Data Wajib Pilih serta wajib pilih yang belum cukup umur dan money politic yang dilakukan oleh Termohon di Desa Waha, Desa Wapia-pia, Desa Sombu, dan Desa Waelumu; b. Bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan atas nama Nursaleh, S.Pd yang mengarahkan dan memberi tekanan kepada para Kepala Desa di wilayahnya dengan membentuk Tim 7 pemenangan Ir. Hugua dalam Pemilukada Wakatobi 2011 termasuk memberi uang sebesar Rp. 1.700.000.- kepada atas nama La Musu Ali Ode;

9

c. Bahwa Termohon telah melakukan penggandaan dan penambahan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap termasuk mendata wajib pilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan ; d. Terjadinya selisih antara Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 4.068 jiwa. Selisih ini yang kemudian diindikasikan dipenuhi dengan memobilisasi wajib pilih dari luar Kabupaten Wakatobi seperti dari Maluku, Taliabu, dan Ternate di Maluku Utara, Kendari, Bau-Bau, Buton Utara, Pasar Wajo, dan Lasalimu di Sulawesi Tenggara. Polanya diindikasikan melalui perubahan dari DPS ke DPT dengan memasukkan nama-nama wajib pilih dari luar Kabupaten Wakatobi yang indikatornya dapat dilihat dari DPS ke DPT 4.068 jiwa didominasi oleh wajib pilih tanpa Nomor Induk Kependudukan atau wajib

pilih

yang

Nomor

Induk

Kependudukannya

bukan

kode

kependudukan Kabupaten Wakatobi atau wajib pilih yang Nomor Induk Kependudukannya yang tidak konsisten dengan identitas wajib pilih; e. Bahwa sebagai gambaran dikemukakan bahwa wajib pilih tanpa Nomor Induk Kependudukan sebanyak 5.956 jiwa, didominasi wajib pilih tambahan (dari DPS ke DPT) dan tidak berdomisili di Kabupaten Wakatobi. Hal inilah yang merupakan mobilisasi wajib pilih melalui Kapal Motor Aksar 1 sampai dengan Kapal Motor Aksar 8 milik H. Arhawi Ruda, Calon Pasangan Nomor Urut 5. Singkatnya DPT dalam Pemilukada Wakatobi terdapat wajib pilih yang bukan penduduk Kabupaten Wakatobi dan tidak memiliki yang jelas (ilegal); f. Bahwa selanjutnya ditemukan pula wajib pilih di bawah umur dan pemilih yang tercatat namanya di beberapa TPS atau paling tidak telah mencoblos lebih dari 1 (satu) kali pada Pemilukada Wakatobi tersebut; g. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa contoh wajib pilih yang belum cukup umur tetapi tercantum dalam DPT (rekayasa usia) - Mirnawati Nomor Induk Kependudukan 7407056407940001, lahir di Wanci, 24-07-1994 (16 tahun) berdomisili di Dusun Kollo Patua tercantum dalam DPT TPS 1 Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

10

- Mega, di TPS 10, Kelurahan Wanci, tertulis lahir di Wanci tanggal 2510-1991 (18 tahun) berdomisili di Lingkungan Topa III, ternyata yang bersangkutan masih duduk di bangku sekolah SLTP; - La Ajis, di TPS 10, Kelurahan Wanci, tertulis lahir di Wanci tanggal 30-01-1990 (20 tahun) berdomisili di Lingkungan Topa III, ternyata yang bersangkutan masih di bawah umur; - Ld Abdul Jalil, di TPS 10, Kelurahan Wanci, tertulis lahir di Wanci tanggal 30-01-1990 (20 tahun) berdomisili di Lingkungan Topa III, ternyata yang bersangkutan masih di bawah umur; - Dan masih banyak lagi lainnya yang akan kami ajukan dalam pembuktian surat dan atau saksi-saksi; h. Bahwa mengenai wajib pilih dengan nomor induk kependudukan yang bukan kode kependudukan Kabupaten Wakatobi dapat dikemukakan contoh sebagai berikut: - Sandra Taufik, dalam DPT TPS 2 Palahidu tertulis lahir di Bau-Bau tanggal 25-09-1974, berdomisili di lingkungan Sowa dengan Nomor Induk Kependudukan 7472022509744137. Angka awal 7472..adalah kode

kependudukan

untuk

Kota

Bau-Bau,

Provinsi

Sulawesi

Tenggara; - La Ode Sahyudin, dalam DPT TPS 2 Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, tertulis lahir di Popalia tanggal 08-05-1969, berdomisili di

lingkungan

Woua

dengan

Nomor

Induk

Kependudukan

2050010805690002. Angka awal 2050..adalah kode kependudukan untuk Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; - Safaani, dalam DPT TPS 2 Langge tertulis lahir di Langge tanggal 30-01-1951, berdomisili di Dusun Ruku-Ruku dengan Nomor Induk Kependudukan 7470314785810220. Angka awal 7470..adalah bukan kode

kependudukan

Kabupaten

Wakatobi,

Provinsi

Sulawesi

Tenggara. Untuk Kabupaten Wakatobi kode kependudukannya adalah 7407…. ; - Dan masih banyak lagi lainnya yang akan kami ajukan dalam pembuktian surat dan atau saksi-saksi; i. Bahwa selanjutnya dapat dikemukakan pula contoh fakta wajib pilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagai berikut :

11

- Sahari Ramadhan, S.P lahir di usuku, tanggal 21-11-1969 (41 tahun). Dalam DPT TPS 2 Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur tertulis berdomisili di lingkungan Likuumbua Kelurahan Tongano Timur. Ternyata yang sesungguhnya yang bersangkutan berdomisi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; - Hj. Wahyuningsi lahir di Engrekang, tanggal 13-03-1972 (38 tahun). Dalam DPT TPS 2 Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur tertulis berdomisili di lingkungan Likuumbua Kelurahan Tongano Timur. Ternyata yang sesungguhnya yang bersangkutan berdomisi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; - La Doromu lahir di Waitii, tanggal 05-09-1953 (58 tahun). Dalam DPT TPS 1 Waitii Kecamatan Tomia tertulis berdomisili di lingkungan Pagempa Kecamatan Tomia. Ternyata yang sesungguhnya yang bersangkutan berdomisili di dusun murni Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara - Lusiana Siludin lahir Taliabu, 10-03-1991. Dalam DPT TPS 1 Waha Kecamatan Tomia tertulis berdomisili di Lebo Kecamatan Tomia. Ternyata yang sesungguhnya yang bersangkutan mahasiswa asal dusun Permai

Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut

Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara, dan tidak pernah berdomisili di Kecamatan Tomia. - Dan masih banyak lagi lainnya yang akan kami ajukan dalam pembuktian surat dan atau saksi-saksi ; j. Bahwa selanjutnya dapat dikemukakan pula contoh fakta Wajib Pilih yang terdaftar namanya di dua tempat (TPS) sebagai berikut : - Majinuru, lahir di Waitii tanggal 16-05-1976, dalam DPT TPS 2 Waitii Kecamatan Tomia tertulis berdomisili di Dusun Waitii Timur, sementara yang bersangkutan juga masuk dalam DPT TPS 1 Mandati III dengan nama Majinuru, SP dengan Nomor Induk Kependudukan 7407031605770001, lahir di Waitii tanggal 16-051977 dan berdomisili di lingkungan Jabal Rahman; - ST. Aminah, lahir di Waha tanggal 06-061982, dalam DPT TPS 2 Waitii Kecamatan Tomia tertulis berdomisili di Dusun Waitii Timur,

12

sementara yang bersangkutan juga masuk dalam DPT TPS 1 Mandati III dengan nama Sitti Amina, A.Ma dengan Nomor Induk Kependudukan 7407034607820001, berdomisili di lingkungan Jabal Rahman; - Muh. Ali, SP, lahir di Waitii, tanggal 14-12-1975, dalam DPT TPS 2 Waitii Kecamatan Tomia tertulis berdomisili di Dusun Pagempa, sementara yang bersangkutan juga masuk dalam DPT TPS 1 Mandati III dengan nama Muhamad Ali, dengan Nomor Induk Kependudukan 7407051412750001, lahir di Waitii tanggal 14-121975, dan berdomisili di lingkungan Jabal Rahman; - Martima, SP, lahir di Buranga tanggal 16-09-1975, dalam DPT TPS 2 Waitii Kecamatan Tomia tertulis berdomisili di Dusun Pagempa, sementara yang bersangkutan juga masuk dalam DPT TPS 1 Mandati

III

dengan

nama

Martima

dengan

Nomor

Induk

Kependudukan 7407055609750001, berdomisili di lingkungan Jabal Rahman; - Dan masih banyak lagi yang lainnya yang akan kami ajukan dalam acara pembuktian melalui surat dan saksi-saksi ; C. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Masif a. Bahwa dengan dalih Musrembang, Pasangan Nomor Urut 5 selaku Bupati Kabupaten Wakatobi (Ir. Hugua) telah melakukan sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2016

di

8

(delapan)

kecamatan

se-Kabupaten

Wakatobi.

Murembang ini dilaksanakan pada bulan Desember 2010 – bulan Januari 2011 yaitu terjadi pada saat sudah selesai tahapan Penetapan Pasangan Calon di tingkat partai pengusung; b. Bahwa dalam rangka Musrembang ini, Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Ir. Hugua) melalui perangkat pemerintah (yang notabene) bawahan Ir. Hugua telah membagi-bagikan uang dalam amplop kepada orang yang hadir dalam acara selingannya berupa Hiburan Nyanyi yang mana orang-orang yang diberi uang ini sebagai orang-orang relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5; c. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Ir. Hugua dalam kapasitasnya selaku Bupati telah membagi-bagikan uang atas nama

13

bantuan kepada Tokoh Agama (para Imam dan pengurus masjid) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap mesjid se-Kabupaten Wakatobi yang dilakukannya setelah Penetapan Pasangan Calon di tingkat Partai Pengusung Nomor Urut 5, sedangkan dalam mata anggaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi tidak terdapat mata anggaran untuk bantuan rumah ibadah ; d. Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi telah pula membagi-bagikan uang kepada orang-orang perorang separti contoh yang terjadi pada: - Sukamdi Putra di desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Rp. 500.000,- Wa Erni di kelurahan waetuno Kecamatan Wangi-Wangi Rp. 150.000,- Sunaidi di Desa Ollo, Kecamatan Kaledupa Rp. 50.000,- Ramli di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Rp. 100.000,- Riana di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Rp. 100.000,- Wa Musaani di Kelurahan Mandate II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Rp. 450.000,- La Tutu di Desa Maleko, Kecamatan Wangi-Wangi Rp. 100.000 - Nur Aisya di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Rp. 500.000,- Wa Ode Sahari di Kelurahan Padaraya Makmur, Kecamatan WangiWangi Rp. 100.000,- Wa Dida di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi Rp. 50.000,- La Ace di Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Rp. 900.000,- La Isai di Taipabu, Kecamatan Binongko Rp. 50.000,- Masiudi di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia Rp. 50.000 - Martono di Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan Rp. 100.000,- Dan masih banyak lagi yang lainnya yang akan kami ajukan dalam acara pembuktian melalui surat dan saksi-saksi;

14

D. Jenis Pelanggaran lainnya a. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Kelurahan Waha, Kecamatan WangiWangi Kertas Suara yang diberikan kepada wajib pilih atas nama Wa Hadia telah tercoblos sebelum Wa Hadia mencoblos surat suara dan coblosan yang sudah ada itu berada pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Ir. Hugua dan H. Arhawi Ruda, SE); b. Bahwa Termohon secara sengaja, lalai dengan tidak mengadakan Formulir C5 dalam Pemilukada Kabupaten Wakatobi sebagai sarana jika terjadi perpindahan tempat mencoblos bagi wajib pilih sementara banyak sekali wajib pilih yang melakukan perubahan tempat mencoblos sedangkan tempat mencoblos awal tidak tercoret namanya dalam daftar pemilih tetap pada TPS sebelumnya; c. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 4, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia terdapat kurang lebih 30 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; d. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 3, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia terdapat kurang lebih 20 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; e. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 2, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia terdapat kurang lebih 20 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; f. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, terdapat kurang lebih 12 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; g. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 3, Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia terdapat kurang lebih 38 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; h. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 2, Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia terdapat kurang lebih 36 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; i. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Kelurahan Waha Kecamatan Tomia

terdapat

Kependudukan;

kurang

lebih

58

pemilih

tanpa

Nomor

Induk

15

j. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Patua Kecamatan Tomia

terdapat

kurang

lebih

18

pemilih

tanpa

Nomor

Induk

Kependudukan; k. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-Wangi, terdapat kurang lebih tujuh pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; l. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 2, Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-Wangi terdapat kurang lebih 24 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; m. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan terdapat kurang lebih delapan pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; n. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 2, Keluarahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi terdapat kurang lebih enam pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; o. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 7, Keluarahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi terdapat kurang lebih 77 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; p. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 2, Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi terdapat kurang lebih 14 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; q. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi terdapat kurang lebih enam pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; r. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Posalu, Kecamatan Wangi-Wangi terdapat kurang lebih 30 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; s. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, terdapat kurang lebih tujuh pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; t. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 10, Keluarahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi terdapat kurang lebih 62 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan;

16

u. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 3, Desa Liya One, WangiWangi Selatan terdapat kurang lebih 21 pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan; 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon sengaja dan melawan hukum telah melakukan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik, dan terstrukur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan/atau yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada

Kabupaten

Wakatobi.

Segenap

tindakan

dimaksud

telah

melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil serta Peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau

pun

melanggar

peraturan

perundang-undangan

lainnya

terkait

Pemilukada. Oleh karena itu pemungutan suara ulang terhadap pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggara Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang; 6. Bahwa para Pemohon sebagai peserta pada saat Pemilukada Tahun 2011 secara keseluruhan memperoleh suara 51,56 % dari suara pemilih; 7. Bila menggunakan uraian seperti para Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan maupun terjadinya poltik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat penetapan KPU Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut di dalam surat Keputusan KPU Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala

17

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 juncto Nomor 274/20/PKWK/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 8. Bahwa berdasarkan hasil urain di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan juga dilakukan secara sengaja, masif, sistematis, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Wakatobi tahun 2011. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi para Pemohon; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konnstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilhan umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 juncto Nomor 274/20/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum; 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Hugua dan H. Arhawi Ruda, SE sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2016; 4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

18

Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono; [2.2]

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon

mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-303 (Bukti P-6 tidak ada), sebagai berikut: 1.

Bukti P-1

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Nomor

274/19/PKWK/IV/2011

tentang

Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, bertanggal 2 April 2011; 2.

Bukti P-2

: Fotokopi

Berita

Acara

dan

Rekapitulasi

Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, bertanggal 1 April 2011; 3.

Bukti P-3


Nomor

274/II/KEP/PKWK/II/2011

tentang

Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, bertanggal 9 Februari 2011; 4.

Bukti P-4

: Fotokopi Berita Acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Kabupaten

Wakatobi

Tahun

2011

berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wakatobi

Nomor

274/28/PKWK/IX/2010

tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

Kepala

Daerah

dan

Wakil

Kepala

Daerah

Kabupaten Wakatobi Tahun 2011; 5.

Bukti P-5

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

19

Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, bertanggal 28 Maret 2011; 6.

Bukti P-7

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 005/21/PKWK/II/2011 perihal Koordinasi Pelaksanaan

Kampanye

Pemilukada,

bertanggal

19

Februari 2011; 7.

Bukti P-8


Nomor

02/SK/PPS/MDT

I/II/2011

tentang

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, bertanggal 28 Februari 2011; 8.

Bukti P-9


Nomor

274/20/PKWK/IV/2011

tentang

Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah

dan

Wakil

Kepala

Daerah

Terpilih

Dalam

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011; 9.

Bukti P-10


Nomor

274/10/Kep/PKWK/II/2011

tentang

Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum

Kepala

Daerah

dan

Wakil

Kepala

Daerah

Kabupaten Wakatobi Tahun 2011; 10.

Bukti P-11

: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

11.

Bukti P-12

: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011;

12.

Bukti P-13


Nomor

274/30/KEP/PKWK/XI/2010

tentang

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

20

(PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, bertanggal 8 November 2010; 13.

Bukti P-14

: Fotokopi Buku Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat Per Kecamatan Kabupaten Wakatobi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi ditulis oleh Burhanuddin, S.E., M.Si., Agustus 2010;

14.

Bukti P-15

: Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 8 Februari 2011;

15.

Bukti P-16

: Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Wakatobi Nomor 279/220 perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilukada, bertanggal 25 Februari 2011;

16.

Bukti P-17

: Fotokopi

Surat

Pernyataan

Astutik

Ningsih

tentang

Pemecatan sebagai tenaga honorer pada SDN Kolo Kecamatan Wangi-wangi Selatan karena tidak mendukung Surgawi Nomor Urut 5, bertanggal 28 Maret 2011; 17.

