BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya di sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama, karena mampu mendominasi penerimaan Negara di dalam negeri. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak yang tidak hanya untuk rakyat pembayar saja, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Pajak secara umum merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat paksaan kepada subjek pajak dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontribusi secara langsung karena digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Seperti yang dikatakan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S. H. dan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
1
2
Pajak merupakan alat bagi negara dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin negara, serta pembangunan sosial dan masyarakat itu sendiri. Pajak juga bisa dikatakan sebagai kewajiban warga negara sebagai bentuk pengabdian serta peran aktif warga negara dalam pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak, pemerintah senantiasa berusaha membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan bangsa dan Negara dalam membayar pajak. Ada beberapa reformasi atau perubahan dibidang pajak yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain ditandai dengan perubahan dari sistem perpajakan official assessment menjadi self assessmen yang ternyata telah banyak merubah orientasi pemungutan pajak yang semata-mata hanya untuk menghimpun dana dari rakyat bagi pelaksanaan roda pemerintahan khususnya otonomi daerah. Untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem self assessment maka dipelukan kejujuran dari semua wajib pajak yang bersangkutan, agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan Negara dalam bidang perpajakan. Yang dapat menghasilkan atau menciptakan kepatuhan yang lebih baik lagi dari wajib pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak untuk Negara.
3
Selain itu, untuk menghindari kecurangan dan juga untuk memperkecil ketidakpatuhan atau tunggakan pajak yang terutang dalam perpajakan yang mungkin terjadi dari pihak wajib pajak, maka diperlukan pemeriksaan yang bertahap. Jika hal ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi, maka upaya peningkatan penerimaan Negara dalam bidang perpajakan dapat tercapai. Dalam pengertian ini, wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek pajak, melainkan subjek pajak yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan melaksanakan kewajiban dalam perpajakan. Sebagai wajib pajak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Maka pemerintah juga melakukan reformasi agar sistem pemungutan pajak lebih efektif dan efisien lagi, salah satu reformasi tersebut adalah dengan diberlakukannya withholding tax system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2011:8) Pajak pun ada beberapa macam, salah satunya yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan masih dibagi lagi menjadi beberapa macam, dan ini diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Ada pajak penghasilan badan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap badan usaha dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Ada juga pajak penghasilan, yaitu dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011:129). Dan jenis pajak yang diberlakukan dengan menggunakan withholding tax system adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, PPh Pasal
4
22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan pajak yang ada di Indonesia. Penerimaan Pajak Penghasilan ini diharapkan dapat terus meningkat dengan seiring pertumbuhan ekonomi dan usaha yang ada di nasional. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh final). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan memberikan
kemudahan
bagi
wajib
pajak
dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, yang dibayarkan badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri. Dan PT. Novapharin Pharmaeutical Industries, Menganti Gresik merupakan Bentuk Badan Usaha yang terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain-lain. Beberapa jasa yang terdapat di perusahaan ini antara lain yaitu jasa kontruksi, jasa teknik, jasa transportasi, jasa kalibrasi, jasa kebersihan, jasa perbaikan peralatan elektronik kantor dan beberapa jasa lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme pemungutan atas PPh Pasal 23 yang ada di PT. Novapharin, karena mengingat withholding tax system merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan pihak ketiga yaitu PT. Novapharin Pharmaeutical Industries sebagai pihak
5
pemotong yang mengadakan kegiatan. Untuk tahu lebih jauh lagi tentang withholding tax system yang ada di PT. Novapharin Pharmaeutical Industries, Menganti Gresik. Maka penulis mengangkat topik ini dengan judul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Lain-lain di PT. Novapharin Pharmaeutical Industries, Menganti Gresik”. 1.2. Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah tentang Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dalam penelitian ini, dan membatasi permasalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 1.
Bagaimana mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries, Menganti Gresik?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan yang terjabar diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries, Menganti Gresik.
1.4. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua atau berbagai pihak, antara lain meliputi:
6
1.4.1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber informasi dan mungkin bisa jadi sumber referensi bagi peneliti lain, yang berminat pada bidang dan topik yang sama. 1.4.2. Manfaat Praktis 1. Memberikan masukan informasi bagi instansi perusahaan sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. 2. Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. 1.5. Sistematika Pembahasan Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa pokok bab pembahasan, setiap bab tersebut adalah sebagai berikut: BAB.I.PENDAHULUAN Dalam bab ini, disajikan latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan skripsi ini, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan skripsi, manfaat dari penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.
7
BAB.II.TELAAH PUSTAKA Bab ini menguraikan secara teori-teori yang digunakan sebagai landasan dan mengenukakan permasalahan mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, mekanisme pembayaran pajak penghasilan, tarif pajak, subjek pajak, objek pajak, withholding tax system, pajak penghasilan pasal 23, pembukuan, SSP dan SPT, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian. BAB.III.METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang jenis penelitian, deskripsi populasi dan penentuan sample, variabel dan definisi operasional variabel, tehknik pengumpulan data dan instrument penelitian, dan tehknik analisis data yang digunakan oleh penulis. BAB.IV.PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan tempat penulis mengumpulkan data yaitu antara lain tentang sejarah perusahaan yang terdapat dalam penyajian data, dan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan selama mengumpulkan data dan analisis data yang digunakan penulis. BAB.V.KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan memberikan saran yang diperlukan.
