; BERITA DAERAH ; KABUPATEN PACITAN. ' TENTANG - i SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TASAU DAN BANGUNAN

; ;

BERITA DAERAH K A B U P A T E N PACITAN

[

TAHUN 2010 *

\

• P E R A T U R A N BUPATI P A C I T A N ; NOMOR 35 TAHUN 2010 '

TENTANG

NOMOR 36 •

'

-

i S I S T E M DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN B E A P E R O L E H A N H A K ATAS TASAU DAN BANGUNAN .

i

Menimbaag ^ Mengingat: ^ ^

•

BUPATI PACITAN,

: bahwa sebagai pelaksimaan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten ?sicixan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolefaan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. , 1.

Undang-Undang lômoT 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 tahm 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425S); 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 53, Tambahan Lemhaxan Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang liomoT 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); , 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun '2004 tentajig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. \}^dm%-\}vdmg Nomor 28 Tahun 2009 tentang âi'ak. Daerah dan Retribusi .Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, \ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049)'^ '• 7. i Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangm^ J Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2005 Nomor 14 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten^g Pedoman ; Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ; Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahm 2007; 9. j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 XenXang Tata Cara : Penalausahaaa dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; • ' . - x 10. Peraturan Daerah Kabupaten Vacitaa liomoi 7 Tahun 2006 tentang Pokok; pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 I 'Ndmbr?);• 11; Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor T7 Tahun 2010 tentang Bea f Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

i

12.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan. !

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN

P E R A T U R A N BUPATI T E N T A N G PEMUNGUTAN B E A P E R O L E H A N BANGUNAN ' • {

S I S T E M DAN PROSEDUR H A K A T A S TANAH DAN

BABI K E T E N T U A N UMUM Pasal 1

i

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dm Aset Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut DPPKA. 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang . mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan. '• 7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta " bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam imdang-undan.g dibidang pertanahan dan bangunan. ] 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, 10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat dengan SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Iain ke kas daerahraelaluitempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. I 11. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keletapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran kredit pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus di bayar, 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan. ^ 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah suatu ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak temtang dan tidak ada kredit pajak. 15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

I t

16.

J '

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lalnnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organlsasi sosial politik, atau organisasi lalnnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 17. Pejabat Pembuat . Akta Tanah (PPAT)/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fiingsional yang ditunjuk untuk menerima, menyirapan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam r a n ^ pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. 19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fongsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 20. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. 21. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan Iain-lain yang memiliki kekuatan hukum, 22. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat Iain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus imtuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 23. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain. 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Fajak serta pengawasan penyetorannya ' I

BAB 11 RUANGLINGKUP

i Pasal 2 i (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BFHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, i

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; b. prosedur pembayaran BPHTB; c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB); d. prosedur pendaftaran Alcta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; e. prosedur pelaporan BPHTB; f. prosedur penagihan; g. prosedur pengurangan.

'

(3) Prosedur pengurusan,' Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak. (4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan DPPKA atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. (6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT. (7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak. j (8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Ta^han Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh DPPKA. (9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak. !

Pasal 3

i

(1) Untuk melaksanakan sislem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkanj meliputi: a. fungsi pelayanan; ; b. fungsi data dan informasi; dan c. fungsi pembukuan dan pelaporan. i

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB. (3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak. (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihakpihak lain yang ditunjuk. !

\ BAB I I I S I S T E M DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB I

; Bagian Pertama Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan I

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengums Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan. (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan. \ i I i

!

!

I Pasal 5 t (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). ' (2) Tata cara pengurusan Alcta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I. [ I

Bagian Kedua Pembayaran BPHTB

i

[

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. ; (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada DPPKA. (3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran n. j

I

Bagian Ketiga Penelitian SSPD BPHTB Pasal?

i

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB. (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan. ] (4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III. | i

!

'

Bagian Keempat Pendaftaran Akta Pemiadahan Hak

i'

;

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. (2) DPPKA dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak. i

(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantiun dalam lampiran IV.

1

: :

Bagiaa Kelima Pelaporan BPHTB Pnsal 9

I

•

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). ]

Pasal 10

(1) Fimgsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumendokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT. (2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. ; (4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V . I ;

Bagian Keenam Prosedur Penagihan BPHTB

:

Pasal 11

i

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB. \ i

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Tegurau dan/atau Surat Paksa jika diperlukan. i

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI. I

i i E i

Bagian Ketujuh Prosedur Pengurangan BPHTB Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Fajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan tmtuk diteliti. j (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Vll.

i

i I

BAB I V FASILITASI

i Pasal 13 1 (1) Kepala DPPKA melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati tm.

«

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempumakan lampiran-Iampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi tmtuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini. i

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB paling lama 1 (satu) bulan i

I I

BABY K E T E N T U A N FENUTUP

i

Pasal 15

*

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beiita Daerah Kabupaten Pacitan I

Ditetapkan di Pacitan

j

Pada tanggal

i

29 - 12 - 2010

W A K I L BUPATI PACITAN

j

Cap. ttd

I

H . G. S O E D I B J O

t >

Diundangkan di Pacitan I Pada tanggal 29 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH

Pembina Utama Muda NIP. 19571017198303 1014 B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 36 i

i

t i

I 1 f

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 35 TAHUN 2010 . TANGGAL: 29 - 12 - 2010

P R O S E D U R P E N G U R U S A N

A K T A

P E M I N D A H A N H A K A T A S

T A N A H

D A N / A T A U

B A N G U N A N i

A. GAMBARANUMUM Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah ' dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Prosedur tni meiibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang , • menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/alau ' Bangunan. ; Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di • Kepala Kantor Bidang Pertanahan. B. PIHAK T E R K A I T i 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB alas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur in! Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

i 2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Merupakan pihak yang mempunyal otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Dalam prosedur ini, DPPKA berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Sural Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB). j 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT iaiah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk: a. memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kanlor Bidang Pertanahan; dan b, menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan t

\ i

[

Lampiran I - Pengurusan Akta

I i i k

i

•

|

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak. •i

' C . LANGKAII-LANGKAII TEKNIS / \ Langkah 1 ! Wajil^ Pajak {selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan Iain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.* Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Langkah 2 j Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan, Langkah 3 * Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT. Langkah 4 ; PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan. Langkah 5 ) PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen Ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

i

Langkah 6 ; Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. ;

J

Lampiran I - pengurusan Aklg

i i

! i i

I

! i

>

j

•

.

•

2

{

i

r i }

i

i

Langkah 7 ' Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak 'digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus • untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut: > Lembar 1: ^ Untuk Wajib Pajak. > Lembar 2: ; Untuk PPAT sebagai arsip. > Lembar 3: i Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran. > Lembar 4: 1 Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB. > Lembar 5: ' Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip. > Lembar 6 : t Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan. Langkah 8 \ PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak. \ Langkah 9 Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.

i i t i

t

•

•

1 I

Lampiran I - Pengiirman Akia

I

i

i

3 '

CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB

! SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROtBH AN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lsmbar 1 UnlikWqib P a i *

( SSPO-BPHTB ) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERfTAHUAN O B J E K PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) WNASPENOAPATANPEMDELOLAAH KEUANGAN* ASETDAERAIt PERHATIAH BaoMifftfUYu*ttnpaai wtfa haBirun bBlrtano lemba hi WNOli UJIIUU

A

LNamaWaiibPaiik •

J. NPWP; 3. AlwNW^bPq*'. 4 K>bfiii*^*u

J HTJPW

6 Kecamaiw-

7. KlbuHM'VKdl

t. KSUIPM:

). N o ™ Oho* P j | « |NOP| Pffl

] [

Q

n

t L»UA BnN'tt" WU birBunarr 3 KtUiAan^nr

4 RTIfM'

S. Ktdmoun:

B.KNxipBlerkkUila:

l^ngtilLingwiNJOPPBB EuAl

(/r«i
(thblmtlMMmm

NJOPPffi'm'

nAnuivivn

luMiKIOPPSB/m'

iOMi AvdKHi SPfJfitsprm Ptmim

Tgnih [ bun 1

ml

eii>g;™i

ml 10 Re

11 Rfl

i Rfl

i: fe KICPPeB

IS JtAil pmoMan had

linab dan atau bangunan:

ISNomofSaitildH.

:

14. HaigatnniikB/Niloipasar

13 Re IRP

C AXUMUlASIMUUPERCLEHANmKSEBELlAMYA

Re

D. PEN9IITUNGAN GP1ITBlHamraui*ntiiima>«mnff'iUnienttabPip>| 1. NiBi Parofeban OiRd PAA INPOP | msmparbalrtan iWa pads B U . S. '4.. dan C i

MbPtiol<4>anaagl>PA«r4al[KanaPaiaA(M>OP1XP)i>wmr'i«draiii(*paobC

3. H t a P « i i c » v a « i « P a H t f t i u P A a A | l « V f K P )

mpm'-t^l

4 e«iP*n>«AaiHaAau>IanaA4weaiie,mMf**ne

»<*<0WI

I

tt

Rp

)

tt

Rp

3

tt

flp

4

tt

Ap

E. Jumlab SaiDian baidiH Aan: • «. PinghilunetnlA8bPNNi

I

b STPOBPHTBJXPOBHJHANGBAYARISKPES KLRANG BAYAR lAMSAHAN •) I

c Panguiargpi diNUng landifi menjadi:

r d

NurnDBi

Tarsal

% Midasa PaaluranKDH Hi:.

; I

(dengai hund):

J1M4H YANG nSETOR jdengan anpliit [Bp iMdlHiMnHAIaigm 01 d m p t m n S t )

IConlrmglâtetiai

•

i>l WMJIB PAJAK ' PgjYEIOft

MENGETAHA: PRATIIOrWE

iMniane.vmnl"MlpaM

mm* lai^m.llin'Hl 4m Vdl Vgm

HmH'iPdlA

OTERlMAOLEIt 1EUPAT PaiHYARJN BPHTB TangpN: hlHI*ipiia.UvnH

flaiinAtaimn

TaWi Caw *i ail DNASPENUPATANPENGEEOIAAN KEUMON ASET [WE RAH PtoA*W •ImvU. mnurdBlaigin

UannDpimu: NOPPBBberu:

UmMi

16-amb Pant . LompifQp I - Penfpirman Akta

f


j

SURAT S E T O R A N P A J A K D A E R A H Lembar

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2

Uniuk PPATfNoians

( SSPD-BPHTB )

sebagai amp

i BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK _* PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Logo Pimtrtrftih Qurih

OIHAS PENOaptTAW PENGELOLAAN KEUANGAN * ASET QAERAH:. PERHATIAN. BacNW wunjuk permisan pada riaiaman telakang laintiar Pii leilebli Uîulu

I.NamaWjtiliPfiiak:

K

2. NPWP: a.AlarulWaePâk: 4. KeiurgmviDMa:

EKecamaiai'

5 RTiPW

7, KabiipaWniKoa;

B.