Bukti P-18

: Fotokopi Surat Penerima Laporan dengan nama pelapor La Andi, Wa Dida, Wa Masiati, Efiarni, Wa Nuru, Wa Pati, Wa Murni, dan Lambai perihal money politic, bertanggal 23 Maret 2011;

18.

Bukti P-19

: Fotokopi Harian Radar Buton, halaman 4 kolom 1 perihal Pernyataan Politis oleh Kabag Protokoler dan Humas Sekda Wakatobi Drs. La Ode Ifi, yang menyatakan “Hugua-Arwahi diramal akan menang”, bertanggal 26 Maret 2011;

19.

: Fotokopi Surat Pernyataan Kamili tentang money politic,

Bukti P-20

bertanggal 27 Maret 2011; 20.

Bukti P-21

:

Fotokopi Surat Pernyataan La Ace tentang money politic, bertanggal 27 Maret 2011;

21

21.

Bukti P-22

:

22.

Bukti P-23

:

23.

Bukti P-24

:

24.

Bukti P-25

:

Fotokopi Surat Pernyataan Wa Erni tentang money politic, bertanggal 28 Maret 2011; Fotokopi Surat Pernyataan Ibrahim Rudali, S.E. tentang money politic, bertanggal 28 Maret 2011; Fotokopi Surat Pernyataan Joshua tentang money politic, bertanggal 28 Maret 2011; Fotokopi Surat Pernyataan Basriani tentang money politic, bertanggal 28 Maret 2011;

25.

Bukti P-26

:

Fotokopi Surat Pernyataan Nur Aisya tentang money politic, bertanggal 28 Maret 2011;

26.

Bukti P-27

:

Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Astutik Ningsih, Joshua, Basriani, Ibrahim Rudali, S.E. perihal adanya intimidasi, bertanggal 28 Maret 2011;

27.

Bukti P-28

:

Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salwiah, A.Ma.Pd., bertanggal 2 April 2011;

28.

Bukti P-29

:

Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Posalu tentang Keterlibatan Camat memerintahkan Kepala Desa untuk membentuk Tim 7 di setiap desa demi memenangkan Surgawi Nomor Urut 5 pada Pemilukada Kabupaten Wakatobi, bertanggal 29 Maret 2011;

29.

Bukti P-30

:

Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Waelumu tentang keterlibatan camat memerintahkan Kepala Desa untuk membentuk Tim 7 di setiap desa demi memenangkan Surgawi Nomor Urut 5 pada Pemilukada Kabupaten Wakatobi, bertanggal 29 Maret 2011;

30.

Bukti P-31

:

Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sombu tentang keterlibatan camat memerintahkan Kepala Desa untuk membentuk Tim 7 di setiap desa demi memenangkan Surgawi Nomor Urut 5 pada Pemilukada Kabupaten Wakatobi, tertanggal 29 Maret 2011;

31.

Bukti P-32

:

Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Wapia-pia tentang keterlibatan camat memerintahkan Kepala Desa untuk

membentuk

Tim

7

di

setiap

desa

demi

memenangkan Surgawi Nomor Urut 5 pada Pemilukada Kabupaten Wakatobi, bertanggal 29 Maret 2011;

22

32.

Bukti P-33

: Fotokopi Surat Kepala Desa Waha, Saharuddin perihal Laporan Penerimaan Penambahan dan Penggandaan Wajib Pilih serta Manipulasi Data;

33.

Bukti P-34

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Muiba tentang money politic, Maret 2011;

34.

Bukti P-35

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Una tentang money politic, bertanggal Maret 2011;

35.

Bukti P-36

: Fotokopi Surat Pernyataan Waode Samba tentang money politic, Maret 2011;

36.

Bukti P-37

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Sunaria tentang money politic, Maret 2011;

37.

Bukti P-38

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Sadia tentang money politic, Maret 2011;

38.

Bukti P-39

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Yia tentang money politic, Maret 2011;

39.

Bukti P-40

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Musdani tentang money politic, Maret 2011;

40.

Bukti P-41

: Fotokopi Surat Pernyataan Riana tentang money politic, Maret 2011;

41.

Bukti P-42

: Fotokopi Surat Pernyataan Masni tentang money politic, Maret 2011;

42.

Bukti P-43

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Muiba tentang money politic, Maret 2011;

43.

Bukti P-44

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Beiya tentang money politic, Maret 2011;

44.

Bukti P-45

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Mina tentang money politic, Maret 2011;

45.

Bukti P-46

: Fotokopi Surat pernyataan Wa Iya tentang money politic, Maret 2011;

46.

Bukti P-47

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Kuiba tentang money politic;

47.

Bukti P-48

: Fotokopi Surat Pernyataan Masiudi tentang money politic;

48.

Bukti P-49

: Fotokopi Surat Pernyataan La Jiiru tentang money politic;

23

49.

Bukti P-50

: Fotokopi Surat Pernyataan Wambia (Wa Aisa) tentang money politic;

50.

Bukti P-51

: Surat Pernyataan Jamdia tentang money politic;

51.

Bukti P-52

: Fotokopi Surat Pernyataan Hasra tentang money politic;

52.

Bukti P-53

: Fotokopi Surat Pernyataan Akbar/Tasrudin tentang money politic;

53.

Bukti P-54

: Fotokopi Surat Pernyataan Ratman tentang money politic;

54.

Bukti P-55

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Ade tentang money politic;

55.

Bukti P-56

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Radia Raola tentang money politic;

56.

Bukti P-57

: Fotokopi Surat Pernyataan Abdul, A.Ma.Pd. tentang formulir surat keterangan pindah memilih ke TPS lain tidak pernah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 27 Maret 2011;

57.

Bukti P-58

: Fotokopi Surat Pernyataan Jufri, S.Pd. tentang formulir surat keterangan pindah memilih ke TPS lain tidak pernah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 27 Maret 2011;

58.

Bukti P-59

: Fotokopi Surat Pernyataan Arifuddin tentang formulir surat keterangan pindah memilih ke TPS lain tidak pernah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 23 Maret 2011;

59.

Bukti P-60

: Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Azis, S.E. tentang formulir surat keterangan pindah memilih ke TPS lain tidak pernah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 26 Maret 2011;

60.

Bukti P-61

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Samuda tentang money politic, bertanggal 2 April 2011;

61.

Bukti P-62

: Fotokopi Surat Pernyataan Laode Halim tentang money politic, bertanggal 29 Maret 2011;

62.

Bukti P-63

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Ode Nuriana didatangkan ke tempat pemilihan dengan menggunakan Kapal Motor (KM) milik H. Arhawi Ruda, S.E. (Calon Wakil Bupati)

24

dengan catatan harus mencoblos pasangan Surgawi, bertanggal 29 Maret 2011; 63.

Bukti P-64

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Ulu didatangkan ke tempat pemilihan dengan menggunakan Kapal Motor (KM) milik H. Arhawi Ruda, S.E. (Calon Wakil Bupati) dengan catatan harus mencoblos pasangan Surgawi, bertanggal 29 Maret 2011;

64.

Bukti P-65

: Fotokopi Surat Pernyataan Harumasi didatangkan ke tempat pemilihan dengan menggunakan Kapal Motor (KM) milik H. Arhawi Ruda, S.E. (Calon Wakil Bupati) dengan catatan harus mencoblos pasangan Surgawi, bertanggal 29 Maret 2011;

65.

Bukti P-66

: Fotokopi

Surat

Pernyataan

Wa

Ode

Nurwazrina

didatangkan ke tempat pemilihan dengan menggunakan Kapal Motor (KM) milik H. Arhawi Ruda, S.E. (Calon Wakil Bupati) dengan catatan harus mencoblos pasangan Surgawi, bertanggal 29 Maret 2011; 66.

Bukti P-67

: Fotokopi Surat Pernyataan Wa Beia tentang money politic, bertanggal Maret 2011;

67.

Bukti P-68

: Fotokopi Surat Pernyataan Kamili tentang money politic, bertanggal 27 Maret 2011;

68.

Bukti P-69

: Fotokopi Nama-nama Pemberi dan Penerima money politic di Kelurahan Wali, Desa Jayamakmur, Desa Lagongga, Desa Kampo-kampo, Kecamatan Binongko, pada tanggal 26 Maret 2011;

69.

Bukti P-70

: Fotokopi Surat Pernyataan beberapa orang tentang money politic bertempat di gedung/ruang kelas SD Negeri Lohoa, Dusun Lohoa, Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, bertanggal 29 Maret 2011;

70.

Bukti P-71

: Fotokopi Surat Pernyataan La Musu Ali Ode, Kepala Desa Liya Bahari Indah, alamat Desa Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi tentang pertemuan antara kepala desa yang lain bersama Camat

Wangi-wangi

Selatan

untuk

diarahkan

dan

25

ditekankan untuk membentuk Tim Pemenangan Ir. Hugua dalam Pilkada Wakatobi, bertanggal 29 Maret 2011; 71.

Bukti P-72

: Fotokopi Surat Pernyataan Asmadin, PNS (Guru SDN 3 Ollo) bahwa telah diintimidasi oleh Kepala Sekolah SDN 3 Ollo untuk

memenangkan

dan memilih salah

satu

Pasangan Calon Bupati Wakatobi Ir. Hugua, bertanggal 20 Maret 2011; 72.

Bukti P-73

: Fotokopi Surat Pernyataan La Muhadia, A.Ma.Pd., PNS (Guru SDN 3 Ollo) bahwa telah diintimidasi oleh Kepala Sekolah SDN 3 Ollo untuk memenangkan dan memilih salah satu pasangan Calon Bupati Wakatobi Ir. Hugua, bertanggal 20 Maret 2011;

73.

Bukti P-74

: Fotokopi Surat Pernyataan Madinusa, A.Ma.Pd., Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerangkan bahwa telah diintimidasi dan dipaksa untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Hugua-Arhawi) di rumah jabatan Bupati Kabupaten Wakatobi;

74.

Bukti P-75

: Fotokopi Surat perihal Penelusuran Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 07 Panwascam W-W/03/2011, bertanggal 29 Maret 2011;

75.

Bukti P-76

: Fotokopi Berita Acara Pleno Panwas Kecamatan WangiWangi tentang Dugaan Adanya Money Politic oleh Pasangan Nomor Urut 5 (Surgawi), bertanggal 28 Maret 2011;

76.

Bukti P-77

: Fotokopi Model A7-KWK pemberitahuan tentang status laporan perihal laporan yang dapat ditindaklanjuti, karena terbukti

melakukan

pelanggaran

tindak

pidana

Pemilukada, bertanggal 28 Maret 2011; 77.

Bukti P-78

: Fotokopi Berita Acara Nomor 52/PANWASLU KADAWKTB/IV/2011 perihal dugaan money politic, bertanggal 1 April 2011;

78.

Bukti P-79

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih La Amiludi, bertanggal 21 Maret 2011;

26

79.

Bukti P-80

: Fotokopi Lampiran Surat Ketetapan Tim Pemenangan Internal Nomor 010/SK-TP/DPC-WKTB/X/2010 banggal 30 Oktober

2010

Pemenangan

tentang Surgawi

Komposisi Partai

Tim

Kampanye

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan Kabupaten Wakatobi; 80.

Bukti P-81

: Fotokopi Surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal money politic oleh Sunaidi, bertanggal 27 Maret 2011;

81.

Bukti P-82

: Fotokopi Surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal money politic oleh Wa Evi, bertanggal 27 Maret 2011;

82.

Bukti P-83

: Fotokopi Surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal money politic oleh Wa Dida, bertanggal 27 Maret 2011;

83.

Bukti P-84

: Fotokopi

Tanda

Bukti

Penerimaan

Laporan

Nomor

06/Pemilukada/Bulan/Tahun Maret 2011 telah diterima oleh nama Drs. La Arta M.Si., bertanggal 28 Maret 2011; 84.

Bukti P-85

: Fotokopi

Tanda

Bukti

Penerimaan

Laporan

22/PemiluKada/Maret/2011 telah diterima

Nomor

oleh

nama

Runali, S.Pd., alamat Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, hari Kamis bertanggal 31 Maret 2011; 85.

Bukti P-86

: Fotokopi

Tanda

Bukti

Penerimaan

Laporan

Nomor

_____/PemiluKada/Bulan/Tahun_____ telah diterima oleh nama M. Amir Sultan S.Sos., alamat Jalan Kemakmuran Nomor 34, hari Kamis bertanggal 31 Maret 2011; 86.

Bukti P-87

: Fotokopi

Tanda

Bukti

Penerimaan

Laporan

Nomor

01/PemiluKada/Bulan/Tahun 2011 telah diterima oleh nama La Madi Yusuf, alamat Icel-Wali, hari Selasa bertanggal 29 Maret 2011; 87.

Bukti P-88

: Fotokopi

Tanda

Bukti

Penerimaan

Laporan

Nomor

03/PemiluKada/Bulan/Tahun 2011, telah diterima oleh Nama Drs. La Arta, M.Si., alamat Jabal Rahmand III, hari Senin, bertanggal 28 Maret 2011; 88.

Bukti P-89

: Fotokopi

Tanda

Bukti

03/Panwascam/3/2011

Penerimaan telah

Laporan

dilaporkan

oleh

Nomor Masiati

tentang money politic, alamat Kelurahan Wandika Utara, hari Rabu bertanggal 23 Maret 2011;

27

89.

Bukti P-90

: Fotokopi

Tanda

Bukti

05/Panwascam/3/2011 tentang

money

Penerimaan telah

politic,

Laporan

dilaporkan

alamat

Nomor

oleh

Kelurahan

Efiarni

Wandika,

bertanggal 31 Maret 2011; 90.

Bukti P-91

: Fotokopi Kronologis Peristiwa Manipolitik di Kelurahan Wandoka Utara, Lingkungan Wakeleu, bertanggal 31 Maret 2011;

91.

Bukti P-92

: Fotokopi

Tanda

Bukti

/Pemilukada/Bulan/Tahun

Penerimaan

Laporan

Nomor

oleh Masiati, bertanggal 23

Maret 2011; 92.

Bukti P-93

: Fotokopi

Tanda

bukti

penerimaan

Laporan

Nomor

/Pemilukada/Bulan/Tahun diterima oleh Sarimin; 93.

Bukti P-94

: Fotokopi Tanda

Bukti

Penerimaan

Laporan

Nomor/

Pemilukada/Bulan/Tahun, diterima oleh Islaa, S.Pd.; 94.

Bukti P-95

: Fotokopi Surat Pernyataan Mukhtar, Pekerjaan Kepala Desa

Kabita

Togo

tentang

telah disampaikan

dan

dikumpulkan di Resort Patuno bersama-sama Kades Kapata Utara, Wisata Kolo untuk bertemu dengan Ir. Hugua untuk mendukung dia, bertanggal 26 Maret 2011; 95.

Bukti P-96

: Fotokopi Dokumen Kecurangan Pemilukada Tomia dan Kecamatan Tomia Timur;

96.

Bukti P-97

: Fotokopi Model A-1 KWK, Laporan Panwaslu oleh Wa Eni, La Muhamma, Nurnita, dan Hasriati tentang pemutusan aliran listrik;

97.

Bukti P-98

: Fotokopi

Registrasi

Pelanggaran

Dalam

Penerimaan Rangka

Laporan

Pemilukada

Dugaan Kabupaten

Wakatobi Tahun 2011 sampai tanggal 31 Maret 2011 tentang pemecatan yang disertai dengan barang bukti video rekaman dengan korban; 98.

Bukti P-99

: Fotokopi Model A-4 KWK, Undangan Klarifikasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Wangi-wangi kepada La Ota, La Uo, Tabiula, Ramu, Aruli, Bendi, dan Rano;

28

99.

Bukti P-100

: Fotokopi keterangan/klarifikasi dibawah sumpah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Wangi-wangi kepada Muhsin, La Jui, dan Hasan;

100.

Bukti P-101

: Fotokopi

Model

A-5

KWK,

Penelusuran

Laporan

Pelanggaran Administrasi Pemilukada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi, pelapor Drs. La Arta, dan Berita Acara Laporan Panwaslu; 101.

Bukti P-102

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor La Ode Anrit, peristiwa money politic, barang bukti rekaman kamera pengakuan korban, surat pernyataan korban dan bukti uang Rp. 100.000,00 tanggal kejadian 26 Maret 2011;

102.

Bukti P-103

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Abdulrahim Buton, peristiwa penyalahgunaan wewenang oleh Camat Binongko, barang bukti rekaman kamera pengakuan korban, pemecatan Kepala TR. Taipabu, pemecatan guru honorer SD Negeri I Bante Kecamatan Binongko, upaya money politic, melihat money politic;

103.

Bukti P-104

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wa Fitri tentang money politic sebesar Rp. 200.000,00 di lingkungan Ampupu Kelurahan Wandoka Selatan yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 25 Maret 2011;

104.

Bukti P-105

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Misani tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 24 Maret 2011;

105.

