-1-
SALINAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
37
TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 62 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau. Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158) ;
2.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
-2-
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
-3-
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 2).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH.
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Berau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. 5. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. 6. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah. 7. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 8. Pembantu Pengelola Barang Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau. 9. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah. 10. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam pengusaannya. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
-4-
13. Sewa Beli adalah perjanjian dua belah pihak antara Pemerintah Kabupaten Berau selaku Pemilik Rumah Dinas Daerah dan Pegawai Negeri/Pensiunan Pegawai Negeri / Janda / Duda selaku pembeli dalam jangka waktu tertentu untuk pembayaran cicilan rumah dinas. 14. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 15. Surat Izin Penghunian disingkat dengan SIP adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berhak untuk menempati rumah dinas daerah. 16. SIP diterbitkan/ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. 17. Rumah Dinas Daerah adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai. 18. Rumah Jabatan adalah rumah dinas yang ditempati oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan dan Camat. 19. Rumah Instansi adalah rumah dinas yang Dinas/Badan/Kantor/Sekolah dan sejenisnya.
ditempati
oleh
Kepala
20. Rumah Pegawai adalah rumah yang disediakan dan ditempati oleh pegawai diluar angka 18 dan 19 diatas. 21. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
BAB II PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH Pasal 2 (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Rumah Dinas Daerah golongan I ; b. Rumah Dinas Daerah golongan II ; dan c. Rumah Dinas Daerah golongtan III. Pasal 3 (1) Rumah Dinas Daerah Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah rumah dinas milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal dirumah tersebut.
-5-
(2) Rumah Dinas Golongan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah rumah milik daerah yang tidak dapat dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan (rumah instansi). (3) Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah Golongan I dan Golongan II tersebut diatas. Pasal 4 (1) Rumah Dinas Daerah Golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan II. (2) Rumah Dinas Daerah Golongan II dapat dirubah statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III, kecuali yang terletak dikawasan kompleks perkantoran. (3) Rumah Dinas Daerah Golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
BAB III PENGHAPUSAN Pasal 5 Rumah dinas yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan : a.
Rumah Dinas Daerah Golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III ;
b.
Rumah Dinas Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (Sepuluh) Tahun atau lebih ;
c.
Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (Sepuluh) Tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat ;
d.
Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang memegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati
e.
Rumah Dinas dimaksud tidak dalam sengketa ; dan
f.
Rumah Dinas Daerah yang tidak dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 6
(1) Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
-6-
(2) Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai baik pangkat maupuan jabatan lebih tinggi dari Panitia Penaksir. (3) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Hasil Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah. Pasal 7 Tugas Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah meneliti dari segi antara lain : a. pembangunan dan pemilikan dan atau tanahnya ; b. keadaan fisik rumah ; c. perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan ; d. izin Penghunian ; e. Persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun ; f. menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya Pemerintah ; g. hasil Penelitian Penaksiran ;
Penaksiran
dituangkan
dalam
Berita
Acara
hasil
h. apabila hasil penaksiran Penitia Penaksir dan Hasil Penaksiran Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/ memutuskan harga taksiran tersebut adalah Bupati. Pasal 8 Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III dan atau Ganti Rugi atas Tanah bangunannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Rumah Dinas Daerah yang tidak dapat dijual yaitu : a. Rumah Dinas Daerah Golongan I ; b. Rumah Dinas Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III ; c. Rumah Dinas Daerah Golongan III yang masih dalam sengketa ; d. Rumah Dinas Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) Tahun. Pasal 10 Yang berhak membeli Rumah Dinas Daerah Golongan III : a. Pegawai Negeri Sipil ; b. Pensiunan Pegawai Negeri ; c. Janda/Duda Pegawai Negeri ;
-7-
d. Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ; e. Pejabat Daerah/atau janda/duda Pejabat Daerah. Pasal 11 (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah : a. Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun ; b. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditandatangani Pengelola atas nama Bupati ; c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dinas daerah dan/atau tanahnya dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. suami dan isteri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri, hanya dapat menghuni satu rumah daerah ; e. pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila suami isteri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan ; f.
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e diatas diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(2) Pensiunan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah : a. yang menerima pensiunan dari Negara/Pemerintah ; b. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditandatangani Pengelola atas nama Bupati ; c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dinas daerah dan/atau tanahnya dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (3) Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Janda/Duda yang masih menerima tunjangan pensiun dari negara/pemerintah yaitu ; a. almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (Sepuluh) Tahun pada Pemerintah ; b. masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun ; c. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditandatangani Pengelola atas nama Bupati ; d. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh /membeli rumah dinas daerah dan/atau tanahnya dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Janda/Duda yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah ;
-8-
a. pensiunan yang masih menerima dari Pemerintah ; b. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) ; c. almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dinas daerah dan tanah dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (5) Pejabat daerah atau janda pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah ; a. pejabat daerah atau janda pejabat daerah yang masih berhak menerima tunjangan pensiun dari pemerintah ; b. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) ; c. almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dinas daerah dan/atau tanahnya dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB III TAKSIRAN HARGA RUMAH DINAS Pasal 12 (1) Taksiran Harga Rumah Daerah Daerah Golongan III berpedoman pada Nilai Biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah. (2) Nilai Penyusutan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut : a. 2% setiap Tahun untuk permanent ; b. 4 % setiap Tahun untuk semi permanent dan ; c. 10 % setiap Tahun untuk darurat. (3) Nilai Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas setinggitingginya 80 % atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 % (dua puluh persen). (4) Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia. (5) Pembayaran yaitu :
harga
rumah
dilakukan
dengan
cara
angsuran/cicilan
a. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh bersamaan dengan dibuatnya Surat Perjanjian Sewa Beli dari sisa yang harus dibayar ; b. pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 10 Tahun. (6) Surat Perjanjian Sewa Beli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatas ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak I dan masing-masing pegawai/pembeli sebagai Pihak II diatas kertas bermaterai.
-9-
BAB IV PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Pasal 13 Pelepasan hak tanah dan/atau bangunan serta penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 1 Oktober 2012 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 1 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina NIP. 19651212 199403 2 008
