VoLINa3Mei200$ ASPEK IIT'KIIM TRABT'ICKING
DALAM KETENAGA KERIAAI\I DI INDOI\"ESIA KodratAlam Staf LKH-FH
& DosenpadaFH UNWIR
trfrgtant workcrsfrom Indonesia (TK| we ha've been lonwn as heroes because they can give a lot of income for they country from the foreign excltange tlai they get abroad ofientimes treated badly. Indonesia migrant worker more ofien become victim rather than being a hero. More tragically, they are trapped in human traficking and being comodity and being trade UU No. 21/2007 about freely in oversee$ market . The implementation combating human traficking crime is seen as afresh air that can bring the change in messy migrant worker's world.
of
A.
Pendahuluan
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menduduki peranan penting dalam menunjang pendapatan dan pemasukan bagi keuangan negara. Perolehan yang
didapat tergolong cukup besar bila
dibandingkan dengan sektor-sektor Iainnya di negeri ini. Setelah migas, sektor ketenagakerjaan khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), diklaim menjadi penyumbang teibesar kedua terhadap devisa negara.
upafi USD 6,17 miliar. Sementara itu, jumlah TKI di luar negeri saat ini, seperti di Arab Saudi, terdapat 335 ribu TKI.
Jumlah sebesar itu terdiri atas 305 perempum dan 30 ribu laki-laki, yang bermasalah sebanyak 400 orang perempuan. Sumbangan TKI terhadap devisa pada 2002 mencapai angka USD 1.029 juta. Yang mengejutkan lagi pada 2004, devisa negara mencapai USD
l59,65jutai)
'
Berbagai permasalahan seputar
tenaga kerja kita acapkali timbul sebagai
naik dari tahun ke tahun. Pada tahun I 999
bermin ketidakmampuan Pemerintah dalam menangani problematika yang melingkupinya. Penipuan, perlakuan kejam majikan, upah yang buruk serta
saja, terdapat 146.953 orang dengan total
pemutusan hubungan kerja menjadi salah
Dari data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik dan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, jumlah TKI terus
:@
tQL 1 No. 3 Mei 2008
seribilan orang siswa SMKN
satu contoh kecil diantaranya.
Kasus-kasus kekerasan terhadap
Tenaga Kerja Indonesia
(tKI)
yang
menj adi Pembantu Rumah Tangga (PRT)
di luar
negeri, kerap menjadi sorotan media baik di dalam maupun di luar negeri. Angkanya pun kian bertambah setiap harinya. Namun tidak sedikit pula
yang tidak terjamah dan luput dari perhatian kita semua.
Fathullah menyatakan bahwa, dari data yang berhasil dihimpun Konsorsium
Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) pada 2002, tercatat kasus kekerasan
TKI sebanyak 37.508 orang %) mengaku terkena masalah; penyiksaan, pelecehaqi seksual,
baru-baru
ini
tedadi
di
3
yang
Bulukumba
Sulawesi Selatan.ni)
Kasus perdagangan manusia (trafficking) umumnya lahir sebagai bentuk konsekuensi atas terjadinya benturan-benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Bagi sebagian orang, kemiskinan dibaca sebagai lahan
potensial yang dapat mendatangkan rejeki yang menggiurkan. Akibatnya, perdagangan manusia (trafficking) hingga kini cenderung menjadi bisnis
yang cukup menjanjikan
dan
terhadap
mendatangkan kekayaan. Keuntungan
(11,75
yang diraup, konon mampu mancapai miliaran rupialr, dan tampalhya juga menjadi pendorong bagi maraknya permasalahan tersebut dalam dunia
pemerkosaan, pemecatan sepihak hingga
gaji tak dibayar, penelantaran (2.478), penipuan (1.685), penyekapan (470), pelecehan seksual (31), pemerkosaafi (27), serta kematian
(1
77).ii)
Khusus berkenaan dengan tenaga kerj a di luar negeri, kompleksitasnya kian
diperparah dengan maraknya kasus perdagangan manusia (taffrcking) yang melanda dunia Tenaga Kerja Indonesia
(TKI). Tidak
tanggung-tanggung,
jumlahnya pun dapat mencapai variabel tertinggi setiap tahunnya. Bahkan lebih dahsyat lagi kejahatan
tindak pidana perdagangan orang ini
jusru banyak menimpa anak-anak di bawah umur yang diperdagangkan sebagai
TKI,
sebagaimana kasus
ketenagakerjaankita.
B. PJTKI
Bermasalah dan Potensi Traflickking Sri Hayati dan Ahmad
Yani mengungkapkan, telah terjadi perubahan terhadap peta penyebaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri paca terjadinya peperangan. Asia Pasifik yang semula menjadi Negara tujuan ke-dua setelah Timur Tengah, kini mengalami kenaikan sebesar 20.769 orang dan sebaliknya Timur Tengah mengalami penururuJl sebanyak 82.734 orang.i,l
VoLlNa3Mei2008 No.