Bukti P-106

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Sukandi

Putra

tentang

money

politic

sebesar

Rp. 150.000,00, Rp. 50.000,00, dan Rp. 200.000,00 yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 25 Maret 2011;

29

106.

Bukti P-107

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wa Siba, tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 di Desa Maleko, Kecamatan Wangi-wangi yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 25 Maret 2011;

107.

Bukti P-108

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wa

Ode

Sahari

tentang

money

politic

sebesar

Rp. 100.000,00 di Kelurahan Pada Raya/Pada Ue, Kecamatan Wangi-wangi yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 24 Maret 2011; 108.

Bukti P-109

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor La Idinuru tentang money politic sebesar Rp. 100.000 sebanyak 2 lembar di Desa Patuno, Kecamatan Wangiwangi yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

109.

Bukti P-110

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wa Rosi tentang money politic sebesar Rp. 50.000,00 di Desa Numana yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 5 Maret 2011;

110.

Bukti P-111

: Fotokopi Surat penerimaan laporan, atas nama pelapor Hamirudin tentang money politic sebesar Rp. 50.000,00 menyebar,

Kecamatan

Wangi-wangi

Selatan

yang

dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal pelaporan 30 Maret 2011; 111.

Bukti P-112

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Minna tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 di Desa Mola Nelayan Bakti, yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 25 Maret 2011;

112.

Bukti P-113 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Bambulo tentang money politic sebesar Rp. 500.000,00 di rumah kediaman, yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

113.

Bukti P-114

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Mbatti tentang money politic sebesar Rp. 200.000,00 di

30

rumah kediaman yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011; 114.

Bukti P-115

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Laempo tentang money politic sebesar Rp. 200.000,00 di rumah kediaman yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

115.

Bukti P-116

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Duhing tentang money politic sebesar Rp. 200.000,00 di rumah kediaman yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

116.

Bukti P-117

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Darma tentang money politic sebesar Rp. 200.000,00 di rumah kediaman yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

117.

Bukti P-118

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Duriasang, tentang money politic sebesar Rp. 500.000,00 di rumah kediaman yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

118.

Bukti P-119

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Pangling tentang money politic sebesar Rp. 200.000,00 di rumah kediaman, yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

119.

Bukti P-120

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Nmad tentang money politic sebesar Rp. 500.000,00 di rumah kediaman yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

120.

Bukti P-121

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wasada tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 di rumah kediaman, yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 17 Maret 2011;

121.

Bukti P-122

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Kiaala tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 di Desa Nelayan Bakti yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 23 Maret 2011;

31

122.

Bukti P-123

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Abdul Kadir tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 di rumah kediaman, yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 27 Maret 2011;

123.

Bukti P-124

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wa Rusiati, tentang money politic sebesar Rp. 500.000,00 di rumah kediaman, yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

124.

Bukti P-125

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Tamrin, tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 di depan rumah kediaman, yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 26 Maret 2011;

125.

Bukti P-126

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor La ode Tonsoni tentang intimidasi di Binongko Wakatobi yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian Oktober 2011;

126.

Bukti P-127

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor La

Ode

Kudu

tentang

money

politic

sebesar

Rp. 300.000,00 di rumah Kelurahan Pongo yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 12 Maret 2011; 127.

Bukti P-128

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wa ode Muri tentang money politic sebesar Rp. 50.000,00 di Lingkungan Tabangka I yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 20 Maret 2011;

128.

Bukti P-129

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wa Hada tentang money politic sebesar Rp. 50.000,00 di Desa Patuno yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 25 Maret 2011;

129.

Bukti P-130

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Ida tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 di Lingkungan Ogu Kelurahan Wanci yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 24 Maret 2011;

130.

Bukti P-131

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wa Agu tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 di

32

Pada Ue yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 24 Maret 2011; 131.

Bukti P-132

: Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, atas nama pelapor Wa Ode Unga tentang money politic sebesar Rp. 100.000,00 di rumah Pada Ue yang dilakukan oleh Tim Surgawi tanggal kejadian 24 Maret 2011;

132.

Bukti P-133

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten

Wakatobi,

Kecamatan

Tomia,

Kelurahan

Onemay, bertanggal 27 Maret 2011; 133.

Bukti P-134

: Fotokopi

Sertifikat

Hasil

Perhitungan

Suara

untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Kahianga, Kecamatan Tomia Timur; 134.

Bukti P-135

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Wakatobi Tahun 2011;

135.

Bukti P-136

: Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Waitii Barat;

136.

Bukti P-137

: Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

di

TPS

dalam

Wilayah

Desa/Kelurahan

Lamanggau; 137.

Bukti P-138

: Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Onemay;

138.

Bukti P-139

: Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Waha;

33

139.

Bukti P-140

: Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Teemoane;

140.

Bukti P-141

: Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Patua;

141.

Bukti P-142

: Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Runduma;

142.

Bukti P-143

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Kelurahan Matahora, Kecamatan Wangsel, bertanggal 27 Maret 2011;

143.

Bukti P-144

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, bertanggal 27 Maret 2011;

144.

Bukti P-145

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangsel, bertanggal 27 Maret 2011;

145.

Bukti P-146

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangsel, bertanggal 27 Maret 2011;

146.

Bukti P-147

: Fotokopi Sertifikat

Hasil

Penghitungan Suara

untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi;

34

147.

Bukti P-148

: Fotokopi

Surat

Pemberitahuan

Waktu

dan

Tempat

Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Wakatobi, bertanggal 30 Maret 2011; 148.

Bukti P-149

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, bertanggal 1 April 2011;

149.

Bukti P-150

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 pada TPS 1, Desa Kelurahan Kahiangan, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Induk Kependudukan 7407075911860001 atas nama Yanti, tempat Kahiangi tanggal 19 November 1986, alamat Dusun Bente dan dengan Nomor Induk Kependudukan 7407071906860001 atas nama Suhardin M, tempat Onemay tanggal 19 Juni 1986, alamat Dusun Bente, pada TPS 2, Desa Kelurahan Onemay, Provinsi

Kecamatan Sulawesi

Tomia,

Tenggara

Kabupaten dengan

Wakatobi,

Nomor

Induk

Kependudukan 7407030606860001 atas nama Suhardin, tempat Waha tanggal 6 Juni 1986, alamat Lingkungan Bente

dan

dengan

Nomor

Induk

Kependudukan

7407035011860001 atas nama Yhanti, tempat Kahiyanga tanggal 10 November 1986, alamat Lingkungan Bente, pada TPS 4, Desa Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Induk Kependudukan 7407030512800001 atas nama Alwani Kaoge, tempat Onemay tanggal 5 Desember 1980, alamat Lingkungan Masyrik dan dengan Nomor Induk Kependudukan 7407035511850001 atas nama Jasriani, tempat Usuku tanggal 15 November 1985, alamat Lingkungan Masyrik, pada TPS 1, Desa Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan Nomor

35

Induk Kependudukan 7407075502850002 atas nama Jasriani, tempat Usuku tanggal 15 Februari 1985, alamat Lingkungan

Bada

dan

dengan

Nomor

Induk

Kependudukan 7407072709800002 atas nama Alwan, tempat Waha tanggal 27 September 1980, alamat Lingkungan Bada; 150.

Bukti P-151

: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus

yang

berhubungan

dengan

Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Daerah

di

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten Wakatobi, oleh saksi Ahmad Zain dan Laode Anrif; 151.

Bukti P-152

: Fotokopi

Daftar

Nama

Pejabat

Struktural

Lingkup

Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010; 152.

Bukti P-153

: Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 107 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa

Lingkup

Pemerintah

Kabupaten

Wakatobi,

bertanggal 11 Februari 2008; 153.

Bukti P-154

: Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 489.A Tahun 2010 tentang Penetapan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara seKabupaten Wakatobi, bertanggal 9 November 2010;

154.

Bukti P-155

: Fotokopi

Model

DB1-KWK.KPU-Catatan

Pelaksanaan

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, bertanggal 1 April 2011; 155.

Bukti P-156

: Fotokopi Model DB2-KWK.KPU - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, bertanggal 1 April 2011;

156.

Bukti P-157

: Fotokopi Lembar Disposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 814.1/63/PKWK/XI/

36

2010 perihal Surat Pengantar, bertanggal 11 November 2010; 157.

Bukti P-158

: Fotokopi

Surat

Pengantar

Kabupaten Wakatobi

Komisi

Nomor

Pemilihan

Umum

814.1/63/PKWK/XI/2010,

bertanggal 11 November 2010; 158.

Bukti P-159


Nomor

274/28/Kep/PKWK/XI/2010

tentang

Perubahan Sebagian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wakatobi Tahun 2011, bertanggal 4 November 2010; 159.

Bukti P-160

: Fotokopi

Surat

Pemungutan Kabupaten

Pemberitahuan

Suara

oleh

Wakatobi

di

Waktu

Komisi TPS

01

dan

Pemilihan Desa

Tempat Umum Onemay,

Kecamatan Tomia, bertanggal 22 Maret 2011; 160.

Bukti P-161

: Fotokopi

Surat

Pemungutan

Pemberitahuan

Suara

oleh

Waktu

Komisi

dan

Pemilihan

Tempat Umum

Kabupaten Wakatobi di TPS 01 Desa Waha, Kecamatan Tomia, bertanggal 25 Maret 2011; 161.

Bukti P-162

: Fotokopi

Surat

Pemungutan

Pemberitahuan

Suara

oleh

Waktu

Komisi

dan

Pemilihan

Tempat Umum

Kabupaten Wakatobi di TPS 01 Desa Kollo Soha, Kecamatan Tomia, bertanggal 21 Maret 2011; 162.

Bukti P-163

: Fotokopi Surat Daftar Pemilih Tetap Tanpa NIK di Kecamatan Kaledupa;

163.

Bukti P-164

: Fotokopi Surat Daftar Pemilih Tetap Tanpa NIK di Kecamatan Kaledupa Selatan;

164.

Bukti P-165

: Fotokopi Surat Daftar Pemilih Tetap Tanpa NIK di Kecamatan Binongko;

165.

Bukti P-166

: Fotokopi Surat Daftar Pemilih Tetap Tanpa NIK di Kecamatan Wangi-wangi;

166.

Bukti P-167

: Fotokopi Surat Daftar Pemilih Tetap Tanpa NIK di Kecamatan Tomia;

37

167.

Bukti P-168

: Fotokopi Surat Daftar Pemilih Tetap Tanpa NIK di Kecamatan Tomia Timur;

168.

Bukti P-169

: Fotokopi Surat Daftar Pemilih Tetap Tanpa NIK di Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

169.

Bukti P-170

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Kahianga, Kecamatan Tomia Timur; 170.

Bukti P-171

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur;

171.

Bukti P-172

: Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ditempat pemungutan suara di desa/kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur;

172.

Bukti P-173

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Timu, Kecamatan Tomia Timur;

173.

Bukti P-174

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Kulati, Kecamatan Tomia Timur;

174.

Bukti P-175

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Wawo Timu, kecamatan Tomia Timur;

175.

Bukti P-176

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur;

176.

Bukti P-177

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

38

di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Dete, Kecamatan Tomia Timur; 177.

Bukti P-178

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan

Pati

Pelong, Kecamatan Tomia Timur; 178.

Bukti P-179

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Onemay, Kecamatan Tomia; 179.

Bukti P-180


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Lamanggau, Kecamatan Tomia; 180.

Bukti P-181

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Patua, Kecamatan Tomia;

181.

Bukti P-182

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Waiti Barat, Kecamatan Tomia;

182.

Bukti P-183

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Loaha, Kecamatan Tomia;

183.

Bukti P-184

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Waiti, Kecamatan Tomia;

184.

Bukti P-185

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Kalimas, Kecamatan Kaledupa;

39

185.

Bukti P-186 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Balasuna, Kecamatan Kaledupa; 186.

Bukti P-187

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Lau-lua, Kecamatan Kaledupa;

187.

Bukti P-188

: Fotokopi Sertifikat Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

di

Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan Ambeua Raya, Kecamatan Kaledupa; 188.

Bukti P-189

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Horuo, Kecamatan Kaledupa;

189.

Bukti P-190

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Waduri, Kecamatan Kaledupa;

190.

Bukti P-191

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Olo Solatan, Kecamatan Kaledupa;

191.

Bukti P-192

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Lagiwae, Kecamatan Kaledupa;

192.

Bukti P-193


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Mantigola, Kecamatan Kaledupa; 193.

Bukti P-194

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

40

di

Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Balasuna Selatan, Kecamatan Kaledupa; 194.

Bukti P-195


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Ambeua, Kecamatan Kaledupa; 195.

Bukti P-196

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Lefuto, Kecamatan Kaledupa;

196.

Bukti P-197


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Sumbano, Kecamatan Kaledupa; 197.

Bukti P-198

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Ollo, Kecamatan Kaledupa;

198.

Bukti P-199

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sama Bahari, Kecamatan Kaledupa;

199.

Bukti P-200

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Kampokampo, Kecamatan Binongko;

200.

Bukti P-201

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Makoro, Kecamatan Binongko;

201.

Bukti P-202


Tempat

Pemungutan

Suara

Palahidu, Kecamatan Binongko;

di

Desa/Kelurahan

41

202.

Bukti P-203

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Kampokampo, Kecamatan Binongko;

203.

Bukti P-204


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Lagongga, Kecamatan Binongko; 204.

Bukti P-205

: Fotokopi

Sertifikat

hasil

penghitungan

suara

Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di desa/kelurahan Rukuwa, Kecamatan Binongko; 205.

Bukti P-206


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Palahidu, Kecamatan Binongko; 206.

Bukti P-207

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Jaya Makmur, Kecamatan Binongko;

207.

Bukti P-208

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko;

208.

Bukti P-209

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Palahidu Barat, Kecamatan Binongko;

209.

Bukti P-210

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Maleko, Kecamatan Wangi-wangi;

210.

Bukti P-211


42

di

Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Waginopo, kecamatan Wangi-wangi; 211.

Bukti P-212

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Posalu, Kecamatan Wangi-wangi;

212.

Bukti P-213


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Tebangka/Wanci, Kecamatan Wangi-wangi; 213.

Bukti P-214


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-wangi; 214.

Bukti P-215

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Tindoi Timur, Kecamatan Wangi-wangi;

215.

Bukti P-216

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Tindoi, Kecamatan Wangi-wangi;

216.

Bukti P-217

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Wapiapia, Kecamatan Wangi-wangi;

217.

Bukti P-218


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-wangi; 218.

Bukti P-219

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Waituno, Kecamatan Wangi-wangi;

43

219.

Bukti P-220


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Wandoka, Kecamatan Wangi-wangi; 220.

Bukti P-221

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Patuno, Kecamatan Wangi-wangi;

221.

Bukti P-222


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Pookambua, Kecamatan Wangi-wangi; 222.

Bukti P-223

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-wangi;

223.

Bukti P-224

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Waha, Kecamatan Wangi-wangi;

224.

Bukti P-224

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Longa, Kecamatan Wangi-wangi;

225.

Bukti P-226


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Waelumu, Kecamatan Wangi-wangi; 226.

Bukti P-227

: Fotokopi Sertifikat

Hasil

Penghitungan

Suara

Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sombu, Kecamatan Wangi-wangi; 227.

Bukti P-228


44

di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan; 228.

Bukti P-229

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan;

229.

Bukti P-230

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Kasuari, Kecamatan Kaledupa Selatan;

230.

Bukti P-231

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan;

231.

Bukti P-232


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan; 232.

Bukti P-233


Tempat

Pemungutan

Suara

di

Desa/Kelurahan

Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan; 233.

Bukti P-234

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan;

234.

Bukti P-235

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan;

235.

Bukti P-236

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Lantea, Kecamatan Kaledupa Selatan;

45

236.

Bukti P-237

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan;

237.

Bukti P-238

: Fotokopi Rekapitulasi Wajib Pilih Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Pemilukada Kabupaten Wakatobi Tahun 2011;

238.

Bukti P-239

: Fotokopi

Catatan

Pelaksanaan

Rekapitulasi

Hasil

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Wangi-wangi; 239.

Bukti P-240

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan pada halaman 10-11;

240.

Bukti P-241


241.

Bukti P-242


242.

Bukti P-243


243.

Bukti P-244


244.

Bukti P-245


245.

Bukti P-246

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-wangi Selatan pada halaman 11-14;

246.

Bukti P-247


46

247.

Bukti P-248


248.

Bukti P-249


249.

Bukti P-250


250.

Bukti P-251

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam daftar pemilih tetap di TPS 7 Desa/Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada halaman 10-11;

251.

Bukti P-252

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Wungka Kecamatan Wangi-wangi Selatan, pada halaman 8;

252.

Bukti P-253

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa/Kelurahan Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada halaman 6;

253.

Bukti P-254

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada halaman 9-10;

254.

Bukti P-255

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Kabita, Kecamatan Wangi-wangi Selatan pada halaman 9;

255.

Bukti P-256

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa/Kelurahan Liya mawi, Kecamatan Wangi-wangi Selatan pada halaman 10;

256.

