: a. bahwa Rukr,rn Tetangga dan Rukun warga di Propinsi Dl(l

$r r

^1,

4 r',',', r..U "n " n /' ":/(] * * n efluloL, o/i:.,/or,1o

un, u n n ?Pn

I(EPUTUSANGUBERNURPROP|I'JSIDAERAF.IKHUSUS IBU}(OTA JAK,'\RTA

NOMOR 16

TAI.iUNI 2OO1

TENI-IANG

PEDOMANRUKUI!TETANGGADANRUI(UNWARGA D|PROPINSIDAERAHK}-IUSUStBUKo].AJAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAI--I KFIUSUS IBUKOTA JAK/TRTA' lvlenimbang

di Propinsi Dl(l : a. bahwa Rukr,rn Tetangga dan Rukun warga atas prakaisa clan Jakarta telah tumbui-clarr berkernbang inisiatif masyarakat clan telalr brerperan clalant upa,vo niewujudkankerukrrnantetanggadanwargamasyarlil
pernbercialraatr datr masyaral
b. bahwa calanr rangl
Rukun Daerah Kfrr.rsus lbr.rkota Jakarta yan0 ditotapk;lrr rjen',1ai'i ul<;,ti[;l Keputusan Gubcrn r-i r l(e pala Daerah l(httsuls btrkoti"r r-intul< Nomor 1332 Tahun 1$95 perlu ditinjau kerrrbali clisesuaikan dengan tttntutan perltemhai-'3an l<eiiiclup'':n I

fiiasyaral(at lbul
c.

-l}

;

upaya bahwa sehubungan dengan huruf a di atas cian dalam -fetangga lebih meningkatkan peranan cJan kinerja Rul
d;rnRurkr-rnWarga,perlumenetapkanPedornanRLtlturi Tetangga clarrr RrJt
Mengingat

bu

kota Jaka rta clengan l(eputusan

: 1. Undang-unclang lrlomor Pemerintahan Daerah

22

G u bertr u

r'

Tahun 1Ei9S

tentang;

;

Nomor 34 Tahurr 19gg 2. Unclang-undang -Propinsi Daerah Penrerintahan Jakarta ndonesia ; I-{epublik

!{husus

terrti:rtg lbul
I

3. Peraturan Daerali Propinsi Dacreth liirusrrs lbukota lrlomor 5 Tahun 2000 tenlang Dewan Kcluralian'

Jaliaitat

MEMUTUSIGN Menetapkan

:

:

KEPUTUSAI! GUBERNIUR PROPINSI DAERAi-i i.(I-IIJS[JS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOh,IAI\ RUKUNI TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI PROPINSI DAERAFI KITUSUS IBUKOTA JAKARTA BAB

I

}(ETENTUAN UI\4UM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dinraksr,rd dengan

a.

Daerah adalah Propinsi Daeralr Khusus lbul
c, d.

Gubernur adalalr Gubernur Propinsi Daerah l(husus lbukota Jakarta.

b,

Penrerintah Kotarnadya/Kabupaten Administrasi adalah Penrerintah Kabulraten Adnrinistrasi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jal<arta.

Kgtarrra,Crla/

e. Walikotamadya/Bupati Administrasi aclalah Walikotamaclya/Bupati Adnrirristrasi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

f.

Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan l(husus lbukota Jakarta.

g. Camat adalalr Kepala lbukota Jakarta.

pada Propinsi

Daerah

Pemerintahan Kecamatan pacla Propinsi Daerah lqrusus

It.

Pemerintah l(elurahan adalah Pemerirrtah Kelr-rrahan pacla Propipsi Daeralr l(lrirsr-is lbukota Jakarta.

i.

Lurah adalair Kepala Pemerintahan l(elurahan parda Propinsi Daeralr l(irusus lbukota Jakarta.

j.

Dewan Kelttrahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi Daeralr l(husris lbukota Jal<arta.

It.

Tokoh Masyarakat adalah pernimpin masyarakat clalanr berbagai biclang kehiciup;rn sosial kemasyarakatan (Poleksosbuclhankanr) yanSl cjial
L

Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang secara de facto dan cle jure bertenrpat tinggal di clalanr wilayah RT dan RW yang bersangkutan.

n].

Kepala Keluarga adalah penanggLtngjawab anggota keluarga yang terdaftar daiam kartu keluarga.

n.