S. KodbPus:

•

1. Nornor Objek Pâk (NOP) PBB: 2 LeUAlanah dan atau bangunan: 3. KekrmanOKA

4

S.KacanHivi:

nrm-.

5 KabupatenKola^ urtfan

Luas f b* Nit FmiU «fi Miu M w w IWruiliwMTl

\

Tanah ( t u n )

7

Bangunan

!

nJOPPBB'm' ( Q i a l i M l » m SPBTPeamantantmrt rattlmWnakrTafain ! m>

i

9 Rfl

11 Rp

10 Rp

12 np

r

NJOPPBB-

1S. Jens jieiblenanhaiaaslanandanaiai bangunan

1

1 1

tuadiAUOPRSB/nP

14. Harga uansaksl 1 Niiai pasar

1 anfiAlif^Vii 1 tPiâli^t

13 Rfl

ID

I n k ! rr -viiê xi

Rfl

IGNonKKSertrtkat: C

AKUMUlASINILAIPEROLEHANHAKSEeeLUMNYA

D.

PENGKITUNGANBPHre|H(nwdli>t4nuianiai>[«,glillungiinWijlaPijik)

Rfl

1. Mlal Peiolehan Objek Pajak ( NPOP ) mentpaitiailkm nllal pada S. U . S14,. flan C

1

tt

2. Nkal Perolehan OC]sK Palak Tidak Kena Pqak (NPOPTKP) mBovemaliKxi niW pada C

2

tt tt tt

1 Nlai Penilehan Objak Paja* Kena Pwk (NPOPKP1 4. Bea Peiolehan HM alas Tanah dan Banginan yaig tenjtang E. JirMah Sewan tMasaikan:

•>^l-n«i>2

3

jBtaend

4

Rfl Rfl Rfl Rp

;

s PenglkliaigBn Wajib Pajak b. STPOBPHTB/SKPOe KURANG BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN •) c. Pengurangan dl billing sendid manjadi:

d..,;

Nomor

%

langgal:

bardaear PeiatLirari KDN No .

i

JUMLAH YANG OSETOR (dengan aigka):

(dengan luu):

Rp ii04d«>p«wi*E)

"91 WAJIB PAJAK/PENYETOR

MENGETAHUi: PPAI/W3TARIS

DI1ERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggfl: .,,

Netdlttem ••"dd. dm unei Irgm

Hmwrnuv erne* dpileidtmiem

:

Telah Diwennkasi: DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH

J Mamt IBn7ie dm met unpM (ImnflitKM peeMO

Nomoi Dokumen: I

•

NOPPBBbaru:

Lampiran I - Penîmsan Aklg

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTI FETUNJUK PENGISIAN SSPD BFHTB •

FonmHir i n Krdin dui 6

Ivnbar Lembar peiUfna diKmna Wiîb ft|>k (WP) icbi|u bukLb ponbayann. L t m b u bedui dnenmi PPAT. Lembar lHi|^ Aienme

Kepeli KemDr Biding Penanihm kibupiwWKov. Lembar lieonpii duenma FungBi Paliyanan meblui Wijib P « j i k (WF>, L e n b u kelimi dilenma Bank Vang Dihinjjli dan Lembai keenam dtienmi Bendahan Penenmaen. •

iiilib SSPD BPHTB mi dengu hunifceuk kapital aiaudikaiik

•

Gunakansalu SSPD BPHTB w u k tetiap aoanndan a e i i a p > c n 4 p « r e b h a n h a k a a i H n a h diiViiiu bangunan.

«

Fonnulirinidapiipufidigiauktf tfiOik p e m b i y v i i i u i i a u a i u pembrtiLanmu penîngkafinii kcndakbefiaian panghmifigaai WP

rASAPiNCISlAN HURl/F A

E > i i s i i l e n ^ d « a WF

*

Angka I i d angka I Cwk-^ Jeba HURUFB

DiiSi dengan ditidan jema peinlehan hak aias tanah dan aiau bangunan Angka I Diiil dengan hpiiwr Objek Pajak (NOPJ yang lercaniumdibm S P P T P B B i a i m u h danaUu bangunan yang beningkuian Angke 11 d Bngka b

D u n doigan teak U n h dan^bu bangunan yang haknya diperoM

Angka 7 f d angka 13 MefupakmiabdunhAperîiwiian HH>P PBB u i bnah dan/aiau buigunen yang hiluiya dipemkh Padakotom m g k e V d i n l O a g v d i i c b M k i a T i i h i M S P P T P B B i i a i terjadinya peivlehan Dilam hal NlOP PBB bcluni diletapkin Jbduin ada SFPT pBB ingkab din angka lOdnai b a t d v i k i n a u K Kuarangin NJOP PUB yang diKrtiiikjin obh Kepali Kantor Pelayanan PBB/KPP P n u m a yang wiliyih kerjinya mckputi leiikianih tlan bangunan aua pennuhonan WP Angka 14 Diiaidengin hafgi n n i a k a i yang lajatli/hirga iranuLu ying w e a n u n dalim Riulah Leiang/nibi p i i a r o b ^ tarubu) Angka 13 O u a i d f n ^ n k
Kode

Pemmdihin

VcwtfeiDkhanHal oe 01 06 09 10 II

' PamahiLari Oilam gerKfoan /badan bukum bmnya

Hak - l u l l Bell

01 07 OJ 04 03

Tukar MenuUr -Hibah -HibihWaiui -Warn

' Pamoahan hak yang mengakibadiBn peialihan • PenuiuLiUri peniben dalam leluig > P e b k H U H puiuaan hakim yang fneinpunyai kekueian hukun Wap - Poiggabungan uaaha ' Pelebuan maha

- Pcmckaian U H I U ' Nadiih ' Peroletian bail Rumah Sedrhina Schai dm R S S melalui KPR bersubiidi * ) • Pcmbenin hak biru • Pcmbenin hik bun vebagai keUnjiKin pelepuan hik

12 13 14 13 lb 17

• Pembcnan hiL tmn dilum p e b p n i n hak

*) Dalam hal Perolehan Hik Rkimah Sedertiaiu SeliaE (Rt Sehal/RSHl sebagaimana dialur dalam k ^ i u u n Menicn PtfauLimandan Pruaiana Wifayah Na 24/KPTVM^003 Ctfiuig pfligidiin pemiiuhin dan panvjkiimn dengan dukuigin îliiaaSubsidi Ptiumthin tebagiimana iclah diubah dengan Kepunisin Mentcn Pemukimen dm P r u i n u v Wiliyah No 3g^FTS?AQOU4 dan ruriuh Susun Sedcrhani ying dilikukan mcUlui Kredrt Runuh bcTUbiidilKPK beestteidijyaflg pcmbanguimtya i h c n ^ o j patit peniunn Moiien Pekeqain Umum NO b O f P R T ' l ^ loiung pcisyuaian Tckuiu Fvnbangonaai Ittfnah Sinuft Angka lb Diiai dengan arenoeacnilVai a i u u n t h d i n auu bangunan betungkuian HURUFC

Diisi dergan akumvliBi a u i hilai-nilii perolehan hak yang pernih

6iptti>\tli lebeluirnyi

Uniuk mendukung angka ihi. dapai digunakin lembar umbahan uniuk

menunjukkin deml prrhiinngan HURUF O

Dim

penghihingi^ Ekea Perolehan BIH m h dan Bingumn [GPHTBloleh W P

Dalaai hal SSPD B P H T B digunakan imuL s d o n n berdaufkm S T B . S k B K B S K B K B T sctognmini hufuTD b auu bcrdiiiikan hunirD d buruFC Udik perlu dim Angka I

• h u n i r e i n g k t 14 Nimun, dalam hal Nilai ObjcL Pajik (NPOP) dim dengui harga w o i k t i ' mill paiei objek pmik a NPOPteriebuiiidikdikeiahui auu lebih iHKiBh din NlOP PBB maki NPOP dim dengan NJOP PBB sebigiimini huiufBuigka 13 Dalam M W P

Pttakhtm

yang buitngkuUn pemih mertenma peralihui hak, mtki ingki NPOP ini haiui nempemmbangkan ikumuliii mi, j i k i akumulaai lebeluninya b«1kim ppnth dikenii BPHTB maka NPOP dihnung icbigai puiiumlihan dengan akumulm idi Angka 7

D n u aeauii dengan beumya NPOPTKP untuk Kabuptien/Kwi ying benangkuiu. yangdiitiapkHi Kcpaki Oaenh ( i f l W i H i m e n g m baaamya NPOPTKP dipit dipffukh melalie DPPKA HtenipilJ

HURUF E

Aogke)

Cvkupieda

Angkid

D i m dengiei hitil pMlialian i m i i a NPOPKP (angka Jîknuinlafsf pe>ak Kbesir 5 % (letuii P i » l

' Peidi No

Tahun

\

Diisi dengan memberi landa ~)C ^ d i koiak yang aeiuai dengan datu leoring WPmelakukap leionr pajak Hunirm.