Bukti P-257

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia pada halaman 7-8;

257.

Bukti P-258

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Waha Kecamatan Tomia pada halaman 11;

47

258.

Bukti P-259

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Patua Kecamatan Tomia pada halaman 9;

259.

Bukti P-260


260.

Bukti P-261

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Waha Kecamatan Tomia pada halaman 8-9;

261.

Bukti P-262


262.

Bukti P-263

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa/Kelurahan Waha Kecamatan Tomia pada halaman 10-12;

263.

Bukti P-264


264.

Bukti P-265

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Tindoi Kecamatan WangiWangi pada halaman 8-9;

265.

Bukti P-266

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Posalu Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 11-12;

266.

Bukti P-267

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Wapia-pia Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 4;

267.

Bukti P-268

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Wapia-pia Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 9;

268.

Bukti P-269

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Tindoi Kecamatan WangiWangi pada halaman 9;

48

269.

Bukti P-270

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Pongo Kecamatan WangiWangi pada halaman 18;

270.

Bukti P-254

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Pongo Kecamatan WangiWangi pada halaman 6-9;

271.

Bukti P-272

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa/Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi pada halaman 11-12;

272.

Bukti P-273

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 4 Desa/Kelurahan Pongo Kecamatan WangiWangi pada halaman 11-12;

273.

Bukti P-274

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 5 Desa/Kelurahan Pongo Kecamatan Wangiwangi pada halaman 7-9;

274.

Bukti P-275


275.

Bukti P-276


276.

Bukti P-277


277.

Bukti P-278


278.

Bukti P-279

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa/Kelurahan Wanci Kecamatan Wangiwangi pada halaman 10-11;

279.

Bukti P-280


49

280.

Bukti P-281


281.

Bukti P-282


282.

Bukti P-283


283.

Bukti P-284


284.

Bukti P-285

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 10 Desa/Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 10-12;

285.

Bukti P-286

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 8-9;

286.

Bukti P-287

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Patuno Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 6;

287.

Bukti P-288


288.

Bukti P-289


289.

Bukti P-290

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Waha Kecamatan Wangiwangi pada halaman 10-11;

290.

Bukti P-291

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Waha Kecamatan Wangiwangi pada halaman 9;

50

291.

Bukti P-292

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 11-12;

292.

Bukti P-293

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 7;

293.

Bukti P-294

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa/Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 6;

294.

Bukti P-295

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Waelumu Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 8-9;

295.

Bukti P-296

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Waelumu Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 8;

296.

Bukti P-297

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa/Kelurahan Waelumu Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 9-10;

297.

Bukti P-298

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Longa Kecamatan Wangiwangi pada halaman 9-10;

298.

Bukti P-299

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Longa Kecamatan Wangiwangi pada halaman 13;

299.

Bukti P-300

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap

di

TPS

3

Desa/Kelurahan

Wandoka

Utara

Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 7-8; 300.

Bukti P-301

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Koroe Onawa Kecamatan Wangi-wangi pada halaman 7-8;

301.

Bukti P-302

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa/Kelurahan Posalu Kecamatan Wangi-Wangi pada halaman 11-12;

51

302.

Bukti P-303

: Fotokopi Pemilih Tetap Tanpa NIK, dalam daftar pemilih tetap di TPS 2 Desa/Kelurahan Ollo Kecamatan Kaledupa pada halaman 6;

Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon

[2.3]

juga mengajukan 26 (dua puluh enam) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 April dan 28 April 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Usaili § Saksi adalah Kepala Dusun di Desa Waha, Wangi Wangi, yang menjadi saksi TPS untuk Pemohon; § Terdapat tujuh orang di dalam DPT TPS 2 bukan warga Wakatobi, yaitu dari Maluku La Meni, Sutiah, Al Mujamil, Gamaria, dari Jawa adalah Kimut, Ibrahim, dan Ihram. Lima di antaranya hadir di TPS; § Pemilih dimaksud masuk dalam daftar tambahan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Wakatobi; 2. Saharuddin § Saksi adalah Kepala Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi; § Pada saat Pilkada 27 Maret 2011, di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Waha, terjadi mobilisasi massa dan penambahan nama-nama wajib pilih. Namanama yang ditambahkan bukan warga setempat; § Menurut keterangan KPPS, penambahan tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Wakatobi; 3. La Golomba § Saksi adalah Guru SDN Mantigola; § Pada Selasa, 8 Maret 2011, saat saksi sedang mengajar di SD, saksi didatangi Drs. Mansur Putu, yaitu salah satu Kabid Depdiknas Provinsi; § Mansur Putu mengatakan Saksi dituduh melawan, dan saksi “tidak samasama dengan kita”; § Saksi menjawab bahwa sebagai PNS dirinya harus netral; § Mansur Putu mengatakan jika tetap melawan, Saksi akan dipindahkan ke daerah yang sulit; 4. La Mahadia § Saksi adalah Guru SD 3 Ollo;

52

§ Saksi diberitahu oleh Kepala Sekolah Saksi bahwa siapa-siapa yang membelok dari Surgawi sudah ada SK dan telah ditandatangani sebanyak 40 orang; § Ada blangko dukungan untuk Surgawi yang diedarkan kepala sekolah; § Bagi yang tidak mendukung Surgawi tidak akan mendapat SK daerah terpencil dan tidak akan disertifikasi; § Saksi meminta ijin Kepala Sekolah bahwa saksi akan menjadi saksi di Mahkamah. Kepala Sekolah melarang berangkat karena resikonya tinggi. Orang yang memberi informasi kepada Saksi akan dipatah-patahkan; § Mantan kepala desa mengatakan kepada mertua saksi bahwa akan diberi uang Rp.100.000,- per kepala jika bersedia memilih Pasangan Surgawi; § Menurut Saksi, mertua saksi mengambil uang dimaksud dan mengaku mencoblos Surgawi; 5. Astutik Ningsih § Saksi adalah guru honorer SDN Ollo; § Saksi tinggal di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; § Saksi guru honorer yang dipecat oleh kepala sekolah atas perintah Pasangan Surgawi atau La Ode Musahara; § Sebelum dipecat, Saksi sudah menjadi pegawai honorer selama 5 tahun; 6. Basriani § Saksi adalah guru honorer TK sejak 2007; § Saksi diberhentikan oleh Kepala TK; 7. La Ode Djamaluddin § Saksi adalah Kepala Desa Posalu, Kecamatan Wangi-Wangi; § Tiga bulan sebelum Pemilukada, saksi dan 12 orang (10 kepala desa dan 3 lurah) lainnya dipanggil oleh Camat Wangi-Wangi; § Pada pertemuan itu Bupati menyampaikan arahan-arahan; § Dalam forum, Saksi mengatakan kepada Camat bahwa jika para kepala desa/lurah menjaga wilayah masing-masing dalam Pemilukada, maka Bupati bisa menang; § Setelah acara para kepala desa dan lurah diberi uang Rp.400.000; § Kemudian Camat mengarahkan para kepala desa dan lurah diminta mencatat tujuh nama masyarakat untuk menjadi pendukung dengan nama Tim Tujuh;

53

§ Setelah mencatat dan mengusulklan tujuh nama, masing-maisng kepala desa dan lurah diberi Rp.850.000; sebanyak 50.000 untuk masing-masing anggota Tim Tujuh, dan 500.000 untuk masing-masing kepala desa dan lurah; § Saksi tidak tahu bahwa saksi sebagai kepala desa dilarang melakukan hal tersebut; 8. La Musuali Ode § Saksi adalah Kepala Desa Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; § Saksi menghadap Camat Wangi-Wangi Selatan yang kemudian Camat memberikan amplop berisi uang Rp.850.000,- yang katanya dari Ir. Hugua. Dari uang tersebut, Rp.500.000,- untuk saksi dan Rp.50.000,- untuk masingmasing anggota Tim Tujuh; § Seminggu kemudian, Saksi melapor bahwa nama-nama sudah siap; § Pada Desember 2010, saksi kembali dipanggil ke rumah Camat. Kemudian Camat Wangi-Wangi Selatan mengatakan bahwa “ini ada uang untuk bapak-bapak bertiga”. 500.000 untuk saksi sebagai kepala desa, dan 50.000 untuk masing-masing anggota Tim Tujuh; § Camat juga memberikan kalender agar dibagikan kepada warga dan agar warga memilih Pasangan Hugua; § Tanggal 26 Maret kemarin Saksi memanggil hansip untuk diberi seragam baru. Hansip mengatakan bahwa dia diberi sepuluh amplop dari Tim Surgawi agar dibagi-bagikan kepada warga agar memilih Surgawi. Keesokan harinya Hansip dimaksud diberi 12 amplop lagi masing-masing berisi Rp.100.000,- agar dibagikan kepada warga; 9. Hamiruddin § Saksi adalah warga Kelurahan Mandate I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; § Saksi adalah tukang ojek; § Saksi bertemu PNS Dinas PU bernama ibu Patawakal di jembatan. Patawakal meminta agar saksi dan teman-teman datang ke rumah Patawakal;

54

§ Setelah tiba di rumah, yang ada adalah Ibu Kepala Dinas PU, yang memberi uang Rp.800.000,- kepada saksi dan teman-teman, dan jika Surwgawi menang, uang akan ditambah; § Saksi bertemu Camat Wangi-Wangi Selatan dan diminta (bersama 5 orang temannya)

memasang baliho Surgawi kemudian memberikan uang

Rp.1.000.000,- Camat mengatakan apabila Surgawi menang, maka urusanurusan saksi dan teman-teman saksi di kantor kecamatan akan diuruskan oleh Camat; § Saksi diberi uang Rp.300.000,- oleh istri La Ode Adi untuk membeli dua dus minuman Sprite untuk dibagikan kepada teman-teman saksi; § Nadar memberikan uang Rp.200.000,- kepada saksi dan teman-teman saat melihat mereka sedang memasang baliho Surgawi; 10. Muslimin § Calon Wakil Bupati H. Arhawi (Surgawi) memanggil saksi dan diberi uang Rp.5000.000,- agar dibagikan kepada masyarakat; § Saksi membagi-bagikan kepada masyarakat dan mengatakan agar memilih Surgawi; 11. Wa Ode Karnaeni § Saksi adalah penjual kue di Pasar Tongano Barat, dan Pasar Napoleon, Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur; § Sesama pedagang pasar bernama Wa Asa mengatakan bahwa selain pendukung Surgawi dilarang berjualan di pasar ini karena pasar ini milik Bupati Hugua; § Pada saat peresmian pasar, pejabat-pejabat yang hadir membeli per meja dagangan kue para pedagang pasar; § Saksi terlambat datang tapi kue dagangan saksi sudah datang terlebih dahulu. Kue dagangan saksi diambil bu Camat sebelum saksi hadir dan diletakkan di meja-meja; § Setelah acara peresmian, saksi meminta pembayaran kue, namun bu Camat mengatakan bahwa aturannya saksi mendapat uang dari meja yang dijaga saksi, dan tidak dari meja lain meskipun yang di meja lain tersebut adalah kue dagangan saksi; § Keesokan harinya saksi diusir oleh Wa Asa dan tidak boleh berdagang dari pasar karena saksi tidak mendukung Surgawi;

55

§ Suami saksi mendatangi Wa Asa, dan Wa Asa mengatakan agar suami saksi tidak bertanya kepada kepada Wa Asa karena hal tersebut dilakukan atas perintah Bu Camat Tomia Timur; § Akhirnya saksi menitip kue kapada sesama pedagang; § Tim Surgawi dalam kondisi mabuk datang ke pasar membanting-banting kue dagangan saksi; 12. La Salema § Saksi adalah warga Desa Kompo-Kompo, Kecamatan Binongko; § Saksi dipanggil Samiruddin, yaitu Tim Surgawi, dan diberi uang Rp.50.000,dengan pesan agar memilih Surgawi; § Tanggal 26 Maret, sehari sebelum pemungutan suara, saksi berbelanja di warung Samiruddin namun uang pembayaran dari saksi dikembalikan oleh Samiruddin; 13. Sa’dia § Warga Desa Makoro, Kecamatan Binongko; § Saksi dipecat dari jabatan sebagai Kepala Seksi Kaur Pemerintahan Desa Makoro; § Desa Makoro sudah 4 tahun tidak memiliki kepala desa; § Plt. Camat La Ode Nasaruddin mengatakan kepada Saksi bahwa “kalian sebagai perangkat desa harus hati-hati karena yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kepala desa”; § Pada 2 Januari 2011, Saksi dicegat oleh Seto Kormet yang akan memasang baliho surgawi di Binongko, dan mengatakan ada undangan ke Kabupaten untuk menerima honor dan pertemuan dengan kepala dinas; § Seto mengatakan bahwa Kepala Dinas akan mengarahkan perangkat desa agar memilih surgawi; § Dalam pertemuan, Saksi menyatakan ikut Surgawi; § Saksi menyatakan mendukung pasangan Surgawi tetapi tetap dituduh mendukung Pasangan Esa; § Saksi dijanjikan agar datang ke pertemuan kader Posyandu dan kader KB setelah Musrembang karena akan ada pembagian uang; § Pada 24 Januari, sore seusai Musrembang, diadakan pertemuan kader Posyandu dan kader KB. Ternyata dalam pertemuan dikatakan bahwa

56

honor sudah ada dalam amplop tetapi Ibu Bupati meminta agar dapat memberikan sendiri kepada para kader; § Masih di bulan Januari, saat saksi datang ke kantor, ternyata lima perangkat desa sudah diganti dan tempat kerja saksi sudah ditempati oleh orang lain tanpa ada surat pemberhentian; § Pada 27 Januari 2011 saksi baru tahu sudah dipecat tetapi tidak diberi surat pemberhentian; § Sekdes mengatakan bahwa pemberhentian tersebut adalah perintah Camat dengan surat bertanggal 4 Januari, namun surat tidak diberikan kepada saksi; 14. La Mida § Saksi adalah warga Kelurahan Sandi, Kecamatan Kaledupa; § Istri Saksi dipecat oleh Camat Kaledupa Selatan bernama Karibi, S.Sos. karena tidak memilih Surgawi. Camat mengatakan jika tidak memilh Surgawi jangan lagi bekerja di Kecamatan; § Istri Saksi bernama Maharani adalah pegawai honorer; § Istri Saksi dipecat sesudah Pemilukada; 15. Ismail § Saksi adalah warga Keluraha Ollo, Kecamatan Kaledupa; § Saksi mengetahui Anggota DPRD dari PDI-P bernama Supardi membagibagikan uang; § Saat Supardi mengumpulkan massa, Saksi disuruh membeli rokok oleh Supardi, dan sekembalinya dari membeli rokok, sudah ada pembagian uang sejumlah Rp.50.000,- kepada sekitar 70-an orang; § Saksi

tahu

bahwa

Supardi

adalah

Tim

Surgawi

karena

Supardi

mengumpulkan massa untuk Surgawi; 16. La Daud § Saksi adalah warga Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia; § Pada tanggal 28 April 2011 Saksi menangkap Tim saksi yang diberi uang Rp.100.000,- oleh Tim Surgawi; § Orang yang diberi uang adalah 1 orang dan yang memberi uang 2 orang. Kemudian Saksi melaporkan kepada Panwaslu; § KPPS TPS 3 Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, bernama Drs. Kamaruddin meminta seorang pemilih mengubah pilihan dari Pasangan

57

Calon Nomor Urut 3 menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan cara mendampingi ke dalam bilik suara; 17. Fatmawati § Saksi adalah warga Kelurahan Taepabu, Kecamatan Binongko; § Saksi adalah PNS di Puskesmas Taepabu; § Sejak 3 bulan sebelum Pemilukada, saksi menerima SMS dari nomor asing yang mengajak saksi memilih jalan yang benar yaitu mencoblos Nomor 5; § Pada saat sosialisasi pemasangan kelambu dalam program pencegahan malaria, saksi diberitahu oleh Kepala Puskesmas bernama Sawiun bahwa Kadis Kesehatan bernama La Ode Boa menanyakan kesanggupan mencoblos Surgawi; § Saksi menjawab bahwa saksi belum menentukan pilihan; § Sebelum pulang, pemateri bernama Hasmawati bertanya kepada Saksi apakah satu perahu atau tidak, dan jawabannya akan ditulis dan disetorkan ke Kadis untuk diserahkan kepada Bupati Hugua; § Tiga hari kemudian, ada sms dari nomor tidak jelas yang isinya saksi akan dipindahkan ke tempat terpencil; § Tanggal 27 Februari 2011 siang saksi menerima SK pemindahan bertanggal 31 Januari 2011; § Saksi sekarang dipindah ke Puskesmas lain yang lebih jauh dan harus menyeberang laut; 18. Hasnah § Saksi adalah warga Kelurahan Taepabu, Kecamatan Binongko; § Saksi adalah guru honorer di SDN Bante; § Saksi dipecat sejak sebelum Pemilukada; § Yang memecat adalah Kepala SD bernama Sabaruddin, S.Pd; § Saksi menjadi guru honorer sejak 2008 dan dipecat pada 24 Januari 2011; § Setelah saksi dipecat, SD mengangkat guru honorer baru dari Surgawi. Saksi tidak memperoleh dana BOP, dana dimaksud diberikan kepada guru baru; § Selain saksi, guru honorer Sadariah dan Dewi juga dipecat dengan alasan tidak memilih Surgawi;