Negara
2003
200.4
KawasanAsia Pasifik
I
Malaysia
I10.490
152.680
2
Singapura
34.295
16.071
J
Brunei Darussalarn
5.773
8.502
4
Hongkong
23.929
20.431
5
Tairvan
38.119
35.922
6
Korea Selatan
3.391
4-273
7
Muangthai
6
444
8
Jepang
1.543
9
Srilanka
9
0
Jumlah
217.555
238.324
Kawasan Timur Tengah
I
SaudiArabia
r03.205
37.371
2
Uni EmiratArab
tt.o27
681
3
Kuwait
3.343
74
4
Bahrain
L558
0
5
Qatar
1.029
125
6
Oman
554
4
7
Yordania
379
l9r
8
Mesir
I
0
9
Nigeria
8
0
l0
Turki
24
0
ll
Cypn:s
22
0
Jumlah
t2l.l80
38.446
il@
YgllNo.iMei2M8 Masalah penempatan tenaga kerja
di luar negeri sangat berpotensi
milran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerja jemral, pembantu rumah tangga,
menimbulkan terjadinya kasus perdagangan manusia (trafficking).
pengantin pesanan, industi pomografi,
Berdasarkan penelitian Lembaga Komisi
kepentingan pemindahan organ tubuh.")
pengedar obat terlarang
Nasional Anrik, Indonesia merupakan salah satu pemasok terbesar perdagangan
anak dan perempurxr
di
kawasan Asia Tenggara. Menurut data yang diperoleh sekitar 200-300 Pekerja Seks Komersil (PSK) berusia dibawah 18 tahun. Sekitar 23% dat'. 6.750 Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja Hongkong ternyata bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). Dan menurut data yang
di
juga untuk
Sedangkan dalam Pasal I angka ( 1) I.TU
No. 2112007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
diperoleh dari PBB, keuntungan yang dapat diperoleh dari sektor prostitusi
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
sekitarU$ Tmilliar.
utang atau memberi bayaran atau ma$faat, sehingga memperoleh
Ani Purwanti memberikan batasan trafficking sebagai semua tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan
persetujuan dari orang yang memegang
antardaerah atau antamegara, pemindah
mengakibatkan orang tereksploitasi.
tanganan, pemberangkaUn, penerimaan dan penampungan sementara disertai
ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (tidak ada pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan
utang) memberikan atau menerima pembayaran keuntungan dimana perempuan dan anak untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
kendali atas orang lain tersebut, baikyang
dilakukan
di
dalam negara maupun
antamegara, untuk tujuan eksploitasi atau
Sementara
itu, yang
dimaksud
dengan korban (Pasal 1 angka 3) dalam
UU ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,
ekonomi, dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Tidak sedikit perdagangan manusia
(tafficking) ini yang dilah*an dengan c.cra melakukan penculikan terhadap anak-anak peremprran dibawah umur
VoL1Na3Mei2008{ untuk dipekerjakan sebagai pelacur atau di luar
satu sisi
PJTKI menawarkan iming-iming
ditipu atau diperdaya denganjarfi akan memperoleh upah yang cukup besar,
kemudahan dalam mendapatkan kemewahan, dan di sisi-sisi lain para calon tenaga kerja itu sendiri tengah bermimpi memperoleh kemegahan
tetapi kenyataannya di lapangan, justeru
secara instan. Gayung pun bersambut,
diperlakukan tidak manusiawi dan
berbondong-bondong mereka terjebak
dieksploitasi secara habis-habisan.
dalam perangkap mulut, buaya.
pelayan seks komersil (PSK)
negeri. Selain itujuga banyak pula yang
Celakanya, penderiaan para calon tenaga
Kasus perdagangan manusia (trafticking) sesungguhnya merupakan
mata rantai atas eksistensi dan keberadaan dari PJTKI liar di negeri ini. Tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan tenaga kerja liar
kerja tersebut tidak saja berhenti sampai disini, selanjutnya mereka masuk ke dalam mulut harimau, obyek komoditi mafia perdagangan manusia.
Dari sekian kasus perekrutan dan
yang beroperasi secara in-prosedural dan melanggar ketentuan yang legal. Semata-
pengiriman Calon Tenaga Kerja
mata mencapai keuntungan tanpa
oleh oknum PJTKI bermasalah selama ini, menunjukkan adanya pemenuhan
mengindahkan aspek perlindungan dan
keselamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah ketenagakerjaan. Bahkan ironisnya, terdapat sinyalemen kuat yang menyebutkan bahwa PJTKI-PJTKI bermasalah tersebut cenderung
Indonesia (TKI) yang banyak dilalcukan
unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal
I angka (1) UU
No. 2ll2007 tersebut. Bahkan lebih jauh
diantaranya, banyak fakta yang menunjukkan adanya keterkaitan beberapa kasus yang memenuhi unsur-
membentuk sebuah sindikat perdagangan
unsur kejahatan dalam UU No. 2ll2007,
manusia (trafficking) yang terorganisir dan memiliki jaringan intemasional. Hal
IIU No.
mana tampak dari banyaknya
2312002 dan KUHP secara
bersamaan, khususnya Pasal 297
kasus
mengenai larangan perdagangan wanita
perdagangan manusia yang melintasi
dan anak laki-laki yang belum dewasa.
batasnegara.