Jika irtoran l U n diLikukan Kbagamana huiurC

Hunifb

Jika idDmn dtlakuken Kdik menggunakan perhmaigv di k m i T C . laiipi r

nakai1 Sum Tagihan Pajak Daeiah B P K T B (STPDL Sural Keteiipan

B e i P w I e h u i Hak a u i Tanah dan B i n g v w i Kurang Beyar ( S K B k e k w v Sural KmebVin Bea Perolehw Hak aiai Tanah dan Banguun Kumng BayvTambihin ( S K B K B T ) Hurufc

jika WP mernamdii l y a m leiieniu untuk nwndipaikan pengunngin dan jumlah ying lehiniuiyi a i ^ di huniFC D u v dengan piOieniaH sesuai

Huruf d.

jika lerdipii duar/keieniuan lam lelain huniF i , humf

dengan 4 e « i t a a n yang berlaku dan huruF c aepeili leioiin berdutikan SK PembetularwSK Kebenun/Puiutdn

Binding/Puuian lain ying manyebabkan |urn|th pijik yinghirui dibayirberbcda dengan ymy tcrtend' H U R U F C. B A G I A N JUMLAH PAJAK VAHO DlS^TOH diie* memperimiiian H U R U F [ M ^ n pilihan pada H U R U F E. 4

Jike € 4 dipilih^meka jumlah l e m n menggiMkv t>-4

a

Jika E'bdipihh. nakajianlah letonn Sejurnlah mlai yang daryelekan di E-b

4

Jika E-cdipilih. make juiTilah leionn mcnggunikan D-d dikahkandmgan pmeniaae ying dmyeiBkan di E - «

•

Jika E-d dipilih, m i k i jumlah leiaian Kjunilih mlai yang dmyalaken di E-d

lumlih u U n n icixbul dnti dengan angka (dalam koHk) dm hunif Epidi bagian yang diaiairt. Ctunn

OaUin hil B P H I B yang sehinnnya Mniiang aihil (ivik m k i WP R&p fnengiu SSPD BPHTB dengan m e m b a i k v keieringin "NIHIL' pada begun JUMLAH S E T O R A N SSPD B P H T B nihilcukupdikcrahui oleh PPAT/NottrddeiiBVmerundaiinganikDkH^ I Bendahara PeneriimMi) *

Lampiran I - Pertsurusan Akta

D.

B A G A N A L U R

n w B d u f Pengurusan A k t a f e m i n d s n a n Hak a t a s T s n a r i d a r M a l m Cteigunan

W^'ib Pbjak Setaku Fêrima Hak

Oaian 1. Wajib pajak (penerima h * ) mengurus perolerian hsk a 3 5 tanah dan al au bangunan >(0 F P y r dengan m e n y e r a i k a n dokumen leikait p a d e h a n hak a a s j tanah d a n / a a u b a i g u n a i .

l^pala Kantor Bidang Ftertanahan

Fâbal F^buat Akta Tanah

Cciqmen lerkat drciehHiIUiAas Tai^dan eanginai

(••ciMvihikaar

tnhOsiaai twignan ke IRIT

2. PPAT menerima dokumen perolehan tia* dari Wajib Fejak. I=FAT kemudian m e m e r i k s a d a s mengenai objek p a j a i k e l ^ p a l a Kanlor B d a n g Ffertanahan. "

Menerikmdde lertat ob,^ [K)ik BdaiQlâuhan

MenyeckSai baa yaigdixtiAkm F*VTIei»al pamaikmai ofciflh PA*

3. i<epâ \(ar»ot B d a n g Pertanahan menyediakan dEta yang dibutuhkan doh P*W lerkail pemeriksaan objek pafak. Menyuain Mas Fknincaiai tUt a s ranch e a r

4. FRAT menyusun Crati A k i a Ptemindahdi Hsk a l a s Tanah d a d a l a j EBngunan. henyediun KoniKillr SSPDBPHTB

5. FPYAT kemudian menylnipan Cr^l Akta Pemindahan 1 - ^ a l a s Tanah d a d a a u Bangunan.

6 Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT menerima formulir S 3 - t > E F H T B dari Dnas Pengeldaan F ^ n d a p a a n tttuangan dan Aset Daerah. 7. FRAT m e n ^ l u n g EFHTB terutang, menyiapkan SSTMFHTB 8. W P bersama.ssina dengan menarxlatangani S S D - B F H T B i

FRAT

kemudlan

Lrai Mds '

. Anip

anTaiOidar aai - Mental ""SBHTB taul a>9 fnenyiapkai

sffoeFHias . aro-FFHiB

Miaiiua •!— ftidvea-T)-

raaiwurar renrm «| nieiYift«»r

ijlikiibo-e) ST>«HTB

niBitBa'* i ' VYPOViFRVT trndelangm

WAKIL BUPATI PACITAN Cap. ttd H. G. SOEDIBJO

i i

LAMPIRAN I I : !

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 35 TAHUN 2010 TANGGAL: 29 - 12 -2010

P R O S E D U R P E M B A Y A R A N B P H T B P E N E R I M A H A K T A N A H

O L E H

DAN/ATAU

B A N G U N A N A. GAMBARAN UMUM >

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak lanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau secara tunal melalui Bendahara Penerimaan. B. PIIIAK T E R K A I T 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan 1 pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai dasar bag! Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya. i

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan berwenang untuk: menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak; - memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB; - mengembaiikan SSPD BPHTB yang penglslannya tidak lengkap/ kurang; - menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap penglslannya; dan - mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6. C.

L A N C K A H - L A N C K A H TEKNIS Langkah 1 ' Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB {SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

, Lampiran 1! - Pemhavargn PPHTB

8

t (

• • • • • •

Lembar 1: ; Untuk Wajib Pajak. Lembar 2: ; Untuk PPAT sebagai arsip. Lembar 3: \ Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran. Lembar 4: i Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB. Lembar 5: T Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip. Lembar 6: i Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut. i

Langkah 2 Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Langkah 3 ' Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak. T r

Langkah 4 Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak. Langkah 6 ! Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar I, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKA.

i

Lampiran ll - Pembayaran BPHTB

9

i i

i

i CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB

j SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA P E R O L £ H A N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD-BPHTB) <

Lembar

5

irtiM QaWVangDiluriul

BERFVNCSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEX PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

nnu!!PFMnafl!nNPfMnrini AuiKFiiAMRiHi i t f t n A F M H PERHATIAH

A

aJcsMpWun|*p«ngiinpKlaluBrnwt«*MglgneiiiM1i'M>hiWiuU

INampWaiibPajak 2 WKVP. 3 Ataim *«)6 PjjNi: i BT/RW

4 Kfb'MinfHt

( K«BT1lUfl

T KibuPMAACai

e.

AKnltPM:

I X I

1. Nana Cup* PNaAfiOPFPeB:

•

I

2 LaNita'Hliilainaulm'flunait 3 KeLuhanPttr S KKtmein:

4 RT/RW 1. Knipmn/Kaia'

;

l^nqniunEtfiNJOPPBB: ' LuA 1

UriiAA

iim'HIOPPBBIaf

Ta^Milbuin)

ml

Rp

t Rp

•^1

ml 10 Rp

Tamiât

^Mlar^K

HJCPPBB:

} 14 H a v t a > < * 0 ' H < l a > l » a r

1S. j«nB piidaUn lial a s Ian4li dai Mu bargwioi

|RP

i

WHirmSiirM: C

, Rp

AKlMIJlASINHAIPERaEHANHAKSEKLtJMNT*

D. PEHOHnMOlM aPHTe(HtnvAPi>IHaaangLiUngnHqBPi«H(| ; 1.MUPt<»KinapbPR»(NP0Pl

itiBn|wMiMn>i4afua>e)3.B.lf.MilC

I

tt

Rp

I

tt

Rp

•val-ai*a;

3

tt

Rp

MiargaJ

4

tt

Rp

I. t*f PMNctian Ob|M pRat liiW K s u P^Hi( U>OPTKP) mavsrluMn/HttpaOt C 3. HW PioWian CBtat PR* Hen Pai*( rPOPKP) 4. Be9pMil>'HnH* Nat Tanah dan Baiginai |Hiq M a n g E. Ji
» PangraiLiiganWafbPaiali

I I

h SrPOePHTB/SIPOBIAIFWHCBATAB/SKPOe KURAHC BAYAR TAHBAWN'I c Ptngmangandibituiigiandiilirenjadi.

r <

(dengan hi hi<].

MifigaOlilnpl'widEt

i

*)CeiMr*>4'4>>pM'

- - '*

MENGETAHU' pPAT/rorafie

wuie PAjAKiPBivEroR

t^wkr^m

Hiipa dial Pat pauqaa DPPKMI

Tuigjal

;

; I

JUHIW TAHG PSETOR (Otn(|3naf>!j'iat [Rp IbinMi

WxTu; \

% MiOaiRpaiatutanKCMM) .

tm

NamHip^v ilan—

\im\arpan

Nomor Oolunhil '

LanCarSG - B a u rjAaDawnpHBaiddiaiaPnianaai

THh DvaiiKfii 0IW S PE NDAPA lANPENGELOLAAN HEUaMGAH ASET DAERAH

NimaivqHp.ea.pa dapivAiaia.

NvnaNrgip viPTpa. SAwidBlvqap

1

f

NOP PBB Uru:

ommmmqan

DITERWAOEEIE TEMPAT PEMttYARm BPHTB Tmggd

11

1

•

i I 1

J.ampir(in II - Pembayaran BPHTB

10

CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB ! SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB ) > BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ^ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

1000 Matli'hh DMqh

Lembar 6 UnlitBanil yang [fbnjuliBentlanara aieiimaansbgLaporanl DPPKAO

niNAqpFMlU>AT*NPCIJRFini lUN KFIIAHRAN* ACFTnif PERHATtAM B)abhp«injutp*flgi»wpadinalafflaibel*angl*
l.tomtWaiitiPaiak

I II

2 NPWP: ]. AhnmWajb Palak4. KatiNitrLOasa:

t RTlWC

B Kecainabn

7. KatMxHnAColz

t-KadaPoi:

•

t Hi™aia4PMipK)PlPs ' C !. laaA unKi dan aiau tft man: 1 KeluiahsiUDasa:

4.RT/RW:

i. Karnaan:

(. KatMMtgnA(oU:

nnghlLdgan NJOPPBB niOPPSBIaf lOs te*m swr Pti H n pu

OBHIHiliiIliJ Tananiburn)

ITi!

bnginan

m> 10 Rp

Lutti HlOPPBB/m'

* Rp

ftp

antaT >m»k9

HJCPPBB: I S . J a « F a » l i i h a n r i * aaOnieilaaaavNnsiinaic IB.NvTaSeniAal: C

M niiB>ianiak>rMiB|HB[

:

AKUMULASlNILAIPEROEHANHAKSEBELUMNYA

Rp

0. PENGHITIMOIN BPHTBi H>i>r*diWt«iaaaiK nnflnunia."*' PN*) t . M W P « p e n a n a i p A P A * ( N P D P ) ina7>«AaMB>iaBpada8ll.B.M..(laiC

1 tt Rp

2 Mb P * a i a i » a | * P « * r i d N i K a n a p R * ( NPOPTKP] « a n y i v M a i « ' W a p a * C

i

tt

Rp

3. MW PrDUNan Ctyet Pai* Kana Pâli (l«>OPKP)

3

tt

Rp

4

tt

Rp

4.SaaPaiP>alunHehata>Tanab dan Bangunan E. Jumlah StO'V bwdasaAin I

yanq HUang

j

• Pmpnuogan Waib Peak h STP0BPHTB/»POBMJRAMGBAYAH/SKPOa KURANS BAYAR TAHBAHAN')

r~

9Kiia.pcl J

c Pangurangan diiiilung Mndi4 iwifaii

r *

lUinoi:

Tanggal

% hantoaPMbiMnKCHNb:

, „

I.

i

JUML ftp Nl YANG DISETOH (dangan angka)

(danganhuiuS:

IhMMintepaMnnpiiPaaiapdniaEJ ICawpaigiiMpadi

;

UK

WENGETAHU: PPAlyhOTAfiS

WAJIB PAJAKIPBIYETOR

tmaa

bfipuf am Ink IHgui

•awn da BimVnuO

DUEftlMAOLEH TEWPAT POI BAYAR AN BPHIB TrnMP'

I O H kipiv nnupu dm ima mw

L U

HjmarOqluiian: NOPPBBbaiu: ,

L U

V awwv *• im* Imqan

LL

TaWi Daeflikait DINAS PE NOAPATAN PE NGE LOLAAN KE U AN QkN ASET D AER AH kmw urgm PmvK m.imniiva—

• Lampiran If - Pembayaran Bf*HTB

1 1

I

11

D.