58

19. La Dola § Seorang pemilih bernama Leni Erlina mencoblos dua kali yaitu di TPS 1 Bahari Barat dan di TPS 2 Bahari Timur; § Saksi menanyakan kepada KPPS TPS 2 bernama Lodi menyatakan boleh mencoblos dua kali karena namanya ada di TPS 2; § KPPS TPS 6 bernama La Ode Maji, sekaligus Kepala SD Usuku 2, mengintip coblosan pemilih di bilik suara; § Guru SMA 1 bernama Ernawati setelah mencoblos surat suara kemudian membuka surat suara dan menunjukkan kepada warga yang ada di TPS sembari mengatakan bahwa dia benar memilih Surgawi karena terus diintimidasi; 20. Josua § Saksi disuruh memilih dua kali oleh mahasiswa bernama Iqbal yang merupakan Tim Sukses Surgawi, dengan imbalan Rp.100.000; § Saksi mencoblos di TPS 7 Wanci dan TPS 8 Kelurahan Wanci; 21. Misa § Saksi disuruh memilih dua kali oleh mahasiswa bernama Iqbal yang merupakan Tim Sukses Surgawi, dengan imbalan Rp.100.000; § Saksi memperoleh dua surat panggilan (undangan) pada malam sebelum pemungutan suara; satu dari KPU kemudian setelahnya diberi surat undangan dari Iqbal; § Saksi masuk ke dua TPS yang berbeda; § Di kedua TPS dimaksud, saksi melihat ada nama saksi di DPT telah tercetak; 22. Dedi Hasri § Saksi adalah warga Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur; § Saksi mengetahui ada pembagian raskin dari Pemerintah Pusat; § Pada Februari 2011 Kepala Lingkungan membagi raskin. Kepada masyarakat yang mendaftar Kepala Lingkungan bertanya akan mendukung siapa dalam Pemilukada. Bagi yang tidak mendukung Surgawi, Kepala Lingkungan Sulaiman tidak memberikan raskin; § Banyak masyarakat yang mendapat pembagian beras namun banyak juga yang tidak mendapat;

59

§ Saksi bertanya kepada Sulaiman dari mana asal raskin. Kepala Lingkungan mengatakan dirinya adalah Tim Surgawi dan ingin tahu masyarakat memilih siapa; § Ada surat panggilan/undangan yang tidak ada orangnya, oleh Ketua KPPS bernama H La Ode Sahara tetap dibagikan karena diperintah oleh Camat; § La Idi menerima surat undangan atas nama orang lain; § Surat undangan Asrudin dipergunakan oleh orang lain; § Sahari Ramadhan dan Yohalimi mencoblos di TPS 2 Tomia Timur, padahal mereka tinggal di Kendari; § Camat Tomia Timur dan Bu Camat mencoblos di TPS 5 padahal surat undangan untuk TPS 3. Mereka tidak menggunakan surat pindah TPS atau Formulir C5; § Terdapat surat undangan atas Risna Noviani dua buah, yang satu asli dan dipergunakan

oleh

Risna

sendiri;

sedangkan

satunya

fotokopian

dipergunakan oleh orang lain; 23. Muhammad Natsir Nio § Saksi adalah warga Kecamatan; § Saksi Pemohon tidak diberi Formulir C1-KWK oleh Ketua TPS 2 Tana Mea, Kecamatan Kaledupa Selatan, yang bernama Rafiuddin; § Pada Pleno PPK Kaledupa Selatan, Saksi menjadi menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan tidak menandatangani BA karena tidak mendapat Formulir C1-KWK dari TPS; § Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas namun belum ada tindak lanjut apapun; § Petugas mengatakan Formulir C1-KWK akan diberikan setelah Pleno PPK; § Saksi kemudian mengisi formulir kebaratan; § Ada seorang warga melapor kepada saksi bahwa dirinya diberi dua kartu pemilih, yang satu dengan NIK dan yang satunya tanpa NIK; 24. La Kolu § Saksi adalah warga Kelurahan Tongana Timur, Kecamatn Tomia Timur; § Tanggal 22 Maret 2011 atau 23 Maret dini hari pukul 01:00, saksi mendengar teriakan Tim Surgawi bernama Abdul Muis yang mengatakan akan membakar rumah La Kolu; § Abdul Muis adalah guru SMPN 1 Tomia;

60

25. Hasriati § Saksi adalah warga Desa Waha, Kecamatan Tomia; § Senin, 7 Maret 2011 Saksi menerima telepon dari Tim Sukses Surgawi bernama Harmoni yang mencari suami Saksi; § 15 menit kemudian Harmoni datang ke rumah Saksi, berteriak-teriak siapa penghuni rumah ini, mendobrak pintu, masuk kamar, dan menyeret suami Saksi keluar serta mengusir pergi; § Harmoni mengatakan suami Saksi tidak menghargai Harmoni karena tidak mau mendukung Surgawi sesuai permintaan Harmoni; 26. Rafiuddin § Saksi adalah warga Desa Makoro, Kecamatan Binongko. § Pada 3 Maret 2011, anak saksi pulang dari sekolah pukul 10 pagi, diberitahu gurunya bernama Ibu Mahrum, agar anak Saksi memberitahu Saksi bahwa jika Saksi tidak memilih Surgawi, anak Saksi tidak akan dinaikkan kelas; § PNS bernama Ibu Marhum dan Bapak Budi menjadi Tim Sukses Surgawi; [2.4]

Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban

tertulis bertanggal 18 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 18 April 2011, dengan uraian sebagai berikut: Dalam Eksepsi 1. Tentang Error in Objektum Bahwa dalam PMK 15/2008 dinyatakan: Pasal 1 ayat (8) “Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”; Pasal 4 “Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan

Pasangan

Calon

yang

dapat

mengikuti

putaran

kedua

Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah“; Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 2, bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

61

Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 juncto Nomor 274/20/PKWK/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum; Bahwa dari uraian objek keberatan yang diajukan Pemohon tersebut di atas, adalah selain mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil suara juga terhadap penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, hal ini tidak sesuai dengan PMK 15/2008; Bahwa mengacu pada peraturan hukum diatas bahwa yang dapat diajukan keberatan adalah yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD sehingga terdapat fakta hukum, tidak tepatnya atau salahnya obyek yang disengketakan oleh Pemohon, dengan demikian Termohon berpendapat bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Permohonan Para Pemohon Kabur (obscuur libel) Bahwa baik dalam Posita maupun Petitum Permohonan para Pemohon, sama sekali tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon; Bahwa dalil dan dasar permohonan para Pemohon a quo, pada umumnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang berkenaan dengan Daftar Pemilih Tetap,

namun Pemohon tidak mengurai dengan rinci, siapa-

siapa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak pilihnya, siapa saja yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan di TPS mana kejadiannya, dan yang bersangkutan memilih pasangan calon yang mana; Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa

Mahkamah

juga

berwenang

memeriksa

terhadap

pelanggaran-

pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara a quo permohonan

62

para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, sangat nyata bahwa tidak menggambarkan adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut; Berdasarkan uraian diatas Termohon berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 PMK 15/2008 disebutkan: Ayat “(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat: a. ...dstnya; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008, Mohon Yang

Mulia

Majelis

Hakim

Mahkamah

Konstitusi

untuk

menyatakan

permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara; 2. Bahwa Termohon, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon; 3. Bahwa tentang Dalil para Pemohon angka 4 huruf A. Bagian huruf a adalah tidak benar, oleh karena Termohon telah menetapkan DPT sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, KPU adalah pengguna akhir data Pemilu ini sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum pada Pasal 10 ayat (3) huruf f juncto penjelasannya menyatakan, “Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Kabpu kabupaten/Kota merupakan Pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah”. Dimana proses penetapan DPT melalui tahapan yang berawal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

63

Kabupaten Wakatobi yang disandingkan dengan DPT Pemilu Pilpres 2009, yang selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan oleh Petugas Petukhir data Pemilih (PPDP) dan PPS untuk setiap TPS. Hasil PPDP tersebut selanjutnya ditetapkan DPS oleh PPS yang kemudian diumumkan selama 21 hari dikantor-kantor desa dan tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, (Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Bahwa terhadap masyarakat yang melaporkan tentang adanya masyarakat yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar tetapi salah tulis identitasnya akan diperbaiki oleh PPS dengan cara menyusun daftar Pemilih perbaikan, kemudian selanjutnya diumumkan kembali oleh PPS, ditempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan, tanggapan, koreksi dari masyarakat (21 hari) baru kemudian PPS menyusun dan mengesahkan DPT, yang kemudian DPT tersebut diserahkan ke PPK yang kemudian direkap menjadi pemilih terdaftar di tingkat kecamatan, yang selanjutnya diteruskan ke KPU untuk ditetapkan sebagai DPT; Sehingga sangat wajar kalau terjadi perbedaan jumlah pemilih dari DPS menjadi DPT. Terlebih lagi pada saat penetapan DPT yang dihadiri oleh unsur Partai Politik (pendukung masing-masing calon), Polres Wakatobi, Panwaslukada tidak ada protes maupun keberatan peserta rapat. Munculnya permasalahan DPT ini setelah ada pemenang calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Wakatobi; 4. Bahwa tentang Dalil para Pemohon pada angka 4 huruf B: Ø Bagian c, adalah tidak benar karena pendataan dan penomoran NIK tidak dilakukan oleh Termohon, oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi; Ø Bagian d, adalah tidak benar, karena terjadinya selisih antara DPS dan DPT adalah bukan rekayasa Termohon, ini murni akibat pertambahan Pemilih, dimana sebagai gambaran bahwa DPS tersebut bersumber dari DP4 hasil Pilpres Tahun 2009, sementara DPT ditetapkan Tahun 2011; Ø Bagian e, adalah tidak benar karena wajib pilih yang ditetapkan KPU dalam DPT adalah telah melalui tahapan verifikasi sebagaimana yang kami uraikan diatas;

64

Ø Bagian f, adalah tidak benar, karena tidak ada Pemilih yang mencoblos dua kali, walaupun mungkin ada nama yang sama tetapi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran berbeda. Mengenai dugaan adanya Pemilih yang belum cukup umur yang terdaftar dalam DPT, bisa saja mereka-mereka sudah pernah kawin sehingga berhak untuk memilih. Terlebih lagi dalam dalil permohonan, para Pemohon hanya menyatakan adanya Pemilih dibawah umur yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak menguraikan apakah mereka memilih atau tidak memilih; Ø Bagian h, dan i, mengenai kode kependudukan (NIK) adalah merupakan wewenang capil, tetapi yang dapat kami pastikan bahwa tidak ada Pemilih ganda dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, ini sesuai dengan tidak adanya laporan pelanggaran baik di tingkat kecamatan maupun ditingkat kabupatenl; Ø Bagian J, tentang dugaan adanya Pemilih yang terdaftar di dua TPS dalam DPS/DPT, hal ini bisa saja terjadi, karena yang bersangkutan mungkin pernah tinggal di desa lain pada saat pendataan penduduk sebelum Pemilihan Legislatif dan Pilpres, dan kemudian telah pindah pada saat sebelum tahapan Pemilukada, tetapi yang dapat dipastikan oleh Termohon, bahwa tidak ada Pemilih yang memilih lebih dari satu kali; 5. Tentang dalil Para pemohon pada huruf D. Ø Huruf a, adalah tidak benar karena tidak ada surat suara yang sudah terlebih dahulu tercoblos sebelum dicoblos oleh Pemilih; Ø Huruf b, bahwa tidak benar Termohon tidak mengadakan Formulir C 5, justru sebaliknya Pemohon tidak paham tentang Formulir C 5 yang dimaksud Pemohon, dimana Pemohon berpikiran bahwa Formulir C 5 adalah sebagian sarana jika terjadi perubahan tempat mencoblos. Bahwa yang sesungguhnya Formulir Model C 5 adalah Formulir Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, sedangkan bagi Pemilih yang berkeinginan untuk memindahkan tempat mencoblosnya, cukup dengan surat pengantar dari KPPS yang ditandatangani dan distempel oleh ketua KPPS; Ø Huruf c s.d. huruf q, tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) lagi-lagi Termohon tegaskan, bahwa hal tersebut bukan kewenangan Termohon, terlebih lagi sejak adanya DPS sampai ditetapkan menjadi DPT, tidak pernah

65

ada keberatan baik dari masyarakat, Panwaslukada, pemantau Pemilukada, maupun dari pasangan calon yang menyangkut DPT; Berdasarkan uraian di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut : Dalam Eksepsi: 1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon; 2. Menyatakan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard). Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya; 2. Menolak untuk seluruhnya keberatan para Pemohon; atau setidak-tidaknya menyatakan Keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard); 3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 juncto Nomor 274/20/PKWK/IV/2011

tanggal

2

April

2011

tentang

Penetapan

dan

Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5]

Menimbang

bahwa

untuk

membuktikan

bantahannya,

Termohon

mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 sebagai berikut: 1.

Bukti T-1

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 274/19/PKWK/IV/2011 tentang Penetapan

66

dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011; 2.

Bukti T-2

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/20/PKWK/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011;

3.

Bukti T-3

: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011;

4.

Bukti T-4

: Fotokopi daftar hadir peserta Rapat Koordinasi Penyerahan DPS hasil dari DP4. yang hadiri oleh Partai-Partai Pengusung Pasangan Calon, Kapolres, Kejaksaan dan Panwaslukada. Serta Berita Acara Penyerahan Barang Logistik Pemilihan Umum

berupa

softcopy

DPS

dan

Jadwal

Tahapan

Pemilukada Kab. Wakatobi; 5.

Bukti T-5

: Fotokopi daftar hadir peserta Rapat Koordinasi Penyerahan DPS hasil perbaikan, yang dihadiri oleh Partai-Partai Pengusung Pasangan Calon, Kapolres, Kejaksaan dan Panwaslukada. Dan Fotokopi Berita Acara penyerahannya kepada Partai-Partai Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2011;

6.

Bukti T-6

: Fotokopi daftar hadir peserta Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap, yang dirangkaikan dengan Penyerahan DPT yang dihadiri dan diserahkan kepada Partai-Partai Pengusung Pasangan Calon, Kapolres, Kodim, Kejaksaan dan Panwaslukada;

7.

Bukti T-7


Nomor

274/10/.KEP/PKWK/II/2011

tentang

Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011;

67

8.

Bukti T-8

: Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009;

9.

Bukti T-9.

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, pada TPS 1, Desa/Kelurahan Patua II, Kecamatan Tomia;

10. Bukti T.10.

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun

2011,

pada

TPS

10,

Desa/Kelurahan

Wanci,

Kecamatan Wangi-Wangi; 11. Bukti T.11.

: Fotokopi Formulir Model C5-KWK.KPU tentang Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara.

[2.6]

Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga

mengajukan seorang saksi, yaitu Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, bernama Bosman, S.Si., pada persidangan tanggal 28 April 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: § Pasangan Calon Nomor Urut 4 (salah satu Pemohon) adalah mertua Ketua KPU Kabupaten Wakatobi, hal ini membuat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan supervisi penyusunan DPT; § Pada tanggal 1 Desember 2010, dalam pertemuan di Restoran Wisata Wakatobi, Saksi menyerahkan DPS kepada para partai pengusung pasangan calon untuk mendapat masukan, saran, dan kritik; § DPS diserahkan kepada partai pengusung, dan 1 bulan 20 hari kemudian disusun DPT yang ditetapkan pada 5 Februari 2011; § Dari DPS menjadi DPT terdapat penambahan pemilih; § DPT Pilpres yang ditetapkan Mei 2009 berjumlah 75.945 pemilih, sedangkan DPT Pemilukada yang ditetapkan 5 Februari adalah 78.160 pemilih; § Terdapat penambahan rata-rata 1 orang per desa per bulan; § Dari DPT sejumlah 78.160, terdapat pengguna hak pilih sejumlah 54.227, yang tidak menggunakan hak pilih adalah 23.933 Pemilih; § Hasil perbaikan DPS berasal dari masukan semua pihak, termasuk masyarakat dan partai politik pendukung.

68

[2.7]

Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan

keterangan tertulis bertanggal 18 April 2011 dalam persidangan tanggal 18 April 2011, yang menguraikan sebagai berikut: Dalam Eksepsi A. Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto). 1.

Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 tanggal 02 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Wakatobi 2011 juncto Nomor 274/20/PKWK/IV/2011 tanggal 02 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

2.

Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa: ”Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara

yang mempengaruhi terpilihnya

pasangan calon”; Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan: ”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara

yang mempengaruhi terpilihnya

pasangan calon”; Kemudian, dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008, ditegaskan sebagai berikut : “Pasal 1 angka 8, ”Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”.

