PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG P
E
RATURAN
DAEXAI,trfiHfiffiT](E
P
AH IANG
TENTANG ST]MBER
-
SUMBER PBMtsIAYAAN LAIN PEMBANGUNAN F'ASILITAS PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG, l\,lenimbang
: a. bahwa dalam rangka perceptan pembangunan fasilitas pelayaanan Publik sementara Daerah tidak memiliki dana dan Dana yang tidak mencukupi b.
ada
;
bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf
a di
atas, sesuai
dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Perncrintair Nornor 105 'l'harr 2000
dan Penielsaiannya, Daerah dapat mencari alternatif sumber penitriayaan lain
- sumber
;
bahwa berdasarkan peitibangan sctrargairnarrii dirrr*ksud paria h*ru!'
a
clan pada. hnnrf b, pcrlu nrr:urbenl-uk Pcratlir;rn {}iii.:rrrh lciitai;g, Srupllr-r -
L
suirrii.:r l-cirrhi*y:ian Liiin llcnrbagg*n:rn k-asilitas pciayanan publik;
i.lr,.i;ing -- f lilr-litng I'Jnlli*l'2$ '['*hl:ii
i!fjl]
ll'eniang l]sirjieleng,!:araai"!
blegara Yang l]'--rsih dan Bcbas dzu'i li*iupsi, Lclusi darr l{cpi:tlsn':r:
{Lentbaran Negare T'ahun 1!}!i9 }irrnic-'t. 7.I. Tlltrir:rh:rn [.cnrh:rrlo: }J1:gara
Nomor 3851):
l.itt..lll;rg
-
I-indang ld,oi:rtr 39 l'alrun ?Of)-l 'felia:rg pernir*rrtukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kcpahiang (Lenrbara' f{cgara Repoblik Indonesia Tahun 2003 |.iorn<-rr 154);
lirrdar:g
urxlang Nrunor 10 'i'al:un ?004 'I'entang pembentukan
irr-'rnl.lrrcn [-]h-;'l'uilClrng -
Nomor '+.
5-?.
L.,rnclatig
'.
i{,enllri:"r'i-rn
ttdiir.gan ([.c.rrilrariin N(:gara ]'ahun
2004
Tainbahan l,curtrariur l.Iegiira . nNiiini;f 4il'l"j):
Li*'Iagg j\irrittlr l,J 'l'a[,-r1 2{}ii4 I'r:r'lisi'in{sl,itrr l.iir*liih l.Jcgara 'l'al:un 20ii4 l'lur:rcr l15. l'ainbahan l-cmbarau
hitgirla )rl:ritiirt.
443V,\.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal
I
hlam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
a
Daenh adalah Kabupaten Kepahiang;
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
q d
Kepala Daerah adalah Bupati Kepahiang;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
e. Atrggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya di sebut
APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkil berdasarkan Peraturan Daerah;
f. Surnber -
sumber Pembiayaan lain adalaah sumber -sumber pembiayaan.yang digunakan
untuk membangun fasilitas pelayanan publik yang bukan berasal dari Dana APBD, APBN dan Pinjaman daerah;
g. Fasilitas Pelayanan Publik adalah Fasilitas Pelayanan untuk seluruh lapisan Masyarakat; h. Kerja sama adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk
melaksanakan Pembangunan fasilitas Pelayanan
Publik dengan prinsip
saling
menguntungkan;
i.
Pihak lain yang selanjuhyan disebut Investor adalah Hukum maupun perorangan yang
memlikiki Dana yang sanggup bekerjasarna dengan pernerintah Daerah;
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(l) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah
ini
adatah untuk mengatur pelaksanaan
pembangunan fasilitas pelayanan publik yang dibiayai dari sumber
-
sumber pembiayaan
lain. (2) Tu.fuan cliberlakunya Peraturan Daerah
ini adalah dalam rangka percepatan pembangunarr
fasilitas pelayaanan public karena kemarnpuan Keuangan d6erah sangat terbatas.