BAGANALUR

Rosedur Ftembayaran BR-fTBoleh Fêrima Hek Tanah dan/atau Bangunan W^lbF%iJak selaku Ftenerima Hak

Uraian

Bank yang Dtunjuk/ Bendahara Ftenerimaan

Ceri Ftoaedu'1 (haedw 1. Berdasarkan prosedir penguiusn akia pemindahan hak, maka Wajib Rijak menerima S T O BRfTBdarirnkT.

rhmndaron Hsk)

IwmsTT mamarj) Z Wajib FSjak membayar menyerahkan saoêFHTB

ER/TB terutang

(Iknbaai IMIHM4) IWmby'BJ

d3l

kepada

1 '| — ^ ^

jniunjuk/ Bendahsra Fbnerlmaan.

3. Bank yang Dtunjuk' Bertdahara l%nerjiiiaai menerima pembayaran, menandatangani S34> BFHIB. mengarsip B g P g F f T B lembar 5 dan 6. dan menyerahkan OT>BRrrB lembar 1. 2. 3. dan 4 kepada Wajib FSjak.

MflnerimB Fhmbayaran e^TTB & manaHHan(^4 aBOB*riB

T 4. Wajib Fbjak menerima S E F D - B F H I B lembar 1. 2, 3 . dan 4.

(lanfcarij— UlsniMrj) lleoiliirij •'• merrcaraT"

fpfoaTI fMn*»4J

i

H

ESOSFHIB

5. Wajib F ^ a k kemudian mengajukan permohonan penelillai S S X t - E F H T B kepada Rjrigd Fâyanan.

{

Ltenyjneaun pornotw penMnianSSO. BHnBivnnwio

Soivkuinra dieunakwi dalam proHa pdiaporan

}

W A K I L BUPATI PACITAN Cap.ttd H. G. SOEDIBJO

Lampiran II - Pembayaran BPfLfB

12

LAMPIRAN I I I : (

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 35 TAHUN 2010 TANGGAL: 29 - 12 - 2010

P R O S E D U R P E N E L I T I A N S U R A T P A J A K D A E R A H - B P H T B

S E T O R A N

(SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Fenerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. i

B. PIHAK T E R K A I T 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan. t

2. Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk: meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan informasi; memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan - menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi. 3. Fungsi Pengolahan Data & InTormasi Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk: | mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya; dan menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan. t

C, L A N G K A H - L A N G K A I I T E K N I S •

Langkah 1 | Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas: - SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD); Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor); > Sural Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keierangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); - Fotokopi Kartu NPWP; Dokumen pendukung lain yang diperlukan. 1 i

: j

Lampiran 111 - Penelitian SSPD BPHTB

i 13

I )

i

\

\

\

i Wajib

Pajak

mengisi

menyerahkan

dokumen pendukung

L a n g k a h Fungsi

Formulir

Formulir

S S P D

S S P D

B P H T B .

B P H T B ,

S S P D

Wajib

Pajak

B P H T B

kemudian

(lembar

4),

dan

Pelayanan.

|

Pelayanan menerima

4), dan dokumen

Formulir Permohonan

pendukung

data terkait o b j e k

Data &

Penelitian S S P D B P H T B ,

dari W a j i b Pajak. Fungsi

pajak berdasarkan

dilakukan

Pengolahan

Penelitian

Penelitian

kepada Fungsi

2

Pengajuan

Permohonan

Permohonan

dengan

Pelayanan

Formulir Permohonan

mengisi

dan

kemudian

Penelitian

menyampaikan

Form

S S P D B P H T B mengajukan

S S P D

B P H T B

Pengajuan

Data

(lembar

permintaan

yang

diterima.

kepada

Fungsi

Informasi.

i L a n g k a h Fungsi

3

Pengolahan Fungsi

;

Pengolahan

Data &

Data

&

Pengolahan

Pengajuan

Data.

Informasi

Informasi Data &

Fungsi

Informasi

Fungsi

4

tercantum pajak

menerima

Data dalam

dari

&

S S P D

Fungsi

Form

B P H T B

Pengolahan lapangan

penelitian lapangan akan diatur

Setelah

5

4).

kebenaran

terpenuhi,

Fungsi

Pelayanan

lalu m e n y e r a h k a n L a n g k a h

mencantumkan Informasi

lalu

sistem

informasi

Pelayanan.

database objek

menyerahkan

objek

pajak

Fungsi pajak.

pada

Form

data

Form

kembali

Pengajuan

Fungsi dan

dokumen

Data untuk

Data

Pelayanan

&

yang

pendukung

Informasi.

mengecek

telah

kemudian

diisi

S S P D

Dalam

data

objek

memeriksa B P H T B

kondisi

pajak

dari

kebenaran berdasarkan

tertentu,

yang

data

objek

D P P K A D

kebenaran data secara riil. M e k a n i s m e

Fungsi

data

berliak

d a n tata c a r a

tersendiri.

\

semua

pendukung

&

dari

Pelayanan.

Informasi.

melakukan penelitian

L a n g k a h

Data

Pengajuan Data dari Fungsi dibutuhkan

f

Pelayanan

Pengolahan

Form

data yang

kemudian

Pengolahan

Pengajuan Data kepada .Fungsi

L a n g k a h

menerima

menarik

; informasi

maka

Fungsi

mengarsip

S S P D B P H T B

6

Wajib Pajak menerima

objek

pajak

Pelayanan

S S P D

B P H T B

(lembar

dalam

S S P D

menandatangani

B P H T B S S P D

dan

kelengkapan

B P H T B

(lembar

(lembar 4 ) sebagai dokumentasi.

1,2, dan 3) kepada Wajib

Fungsi

I,

dokumen 2, 3.

dan

Pelayanan

Pajak.

i S S P D B P H T B

( l e m b a r I, 2 , d a n 3 ) dari F u n g s i

Pelayanan.

i i I '

«

i t

1

s

J

*

I1 4

Lampiran HI - Penelilian SSPD BPHTB t

CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB f

1 SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lsmbar 4

( SSPD-BPHTB ) Lp0aA»mthitfhDHfl1l niMBPENIWAUNWNfiFlOl

' :

OPPKAO dalam p i M t pEnailian

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) »**IKFllAMnAN«*SFTn*FRAH.

PEHHATIAN BSBbhpglLinjaipangiawpsdahatamsnMafcanglambainitiiilebihdeKiiti.

1. Nana Wajib Pqak WW:

1

JWrialWMBPaiak 4 Ktki'aliB'VCesa:

i

S Krairalan

mm.

7.Kabiip3tar>4Uilr

B

ftKodePot

•

1. Nomor Ot«iiFajal: (NOP) FEB 1 Lilaklarah Janalai]bant|ijrai ] KatirihirVDna'

4. RT/Rff-

£ KKamnan.

6. KatupalanaCD*

Iîqntip^ NJOP P6B Lull

Uiaim r

HlOPPm/m' tarn ImmmEm' O'vrFflBbibfBrafe'ia fEtmrEph^/ onin )

IBiravafllvrrtfB nmnfaOpeiaiiPl

T4nah(buni)

Canguran

*

ml

Rp

11 Rp

Id Rp

12 Rp KJCPPBS.

14 HaigaliansakafNilapKar

15 JwiBpaiDlehan hak a* l n * i dan alav bangunan: 16 NonuiSaitBial:

tuasimOPPB8/nF

•VBI' OR. ri

13 Rp

m R t i 1 - a . a . 11

|R»

'i

C

AKUUUUSINMIPEROEHANHAKSEBELlltnYA

O

PeNQiifl>il>™<WafeP^|

Rp

t H I > P « r o l e h a n a i e l i P a j * ( N R 3 P ] mqoarliatrkainfarpaiMBIJ.BW.danC

1

tt

Rp

2.MlaPaiBWiMO^
]

tt

Rp

} WHpM4ahnajiiliPR*HaraPRat|MiOPKP) 4 BMPa>olahanH*aUiTin*ittnBangL«an)ergieiUane E. JumltfiSalOiinbmdBSBiliBn f~

wqmt-flttl

3

tt

Rp

Nia
4

tt

Rp

i

a. PanghilunganWigb Pajak b. STPOePHTB'BIPDBIllRANGBAYAR/SKPCS KURANG BAYAR TAWaiAN 1

[~

C PangurangandlaiimgtanflninMgail

r

4

Imggat

Nomor

% b « 4 a M Paraian KOH No:.

:

jyl*4H YANG a S E TOR (den!nnan}Va)

(donjaitiiiul):

ftp rbmruiirLanpartirt/ipai Ortfmpl'HiidjEJ ']ComrjimglilitMili

r MENGETAHUI' PRAT/NOT ARB

WUia PAJAK/PB1YET0R

Umi*ai
NmiBimpm nrnipii dmaidBmam

DITERIMA OLEH: lEMPAT PBI BAYARW BPHTB TaigjJl' . .

Hm himpm. umml. dm m

laqd.