Penduduk dewasa adalah pencJuduk yang telah berusia 21 (clura pulrrh satu) atau yang telah/pernah kawin.

o'

Swadaya masyarakat adalah kentampuan dari suatu l<elompol< masyaral.ca.i clclgarr kesadaran dan inisiatif sendiri ntengadakan il,ihtiar l<e arah pemenglran i<el-rr.itulran

jangka pendek maupun jangka panjarrg yang dirasakan dal;rnr masyarakat itu.

tahurrr

l<elornpolr

p.Pemberdayaan masyarakat adalalr pengikut sedaan dalat"n perencanaan, pelaksanaan dan pernilil
q. Kartu Keluarga adaiah l<artu yang berisi daia

identitas kepala l<eluarga dan

anggotanya yar'tg telah clicatat dan clitandatarrgani oleh l(etua RT, RW cian LLtrair BAB

II

LANDASAN, TUJUAN, KE DUDUIVIN Pasal 2

(1) RT dan RW berlanclasl
1945;

(2) RT dan RW bertujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang l:erdasarkan l<erul
(3) RT dan RW yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat ntempunyai

l<edudul
ntasing-masing. BAB

III

TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 3

Tugas dan kewajiban RT clan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dengan berpedotnan kepada upaya-upaya dalam rangka : (1) Memberikan pelayanan kepada perrduduk setempat sesltai ciengan ketentuan yatrg; berlal
(2) Menggerakkan swadaya

clan kegotongfoyollgan masyal-akat;

(3) Berpartisipasi dalarn peningkatan peniberdayaan masyaral
;

kerukunan warga masYaral
(6) Membantu menciptal
ffiasyr41-;1[161 datr

antara masyarakat dengan pemerintah daerah,

(7) Menjaga hal-lral yang berl
(g) lviemberikan saran cjan pertimbangan kepada anggota Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yarrg bersangl
BAB IV

RUI(UN TETAI.JGGA Bagian Pertama Pembent'-rl
Pasal 4

(1)Pembentukan wilayah RT secara administrasi ditetapkan oleh lurah atas usul masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi lingkungannya. (2) Setiap RT terdiri dari

30 sampai dengan 60 kepala keluarga.

(3) Bagi wilayah Kabupaten Adnrinistrasi Kepulauan Seribu, jumlah kepala keluairga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kebutul'lan setempat.

( ) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, rumah susun, kondominium, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdel
hal RT tersebut pada ayat (4) pasal ini menjadi RT terseridiri, l<etentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) clapat riisesriai

(5) Dalam

dengan kebutuhan setempat. Bagian Kedua Keanggotaan Pasai 5

Anggota RT adalah penduduk setempert yang terdaftar cialam lcartu keluarqa pada RT bersangkutan.

Bagian Ketiga dan Kewaiiban

Hal<

Pasal 6 (1) Anggota RT mempunyai hak:

a. memperoleh pelayanan administrasi dan kevrilayahan dari RT dan RW; b. mengajukan usul dan pendapat dalarn musyawarah RT dan RW;

c.

d. e.

memilih pengurus RT; dipilih sebagai pengurus RT atau RW; turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.

(2) Anggota RT mempunyai kewajiban

a. b.

c.

:

melaksanakan keputusan forum musyawarah RT darr R\Ai; menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban R-1'dan RW; berperan aKif dalam kegiatan yang dilaksanal
(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat clitambah clan dikurangi oleir forurn llrLrsyawarah itT.

Bagian Keempat Pengurrus

Pasal 7

(1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara darr

sel<si-sel<si sesr-rai

dengan kebutuhan;

(2)

Ketua RT terpilih menyusun l<epengurusan

Pasal

R-[-. B

(1) Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai

a. b. c. d.

beril
:

warga negara Republik lndonesia bait< laki-laki marlpun perenlpuan; berkelakuan baik; pendndul< dewasa;

dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh forun'l musyawarah RT.

(2) Pengurus

RT tidak boleh merangkap jabatan pengui'us l-f.VV/dei'yarr

kelurahan/dewan kota. Pasal

I

(1) Pemilihan ketua RT diselenggaral
cialani

forum musyawarah;

(3) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan ltetua RT; (4) l(etua RT tepilih ditetapkan secara administrasi clengan keputusan

luralr.

Pasal 10

(1)

Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkarr dalam forunr musiyawarair FIT;

(2)

Pengurus RT bertanggung jawab l<epada forurn Pasal

1

rr1us5rn1n73lah

RT.

1

(1)

Masa baltti pengurus RT adalah

(2)

Selambat-lambatnya 14 hari sebelunr berakhir masa baktinya, ketua RT wajil: melaksanakan pembentukan panitia pernilihan ketua RT priocle beril
3

tahr-rn terlritung sejal<

tanggal Ketua RT terpilih;

Pasal 12

(1)

Pengurus [1T berhenti sebelurn selesai masa bhaktirrva karena

a. b.

meninggal dunia ; keputusan forum musyawaralr ttrT ;

:

c.

d. e.

f.

permintaan sendiri secara tertulis ; pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangl
(2)

l(etua RT yang berhenti scbclurtr sclcsai n'rcrsa baktirrya cliganti olclr saran scorr,ncj llcngurus RT berdasarkan hasil keputusarr forunr nlusyawarair saritlrai cir:rrc.1an selesai masa baktinya;

(3)

Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) cian (2) pasal ini ditetapkan secara aclnrinistrasi derrgan l<eputusan luralr atas usr-rl ketua RW. Bagian Kelima Forum lvlusvawarah FIT Pasal 13

(1)Forum musyawarah RT merupakan wadah perrnusyawaratan dan pei'llufakatan tefiinggi RT;

(2) Forunr nlusyawat-ah RT terdiri dari pengurus RTcian penduduk

der/,,asa arrggoia

RT;

(3) Tata cara nrusyavvarah ditentukan dalam forum rnLlsyawarah R'f

.