SanksiPidana
PJTKI bermasalatr dan Calon Tenaga Kerja Indonesia
(TKI)
seolatr
menjadi s1::biosis mutualisma yang mling menguntungkan. Betapa tidalq di
Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia pada dasamya telatr diatur dalam Kitab Undang-undang
n@
I Na 3 Mei
2008
Hukum Pidana (KUHP). Pasal 29i KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasilcn tindakan tersebut sebagai kejatratan. Dalam Pasal 83 Undang-undang No. 2312002 tentang Perlindungan Anak
Keppres No. 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan PerempuandanAnah.
B.
PENUTUP
ditentukan larangan memperdagangka4 menjual atau menculik anak untuk diri
Tenaga kerja indonesia
sendiri atau untuk dij ual.
negeri yang dilakukan oleh PJTKI-PJTKI
Namun bila ditelaah lebih lanjut, ketentuan KUHP dan UU Perlindungan
Anak tersebut tidak
merumuskan
pengertian perdagangan manusia secara tegas. Di samping itu, Pasal 297 KUHP
memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban, yaitu 6 tahun pedara."i)
Sebaliknya dalam
UU
Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi'
pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ditingkatkan menjadi minimal 3 tahun dan maksimal
l5
tahun penjara. Sedangkan pidana denda ditetapkan mulai dari Rp. 5 juta sampai ratusan juta rupiah. Ini jauh lebih tinggi
untuk ukuran delik serupa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 297 yang hanya mengenakan pidana 6 tahun penjara. Undang-undang lain yang bisa dipakai sebagai rujukan adalah UU No. 39/1999
tentang
nn002
IIak Asasi l,{anusia, UU
No. tentang Perlindungan Anak dan
Pengiriman dan penempatan Calon
(TKI) di luar
bermasalah cenderung berpotensi menimbulkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (tafficking) yang menyalahi ahuan-aturan hukum positif dan bertentangan dengan aspek-aspek ketenagakerjaan;
Pengaturan tindak . pidana perdagangan manusia (traffrcking) di Indonesia antara. lain dapat dijumpai
dalam beberapa,ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 12002 tentang
Perlindungan Anak,
UU No.
39/1999
tentang Hak Asasi Manusia, UU No.
2l/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keppres
No. 88/2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan PerempuandanAnak.
(Penulis a(atah Staf LKH-FH &
DosenpadaFHUNWIR)
VoL 1 No. 3
,r
Mei 2008
onesia/04-2005/msg00l I 8. htnl
EndNote:
Ani Purwanti,
Sanksi Hukum
AdenWijdjan,TKI di Bawah Bendera
Terhadap Trafficking,
Globalisasi
http : //www. suaramerdeka. com/i,
http ://www.freelists.org/archivesAist
hariar/0609/1 2/opi04.htnl
_indonesia/04-2005/msg00 I I 8. htrnl
TKI,
hup://web.bisnis.com/edisi-cetalc/edisi-
Fatlrullah, Mewaspadai
Perdagangan
Fathullah, Mewaspadai Maraknya
Perdagangan
TKI,
harian/opini/ I id54974.hfnl
-----http://web.bisnis. com/edisi-
http ://web.bisnis.com/edisi-
cetakledisi-
cetak/edisi-hrian/opini/
harian/opini/l id54974.htnl
Wanita Sumber Ketertindason,
I
id54974.htnl
htp //agneskumiawan. wordpress. com./ca tegory/aku-j uga-pedulil :
3 4
lgory/bid.
Sri Hayati dan Ahmad Yani , Geografi
Politik, Hlm.88
Sri I{ayati dan Ahmad Yani, Geografi Politik, Refika Aditama, Bandung,2007, Hal.88
Kitob
Ani Purwanti, Sanksi Hukum Terhadop Trafficking, http ://www. suaramerdeka. com/haria
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2 0 0 2 Te
nl0609l12lopi04.htn 1 9
Wanita Sumber Ketertindasan, http ://agneskurniawan.wordpre
m/cateaku-juga-peduli/
ss.
co
Undang-undang Hukum
Pidana nt ang P erlindungan A nak
Undang-undang Nomor 39 Tahun ang Hak As as i Manus ia
9 9 Tent
Undang-undang Nomor 2l Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak P
idana P e r dagangan Or ang
.
88 Tahun 2002 Tqntang Rencana Aksi Nasional Keppres Nomor
DaftarPustaka:
Penghapusan Perdagangan Perempuan danAnak
Aden Widjan 5.2., TKI
di
Bawah
Bendera Globalisasi.
htp //www.fr eelists.org/archives/listjnd
w@