Talan OaarAkair OINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH

Nrniaanqtm nrnioil mrim«>imam

Nomor Ootajmoi NOP PBBbanj;

Iambi '4 -Funmi ANaiHim

i i

Lampiran HI ~ Pertelitian SSPD BPHTB

[ CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

F D H M U U R F B Y M O H O N A N PBJQJTIAN SEFD-EPHTB 1 L3ni[jr3n

, 1 (SSU) a n

Hal

; PeryampeiariimJBPHreuntukditelill )

Dinas F^galolaan Fterdapalan K e u a n ^ CBerah Femerlnlah l ^ i f i a e r V K i l a , . . : I ytrg bsftanda t a r g a i d beweri i n : NamaiAîbPqai

M i

1

1

i 1 1 1 1 1 I

1 1 T

Alama BsrsamainI menyampakanEa^-GFHTBijnlukditeiltiaasperoieTwnhaiaastainari dan/aaubangunai setega b e r i k U : NCF Aana

:1

Oaa/Keluiahan l^bifiaerVKita

]:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

t Teriampr ddtumen s e b a ^ benkul: (1) E m j - B F H T B y a i g l w 1 w » N o m c r T r a n s a k 9 F^nerknaanCeerahCHTK)}/ S S D ^ m i B d a i t a Bukli RsnerimaanDaaailEm*); (2) FbtokopiiH4 aiau S H U S r u k A l M bukli p e m b e y a a n P ^ EUktl F^mteyaranFBB lainnya Tahun

*)

;

(4) EWal K j a s cbri V&jib FE|ak " } (5) Friiokopi idertitasKuasaWqib P a j a k " ) (6) Fblokopj Kartu N F W

Dernikai dsampakan uniiii d a p a diiaiukan pshaitian i:tJ4>BI4TIE i^taangan:

|

'}

csrayangtidatpalu

")

ddam h a i d k u a e k a n

'

.20 Wajibpsjak/KuaaWqibPqak*)

{

PeJBJTlAN ^laeiah cneiaKuiMn pemeriksaanoai p e n a a a i a n dCMP-tatimoai aaanmen pentJukungaai vwgm rrqak. oengan mi kam m e n y a a i a n tefivba:

j

- Ceta objek pejakyang t a c s n l u m dalam £ £ n > t * H i i b i e i a i n s u a - M i a BFHTBteraang y a r g t a c a n l i r n

ffitamSS^DePHTBtelahsasus

- Dokumen pendikung perolehan hak aaslanahf dan b a n ^ n a n l a a i l e n ^ p \ ; i

1

i

I

I

t

. 20 Rjnga Fyayanan

CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal

FORW PB^GftJUAN DATA Dengan hormal, \ SBhubun^ dengan proses penelitian SEFD-HXTByangsedang berjalan, dengan ini karri mengajukan permintaai dataterkait perolehan h*bumi dan/atau bangjnan atas: ffemaVtfejibPqak

]

Sbrtadataobjekpajakatasl Nomor Objek F^jak(NOf)

j

c

: [JJ

r

m

P

m

F

m

I

I

I I

Aas perha ian dan kerjasamanya kami mengucapkan ter ima kaah.

t . 20 Funga pelayanan

Lampiran III - Penelitian SSPD BPHTB

CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal

DATAOaBERTTEt yaitu: LNamaWajibF^* 2, NFVyP

;

j_ : I I I

]

3. Perolehan Pbk Seta ma Tahun Berjalan: a. b/ [

•

c

d.''

[

4. N)mor Objek F^jak (NOP) 5. Lftaktanah/bangunsn: 6. I^lurahan/Oesa 9. Kecamalart

TFTT/FW 9 Kabupden/Kola

Rengritui^n NJDPFBB

Uraian Tanah {bum!) Bangiran

] :

NJOP FEB/ m ' (•isi b«rd3Barkan SWFeGtahin terjadinya p«rol*an h*/imun . .)

Luas piisi iLasiaich da> aaubcnînan yang haWys dperokh)

7 e

9 m'

LuaSKHJCPfEB/irf

1 1 RT

1Q

12

NJCPFEB

13

amogadatairi dapat bergunaddam proses penelitian SEFT>EFmR TerimaKasih ,20_ Rjngsi Pengelolaan ^ 3 & Irf ormae '

I

Lampiran III - Penelilian SSPD BPHTB

:18

D. BAGAN A L I R Wajib Pajak seiaku Penerima Hak

Uraian

1. W a j i b P a j a k s e i a k u p e n e r i m a h a k menyiapkan cfokumen terkail penelitian S S P O - B P H T B . W a j i b P a j a k | kemiKlian mengajukan Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan; S S P D - B P H T B l e m b a r 1, 2 , 3 , d a n 4 , d a n d o k u m e n ' pendukung lainnya ke Fungsi P e l a y a n a n .

Fungsi Pelayanan

Fungsi Pengolahan Data & Inlormasi

BvHie

_ •

;"1

I (wmwa—n I

rWUfiJUT-il-

2. B e r d a s a r k a n Formulir Permohonan Penelilian SSPD-BPHTB yang diterima. Fungsi Pelayanan m e n g a j u k a n d a i a terkait o b j e k p a j a k k e p a d a F u n g s i Pengolatran D a t a A Infomiasl d e n g a n m e n g g u n a k a n Form Pengajuan Data. I

i

'3. F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a & I n l o r m a s i m e n y e d i a k a n d a t a terkail o b j e k p a j a k d e n g a n m e m b u k a datal>ase. :objek p a j a k . ; I 4. F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a & I n l o r m a s i m e n g i s i d a t a objek p a j a k p a d a F o r m P e n g a j u a n D a t a . Fungsi P e n g o l a h a n D a t a & Informasi k e m u d i a n m e n y e r a h k a n Form Pengajuan Data kepada Fungst Pelayanan. i 5. F u n g s i P e l a y a n a n meneliti S S P D - B P H T B dan l a m p l r a n - l a m p l r a n pertdukurrg t>erdasarkan d a t a o b j e k p a j a k y a n g diterima dari F u n g s i P e n g o l a h a n D a t a A Infonnasi.

IHMVTI ( W « H I 7 | —

6. F u n g s i P e l a y a n a n m e n a n d a t a n g a n i S S P D - B P H T B dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. !

'AiMp

W A K I L BUPATI PACITAN Cap.ttd 11. G. SOEDIBJO Lampiran III - Penelilian SSPD BPHTB

19

J I

f

; LAMPIRAN I V : PERATURAN BUPATI PACITAN • NOMOR : 35 TAHUN 2010 i TANGGAL; 29 - 12 - 2010 1 \

—

—

^

r I I

P R O S E D U R P E N D A F T A R A N A K T A K E K E P A L A K A N T O R B I D A N G

P E R T A N A H A N

A. GAMBARAN UMUM Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. < Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/alau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan. B, PIHAK T E R K A I T ) 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. I

2. Pejabat Pembuat Akia Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk: - mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan - menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

i

1

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang dan bertugas untuk: - memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan • memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah. C. LANGKAH-LANGKAH T E K N I S i

Langkah 1 Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak mempcroleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Iembar2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). \ I I

Langkah 2 • PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2. i

Lampiran fV- Pendaflaran Akta

20 I

Langkah 3 ; PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4 ; Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah. ' Langkah 5 Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT. Langkah 6 ) PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Langkah 7 ; PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak. 1 i

Langkah g Wajib Fajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. f K \

1 \ I

t

i I

(

i I

1 (

f

,


SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PERO L £ H A N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lam bar

( SSPD-BPHTB ) Logo hniliMh Dai*

]

3

U n U Kepala Kanbr BIdaig Paitanttiai

BERFUNGSI S E B A G A I SURAT PEMBERITAHUAN O B J E K PAJAK PAJAK B U M DAN BANGUNAN (SPOP P B B )

DINAS PENMPATANPENnFliNJUUI KFIIANGAN1 ASFTnAfFUhL PtRHATUW: B » a M i p W u n | * paioiaan pada M n o n M * a q lanUr hi hrhbihdtfuk

1 1 I M W :

3.AhmaWa)bPaj*: 4.K*fr*inO«>B T. K*iupalMW
LKOMPDS:

•

1, Nonw Obi* P 4 * (NOP) PBB: t l a l * l^nahJanalaib*qjiai: S KetotfanPaia:

a.rmpw

SKaamaa:

f. K«ht«aaM(aa:

FhrgMuvftlUOPPBB:

luaa

Vralan

c

KJOPPS/nf

/avnaMallx ••••a»<«

Tan* (burl)

anViviH/ UMt S Rp

ml

Ehngunan

t4«»iW0PPBfl/m'

J

--'12 Rp

m" 10 fip WOP PBB:

11 M t panUhan h * a» tan* d n Mw baiauiai:

ntalim^^t again I * ! Id

1J

va«"-"** I'

I ftp

KHagatmttd/Miapaac

a

llNnwaaik*: C

AKlAKAASdXJUPEROLOIANHUCSEDaiAMYA

Rp

PENGHITUNGUIBPHTB(H**diUbwda**p**itir>:^W4bPipk)

a

1. Hhl P a o b M a a i * P « * ( N n P ) m a n p a ( i * l a R n i a p K i i S 1 1 , S . I 4 . « k i i C

1

tt

Rp

2. MH PaCPhan Ctj* P i j * TVM Kana PH*( NPOPTKP) iDBmparbadtannta/pada C

2

tt

Rp

*clll-ac*l2

3

tt

Rp

(MianAaJ

4

tt

Rp

3. Nl W PaWahan 0D|« Paj* tena PNabI NPOPKP) 4. Baa PaWanan Hak alaa Toi* dm Banguun laig iBiutiiig t

JunWiSHcianbaidB
I I

<

s PanghibaiganW^bPaldi D SrPOBPHTBJSIPDSHJRANGBAYARJSKPOS KIAIANG BAYAR TAbBAtWI •) C PaagirangandirihPBMnildniaqadl:

Timgat

Nonor

% banUMPattranKOHNo:.

r d JUMLW YANG DISETOR (dengan angle):

(dmganhunl)'

Rp ItMaaaitoi painiinen 01 da> pDiandl E) )

•)CaW|Wi«l*lpai*i WUB PAJAK J P » Y E T O R

• m knoa — • « i™! toaaiaa* paaaPaaiuo

MENGB-AHU: pmT/IOIARB

DITERIMA O l £ t t TEVAT PSJttYARAN BPHIB Tangg*

TaU n w i a a t DIIAS PEMMPATAN PENGELOIAAH KEUNHWIASErCMEHAH

MHIinaiia.aaiia * i l M l n g »

N M k i a a . I l a i M ••IMiUfaH

NamnDcHimen: NOPPBBbaiu; ,

LamlaiM-KvilaKUlOfaiBcBPBnirahai .