BAB trI PRINSIP KERJA SAMA Pasal 3
{l)Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan pasilitas pelayanan public tidak mempunyai dana ataupun Dana tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternative surnber - sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain. {2)Pencarian sumber
-
sumber pembiayaan lain didasarkan atas prinsip efisien, efektif,
transparan dan saling menguntungkan.
Pasal4 Kerja
sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal
mendaapat
3 Ayat (1) Peraturan DAerah ini harus
persetujuan dari DPRD.
Pasal5 Ruang
lingkup kerjasama yang dibiayai sumber
-
sumber pernbiayaan
pmbangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Terminal, Pasar Jalan.
dan .Tembatan, Bendungan
Tenaga
/
lain meliputi
/ Pertokoan, Instdlasi Air Bersih,
Waduk beserta saluran Irigasi, Drainase, Pembangkit
Listruk. Tempat Wisat4 Perkantoran, Perumahan, Sarana Olah Raga, Wisma
Pemerintah
l)aerah dan Fasilitas pelayanan public lainnya.
BAB IV BENTUK KERJA SAMA PASAL 6 kntuk kerja sama sebagaimana Pasal 3
Ayat (1) adalah
:
a Keria santa Bangun Serah (Build Transfer) yaitu Investor membangun dan membiayai
sampai selcsai Fasilitas Pelayanan Publik dengan -Dana sendiri, sedangkan Tanah seluruhnya atau sebagian besar
milik Pemerintah Daerah. Setelah Pembangunan
selesai
Investor menyerahkan kepada Pemerintah Daerah, selaqjutnya Pemerintah Daerah membayar Riaya Pembangunanya dengan cara angsrran beberapa Tahun Anggaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
b. Kerja sama Operasi yaitu Investor membangun Pasilitas Pelayanan Publik dengan Dana
sendiri, setelah Pembangunan selesai Pasilitas tersebut dikelola secara bersama" Keuntungarl yang diperoleh dari hasil Pengelolaan dilakukan bagi hasil antar kedua belah pihak, selanjutnya dalam waktu tertentu Fasilitas Pelayanan Publik tersebut sepenuhnya merrjadi
milik / Aset Pemerintah
Daerah.
-T I I
)
BAB V TEKNIS PELAKSANAAN Pasal T (l) Pelaksanan pekerjaan dilakukan pengawasan oleh Konsultan dan
I
atauyang ditunjuk oleh
Bupati. CI)
Pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya mengacu kepada aturan atau
petunjuk yang telah
ditetapkan dalam Bestek atau kontrak kerja sama (3)
Harga Bangunan dan Harga Satuan dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada saat
konhak kerja sama ditandatangani, sehingga asumsi perhitungan kontrak sudah dihitung pada saat kesepakatan (4)
Asumsi
/
di buat.
perhitungan Rencana Anggaran Biaya
di hitung oleh Konsultan
termasuk
Gambar.
Pasal S
I
Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 pada ?eraturan Daerah
kurangnya 50 kepada
ini, lnvestorhams membiayai dengan modal awal sendiri dan sekurang
% dari Anggaran Biaya
-
Pembangunan harus dibuktikan dan djserakan
Bupati dalam bentuk jaminan yang sah dari tsank yang diakui Pemerintah.
lnvestor bertanggungjawab menyelsaikan pembangunan ,Fisik sampai selesai 100 % (Seratus) Persen.
c Pemerintah Daerah tidak rnengalokasikan Dana pembangunan awal.
I
Biaya akan dibayar Pemerintah Fisik pernbangunan dalam
Daerah sesuai perjanjian, setelah Investor menyelsaikan
kondisi baik sesuai persyaratan dan gambar rencana.
BAB
'\
\II
PERSYARATAN KERJASAMA Pasal9 Ha-sil perencanaan
yang dibuat oleh konsultan diserahkan kepada Pemerintah Daerah
(Pemda) Up. Bappeda dan Dinas Bappeda dan
Teknis Kabupaten Kepahiang.
