m
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DK! JAKARTA ;.
Indek: .0.0.ry.....................
Tanggal Masuk
:
.~.!O.~ ~.~.~:
.
Kode
:
J.1\j,JO)
.
·~"~~~~1~ £~;;:(f;;;;Wf~~
Hal/isi Ringkas
~~~~-
Tgl./Nomor Sural
As a I
Inslruksi Iinformasi :
Dileruskan I kepada : 1. Sekrelaris
~ ~~Y
("
~~~~
'%
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: • Coret yang tidak perlu
2. Kabid Media Massa 3. Kabid Informasi Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infraslruklur Perangkal Lunak 6. Kabid Infraslruklur Perangkal Keras 7. Kabld POSTEL
lmr' l~j \
j
LEMBAR PENGANTAR
~~ Indek
:
"t~ 2
Dari
:
rel',A\C'
Kepada :
I No. srt I kode: \':,\<:\0"6)
\'\,\O'PiHi\\
Perihai Iisi ringkas : I',,\?'C,I
~H
\\'\c ll:c(}.\\e,'1
\\ll;,\\\C
q tfb
10fl\\;\ (Ai', (IN M\-'",\"e,<, Il?rjC"'J'C'1'I ¥-erIC' )V'~"r\'" Vllle-I'e) I(1.nC)("\'(IIl'n 01~",.\
B.O\l. \)\::\
<:;r(Vlr,' -If I
Pengolah
J(I\f
po-ct,
(\,
\.k)"r"),,\"
Tgl. srt.: (-.
~ ~,:.
V\'I-, .:lUIS'
Diteruskan
\,,-
Penerima:
'j
\)\S\«;IY\(I\\llIYl(l~
ck lIl-je', , Tgl. masuk
\l. f1v)€I"lc,N\
-
Pengirim:
nl, \/. \Jr'
')llt""""
Lampiran: Disimpan
'0<1"(,
llcln
JAVA RA""
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusal: Telp. (021) 3823355, 3823449, 3822956, 382215 Fax. (021)3848850, 3822846,3822256
JAKARTA 10110
LAPORAN RAPAT Kepada Yth.
Kepala Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
Oari
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Perihal
Rapat Lanjutan Membahas Perjanjian Kerja Sama dengan BPOM Provinsi OKI Jakarta tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Terpadu di Wilayah Provinsi OKI Jakarta
Bersama ini kami sampaikan laporan rapat lanjutan perihal Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPOM Provinsi OKI Jakarta, sebagai berikut: 1. Rapat lanjutan dilaksanakan pada hari Jumat, 06 Februari 2015 pukul 13.30 WIB - selesai bertempat di Ruang Rapat 3 Biro Tata Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta, Blok G Lt.10, Balaikota Provinsi OKI Jakarta. 2. Jadwal Penandatangan Kerja Sama (PKS) atau Kesepakatan Bersama dengan BPOM Provinsi OKI Jakarta tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Terpadu di Wilayah Provinsi OKI Jakarta telah ditetapkan oleh Gubernur dan direncanakan pada Kamis, 12 Februari 2015. Undangan akan disampaikan oleh Biro KOH dan agar dihadiri oleh seluruh Kepala SKPO terkait. 3. Oraft PKS atau Kesepakatan Bersama telah final dan segera ditindaklanjuti. (Oraft terlampir). 4. Setelah pelaksanaan PKS atau Kesepakatan Bersama, Oinas Kominfo dan Kehumasan Provo OKI Jakarta agar dapat segera berkoordinasi dengan SKPO terkait untuk menindaklanjuti pengintegrasian dan pemetaan data homogen/heterogen ke dalam sistem Smart City sesuai dengan BAB III, Pasal 3 ayat 2 (e) Oraft Kesepakatan 'B'ersama. Demikian laporan ini disampaikan. Mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta, 06 Februari 2015 Kepala BidaBl9JPengelolaan Info~~i Publik ".,.
l3 ').-
'1) '). -\~
Aryanto 231997031001
·, KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN SECARA TERPADU 01 WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR NOMOR Pad a hari ini, , tanggal tahun dua ribu lima bel as (... ..... .. bawah ini : 1. ROY A. SPARRINGA
, bulan . - 2015), kami yang bertanda tangan di
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta. Dalam hal inl menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2013 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BASUKI1. PURNAMA
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
-,
-2PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEOUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a,
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b,
Bahwa PIHAK KEOUA adalah Pemerintah Provinsi OKI Jakarta sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan obat dan makanan,
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
BABI OEFINISI Pasal 1 (1)
Pengawasan adalah tindakan petugas untuk melihat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan,
(2)
Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
(3)
Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bah an tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat
(4)
Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bag ian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bag ian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
#".
"
(5)
-3Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal2 (1)
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antara PARA PIHAK terkait pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
(2)
Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk: a.
meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengawasan obat dan makanan;
b.
meningkatkan kapasitas fasilitas kefarmasian berupa fasilitas distribusi dan pelayanan yang baik agar memenuhi ketentuan cara distribusi dan . pelayanan yang baik:
c.
meningkatkan' keamanan, mutu, dan gizi pangan industri rumah tangga pangan; dan
d.
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.
BAB III OBJEK DAN RUANG L1NGKUP Pasal 3 (1)
Objek kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan meliputi obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, makanan dan produk tembakau, termasuk sumber daya manusia, fasilitas produksi, fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan.