!

1

la

J

T

•

Ipmplrarf }V- Pendafiaran Akta

22

D.

BAGANALUR

R o a e d u r n n d a f t v a n Akta F^mlndahan t-teketaaTerah darVotau B a n g i r a n k e l ^ c i e l a l ^ n t o r Ftanoiehan

Oaian 1. BBTdasarkan prosdur pemboyfran dan p r o a e d i r p a n a l k l s n , W ^ i b Ftejdc m e n e r i m a E B O E F H T B tembar 1. 2 , d a n 3 . W e j l b (tejak I d u memberikan S E F D E F H T B lember 2 d o i 3 k e p a d a FWT. Z Eterdasarksn t r a n s a k d p e m b a y a r a n F R t d l ^ o r Ftelayanai Ftejak, V ^ i b FEjdr Juga m e n y e r e b k a r ) E k M ) Ftertenmaen E B ^ ras6 4 a y a l (2) k e p a d a F F A T .

W ^ l b F ^ s k ^ a k u Ftenerima F - ^

OBllrviB** pembaân rRiah«r>

(eMumnye

5;

1 *n

•••nai4n«cB

M a . ^ e w PonMUon pandOmiau

pvuMiwnH*

3)

•••i«ia>aiu

fb4dll OflmMrl) »T>eFMIB

5. I ^ p d a penûen peralihan Bdang lembar X

Hfepala l ^ t o r Bdang Ftertanahan

Orlprowkir

Td"Wi> (lemcarjo

X F H M m e n y l e p t t t n A H a Ftemlndahan H e k A i e a Tansh darVaiau Etenguian. F F A T hamudan m e n y f a p l w p e n ^ u a n pendaftaran hek a e a tanah d a u perdihan hek a a s tanah. FRAT m e n ^ d p SFO E F H T B l e m b a r Z

4. F F A T m e n y e r a h k a n A M a F t e m l n d d i d i F b k M a e Tanah dan/alau B d i g j n a n , S R 3 E F H T B lembar X d e n B u M l Ftenertmaen E B ^ R a e a l 4 a y d (T^ k e p a d a Kefxia K a n l o r B d a n g Ftertanahan.

ftjabat Ftembuat jAWa Tanah

[wwatt twntwaj

0 « — 3 ) pro nine

sarMfHiB n>nH4aaca

•nargvtHVivu ( U l t v [HraHrw a Bi Dsoinin kMiawTanin

l ^ o r B d a n g Ftertanahan m e n d a e h d a n m a n n p e r t s d w n i daftar p e r d e h a n l h a k a i a a d a s i s t d i . I t e p d a Kantor Ftertanahan m e n ( p r d p S S O BFHIB

X a*t*raMMi™i V ( M 4 H C a

8. K a p d a t^ntor Etdang n r t a n a h a n menyerahkan A M a FtemlndGhan Hek A t a a T a n a h d a i / a t a u B a n g u n a n d a n E k d i l Ftenerimaan S S ^ F t e s I 4 a y d [2) k e p a d a FTteiT. 7. F R A T m e n a n d d a n g a n l A M a Ftemlnddtan H e k M a a Tanah d a n l d a u Etengjnea FRAT k e m u d a i menyterahkan A M a F t e t d n d d w i Ftek A t a s T v t f t d a r V d e u B a n g m o n k e p a d a VVB|lb Ftelak.

MaonManggii AuaRnkKMim ktakaBTsikidsV • a.1 esnajrae

W A K I L BUPATI PACITAN Cap. ttd H. G. SOEDIBJO Lampiran IV- Pendafiarm Aktq

25

I LAMPIRAN V : ; (

P E R A T U R A N BUPATI P A C I T A N NOMOR : 35 TAHUN 2010 TANGGAL; 29 • 12 -2010

I

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB A. G A M B A R A N U M U M t

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan. Prosedur ini meiibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

i

B. PIHAK T E R K A I T 1. Bank yang ditunjuk Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk: i - menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak; - menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan - menyiapkan Register SSPD BPHTB. 2. Bendahara Penerimaan Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk: • menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran tunai; - menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah; - menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah; - menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan; • mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran; - menyiapkan Register STS; dan - mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ Wajib Pajak. 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

i 4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi PAD berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas untuk: - menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan; - menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan; - menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan; - menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;

I

Lampiran V- Pelaporan BPHTB

24

I \

tt

•

menerima Laporan Penerbitan Alcta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT; dan ; menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS C . l . Pelaporan B P H T B yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk Langkah 1 Berdasarkan prosedur sebelumnya. Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Langkah 2 1 Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5. Langkah 3 Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah. Langkah 4 • Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS. Langkah 5 \ Secara periodik. Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. t

f

i

Langkah 6 Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan B P H T B yang diterima melalui Bendahara Penerimaan Langkah 1 • Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan. \ Langkah 2 Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5. ] . Langkah 3 Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan. Langkah 4 Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS. C J . Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

I

1

Langkah 1 • Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak. Langkah 2 PPAT membuat Laporan" Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan. I

Langkah 3 PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan. i Langkah 4 ! Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. ',

t C.4. Pelaporan Realisasi PAD Langkah1 Berdasarkan prosedur C.I, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 1

Langkah 2 ' Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan Realisasi PAD. '

Lampirarf V- Pelaporan BPHTB

26

CONTOH

LAPORAN

PENERBITAN

A lPCRAN FOBBIAN MUOBiFW fllai

ffemaFWT

_wm.„„

M a

UVP

RMan, Ihigsldaan Vaai^ 6ir\M

AKTA

NMAAlAMAT,MNNnVP

-ifHa-

NO mjT

1

Mil

EBiIUK 1ATIU

r 0 B

NCMCR HNGGtL

2

1

HUKJH

4

RH4XYWG

NBKAUHUN/H HBIBIMA BIEBIKW i

(

UJASIM') BISDANNCMOR LETAXWIAHUN HAK SANGUNAN

TANW MKUNAN AUHWHAK(If)

7

1

1

10

-

•'KAflM* 1FMI3Vg

11

lANGOL

lAHUH

12

13

14

8EF0aWB -

lANQGAL m

IS

16

17

IQSiliiGAH

tt

...,-.2011

Lampiran Y-Pelaporatt BPHTB

27

t

i

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN

P A N D U A N P E N G I S I A N L A P O R A N P E N E R B I T A N A K T A

O L E H

P P A T

Dituar Tabel Nama PPAT

Nama PPAT yang benangkucan, atau PPAT Penggand.

Alamat

Alamal PPAT yang beisangkulan.

NPWP

NPWP PPAT yang benangkutan.

Daerah Kerja

Daeiah Kerja PPAT yang betsangkutan.

Bulan

Bulan bereangkuian

Tahun

Tahim benangkuion

;

Didalam Tabel Nomor unit pengisian label. Kolom I

\

Kolom 2

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibual PPAT yang bersangkulan.

Kolom}

Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Bentuk perbuatan hukum. Conloh: jual beli. tukar menukar, hibah. dsb.

Kolom 4

•

I

Kama, tiamat, dan NPWP pihak yang mengallhkan/memberikan. Kolom 5 Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menenrtia (can penutisan seperti kolom 3). Kolom 6 Kolom?

Jenis dan nomor hak. a. Apabila lanah audah bersertifikal ditebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/den sesuai yang tercantum di sertifikaL • HakMilik - M - . HakCunaUsaha -U • HakPakai -P Comoht Hak Milik Na 373/ Ditulij: M.373/Pacitan (apabila dialihkan seluruhnya) M.373/Pacitan sebagian (apabila dialihkatt sebagian) I

b. Apabila tanah bckaa hak milik adaU diiai nomor kohi dari petuk pajak yang bersangkutan berikut pemilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang benangkutan. Conloh ; VerospondingIndone3iaKohiriK>mor47/4dSmasa pajak tahun 1960-1964 Dilulis i V.lNo47/463 tahun 1960-1964 Conloh i Petuk Pajak C. No 393 Blok U.D persil 30 Ditulis i CNo.39)BlokII.Dps.3a Kolom 8

Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebul kelurahan/dcst yang bersangkulan.

KolomSdania

Diiii Itmi tanah dan atau bangunan yangdialihkan/diperoleh/dibehanl. Contoh :JUB1 beli tanahseluas 200 m'dengan bangunan laniai dasar seluas 50 m'dan lantai satu setuas 25 m'. Ditulis :Kolom9 - 200,kolom 10-73.

Kolom I t

Iîsi harga yang sebcnamya sesuai akta. Contoh :Hargi jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000 Diulis : 100.000.000 Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, atdangkan perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan aiau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.


28

Kolom 13

Diisi berdasarkin nomor lahun SPPT. Conloh

•.No,SPIT31.74.{(21.0(n.040-0124.(Vll*l

:021.(X12.O40-0124.aa011

Kolom 13

Ditulis (dapatdisambungkebawahsehubungandengan terbalasnyaM Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurwigi NJOPTKP pada tahun perokhan/pengolihan. Contoh I : Pengalihan/pciolehan sdurnh Tanah yang ada pada SPPT (NlOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah • Rp, 250.000.000 Ditulis : 250.000.000 Conloh 2: ; ' < ; t ;

Ptngalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah leluas 100m' dan bangunan 25 m' adalah sebagian tanah atau setuas 30 m* dan keselunihan bangunan scluas 23 m*. Dikelahui NJOP (SPPT) lanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m') dan bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 23 m'X maka: 0 NJOPtaiuhseluasSOm' : Rp. 100.000.000 o NJOP bangunan seluas 25 m' : Rp, 30.000.000 o Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 130.000.000 Kolom 14 dan 15

Diisi tanggal pembayaian (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya pembayaran PPh alas penghasilan dari pengalihan hak alas tanah dan atau bangunan (data diperolch dari pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya pembayaran BPHTB.