Dinas Teknis (PU) melakukan evakuasi terharlap rencana program yang akan
dilaksanakan dan menyiapkan lersebut dengan lengkap
semla dokumen
-
dokumen yang berkaitan atas kerjasama
dan rinci termasuk rnemberikan petimbangan
-
petimbangan
lang di anggap perlu.
a
Pernerintah
Daerah menawarkan kepada calon Investor-yang berminat menyerahkan
dokumen perencanaan yang
di buat konsultan kecuali rencana fuiggaran Biaya.
Calon lnvestor mengajukan
lrlestasi yang dilengkapi dengan rencana Anggaran Biaya
Pcmbalgunan termasuk biaya Konsultasi Perencana dan Konsultan Pengawas.
ApCila lnvestor lebih dari sah:, maka Tim Pemerintah Daerah melakukan Evakuasi ubdap p€nawaran yang diajukan oleh calon Investor menyangkut persyaratan Sdminisnasi. teknis dan nilai Investasi berdasarkan dokumen perencanarm yang di buat
ol*
lonsultan perencanaan. Sedangkan apabila calon lnvestor harrya satu, maka dilakukan
&sdsasi nilai lnvestasi untuk disepakati bersama.
lhril
Evaluasi
/ Negosiasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan calon Investor,
dmjutnya diberitahukan kepada Investor yang bersangkutan.
Calon lnvestor membuat pernyataan kesanggupan untuk melakukan kerjasama bcrdasarkan Evaluasi / Negosiasi
L
Tim Pemerintah Daerah.
Atas dasar kesanggupan Investor sebagaimana yang dimaksud huruf ditruat Memorandum
g Pasal ini
Of Undertanding (MOU) dan selanjutnya diterbi{kan
maka
Keputusan
Bupati tentang penetapan Investor.
Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian lnvestor. Surat Pemerintah
Kerja Sama antara Pemerintah Daerah
dengan
Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan / Lokasi.
BAB
VII
PELAKSANAAN PEKERJAAN Pesal 10 btcstor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pedanjian dan Dokumen perencanaan {C"nmbar.
Bestek, Desain, Detail Desain, dan Spesifikasi Teknis) yang telah dibuat oleh
Konsultan perencana.
Pasal 11
{l}
lnvestor dalam melaksanakan pekerjaan yang
Puluh
nilainya diatas Rp.25.000.000.000,- (Dua
Lima Milyar Rupiah) wajib bekerjasama dengan pengusaha setempat
sesuaikualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama.
0)
Bagian pekerjaan yang
disubkontraktor tersebut harus diatur dalam Surat perjanjian antara
lnvestor dengan subkontrakkan yang diketahui oleh Bupati.
p)
lnvestor tetap beftanggungjawab atas pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
hvesor dalam melaksanakan pekedaan wajib mengutamakan tenaga kerja setempat. 'hvesor rvaiib membiayai seluruh item pekerjaan, baik jasa pergncana:n, pengawasan
f*trjaan
dan pemeliharaan.
!r{r$t pemeliharaan sebagaimana yang dirnaksud pada ayat
Sda Delm
$)
pasal ini minirnal 6 (Enam)
kalender. melaksanakan pekerjaan, Investor
hrintah
wajib melaksanakan koordinasi dengan Tim
Kabupaten dan Instansi terkait.
BAB
VIII
PENUNJUKAN KONSULTAN PERNNCANA
DA}i KONSULTAN PENGAWAS Pasal 12 Pemerintah Kabupaten
wajib menyediakan Konsultan perencana dan
pengawas yang mempunyai
Konsultan perencana dan Pasal
I
atau Konsultan
kualifikasi pekerj aan dibidangnya.
/ atau Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat
(l)
ini bersedia dibayar dibelakang.
Pembayaran
jasa pekerjaan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dibebankan kepada Investor.
BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS Pasal 13 Perencana dan Konsultan Pengawas mempunyai hak menerima pembayaran untuk
pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam pekerjaan Pasal 14 )
Konsultan Perencana berkewajiban
:
a. Melaksanakan dan menyelsaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dala6 perjanjian.
b, Menverahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. (2)
Konsultan Pengawas berkewajiban
:
a. Melaksanakan dan menyelsaikan pekerjaan
sesuai
jadwal yang telah ditentukan dalam
perjanjian.
b. Melaporkan hasil pekerjaan setiap bulan kepada Bupati. I}AB X PNNGEMBALIAN BIAYA IIIYESTASI Pasal 15 (l)Biaya Investasi dalam bentuk keda sama Bangun serah (Build Transfer) dikembalikan dengan
cala
:
a. Angsuran dengan memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) d,an pajak Penghasilarr (PPH). Angsuran pertama dibayar setelah pekerjaan selesai 100 % (Seratus Persen) atau awal tahun berikutnya apabila pekerjaan selesai pada tahrur anggaran sebelumnya,
Pembayaran dilakukan melalui
APBD.
)Biaya Investasi dalam bentuk kerja sama Operasional dikembalikan dari hasil usaha yang
disisihkan dalam bentuk penyusutan setiap tahun diserahkan kepada Investor setelah perhitungan Laba I Rugi.
BAB XI KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN Pasal 16 {l)Dalam bentuk kerja sama Oprasional sebagaimana dimaksud Pasal 6 daerah
ini,
huruf b Peraturan
apabila diperoleh keuntungan rnaka dilakukan bagi hasil berdasarkan
kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Investor.
(2)Dalam bentuk kerja sama Oprasional sebagaimana dimaksud Pasal daerah
6 huruf b Peraturan
ini, apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh Investor.
BAB XII PENGAWASAN Pasal 17 (l)Untuk melaksanakan pengendalian pekerjaan diperlukarnya pengawasan yang dilakukan olrh Konrultan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat(l) Peraturan Daerah ini disamping pengawasan oleh lnstansi Teknis yang telah ditunjuk oleh Bupati.
$)Apabila Personil Konsultan Pengawas yang ditugaskan, dilapangan tidak rnemenuhi Kewajibannya maka Bupati dapat meminta kepada Konsultan untuk menggantinya.
BAB XIII
SANKSI Pasal 18 Apabila Ittvestor maka
tidak dapat menyelsaikan pekerjaan yangtelah ditentukan dalam perjaqiian,
Bupati dapat rnembatalkan Perjanjian dengan tidak mengganti kerugian yang dialami pihak Investor dan hasil pekerjaannya meqjadi milik Pemerintah Daerah.
(l)Apabila kinerja Investor menunjukan penumnan akibat kelalaian Investor sendiri yang mengakibatkan keterlambatan penyelsaian pekerjaan, Investor yang bersangkutan wqjib metnbayar ganti rugi keterlambatan sebesar 1 /1000 (Satu Per Seribu) dari nilai perjanjian
Kontrak per hari keterlambatan sampai setinggi
- tingginya
5
o/o
/
(LimaPer Seratus).
(2)Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian, Investor wajib mengganti segala kerugian yang dialami pihak Pemerintah daerzih.
BAI} XIV KETBNTUAN PBNU'I'UP Pasal 19
lal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut de"gan I
Peraturan Bupati.
Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.
__,.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l-embaran Daerah Kabupaten Kepahiang.
Disahkan di
: Kepahiang
Pada
:2I
Maret2007
IANG,
MIN C. KADER, MM. Diundangkan di pada tanggal
SIrKItLtl
: Kepahiang
:
21Maret2007
BUPATEN KEPAFIIANG,
.KADIR, MM
I,I]M I]AITAN DAERAH KAI]UPATEN KEPAHIANG 1'AHTJN 2007 NOMOR 08