69

Pasal 4 PMK 15/2008, ”Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah” 3.

Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di atas, terbukti permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) oleh karena Pemohon seharusnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi tanggal 01 April 2011, bukan meminta Mahkamah

membatalkan

Keputusan KPU Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi 2011; Dengan demikian maka cukup berasalan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. B. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan Mengenai Domisili 1. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menyebutkan domisili hukum Pemohon yang dalam hal ini telah dikuasakan kepada Kantor Law Office Jimmy Solihin & Partners, dimana Kuasa Pemohon hanya menyebutkan tempat domisili dari masing-masing prinsipal yang diwakilinya tanpa menuliskan alamat kantor sebagai domisili hukum yang telah dipilih oleh para Pemberi Kuasa/Para Pemohon; 2. Bahwa alamat adalah satu bagian dari identitas yang mutlak di cantumkan dalam suatu permohonan/gugatan, dengan tidak dicantumkannya identitas para pihak secara jelas dan lengkap mengakibatkan permohonan Pemohon mengandung cacat formil; Bahwa permohonan yang mengandung cacat formil adalah patut dan pantas untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; C. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa 1. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK juncto Pasal 4 PMK 15/2008,

70

permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008; 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti putusannya,

Pemohon

Pemohon

maupun dalam permintaan amar

nyata-nyata

tidak

mencantumkan

permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon; 6. Bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan

71

hukum

tersendiri,

apabila

terjadi

pelanggaran,

baik

pelanggaran

berdimensi administratif maupun pidana; 7. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Wakatobi dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Wakatobi dan pada Panwaslu Kabupaten Wakatobi untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Wakatobi untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu); 8. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas ’’hanya’’ berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon, telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini; 9. Oleh

karena

Pemohon

nyata-nyata

tidak

mempersoalkan

hasil

penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; 10. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor

17/PHPU.D-VIII/2010

tanggal

11

Juni

2010

(Pemilukada

Kabupaten Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.DVIII/2010

tanggal

7

Juli

2010

(Pemilukada

Kabupaten

Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian

72

banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat

atau

organisasi

yang

dibentuk

secara

terstruktur

serta

penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut; 11. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke-4 unsur tersebut, yaitu: (1) melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang; (2) direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5; (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang; (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Wakatobi secara merata; 12. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis, maka Pihak Terkait mohon kiranya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon; 13. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK juncto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK 15/2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK 15/2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia

73

Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. D. Permohonan Pemohon Kabur (obscuur libel) 1. Bahwa pada nomor 3 Petitum Pemohon dalam permohonan meminta agar Mahkamah mendiskulaifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Hugua dan H. Arhawi , S.E. sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Wakatobi periode 2011-2016; 2. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak ada satu pun didalilkan mengenai pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga kemenangannya dapat dibatalkan terlebih lagi kepadanya didiskualifikasi sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Wakatobi 2011; 3. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon; 4. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur; 5. Bahwa

karena

permohonan

Pemohon

kabur,

maka

mohon

agar

Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan 1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait; 2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

74

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung

dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap

mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Daerah

Kabupaten Wakatobi adalah tidak berdasar sama

sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah; 4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait; 5. Bahwa

secara

Wakatobi

keseluruhan,

Tahun

2011

penyelenggaraan

telah

diselenggarakan

Pemilukada sesuai

Kabupaten

Prosedur

dan

berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi Pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti

Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan

yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada; 6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang

bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil Pemohon mengenai

terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan,

dimana

dan

kapan

dilakukan

serta

bagaimana

cara

melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon; 7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan, dan menanggapi akan hal-hal sebagai berikut: No 1

Dalil Pemohon

Bantahan Pihak Terkait

A. Pelanggaran Sistematis a. Tim suskses Pasangan Calon Bahwa dalil Pemohon adalah tidak Bupati dan Wakil Bupati Nomor benar dan mengada-ada oleh karena Urut 5 HUGUA-ARHAWI melalui H. Hamirudin bukan anggota tim partai

pengusungnya

telah sukses

maupun

tim

pemenangan

75

mengeluarkan surat ketetapan yang dibentuk oleh Pihak Terkait, Tim

Pemenangan

Internal karena surat Nomor 010/SK-TP/DPC-

Nomor 010/SK-TP/DPC-WKTB/ WKTB/2010 bertanggal 30 Oktober 2010 tanggal 30 Oktober 2010, 2010 tentang

sudah

dicabut

partai

Tim penerbitnya yaitu PDIP, dan pada

Komposisi

Pemenangan tanggal tersebut belum terjadi koalisi

Kampanye

(SURGAWI) dimana dalam tim partai-partai tersebut

oleh

menempatkan

pengusung

bakal

PNS pasangan calon dan surat tersebut

bernama H. Hamirudin selaku tidak pernah di sampaikan oleh Pihak Terkait kepada KPU, selanjutnya telah

bendahara;

dikeluarkan

Surat

Keputusan

Pengurus Tim Kampanye dan Juru Kampanye

Pasangan

SURGAWI

Nomor ISTIMEWA/01/SURGAWI/12/WAKAT OBI/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang

telah

didaftarkan

kepada

Termohon/KPU Kabupaten Wakatobi. Dengan demikian dalil Pemohon ini patut dan pantas dikesampingkan Mahkamah; b. Adanya

mobilisasi

peserta Bahwa

dalil

Pemohon

adalah

pemilih ilegal yang berasal dari mengada-ada dan tidak benar karena Desa Leku, Kab. Buru Selatan, faktanya kapal motor Cahaya Murni Prov.

Maluku

bernama adalah bukan milik H. Arhawi. Kapal-

Harumasi, Wa Ode Nuriana dan kapal yang dimiliki oleh H. Arhawi Wa Ulu, yang datang dengan antara lain adalah KM Aksar Saputra menumpang

Kapal

Motor 01 dengan rute trayek Wanci – Bau-

Cahaya Murni milik H. Arhawi bau, KM Aksar Saputra 02 dengan (calon wakil Bupati Nomor Urut rute trayek Ternate – Gane Timur, KM 5) pada tanggal 5 Maret 2011;

Aksar Saputra 03 dengan rute trayek Wanci – Kendari, KM Aksar Saputra 04 sejak bulan juli 2010 rusak di Halamahera sampai

Selatan

sekarang

(Bacan)

dan

belum

bisa

beroperasi, KM Aksar Saputra 06 dengan rute trayek Bacan – Ternate,

76

KM Aksar Saputra 07

dengan rute

trayek Bacan – Ternate, KM kapal 08 sampai sekarang belum beroperasi. Dengan demikian dalil pemohon patut dan pantas untuk dikesampingkan Mahkamah; 2

B. Pelanggaran Terstruktur a. Terjadi

intimidasi

yang Dalil Pemohon adalah

tidak benar

dilakukan oleh Kepala Camat dan mengada-ada oleh karena Camat Wangi-wangi

Selatan

atas Wangi-wangi Selatan tidak pernah

nama Nursaleh, Spd. yang melakukan

intimidasi kepada Sdra.

mengarahkan dan memberikan Nursaleh

maupun

tekanan kepada para kepala pembentukan desa di wilayahnya dengan mendukung membentuk

Tim

Tim dan

melakukan 7

untuk

menyukseskan

7 Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam

pemenangan Ir. Hugua dalam Pemilukada. Pihak Terkait juga tidak Pemilukada

Wakatobi

2011 pernah memerintahkan Camat Wangi-

termasuk

memberikan

uang wangi Selatan untuk membagi-bagi

sebesar

Rp.

1.700.000,- uang.

kepada La Musu Ali Ode;

Quod non, seandainya pun benar ada pemberian uang dari Camat kepada La Musu Ali Ode, setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada camat

yang

bersangkutan,

hal

tersebut terjadi pada bulan Desember 2010

dan

tidak

pelaksanaan sehingga

dalil

terkait

dengan

Pemilukada

2011,

a

quo

harus

dikesampingkan Mahkamah; e. Mobilisasi 5.956

Pemilih

pemilih

tanpa

Kependudukan dengan

sebanyak Bahwa dalil dalil Pemohon adalah Nomor tidak benar dan mengada-ada karena

dilakukan faktanya kapal milik H. Arhawi dalam

menggunakan

Kapal bulan Februari dan Maret hanya ada 2

Motor Aksar 1 sampai dengan kapal

yang

memasuki

wilayah

kapal Motor Aksar 8 milik H. Kabupaten Wakatobi, yaitu KM Aksar Arhawi, SE , Calon Pasangan Saputra 07 berangkat dari Ternate Nomor

Urut

5.

Sebagai tanggal 25 Februari 2011 dan tiba di

77

penyebab ilegal

pemilih Wanci tanggal 27 Februari 2011,

masuknya

dari

luar

Kabupaten sementara KM Aksar 08 baru selesai dibuat dan berangkat dari Bitung

Wakatobi;

tanggal 18 Maret 2011 dan tiba di Wanci tanggal 20 Maret 2011. Dan jumlah seluruh penumpang dari kedua kapal itu pun adalah tidak lebih dari 136 orang sehingga dalil Pemohon yang

menyatakan

pemilih

yang

Kependudukan

bahwa

adanya

tanpa

Nomor

dimobilisasi

oleh

Pihak Terkait adalah asumsi dari Pemohon semata, sehingga dalil yang demikian haruslah di tolak; 3

C. Pelanggaran Massif a. Melalui Musrembang Pasangan Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah Calon Nomor Urut 5 selaku tidak benar dan mengada-ada oleh Bupati telah

Kabupaten melakukan

Wakatobi karena Musrembang di Kabupaten sosialisasi Wakatobi

sudah

dijadwalkan

jauh

Pasangan Calon Bupati dan sebelum penetapan tahapan-tahapan Wakil

Bupati

Wakatobi Kecamatan

Kabupaten Pemilukada

2011-2016

di

Kabupaten

Wakatobi

8 2011 ditetapkan oleh KPU Kabupaten

se-Kabupaten Wakatobi.

Musrembang

Wakatobi yaitu terjadi pada saat merupakan

agenda

sudah

kabupaten

selesai

tahapan pemerintah

Penetapan Pasangan Calon di dimaksudkan tingkat partai pengusung;

aspirasi

untuk

tahunan yang

merealisasikan

masyarakat

terakomodir

ini

yang

sesuai

belum

kemampuan

anggaran daerah yang ada dengan maksud

dan

tujuan

untuk

meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat sehingga hubungkan

Kabupaten tidak

dapat

dengan

Wakatobi, dihubungPemilukada

Kabupaten Wakatobi 2011. Dengan demikian dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan Mahkamah;

78

b. Pada Musrembang, bawahan Bahwa dalil Pemohon adalah tidak Ir.

membagi-bagikan benar dan tidak jelas karena tidak

Hugua

uang dalam amplop kepada menyebutkan relawan

Pasangan

Calon membagikan menerima

Nomor Urut 5;

tentang dan

siapa

yang

siapa

uang

yang

sebagaimana

dimaksud Pemohon, karena faktanya uang yang diberikan dalam acara tersebut merupakan uang saweran yang diberikan kepada orang yang menyanyi

atau

menari

dan

berpatisipasi untuk mengisi

acara

Musrembang

dalam

tersebut

dan

acara tersebut tidak ada ajakan dari pejabat yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon dalam Pemilukada 2011.

Kabupaten

Bahkan

saweran

Wakatobi

pemberian sudah

uang menjadi

budaya/kebiasaan dalam masyarakat Wakotobi

terutama

apabila

ada

kunjungan dari para pejabat baik daerah, provinsi maupun dari pusat yang datang dan pemberian/uang sawer ini hanya diberikan kepada orang

yang

pejabat/seseorang

menggantikan yang

ditunjuk

untuk menyanyi atau menari namun pejabat/orang

yang

bersangkutan

tidak mau melaksanakannya. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus di tolak

atau

setidak-tidaknya

di

kesampingkan Mahkamah; c. Bahwa Pasangan Calon Nomor Bahwa dalil Pemohon adalah tidak Urut 5 yaitu Ir. Hugua dalam benar karena bantuan kepada masjidkapasitasnya

selaku

5.000.000,-

tiap

tahunnya

memang

uang dianggarkan dalam APBD Kabupaten

membagi-bagikan Rp.

bupati masjid

atas

nama Wakatobi serta mendapat persetujuan

79

bantuan kepada tokoh agama dari DPRD dan pemberian bupati ini (para

imam

pengurus merupakan

dan

bantuan

reguler

yang

masjid) di setiap masjid sesudah berlangsung selama empat Kabupaten dilakukan

Wakatobi setelah

yang tahun selama masa kepemimpinan

penetapan Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah

pasangan calon;

Wakatobi tanpa ada permintaan dari Pihak

Terkait

untuk

mendukung

dirinya dalam Pemilukada tahun 2011, dan hal ini tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Dalil Pemohon ini

pun

haruslah

setidaknya

di

tolak

atau

dikesampingkan

Mahkamah; d. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Bahwa dalil Pemohon adalah tidak membagi-bagikan uang kepada jelas

karena

tidak

menyebutkan

orang per orang yang terjadi secara jelas mengenai siapa, kapan, pada: - Sukamdi Putra di Ds.Waha,

dan untuk maksud tujuan apa hal itu dilakukan. faktanya sampai dengan

Kec. Wangi-wangi

saat ini Pihak Terkait tidak pernah

Rp. 500.000,-;

menerima panggilan ataupun teguran

- Wa Erni di Kel. Waetuno, Kec. Wangi-wangi Rp. 150.000,-; - Suanidi di Ds. Ollo, Kec.

dari

Panwaslukada

Kabupaten

Wakatobi mengenai adanya laporan tentang pelanggaran Pemilu berupa

Kaledupa, Kec. Wangi-wangi

money politic yang melibatkan tim

Selatan Rp. 50.000,-;

sukses pemenangan Pihak Terkait

- Ramli di Ds. Kapota, Kec.

dalam

Pemilukada

Kabupaten

Wangi-wangi Selatan

Wakatobi tahun 2011. Mengenai hal

Rp. 100.000,-;

ini akan Pihak Terkait buktikan dalam

- Riana di Kel. Mandati II, Kec. Wangi-wangi Selatan Rp 100.000,-; - Wa Musaani di Kel. Mandete II, Kec. Wangi-wangi Selatan Rp 450.000,-; - La Tutu di Ds. Maleko, Kec. Wangi-wangi Rp 100.000,-; - Nur Aisya di Kel. Pongo, Kec.

persidangan baik melalui buktri surat maupun melalui keterangan saksi;

80

Wangi-wangi Rp 500.000,- Wa Ode Saharidi Kel. Padaraya Makmur, Kec. Wangi-wangi Selatan Rp. 900.000,-; - Wa Dida di Kel. Wandoka, Kec. Wangi-wangi Rp. 50.000,- La Ace di Ds. Mola Selatan, Kec. Wangi-wangi Selatan Rp 900.000,-; - La Isai di Taipabu, Kec. Binangko Rp 50.000,-; - Masiudi di Kel. Waha, Kec. Tomia Rp. 50.000,-; - Martono di Ds. Sandi, Kec.Kaledupa Selatan Rp. 100.000,-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, dan tidak pula mampu menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya; Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

81

Dalam Eksepsi - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. - Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan - Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya. - Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya. [2.8]

Menimbang

bahwa,

untuk

menguatkan

dalilnya,

Pihak

Terkait

mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22 sebagai berikut: 1.

:

Bukti PT - 1

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) tanggal 01 April 2011;

2.

:

Bukti PT - 2

Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Tentang

Penetapan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Dalam

Pemilukada

Kabupaten

Wakatobi 2011; 3.

:

Bukti PT - 3

Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tanggal

02

April

Nomor 274/19/PKWK/IV/2011

2011

tentang

Penetapan

dan

Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011; 4.

Bukti PT - 4

:

Fotokopi Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/20/PKWK/IV/2011 tanggal 02 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

82

Kepala Daerah Kabupaten Wakotobi 2011; 5.

Bukti PT - 5

:

Fotokopi

Surat

Persetujuan

Berlayar

Nomor

AA.3/KM.63/73/II/2011 Kapal Motor Aksar Saputra 07 dengan tujuan dari Pelabuhan Babang ke Pelabuhan Wanci, tertanggal 27 Februari 2011; 6.

Bukti PT - 6

:

Fotokopi

Surat

Persetujuan

Berlayar

Nomor

AA.3/KM.63/59/III/2011 Kapal Motor Aksar Saputra 08 dengan tujuan dari Pelabuhan Babang ke Pelabuhan Wanci; 7.

Bukti PT - 7

:

Fotokopi

Berita

Acara

Pengundian

Nomor

Urut

Pasangan Calon Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, tanggal 11 Februari 2011; 8.