Kolom 18

Mencantumkan keadeantanahdan bangunan yang dipmoleh/dialihkan dengan keierangan

;

a. Penuhhelurtihnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan. Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan • Sebagian tanah dan seluruh bangunan b. Dicanlumkan pemenuhan kewajiban pcnyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kanlor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian. Contoh:-d.i 301/4097/11 atau • tanggd I O - 7 - 2 0 I 1 c. Diisi hubungan keluarga antara pembert hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak Ditulis : ayah-anak

Lampiron V~ Frlanoran BPHTB

29

• COPaOH DOKUMEN REGISTER SSPD PEMERINTAH KABUPATEN REGISTER SSPD DINAS P E N D A P A T A N . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN

Bendahara No

N o / -.z-pf'-

Tangg

Kode

Uraia

Jumla 6

Mengetahui/Menyet Pengguna

Penyet

Keterang 8

Pacitan. tanggal Bendahara

Nam

Nam

NIP,

NIP.


30

CONTOH FORMAT BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN PEMERINTAH KABUPATEN PACfTAN BUKU PENERIMAAN DAN BENDAHARA SKP Perio No

-1

Tangga

... 2 .

No.Buk

Penerlmaa Kode Rekenin

Cara

3

4

S

Penyetora Urala

Jumla

Tangga

e

7

8

No.

9

Jumla -

10

Keteranga

11

Kas dl Bendahara - Satdo Awal • Jumlah Penerimaan - Jumlah yang Olsetorkan Saido Kas dl Bendahara Penerlmaaa Terdiri a. Tunal Sebesar b. Bank Sebesar c. Lainnya

Mengetahul/MenyetuJ Pengguna Anggaran

Pacitan, tanggal... Bendahara

Nama NIP.

Nama, NIP.


31

CONTOH DOKUMEN PEMERINTAH KABUPATEN REGISTER DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TAHUN ANGGARAN

Bendahara No 1

No. 2

Tangg 3

Kode 4

Uraia S

Jumla 6

Mengetahui/Menyet Pengguna

Penyet 7

Keterang 8

Pacitan, tanggal Bendahara

Nama

Nama

NIP.

NIP.

Lampiran V- Pelaporgr\ BPHJS

32

D.

BAGAN A L I R

\

ProsethjT Pelaporan BPHTB

Uraian I. B s O a u r U n S S P M P H T B lenqiw 5 . B M t w DtmntuH H i w t M U n NMBK m a a m p a w t m B P H T B dart W l W b P ^ M l . p. Bank yang DHunli* m a n y e n h k a i B a n d a n a n Panartmsan. a.

Banlasaikan

paayuk

SSPOaPHTB

u

NcU KrMl ke

l e m b a r «, B a n k

R e g i ™ SSPOaPMTB.

yang

I . Bank |«ng O N u r * * iweneertkan S S P O a p H T B tonttw } dan Regtner S S P D ^ P H T B k e Fiaigsi P e m D u k i w i d a n ^*elapann. i S e m a n e n t u . Bendanara P m n l n i a a n m •rim S S P D - B P H T B l e m b v S d a n l e n n a r 6 a m gana lembayaran BPHTB M c a r a kaiak y. B a n d a t v a P a n a r t r t m n m a n c v l a t p a n a r t r n a a n d a l a m BaJiu r n i n n l i T i a a n B p e n r a a n n n d a n marnbuaa B a g l i l a r 5 S P D 4 P K T B b a r d a i a r t a n S 3 P O B P H T B lambar a 7. B a m M M Panailnmn kanwilan aienyaraNian t e o i m S S P C B P H I B y a i g daamgirt d a n g a n S S P O I P H T B lambai B ka Fiaigai P a n e a l o j a n dan Palaporan. L S a d i n | * a n a m pwiart. N o t a ICredK d a r t rang d U i a * . m a u Oanaabata . — jumwaart BPHTB daban Bi*u i m y t a o r a n d a n Begaaaa S T S .

Bar*

I . B a m U n i n P a n a r t m a a n k a m u d a n i n a n y d i k a n Birtnii Panmlmaan d a n Panyalman b e s a r * P e g l i t a r S T S repada F t m g d Pembukuan « Pelsporat. 10. P P A T m a n a r t m a B S P r ^ B P H T B l a i n b a r 3 d a n m a n y t s c k a n L a p m n P e n a r t w i a n Ham P a m l n d a a i a n H a k a m lanati t l m a l a u Bangwian. II. PPAT a n H M r t k a n L a p m n Panartkan Akta Jaadidahan a m a m Tanan d a n i a t w B a n g i n n k a i j r i g i a Panttnaajan A P a b p m a f L 12 FiFigil Pamlwliuan 4 P*apciran mafHrbna d o k u n e n H u p a R a g l a w S S P O B P H T B . S S P O B P H T B l a m b a r B, Bulu P n r M m n 4 Pwiyakaei. Reginar STS, d a n r a n Panartaaan A k t a P — M n d a h a n H a k a m T a n a l i banTatau BangunaiL h s . BanlBsafkan dokutnatHlokiimen t e n e b u t . F i a ^ i l IPemtxikuan 4 Pataporan m a n y u a u n l a p o r a n iaaiiaaBl

W A K I L BUPATI PACITAN Cap. ttd H. G. SOEDIBJO Lampiran V- Pelaporan BPHTB

33

LAMPIRAN V I : i

P E R A T U R A N BUPATI P A C I T A N NOMOR : 35 TAHUN 2010 TANGGAL: 29 - 12 - 2010

( 1

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB A. G A M B A R A N U M U M Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. | Prosedur penetapan Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan. | Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menindakianjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo. ! Prosedur ini meiibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran. B. PIHAK T E R K A I T j 1. Wajib Fajak i Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang. 2. Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: - memeriksa SSPD BPHTB - menerbitkan STPD BPHTB - menerbitkan SKPD Kurang BayarBPHTB - menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB . LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C. l . Penetapan STPD BPHTB Langkah 1 Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. E

{

Langkah 2 \ Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda. Langkah 3 ', Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung,' dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut 1

1

Langkah 4 I \ Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2. Langkah 5 I Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6

i

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak. Langkah 7 ; Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. Langkah 8 I Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. \ i i a a

C.2. Penetapan Surat Keputusan P a j a k Daerah ( S K P D ) K u r a n g B a y a r B P H T B / Kurang Bayar Tambahan B P H T B

i Langkah 1 Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Langkah 2 I Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib PajzJc Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut Atas SSPD BPHTB yang temyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar. Langkah 3 ! Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar. Langkah 4 ; Berdasarkan daftar yang telah dibuat Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2). Langkah 5 ; Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2). ; Langkah 6 i Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar I ) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak. Langkah 7 I Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. Langkah 8 ; Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

>

I

I

!

Lampiran VI- Penaeihan

35

I

Langkah 9 Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB, ' C.3. Penerbitan Surat Teguran Langkah 1 i Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan: - Daftar STPD BPHTB • Daftar SKPD Kurang Bayar • Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekatl jatuh tempo. Langkah 2 Selama 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masUi terutang. Pendekatan persuasif, meliputi: I - Menghubungi wajib pajak melalui telepon - Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan I

Langkah 3 \ Setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Langkah 4 ! Setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2). | J

Langkah 5

'

:

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). Langkah 6 | Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar I) kepada Wajib Pajak. Langkah 7 ', Wajib Fajak menerima Surat Teguran. Langkah 8 Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. ! Catatao: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga dihimbau untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur penerbitan: - Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo; - Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo; - Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak; ; - Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak; ' - Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

1 t i

; I

i Lampiran VI - Penagihan

36

STPO BPHTB

FBumrrtAHfitafAfim l aA iN ; QKASV IO IAMTAN,FBCBOAW IJflANON WN AST i EEAPBOBWH i AKATASTANAHM lN N ifGUNAN Nomor TarggiftnertMlaT.

Tahun:

i

f^Jjmalh pqak yangtemtang yang maah harus cGbc^ (• LctakCbjeftFâ'k :Nama a Aalmat Vb lb iFâk I

Ifecamatan: Des^l^lurahan:

t

fiam:

\

.)

NOR NW fR ftrindanftjakyanglenitang \ itâkyartgtenAangmenurutmJtHilty tiUU6u[
> i

Tempat Fbmbayaran:

ftdtan JZOO l 1. 3j4 Tagh ianteaFbroelhan Hsk alasTansh S Ebngunanl^pala Dnas F^nd^dan, F^ngeo la lan ^ luangan dan Aset {SIPERtlBini Imsdilunasi pan lga lmbat satu (1) bua ln sejaktan^ diterima. ; 2. îIasetelah1ewaltansialjatuhtempoutangpajak belumdilunsm . akatindskan penxjhan skan dilûtkan dengn peneititan Sjral Fbksa, pea lksanaan sta, dan lelang 1

i i

i i !

I

i

i (

! ]

'

t

i I \

j

Lampiran VI- Penagihan

37

Daftar SSPD BP

rtg tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung. dan kena

PEMERINTAH KABUPATEN PACtTAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar. aalah tulis, salah httung, dan kena bunga/denda

NO

NAMA DAN ALAMAT WP, _LETAK TANAH DAN/ATAU_ BANGUNAN, NOP P80

NOMOR a. TANGGAL PENERBITAN esPO BPHTB

PAJAK YANG KURANO DIBAYAR (Rp)

SANKSI AOMINISTRASI (Rp)

PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp)

-

KETERANOAN

4*« .... . .

Fungsi Pelayanan

NIP

Lampiran VI • Penagihan

38

Daftar SSPD BPHTB yang kurang PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PENDAPATAN . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar

NO

NAMA DAN ALAMAT WP. SANKSI NOMOR & TANGGAL PENERBITA IPAJAKYANG KURAN LETAK TANAH DAN/ATAU ' AOMINISTRASI SSPO BPHTB DIBAYAR (Rp) DnriuurtnTia n U r

1

2

ran

- -™ Wl

3

4

••—

5

PAJAK YANG MASIh HARUS DIBAYAR KETERANGAN (Rp) 4+5 6

r

Fungsi Pelayanan

NIP

Lampiran VI-Penagihan

39

Daftar Surat

PEJWIH=aMT"AM K O B U F W T B J R A a T A N PNASPOMOWftTAIM,

PB-K3&OLAAN waJANQAN

EVON

IDAFTAR S U R A T T B 3 U R A N TAHUN

No.