(2)
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: a. Pengawasan Obat dan Makanan berupa: •
pendataan sarana produksi obat dan makanan;
"
•
-4pemeriksaan setempat dalam rangka pengawasan post-market sarana produksi dan sarana distribusi obat dan makanan;
•
pengawasan iklan obat dan makanan melalui media luar ruang;
•
pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan d<;ilam pangan, termasuk kegiatan percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
•
pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
•
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) khususnya terkait Keamanan Pangan;
•
penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan; dan pemberantasan obat dan makanan ilegal, termasuk produk palsu.
b. Tindak lanjut berupa sanksi atas hasil pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan; c, pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk sarana produksi industri rumah tangga pangan, kosmetika, dan obat tradisional; d. pengujian laboratorium untuk sampel obat dan makanan;
o
pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat baik berupa media cetak, eJektronik maupun website, dashboard smart city;
f. penguatan jejaring pengawasaan keamanan pangan terpadu.
BAB IV PELAKSANAAN Pasal4 (1)
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2)
Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk: a. Kepala Bala! Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagai wakil PIHAK PERTAMA; dan b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai wakil PIHAK KEDUA
·-. -5BABV
JANGKA WAKTU Pasal 5 (1)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
(2)
Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepakata,n Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3)
Apabila Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.
BAB VI PEMBIAYMN Pasal6 Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasal? Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pad a awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermalerai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda langani PARA PIHAK. PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
ROY A. SPARRINGA
BASUKI1. PURNAMA
"
\
PEMERINTAH PROVINS) DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BIRO TATA PEMERINTAHAN Jln.Medan Merdeka Selatan NO.8 - 9
JAKARTA KodePos:10110
5" Februari 2015
Nomor C>101/-072.26 Sifat Lampiran : Hal Undangan
Kepada: Yth.
!-\arC'! Sanja':)a
Oaftar undangan terlampir di Jakarta
Oengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat yang akan dilaksanakan pada : hari
Jum'at
tanggal
6 Pebruari 2015
waktu
Puku113.30 WIB s.d selesai
tempat
Ruang Rapat 2 Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi OKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lt, X Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
acara
Rapat lanjutan Membahas Perjanjian Kerja Sama dengan BPOM Provinsi OK! Jakarta tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Terpadu di Wilayah Provinsi OKI Jakarta
Mengingat pentingnya Saudara tepat pada waktunya.
acara
dimaksud,
diharapkan
Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terimakasih.
~
~~'ep-a~a Bi~&~:~~~ Pemerintahan //i[' Set.aa.p OV11' sl~OK! Jakarta, , ; it
'o'
~ \
~ ,~
~-71' f\~'t· f41~~
<." ',tl , .....""'"'.'1.
";~,,,,~,
;\Ii'
\.'(\~1 -..:=_:...,,:,\.1' '.. .,:)... 1,,"1
'r'S~
'" 'I
:P,
~ ~ ~ .:> i~.
"'_
.,/'f17~
>"9- ytJ
'. "..'",."E"'· "'Ir'giansyah
'~N:Ii1-~1~~6611219871 01 001
Tembusan: 1. Sekretaris Oaerah Provinsi OK! Jakarta; 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta.
kehadiran
-'
,,
Lampiran
Sural Kepala Biro Tala Pemerinlahan Selda Provinsi OKI Jakarta Nomor e:a-9?-1-072.26 Tanggal s Pebruari 2015
OAFTAR UNOANGAN 1.
Kepala BPOM Provinsi OKI Jakarta
2.
Kepala BPKAO Provinsi OKI Jakarta Up. Hadira Handayani
3.
Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta Up. Febri Gusliawan
4.
Kepala Badan PTSP Provinsi OKI Jakarta Up. Ricki M. Muslim
.J'
5.
Kepala Oinas Kesehalan Provinsi OKI Jakarta Up. Tilis Sumadiana
6.
Kepala Oinas KUMKM Provinsi OKI Jakarta Up. Oberlin HUlapea
7.
Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta Up. Harry Sanjaya
8.
Kepala Salpol PP Provinsi OKI Jakarta Up. Sarpu
9.
Kepala Biro Kesejahleraan Sosial Selda Provinsi OKI Jakarta Up. Torrodalu
10.
Kepala Biro Hukum Seldaprov OKI Jakarta
11.
Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Selda Provinsi Jakarta Up. Jonalhan MT
OKI
12. Kepala Bagian Kerja Sama Oaerah Biro Tala Pemerinlahan Selda Provinsi OKI Jakarta 13.
Para Kepala Sub Bagian Kerja Sama Oaerah
14.
Oireklur PD. Pasar
Kep,ala_Biro Tala Pemerinlahan "~~;7;;~· m,e.'a~Pr;6vlnsl. OKI Jakarta,
1fJ ~~"r\'J ~
.tl
~~
~
."
-",,' "''''''f'.\\ \,.'
J""A~rri7
• i""":1 "~"\ .,' '';. 'b ~» I~a~syah ~:+~~Jf,.~9~~P1421987101001 •
GI
-
-.: :; ;
'•
I'
~~~ ......_ _rp.*-../ /
o,.,,/" -~-~
·"':::..... ~It1Al
II
.;:).11
\.