Bukti PT - 8

:

Fotokopi Berita Acara Pembentukan Pengurus Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ir. Hugua-H. Arhawi (SURGAWI) Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2016, beserta lampiran SK Tim Kampanye Nomor Istimewa/01/ SURGAWI/12/Wakatobi/2010;

9.

Bukti PT - 9

:

Fotokopi Surat Ketetapan DPC PDI Perjuangan Nomor 010/SK-TP/DPC-WKTB/X/2010 tentang Komposisi Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi, beserta lampiran Komposisi Tim kampanye;

10. Bukti PT - 10

:

Fotokopi Surat Ketetapan DPC PDI Perjuangan Nomor 011/SK-PTP/DPC-WKTB/XI/2010 tentang Pembatalan SK Nomor 010/SK-TP/DPC-WKTB/XI/2010 tentang Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi;

11. Bukti PT - 11

:

Fotokopi Surat Pernyataan atas DPC PDIP Kabupaten Wakatobi atas nama Muhammad Ali, SP dan Sudirman A. Hamid, SP yang menyatakan bahwa SK Nomor 010/SK-TP/DPC-WKTB/X/2010 tentang Komposisi Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi telah dicabut;

83

12. Bukti PT - 12

:

Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PDA PPKD) tahun anggaran 2009, beserta Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 72 tahun 2009 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung

dan

Pembiayaan

Keuangan

Daerah

Pejabat

Kabupaten

Pengelola

Wakatobi

Tahun

Anggaran 2009; 13. Bukti PT - 13

:

Fotokopi

Dokumentasi

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Wakatobi tahun Anggaran 2010 (Formulir DPPA SKPD 2.1); 14. Bukti PT - 14

:

Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Wakatobi tahun Anggaran 2011 (Formulir DPA PPKD 2.1) , beserta keputusan Bupati Wakatobi Nomor 39 tahun 2011;

15. Bukti PT - 15

:

Fotokopi Proposal permohonan bantuan dana Masjid Al-Hijrah Desa Kollo Soha Kecamatan Tomia tahun 2010;

16. Bukti PT - 16

:

Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2009, beserta Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 436 tahun 2009 tentang Pengesahan

Dokumen

Pelaksaaan

Perubahan

Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penanaman

Modal,

Penelitian

dan

Pengembangan Kabupaten Wakatobi 2009; 17. Bukti PT - 17

:

Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2010, beserta Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 61 tahun 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksaaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung SKPD Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

Penanaman

84

Modal, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wakatobi 2010; 18. Bukti PT - 18

:

Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksaaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja

Langsung

SKPD

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wakatobi 2011; 19. Bukti PT - 19

:

Surat pernyataan atas nama Muhamad Ali, SP yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilih di satu TPS saja di desa Waiti Kecamatan Tomia;

20. Bukti PT - 20

:

Surat pernyataan 11 masyarakat Kabupaten Wakatobi yang

menyatakan

bahwa

mereka

tidak

pernah

menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5; 21. Bukti PT - 21

:

Surat pernyataan 12 Kepala Desa Kecamatan Wangiwangi Selatan yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah diintimidasi atau disarankan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh camat WangiWangi Selatan;

22. Bukti PT - 22

:

Surat Pernyataan 14 Kepala Desa Kecamatan WangiWangi yang menyatakan bahwa para Kepala Desa di kecamatan Wangi-Wangi tidak pernah diberi uang oleh Camat Wangi-Wangi untuk membentuk tim tujuh dalam rangka memenangkan pasangan Surgawi dan 1 pernyataan bantahan dari Kepala desa Wapia-pia atas nama USAMAA mengenai keikutsertaannya sebagai saksi dari Tim ESHA dalam pengaduan mengenai intimidasi dan pembagian uang oleh camat WangiWangi;

[2.9]

Menimbang bahwa di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 14 (empat

belas) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 April 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

85

1. Rasan § Saksi adalah warga Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi; § Saksi adalah ABK Aksar 8; § Kapal Motor Aksar 8 bertolak dari Bitung pada 18 Maret 2011 menuju Wanci; tiba di Wanci 20 Maret 2011 dengan penumpang 60 orang; § ABK dan keluarga berjumlah 45 orang, yang semuanya penduduk Wanci, Wakatobi. 15 penumpang lain adalah penumpang umum; § Saksi tidak tahu siapa penumpang yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di DPT; § Sebagian ABK tidak memilih; § Satu dari 15 penumpang adalah ABK Aksar 6 Ternate tetapi asli penduduk Wanci dan ikut memilih; § KM Aksar Saputra 8 pulang ke Wanci untuk membaca doa keselamatan, yang hingga saat ini kapal dimaksud belum beroperasi; 2. La Ode Asi § Saksi adalah warga Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi; § Saksi adalah ABK Aksar Saputra 7; § Aksar Saputra 7 berangkat dari Ternate pada 25 Februari 2011, dengan penumpang berjumlah 76 orang dan ABK 22 orang. Kapal tiba di Wanci 27 Februari 2011; § Kapasitas KM Aksar 280 ranjang; § Penumpang kapal setahu Saksi meskipun berangkat dari Ternate tetapi adalah penduduk Wakatobi. Saksi menyimpulkan penumpangnya berasal dari Wakatobi dari mendengar perbincangan para penumpang; § Saksi tidak tahu apakah ada pemilih ilegal di kapalnya; 3. La Sania § Saksi adalah warga Pada Raya, Kecamatan Wangi-Wangi; § Saksi berprofesi sebagai petani; § Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pembagian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 maupun dari pasangan calon lain; § Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan kartu asuransi kesehatan yang berlaku jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang; 4. Irfan Efendi § Saksi adalah warga Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

86

§ Di Desa Saksi tidak ada pasangan calon yang membagi-bagikan uang; § Di Desa Saksi pemenang pemungutan suara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Esa); § Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan kartu asuransi; 5. Abdul Gafur § Saksi adalah warga Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; § Saksi tidak pernah mendengar maupun mengetahui adanya pembagian uang di desa Saksi; § Saksi melihat ada kampanye malam hari di luar jadwal kampanye oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang kemudian dilaporkan kepada Kapolpos Kakota; § Saksi diberi kartu asuransi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi ternyata tidak berlaku; 6. Abdul Halim § Saksi adalah warga Lingkungan Pongo II, Kecamatan Wangi-Wangi; § Saksi adalah PNS BPD; § Musrembang adalah kegiatan tahunan yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya; 7. Nur Saleh § Saksi adalah Camat Wangi-Wangi Selatan; § Kepala Desa Mustari Ode pernah melakukan kampanye untuk Pasangan Calon tertentu dan diliput oleh salah satu televisi lokal; § Terkait Tim Tujuh, Saksi tidak pernah memerintahkan Kepala Desa untuk membentuk Tim Tujuh; § Tidak pernah ada permintaan kepada Camat untuk membentuk Tim Tujuh; 8. La One Puru § Saksi adalah warga Lingkunga Lesa’a II; § Saksi adalah Pengurus Masjid Kecamatan Wangi-Wangi; § Bantuan pembangunan Masjid adalah bantuan rutin yang diberikan tiap tahun, dan bukan dalam rangka menghadapi Pemilukada; § Pemerintah setempat tidak mengarahkan agar pengurus masjid memilih pasangan calon tertentu; § Salah satu syarat mendapatkan bantuan adalah setiap masjid mengajukan proposal kepada Kesra Kabupaten;

87

9. La Ode Sudarmin § Saksi adalah warga Dusun Limbolonga, Desa Waha, Kecamatan WangiWangi; § Di Desa Waha tidak ada pembagian uang; 10. La Ema § Saksi adalah warga Lingkungan Laimampe II, Kelurahan Waetuno; § Di Kelurahan Waetuno tidak ada pembagian uang; 11. Junadin § Saksi adalah warga Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia; § Di Kelurahan Waha, tidak ada pembagian uang; 12. Darman § Saksi adalah Kepala Desa Koroenopa, Kecamatan Wangi-Wangi; § Sebelum menjadi Kepala Desa Koroenopa, saksi adalah warga Dusun Limbotonga, Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi; § Camat Wangi-Wangi tidak pernah memerintahkan Saksi untuk membentuk Tim Tujuh; 13. M Yusnan Yusuf § Saksi adalah Camat Wangi-Wangi; § Rapat di Kecamatan adalah evaluasi program mingguan dan bulanan yang telah disepakati sejak saksi menjabat di sana; § Saksi Pemohon bernama La Ode Djamaluddin tidak pernah ikut rapat sejak sekitar 6 bulan terakhir; § La Ode Djamaluddin dilaporkan mengikuti kegiatan salah satu pasangan calon sebagai penyanyi pada kampanye salah satu pasangan calon; 14. Ahmad § Saksi adalah Kabid Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wakatobi; § Pencopotan Kepala SD bernama La Madinusa pada Januari 2011 adalah karena kinerja yang bersangkutan buruk, yang dibuktikan adanya pernyataan guru-guru yang mogok mengajar dan murid-murid mogok belajar; § Pada Musrembang Kecamatan Tomia, Kepala Desa Patua, atas nama masyarakat meminta pertimbangan Bupati terhadap permasalahan yang terjadi di SD;

88

§ Setelah Kepala Sekolah diganti, proses belajar mengajar berjalan dengan baik; § Nota tugas petugas medis adalah nota internal yang saksi tidak ketahui; § Perangkat desa di SK-kan oleh Kepala Desa, dan hal tersebut di luar pengetahuan Saksi; § Pemecatan tenaga honorer guru SD kemungkinan adalah terhadap guru honorer yang di-SK-kan oleh Kepala SD-nya, sehingga tidak ada dalam database BKD Kabupaten; § Hingga saat ini tidak ada satupun SK tenaga honorer yang diterbitkan Kabupaten Wakatobi.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1]

Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para

Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 juncto

Keputusan

Komisi

274/20/PKWK/IV/2011

Pemilihan

bertanggal

2

Umum Kabupaten Wakatobi April

2011

tentang

Nomor

Penetapan

dan

Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011; [3.2]

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

89

a. kewenangan

Mahkamah

untuk

memeriksa,

mengadili,

dan

memutus

permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3]

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

90

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama

telah

menandatangani

Berita Acara

Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4]

Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (kompetensi

absolut), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), para Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6]

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wakatobi Nomor 274/11/KEP/PKWK/II/2011 tentang Penetapan NamaNama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun

91

2011, bertanggal 9 Februari 2011 (vide Bukti P-3), dan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, bertanggal 11 Februari 2011 (vide Bukti P-4), para Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6; [3.7]

Menimbang

bahwa

dengan

demikian,

para

Pemohon

memiliki

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8]

Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1)

PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9]

Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten

Wakatobi Tahun 2011 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 (vide Bukti P-1); Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 4 April 2011, Selasa, 5 April 2011, dan Rabu, 6 April 2011, sedangkan tanggal 3 April 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja; [3.10]

Menimbang

bahwa

permohonan

para

Pemohon

diterima

di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 6 April 2011, berdasarkan Akta Penerimaan

Berkas

Permohonan

Nomor

137/PAN.MK/2011,

sehingga

permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

92

Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11]

Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon dan

Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan: Eksepsi Termohon: 1. Permohonan para Pemohon salah objek (error in objecto); 2. Permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel); Eksepsi Pihak Terkait: 1. Permohonan para Pemohon salah objek (error in objecto); 2. Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan mengenai domisili; 3. Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa; 4. Permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel); [3.11.1]

Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan para Pemohon salah

objek, dan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut: Bahwa

pelanggaran-pelanggaran

di

dalam

sengketa

Pemilukada

dapat

dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan

93

calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh UndangUndang; Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya memeriksa permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan

94

diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008); Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya

telah

ditetapkan

dalam

berbagai

putusan

Mahkamah;

sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil

95

Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan

bahwa

pembatalan

hasil

Pemilu

atau

Pemilukada

karena

pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti; Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor

96

274/20/PKWK/IV/2011

bertanggal

2

April

2011

tentang

Penetapan

dan

Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011; Bahwa

berdasarkan

pandangan

hukum

di

atas,

maka

eksepsi

tentang

kewenangan Mahkamah yang disiapkan oleh Termohon dan/atau Terkait adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaranpelanggaran

yang

bersifat

terstruktur,

sistematis,

dan

masif,

termasuk

penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada; [3.11.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan mengenai domisili, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi syarat domisili karena telah memberikan alamat domisili yang jelas dalam kelengkapan berkasnya. Sedangkan terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel), menurut Mahkamah, hal tersebut akan dijawab bersamaan dengan pokok permohonan; [3.12]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus permohonan a quo, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.13]

Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban

Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, serta keterangan Termohon, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu: 1. Perubahan DPS dan DPT; 2. PNS tidak netral; 3. Mobilisasi pemilih; 4. Intimidasi; 5. Wajib pilih tanpa NIK dan/atau di bawah umur;

97

6. Penggunaan fasilitas negara; 7. Politik uang; [3.14]

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum

di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: [3.15]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan

Pemilukada Kabupaten Wakatobi terjadi pelanggaran masif, sistemik, dan terstruktur di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomiya, Kecamatan Tomiya Timur, Kecamatan Binongko, dan Kecamatan Togo Binongko; Menurut Mahkamah, dalil para Pemohon dimaksud terkait erat dengan dalil dalam permohonan secara keseluruhan sehingga akan dinilai Mahkamah bersama-sama dengan dalil-dalil selebihnya; [3.16]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Tim Sukses Pasangan

Calon Nomor Urut 5, melalui partai politik pengusungnya mengeluarkan Surat Ketetapan Tim Pemenangan Internal Nomor 010/SK-TP/DPC-WKTB/X/2010 tentang Komposisi Tim Kampanye Pemenangan Surgawi (akronim Hugua-Arhawi), bertanggal 30 Oktober 2010, yang memasukkan PNS bernama H. Hamirudin selaku bendahara; Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa surat dimaksud dibuat oleh PDI Perjuangan sebelum terjadi koalisi partai-partai pengusung. Surat tersebut kemudian dicabut bahkan sebelum sempat dikirimkan kepada KPU. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkat mengajukan Bukti PT-9, Bukti PT-10, dan Bukti PT-11 berupa surat pernyataan dan surat ketetapan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi; Berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang terdapat nama H Hamirudin sebagai Bendahara Tim Kampanye Pemenangan Surgawi PDI Perjuangan Wakatobi yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan bertanggal 30 Oktober 2010 (vide Bukti PT-9 dan Bukti P-80), namun surat ketetapan dimaksud dibatalkan dengan Surat Ketetapan bertanggal 5 November 2010 dengan salah satu alasan adanya keikutsertaan PNS bernama H

98

Amiruddin (vide Bukti PT-10). Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Partai PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi sebagai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan pembatalan terhadap PNS yang menjadi anggota tim kampanye pemenangan, sehingga dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti; [3.17]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadi mobilisasi pemilih

tidak sah dari Desa Leku, Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku, atas nama Harumasi dan Wa Ode Nuriana dari Maluku, Wa Ulu dari Desa Leku, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, yang didatangkan oleh H. Arhawi Ruda pada tanggal 5 Maret 2011 dengan menumpang Kapal Motor Cahaya Murni milik H. Arhawi; Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa KM Cahaya Murni bukan milik H Arhawi Ruda; Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai para Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk mendukung dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti; [3.18]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadi penggandaan,

penambahan, rekayasa, dan manipulasi data wajib pilih serta adanya wajib pilih belum cukup umur dan money politic yang dilakukan oleh Termohon di Desa Waha, Desa Wapia-pia, Desa Sombu, dan Desa Waelumu. Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan Bukti P-33; Terhadap dalil para Pemohon dimaksud, pada pokoknya Termohon mengajukan bantahannya; Berdasar fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai para Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti; [3.19]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Camat Wangi-Wangi

Selatan bernama Nursaleh, S.Pd., melakukan intimidasi, mengarahkan, dan menekan para Kepala Desa di wilayahnya agar membentuk Tim Tujuh untuk pemenangan Ir. Hugua; serta memberi uang Rp.1.700.000.- kepada La Musuali Ode;

99

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan Bukti P-29 sampai dengan Bukti P-32, dan Bukti P-71 sampai dengan Bukti P-74, dan Bukti P-95, serta mengajukan saksi La Musuali Ode (Kepala Desa Liya Bahari Indah) yang pada pokoknya menerangkan diperintah oleh Camat Wangi-Wangi Selatan untuk membentuk Tim Tujuh dengan imbalan; Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintah Camat Wangi-Wangi Selatan untuk membagikan uang. Adapun pembagian uang yang dilakukan oleh Camat Wangi-Wangi Selatan kepada La Musuali Ode dilakukan pada Desember 2010 yang tidak terkait Pemilukada. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-21 dan mengajukan Saksi Nur Saleh (Camat Wangi-Wangi Selatan) yang pada pokoknya menyatakan tidak ada perintah pembentukan Tim Tujuh; Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar terdapat perintah/instruksi dari Camat Wangi-Wangi Selatan kepada para Kepala Desa se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, atau setidaknya kepada Kepala Desa Liya Bahari Indah bernama La Musuali Ode untuk membentuk Tim Tujuh sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Perintah pembentukan tersebut disertai dengan sejumlah imbalan yang diberikan secara berkala. Hal dimaksud tentunya merupakan suatu pelanggaran Pemilukada mengingat Camat sebagai pejabat pemerintahan seharusnya bersikap netral dan mengayomi kebebasan pilihan warga dalam Pemilukada, namun, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perintah tersebut dilaksanakan oleh para kepala desa. Para Pemohon juga tidak membuktikan lebih lanjut korelasi pembentukan Tim Tujuh dengan keterpengaruhan pemilih dalam pemungutan suara, apalagi terhadap hasil Pemilukada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti; [3.20]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat selisih antara