N A M A CMN A L A M A T WR. LETAKOR. V A N Q Bi-m«TKBN SURAT

TAHUN n
NOR, N O A TANOGA1.SURAT TB3URAN

TANOOAl. JATUH THIJPO

PSAAKYANO MJRANO DIBAYAR

DRMCM/SATslKB ACMItUISmAB

FYLJAKYANO MA3HHARLJ3 DIBAYAR CRR) 7*« 1 0

l\>ng^ R e t a y a n a n

NIR

Lampiran VI- Penagihan

40

Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINA8 PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kepada Yth, Nama : NOP : Atamat :

, '

SURATTEGURAN

i

Nomor :

;

>_

Menuruttatausaha kaml, hingga saat ini Saudaramaslh mempunyal tunggakan pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak

Tahun Pajak

NOP, NO & TANGGAL STPD BPKTB/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB KURANO BAYAR TAMBAHAN (-)

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)

)

i

1

(*) Coret yang Udak perlu

Jumlah

(dengan huruf Untuk mencegah tindakan panggllan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Nomor „. Tahun.... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka dlmlnta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut dlatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kaml.

PERHAT1AN PAJAK HARUS OILUNASI DALAM WAKTU 21 (OUA PULUH SATU} HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan

SESUDAH BATA3 WAKTU TERSE BUT. TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

NIP

Lampirap VI-Penagihan

41

D. B A G A N A L U R Bagan Alir 1 : Ranetapan STFD BFHTB Oalan

Rjngsi Ftenaghan Rosedur rkrnbeirerBn EFHIB

1. i t 1111 • ll • I p n » d i > - p a m b a y w a n E R - f T B aebelumnya. m s + a R m a * Ftena^han m o n i ^ i U p B F H T B yang (eiaFi d l b s y a r K a n o M i Waiib Fteiak.

z EFHTB

Z F u n ^ Ftenarahan frwmadkaa M i a p S m 3 BFHTB terutang yang tidak/kurang dUsayar, a t a l i t u l l i , aelah astsft httung. d a n k e n a txjnga/danda.

MwiwlRiap43r~ Iwiwlbapddi tu-angdbvyir. a a m lUlx Iiitms k n

3. M a s a3=D S H f i B tarutang yang tidak/kurang dltnyor, n l a h t u l i a a r a ^ a l * i Ntung, d v i k a n a bunga/denda maka F u n ^ F ^ n a p h a n rnenertiitkan C M i a r a S F O a ^ - f T B y a n g t k t e k / k u r a n g dtbayar, s U a h t u l i « aBtaft httung, d e n k a n a bunga/dendEi. Ftingd FtenaOhan kemudlan m a n f ^ r d p O^tm taraataa.

bUM'''—Iq

4 . R m g d F t e r a g i h s i m a i O l i k a n S T H J B F H T B berdasarkan c M i a r S B D B P H T B yang i k M c / k u a n g d b ^ o r , setsh t i 4 i a hlttaig, ctan k a n a bunga/danda. B i r d T a p h m S T - f T B dkstett rand>af> Z 5. F u n ^ FtenaUhdi m a n | ^ r « p S I H J BFHTB ( l a n t t d 2 ) . A. R m g d Ftenaplien manUrtrnttan S T F D BR-fTB ( l e m l n r 1 ) k e p a d a Wajib Ftejdt. MmdrtiHn A n T>anm Wpsda Wijlb Fsjrk 7. Rinosi Ftenaffhat marrajwtMharul Oellar ER-TTB a l a s setiap Eljrat Ta^rhan yang t a l a h dlMrlmksn kepada W a j i b FBjak.

Utnbal SnD

EFHTB

8. W a j i b Ftejak m a r r d N ^ w k d i GR+TB tarutang menurut S T F D E F H T B B B s i a d e n ^ n proaadur pemtwyaran B F H T R

immym'nenamu BBtH/umnta

Lampiran VI - Penagihan

(

CHter srm fJHIO

( I

42

i

Bagan Alir 3: Fêtapan Bjrat Teguran '• Uraian

Wajib Ftiiak

|1. EBrdasarkan pfosxij penetapan 3 j r a T a d h a n EFHTB' K j r a n a Ba/erf a
Funga Ftenaghan

[WiarSIFO EFHTB

•MlaSIH3EmTB ' C t f t a r 9 ^ NjTOig EQyar - c m a - a q D M r a i g Etya'Tambahan Dengan menggunakan dcftar-dâtersebut, Fun^ Ftenaghan memantau surat h e t e l a p e n E F H T B yang ekan mendekatijatiiitenipo.,. . - —

Krarg&yar

Z EEtama 7 (tuitit) hari sejek j a t i r i tempo. R r g ^ Ftenaghan men^y±unff d a n m e l ^ a k a n p e n d e t e l a n parsuasK tepada Wejib F t e j ^ a g a - melunari B=HTByang masih t e r u t a n g

DsftaBFD Nrang^yar | - Tambaian

Rosedur Ftenetapan STFD EFHTB 9 * 0 Kjrang E B y 3 / 9 « 5 Hirang E ^ a r TamOanan

had S E i d c s a Jatuh tempo pernbayeroc meliputi: -Mengiubung wcjiDpqdimelsId telepon -Mengrimkan

secsaposast lii(>aaaMilopei*

•setujui

3ra

Ftenberttahuandan Hmbauen

X S h i e l d 7 (tujuh) hari s q ^ I ^ u h tempo, e t a s permintaan 3erundaan S a u pembaya-an pejek s e c a r a m e n g a n g u oleh Wajib R f d c yang d s e i i i i J , m a k a Fungsi Fteraphan t e r u s melakukan pendekatan persuasif k e p a d a V ^ l b FBjak agar melunasi B F H T B y a n g masih t e r u t a n g IkTakdiseiijii 4. ^ e l a h 7 ( l i ( i b ) hari s ^ a k Jatuh pemmdaan a t a u pembayaian pajak Wajib Ftejak yang tidak cisetujul, menerbitkan B r a i Teguran ( r a n ^ c p

t e m p a a t a s permintaan s e c a r a m e n g a n ^ oleh m a k a R m g d Ftenaghan Z-

MflmtMkan Bret Tegran

5, F u n g a Ftenagtian m e n g a s i p S o d T e g r o n ( l e m b a r ^ .

b

B. F i m ^ Ftenaghan mengrimkan a r a l Tegraan (lembar 1) <epadaVi^lbl%)ck. 7, Wfejib F ^ i * menerima B r a t Teguran.

X Ftengd Ftenaghan mempertiahanji C t f t a - B s a l Teguran a l a s s e i i a p a i a l Teguran yang did rimkan k e p a d a W a j i b Ftejak.

W A K I L BUPATI P A C I T A N Cap.ttd H. G . SOEDIBJO Lampiran

VI-Penagihan

44-

LAMPIRAN V I I : I 1

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 35 TAHUN 2010 TANGGAL: 29 - 12 - 2010

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB i

A. GAMBARANUMUM ! I

Prosedur pengurangan BPHTB merupalcan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan pcrsetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib , Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak. Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdiar Peraturan Kepala Daerah yang berlsi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkulan. Prosedur Inl meiibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak dl wilayah administratifiiya. R PIHAK TERKAIT \ 1. Wajib Fajak ; Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya. 2. Fungsi Pelayanan Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: - menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB - menerbitkan Tanda Terlma Pengajuan Pengurangan BPHTB - mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi - menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan - menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

\ 3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: - menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan - menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 } Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Sural Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan. i

I i i i !

\ 1 1

Lampiran VII - Penagihan

45

Langkah 2 Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak. Langkah 3 ; Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangaa Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data, i Langkah 4 Fungsi Pelayanan menguimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Infonnasi. i

Langkah 5 i Fungsi Pengolahan Data & Infonnasi menerima Form Pengajuan Data. Funî Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak. Langkah 6 | Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

! Langkah 7 Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan. * Langkah 8 1 Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah. Langkah 9 ' Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan: - Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, • Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui). I

Langkah 10

;

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan. Langkah 11 Fungsi Pelayanan mengjrimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak. Langkah 12 \ Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. \ V 1

t

i

i • f i

• i

Lampiran VII - Penagihan

46

D.

BAGANALUR Ftenetevin S w a i K e p u i u n n Ftengurangan E F H T B

UrelBn

1" 1. ' : R n g d FblEyanan

Hjngsl Ftengslahan C B t a & Informasi

1. Wflib m * m i n y * i * i n a n rargiluan n n ^ m n g e n 9*9m *r;oqiinVffrtira>ff a — w p a n d O o n p a r a A m Bj(*Fa*wi

2 HUE* ranaiyiwi dalaanan p o i v r t m { p W i i a ^ p i G R f l a a j i ^ rbf—0/wi Un' i x w . f r w n b v h v . ranoa T o m ranMuoi f b n a n i B o i B H I B hapoM w q i b ttrxrt fwaianan m n g o a p dcaaanan p o i o r t m 0 H n i teYonoi lUaam lonaa, fiaiart — a a a n a n a a n u a o i n w i Q 4 m panraraaan d u a a r m i c h * P O * a o p a n m o o o j w form rtrai*n a n 2

|4. K a q * h a a a o n A w g r m a n R a n n p a d a n n > f m n v t a u 4 aaannad.

tai^qm

CMB

a H a n FOapaOwl O a s 4 W c a ™ a n w t t r o rann Fantnuan C m a n * l a n g n w i t m 4 a a o t r m h o n u u n manara daia t a r w pctaH p m > m PaOin l o m n m a H a n F O v U i a n rata 4 i MncMuan C m d t r g o i ooa l a i W M a K pat*. 7. H a n H v n t m C o a 4 I r t f o i n n r n o i g i h m i R a m fonncmiyoiauioi taria)mmHan n n o m & H a n Mayanoi manalaOi Pan mamefifcaa p o n m p a n n o n r t BRYIB Do J a t o i a n oata otyek p R * n v m i atanm

' MflWHtidin ^ ••••vBiiTjin

a H a n M a n a n inanilapiian Barlla M m n m l i m i OK a n mamitonHoiFOnMoa*'^t*Htecmanoio Icaicaoc) oaia fin Hapjuaan R n n a n o a n B R f l B ^ a m n q o a o i n T -

i a H a n R M « n < m a i n * ) B i n u i k m Mm n a n M n o m n Mngatuan 11. H a n ' ' t o r n o n i * * H 4 ( b m n o o m p o o i a n iit t a i m | ( * i a a - i n emiB(taa io
W A K I L BUPATI P A C I T A N Cap.ttd I L G. SOEDIBJO

Lampiran VJI- Pena^han

47

; BERITA DAERAH ; KABUPATEN PACITAN. ' TENTANG - i SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TASAU DAN BANGUNAN

Recommend Documents