BAB V

R{.JI(UN WARGA Bagian Pertarna Penrbentukan Pasal 14

(1) Pembentul
(2)

Setiap RW terdiri dari 8 sampai dcngan

16 RT;

(3) Bagi nilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, jumlah RW sebagainrana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kondisi cjan ltebutulrair setempat.

Bagian l(edua l(eanggotaan Pasal 15 Anggota RW adalali anggota RT.

Bagian Ketiga Hak dan l(ervajiban Pasal 16 RT Hak dan kewajiban anggota RW adalah sama dengan hal< dan kewajiban anggota

Bagian KeemPat Pengurus Pasal 17

(1) pengurus RW terdiri dari ketua, wakil

ketua, sekretaris, bendahara darr seksi-sel<si

sesuai dengan kebutuhan;

(2)

Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW. Pasal 1B

(1) Untuk nrenjadi pengurus menjadi pengurus RT; (2)

Pengurus l<elu

RW harus memenuhi persyaratan satna dengan

RW tidak boleh merangkap jabatan pengurus

uiitul<

RT/dewan

rahan/dewan kota. Pasal 19

Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pernilihan ketua RW, (2) pemilihan l<etua RW sebagaimana climaksud ayat ('l) pasal ini ditaksanal
(1)

(4)

Ketua RW tepilih ditetapkan secara administrasi dengan keputusan camat'

Pasal 20

(1)

izj

pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan dalam forum musyswarah RVt/; pengur|s RW bertanggupg jawab l<epada foruinr musyawarah RW. Pasal 21

(1)

iZi

Masa balcti pengurus RW selama 3 tahun terhitung sejak Ketua RW terpilih. Selambat-lambitnya 14 hari sebeium beral
Pasal22

(1) Pengurus RW berhenti sebelum selesai rnasa

bal
:

a. meninggal dilnia ; b. keputusan forLlm musyawarah RW ; c. permintaan sendiri secara teftulis ; d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan ; e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RW ; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaitnana dinraksr"rd dalam pasal 8;

(Z) Ketua RVil yang berhenti sebelum selesai masa baldinya diganti oleh salair seorang p*ngurui berdasarrl
(3)

pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksurd ayat (1) dan (Z) pasal ini ditetapkan secara adrninistrasi ciengan keputtlsan camat atas usttl luiah berdasarl
(1) Forum musyawarah RW nrerupakan wadah permLlsya'varatan dan permufai'.alan tertinggi RW;

(2) Forum nlusyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW; (3) Tata cara musyawarah ditentukan cJalam forunr musyawarah

RVti

'

BAB VI KEUANGAN DANI KEI(AY,qAN Pasal 24

l<euangan ditentukan oleh forum musyawarah RT dan R\A/ sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(1) Ketentuan mengenai hl$

(2)

Kekayaan dan atau barang inventaris organisasi masyarakat RT dan RW diltelolii secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung jawabltan. BAB \/II KETENTLJAI'.I LAI N-LAI IJ

Pasal 25

Jakarta melakukan upaya-upaya dalarn rangka pcningkatan l
pemerintah propinsi

Dl(

I BAB VIII KETENITL'AN PE RAI.IHANI

pasal 26 t

r.t

(2)

RT dan RW yang ada pacla saat bcrlakunya keputusan ini adalah tetap se1iagai dan RW;

Pengurus

RT d?l RW

sebagaimana dimaksLrd ayat (1) pasaii clen ga n rnurn nor,t,nya Lrera.kh r.

nrelaksanakan keg iatannya sampai

ini

Ir.1-

tciap

i

BAB

IX

KETENTUAN PEI\ITJTUP (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini al
\r) Dengan berlakunya keputusan

ini_ maka Keputusan Gubernur Kepala Daei.;rh Khusus lbukota Jakarta Nomor 1332 Tahun tgss tenmng peraturan Dasar Ftirlrun Terangga dan Rukun warga (RT-RVl0 Daerah krlrirr lbukota Jakarta ciinyatalt;rn tidalc berlaku lagi.

(3) Keputusan

dikem

ucl ia

ini mulai berlaku sejal< tanggal..diundangkan dengap ketentuai-r apa5ila n hari terdapat keker i iuan at
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguncangan peraluran Daerah ini dengan penenlpatannya dalam Lembaran Daorah propinsi

liaaralr

Khusus lbulcota Jakarta.

t),etaStkan cii J akarta

?adatarrggal

9 April

.._O01

GUBERI\JUR PROPINSI DAER/,i-] KH LjSUS IBUKOTA JAKARI A,.

sracp11ps'--*S

Diundangkan di Jakarta pada tanggal .rrpri-I

1o

UTIYOS O

zaol

SEKRETARISPAERAH PROPINSI DAERAH i(HUy4S I BUKOTA JAKARTA,

t-r. F

NIP LEM

NOMOR

N

IO

AH PROPINSI DAERAF1 KHu-qus rBIJKOTA JAKARTA TAr1ur,r aocl