DPS dan DPT sebanyak 4.068 jiwa. Selisih ini diindikasikan (sic!) dipenuhi dengan memobilisasi wajib pilih dari luar Kabupaten Wakatobi seperti dari Maluku, Taliabu, dan Ternate di Maluku Utara, Kendari, Bau-Bau, Buton Utara, Pasar Wajo, dan Lasalimu di Sulawesi Tenggara. Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan Saksi Usaili dan Saharuddin;

100

Termohon membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa penambahan pemilih dari DPS ke DPT adalah murni akibat pertambahan pemilih. DPS yang dipergunakan berasal dari DP4 pada saat Pilpres 2009; Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa perubahan dari DPS ke DPT adalah hal yang semestinya, karena daftar pemilih harus selalu mengakomodir munculnya dan/atau hilangnya hak pilih warga. Jika DPS dan DPT sama, hal tersebut justru harus dipertanyakan mengingat dalam rentang waktu antara penyusunan DPS dan penetapan DPT dimungkinkan adanya warga/penduduk yang mencapai batasan usia pilih dan/atau sudah kawin; maupun adanya pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena meninggal, masuk dinas militer, dan lain sebagainya. Apalagi jika DPS yang dipergunakan dalam Pemilukada Wakatobi, sebagaimana diterangkan Termohon, mengacu pada DP4 yang disusun untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak terbukti; [3.21]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat wajib pilih

tanpa NIK sebanyak 5.956 jiwa, didominasi wajib pilih tambahan (dari DPS ke DPT) dan tidak berdomisili di Kabupaten Wakatobi. Hal ini akibat mobilisasi wajib pilih melalui Kapal Motor Aksar 1 sampai dengan Kapal Motor Aksar 8 milik H. Arhawi Ruda (Pasangan Calon Nomor Urut 5). Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan Bukti P-63 sampai dengan Bukti P-66, Bukti P-163 sampai dengan Bukti P-169, dan Bukti P-240 sampai dengan Bukti P-303; Termohon membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa pemberian NIK bukan kewenangan Termohon; Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa kapal milik H Arhawi Ruda yang memasuki wilayah Kabupaten Wakatobi antara bulan Februari-Maret 2011 hanya dua kapal, yaitu KM Aksar 7 dan KM Aksar 8, yang jumlah keseluruhan penumpangnya tidak lebih dari 136 orang. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-5 dan Bukti PT-6, serta mengajukan saksi-saksi Rasan dan La Ode Asi; Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai para Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai mobilisasi massa menggunakan Kapal Motor Aksar 1 sampai dengan Aksar 8 milik H Arhawi Ruda.

101

Adapun dalil mengenai adanya 5.956 pemilih yang tidak memiliki NIK, Mahkamah menegaskan sebagaimana telah dimuat dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukan syarat mutlak bagi tersusunnya daftar pemilih. Hingga saat ini, NIK sebagai bagian dari administrasi kependudukan belum selesai disusun dan masih membutuhkan waktu untuk penyempurnaannya. Dipaksakannya NIK sebagai syarat bagi wajib pilih agar terdaftar dalam DPS maupun DPT justru akan membuat banyak warga negara yang akan kehilangan hak pilihnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai mobilisasi pemilih menggunakan KM Aksar 1 hingga KM Aksar 8, dan dalil adanya pemilih tanpa NIK, harus dinyatakan tidak terbukti; [3.22]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tanpa

NIK, yaitu: a. Dalam DPT TPS 1 Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, sebanyak kurang lebih 12 pemilih; b. Dalam DPT TPS 2 Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, sebanyak kurang lebih 20 pemilih; c.

Dalam DPT TPS 3 Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia sebanyak kurang lebih 20 pemilih;

d. Dalam DPT TPS 4 Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, sebanyak kurang lebih 30 pemilih; e. Dalam DPT TPS 1 Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, sebanyak kurang lebih 58 pemilih; f.

Dalam DPT TPS 2 Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, sebanyak kurang lebih 36 pemilih;

g. Dalam DPT TPS 3 Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, sebanyak kurang lebih 38 pemilih; h. Dalam DPT TPS 1 Desa Patua, Kecamatan Tomia, sebanyak kurang lebih 18 pemilih; i.

Dalam DPT TPS 1 Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-Wangi, sebanyak kurang lebih 7 pemilih;

j.

Dalam DPT TPS 2 Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-Wangi, sebanyak kurang lebih 24 pemilih;

102

k.

Dalam DPT TPS 1 Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sebanyak kurang lebih 8 pemilih;

l.

Dalam DPT TPS 2 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, sebanyak kurang lebih 6 pemilih;

m. Bahwa dalam DPT TPS 7 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, sebanyak kurang lebih 77 pemilih; n. Dalam DPT TPS 1 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, sebanyak kurang lebih 6 pemilih; o. Dalam DPT TPS 2 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, sebanyak kurang lebih 14 pemilih; p. Dalam DPT TPS 1 Desa Posalu, Kecamatan Wangi-Wangi, sebanyak kurang lebih 30 pemilih; q. Dalam DPT

TPS 1 Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,

sebanyak kurang lebih 7 pemilih; r.

Dalam DPT TPS 10 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, sebanyak kurang lebih 62 pemilih;

s.

Dalam DPT TPS 3 Desa Liya One, Wangi-Wangi Selatan, sebanyak kurang lebih 21 pemilih;

Selain itu para Pemohon juga mendalilkan terdapat wajib pilih dengan NIK yang kodenya bukan kode kependudukan Kabupaten Wakatobi, contohnya sebagai berikut: -

Sandra Taufik, NIK 7472022509744137. Angka awal 7472 adalah kode kependudukan Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara;

-

La Ode Sahyudin, NIK 2050010805690002. Angka awal 2050 adalah kode kependudukan Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

-

Safaani,

NIK

7470314785810220.

Angka

awal

7470

bukan

kode

kependudukan Kabupaten Wakatobi; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-150, Bukti P-163 sampai dengan Bukti P-169, Bukti P-238, Bukti P-240 sampai dengan Bukti P303; Terhadap dalil tersebut Termohon menyatakan bahwa pemberian NIK bukan merupakan kewenangan Termohon; Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai pertimbangan hukum mengenai NIK pada paragraf [3.21] di muka berlaku secara

103

mutatis mutandis. Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti; [3.23]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan wajib pilih di

bawah umur dan pemilih yang tercatat namanya di beberapa TPS atau paling tidak telah mencoblos lebih dari 1 (satu) kali; Wajib pilih yang belum cukup umur tetapi tercantum dalam DPT, antara lain: -

Mirnawati NIK 7407056407940001, tercantum dalam DPT TPS 1 Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

-

Mega, tercantum dalam DPT TPS 10, Kelurahan Wanci;

-

La Ajis, tercantum dalam DPT TPS 10, Kelurahan Wanci;

-

Ld Abdul Jalil, tercantum dalam DPT TPS 10, Kelurahan Wanci;

Wajib pilih yang terdaftar di dua tempat (TPS), antara lain sebagai berikut: -

Majinuru, lahir di Waitii tanggal 16-05-1976, tercatat dalam DPT TPS 2 Waitii Kecamatan Tomia, dan dalam DPT TPS 1 Mandati III;

-

ST. Aminah, lahir di Waha tanggal 06-061982, tercatat dalam DPT TPS 2 Waitii, Kecamatan Tomia, dan dalam DPT TPS 1 Mandati III dengan nama Sitti Amina, A.Ma;

-

Muh. Ali, SP, lahir di Waitii tanggal 14-12-1975, tercatat dalam DPT TPS 2 Waitii, Kecamatan Tomia, dan dalam DPT TPS 1 Mandati III;

-

Martima, SP, lahir di Buranga tanggal 16-09-1975, tercatat dalam DPT TPS 2 Waitii, Kecamatan Tomia, dan dalam DPT TPS 1 Mandati III;

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi-saksi Josua, Misa, dan La Dola; Termohon membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali; sedangkan mengenai adanya pemilih di bawah umur dalam DPT, para Pemohon tidak menerangkan apakah pemilih dimaksud memilih atau tidak. Mengenai dugaan adanya pemilih yang terdaftar di dua TPS, kemungkinan hal tersebut terjadi karena yang bersangkutan pindah domisili, namun tidak ada pemilih yang memilih lebih dari sekali; Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa benar terdapat pemilih di bawah umur maupun pemilih yang terdaftar lebih dari sekali. Andaipun benar, quod non, Pemohon harus

104

menunjukkan adanya jumlah yang cukup banyak dari pemilih di bawah umur dan pemilih terdaftar ganda, sehingga secara signifikan potensial mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, tentu juga harus dibuktikan bahwa pemilih di bawah umur dan pemilih yang tercatat ganda tersebut benar-benar mengikuti pemungutan suara. Pertimbangan tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis bagi dalil mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti; Terkait kesaksian Josua dan Misa yang keduanya mengakui telah mencoblos dua kali dengan imbalan Rp.100.000,- karena disuruh oleh Iqbal, Mahkamah memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, melalui pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan setempat, menindaklanjuti pengakuan kedua saksi dan memprosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; [3.24]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran

bersifat masif sebagai berikut: a. Dengan dalih Musrembang, Bupati Wakatobi (Ir. Hugua) melakukan sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Periode 20112016

di

delapan

kecamatan

se-Kabupaten

Wakatobi.

Musrembang

dilaksanakan bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, yaitu setelah tahapan Penetapan Pasangan Calon di tingkat Partai Pengusung; b. Dalam Musrembang, Ir. Hugua melalui perangkat pemerintah membagibagikan uang dalam amplop kepada orang yang hadir dalam acara hiburan (nyanyi). Orang-orang yang diberi uang adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5; Pihak Terkait membantah dalil

para Pemohon dan

menyatakan bahwa

Musrembang adalah kegiatan tahunan Pemerintah Kabupaten Wakatobi; tidak ada ajakan untuk memilih Bupati incumbent; sedangkan pembagian uang pada kegiatan hiburan yang dimaksud oleh para Pemohon, menurut Termohon, adalah saweran dari penonton kepada penyanyi. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Abdul Halim;

105

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti; [3.25]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor

Urut 5 dalam kapasitasnya sebagai bupati telah membagi-bagikan uang bantuan kepada tokoh agama (para Imam dan pengurus masjid) sebesar Rp.5.000.000.(lima juta rupiah) kepada setiap masjid se-Kabupaten Wakatobi yang dilakukannya setelah Penetapan Pasangan Calon di tingkat Partai Pengusung, padahal dalam anggaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi tidak terdapat mata anggaran bantuan rumah ibadah; Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa bantuan kepada masjid adalah bantuan rutin yang telah berlangsung selama empat tahun, dan dianggarkan dalam APBD dengan persetujuan DPRD Kabupaten Wakatobi. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Saksi La One Puru; Terhadap dalil mengenai pembagian uang kepada Imam dan pengurus masjid, Mahkamah menilai para Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti; [3.26]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor

Urut 5 di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi membagi-bagikan uang, yaitu kepada: - Sukamdi Putra di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, sejumlah Rp.500.000,- Wa

Erni

di

Kelurahan

Waetuno,

Kecamatan

Wangi-Wangi,

sejumlah

Rp.150.000,- Sunaidi di Desa Ollo, Kecamatan Kaledupa, sejumlah Rp.50.000,- Ramli

di

Desa

Kapota,

Kecamatan

Wangi-Wangi

Selatan,

sejumlah

Rp.100.000,- Riana di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sejumlah Rp.100.000,- Wa Musaani di Kelurahan Mandate II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sejumlah Rp.450.000,- La Tutu di Desa Maleko, Kecamatan Wangi-Wangi, sejumlah Rp.100.000,-

106

- Nur

Aisya

di

Kelurahan

Pongo,

Kecamatan

Wangi-Wangi,

sejumlah

Rp.500.000,- Wa Ode Sahari di Kelurahan Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, sejumlah Rp.100.000,- Wa Dida di

Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, sejumlah

Rp.50.000,- La Ace di Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sejumlah Rp.900.000,- La Isai di Taipabu, Kecamatan Binongko, sejumlah Rp.50.000,- Masiudi di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, sejumlah Rp.50.000,- Martono di Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, sejumlah Rp.100.000,Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-26, dan Bukti P-56, Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-67 sampai dengan Bukti P-70, Bukti P-77 sampai dengan Bukti P-78, Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-83, Bukti P-89 sampai dengan Bukti P-91, Bukti P-96, Bukti P-102, Bukti P-104 sampai dengan Bukti P-132, serta mengajukan saksi-saksi Hamiruddin, Muslimin, Ismail, Josua, Misa, La Ode Djamaluddin, La Musuali Ode, La Salema, dan La Daud. Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa dalil para Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa, kapan, dan untuk maksud tujuan apa hal tersebut dilakukan. Hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan atau teguran dari Panwaslu Kabupaten Wakatobi terkait laporan

tentang

pelanggaran

Pemilukada

berupa

money

politic.

Untuk

membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi La Sania, Irfan Efendi, Abdul Gafur, La Ode Sudarmin, La Ema, Junadin, dan Darman; Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bukti berupa surat pernyataan yang diajukan oleh para Pemohon tidak memberikan cukup keyakinan kepada Mahkamah bahwa telah terjadi praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5. Adapun terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Mahkamah meyakini memang terjadi politik uang untuk mengarahkan pilihan pemilih. Menurut Mahkamah, tindakan tersebut merupakan pelanggaran Pemilukada yang meskipun telah lewat waktu tetapi tetap dapat diproses secara hukum dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

107

Terkait dengan dalil para Pemohon, Mahkamah menilai politik uang yang terjadi belum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, meskipun secara sporadis terbukti adanya politik uang, menurut Mahkamah tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon; [3.27]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran,

yaitu: a. Di TPS 3 Kelurahan Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, kertas suara yang diberikan kepada Wa Hadia telah tercoblos sebelumnya yaitu pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5; b. Termohon secara sengaja, lalai, (sic!) tidak mengadakan Formulir C5 sebagai sarana jika terjadi perpindahan tempat mencoblos, padahal banyak wajib pilih yang melakukan perubahan tempat mencoblos; Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan Bukti P-57 sampai dengan Bukti P-60; Termohon membantah dalil para Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu, selain itu, Formulir C5 bukan formulir pindah tempat mencoblos, melainkan merupakan formulir Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di TPS; Terhadap dalil mengenai Wa Hadia di TPS 3 Kelurahan Waha, Kecamatan WangiWangi, diberi surat suara yang telah tercoblos sebelumnya, Mahkamah menilai para Pemohon tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalilnya. Mengenai tidak adanya Formulir C5 atau yang disebut oleh Termohon sebagai Formulir Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di TPS, seandainya benar formulir dimaksud tidak ada, para Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan adanya kerugian akibat tidak adanya formulir dimaksud. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti; [3.28]

Menimbang bahwa terhadap bukti, baik berupa dokumen maupun

keterangan saksi, yang diajukan dalam persidangan namun tidak didalilkan dalam permohonan, atau yang tidak memiliki kaitan dengan dalil yang dinyatakan dalam permohonan, Mahkamah tidak akan memeriksa, mempertimbangkan, maupun mengadilinya. Menurut Mahkamah, para pihak berhak untuk mengetahui dalil yang

108

dituduhkan kepada mereka dan berdasar dalil tuduhan tersebut menyiapkan bukti, baik berupa dokumen maupun saksi, untuk membantah dalil dimaksud. Adanya pembuktian oleh para Pemohon terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak didalilkan, akan membuat pihak lain terhalang untuk membela diri secara pantas, yang selanjutnya akan menegasikan hak masing-masing untuk didengar keterangannya (audi et alteram partem) serta mengabaikan proses menemukan keadilan dan keadilan itu sendiri; [3.29]

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam

rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, karenanya demi hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, dinyatakan berlaku sah menurut hukum. Selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah

berwenang

untuk

memeriksa,

mengadili, dan

memutus

permohonan a quo; [4.2] Para

Pemohon

memiliki

kedudukan

hukum (legal standing)

untuk

mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum; [4.5] Permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum; Berdasarkan

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia

Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

109

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini juga, Rabu tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

110

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA, ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Hamdan Zoelva

Harjono

ttd.

ttd.

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo

: dr. H. Ld. Sudil Baenu, M.M., M.Kes.;

Recommend Documents